Bahan ajar ukin Perumusan UUD 1945

Halaman Cover

BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA
KELAS VII FASE D

PENULIS : SITI ISTIQOMAH, S. Pd.

MTs MA’ARIF BIGARAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG

Halaman Judul

BAHAN AJAR PENDIDIKAN PANCASILA
KELAS VII FASE D

PENULIS : SITI ISTIQOMAH, S. Pd.

MTs MA’ARIF BIGARAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLOTUL ULAMA
MADRASAH TSANAWIYAH MA’ARIF BIGARAN BOROBUDUR

TERAKREDITASI : B
NSM : 121233080006 NPSN : 20363653

Alamat : Bigaran, Borobudur, Kab. Magelang Pos 56553 Telp. 085729532631 E-mail :
[email protected]

LEMBAR PENGESAHAN

BAHAN AJAR PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahan ajar perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Kelas VII Fase D telah disetujui dan disahkan oleh :

Bigaran, 21 Nopember 2022
Kepala Madrasah,

Umar, S. Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan Bahan Ajar
Kelas VII Materi Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

Adapun tujuan penulisan ini dari materi ajar ini adalah untuk menyiapkan
dan memiliki materi yang tepat untuk disampaikan di kelas kepada peserta didik.
Selain itu, materi ajar ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang
problem based learning bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terimakasih kepada kepala madrasah, rekan guru yang
telah memberikan motivasi, arahan sehingga dapat menambah pengetahuan dan
wawasan sesuai dengan mata pelajaran yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya,
sehingga saya dapat menyelesaikan bahan ajar perumusan dan pengesahan UUD
NRI Tahun 1945 ini.

Saya menyadari bahan ajar yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya nantikan demi
kesempurnaan bahan ajar ini.

Bigaran, 21 Nopember 2022
Penulis

Siti Istiqomah, S. Pd.

DAFTAR ISI i

Halaman Judul.................................................................................................. ii

Lembar pengesahan.......................................................................................... iii

Kata pengantar ................................................................................................ iv

Daftar isi .......................................................................................................... 1
1
A. Pendahuluan ............................................................................................. 1
1. Tujuan Pembelajaran............................................................................ 1
2. Indicator Pencapaian Tujuan Pembelajaran ........................................ 2
3. Deskripsi singkat materi....................................................................... 3
4. Relevansi .............................................................................................. 4
5. Petunjuk Belajar .................................................................................. 4
7
B. Inti ............................................................................................................ 9
1. Peerumusan UUD NRI 1945 .............................................................. 10
2. Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 .................................................... 11
3. Arti Penting UUD NRI Tahun 1945 .................................................. 12
4. Peran Tokoh Perumus UUD .............................................................. 13
5. Sistematika Undang-Undang Dasar .................................................. 13

C. Penutup ....................................................................................................
1. Rangkuman .........................................................................................
2. Tes formatif .........................................................................................

Daftar Pustaka

PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945

A. Pendahuluan
1. Tujuan Pembelajaran
a) Peserta didik dapat mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Indicator pencapaian tujuan pembelajaran
a) Peserta didik dapat mengidentifikasi proses perumusan UUD NRI Tahun 1945
b) Peserta didik dapat mengemukakan proses pengesahan UUD NRI Tahun 1945
c) Peserta didik dapat mengurutkan sistematika UUD NRI Tahun 1945
d) Peserta didik dapat mendeskripsikan arti penting UUD NRI Tahun 1945 bagi
bangsa dan negara Indonesia
e) Peserta didik dapat menganalisis peran tokoh perumus UUD NRI Tahun 1945

3. Deskripsi singkat materi

Perumusan UUD 1945 dilaksanakan oleh BPUPKI dalam sidang kedua tanggal
10 sampai dengan 17 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 (tiga) Panitia Kecil untuk
membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar yang merupakan
konstitusi atau hukum dasar Indonesia. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI
mengadakan sidang dengan agenda ”Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”.
Selanjutnya, Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara ”Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Dasar”. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang
Dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan
mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta. Lebih lanjut, Soepomo, sebagai Panitia
Kecil Perancang Undang- Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan

1

penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar
akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang,
yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang tersebut masih membahas dasar hukum
negara namun sudah menuju pada pengesahan UUD sebagai konstitusi negara. Proses
pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung
jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antaranggota. Pembahasan rancangan
Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang Tubuh.
Undang-Undang Dasar ini, dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan
Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana
permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga muncul pada saat
pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.

4. Relevansi
Setelah membaca dan mempelajari materi tentang Perumusan dan

PengesahanUUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembelajaran PPKn,
diharapkanmampumemahami dan menerapkan pembelajaran PPKn yang meliputi :

a) Memahami perumusan dan pengesahan UUD Negara republik Indonesia Tahun
1945

b) Mengetahui arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi
bangsa dannegaraIndonesia

c) Menambah pengetahuan tentang bagaimana proses perumusan UUD 1945

2

d) Sikap mengesampingkan paham individual, memiliki rasa tanggung jawab dan
menghormati pendapat orang lain

5. Petunjuk belajar
Agar lebih dapat terarah dalam memahami isi bahan ajar ini ada baiknya Ananda

memperhatikan beberapa peunjuk belajar berikut ini :
a) Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Ananda memahami

secaratuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana memperlajari bahan ajar ini.
b) Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan berikan

penanda (stabilo) kata-kata penting yang dianggap baru, kemudian carilah kata-
kata kunci tersebutdi dalam glosarium dan atau kamus.
c) Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman
sendiri terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan saling bertukar pikiran dengan
teman terdekat di sekolah atau bisa juga dengan tutor terdekat Ananda, apabila
menemui hal-hal yangdirasa kesulitan.
d) Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan.
Ananda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, pustaka, disarankan juga
download dari internet.
e) Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam Bahan ajar dan
melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan mandiri dengan teman sejawat.
f) Kerjakan semua latihan dan tugas, jangan ada yang dilewatkan untuk mencoba
menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini
berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar
kandungan bahan ajar ini.

3

B. Inti
1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ananda hebat, sebagai warga negara semestinya memahami konstitusi negara.
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusi negara.
Tahukah Ananda apa arti dari Konstitusi? Istilah Konstitusi berasal dari berbagai
bahasa, antara lain dalam bahasa Inggrisconstitution, dalam bahasa Belanda constitutie,
dalam bahasa Latin constitution yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum dasar.
Konstitusi terdiri dari 2 macam yaitu Konstitusi tidak tertulis dan Konstitusi tertulis.
Konstitusi tidak tertulis sering disebut Konvensi. Konvensi adalah aturan dasaryang
timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaran negara. Contoh Konvensi antara
lain :
a) Pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah untuk mufakat
b) Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR.

Gambar 1.1. Pidato Presiden Republik Indonesia
Konstitusi Tertulis merupakan aturan pokok dasar yang mengatur peri

kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Undang-Undang Dasar
merupakan Konstitusi Tertulis. Undang-Undang Dasar mengatur tentang lembaga-

4

lembaga negara, pembagian tugas-tugas pokok lembaga negara, serta cara kerja dari
lembaga negara tersebut. Undang-Undang Dasar juga membatasi kekuasaan
pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat otoriter dan bisa
menjamin hak-hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut
ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang
Dasar menjadi pedoman bagi negara dalam melaksanakan kedaulatanrakyat. Sehingga
penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-
undangan apapun yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Naskah Undang-Undang
Dasar disusun oleh BPUPKI pada Sidang kedua tanggal 10–17 Juli 1945. Pada sidang
kedua BPUPKI membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan
dibentuk. Pada masa sidang tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang terdiri
dari 19 anggota dengan di ketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut
membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oelh Mr.
Soepomodengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A.Maramis,
Panji Singgih, H. Agus Salim, Sukiman.

5

Gambar 1.2. Sidang II BPUPKI Pada tanggal 13 Juli 1945
Panitia Kecil membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain :

a) Lambang negara
b) Negara kesatuan
c) Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat
d) Membentuk Panitia Penghalus Bahasa (Djajadiningrat, Salim, Soepomo).

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda :
a) Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan
b) Perancangan Undang-undang Dasar terdiri dari Pasal-pasal dari rancangan UUD

berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan
peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.

Pada tanggal 15 Juli 1945, mengadakan sidang dengan agenda Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaituIr.
Soekrno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat
tanggapandari Moh. Hatta, Soepomo.

6

Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima
dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Begitu juga usul-usul dari panitia
keuangan dan panitia Pembela Tanah Air.

2. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
Saat Sidang itu, Soekarno sebagai Ketua

PPKI, dalam sambutannya mengatakan: “Saya minta

lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya

mengenai hal Undang-UndangDasar, sedapat

mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah

Gambar 1.3. Ketua PPKI dirancangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai
dalam sidangnya yang kedua.

Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang
ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat
mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang
dasar dan memilih Presiden dan wakil Presiden”.

Gambar 1.4. Sidang I PPKI
Ananda di seluruh Indonesia, pastinya Ananda mengenal foto tokoh pendiri
negara pada gambar 4.3. Beliau Sang Proklamator bangsa Indonesia. Apa peran beliau

7

dalam Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945? Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Sehari setelah
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.

Para anggota PPKI lainnya merespon baik sambutan Soekarno. Proses
pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Mohammad hatta
berjalan dengan cepat. Pembahasan berlangsung dalam suasana penuh rasa
kekelaurgaan, Sali ngmenghargai antar anggota, cermat, dan teliti. Pembahasan
rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang
Tubuh. Menurut Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan UUD
menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gambar 1.6. Komite Nasional Indonesia
Gambar 1.5. Soekarno-Hatta Pusat
ditetapkan sebagai Presiden-Wakil
Presiden

Hasil keputusan sidang pertama Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah :

1. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan

Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

Republik Indonesia

2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara

Gambar 1.7. Naskah UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Negara Republik Indonesia

8

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, telah dilakukan
perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan
rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI.
Perubahannya adalah :

1) Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan
2) Sila Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk- pemeluknya” diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang
Maha Esa”
3) Pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama
Islam” diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli”
4) Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi
pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa”

3. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan

berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam

suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan Negara Republik

Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan

dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling

9

tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan
bentuk-bentuk peraturan perundang - undangan di
bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan
harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Peran Tokoh Perumus UUD 1945

Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa,
golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua
paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme
dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan
negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara
kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu
agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan
perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan

mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir. Soekarno dalam sidang

BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, ” ...Kita hendak mendirikan negara

Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua!... ” Dari

pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat

besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut

memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda.

10

Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu dapat
kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam
sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu : ”Jadi, rancangan ini sudah diterima
semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-
bulatnya. Bagai- manakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan
hormat yang setuju yang menerima, berdiri. (saya lihat Tuan Yamin belum berdiri).
Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan”.

Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang

BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta

mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara

dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan bangsa Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan

terhadap bangsa dan negara.

Dalam Persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan

kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan

penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan

keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam

pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan

bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

5. Sistematika Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945
Susunan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 hasil sidang PPKI tanggal 18

agustus 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan.

11

C. Penutup
1. Rangkuman

2. Tes Formatif
1) Jelaskan secara singkat proses perumusan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun1945!
2) Jelaskan secara singkat proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun1945!
3) Buatlah kesimpulan tentang proses perumusan dan pengesahan UUD Negara
RepublikIndonesia Tahun 1945!

12

DAFTAR PUSTAKA
Al Marsudi, Subandi. 2001. Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi.

Jakarta: PTRaja Grafindo Persada
Beetham, Davis. 2010. Mengenal Demokrasi. Jakarta: Kementerian

PendidikandanKebudayaan
Budiardjo, Miriam. 1996. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. 2003.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Kaelan. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal, Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Nolind, Indra. 2011. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Jakarta: Pustaka Tanah Air Piagam Jakarta.
Ensiklopedi. Diperoleh 2016 dari www.jakarta.go.id/ web/encyclopedia/piagam-
jakarta
Surya Saputra, Lukman. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
kelasVII Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia