e-Modul Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

M.9

E-MODUL
DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkah dan rahmat Allah SWT dengan tersusunnya Electronic
Modul atau e-Modul Pembelajaran Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan. E-Modul ini
penulis susun dengan harapan agar mampu membantu mahasiswa dalam memahami materi
pembelajaran pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. E-Modul ini terdiri dari
beberapa seri pembelajaran yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran sesuai dengan
kurikulum KAPSIPI.

Selain sebagai salah satu media pembelajaran, e-Modul ini disusun untuk mendukung praktik
pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan misi program studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Singaperbangsa Karawang yaitu “Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
yang berkualitas dalam bidang Ilmu Pemerintahan baik secara teoritik maupun praktik”.
Oleh sebab itu, melalui e-Modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami
materi yang diajarkan oleh Dosen pengampu Mata Kuliah secara lebih mudah dan sesuai dengan
capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, serta dapat mendorong mahasiswa untuk dapat
meningkatkan sikap kritis dan analitis melalui penugasan serta latihan soal yang terdapat dalam
e-Modul ini.

Seluruh kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan
dalam penyusunan e-Modul ini. Penulis berharap semoga e-Modul ini apat membantu serta
memberikan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa program studi Ilmu
Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Karawang, 01 September 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI Halaman
i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI
PENYUSUN
PETA KONSEP
PENDAHULUAN

A. Identitas Modul
B. Kompetensi Dasar
C. Deskripsi Singkat Materi
D. Petunjuk Penggunaan Modul
E. Materi Pembelajaran
KEGIATAN PEMBELAJARAN 9
Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan
A. Tujuan Pembelajaran
B. Uraian Materi
C. Rangkuman
D. Penugasan Mandiri
E. Latihan Soal
F. Penilaian Diri

EVALUASI
DAFTAR PUSTAKA

MATERI KE-9
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ILMU PEEMRINTAHAN

MATA KULIAH DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PENYUSUN:
Dr. Eka Yulyana, S.IP., M.Si., M.AP

Dewi Noor Azijah, S.IP., M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

2021

PETA KONSEP

PENDAHULUAN

A. IDENTITAS MODUL

Mata Kuliah : Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

Semester : III

Alokasi Waktu : 3 x 50 menit

Judul e-Modul : Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan

B. KOMPETENSI DASAR
Berdasarkan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM) pada Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu
Pemerintahan, adapun kemampuan akhir yang diharapkan sesuai dengan topik pembahasan
dalam modul ini adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan ilmu pemerintahan (C4)
2. Mahasiswa mampu mengoreksi kekurangan dari IlmuPemerintahan (C4)

C. DESKRIPSI SINGKAT MATERI

Modul perkembangan dan pertumbuhan Ilmu Pemerintahan merupakan penjabaran dari materi
mengenai perjalanan dan pembentukan pemerintahan sebagai suatu kajian ilmu.

D. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
Ketika Anda mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar Anda
lebih mudah untuk belajar secara mandiri. Berikut penjelasannya:

1. Pastikan Anda telah memahami target kompetensi yang akan dicapai dalam
pembelajaran ini.

2. Pelajari materi yang ada pada modul.
3. Kerjakan soal penugasan maupun latihan soal dengan baik
4. Jika sudah melakukan penugasan maupun latihan soal, silakan lakukan penilaian diri

terhadap seberapa jauh Anda memahami materi yang disampaikan

E. MATERI PEMBELAJARAN

Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu pemerintahan merupakan salah satu mata kuliah wajib

pada program studi Ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini memuat materi-materi yang

fundamental untuk dipelajari dan dipahami oleh seluruh mahasiswa program studi Ilmu

Pemerintahan. Mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah teoritis yang terdiri dari 3

(tiga) SKS dan diambil oleh para mahasiswa pada tingkat 1 (satu) dalam proses

perkuliahan.

Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan tentang pemerintahan sebagai suatu gejala

empiris dan hubungannya dengan kehidupan manusia, eksistensiilmu pemerintahan sebagai

suatu ilmu dan seni, pengertian objek dan ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan, hubungan

ilmu pemerintahan dengan ilmu. Adapun topik-topik pembahasan yang dijadikan sebagai materi

dalam proses pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum inti nasional KAPSIPI adalah

sebagai berikut:

1. Munculnya masalah dan gejala 8. Bentuk-bentuk dan Sistem
pemerintahan Pemerintahan

2. Hubungan pemerintahan dengan 9. Perkembangan dan pertumbuhan
kehidupan manusia ilmu pemerintahan

3. Pemerintahan sebagai kebutuhan 10. Dinamika Pemerintahan
manusia 11. Problematika dan penelitian

4. Eksistensi pemerintahan sebagai pemerintahan
suatu gejala empiris 12. Konsep dan teori dasar

5. Munculnya ilmu pemerintahan pemerintahan
sebagai suatu ilmu dan seni. 13. Metode dan pendekatan analisa

6. Pengertian, obyek dan ruang dalam ilmu pemerintahan
lingkup ilmu pemerintahan 14. Tantangan dan Masa Depan Ilmu

7. Hubungan ilmu pemerintahan Pemerintahan
dengan ilmu lain

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan Ilmu
Pemerintahan, yang merupakan materi ke-9. Materi ini memmuat uraian mengenai
kronologi kemunculan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin Ilmu dan tahapan
perkembangannya sehingga menjadi sebuah disiplin Ilmu Sosial yang mandiri.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9
Perkembangan Ilmu Pemerintahan

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran ini Anda diharapkan mampu untuk melakukan analisis
terhadap perkembangan ilmu pemerintahan serta mampu mengoreksi kekurangan dari Ilmu
Pemerintahan

B. Uraian Materi
Sejarah Kemunculan Ilmu Pemerintahan

Sebagai sebuah kajian yang berangkat dari gejala-gejala pemerintahan, sebelumnya ilmu
pemerintahan dikonstruksi dalam kerangka ilmu politik karena pemerintahan suatu negara
memang merupakan wujud esensial dari keberadaan sistem politik yang berlangsung.
Selanjutnya, ilmu pemerintahan juga turut hadir dalam ilmu hukum yang mengorelasikannya
dengan lmu hukum tata negara dan ilmu hukum tata pemerintahan. Hal ini didasari pada bahwa
setiap fenomena yang berlangsung dalam pemerintahan bertalian dan bisa terartasi melalui
peraturan-peraturan yang memiliki muatan hukum dan berkenaan dengan fenomena yang
berlangsung. Oleh karenaya, fokus studi yang berkenaan dengan gejala pemerintahan tersebut
dianggap sebagai bagian dari ilmu hukum (DIP).

Banyak para ahli yang mendefinisikan gagasannya mengenai ilmu pemerintahan yang
berfokus pada bagaimana gejala-gejala pemerintahan tersebut hadir. Seperti yang ditulis oleh
Van Brawn dalam DIP yang menyatakan bahwa lmu pemerintahan mewujud dalam beragam
fokus studi yang masing-masing memiliki corak gejala pemerintahan tertentu, seperti yang
diuraikan sebagai berikut::

1. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu hukum dianggap
sebagai juridis bestuurkunde

2. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu ekonomi dianggap
sebagai economisce bestuurkunde

3. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu sosiologi dianggap
sebagai sociologische bestuurkunde, serta

4. Gejala pemerintahan yang berkenaan dengan hasil studi dari ilmu politik dianggap
sebagai politicologisce bestuurkunde

Sebagai sebuah kajian baru, ilmu pemerintahan dalam upaya memperjelas identitas dan
kedudukannya sebagai sebuah Ilmu terus berkembang sehingga mampu menemukan basis
keilmuan yang ajeg. Seperti yang diungkapkan oleh Scholten (1981) dalam DIP di mana para
pakar ilmu pemerintahan mencoba untuk mencari keterhubungan pada setiap persinggungan
dengan disiplin ilmu sosial lain melalui upaya untuk menjembatani fakta-fakta yang ada serta
penggunaan konstruksi-konstruksi yang praktis.

Secara kronologis, Ilmu pemerintahan modern muncul di Prusia dan Australia pada abad
ke-17 yang dikenal dengan istilah kameralwissenscahten, yang dilandasi dengan pemikiran
bahwa ada sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para
pejabat pemerintahan, yang kemudian dijadikan sebagai fokus studi yang dipelajari dalam
perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik (misalnya diajarkan di Universitas Frankfurt
dan Universitas Halle). Pada perkembangannya secara metodologis dan empiris kameralistik
dianggap belum sempurna, sehingga mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum di
akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19. Pendekatan kameralistik yang bergeser ke pendekatan
hukum diawali di Jerman dan Austria, yang menurut Carl Friedrich penyebabnya adalah adanya
perkembangan pada konstitualisme dan legalisme yang bertujuan mengatur relasi antara
penguasa dengan rakyat serta untuk melindungi kebebasan rakyat serta domain privat. Akibat
adanya pergeseran tersebut menyebabkan orientasi studi tidak lagi pada pengelolaan secara
efisien dari estate milik raja melainkan tertuju pada penerapan hukum yang benar dan tepat ,
terlebih hukum yang mengatur relasi antara penguasa dengan rakyat.

Pada akhir abad ke-18, kameralisme tidak lagi berkembang di Eropa. Namun pada satu
abad kemudian, muncul kajian yang selaras dengan kameralisme di Amerika yang dirintis oleh
orang-orang Amerika yang pernah belajar di Jerman yang terkesan dengan kameralisme di masa
lalu. Namun memiliki mainstream yang berbeda di mana gagasan demokratisasi diterima secara
luas bahkan berlebihan dan menimbulkan ekses berupa inefisiensi di lingkungan birokrasi.
Dengan berlandaskan pada prinsip filsafat egalitarian yang menekankan pada eksistensi rakyat
dalam sistem pemerintahan menyebabkan adanya pembentukan dministrasi pemerintahan yang
berisi orang-orang yang dianggap merepresentasi rakyat dan dianggap sebagai sarana bagi rakyat
secara luas untuk terlibat dalam pengelolaan urusan publik yang sebelumnya bersifat eksklusif
dan terbuka hanya bagi golongan aristokrat saja akibat norma-norma aristokratik yang masih
berlaku.

Pada perkembangan gagasan pemerintahan era American state ini, Woodrow Wilson
melakukan dikotomi terhadap politik dan administrasi. Di mana gagasan demokrasi masuk pada
ranah kajian politik yang mewujud sebagai sistem politik. Sedangkan administrasi dipandang

sebagai sebuah ilmu yang secara prinsip dapat diterapkan pada semua regime baik rezim
demokrasi maupun yang lain. Atau bisa dikatakan administrasi ialah science, profession, dan
teknik yang secara politik bernilai netral. Hal ini sebagai upaya untuk menghilangkan stigma
anti-demokrasi terhadap pegawai-pegawai pemerintahan yang berusaha membebaskan diri dari
politik.

Adapun perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia bermula sejak adanya
pemerintahan kolonial di masa Hindia Belanda. Di masa kolonial ini praktik pemerintahan
dikenalkan oleh pemerintah belanda dan dijadikan sebagai basis pengetahuan dalam kerangka
penyelenggaraan pemerintahan, meskipun pada saat itu praktik pemerintahan yang berjalan
dengan efektif semata hanya untuk keuntungan pemerintah Hindia-Belanda. Akibat masa
penjajahan yang berlangsung lama, wawasan Indonesia mengenai praktik penyelenggaraan
kekuasaan banyak diadopsi dari praktik pemerintahan Hindia-Belanda yang pada umumnya
menganut sistem Perancis/Jerman dengan haluan mazhab Eropa Kontinental. Akibat adanya
pergeseran melalui transmisi budaya ilmu pengetahuan, serta adanya perkembangan llmu
Pemerintahan Belanda semenjak era Kameralisme yang pada akhirnya mendorong timbulnya
Bestuurswetenschap dan Bestuurswetenschappen di abad ke-20, hal ini memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan di
Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan seiring Indonesia terbebas dari jerat kolonialisme, di
era pasca kemerdekaam Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pemerintah Anglo-Amerika,
yang juga dipengaruhi oleh Ilmu Administrasi Publik. Meskipun Indonesia dihadapkan pada dua
kutub mazhab yang berbeda, namun di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, hal ini mampu
menciptakan corak khas. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan Mazhab Eropa Kontinental
yang diterapkan ialah adanya upaya untuk mengontruksi pemerintahan yang memiliki otoritas
yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional serta lokal. Adanya hierarki
otoritas ini sendiri sebenarnya adalah warisan dari praktik pemerintahan di era kolonial. Di mana
dengan adanya hierarki ini mendorong diciptakannya asas yang disebut dengan asas
dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaanya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yang
disebut sebagai Binnenlandsch Bestuur scorps, yang dialih- bahasakan ke dalam Bahasa
Indonesia sebagai “Pangrehpraja”, yang kemudian ketika Indonesia merdeka kemudian berubah
menjadi “Pamongpraja”. Adapun dalam konteks perkembangan gagasan pemerintahan itu
sendiri, seperti yang diuraikan oleh Soerjosoedarmo (1985), bahwa pada akhir abad ke-19
Pemerintah Hindia Belanda pernah mendirikan lembaga pendidikan untuk mendidik calon
Pamongpraja pribumi di beberapa tempat di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi
jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang OSVIA (Opleiding School Voor Inlands Ambtenaren),

hingga akhirnya terus berkembang menjadi suatu fokus studi yang melembaga di berbagai
perguruan tinggi. Adapun periodesasi perkembangan wawasan mengenai praktik
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dipelajari melalui tabel berikut:

Tabel. 1.1 Periodesasi Perkembangan Pengetahuan Pemerintahan

NO PERIODE INSTITUSI/ LEMBAGA TAHUN

1 Pra- Kemerdekaan OSVIA (Opleiding School Voor Inlands 1920

Ambtenaren)

MOSVIA (Middelbaar School van Inheemse

Ambtenaren)

Awal Akademi Ilmu Politik (AIP) 1948

2 Kemerdekaan Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (FHSP) + 1952

Ekonomi (FHESP)

Fakultas Sosial &Politik (FSP) UGM 1955

AkademiPemerintahanDalamNegeri(APDN) 1956

Institut Ilmu Pemerintahan(IIP) 1967

3 Masa Kini Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri 1988

(STPDN)

Mulai tumbuh dan berkembang pesat di Sejak 1990an -

berbagai Perguruan Tinggi (Universitas/ Kini

Sekolah Tinggi) di seluruh Indonesia

Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN) Sejak 2004 - Kini

Sumber:

Berdasarkan periodesasi di atas, maka terdapat juga perubahan dan pergeseran paradigmatik
yang terjadi pada Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Pergeseran ini didorong oleh perkembangan
praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari waktu ke waktu yang pada akhirnya
menciptakan dinamika terhadap isu pemerintahan yang berkembang. Selain itu, hal ini juga
didasari oleh pengaruh yang dihasilkan dari beragam corak pemikiran para scholar di bidang
Ilmu Pemerintahan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di mana para scholar
ini mendefinisikan Ilmu pemerintahan dalam kerangka yang berbeda seiring dengan adanya
pengaruh juga dari perkembangan ilmu sosial lain yang pada akhirnya mendorong perkembangan
pada disiplin Ilmu pemerintahan.

Berdasarkan dengan fase-fase sejarah yang telah dilaluinya, dapat disederhanakan pada tabel
berikut ini:

Tabel. Perkembangan Paradigma Ilmu Pemerintahan

NO PARADIGMA CORAK/ NUANSA

1 I 1920-1940an Ilmu Pemerintahan berwatak normatif, hukum positif, dan diajarkan

sebagai ilmunya pangreh praja kemudian menjadi pamong praja

pada zaman Kolonial Belanda

2 II 1948-1955 Adalah ilmu yang akrab dengan ilmu politik yang terwujud dalam

Akademi Ilmu Politik (AIP) dan setelah itu tergabung dalam

Fakultas Hukum, Sosial, Politik + Ekonomi (FHSP-HESP-FSP)

Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.

3 III 1956- Ilmu Pemerintahan yang diajarkan pada Akademmi Pemerintahan

1980an Dalam Negeri (APDN) Malang yang diselenggarakan oleh

Kementerian Dalam Negeri dan dibuka pada tahun 1956 dan Institut

Ilmu Pemerintahan (IIP), lebih dekat dengan ilmu Administrasi

Negara (dikombinasikan dengan pola pemerintahan Indonesia)

daripada ilmu politik.

4 IV 1988-1993 Pada Masa Mendagri Rudini, tetap dengan corak dan nuansa yang

sama dengan paradigma sebelumnya, namun karena pembentukan

calon tenaga atau kader pemerintahan yang dipusatkan di Sekolah

Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor melalui

sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) 24 jam

model militersitik (doktrin-doktrin militer), sehingga memiliki cita

rasa tersendiri.

5 V 1993-1996 Prinsip-prinsip Manajemen dalam pemerintahan terlihat jelas

melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya di berbagai

universitas yakni asas dan sistem pemerintahan; hukum tata

pemerintahan; ekologi pemerintahan; filsafat dan etika

pemerintahan; praktik penyelenggaraan pemerintahan;

kepemimpinan pemerintahan; reformasi pembangunan daerah.

6 VI
1996, Ilmu Pemerintahan dikembangkan melalui program kerjasama
2000, 2013 - Universitas Padjajaran/UNPAD-IIP,yang menyelenggarakan
Sekarang Program Magister Ilmu-ilmu Sosial dengan Bidang Kajian Utama
(BKU) Ilmu Pemerintahan (1996), dan Program Doktor Ilmu-Ilmu
Sumber Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan (2000). Kemudian IPDN
menyelenggarakan Program Ilmu Pemerintahan hingga pada derajat
akademik tertinggi (S3) atau Doktor Ilmu Pemerintahan (2013).
Pada fase ini, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang berangkat dari
manusia kembali kepada manusia.

Menelisik Perkembangan Ilmu Pemerintahan melalui Pendekatan paradigmatik dan
Pendekatan Ontological

Pendekatan Paradigmatik
Dalam membahas mengenai ilmu maka itu tidak terlepas pada objek forma maupun objek

materia dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Berkenaan dengan objek forma ini dapat mengalami
perbedaan seiring dengan perkembangan waktu, perbedaan lokus, dan aspek yang berada dalam
lokus tersebut melalui metodologi ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain hal ini sejalan
dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn bahwa setiap disiplin ilmu dapat mengalami
pasang surut, perkembangan, serta perubahan secara berkesinambungan, atau biasa diistilahkan
sebagai karakteristik heuristic suatu disiplin Ilmu. Oleh karena hal tersebut pendekatan
paradigmatik muncul atas kondisi ilmu yang berdinamisasi tersebut. Sebagai gambarannya dapat
dilihat sebagai berikut:

Paradigma 1 -> Normal Science -> Anomalies-> Crisis-> revolution -> Paradigma II.

Adapun penjelasan dari perkembangan paradigmatik tersebut adalah; pada paradigma I, Ilmu
Pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal yakni di masa Eropa dan Amerika dan
berwujud sebagai normal science (Ilmu Pemerintahan ada untuk kebaikan atau kesejahteraan
manusia). Di tahapan ini, Ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an dan
digunakan sebagai basis ilmu para pejabat pemerintahan (di mana kemudian muncul konsep
relasi kekuasaan antara yang memerintah dengan yang diperintah) dan merupakan periode



dari ilmu-ilmu lain seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu Administrasi Negara.
Generasi kedua dari perkembangan Ilmu pemerintahan ini juga didukung oleh
metodologi ilmu pemerintahan yang dijadikan sebagai basic assumption yang mampu
menunjukkan perbedaan dirinya dengan ilmu politik, misalnya.
4. Di tahap keempat, Ilmu pemerintahan mulai membuka interaksi dengan disiplin ilmu lain
atau mulai bercirikan interdisipliner ketika mencoba untuk menelaah gejala
pemerintahan. Dalam tahap ini terjadi proses pertukaran konsep, variabel, teori serta
metodologi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya, misalnya dengan ilmu
Sosiologi dan Psikologi. Dalam tahap ini pula Ilmu pemerintahan mengalami fase transisi
menuju hibridasi.
5. Di tahap kelima, gejala-gejala pemerintahan yang beragam tersebut dispesialisasikan
secara spesifik sesuai dengan karakteristik gejala yang ada namun tetap ada pada lajur
objek forma Ilmu Pemerintahan. Dengan kata lain terdapat pendekatan transdisiplin. Di
mana gejala pemerintahan yang spesifik ditelaah hingga akhirnya dihasilkan subkajian
yang secara spesifik membahas mengenai isu atau gejala pemerintahan tertentu. Misalnya
adalah ketika gejala pemerintahan diwarnai dengan karakteristik gejala sosiologi maka
menghasilkan subdisiplin berupa Sosiologi Pemerintahan. Di mana subdisiplin ini tidak
hanya berlaku pada Ilmu Pemerintahan melainkan bagi Sosiologi itu sendiri. Dengan kata
lain claim mana yang mendasari subdisiplin tersebut tergantung pada siaap produsen dari
adanya proses transdisiplin tersebut. Pada tahap ini pula ilmu pemerintahan didorong
untuk menghasilkan disiplin baru atau kajian baru dengan karakteristik yang diistilahkan
sebagai hybridized discipline. Hingga pada perkembangan selanjutnya Ilmu
Pemerintahan mampu berkembang membentuk masyarakat Ilmu-ilmu Pemerintahan
(Bestuurswetenschaapen), di mana hal ini yang mendasari Ilmu pemerintahan generasi
ketiga.
6. Di tahap keenam ini ilmu pemerintrahan berupaya untu menunjukkan kemandiriannya
melalui kemampuan denominatif yang dimiliki berupa keberadaan Metodologi Ilmu
Pemerintahan di mana metodologi ilmunya dapat digunakan oleh ilmu-ilmu lain
sebagaimana ilmu pemerintahan juga dapat tetap ajeg ketika menggunakan metodologi
ilmu lainnya. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap keempat dalam perkembangan ilmu
pemerintahan. Adapun model denominasi ini dpat terbentuk melalui 3 bentuk, yaitu
sebagai berikut:

a. Konsep, teori atau metodologi ilmu tertentu digunakan untuk mengkaji gejala
pemerintahan (IP <- IT)

b. Konsep, teori, atau metodologi Ilmu Pemerintahan digunakan untuk mengkaji
gejala ilmu tertentu (IP -> IT)

c. Konsep, teori, dan metodologi Ilmu Pemerintahan dan ilmu tertentu digunakan
secara bersamaan untuk mengkaji gejala dari ilmu lainnya (IP – IT)

7. Pada tahap ketujuh, body of knowledge yang merupakan produk dari tahap kelima
berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menentukan identitasnya sendiri dengan
ilmu indukannya serta secara mandiri dan mencoba untuk memasuki tahapan keenam
yakni menjadi hibrida. Misal ketika Sosiologi Pemerintahan mulai matang dan dapat
membedakan dirinya dari ilmu induknya yakni sosiologi serta mencobab untuk
menunjukkan keajegannya secara metodologis melalui proses hibrida dengan Ilmu
pemerintahan, sehingga menghasilkan ilmu pemerintahan generasi kelima atau
bestuursweetenschappen atau diistilahkan sebagai institut ilmu pemerintahan.

C. Rangkuman
1. Secara kronologis, Ilmu pemerintahan modern muncul di Prusia dan Australia pada abad

ke-17 yang dikenal dengan istilah kameralwissenscahten
2. Pendekatan kameralistik yang bergeser ke pendekatan hukum diawali di Jerman dan

Austria di akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19
3. Perkembangan gagasan pemerintahan di Amerika terjadi pada abad ke-19
4. Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia bermula sejak Indonesia dikuasai oleh

pemerintahan kolonial di masa Hindia Belanda
5. Pada pendekatan paradigmatik, disiplin Ilmu pemerintahan berkembang menurut pola

Paradigma 1 -> Normal Science -> Anomalies-> Crisis-> revolution -> Paradigma II.
6. Pada pendekatan ontological, disiplin Ilmu Pemerintahan mengalami 7 tahap

perkembangan, yang masing-masing perkembangan semakin memperkuat identitasnya
sebagai sebuah disiplin Ilmu Pengetahuan yang mandiri.

D. Penugasan
A. Problem Based Learning
Sebagai bahan evaluasi pemahaman Anda, silakan lakukan diskusi berkelompok untuk membahas
dua pertanyaan berikut menggunakan metode brainstorming:

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan ilmu pemerintahan?
Ditinjau dari kondisi saat ini dan kondisi di Indonesia apakah perkembangan
Ilmu Pemerintahan telah bersifat kontekstual?

2. Setelah memahami mengenai perkembangan Ilmu Pemerintahan,
bagaimana pendapat Anda mengenai Ilmu Pemerintahan itu sendiri?
Sudahkah Ilmu Pemerintahan berhasil menunjukkan identitas
kenadiriannya sebagai sebuah disiplin Ilmu?

Kedua jawaban dari pertanyaan tersebut silakan kelompok Anda buat dalam bentuk notulensi
hasil brainstorming yang telah dilakukan oleh Anda dan kelompok Anda. Silakan ketik dalam
format microsoft word (TNR 12, spasi 1.5) dan dikirimkan pada platform e-Learning yang telah
disepakati bersama Dosen pengampu.

B. Project Based Learning
Bersama anggota kelompok pada penugasan sebelumnya, silakan buat infografis yang memuat
mengenai informasi mengenai tema-tema berikut (setiap kelompok memilih 1 tema di bawah ini
sebagai bahan pembuatan infografis):

1. Periodesasi Perkembangan Ilmu Pemerintahan
2. Perkembangan Ilmu Pemerintahan ditinjau melalui pendekatan

paradigmatik
3. Perkembangan Ilmu Pemerintahan ditinjau melalui pendekatan ontologic

Buatlah infografis dalam bentuk file digital dengan resolusi tinggi sehingga mudah dan nyaman
untuk dibaca. Silakan buat infografis dengan desain yang menarik serta informatif. Anda boleh
menambahkan referensi lain untuk semakin memperkaya informasi yang Anda tuangkan dalam
infografis Anda. Hasil pembuatan infografis dapat dikirimkan pada platform e-Learning yang
telah disepakati bersama Dosen pengampu.

E. Penilaian Diri
Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No. Pernyataan Penilaian
Ya Tidak
1 Saya sangat senang belajar tentang perkembangan
Ilmu Pemerintahan

2 Penjelasan materi mengenai perkembangan ilmu
pemerintahan pada e-modulini bagi saya sangat
jelas

3. Saya memahami tentang bagaimana
perkembangan ilmu pemerintahan

4. Saya mampu menganalisis mengenai bagaimana
perkembangan ilmu pemerintahan

5. Saya dapat menyelesaikan latihan/ tugas dengan
semangat

6. Latihan soal yang diberikan sangat membantu
kejelasan saya dalam memahami materi yang
diuraikan

7. Latihan soal yang diberikan sangat membantu
saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam
menganalisis suatu permasalahan

8. Bahasa yang digunakan dalam modul ini sangat
komunikatif

9. Semua kegiatan pembelajaran yang diberikan
padamodul sangat bermanfaat bagi kehidupan saya

10. Banyak hal baru yang saya dapatkan dari
mempelajari materi yang diuraikan

EVALUASI

Setelah melakukan brainstorming yang dilakukan secara berkelompok melalui penugasan, maka
sebagai bahan evaluasi mandiri terhadap pemahaman Anda, silakan kerjakan soal di bawah ini
secara mandiri. Jawaban dikirimkan dalam bentuk microsoft word (TNR 12, spasi 1.5) dan
dikirimkan pada platform e-Learning yang telah disepakati bersama Dosen pengampu.

1. Jelaskan kronologi terbentuknya Ilmu pemerintahan
2. Jelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di

Eropa dan Amerika
3. Buatlah penjelasan sederhana untuk menjelaskan tahapan perkembangan

Ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologic

~SEMOGA SUKSES~

DAFTAR PUSTAKA