4 PILAR KEBANGSAAN

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 42

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]

diusulkan partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu

[Pasal 6A (2) ***]

Pemilu mendapatkan suara >50% Presiden
jumlah suara dalam pemilu dan
dengan sedikitnya 20% di
Wapres
setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari 1/2

jumlah provinsi

[Pasal 6A (3)***]

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

pasangan calon yang Pemilu pasangan yang
memperoleh suara terbanyak memperoleh

pertama dalam pemilu suara terbanyak

pasangan calon yang [Pasal 6A (4)****]
memperoleh suara terbanyak

kedua dalam pemilu

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 43
DALAM HAL KEDUANYA BERHALANGAN TETAP SECARA BERSAMAAN

parpol atau gabungan parpol [Pasal 8 (3)****] Presiden
yang pasangan calon dan
mengusulkan
Presiden dan Wapresnya pasangan calon Wapres
meraih suara terbanyak
pertama dalam pemilu Presiden dan MPR
Wapres
sebelumnya selambat-lambatnya
mengusulkan dalam waktu 30 hari
parpol atau gabungan parpol pasangan calon menyelenggarakan
yang pasangan calon sidang MPR untuk
Presiden dan
Presiden dan Wapresnya Wapres memilih
meraih suara terbanyak

kedua dalam pemilu
sebelumnya

PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN WAKIL PRESIDEN

Presiden mengajukan MPR Wapres
dua calon terpilih
Wapres selambat-lambatnya
dalam waktu 60 hari
[Pasal 8 (2)***] menyelenggarakan

sidang MPR untuk
memilih Wapres

MEKANISME PENGUSULAN PEMBERHENTIAN 44
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Presiden
DPR MPR dan/atau Wakil
Presiden terus
Pendapat DPR bahwa Presiden DPR wajib menyelenggarakan
dan/atau Wakil Presiden telah menyelenggarakan sidang untuk memutuskan menjabat
melakukan pelanggaran hukum sidang paripurna usul DPR paling lambat 30
untuk meneruskan usul DPR
ataupun telah tidak lagi usul pemberhentian hari sejak usul diterima tidak diterima
memenuhi syarat [Pasal 7B (6)***]
[Pasal 7B (2)***] kepada MPR usul DPR
Keputusan diambil dalam diterima
Pengajuan permintaan DPR [Pasal 7B (5)***] sidang paripurna, dihadiri
kepada MK hanya dapat sekurang-kurangnya 3/4 Presiden
jumlah anggota, disetujui dan/atau Wakil
dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden
jumlah anggota yang hadir Presiden dan/atau wakil diberhentikan
dalam sidang paripurna yang presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan
dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah [Pasal 7B (7)***]

anggota
[Pasal 7B (3)***]

MK terbukti
tidak terbukti
wajib memeriksa, mengadili,
dan memutus paling lama 90

hari setelah permintaan
diterima

[Pasal 7B (4)***]

PEMERINTAHAN DAERAH 45

BAB VI

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang [Pasal 18 (1)**

Gubernur, PEMERINTAHAN DAERAH anggota
DPRD dipilih
Bupati, KEPALA PEMERINTAH DPRD
Walikota DAERAH melalui
dipilih secara
demokratis mengatur dan mengurus sendiri urusan pemilu
pemerintahan menurut asas otonomi dan
[Pasal 18 (4)**] [Pasal 18 (3) **]
tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh

UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

PEMERINTAHAN DAERAH 46

(Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
[Pasal 18 A (1)**]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang
[Pasal 18 A (2)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan

undang-undang
[Pasal 18 B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18 B (2)**]

PEMILIHAN UMUM 47

BAB VIIB

Parpol/ Gabungan Partai Politik Perseorangan
Parpol
[Pasal 22E (3)***] [Pasal 22E (4)***]
[Pasal 6A (2)***]

PEMILIHAN UMUM kpu
“luber jurdil” setiap lima tahun
[Pasal 22E (1)***] [Pasal 22E (5)***]

Presiden dan anggota anggota anggota
Wapres DPR DPRD DPD

[Pasal 22E (2)***]

KEKUASAAN KEHAKIMAN (MAHKAMAH AGUNG) 48
BAB IX

Hakim agung harus MA Calon hakim agung
memiliki integritas diusulkan oleh Komisi
dan kepribadian yang al 24A *** Yudisial kepada DPR
tidak tercela, adil,
Umum untuk mendapat
profesional, dan Agama persetujuan dan
berpengalaman di Militer ditetapkan sebagai
TUN hakim agung oleh
bidang hukum
[Pasal 24A (2)***] Presiden
[Pasal 24A (3)***]

Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang [Pasal 24A (1)***];

2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan

rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

KOMISI YUDISIAL 49

BAB IX

Anggota Komisi KY Anggota Komisi
Yudisial harus Yudisial diangkat dan
Pasal 24B ***
mempunyai diberhentikan oleh
pengetahuan dan Presiden dengan
pengalaman di bidang persetujuan DPR
hukum serta memiliki [Pasal 24B (3)***]

integritas dan
kepribadian yang

tidak tercela

[Pasal 24B (2)***]

Wewenang

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].

KEKUASAAN KEHAKIMAN (MAHKAMAH 50
KONSTITUSI) BAB IX

Hakim konstitusi MK mempunyai
harus memiliki integritas sembilan orang anggota
hakim konstitusi yang
dan kepribadian yang ditetapkan oleh Presiden,
tidak tercela, adil,
yang diajukan masing-
negarawan yang menguasai masing tiga orang oleh MA,
konstitusi dan tiga orang oleh DPR dan tiga

ketatanegaraan, serta tidak orang oleh Presiden
merangkap sebagai pejabat
[Pasal 24C (3)***]
negara

[Pasal 24C (5)***]

Wewenang dan Kewajiban

1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BAB VIIIA) 51
(Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang)

Anggota BPK dipilih BPK Hasil pemeriksaan
oleh DPR dengan keuangan negara
memperhatikan diserahkan kepada
pertimbangan DPD
dan diresmikan DPR, DPD, dan
oleh Presiden DPRD, sesuai

[Pasal 23F (1)***] dengan
kewenangannya
Untuk memeriksa pengelolaan [Pasal 23E (2)***]
dan tanggung jawab keuangan
Hasil pemeriksaan tersebut
negara diadakan satu Badan ditindaklanjuti oleh lembaga
Pemeriksa Keuangan yang perwakilan dan/atau badan
bebas dan mandiri sesuai dengan undang-undang
[Pasal 23E (1)***]
[Pasal 23E (3)***]
BPK berkedudukan di ibu kota
negara, dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]

PAJAK, PUNGUTAN LAIN, MACAM DAN HARGA MATA UANG, 52
DAN HAL-HAL LAIN MENGENAI KEUANGAN NEGARA

Pajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara
(Pasal 23A***)

diatur dengan

diatur dengan Undang-Undang ditetapkan dengan

Hal-hal lain BANK SENTRAL Macam dan harga
mengenai BAB VIII mata uang
keuangan negara
(Pasal 23C***) bank sentral (Pasal 23B****)
Pasal 23D ****

susunan kedudukan kewenangan Tanggung jawab independensi

diatur dengan undang-undang

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 53

warga negara BAB X Penduduk ialah
ialah orang-orang warga negara
bangsa Indonesia WARGA Indonesia dan
NEGARA DAN orang asing yang
asli dan orang- bertempat tinggal
orang bangsa lain PENDUDUK di Indonesia

yang disahkan [Pasal 26 (2)**]
dengan undang-
undang sebagai

warga negara

[Pasal 26 (1)]

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)

HAK ASASI MANUSIA 54

BAB XA

berkewajiban menghargai hak untuk hidup serta membentuk keluarga dan
asasi orang lain serta tunduk mempertahankan hidup melanjutkan keturunan, hak anak atas

kepada pembatasan yang dan kehidupan kelangsungan hidup, tumbuh, dan
ditetapkan Undang-Undang berkembang serta perlindungan dari
(Pasal 28A) **
(Pasal 28J) ** kekerasan dan diskriminasi

(Pasal 28B) **

Perlindungan terhadap perlakuan HAK mengembangkan diri, mendapat
diskriminatif, pemajuan, ASASI pendidikan, memperoleh manfaat
MANUSIA
penegakan, dan pemenuhan HAM dari IPTEK, seni dan budaya,
adalah tanggung jawab negara, berkomunikasi, memajukan diri secara kolektif
memperoleh, mencari,
terutama pemerintah memiliki, menyimpan, (Pasal 28C) **
(Pasal 28I) ** mengolah dan menyampaikan
pengakuan yang sama di hadapan
hidup sejahtera lahir dan batin, informasi, hukum, hak untuk bekerja, perlakuan
memperoleh pelayanan kesehatan, (Pasal 28F) **
mendapat kemudahan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja,
khusus untuk memperoleh kesempatan kesempatan yg sama dalam
dan manfaat guna mencapai persamaan
dan keadilan, berhak atas jaminan pemerintahan, dan berhak atas status
sosial serta perlindungan hak milik kewarganegaraan
(Pasal 28D) **
pribadi
(Pasal 28H) ** kebebasan memeluk agama,
meyakini kepercayaan, memilih
perlindungan diri pribadi, kewarganegaraan, memilih tempat
keluarga, kehormatan, martabat, tinggal, kebebasan berserikat,
harta benda, dan rasa aman serta
berkumpul dan berpendapat
untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28E) **
(Pasal 28G) **

55

AGAMA
BAB XI

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu

[Pasal 29 (2)]

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 56
NEGARA BAB XII

Pertahanan dan Usaha pertahanan dan
Keamanan Negara keamanan negara

TNI (AD, AL, AU) POLRI dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan
Tiap-tiap warga negara sebagai alat negara sebagai alat negara
berhak dan wajib ikut bertugas yang menjaga keamanan rakyat
keamanan dan semesta oleh TNI dan
serta dalam usaha mempertahankan, ketertiban
pertahanan dan melindungi, dan POLRI, sebagai
memelihara keutuhan masyarakat bertugas kekuatan utama, dan
keamanan negara dan kedaulatan melindungi,
[Pasal 30 (1)**] rakyat, sebagai
mengayomi, melayani kekuatan pendukung
negara masyarakat, serta
[Pasal 30 (2)**]

[Pasal 30 (3)**] menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara
dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara, serta hal-hal yang terkait dengan

pertahanan dan keamanan
diatur dengan undang-undang

[Pasal 30 (5)**]

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 57

BAB XIII

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang [Pasal 31 (3)****]

Setiap warga negara PENDIDIKAN Negara memprioritaskan anggaran
wajib mengikuti DAN pendidikan sekurang-kurangnya
20% dari APBN dan APBD untuk
pendidikan dasar dan KEBUDAYAAN memenuhi kebutuhan
pemerintah wajib penyelenggaraan pendidikan
membiayainya nasional [Pasal 31 (4)****]
[Pasal 31 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu
Setiap warga pengetahuan dan teknologi dengan
negara berhak menjunjung tinggi nilai-nilai agama
mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)****] dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia

[Pasal 31 (5)****]

Negara memajukan kebudayaan Negara menghormati dan memelihara
nasional Indonesia di tengah bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional
peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam [Pasal 32 (2)****]

memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya
[Pasal 32 (1)****]

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 58

BAB XIV

Cabang-cabang produksi yang Bumi dan air dan kekayaan alam
penting bagi negara dan yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat
[Pasal 33 (2)]
[Pasal 33 (3)]

disusun sebagai usaha bersama PEREKONOMIAN diselenggarakan berdasar atas
berdasar atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi dengan prinsip
NASIONAL kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
[Pasal 33 (1)] DAN
berkelanjutan, berwawasan
KESEJAHTERAAN lingkungan, kemandirian, serta
SOSIAL dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional [Pasal 33 (4)****]

Fakir miskin dan anak-anak Negara mengembangkan sistem jaminan Negara bertanggung jawab
yang terlantar dipelihara sosial bagi seluruh rakyat dan atas penyediaan fasilitas
oleh negara pelayanan kesehatan dan
memberdayakan masyarakat yang lemah fasilitas pelayanan umum
[Pasal 34 (1)****] dan tidak mampu sesuai dengan martabat yang layak

kemanusiaan [Pasal 34 (3)****]

[Pasal 34 (2)****]

BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, 59
DAN LAGU KEBANGSAAN

BAB XV

1. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
(Pasal 35)

2. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
3. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan

semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **
4. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **

Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)

BAHAN TAYANG
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN 2017

61

PILIHAN BENTUK NEGARA

Dalam sidang BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar,
mengenai pilihan bentuk negara. Ada anggota yang mengusulkan bentuk
Negara Kesatuan (unitarisme) dan ada yang mengusulkan bentuk Negara

Serikat (Federalisme)

Dari risalah sidang BPUPKI tercatat ada 17 (tujuh belas) orang yang
mengusulkan Negara Kesatuan (uni) dan ada 4 (empat) orang yang

mengusulkan Negara Federal

1. Dipilihnya Negara Kesatuan oleh Anggota BPUPKI dikarenakan Negara
Kesatuan dianggap lebih menjamin persatuan yang kuat.

2. Sedangkan bentuk negara federasi adanya syarat membentuk beberapa
negara bawahan terlebih dahulu sebelum membentuk Negara Republik
Indonesia Serikat sebagai negara atasan.

BENTUK NEGARA INDONESIA 62

1.Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik Pasal 1 Ayat (1).

2.Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan bentuk negara yang dipilih
sebagai komitmen bersama para pendiri
bangsa.

3.Negara kesatuan adalah bentuk yang
ditetapkan sejak awal berdirinya negara
Indonesia dan dipandang paling tepat untuk
mewadahi ide persatuan sebuah bangsa
yang majemuk ditinjau dari berbagai latar
belakang.

4.Negara Kesatuan adalah suatu negara yang
hanya mempunyai satu pusat pemerintahan
yang mengatur seluruh daerah tidak ada
negara dalam negara, satu kepala negara,
satu badan legislatif yang berlaku bagi
seluruh wilayah negara bersangkutan.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 63

BATAS WILAYAH
BATAS ZEE

• 17.508 Pulau
• 3 Zona Waktu

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-

batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
(Pasal 25A) **

WILAYAH NEGARA DAN DEKLARASI JUANDA 64

Pengakuan 1. Tanggal 13 Desember 1957 1. Deklarasi Juanda, Indonesia
masyarakat pemerintah Indonesia mengeluar- menganut konsep negara
internasional kan Deklarasi Djuanda kepulauan yang berciri
mengenai batas Nusantara (archipelagic state).
laut teritorial 2. Penentuan batas laut 12 mil yang
Indonesia hanya diukur dari garis-garis yang 2. Konsep itu kemudian diakui
sepanjang 3 mil dalam Konvensi Hukum Laut
laut terhitung dari menghubungkan titik terluar pada PBB 1982 (UNCLOS 1982 =
garis pantai United Nations Convention on
pasang surut pulau-pulau Negara Republik the Law of the Sea) yang
ditandatangani di Montego
terendah Indonesia akan ditentukan dengan Bay, Jamaika, tahun 1982.

Undang-undang. 3. Indonesia meratifikasi UNCLOS
1982 tersebut dengan mener-
3. Deklarasi Juanda menegaskan bitkan Undang-Undang Nomor
bahwa Indonesia merupakan satu 17 Tahun 1985.
kesatuan wilayah Nusantara. Laut
bukan lagi sebagai pemisah, tetapi 4. Sejak itu dunia internasional
sebagai pemersatu bangsa mengakui Indonesia sebagai
Indonesia. Prinsip ini kemudian negara kepulauan.
ditegaskan melalui Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4/PRP/1960
tentang Perairan Indonesia.

Berkat pandangan visioner Deklarasi Djuanda, Bangsa Indonesia
akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 kilo meter

persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 65
DALAM UNDANG-UNDANG DASAR

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang.
[ Pasal 18 (1)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang.
(Pasal 25A**)

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan.
[Pasal 37 (5)****]

BAHAN TAYANG
BHINNEKA TUNGGAL IKA

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN 2017

66

ISTILAH DAN PENGERTIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Istilah Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma yang
terjemahan isinya berbunyi :

“bahwa agama budha dan siwa (hindu) merupakan zat yang berbeda tapi nilai-nilai
kebenaran jina (budha) dan siwa (hindu) adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua

artinya tidak ada dharma yang mendua”

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas pada sidang-sidang
BPUPKI antara Muhammad Yamin, Ir. Soekarno, I Gusti Bagus Sugriwa sekitar dua setengah

bulan sebelum proklamasi

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Muhammad Yamin kepada Ir. Soekarno
agar dijadikan semboyan negara.

Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka
Tunggal Ika oleh pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan
dengan keperluan strategis Bangsa Indonesia, yang memiliki makna, walaupun di

Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain
sebagainya namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air.

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI 67
SEMBOYAN NEGARA

KEANEKARAGAMAN SUMPAH PEMUDA SEMBOYAN
BHINNEKA TUNGGAL

IKA

1. Bangsa yang majemuk 1. Kami putra dan putri 1. Ikrar untuk bersatu padu
memiliki jumlah penduduk Indonesia mengaku mendirikan Negara
yang cukup besar bertumpah darah yang Kesatuan Republik
satu, tanah air Indonesia
2. Memiliki bahasa daerah yang Indonesia
berbeda beda 2. Cita-cita membangun
2. Kami putra dan putri sebuah bangsa
3. Mempunyai suku bangsa yang Indonesia mengaku Indonesia yang bersatu
beragam berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia 3. Semboyan yang
4. Mempunyai agama yang mengungkapkan rasa
berbeda 3. Kami putra dan putri persatuan dan kesatuan
Indonesia menjunjung yang berasal dari
5. Warna kulit bermacam macam bahasa persatuan, keanekaragaman
bahasa Indonesia
6. Adat istiadat dan

7. Banyak lagi perbedaaan
lainnya

Semboyan adalah Perkataan atau kalimat pendek yg dipakai sebagai dasar tuntunan
(pegangan hidup); inti sari suatu usaha dan sebagainya; slogan; moto.

KEKAYAAN DAN KEBERAGAMAN BANGSA 68

FLORA DAN JUMLAH 700
FAUNA PENDUDUK BAHASA
DAERAH
BERANEKA 237 JUTA
RAGAM JIWA (BPS
2010) DAN
SEKARANG +
240 JUTA

JIWA

BERAGAM 1128
ADAT SUKU
BANGSA
ISTIADAT 6 AGAMA
BERAGAM
BUDAYA

BHINNEKA TUNGGAL IKA 69
DALAM UNDANG-UNDANG DASAR

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari
jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

[Pasal 6A (3)***]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

dengan undang-undang.
[ Pasal 18 (1)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
[Pasal 18B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
[Pasal 18B (2)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
(Pasal 25A**)

Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.
[Pasal 26 (1)**]

Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
[Pasal 29 (2)]

Negara memajukan kebudayaan nasional lndonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilaibudayanya.
[Pasal 32 (1)****]

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
[Pasal 32 (2)****]

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
(Pasal 36A**)

Terima Kasih