e-Modul Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

M.9

E -MODUL
DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2021

MATERI KE-9
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ILMU PEMERINTAHAN

MATA KULIAH DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PENYUSUN:
Dr. Eka Yulyana, S.IP., M.Si., M.AP

Dewi Noor Azijah, S.IP., M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2021

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkah dan rahmat Allah SWT dengan tersusunnya Electronic
Modul atau e-Modul Pembelajaran Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan. E-Modul ini
penulis susun dengan harapan agar mampu membantu mahasiswa dalam memahami materi
pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. E-Modul ini terdiri dari
beberapa seri pembelajaran yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran sesuai dengan
kurikulum KAPSIPI.

Selain sebagai salah satu media pembelajaran, e-Modul ini disusun untuk mendukung
praktik pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan misi program studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Singaperbangsa Karawang yaitu “Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
yang berkualitas dalam bidang Ilmu Pemerintahan baik secara teoritik maupun praktik”.
Oleh sebab itu, melalui e-Modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami
materi yang diajarkan oleh Dosen pengampu Mata Kuliah secara lebih mudah dan sesuai dengan
capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, serta dapat mendorong mahasiswa untuk dapat
meningkatkan sikap kritis dan analitis melalui penugasan serta latihan soal yang terdapat dalam
e-Modul ini.

Seluruh kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi
perbaikan dalam penyusunan e-Modul ini. Penulis berharap semoga e-Modul ini apat membantu
serta memberikan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa program studi Ilmu
Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Karawang, 01 September 2021

Tim Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………. Halaman
DAFTAR ISI ……………………………. ii
iii
PETA KONSEP ……………………………. iv
……………………………. 1
PENDAHULUAN ……………………………. 1
A. Identitas Modul ……………………………. 1
B. Kompetensi Dasar ……………………………. 1
C. Deskripsi Singkat Materi ……………………………. 1
D. Petunjuk Penggunaan Modul 2
3
E. Materi Pembelajaran …………………………….
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 ……………………………. 3
Sejarah Kemunculan Ilmu Pemerintahan ……………………………. 3
……………………………. 8
A. Tujuan Pembelajaran ……………………………. 9
B. Uraian Materi …………………………….
C. Rangkuman ……………………………. 9
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 9
12
Menelisik Perkembangan Ilmu Pemerintahan melalui …………………………….
Pendekatan paradigmatik dan Pendekatan Ontological 13
13
A. Tujuan Pembelajaran ……………………………. 14
15
B. Uraian Materi …………………………….

C. Rangkuman …………………………….

EVALUASI KEGIATAN PEMBELAJARAN …………………………….
A. Problem Based Learning …………………………….
B. Project Based Learning …………………………….
C. Penilaian Diri …………………………….

DAFTAR PUSTAKA

iii

PETA KONSEP

iv

PENDAHULUAN

A. IDENTITAS MODUL

Mata Kuliah : Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

Semester : III

Alokasi Waktu : 3 x 50 menit

Judul e-Modul : Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan

B. KOMPETENSI DASAR
Berdasarkan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM) pada Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu
Pemerintahan, adapun kemampuan akhir yang diharapkan sesuai dengan topik pembahasan
dalam modul ini adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan ilmu pemerintahan (C4)
2. Mahasiswa mampu mengkritisi perkembangan dari perkembangan dari Ilmu

Pemerintahan (C4)

C. DESKRIPSI SINGKAT MATERI

Modul perkembangan dan pertumbuhan Ilmu Pemerintahan merupakan penjabaran dari materi
mengenai perjalanan dan pembentukan pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu, yang dimulai
dengan uraian sejarah kemunculan Ilmu Pemerintahan dan dilamnjutkan dengan perkembangan
Ilmu Pemerintahan ditinjau dari pendekatan paradigmatik dan pendekatan ontologik.

D. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Ketika Anda mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar Anda
lebih mudah untuk belajar secara mandiri. Berikut penjelasannya:

1. Pastikan Anda telah memahami target kompetensi yang akan dicapai dalam
pembelajaran ini.

2. Pelajari materi yang ada pada modul.
3. Kerjakan evaluasi pembelajaran sesuai petunjuk pada modul
4. Jika sudah melakukan penugasan maupun latihan soal, silakan lakukan penilaian diri

terhadap seberapa jauh Anda memahami materi yang disampaikan

1

E. MATERI PEMBELAJARAN

Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu pemerintahan merupakan salah satu mata kuliah wajib

pada program studi Ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini memuat materi-materi yang

fundamental untuk dipelajari dan dipahami oleh seluruh mahasiswa program studi Ilmu

Pemerintahan. Mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah teoritis yang terdiri dari 3 (tiga)

SKS dan diambil oleh para mahasiswa pada tingkat 1 (satu) dalam proses perkuliahan.

Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan tentang pemerintahan sebagai suatu gejala

empiris dan hubungannya dengan kehidupan manusia, eksistensiilmu pemerintahan sebagai

suatu ilmu dan seni, pengertian objek dan ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan, hubungan

ilmu pemerintahan dengan ilmu. Adapun topik-topik pembahasan yang dijadikan sebagai materi

dalam proses pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum inti nasional KAPSIPI adalah

sebagai berikut:

1. Munculnya masalah dan gejala 8. Bentuk-bentuk dan Sistem
pemerintahan Pemerintahan

2. Hubungan pemerintahan dengan 9. Perkembangan dan pertumbuhan
kehidupan manusia ilmu pemerintahan

3. Pemerintahan sebagai kebutuhan 10. Dinamika Pemerintahan
manusia 11. Problematika dan penelitian

4. Eksistensi pemerintahan sebagai pemerintahan
suatu gejala empiris 12. Konsep dan teori dasar

5. Munculnya ilmu pemerintahan pemerintahan
sebagai suatu ilmu dan seni. 13. Metode dan pendekatan analisa

6. Pengertian, obyek dan ruang dalam ilmu pemerintahan
lingkup ilmu pemerintahan 14. Tantangan dan Masa Depan Ilmu

7. Hubungan ilmu pemerintahan Pemerintahan
dengan ilmu lain

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan Ilmu
Pemerintahan, yang merupakan materi ke-9. Materi ini memuat uraian mengenai sejarahy
kemunculan Ilmu Pemerintahan sebagai sebuah disiplin Ilmu dan tahapan
perkembangannya sehingga menjadi sebuah disiplin Ilmu Sosial yang mandiri, serta
bagaimana perkembangannya tersebut dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan
paradigmatik dan ontologik.

2

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Sejarah Kemunculan Ilmu Pemerintahan

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran ini Anda diharapkan mampu untuk melakukan analisis
terhadap perkembangan ilmu pemerintahan serta mampu mengkritisi perkembangan dari
Ilmu Pemerintahan

B. Uraian Materi

Sebagai sebuah kajian yang berangkat dari gejala-gejala pemerintahan, sebelumnya ilmu
pemerintahan dikonstruksi dalam kerangka ilmu politik karena pemerintahan suatu negara
memang merupakan wujud esensial dari keberadaan sistem politik yang berlangsung.
Selanjutnya, ilmu pemerintahan juga turut hadir dalam ilmu hukum yang mengorelasikannya
dengan lmu hukum tata negara dan ilmu hukum tata pemerintahan. Hal ini didasari pada bahwa
setiap fenomena yang berlangsung dalam pemerintahan bertalian dan bisa terartasi melalui
peraturan-peraturan yang memiliki muatan hukum dan berkenaan dengan fenomena yang
berlangsung. Oleh karenaya, fokus studi yang berkenaan dengan gejala pemerintahan tersebut
dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum (Labolo: 2015).

Banyak para ahli yang mendefinisikan gagasannya mengenai ilmu pemerintahan yang
berfokus pada bagaimana gejala-gejala pemerintahan tersebut hadir. Seperti yang ditulis oleh
Van Brawn dalam Dialektika Ilmu Pemerintahan (Labolo: 2015) yang menyatakan bahwa lmu
pemerintahan mewujud dalam beragam fokus studi yang masing-masing memiliki corak gejala
pemerintahan tertentu, seperti yang diuraikan sebagai berikut::

1. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu hukum dianggap
sebagai juridis bestuurkunde

2. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu ekonomi dianggap
sebagai economisce bestuurkunde

3. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu sosiologi dianggap
sebagai sociologische bestuurkunde, serta

4. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu politik dianggap
sebagai politicologisce bestuurkunde

3

Sebagai sebuah kajian baru, ilmu pemerintahan dalam upaya memperjelas identitas dan
kedudukannya sebagai sebuah Ilmu terus berkembang sehingga mampu menemukan basis
keilmuan yang ajeg. Seperti yang diungkapkan oleh Scholten (1981) dalam literatur yang sama,
di mana para pakar ilmu pemerintahan mencoba untuk mencari keterhubungan pada setiap
persinggungan dengan disiplin ilmu sosial lain melalui upaya untuk menjembatani fakta-fakta
yang ada serta penggunaan konstruksi-konstruksi yang praktis.

Secara kronologis, Ilmu pemerintahan modern muncul di Prusia dan Australia pada abad
ke-17 yang dikenal dengan istilah kameralwissenscahten, yang dilandasi dengan pemikiran
bahwa ada sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para
pejabat pemerintahan, yang kemudian dijadikan sebagai fokus studi yang dipelajari dalam
perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik (misalnya diajarkan di Universitas Frankfurt
dan Universitas Halle). Pada perkembangannya secara metodologis dan empiris kameralistik
dianggap belum sempurna, sehingga mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum di
akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19. Pendekatan kameralistik yang bergeser ke pendekatan
hukum diawali di Jerman dan Austria, yang menurut Carl Friedrich penyebabnya adalah adanya
perkembangan pada konstitualisme dan legalisme yang bertujuan mengatur relasi antara
penguasa dengan rakyat serta untuk melindungi kebebasan rakyat serta domain privat. Akibat
adanya pergeseran tersebut menyebabkan orientasi studi tidak lagi pada pengelolaan secara
efisien dari estate milik raja melainkan tertuju pada penerapan hukum yang benar dan tepat ,
terlebih hukum yang mengatur relasi antara penguasa dengan rakyat.

Pada akhir abad ke-18, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa. Namun pada satu
abad kemudian, muncul kajian yang selaras dengan kameralisme di Amerika yang dirintis oleh
orang-orang Amerika yang pernah belajar di Jerman yang terkesan dengan kameralisme di masa
lalu. Namun memiliki mainstream yang berbeda di mana gagasan demokratisasi diterima secara
luas bahkan berlebihan dan menimbulkan ekses berupa inefisiensi di lingkungan birokrasi.
Dengan berlandaskan pada prinsip filsafat egalitarian yang menekankan pada eksistensi rakyat
dalam sistem pemerintahan menyebabkan adanya pembentukan dministrasi pemerintahan yang
berisi orang-orang yang dianggap merepresentasi rakyat dan dianggap sebagai sarana bagi rakyat
secara luas untuk terlibat dalam pengelolaan urusan publik yang sebelumnya bersifat eksklusif
dan terbuka hanya bagi golongan aristokrat saja akibat norma-norma aristokratik yang masih
berlaku. Pada perkembangan gagasan pemerintahan era American state ini, Woodrow Wilson
melakukan dikotomi terhadap politik dan administrasi. Di mana gagasan demokrasi masuk pada
ranah kajian politik yang mewujud sebagai sistem politik.

4

Sedangkan administrasi dipandang sebagai sebuah ilmu yang secara prinsip dapat diterapkan
pada semua regime baik rezim demokrasi maupun yang lain. Atau bisa dikatakan administrasi
ialah science, profession, dan teknik yang secara politik bernilai netral. Hal ini sebagai upaya
untuk menghilangkan stigma anti-demokrasi terhadap pegawai-pegawai pemerintahan yang
berusaha membebaskan diri dari politik.

Dengan kata lain, seperti yang disampaikan oleh Deliarnoor (2019) bahwa pada common
law tradition (tradisi hukum Anglo Saxon), yang merupakan sistem hukum yang berlaku di
Amerika Serikat dan Inggris, menempatkan yurisprudensi sebagai sendi utama sistem
hukumnya. Sedangkan pada tradisi Eropa Kontinental berlaku civil law tradition (tradisi hukum
kontinental) yang merupakan sistem hukum yang berlaku di Negara-negara Eropa daratan,
seperti Belanda dan Negara- negara bekas jajahannya yang menempatkan peraturan perundang-
undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.

Adapun perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia bermula sejak adanya
pemerintahan kolonial di masa Hindia Belanda. Di masa kolonial ini praktik pemerintahan
dikenalkan oleh pemerintah belanda dan dijadikan sebagai basis pengetahuan dalam kerangka
penyelenggaraan pemerintahan, meskipun pada saat itu praktik pemerintahan yang berjalan
dengan efektif semata hanya untuk keuntungan pemerintah Hindia-Belanda. Akibat masa
penjajahan yang berlangsung lama, wawasan Indonesia mengenai praktik penyelenggaraan
kekuasaan banyak diadopsi dari praktik pemerintahan Hindia-Belanda yang pada umumnya
menganut sistem Perancis/Jerman dengan haluan mazhab Eropa Kontinental. Akibat adanya
pergeseran melalui transmisi budaya ilmu pengetahuan, serta adanya perkembangan llmu
Pemerintahan Belanda semenjak era Kameralisme yang pada akhirnya mendorong timbulnya
Bestuurswetenschap dan Bestuurswetenschappen di abad ke-20, hal ini memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan di
Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan seiring Indonesia terbebas dari jerat kolonialisme, di
era pasca kemerdekaam Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pemerintah Anglo-Amerika,
yang juga dipengaruhi oleh Ilmu Administrasi Publik. Meskipun Indonesia dihadapkan pada dua
kutub mazhab yang berbeda, namun di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, hal ini mampu
menciptakan corak khas. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan Mazhab Eropa Kontinental
yang diterapkan ialah adanya upaya untuk mengontruksi pemerintahan yang memiliki otoritas
yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional serta lokal. Adanya hierarki
otoritas ini sendiri sebenarnya adalah warisan dari praktik pemerintahan di era kolonial. Di mana
dengan adanya hierarki ini mendorong diciptakannya asas yang disebut dengan asas

5

dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaanya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yang
disebut sebagai Binnenlandsch Bestuur scorps, yang dialih-bahasakan ke dalam Bahasa
Indonesia sebagai “Pangrehpraja”, yang kemudian ketika Indonesia merdeka kemudian berubah
menjadi “Pamongpraja”.

Adapun dalam konteks perkembangan gagasan pemerintahan itu sendiri, seperti yang diuraikan
oleh Soerjosoedarmo (1985), bahwa pada akhir abad ke-19 Pemerintah Hindia Belanda pernah
mendirikan lembaga pendidikan untuk mendidik calon Pamongpraja pribumi di beberapa tempat
di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang
OSVIA (Opleiding School Voor Inlands Ambtenaren), hingga akhirnya terus berkembang
menjadi suatu fokus studi yang melembaga di berbagai perguruan tinggi. Adapun periodesasi
perkembangan wawasan mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat
dipelajari melalui tabel berikut:

Tabel. 1 Perjalanan Sejarah Ilmu Pemerintahan di Indonesia

NO PERIODE INSTITUSI/ LEMBAGA TAHUN

OSVIA (Opleiding School Voor Inlands 1920

1 Pra- Kemerdekaan Ambtenaren)
MOSVIA (Middelbaar School van Inheemse

Ambtenaren)

Akademi Ilmu Politik (AIP) 1948

Awal Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (FHSP) + 1952
Kemerdekaan
2 Ekonomi (FHESP)
Fakultas Sosial &Politik (FSP) UGM
1955

AkademiPemerintahanDalamNegeri(APDN) 1956

Institut Ilmu Pemerintahan(IIP) 1967

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri 1988

(STPDN)

3 Masa Kini Mulai tumbuh dan berkembang pesat di Sejak 1990an - Kini
berbagai Perguruan Tinggi (Universitas/

Sekolah Tinggi) di seluruh Indonesia

Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN) Sejak 2004 - Kini

Sumber: T. Fahrul Gafar, Zamhasari Jamil, Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu

Pemerintahan Di Indonesia /10/ Vol. 6. No. 1. (2018)

Berdasarkan periodesasi di atas, maka terdapat juga perubahan dan pergeseran paradigmatik
yang terjadi pada Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Pergeseran ini didorong oleh perkembangan
praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari waktu ke waktu yang pada akhirnya
menciptakan dinamika terhadap isu pemerintahan yang berkembang. Selain itu, hal ini juga
didasari oleh pengaruh yang dihasilkan dari beragam corak pemikiran para scholar di bidang

6

Ilmu Pemerintahan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di mana para scholar
ini mendefinisikan Ilmu pemerintahan dalam kerangka yang berbeda seiring dengan adanya
pengaruh juga dari perkembangan ilmu sosial lain yang pada akhirnya mendorong perkembangan
pada disiplin Ilmu pemerintahan. Berdasarkan dengan fase-fase sejarah yang telah dilaluinya,
dapat disederhanakan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perjalanan Paradigmatik Ilmu Pemerintahan di Indonesia

NO PARADIGMA CORAK/ NUANSA

Ilmu Pemerintahan berwatak normatif, hukum positif, dan diajarkan

1 I 1920-1940an sebagai ilmunya pangreh praja kemudian menjadi pamong praja pada

zaman Kolonial Belanda

Adalah ilmu yang akrab dengan ilmu politik yang terwujud dalam

2 II 1948-1955 Akademi Ilmu Politik (AIP) dan setelah itu tergabung dalam Fakultas
Hukum, Sosial, Politik + Ekonomi (FHSP-HESP-FSP) Universitas

Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.

Ilmu Pemerintahan yang diajarkan pada Akademmi Pemerintahan

Dalam Negeri (APDN) Malang yang diselenggarakan oleh

3 III 1956- Kementerian Dalam Negeri dan dibuka pada tahun 1956 dan Institut

1980an Ilmu Pemerintahan (IIP), lebih dekat dengan ilmu Administrasi

Negara (dikombinasikan dengan pola pemerintahan Indonesia)

daripada ilmu politik.

Pada Masa Mendagri Rudini, tetap dengan corak dan nuansa yang

sama dengan paradigma sebelumnya, namun karena pembentukan

calon tenaga atau kader pemerintahan yang dipusatkan di Sekolah

4 IV 1988-1993 Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor melalui

sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) 24 jam

model militersitik (doktrin-doktrin militer), sehingga memiliki cita

rasa tersendiri.

Prinsip-prinsip Manajemen dalam pemerintahan terlihat jelas melalui

ruang lingkup materi pokok kurikulumnya di berbagai universitas

5 V 1993-1996 yakni asas dan sistem pemerintahan; hukum tata pemerintahan;
ekologi pemerintahan; filsafat dan etika pemerintahan; praktik

penyelenggaraan pemerintahan; kepemimpinan pemerintahan;

reformasi pembangunan daerah.

6 VI
1996, Ilmu Pemerintahan dikembangkan melalui program kerjasama

2000, 2013 - Universitas Padjajaran/UNPAD-IIP,yang menyelenggarakan

Sekarang Program Magister Ilmu-ilmu Sosial dengan Bidang Kajian Utama

(BKU) Ilmu Pemerintahan (1996), dan Program Doktor Ilmu-Ilmu

Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan (2000). Kemudian IPDN

menyelenggarakan Program Ilmu Pemerintahan hingga pada derajat

akademik tertinggi (S3) atau Doktor Ilmu Pemerintahan (2013). Pada

fase ini, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang berangkat dari manusia

kembali kepada manusia.

Sumber:

T. Fahrul Gafar, Zamhasari Jamil, Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan Di

Indonesia /10/ Vol. 6. No. 1.(2018)

7





terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung (konsepsi ini bermula dari adanya aksi perlawanan
terhadap pemerintahan otoriter di era orde baru yang mendorong terjadinya reformasi dalam
tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia).

Pendekatan Ontological
Dari sisi ontologi, Ilmu Pemerintahan nampak sebagai body of knowledge yang mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu yang pula berbeda dari lokus satu dengan lokus lainnya.
Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Di tahap pertama, gejala pemerintahan dipandang sebagai objek materia yang dikaji
melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada di masa itu. Di mana pada masa
awal gejala pemerintahan dipelajari dan dipecahkan melalui berbagai disiplin ilmu yang
saat itu dianggap memiliki keterkaitan dengan ilmu pemerintahan (politik, hukum, dan
administrasi) yang dilakukan secara mandiri atau gabungan dari beragam ilmu tersebut,
di mana pada akhirnya pada tahapan ini disebut dengan pendekatan multidisiplin.

2. Di tahap kedua, setelah beragam disiplin ilmu sosial yang lebih tua dari ilmu
pemerintahan ini berasimilasi dan melakukan konstruksi pada gagasan-gagasan
pemerinthana yang timbul dalam menerka setiap gejala pemerinthan yang ada, akhirnya
terbentuklah nilai-nilai pemerintahan yang merupakan konstruksi dari konsep-konsep
yang ada pada pel bagai disiplin ilmu tersebut, terlebih nilai-nilai ideografik dan elektik
yang kemudian memunculkan ajaran baru bersifat ideografik normatif seperti yang
digagas oleh Van Poelje, yang pada akhirnya ilmu pemerintahan terdefinisi sebagai ilmu
yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-
tingginya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah”. Akibat berasal dari sumbangan
konsep-konsep yang multidisplin, pada tahap ini ilmu pemerintahan dianggap sebagai
ilmu pengetahuan terapan.

3. Di tahap ketiga, anggapan-anggapan dasar mengenai ilmu pemerintahan mulai
dikonstruksi dan mencoba memperjelas identitas dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu
terhadap disiplin ilmu yang lainnya (mulai memiliki karakteristik monodisplin). Pada
tahapan ini, Ilmu Pemerintahan mencoba melepaskan dirinya sebagai bagian atau irisan
dari ilmu-ilmu lain seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu Administrasi Negara.
Generasi kedua dari perkembangan Ilmu pemerintahan ini juga didukung oleh
metodologi ilmu pemerintahan yang dijadikan sebagai basic assumption yang mampu
menunjukkan perbedaan dirinya dengan ilmu politik, misalnya.

10

4. Di tahap keempat, Ilmu pemerintahan mulai membuka interaksi dengan disiplin ilmu lain
atau mulai bercirikan interdisipliner ketika mencoba untuk menelaah gejala
pemerintahan. Dalam tahap ini terjadi proses pertukaran konsep, variabel, teori serta
metodologi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya, misalnya dengan ilmu
Sosiologi dan Psikologi. Dalam tahap ini pula Ilmu pemerintahan mengalami fase transisi
menuju hibridasi.

5. Di tahap kelima, gejala-gejala pemerintahan yang beragam tersebut dispesialisasikan
secara spesifik sesuai dengan karakteristik gejala yang ada namun tetap ada pada lajur
objek forma Ilmu Pemerintahan. Dengan kata lain terdapat pendekatan transdisiplin. Di
mana gejala pemerintahan yang spesifik ditelaah hingga akhirnya dihasilkan subkajian
yang secara spesifik membahas mengenai isu atau gejala pemerintahan tertentu. Misalnya
adalah ketika gejala pemerintahan diwarnai dengan karakteristik gejala sosiologi maka
menghasilkan subdisiplin berupa Sosiologi Pemerintahan. Di mana subdisiplin ini tidak
hanya berlaku pada Ilmu Pemerintahan melainkan bagi Sosiologi itu sendiri. Dengan kata
lain claim mana yang mendasari subdisiplin tersebut tergantung pada siaap produsen dari
adanya proses transdisiplin tersebut. Pada tahap ini pula ilmu pemerintahan didorong
untuk menghasilkan disiplin baru atau kajian baru dengan karakteristik yang diistilahkan
sebagai hybridized discipline. Hingga pada perkembangan selanjutnya Ilmu
Pemerintahan mampu berkembang membentuk masyarakat Ilmu-ilmu Pemerintahan
(Bestuurswetenschaapen), di mana hal ini yang mendasari Ilmu pemerintahan generasi
ketiga.

6. Di tahap keenam ini ilmu pemerintrahan berupaya untu menunjukkan kemandiriannya
melalui kemampuan denominatif yang dimiliki berupa keberadaan Metodologi Ilmu
Pemerintahan di mana metodologi ilmunya dapat digunakan oleh ilmu-ilmu lain
sebagaimana ilmu pemerintahan juga dapat tetap ajeg ketika menggunakan metodologi
ilmu lainnya.
Tahap ini juga dikenal sebagai tahap keempat dalam perkembangan ilmu pemerintahan.
Adapun model denominasi ini dpat terbentuk melalui 3 bentuk, yaitu sebagai berikut:
a. Konsep, teori atau metodologi ilmu tertentu digunakan untuk mengkaji gejala
pemerintahan (IP <- IT)
b. Konsep, teori, atau metodologi Ilmu Pemerintahan digunakan untuk mengkaji
gejala ilmu tertentu (IP -> IT)
c. Konsep, teori, dan metodologi Ilmu Pemerintahan dan ilmu tertentu digunakan
secara bersamaan untuk mengkaji gejala dari ilmu lainnya (IP – IT)

11

7. Pada tahap ketujuh, body of knowledge yang merupakan produk dari tahap kelima
berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menentukan identitasnya sendiri dengan
ilmu indukannya serta secara mandiri dan mencoba untuk memasuki tahapan keenam
yakni menjadi hibrida. Misal ketika Sosiologi Pemerintahan mulai matang dan dapat
membedakan dirinya dari ilmu induknya yakni sosiologi serta mencobab untuk
menunjukkan keajegannya secara metodologis melalui proses hibrida dengan Ilmu
pemerintahan, sehingga menghasilkan ilmu pemerintahan generasi kelima atau
bestuursweetenschappen atau diistilahkan sebagai institut ilmu pemerintahan. (Ndraha:
2003)

C. Rangkuman
1. Pada pendekatan paradigmatik, disiplin Ilmu pemerintahan berkembang menurut pola

Paradigma 1 -> Normal Science -> Anomalies-> Crisis-> revolution -> Paradigma II.
2. Pada pendekatan ontological, disiplin Ilmu Pemerintahan mengalami 7 tahap

perkembangan, yang masing-masing perkembangan semakin memperkuat identitasnya
sebagai sebuah disiplin Ilmu Pengetahuan yang mandiri.

12

EVALUASI KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. Problem Based Learning
Sebagai bahan evaluasi pemahaman Anda, silakan lakukan diskusi berkelompok untuk membahas
dua pertanyaan berikut menggunakan metode brainstorming:

1. Jelaskan kronologi terbentuknya Ilmu pemerintahan
2. Jelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di

Eropa dan Amerika
3. Buatlah penjelasan sederhana untuk menjelaskan tahapan perkembangan

Ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologik
Kedua jawaban dari pertanyaan tersebut silakan kelompok Anda buat dalam bentuk notulensi
hasil brainstorming yang telah dilakukan oleh Anda dan kelompok Anda. Silakan ketik dalam
format microsoft word (TNR 12, spasi 1.5) dan dikirimkan pada platform e-Learning yang telah
disepakati bersama Dosen pengampu.

B. Project Based Learning
Bersama anggota kelompok pada penugasan sebelumnya, silakan buat infografis yang memuat
mengenai informasi mengenai tema-tema berikut (setiap kelompok memilih 1 tema di bawah ini
sebagai bahan pembuatan infografis):

1. Periodesasi Perkembangan Ilmu Pemerintahan
2. Perkembangan Ilmu Pemerintahan ditinjau melalui pendekatan

paradigmatik
3. Perkembangan Ilmu Pemerintahan ditinjau melalui pendekatan ontologik

Buatlah infografis dalam bentuk file digital dengan resolusi tinggi sehingga mudah dan nyaman
untuk dibaca. Silakan buat infografis dengan desain yang menarik serta informatif. Anda boleh
menambahkan referensi lain untuk semakin memperkaya informasi yang Anda tuangkan dalam
infografis Anda. Hasil pembuatan infografis dapat dikirimkan pada platform e-Learning yang
telah disepakati bersama Dosen pengampu.

13

C. Penilaian Diri
Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No. Pernyataan Penilaian
Ya Tidak
1 Saya sangat senang belajar tentang perkembangan
Ilmu Pemerintahan

2 Penjelasan materi mengenai perkembangan ilmu
pemerintahan pada e-modulini bagi saya sangat
jelas

3. Saya memahami tentang bagaimana perkembangan
ilmu pemerintahan

4. Saya mampu menganalisis mengenai bagaimana
perkembangan ilmu pemerintahan

5. Saya dapat menyelesaikan latihan/ tugas dengan
semangat

6. Latihan soal yang diberikan sangat membantu
kejelasan saya dalam memahami materi yang
diuraikan

7. Latihan soal yang diberikan sangat membantu saya
dalam meningkatkan kemampuan saya dalam
menganalisis suatu permasalahan

8. Bahasa yang digunakan dalam modul ini sangat
komunikatif

9. Semua kegiatan pembelajaran yang diberikan pada
modul sangat bermanfaat bagi kehidupan saya

10. Banyak hal baru yang saya dapatkan dari
mempelajari materi yang diuraikan

14

DAFTAR PUSTAKA

Deliarnoor, Nandang A. 2019. Sistem Hukum Indonesia. Tangerang Selatan: Universitas
Terbuka.
Haboddin, dkk. 2016. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan Dan
Kerjasama Antar Daerah
Labolo, Mahadam. 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta
Nia Karniawati. Hakekat Ilmu Pemerintahan. Cosmogov, Vol.1 No.2, Oktober 2015
Polyando, Petrus. Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan. JURNAL POLITIKOLOGI. Vol.
3 \ No. 1 \ Oktober 2016 \ 39 – 50
Suwaryo, Utang. 2020. Azas-Azas Ilmu Pemerintahan. Bandung: KAPSIPI
____________. 2021. Ilmu Pemerintahan Dalam Praktek: Perspektif Eropa Kontinental.
Governabilitas Volume 2 Nomor 1 Juni
T. Fahrul Gafar, Zamhasari Jamil, Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan
Ilmu Pemerintahan Di Indonesia /10/ Vol. 6. No. 1. Tahun 2018

15