2. TUNTUTAN HAK-converted

Hukum Acara
Perdata

Oleh
Puji Puryani,SH.Mhum

Sumber Pustakanya

❖ Hukum acara Perdata Indonesia dari
Prof. Sudikno Mertokusumo
Yahya Harahap SH.

Abdul Kadir Muhamad SH
Retno Wulan SH
Subekti SH
❖ Sumber lain tentang Hukum Acara Perdata Indonesia , Jurnal dan
hasil penelitian

Hukum Acara • Aturan hukum yang mengatur bagaimana
Perdata caranya menjamin diitaatinya hukum perdata
materiil dengan perantaraan hakim

• Lebih kongkrit hukum acara perdata mengatur
bagaimana caranya mengajukan
tuntutan,memeriksa serta memutus, dan
melaksanakan putusan

Burgelijk rechtvordering
• Dibatalkan dengan uu no 1 tahun 1951 dan

diberlakukanlah HIR dan RBG
• UU no 14 tahun 1970, jo UU no 33 tahun 1999 jo UU no

4 tahun 2004 jo UU no 48 tahun 2009
• UU no 20 tahun 1947
• UU no 20 tahun 1947
• UU tentang MA.Peradilan Umum, Peradilan Agama
• Kebiasaan,Yurisprodensi,Doktrin, SEMA,PERMA

Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Sumber

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UUDar 1/1951 Hukum acara perdata pada pengadilan
negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Darurat
1951-1 tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang
telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia.

Sumber Sumber

Adapun yang dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tersebut tidak lain
adalah
1. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau reglemen Indonesia yang

diperbarui: S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44) untuk daerah Jawa dan
Madura . Rechtsglement voor de Buitengewesten (RBg atau reglemen
daerah seberang: S. 1927 Nomor 227) untuk daerah luar Jawa dan
Madura.

2. UU Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada
29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum
acara perdata.

3. UU Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Sumber Sumber

4. UU Nomor 49 Tahun 2009 Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
5. Yurisprudensi
6. Adat Kebiasaan
7. Perjanjian Internasional
8. Doktrin
9. Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Tujuan

- Memperoleh perlindungan
- Mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri
- Ada 3 (tiga) pendapat

- Sama sekali tidak dibenarkan (van Boneval Faure)
- Asasnya dibenarkan (Cleveringa)
- Asasnya tidak dibenarkan(Rutten)

Pengertian
tuntutan hak

Suatu tindakan untuk memperoleh hak melalui pengadilan

Tuntutan hak yang di dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal
142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak
lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan
lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik
secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR ,142 ayat 1 Rbg)
maupun secara lisan (pasal 144 ayat 1 Rbg).

Tujuan Melakukan
tuntutan hak

❖ Mencegah tindakan Menghakimi sendiri
❖ Menghakimi sendiri ada 3 pendapat

1. Van Boneval
2. Rutten
3. Cleveringa

Syarat Tuntutan Hak

Pasal 8 No.3 RV mensyaratkan gugatan harus
memuat :

○ Identitas dari para pihak
○ Fundamentum petendi atau dasar dari tuntutan, ada dua cara Individualisering

theori dan substantieringtheori
○ Petitum ,atau tuntan

Macam-macam
Tuntutan hak

Tuntutan yang mengandung sengketa

Gugatan,sekurang-kurangnya dua pihak

Putusan Penetapan

Tuntutan yang tidak mengandung sengketa

Permohonan hanya satu Pihak

PERADILAN
(ADA DUA)

Voluntaire Jurisdictie peradilan yang sukarela

Contentieuse Juricdictie peradilan yang
sesungguhnya

Tugas Hakim

•Mengkonstatir peristiwa
•Mengkwalifisir Peristiwa
•Mengkonstituir Pristina

Hal yang perlu diketahui hukum perdata
materiil memungkinkan untuk penafsiran tapi untuk hk
acara perdata tidak diperkenankan karena hk acara
perdata ini sifatnya mengikat

Tugas hakim hasil

Simposium di Lembang

o Tugas pokok tehnis yuridis menerima, memeriksa, mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
Pasal 16 (1) UU No. 4 Tahun 2004

o Tugas Yuridis memberikan keterangan dan pertimbangan dan
nasehat tentang soal hokum kepada Lembaga Negara Lainnya
apabila diminta Ps 27 UU NO 4 Tahun 2004

o Tugas Akademisi Hakim sebagai Penegak Hukum Wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai nilai yang hidup dalam
masyarakat Pasal 28 (1) UU No. 4 Tahun 2004