STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SATGAS PENANGANAN COVID-19
SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2021

PROTOKOL PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN

DIMASA PANDEMI CORONAVIRUS
DESEASE 2019 (COVID-19)

SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019
SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA

Jalan A.H. Nasution Km.03 Tasikmalaya 46181

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang
menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) Corona
Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level
situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) serta mengoptimalkan
Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut
diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :
KESATU
: Khusus Kepada:

a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah
Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat)
yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,

b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk
wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Serang,
Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kabupaten
Pandeglang; dan

2) level 4 (empat) yaitu Kota Tangerang Selatan,
Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan
Kota Cilegon,

c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota
untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tasikmalaya;

-2-

2) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,

Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta,

Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi,

Kabupaten Pangandaran, Kabupaten

Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten
Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Karawang, Kota Tasikmalaya; dan

3) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bekasi, Kota

Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota
Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota

Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan
Kabupaten Bandung,

d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota
untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Purbalingga,

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten

Magelang, Kabupaten Jepara, Kabupaten

Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora,

Kabupaten Pemalang, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten

Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Batang, Kabupaten Rembang,

Kota Pekalongan; dan

2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas,

Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang,
Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Sragen, Kabupaten

Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten
Kendal, Kabupaten Karanganyar, dan
Kabupaten Demak,

e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Bupati/Wali kota untuk wilayah

Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat)

yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan

Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan
Kabupaten Gunungkidul.

f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota

untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

1) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sampang

2) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasuruan,

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan,
Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban,
Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi,

KEDUA -3-
KETIGA
Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi,
Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan
Kota Probolinggo, Kota Pasuruan; dan

3) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Tulungagung,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun,
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota
Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota
Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten
Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten
Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten
Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan
Kabupaten Mojokerto

g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk
wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4
(empat) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten
Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten
Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten
Buleleng, dan Kota Denpasar.

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator
Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan
Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi
COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
yang telah disesuaikan dengan mengeluarkan
perhitungan kematian. Penyesuaian juga dilakukan
kepada wilayah aglomerasi di Jabodetabek,
Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya dan Malang
Raya, dimana jika mayoritas kota/kabupaten
dalam 1 (satu) wilayah aglomerasi tersebut masih
pada level 4 (empat), maka kota kabupaten lain di
dalam wilayah aglomerasi tersebut bukan di level 4
(empat) maka akan dimasukkan dalam level 4
(empat).

: PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
dan Bali dengan kriteria Level 4 (empat)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai
berikut:
a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan
pendidikan dilakukan melalui pembelajaran
jarak jauh;

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial
diberlakukan 100% (seratus persen) Work From
Home (WFH);

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi
asuransi, bank, pegadaian, bursa
berjangka, dana pensiun, dan

-4-

lembaga pembiayaan (yang berorientasi
pada pelayanan fisik dengan pelanggan

(customer));

b) pasar modal (yang berorientasi pada
pelayanan dengan pelanggan (customer)
dan berjalannya operasional pasar modal

secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi
meliputi operator seluler, data center,
internet, pos, media terkait dengan

penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina;
dan

e) industri orientasi eskpor dan

penunjangnya dimana pihak perusahaan

harus menunjukkan bukti contoh
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir

atau dokumen lain yang menunjukkan
rencana ekspor dan wajib memiliki Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan

Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh

persen) staf untuk lokasi yang berkaitan

dengan pelayanan kepada masyarakat,
serta 25% (dua puluh lima persen) untuk

pelayanan administrasi perkantoran guna

mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d)
dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
dan

c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1
(satu) shift dengan kapasitas maksimal

50% (lima puluh persen) staf hanya di
fasilitas produksi/pabrik, serta 10%
(sepuluh persen) untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna

mendukung operasional,

2) esensial pada sektor pemerintahan yang
memberikan pelayanan publik yang tidak bisa

ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25%
(dua puluh lima persen) maksimal staf WFO

dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;

-5-

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi
terutama untuk kebutuhan pokok

masyarakat;

f) makanan dan minuman serta
untuk
penunjangnya, termasuk

ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik);

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan

sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat
beroperasi 100% (seratus persen) staf
tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l)

dapat beroperasi 100% (seratus persen)
maksimal staf, hanya pada fasilitas

produksi/konstruksi/pelayanan kepada

masyarakat dan untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna

mendukung operasional, diberlakukan

maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf
WFO,

4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko

kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibatasi jam
operasional sampai Pukul 20.00 waktu

setempat dengan kapasitas pengunjung 50%
(lima puluh persen); dan

5) untuk apotek dan toko obat dapat buka
selama 24 (dua puluh empat) jam,

d. pasar rakyat yang menjual barang non

kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)
dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu

setempat;

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet
voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry,

pedagang asongan, bengkel kecil, cucian

kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan
buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai

dengan pukul 20.00 waktu setempat dan

pengaturan teknisnya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah;

-6-

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat
umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,

lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka
dengan protokol kesehatan yang ketat sampai
dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan

maksimal pengunjung makan ditempat 3
(tiga) orang dan waktu makan maksimal 20

(dua puluh) menit. Pengaturan teknis

berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi
yang berada dalam gedung/toko tertutup

baik yang berada pada lokasi tersendiri

maupun yang berlokasi pada pusat

perbelanjaan/mall hanya menerima

delivery/take away dan tidak menerima

makan ditempat (dine-in) yang pengaturan
teknisnya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

3) restoran/rumah makan, kafe dengan area

pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka
dengan protokol kesehatan yang ketat sampai

dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan

kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima
persen), satu meja maksimal dua orang, dan

waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit

yang pengaturan teknisnya ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat

perdagangan ditutup sementara kecuali akses
untuk pegawai toko yang melayani penjualan
online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap

toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan
dapat diperbolehkan dengan memperhatikan
ketentuan pada diktum KETIGA poin c.4 dan f.2;

h. Untuk Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota

Semarang, dan Kota Surabaya, dilakukan uji
coba implementasi protokol kesehatan pada
pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan

dengan ketentuan:

1) kegiatan pada pusat

perbelanjaan/mall/pusat perdagangan

diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima

persen) pada pukul 10.00 WIB hingga 20.00
WIB dengan protokol kesehatan yang diatur

oleh Kementerian Perdagangan;

2) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua

belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh)

tahun dilarang memasuki pusat

perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan

-7-

3) bioskop, tempat bermain anak-anak, dan

tempat hiburan dalam pusat

perbelanjaan/mall/pusat perdagangan
ditutup,

i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk
infrastruktur publik (tempat konstruksi dan

lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen)
dengan menerapkan protokol kesehatan secara

lebih ketat;

j. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura,

Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah), dengan

maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas

atau 20 (dua puluh) orang dengan
memperhatikan pengaturan teknis dari
Kementerian Agama;

k. fasilitas umum (area publik, taman

umum, tempat wisata umum dan area
publik lainnya) ditutup sementara;

l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial

kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana

olahraga dan kegiatan sosial yang dapat
menimbulkan keramaian dan kerumunan)

ditutup sementara;

m.transportasi umum (kendaraan umum, angkutan

masal, taksi (konvensional dan online) dan
kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan

pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh
persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

n. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan

selama penerapan PPKM Level 4 (empat);

o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan
mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi
umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut

dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal
vaksinasi dosis pertama);

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara
serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi

mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api
dan kapal laut;

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk

kedatangan dari luar jawa bali atau
keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar

Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk

transportasi dalam wilayah aglomerasi
sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;

KEEMPAT -8-

4) untuk perjalanan dengan pesawat udara
antar kota atau kabupaten di dalam Jawa
Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen
(H-1) dengan syarat sudah memperoleh
vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR
H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1;
dan

5) untuk sopir kendaraan logistik dan
transportasi barang lainnya dikecualikan dari
ketentuan memiliki kartu vaksin,

p. tetap memakai masker dengan benar dan
konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar
rumah serta tidak diizinkan penggunaan face
shield tanpa menggunakan masker; dan

q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW,
Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap
diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-
Posko di setiap tingkatan dengan melihat
kriteria zonasi pengendalian wilayah.

: PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan
menerapkan kegiatan sebagai berikut:
a. pelaksanaan pembelajaran di satuan
pendidikan dapat dilakukan melalui
pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau
pembelajaran jarak jauh berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-
717 TAHUN 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
dan bagi satuan pendidikan yang
melaksanakan pembelajaran tatap muka
terbatas dilaksanakan dengan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali
untuk:
1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB
maksimal 62% (enam puluh dua persen)
sampai dengan 100% (seratus persen)
dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu
koma lima meter) dan maksimal 5 (lima)
peserta didik per kelas; dan
2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen)
dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu
koma lima meter) dan maksimal 5 (lima)
peserta didik per kelas,

-9-

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial
diberlakukan 100% (seratus persen) Work From

Home (WFH);

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi
asuransi, bank, pegadaian, bursa
berjangka, dana pensiun, dan lembaga

pembiayaan (yang berorientasi pada
pelayanan fisik dengan pelanggan

(customer));

b) pasar modal (yang berorientasi pada

pelayanan dengan pelanggan (customer)
dan berjalannya operasional pasar modal
secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi

meliputi operator seluler, data center,
internet, pos, media terkait dengan
penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina;

dan

e) industri orientasi eskpor dan

penunjangnya dimana pihak perusahaan

harus menunjukkan bukti contoh

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) selama 12 (dua belas) bukan

terakhir atau dokumen lain yang

menunjukkan rencana ekspor dan wajib
memiliki Izin Operasional dan Mobilitas

Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan

kapasitas maksimal 50% (lima puluh

persen) staf untuk lokasi yang berkaitan

dengan pelayanan kepada masyarakat,

serta 25% (dua puluh lima persen) untuk

pelayanan administrasi perkantoran guna

mendukung operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d)

dapat beroperasi dengan kapasitas

maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

dan

c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi

dengan pengaturan shift dengan kapasitas

maksimal 50% (lima puluh persen) staf

untuk setiap shift hanya di fasilitas

produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh

persen) untuk pelayanan adminsitrasi

perkantoran guna mendukung

operasional, dengan menerapkan protokol

kesehatan, pengaturan masuk dan pulang

serta makan karyawan tidak bersamaan.

-10-

2) esensial pada sektor pemerintahan yang
memberikan pelayanan publik yang tidak

bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan
25% (dua puluh lima persen) maksimal staf
WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi

terutama untuk kebutuhan pokok
masyarakat;

f) makanan dan minuman serta
untuk
penunjangnya, termasuk

ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik);

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan
sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat

beroperasi 100% (seratus persen) staf

tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l)
dapat beroperasi 100% (seratus persen)

maksimal staf, hanya pada fasilitas
produksi/konstruksi/pelayanan kepada
masyarakat dan untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna

mendukung operasional, diberlakukan

maksimal 25% (dua puluh lima persen)

persen staf,

d. untuk supermarket, pasar tradisional, toko
kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional

sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan
kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

dan

e. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama

24 (dua puluh empat) jam,

f. Pasar rakyat yang menjual barang non
kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan

kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)

dan jam operasional sampai pukul 15.00 waktu
setempat;

-11-

g. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet
voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry,

pedagang asongan, bengkel kecil, cucian
kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan
buka dengan menerapkan protokol kesehatan

yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu
setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan
oleh Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat

umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,
lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka

dengan protokol kesehatan yang ketat sampai

dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan
maksimal pengunjung makan 25% (dua
puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu

makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi
yang berada dalam gedung/toko tertutup baik
yang berada pada lokasi tersendiri maupun

yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall
hanya menerima delivery/take away dan

tidak menerima makan ditempat (dine-in);

3) restoran/rumah makan, kafe dengan area

pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka
dengan protokol kesehatan yang ketat sampai

dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan

kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima
persen), satu meja maksimal dua orang, dan

waktu makan maksimal 30 (dua puluh) menit

yang pengaturan teknisnya diatur oleh
Pemerintah Daerah; dan

4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan

angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,

i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat
perdagangan dibuka dengan ketentuan:

1) kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima
persen) dan jam operasional buka sampai

dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan
memperhatikan ketentuan dalam c.4 dan f.2
dan dengan protokol kesehatan yang diatur

oleh Kementerian Perdagangan;

2) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua

belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh)

tahun dilarang memasuki pusat

perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan

3) bioskop, tempat bermain anak-anak, dan

tempat hiburan dalam pusat

perbelanjaan/mall/pusat perdagangan

ditutup,

-12-

j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk
infrastruktur publik (tempat konstruksi dan

lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen)
dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal
10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol

kesehatan secara lebih ketat;

k. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura,
Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang

difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat

mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan
berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3

(tiga) dengan maksimal 25% (dua puluh lima

persen) kapasitas atau 20 (dua puluh) orang
dengan menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan

teknis dari Kementerian Agama;

l. fasilitas umum (area publik, taman

umum, tempat wisata umum dan area

publik lainnya) ditutup sementara;

m.kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial

kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana
olahraga dan kegiatan sosial yang dapat

menimbulkan keramaian dan kerumunan)

ditutup sementara;

n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan
masal, taksi (konvensional dan online) dan

kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan

pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh
puluh persen) dengan menerapkan protokol

kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan
dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan
tidak mengadakan makan ditempat dengan

menerapkan protokol kesehatan secara lebih
ketat;

p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan
mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi

umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut
dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal
vaksinasi dosis pertama);

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara

serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi
mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api

dan kapal laut;
3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk

kedatangan dari luar jawa bali atau
keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar
Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk

transportasi dalam wilayah aglomerasi
sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;

KELIMA -13-

4) Untuk perjalanan dengan pesawat udara
antar kota atau kabupaten di dalam Jawa
Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen
(H-1) dengan syarat sudah memperoleh
vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR
H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1;
dan

5) untuk sopir kendaraan logistik dan
transportasi barang lainnya dikecualikan dari
ketentuan memiliki kartu vaksin.

q. tetap memakai masker dengan benar dan
konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar
rumah serta tidak diizinkan penggunaan face
shield tanpa menggunakan masker; dan

r. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah
tetap diberlakukan dengan mengaktifkan
Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat
kriteria zonasi pengendalian wilayah.

: PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa
dan Bali dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan
menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan
pendidikan dapat dilakukan melalui
pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau
pembelajaran jarak jauh berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor
HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-
717 TAHUN 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
dan bagi satuan pendidikan yang
melaksanakan pembelajaran tatap muka
terbatas dilaksanakan dengan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali
untuk:
1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB
maksimal 62% (enam puluh dua persen)
sampai dengan 100% (seratus persen)
dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu
koma lima meter) dan maksimal 5 (lima)
peserta didik per kelas;
2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga
persen) dengan menjaga jarak minimal
1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal
5 (lima) peserta didik per kelas,

-14-

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial

diberlakukan 50% (lima puluh persen) Work

From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah

divaksin;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi
asuransi, bank, pegadaian, bursa
berjangka, dana pensiun, dan lembaga

pembiayaan (yang berorientasi pada
pelayanan fisik dengan pelanggan

(customer));
b) pasar modal (yang berorientasi pada

pelayanan dengan pelanggan (customer)

dan berjalannya operasional pasar modal
secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi
meliputi operator seluler, data center,
internet, pos, media terkait dengan

penyebaran informasi kepada masyarakat;
d) perhotelan non penanganan karantina;

dan orientasi eskpor dan
e) industri

penunjangnya dimana pihak perusahaan
harus menunjukkan bukti contoh

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) selama 12 (dua belas) bukan

terakhir atau dokumen lain yang
menunjukkan rencana ekspor dan wajib

memiliki Izin Operasional dan Mobilitas
Kegiatan Industri (IOMKI),
dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan

kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh

lima persen) staf untuk lokasi yang

berkaitan dengan pelayanan kepada

masyarakat, serta 50% (lima puluh

persen) untuk pelayanan administrasi

perkantoran guna mendukung

operasional;

b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d)

dapat beroperasi dengan kapasitas
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)

staf; dan
c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi

dengan pengaturan shift dengan kapasitas
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)

staf untuk setiap shift hanya di fasilitas
produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh

persen) untuk pelayanan administrasi

perkantoran guna mendukung

operasional, dengan menerapkan protokol

kesehatan, pengaturan masuk dan pulang
serta makan karyawan tidak bersamaan.

-15-

2) esensial pada sektor pemerintahan yang
memberikan pelayanan publik yang tidak

bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan
50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO
dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi

terutama untuk kebutuhan pokok
masyarakat;

f) makanan dan minuman serta
untuk
penunjangnya, termasuk

ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik);

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan
sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

c) untuk huruf a) dan huruf b) dapat

beroperasi 100% (seratus persen) staf

tanpa ada pengecualian; dan

d) untuk huruf c) sampai dengan huruf l)
dapat beroperasi 100% (seratus persen)

maksimal staf, hanya pada fasilitas
produksi/konstruksi/pelayanan kepada
masyarakat dan untuk pelayanan

administrasi perkantoran guna

mendukung operasional, diberlakukan

maksimal 50% (lima puluh persen) staf,

d. untuk supermarket, pasar tradisional, toko

kelontong dan pasar swalayan yang menjual
kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional
sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan

kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima
persen); dan

e. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama

24 (dua puluh empat) jam,

f. pasar rakyat yang menjual barang non

kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima

persen) dan jam operasional sampai pukul 18.00

waktu setempat;

-16-

g. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet
voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry,
pedagang asongan, bengkel kecil, cucian
kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan
buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai
dengan pukul 20.00 waktu setempat yang
pengaturan teknisnya yang diatur oleh
Pemerintah Daerah;

h. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat
umum:
1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,
lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka
dengan protokol kesehatan yang ketat sampai
dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan
maksimal pengunjung makan 50% (lima
puluh persen) dari kapasitas dan waktu
makan maksimal 30 (tiga puluh) menit yang
pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah
Daerah; dan
2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi
yang berada dalam gedung/toko tertutup baik
yang berada pada lokasi tersendiri maupun
yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall
diizinkan menerima makan ditempat (dine-in)
dengan maksimal pengunjung makan 50%
(lima puluh persen) dari kapasitas yang
pengaturan teknis berikutnya diatur oleh
Pemerintah Daerah;
3) restoran/rumah makan, kafe dengan area
pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka
dengan protokol kesehatan yang ketat sampai
dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan
kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)
dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh)
menit yang pengaturan teknis diatur oleh
Pemerintah Daerah,

i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat
perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal
50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul
20.00 waktu setempat dengan memperhatikan
ketentuan dalam c.4 dan f.2;

j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk
infrastruktur publik dan konstruksi swasta
(tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi
100% (seratus persen) dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat;

k. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura,
Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat
mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan
berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2
(dua) dengan maksimal 50% (lima puluh persen)
kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat dan
memperhatikan ketentuan teknis dari
Kementerian Agama;

-17-

l. fasilitas umum (area publik, taman

umum, tempat wisata umum dan area

publik lainnya) diizinkan buka dengan

kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen)

dengan menerapkan protokol kesehatan secara

lebih ketat;

m.kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial
kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana

olahraga dan kegiatan sosial yang dapat

menimbulkan keramaian dan kerumunan)
diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25%

(dua puluh lima persen) dengan menerapkan

protokol kesehatan secara lebih ketat;

n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan
masal, taksi (konvensional dan online) dan
kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan

pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus
persen) dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat;

o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan

dengan maksimal 50 (lima puluh) undangan dan
tidak mengadakan makan ditempat;

p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan

mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi

umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut
dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal

vaksinasi dosis pertama);

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara
serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi
mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api

dan kapal laut;

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk
kedatangan dan keberangkatan dari dan ke

Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk
transportasi dalam wilayah aglomerasi
sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;

4) untuk perjalanan dengan pesawat udara

antar kota atau kabupaten di dalam Jawa
Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen
(H-1) dengan syarat sudah memperoleh

vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR
H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1;

dan

5) untuk sopir kendaraan logistik dan

transportasi barang lainnya dikecualikan dari
ketentuan memiliki kartu vaksin,

KEENAM -18-

KETUJUH q. tetap memakai masker dengan benar dan
KEDELAPAN konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar
KESEMBILAN rumah serta tidak diizinkan penggunaan face
shield tanpa menggunakan masker; dan

r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW,
Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap
diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko
di setiap tingkatan dengan melihat kriteria
zonasi pengendalian wilayah.

: Gubernur berwenang mengalihkan alokasi
kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang
kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan
Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap
bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan
kerumunan.

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan
berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan
dalam pelaksanaan PPKM.

: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:

a. COVID-19 paling menular pada kondisi
tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih
dari 15 menit), interaksi jarak dekat,
keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat
misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan
tidak memakai masker seperti pada saat makan
bersama;

b. penggunaan masker dengan benar dan
konsisten adalah protokol kesehatan paling
minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand
sanitizer secara berulang terutama setelah
menyentuh benda yang disentuh orang lain
(seperti gagang pintu atau pegangan tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu
dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih
melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali
pakai lebih baik dari masker kain, dan masker
N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini,
penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis
merupakan pilihan yang baik. Masker
sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4
(lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor ventilasi
udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk
meminimalisir risiko penularan dalam
beraktivitas;

-19-

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai
berikut:

1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi

hanya dengan orang-orang yang tinggal
serumah;

2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus
selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua)

meter dalam berinteraksi dengan orang lain.
Mengurangi/menghindari kontak dengan

orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di

tempat umum terkait pencegahan dan
penanganan COVID-19,

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai
berikut:

1) jika harus berinteraksi dengan orang lain

atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan
dengan durasi yang singkat untuk
mengurangi risiko penularan; dan

2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan

lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat
membantu untuk mengurangi durasi

interaksi,

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan

sebagai berikut:

1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko
penularan yang jauh lebih rendah

dibandingkan di dalam ruangan; dan

2) ruangan harus selalu diupayakan untuk
memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka
pintu, jendela dapat dilakukan untuk

mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi
pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka
air purifier dengan High Efficiency Particulate

Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam
ruangan,

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di
komunitas, maka intervensi yang lebih ketat

dengan membatasi mobilitas masyarakat secara
signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu
terus diterapkan:

1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan

tingkat positivity rate mingguan, dengan
ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate Jumlah tes (per 1000
mingguan penduduk per minggu)
<5%
>5%-<15% 1
>15%-<25% 5
>25% 10
15

-20-

Testing perlu terus ditingkatkan dengan
target positivity rate <10% (sepuluh persen);
testing perlu terus ditingkatkan terhadap
suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan

juga kontak erat. Target orang dites per hari
untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel

sebagai berikut:

PROVINSI KABUPATEN/KOTA TARGET JUMLAH
ORANG
Bali Badung
Bali Bangli DITES/HARI
Bali Buleleng 1,524
Bali Gianyar 493
Bali Jembrana 96
Bali Klungkung 1,122
604
387

Kota Denpasar 2,137
Karang Asem 902
Bali Tabanan 968

Banten Kota Cilegon 959
Banten Kota Serang 1,518
Banten Kota Tangerang 4,872
Kota Tangerang
Banten Selatan 3,736
Banten Lebak 2,810
Banten Serang 3,249

Banten Tangerang 8,244
DIY Pandeglang 2,629
Bantul 2,251

A Yogyakarta Gunung Kidul 548
Kota Yogyakarta 952
Kulonprogo 949
Sleman 2,712

DKI Jakarta Kepulauan Seribu 55
Dki Jakarta Kota Jakarta Barat 5,655
Dki Jakarta Kota Jakarta Pusat 1,955

Dki Jakarta Kota Jakarta Selatan 4,916
Dki Jakarta Kota Jakarta Timur 6,292
Dki Jakarta Kota Jakarta Utara 3,938

Jawa Barat Bandung 8,087
Jawa Barat Bandung Barat 3,622
Jawa Barat Bekasi 8,406
Jawa Barat Bogor 13,003

Jawa Barat Ciamis 2,600
Jawa Barat Cianjur 4,992
Jawa Barat Cirebon 4,728

Jawa Barat Garut 5,668
Jawa Barat Indramayu 3,762
Jawa Barat Karawang 5,055

Jawa Barat Kota Bandung 5,520
Jawa Barat Kota Banjar 404
Jawa Barat Kota Bekasi
Jawa Barat Kota Bogor 6,551
2,375

Jawa Barat Kota Cimahi 1,302
Jawa Barat Kota Cirebon 684
Jawa Barat Kota Depok
5,336

Jawa Barat Kota Sukabumi 707
Jawa Barat Kota Tasikmalaya 1,462
Jawa Barat Kuningan 2,347

-21-

Jawa Barat Majalengka 2,630
Jawa Barat Pangandaran 869
Jawa Barat Purwakarta
Jawa Barat Subang 2,049
Jawa Barat Sukabumi 3,400
Sumedang 5,415
Jawa Barat Tasikmalaya 2,530
Jawa Tengah Banjarnegara 3,862
Jawa Tengah Banyumas 1,985
Jawa Tengah Batang 3,661
Jawa Tengah Blora 1,661
Jawa Tengah Boyolali 1,853
Jawa Tengah Brebes 2,116
Jawa Tengah Cilacap 3,874
Jawa Tengah Demak 3,706
Jawa Tengah Grobogan 2,521
Jawa Tengah Jepara 2,958
Jawa Tengah Karanganyar 2,751
Jawa Tengah Kebumen 2,046
Jawa Tengah Kendal 2,560
Jawa Tengah Klaten 2,095
Jawa Tengah Kota Magelang 2,515
Jawa Tengah Kota Pekalongan
Jawa Tengah Kota Salatiga 261
Jawa Tengah Kota Semarang 664
Jawa Tengah Kota Surakarta 424
Jawa Tengah Kota Tegal 3,984
Jawa Tengah Kudus 1,112
Jawa Tengah Magelang 535
Jawa Tengah Pati 1,896
Jawa Tengah Pekalongan 2,793
Jawa Tengah Pemalang 2,705
Jawa Tengah Purbalingga 1,933
Jawa Tengah Purworejo 1,856
Jawa Tengah Rembang 2,024
Jawa Tengah Semarang 1,535
Jawa Tengah Sragen 1,378
Jawa Tengah Sukoharjo 2,299
Jawa Tengah Tegal 1,905
Jawa Tengah Temanggung 1,925
Jawa Tengah Wonogiri 3,078
Jawa Tengah Wonosobo 1,670
Jawa Timur Bangkalan 2,050
Jawa Timur Banyuwangi 1,695
Jawa Timur Blitar 2,150
Jawa Timur Bojonegoro 2,318
Jawa Timur Bondowoso 2,502
Jawa Timur Gresik 1,793
Jawa Timur Jember 1,677
Jawa Timur Jombang 2,877
Jawa Timur Kediri 3,531
Jawa Timur Kota Batu 1,820
Jawa Timur Kota Blitar 2,267
Jawa Timur Kota Kediri 453
Jawa Timur Kota Madiun 308
Jawa Timur Kota Malang 624
Jawa Timur Kota Mojokerto 381
Jawa Timur Kota Pasuruan 1,886
Jawa Timur Kota Probolinggo 281
436
345

-22-

Jawa Timur Kota Surabaya 6,254

Jawa Timur Lamongan 2,581

Jawa Timur Lumajang 748

Jawa Timur Madiun 1,469

Jawa Timur Magetan 1,363

Jawa Timur Malang 5,651

Jawa Timur Mojokerto 2,436

Jawa Timur Nganjuk 2,272

Jawa Timur Ngawi 1,801

Jawa Timur Pacitan 1,194

Jawa Timur Pamekasan 1,925

Jawa Timur Pasuruan 3,536

Jawa Timur Ponorogo 1,880

Jawa Timur Sampang 2,145

Jawa Timur Sidoarjo 4,975

Jawa Timur Situbondo 1,477

Jawa Timur Trenggalek 999

Jawa Timur Tuban 2,533

Tulungagung 1,497

Probolinggo 1,689

Jawa Timur Sumenep 2,350

Total 324,283

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai

lebih dari 15 kontak erat per kasus

konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada

yang diidentifikasi sebagai kontak erat.

Setelah diidentifikasi kontak erat harus

segera diperiksa (entry-test) dan karantina

perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan

positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika

hasil pemeriksaan negatif maka perlu

dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5

karantina, perlu dilakukan pemeriksaan

kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus

terdeteksi setelah/selama masa inkubasi.

Jika negatif, maka pasien dianggap selesai

karantina; dan

3) treatment perlu dilakukan dengan

komprehensif sesuai dengan berat gejala.

Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan

kritis yang perlu dirawat di rumah sakit.

Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk

mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus

dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin

orang dan upaya ini dilakukan untuk

menurunkan laju penularan serta

mengutamakan keselamatan mereka yang

rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang

dengan komorbid) mengingat kapasitas

kesehatan yang terbatas dan dampak jangka

panjang dari infeksi COVID-19.

-23-

KESEPULUH : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
KESEBELAS
a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial

serta jaring pengaman sosial yang bersumber

dari APBD, apabila terdapat kebutuhan

tambahan pendanaan untuk penganggaran dan

penyaluran bantuan sosial serta jaring

pengaman sosial dalam mendukung

pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi

anggaran dari program/kegiatan yang kurang

prioritas pada anggaran anggaran bantuan

sosial serta jaring pengaman sosial;

2) tatacara rasionalisasi dan/atau realokasi

kebutuhan tambahan pendanaan untuk

penganggaran dan penyaluran bantuan

sosial/jaring pengamanan sosial dalam

mendukung pelaksanaan PPKM Covid 19

berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai

dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi

dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan

pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

a) Bupati/Wali kota untuk melakukan

percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa

yang belum menetapkan Peraturan Desa

mengenai APBDesa, pengesahan data KPM

oleh pemerintah Daerah, perekaman Data

KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN

sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan

dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti

dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan,

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang

berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang

bersumber dari APBD.

: Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat

Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi

COVID-19, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan

dalam rancangan perubahan APBD;

-24-

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a
dilakukan dengan pembebanan langsung pada

Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah
Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian
program dan kegiatan untuk pengutamaan

penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu
dan/atau perubahan alokasi anggaran serta

memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui

perubahan peraturan kepala daerah tentang
APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi

anggaran penjadwalan ulang capaian program
dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja
tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka

pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19
yang bersumber dari APBD berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2020.

KEDUABELAS : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Instruksi Menteri ini,

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

b. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat
Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi

ini dikenakan sanksi administratif sampai
dengan penutupan usaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang

melakukan pelanggaran dalam rangka
pengendalian wabah penyakit menular
berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal

212 sampai dengan Pasal 218;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular;

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan

4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;

serta

5) Ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait.

-25-

KETIGABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal
16 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;

5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;

10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;

13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;

16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Sekretaris Kabinet;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Jaksa Agung Republik Indonesia;

23. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Gubernur Bank Indonesia;

26. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
27. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan

29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.















PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 TASIKMALAYA

Jl. Jend. A.H. Nasution Km.03 Tasikmalaya, 46181

Menimbang KEPUTUSAN
Mengingat KEPALA SMP NEGERI 18 TASIKMALAYA

Nomor : 800 /Kep.296-SMP.014/VI/2021

TENTANG
TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA

KEPALA SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA
Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa

: a bahwa terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Corona Virus Disease (Covid
19) yang perlu diantisipasi dampak penyebarannya dengan langkah cepat, tepat, fokus,
terpadu, bersinergi;

b bahwa dalam rangka mendegah, mengurangi penyebaran dan melindungi warga SMP
Negeri 14 Tasikmalaya dari resiko Covid-19;

c bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Susunan Tugas
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di lingkungan SMP Negeri 14
Tasikmalaya

: 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular;
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus
Disease 2019
7. Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala
sekolah dan pengawas.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repomasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya
2. Pencegahan Penyebaran Covid 19 di lingkungan instansi pemerintah;
3. SuratEdaran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pencegahan COVID-19 pada saatuan pendidikan;
4. SE Kemendikbud RI Nomor 234225/A5/HK.01.04/2021 tanggal 08 April 2021 tentang
Penyampaian Salinan Keputusan Bersama Menteri Tentang Panduan Penelenggaraan
5. Pembelajaran Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
6. Peraturan MENNEG PAN & RB Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan atas SK
7. MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.
Surat edaran No. 15 Tahun2020 tentang Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah
Damlam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid 19).
Pedoman pembelajaran pada masa pandemi covid 19 di SMP.
Pembagian tugas mengajar dan Tugas tambahan, Jadwal PJJ dan Jadwal Reguler di
SMPN 14 Tasikmalaya Tahun 2020/2021 (Lampiran).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA
PERTAMA VIRUS DISEASE 19 DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA:
KEDUA
: Menyiapkan dan Memantau Protokol Kesehatan dan Tata Tertib selama kegiatan
pembelajaran di SMP Negeri 14 Tasikmalaya baik secara Daring atau secara Luring;

: Memberi arahan, masukan, laporan dan evaluasi kepada Kepala Sekolah dan seluruh
stakholder sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara Daring atau
secara Luring;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, dengan catatan jika terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : Juni 2021
Kepala SMP Negeri 14 Tasikmalaya,

JENAL MUTAKIN, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630712 198412 1 004

Lampiran:

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA
Nomor : 800 /Kep.296-SMP.014/VI/2021

TENTANG
TIM SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA

SUSUNAN ANGGOTA

NO JABATAN NAMA
1 Penanggung jawab Jenal Mutakin, S.Pd., M.Pd.
2 Ketua H. Dini Suwandiana, S.Pd.
3 Wakil Ketua Pudin Hidayat, S.Pd., M.Pd.
4 Sekretaris Desi Kristianti, S.Pd.
5 Koordinator KBM Yayat Ismayadi, S.Pd.
Hj. Enong Titin, S.Pd.
6 Korodinator Kebersihan, Kesehatan, dan H. Iden Ismaspur, S.Pd.
Keamanan Nita, S.Si
Lilis Reni, S.Pd.
7 Koordinator Humas Tata Sunarya, S.Pd.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : Juni 2021
Kepala SMP Negeri 14 Tasikmalaya,

JENAL MUTAKIN, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630712 198412 1 004

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PENCEGAHAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA

A. TUPOKSI TIM
1. Penanggungjawab
a) Mengkoordinir seluruh kegiatan Tim Gugus Covid-19 tongkat Sekolah
b) Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan
c) Memnyusun rencana program kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas
d) Mengevaluasi seluruh kegiatan

2. KETUA
Dalam mempersiapkan pembukaan,PTM ketua tim berkoordinasi dengan kepala satuan pendidikan yang
bertanggung jawab untuk:
1. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan paling lama tanggal 31
Januari 2021. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
a) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
1) toilet bersih;
2) sarana CTPS dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
(hand sanitizer); dan
3) disinfektan.
b) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan
lainnya;
c)kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki
peserta didik disabilitas rungu;
d) memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);
e) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
1) memiliki kondisi medis comorbid (penyakit penyerta) yang tidak terkontrol;
2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
3) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum
menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum
menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
f) membuat kesepakatan bersama komite madrasah/pesantren dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
2. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar
dengan komposisi sebagai berikut:
a) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
b) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
c)tim pelatihan dan humas.
3. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan
sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan
kesehatan satuan pendidikan.

4. Menginformasikan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan
pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19.

3. WAKIL KETUA
Membantu tugas dan tanggung jawab ketua TIM.

4. SEKRETARIS
Mencatat semua kejadian yang terjadi dan membuat laporan tertulis kepada yang berwenang

5. TIM BIDANG PEMBELAJARAN
1.Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan
jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada
masa transisi.
2.Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
a) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan
memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah,
lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan
koperasi;
b) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh
pengaturan ruang kelas:
3. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak
memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang
terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan.
5. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan
pendidikan dengan tata cara:
a) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai
penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
b) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
1) pusat panggilan 119 ext 8;
2) Himpunan Psikologi Indonesia, http://bit.ly/bantuanpsikologi;
3) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, https://www.pdskji.org/home;
4) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, [email protected];
5) Dinas Sosial atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.

6. TIM BIDANG KESEHATAN, KEBERSIHAN, DAN KEAMANAN
1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
a) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
1) suhu badan ≥37,3°C;
2) batuk;
3) sesak nafas;

4) sakit tenggorokan; dan/atau
5) pilek.

b) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh
tim kesehatan.

c) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1),
wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat
belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

d) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi
positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
1) Menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar
membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
2) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan (Ketua Tim).

e) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala
COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
1) Melaporakan kepada kepala satuan pendidikan; dan
2) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

f) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala
umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
1) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
2) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

g) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta
melakukan isolasi mandiri.

h) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan
dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

2. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana
prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.

3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu
sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan
pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan
tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat
peraga/edukasi, computer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi
buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan
satuan pendidikan:
a) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang
beroperasi;
b) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di
sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak,
dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan;
c) tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk
d) mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung
makanan.

7. TIM BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
1. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan,
khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
a) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya,
pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
b) metode pembelajaran yang akan digunakan;
c) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
d) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
e) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
2. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area
strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan
pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang
mencakup:
a) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
b) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
c) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta
penerapan etika batuk/bersin.
d) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
e) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
f) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
g) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

3. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
a) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan
sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
b) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa
pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan
lingkungan satuan pendidikan.

4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

Tasikmalaya, Juni 2021
Kepala SMP Negeri 14Tasikmalaya,

JENAL MUTAKIN, S.Pd.,M.Pd..
NIP. 19630712 198412 1 004

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 TASIKMALAYA
Jl. A.H. Nasution Km.03 Tasikmalaya 46181
Website https://smpn14tasikmalaya.sch.id

13 Agustus 2021

Nomor : 800/ SMP.14/TU/2021
Lamp. :
Hal : Pembelejaran Tatap Muka Terbatas

Kepada
Bapak/Ibu/Sdr. Orang tua /Wali Peserta Didik
SMP Negeri 14 Tasikmalaya
di-
Tasikmalaya

Dengan hormat,

Semoga Bapak/ibu/Sdr. dan ananda para peserta didik SMPN 14 Tasikmalaya senantiasa dalam
lindungan Alloh SWT. Aamiin .
Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali,
Surat Edaran KPCPED Kota Tasikmalaya No. 360/SE.1631-KPCPED/2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 di Kota Tasikmalaya, Arahan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada Rakor bersama MKKS SMP tanggal 12 Agustus
2021, dan hasil Musyawarah Kepala SMP Negeri Se-Kota Tasikmalaya tanggal 13 Agustus 2021,
dengan ini kami sampaikan:

1. Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka Terbatas akan dimulai pada tanggal 16 Agsutus 2021,
dengan pengaturan sebagi berikut:
- Peserta Didik setiap kelas (Kelas 7, 8, dan 9) dibagi menjadi 2 kelompok, yakni:
Kelompok I : Nomor Absensi 01 s.d. 16, dan
Kelompok II : Nomor Absensi 17 s.d. 32.

Tabel: Pengaturan Waktu KBM Tatap Muka Terbatas

Kelompok Tanggal/Bulan Tatap Muka Keterangan

I 16 Agustus 2021 Kewalikelasan

II 18 Agustus 2021 Kewalikelasan

Mata pelajaran yang diampu

I 19, 23, 25, 27, 31 Agustus 2021, dan sesuai dengan jadwal hari tatap

02 September 2021 muka. (Jadwal Pelajaran akan

disampaikan pada tatap muka

kewalikelasan)

Alokasi waktu 1 JP @ 25 menit.

II 20,24, 26, 30 Agustus 2021, dan Jam Belajar dimulai pada:

01, 03 September 2021 - Kelas 7 : 07.00 – 10.45

- Kelas 8 : 07.25 – 11.10

- Kelas 9 : 07.50 – 11.35
Kecuali Hari Jum’at:

- Kelas 7 : 07.00 – 09.05

- Kelas 8 : 07.25 – 09.30

- Kelas 9 : 07.50 – 09.55

Pengaturan Jadwal Waktu KBM Tatap Muka Terbatas selanjutnya akan diberitahukan

kemudian

2. Peserta didik dengan pendampingan dan atau pengawasan guru/wali kelas senantiasa
mengindahkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan sebelum dan setelah
belajar, dan senantiasa menjaga jarak);

3. Memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Senin : Putih Biru

Selasa Rabu : Batik

Kamis : Pramuka

Jumat : Busana Muslim

4. Siswa atau orang tuanya yang sakit diberikan keringanan tetap belajar dari rumah

hingga dokter menentukan sehat

5. Orang tua/Wali Peserta didik senantiasa memperhatikan putraputrinya untuk sarapan terlebih

dahulu sebelum berangkat ke sekolah, dan dianjurkan membawa makanan dan minuman dari

rumah.

6. Orang tua/Wali Peserta didik dihimbau untuk mengantarkan putra/putrinya ke sekolah dan

menjemputnya saat pulang diluar sekolah. Selama menunggu jemputan, peserta didik di area

sekolah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga menjadi maklum. Terima kasih atas perhatian
dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara.

Kepala Sekolah,

JENAL MUTAKIN, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630712 198412 1 004

Tembusan: Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, sebagai laporan;;
2. Kapolsek Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
3. Danramil Mangkubmi Kota Tasikmalaya;
4. Satgas Penanganan Covid-19 Kecatatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
5. Satgas Penanganan Covid-19 Kelurahan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
6. Pengurus Komite SMP Negeri 14 Tasikmalaya.

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA

Jl. A.H. NASUTION Km. 03 Tasikmalaya, 46181

PROTOKOL PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DESEASE-19
PADA SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. PEMBELAJARAN

1. Saat persiapan pembelajaran
- Satu meja atau satu bangku hanya boleh diduduki satu peserta didik
- Masuk sekolah dibagi dalam dua shift 1 hari on dan 1 hari off berdasarkan no urut
absen (1 sd 16 dan 15 sd 32) di minggu pertama dan no urut absen ganjil – genap di
minggu berikutnya secara bergantian
- Lama belajar di sekolah dikurangi 15 menit dari waktu seharusnya, selebihnya
waktu digunakan untuk belajar di rumah
- Sekolah juga menyediakan handsanitizer dan disinfektan
- Tempat cuci tangan dan sabun disediakan di depan kelas
- Semua orang harus menggunakan masker
- Sekolah harus menyediakan termometer/thermogun untuk mengecek suhu peserta
didik
- Setiap peserta didik juga dianjurkan membawa makanan dan minuman dari rumah
- Setiap warga sekolah diwajibkan mencuci tangan pakai sabun setelah melakukan
kegiatan

2. Pra pembelajaran
- Guru harus hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk kelas
- Peserta didik hadir maksimal 5 menit sebelum jam masuk belajar
- Semua warga sekolah wajib menjaga jarak minimal 1 meter
- Guru melakukan pengecekan suhu ke tiap muridnya yang hendak masuk ke kelas
- Sebelum masuk ruangan kelas, guru menyambut kedatangan peserta didik di pintu
gerbang
- Memberikan handsanitizer sebelum masuk ke kelas
- Salam di lingkungan sekolah dilakukan tanpa bersentuhan
- Duduk antar murid berjarak 1 meter

3. Proses pembelajaran
- Guru harus membawa peserta didik dalam kegiatan atau permainan yang
meyenangkan (memperhatikan physicaldistancing) untuk mengembalikan suasana
dan motivasi peserta didik
- Pembelajaran selama masa transisi dana atau new normal ini nantinya harus diselingi
icebreaking agar tidak jenuh
- Buka atau menutup pintu harus dilakukan guru

- Selama proses pembelajaran, guru yang harus memastikan aktivitas peserta didik
aman, terkendali, dan jaga jarak

- Istirahat akan dilakukan di dalam kelas (termasuk makan dan minum yang dibawa
masing-masing peserta didik).

- Sekolah melakukan penyemprotan disinfektan setelah KBM selesai.
- Guru mengikuti peserta didik ke luar hingga dijemput orangtuanya dan memastikan

kepada orangtua jika peserta didik tersebut sampai di rumah.
- Guru/Petugas/Piket Satgas Penangan Covid-19 SMPN 14 Tasikmalaya mengontrol,

mengantar, dan mengawasi peserta didik ke luar hingga dijemput orangtuanya dan
memastikan kepada orangtua jika peserta didik tersebut sampai di rumah.

II. YANG HARUS DISIAPKAN SEKOLAH
1. Persiapan dan proses skrinning kesehatan bagi guru dan karyawan
- Membentuk satuan gugus tugas (Satgas) penanganan Covid di sekolah
- Menyusun tata cara masuk sekolah, masuk kelas, di area terbuka, di kantin
- Melakukan sosialiasi standar operasional menghadapi masa transisi dana tau
adaptasi tatanan hidup baru kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, peserta
didik, dan orangtua peserta didik
- Menyiapkan infrastruktur sarana sekolah menghadapi masa transisi dan atau
adaptasi tatanan baru dalam pembelajaran 2020/2021
- Obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru-paru, pembuluh darah, kehamilan,
kanker, atau daya tahan tubuh menurun tidak disarankan untuk mengajar.
Golongan tersebut diperbolehkan WFH dengan ada surat dokter.

2. Skrinning zonasi tempat tinggal
Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona
merah disarankan di lokasi sekolah dekat tempat tinggal

3. Tes Covid-19
- Dengan metode rapidtest hingga PCR sesuai standar WHO. Jika secara teknis
terdapat keterbatasan biaya maka dapat dilakukan dengan opsi poolingtest dengan
jumlah kurang dari 30 atau Minimal telah melaksanakan vaksinasi lengkap.
- Guru dan karyawan yang telah test Covid-19 diberi tanda telah lolos Skrinning
Covid

4. Langkah kegiatan belajar mengajar
- Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar, dilakukan sosialisasi virtual masa
transisi dana tau adaptasi tatanan hidup baru ke orangtua, siswa, guru, dan staf
sekolah
- Kegiatan belajar mengajar waktunya diatur agar tidak bersamaan dengan waktu
padat lalu lintas dengan dikurangi durasi sekolah
- Wajib mendata dan cek kondisi siswa dan orangtua siswa secara virtual sebagai
skrinning awal

- Siswa atau orangtuanya yang sakit diberikan keringanan tetap belajar dari rumah
hingga dokter menentukan sehat

- Pengaturan posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru minimal berjarak 1 meter
- Bila memungkinkan pakai pembatas plastik
- Guru diupayakan tidak berpindah kelas
- Skrinning harian sebelum masuk sekolah untuk penghuni sekolah. Jika suhu di atas

37 derajat dan tanda-tanda Covid-19 jangan ke sekolah.
- Komite sekolah agar berpartisipasi melakukan koordinasi dengan orangtua

membimbing, memperhatikan, mendampingi proses kegiatan belajar mengajar

5. Kegiatan mengantar dan menjemput
- Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar lingkungan
sekolah
- Dilarang menunggu jemputan berkerumun. Hanya berhenti lalu menjemput
- Selama menunggu jemputan, peserta didik di area sekolah

6. Skrinning fisik
- Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun, minimal di lokasi dimana
warga sekolah masuk keluar di lingkungan sekolah
- Di pintu masuk sekolah, petugas memastikan warga sekolah menggunakan masker
dengan suhu normal

7. Penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan covid -19
- Tidak saling bersentuhan dan tidak bersalaman
- Membiasakan mencuci tangan
- Penyedian wastafel dan handsanitizer pada beberapa lokasi sekolah
- Tidak ada pedagang luar atau kantin dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari
rumah

8. Pemasangan informasi pencegahan Covid
Menetapkan materi informasi, komunikasi dan edukasi terkait pencegahan penyebaran
covid-19 di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan
dalam bentuk pamflet atau spanduk

9. Guru karyawan atau siswa yang pulang berpergian ke luar kota dan luar negeri diberi
waktu WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari

10. Penutupan fasilitas pendukung aktifitas sekolah
Tutup tempat bermain atau tempat berkumpul dan kantin

11. Rutin Semprot Disinfektan
Menjaga kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan menyemprotkan disinfektan
setiap hari

12. Disiapkan dukungan UKS dan psikologis harian di sekolah
Sekolah bekerja sama dengan Puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan secara
berkala mengikuti jadwal dari Puskesmas

13. Jadwal dan jam pelajaran KBM untuk menjaga physical distancing
- Tiap rombel di bagi dua setiap kelas maksimal 16 siswa
- Jumlah jam mata pelajaran di bagi dua sesuai jumlah jam berdasarkan aturan
kurikulum yang berlaku
- Durasi tiap mata pelajaran 25 menit

III. TATA TERTIB
1. Guru dan Siswa menaati protokol yang ada di SMP N 14 Tasikmalaya.
2. Guru dan Siswa wajib memakai masker.
3. Selalu menjaga jarak dan tidak bergerombol.
4. Meniadakan sementara berjabat tangan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa,
namun tetap mengucapkan salam.
5. Tidak diperkenankan saling meminjamkan alat tulis.
6. Sementara tidak melaksanakan upacara hari senin. Kegiatan Asmaul Husna
dilaksanakan di ruang kelas hari Jumat.
7. Waktu Istirahat tidak diperkenankan berada di luar sekolah.
8. Dihimbau membawa makanan dan minuman dari rumah.

Tasikmalaya, 13 Agustus 2021

Kepala Sekolah Ketua Ketua Tim
Komite Sekolah, Gugus Tugas Covid 19,

JENAL MUTAKIN, S.Pd.,M.Pd. H. ENJANG BILAWINI,SH.,MH H. DINI SUANDIANA,S.Pd.,

NIP. 19630712 198412 1 004 NIP.