Buletin_Bawaslu_Jabar_kirim ED 1 2020.OK

BULETIN EDISI III TAHUN 2020

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Daftar Isi

BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT

REDAKSI:

Penanggungjawab: BAWASLU Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2020 tingkat
Abdullah, S.TP Provinsi Jawa Barat Kategori Instansi Vertikal.*
Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H
Drs. HM. Wasikin Marzuki
Sutarno, S.H
H. Yusup Kurnia, S.IP, S.H
Yulianto ,S.H
Zaki Hilmi

Redaktur:

Drs. Eliazar Barus, M.Si 4 ARSIPKAN HASIL PENGAWASAN
Penyunting/Editor:

Angga N Nugraha, S.STP, M.Si

Design Grafis/Layout: 8 PILKADA SERENTAK SUKSESKAH? 12
Saeful Bachrie 10
Irfan Paturohman Bukti Nyata Bawaslu Bekerja

Fotografer: Taklukan! Keterbukaan Informasi
Toha Mukarom
Isma Sulthon

Sekretariat: Potret Pilkada Kita 16
Abdul Hakim
Nidzom Fikri 20 DEMOKRASI MEMBUMI DI SUKABUMI
Tanti Meishanti

Alamat Redaksi: Pemberi Beras Korban Banjir 18
Jalan Turangga No. 25 Divonis 36 Bulan Penjara
Kota Bandung, 40264 Kalau Tak Gatal Kenapa Digaruk? 26
Telp. 022 7332604. Si Maghrib 30
www.jabar.bawaslu.go.id Sehari Jadi Pengawas di Pangandaran 32

2 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

SALAM AWAS

BAWASLU JABAR

WILAYAH BEBAS KORUPSI
BAWASLU Provinsi bangun Zona Integritas hingga Berbagai inovasi antikorupsi di
Jawa Barat mendapat- mendapatkan predikat WBK dan antaranya membangun program
kan penghargaan seba- WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih kelas anti korupsi bagi komisioner
gai unit kerja pelayanan dan Melayani) Tahun 2020,” kata dan sekretariat di jajaran Bawaslu,
berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. serta membangun prinsip
(WBK) dari Kementerian Pendaya- Ma’ruf Amin, dalam arahannya se- transparansi dan akuntabilitas di
gunaan Aparatus Negara dan Re- cara virtual. internal kelembagaan.
formasi Birokrasi Republik
Indonesia. Penghargaan diberikan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Misalnya, sistem pemberian
secara virtual oleh Menteri Pen- Barat mengucapkan terima kasih honor bagi jajaran Bawaslu sampai
dayagunaan Aparatur Negara dan atas dukungan dari Bawaslu RI dan PTPS dengan metode transfer
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, baik untuk mencegah fraud system, ino-
Tjahjo Kumolo, sebagai rangkaian ketua, anggota dan jajaran sekre- vasi persuratan online, dan sistem
dari peringatan Hari Anti-Korupsi tariat sehingga meraih prestasi transparansi informasi.
Sedunia, Senin (21/12). WBK.
Penganugerahan dilakukan se- Ia berharap, penghargaan ini
cara virtual, disaksikan Sekjen Pria yang sebelumnya anggota menjadi semangat dalam menjaga
Bawaslu Gunawan Suswantoro, ICW itu sampaikan dua rahasia se- komitmen kelembagaan dan mem-
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hingga lembaga yang dipimpinnya bangun trust kelembagaan sebagai
Abdullah, Kepala Sekretariat mendapatkan predikat WBK. “Per- lembaga penyelenggara pemilu.
Bawaslu Provinsi Jabar, Eliazar tama, Komitmen, kita serius di
Barus, dan Karo H2PI Bawaslu Pada kesempatan yang sama,
Ferdinand Eskol Tiar di kantor level sekretariat Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa
Bawaslu RI. dan komisioner, Barat, Eliazar Barus mengharapkan
“Selamat kepada para ada spirit dengan adanya momentum ini
peraih penghargaan atas ke- untuk menjadikan motivasi untuk
berhasilannya dalam mem- memba- melakukan penataan/perbaikan di
ngun anti internal serta melanjutkan gerakan
korupsi. antikorupsi melalui keteladanan,
Kedua, ada kesederhanaan, ketulusan, dan
inovasi-ino- dengan membuat inovasi di
vasi baru lingkungan jajaran pengawas
yang kita Pemilu.
lakukan,”
terangnya. “Semoga dengan predikat WBK
yang diperoleh ini, Bawaslu Jawa
Barat dapat menjadi lembaga pen-
gawal terpercaya dalam penyeleng-
garaan pemilu demokratis,
bermartabat, dan berkualitas. Saya
hadir sekaligus mewakili seluruh
jajaran sekretariat serta mem-
berikan apresiasi atas komitmen
dan kerjasama banyak semua
pihak sehingga Bawaslu Jabar,”

pungkas Eliazar.(IZ)***

Abdullah

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 3

BERITA UTAMA

ARSIPKAN

HASIL PENGAWASAN
PILKADA Serentak 2020 telah disampaikan kepada penye- tindak lanjutnya tiap tahapan
telah usai, kini saatnya lenggara, peserta maupun pihak Pilkada 2020 (dilengkapi dengan
kita melakukan evaluasi terkait. Laporan akhir diorientasikan analisis data; resume, rekap angka
dan mempersiapkan untuk penyu- tidak saja sebagai dokumen kinerja dan grafik)
sunan laporan akhir pengawasan. pengawasan dan hasil-hasilnya,
Evaluasi merupakan kegiatan tetapi juga bentuk pertanggung Mengurai hal-hal yang muncul
menilai kinerja pengawasan yang jawaban kita kepada publik atas dalam tiap tahapan dan apa yang di-
sudah dilakukan. Bawaslu telah tugas kelembagaan. lakukan oleh pengawas Pemilihan
hadir melakukan aktifitas pen- terhadap hal-hal tersebut. Selanjut-
gawasan pada seluruh tahapan Mereview aktivitas pengawasan nya, menilai keberhasilan dan keku-
maupun non tahapan. yang telah dilakukan pada setiap rangan dalam pengawasan.
Saran Perbaikan / Rekomendasi tahapan Pilkada 2020. Mengkaji Menghasilkan rekomendasi per-
kembali hasil-hasil pengawasan dan baikan untuk Pemilihan ke depan.

4 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

Hal yang tidak kalah pentingnya, sanakan kegiatan pengawasan. (Bawaslu) Jawa Barat menangani
menurut Koordinator Divisi Pen- Tantangan 202 perkara pelanggaran pada
gawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaki Dalam proses Rekapitulasi Suara Pilkada 2020. Terdapat 8 kota/kabu-
Hilmi seluruh jajaran Bawaslu Kabu- paten yang menyelenggarakan
paten/Kota yang Pilkada hendakya Pilkada 2020 di tingkat kecamatan Pilkada, yakni Kota Depok, Kabu-
mengarsipkan dengan rapi doku- menurut Zaki sebagian menggunakan paten Bandung, Kabupaten Suk-
men/informasi upaya pencegahan rekap manual, sementara itu seba- abumi, Kabupaten Tasikmalaya,
yang telah kita lakukan selama taha- gian lagi menggunakan SIREKAP. Karawang, Cianjur, Pangandaran,
pan Pilkada 2020. dan Indramayu.
Adanya kesalahan pencatatan
“Dokumentasikan secara digital jumlah pemilih tidak sesuai Berita Ketua Bawaslu Jabar Abdullah
seluruh data/informasi hasil pen- Acara Penetapan DPT, kesalahan Dahlan mengatakan, pelanggaran-
gawasan dalam bentuk file (Pdf, penghitungan jumlah pengguna surat pelanggaran tersebut di antaranya 60
Excel, dll) dari seluruh tahapan suara tertukar jumlah pengguna hak perkara administrasi, 19 perkara kode
Pilkada 2020,” ujar Zaki Hilmi. pilih laki-laki dengan perempuan etik dan 9 perkara pidana, serta yang
merupakan hal yang sangat mungkin lainnya.
Zaki meminta agar Bawaslu Kabu- terjadi.
paten/kota juga mengarsipkan selu- “Dari 9 perkara pidana yang kita
ruh Rekomendasi/Saran Perbaikan Terkait saksi Pasangan Calon tangani, 6 perkara sudah vonis, yakni
yang telah disampaikan pada setiap menolak tandatangan karena sedang 2 di Cianjur, 1 di Indramayu, 1 di
tahapan Pilkada 2020.Selain itu, mengajukan proses hukum terkait Kota Depok dan 2 lagi baru kemarin
juga mengarsipkan secara rapi vonis di Kabupaten Bandung,” kata
tersusun dalam bantex dugaan pelanggaran ke Bawaslu Dahlan kepada wartawan saat me-
terkait Form A (LHP) yang Kabupaten/Kota, merasa mantau pleno rekapitulasi suara di
telah dibuat setelah dicurangi dan memilih Cianjur, Selasa (15/12/2020) malam.
melak- WO dari Rapat Pleno Kendati rekapitulasi penghitungan
Rekapitulasi Suara se- suara telah selesai, proses penan-
Zaki Hilmi olah menjadi bagian ganan terhadap pelanggaran-pelang-
tersendiri yang garan tetap berjalan sebagai kaidah
mewarnai tahapan penegakan hukum yang dilakukan
rekapitulasi perhitun- pihak Bawaslu.
gan suara di sejumlah
daerah Pilkada. “Artinya apa? Kaitan dengan
202 Pelanggaran pelanggaran ini kita tetap konsen
Badan Pengawas untuk menyelesaikan yang sudah di-
Pemilu tangani, dan tentunya juga dalam
prosesnya Bawaslu akan kawal terus,”
ujar dia.

Dahlan mengingatkan kepada
kontestan yang mendapatkan suara
terbanyak untuk tidak menyikapi ke-
menangan dengan euforia atau
berlebihan, sehingga bisa menim-
bulkan pelanggaran protokol kese-
hatan Covid-19.

“Bagi mereka yang tidak puas ter-
hadap hasil ada jalur hukum yang
bisa mereka gunakan,” kata dia.
Namun, sejauh ini ada tiga pihak
yang melakukan gugatan terkait hasil
perolehan suara ke Mahkamah Kon-
stitusi (MK).

"Tentu nanti ada ketentuan-keten-
tuannya, yang menjadi prasyarat ke
Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.***

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 5

HUKUM &

“Perlindungan Huk
Pemilu dalam Pela

Demokratis dan

PENYELENGGARAAN
Pemilu/Pilkada yang berkualitas
tidak lepas dari keberadaan dan
peran penyelenggara, termasuk dalam hal
ini adalah Bawaslu. Sama halnya dalam
penyelenggaraan Pemilu, dalam konteks
penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu ditem-
patkan sebagai satu-satunya lembaga
yang berperan melakukan pengawasan
dan penindakan terhadap pelanggaran
Pemilu.
Eksistensi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten Kota semakin
meningkat dalam proses pemberian ban-
tuan hukum, hal tersebut dipengaruhi oleh
semakin besarnya kewenangan yang
diberikan kepada pengawas Pemilu dalam
proses penegakan hukum Pemilu, tidak

6 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

SENGKETA sedikit peserta Pemilu tidak menerima hasil dari
tindaklanjut atas penindakan pelanggaran Pilkada
ukum bagi Pengawas dan Pemilu yang berujung dengan adanya pen-
elaksanaan Pemilu gaduan kode etik, gugatan perdata hingga lapo-
an Berkeadilan ” ran polisi. Sebagai lembaga publik dan subjek
perkara (subjectum litis) Bawaslu harus mem-
punyai sense of responsibility sebagai bentuk
penghormatan terhadap proses peradilan dengan
cara mengikuti seluruh rangkaian hukum acara
yang dilaksanakan oleh institusi peradilan.

Disamping itu, sebagai bentuk refleksi atas
pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban
pengawas pemilu terdapat konsep dasar yang
harus dipedomani dengan seksama terkait den-
gan pelaksanaan demokrasi yang berhubungan
erat dengan hukum (konstitusi), bahwa Negara
Demokrasi kemudian identik dengan rule of law
(pemerintahan berdasarkan hukum). Dengan
demikian, dalam pengertian belakangan ini
demokrasi berarti kepatuhan warga negara dan
para penyelenggara negara terhadap hak dan ke-
wajibannya.

Lebih lanjut pelaksanaan Pemilu di Indonesia
beberapa tahun belakangan ini diwarnai oleh
etika sebagai pedoman perilaku code of conduct
para penyelenggaranya. Yang dimakasud disini
tentu saja etika sebagai pedoman praktis. Jimly
Asshidiqie memperkenalkan istilah rule of ethics
untuk mengungkapkan peranan etika disamping
aturan hukum positif (rule of law) yang ada. Hal
tersebut dimaksudkan untuk menjaga integritas
dan kredibilitas penyelenggara negara melalui
pemberlakuan suatu kode etik penyelenggara ne-
gara, tidak terkecuali dalam hal ini penyeleng-
gara pemilu.***

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 7

OPINI

Pilkada Serentak
Sukseskah?

Oleh: Komisi II, Doli Kurnia pun Kota
Ali Mahyail F menilai bahwa pilkada ini Depok
Anggota Bawaslu Kota Bekasi sukses diluar ekspetasi misal-
terutama soal partisipasi nya,
USAI sudah perhelatan masyarakat di tengah pan- Pilkada
Pilkada serentak 2020 di demic ini, laporan KPU tahun 2010
Jawa Barat, Pilkada yang menyebut angka 75,68% tingkat partisipasinya
digagas Mendagri Tito Karnavian, rata-rata partisipasi pemilih 54 %, tahun 2015 naik menjadi
dan di ketuk palu oleh Ketua Komisi di Indonesia, memang 56%, dan pada tahun ini (dimasa
II DPR RI dalam RDP tanggal 14 april masih di bawah target 77,5% pandemic) naik lagi menjadi 62 %,
2020 telah berjalan sesuai dengan tetapi masih lebih tinggi ke- suatu kondisi yang menggembirakan
jadwal dan tahapan yang di tetapkan. timbang pilkada serentak tentunya.
Puncak demokrasi elektoral dihari 2017 yang diangka 74% dan
pencoblosanpun sudah dilalui, hasil pilkada serentak 2018 berada Fakta electoral ini menunjukkan
quickt count sudah terlihat, dan di angka 73%.
rekapitulisasi suarapun baru selesai
dilaksanakan, tinggal proses keber- Di Jawa Barat, Pilkada
atan calon di MK yang masih harus serentak 2020 dilaksanakan di 8
dilewati, jika tidak maka KPUD akan kabupaten/kota, yaitu: Kab. Ban-
menetapkan calon kepala daerah ter- dung, Kab. Cianjur, Kab. Karawang,
pilih, dan selesai sudahlah tahapan Kab. Indramayu, Kab. Tasikmalaya,
Pilkada 2020. Beberapa tokoh meng- Kab. Sukabumi, Kab. Pangandaran
apresiasi kerja penyelenggara dan Kota Depok. Dari sisi partisipasi
pilkada, Letjend. Doni Monardo, masyarakat pemilih (voter turn out)
Ketua Satgas covid-19 nasional, men- di Jawa barat, dari 8 kota/kab yang
gatakan tingkat kepatuhan prokes Pilkada, hanya kabupaten Pangan-
dalam pilkada ini ada di angka 89- daran saja yang melampaui target
96%. Mendagri dalam satu wawan- nasional, yaitu sebesar 83,8 %,
cara di salah satu Televisi berikutanya adalah Kab. Tasikmalaya
menyatakan bahwa jika dinilai keber- 73 %, Kab. Bandung 72%, Kab.
hasilan Pilkada ini dalam rentang 0- Karawang 70%, Kab. Cianjur 67%,
10, maka nilainya adalah 8, Ketua Kab. Indramayu 65,9% dan yang ter-
akhir Kota Depok dan Kab. Sukabumi
yang masing2 di angka 62 dan 60%,
secara keseluruhan tingkat partisipasi
di Jawa Barat sebesar 69,5 %, artinya
meleset 7 % dari target yang sebesar
77,5 %.

Walaupun tidak mencapai target
tetapi angka itu menunjukkan ke-
naikan yang signifikan dibandingkan
perhelatan Pilkada serentak di Jawa
Barat periode sebelumnya pada
tahun 2015, yaitu sebesar 62,4 % (
untuk 8 kab/kota tersebut). Untuk

8 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

bahwa di Indone- faktor lain yang menjadi standar ke- guran yang telah dikeluarkan oleh
sia, khususnya di suksesan sebuah pemilihan, misalnya Bawaslu Karawang dan yang paling
Jawa barat men- soal kepatuahan pada peraturan yang rendah adalah Cianjur dan Pangan-
galami peningkatan menghasilkan out put minimnya daran yang masing mengeluarkan 6
partisipasi pemilih di pelanggaran, tidak adanya kecuran- surat “tilang” ini.
tengah tren menurun- gan-kecurangan (baik sengaja
nya partisipasi pemilih di maupun tidak), tidak banyaknya kor- Dengan maraknya pelanggaran-
banyak negara akibat pan- ban, baik harta maupun jiwa (terben- pelanggran di atas, masih bisakah
demic, bandingkan dengan tuknya cluster covid misalnya), dan Pilkada serentak di Jawa Barat
Korea selatan, yang seringkali banyak faktor-faktor yang lainnya. dikatakan sukses?, seperti yang ter-
jadi acuan pemilu paling sukses di Lantas bagaimana yang terjadi di jadi di negara-negara maju, tentu
dunia pada masa pandemic, angka Jawa Barat, harian Kompas (15/12) sangat berbeda kondisi masyarakat
partisipasinya hanya 66,2 %, atau memberitakan, Bawaslu Jabar secara sosiologis/ekonomis negara
pemilihan presiden Amerika Serikat menangani 202 pelanggaran pilkada maju dengan masyarakat jawa barat,
yang hingar bingar itu, ditambah ku- serentak di jabar, 22 kasus terjadi di karena disana masyarakatnya tidak
atnya kandidasi 2 calon presiden, hari pencoblosan dan didominasi membutuhkan serangan amplop
pada election day, 3 November 2020, oleh kasus politik uang, ujar Lolly berisi uang 100ribu atau sekotak
angka partisipasinya hanya 66,7%. Suhenty, anggota Bawaslu Jabar. sembako.
Lantas bagaimana kondisi Berdasarkan studi pengalaman,
pilkada serentak di Jawa Barat? kasus-kasus pelanggaran Di Jawa Barat?. Walaupun Ketua
Apakah “setangguh” seperti yang pilkada/pemilu biasanya jauh lebih Bawaslu Jabar Abdullah, berkali-kali
di ungkap itu, atau masih besar dari yang ditangani Bawaslu, memberikan peringatan tentang ba-
banyak persoalan-persoalan karena berbagai macam kendala in- hayanya politik uang, tetap saja
yang sejatinya tidak boleh ternal serta sikap masyarakat yang marak terjadi pelanggaran jenis ini.
terjadi dalam success story permis terhadap pelanggaran itu Cukup tangguhkah masyarakat jawa
pilkada di jawa Barat?. sendiri, Bawaslu tidak mungkin dapat barat yang tetap datang di TPS di-
Apakah demokrasi mengetahui dan menangani semua masa pendemi ini?, dengan angka
dalam pilkada itu kasus pelanggaran tersebut, contoh partisipasi 69,5 %, kita memang
sudah sesuai dengan kasus walk outnya saksi calon dalam cukup berbangga, walaupun ada keja-
rekapitulasi oleh KPUD di kabupaten dian unik di Kabupaten Bandung
harapan Pangandaran dan Tasikmalaya, dan ketika beberapa pemilih datang ke
masyarakat? di lanjutkan dengan demo di kantor TPS dengan menggunakan baju Haz-
Demokrasi yang Bawaslu setempat yang mengusung mat lengkap (mungkin karena tidak
tidak diciderai tema besar terkait pelanggaran poli- percaya dengan keamanan TPS
oleh berbagai tik uang, dan netralitas penyeleng- terkait prokes). Pelanggaran-pelang-
macam perilaku gara, ini membuktikan ada kelompok garan lain, soal teknis kepemiluan
masyarakat yang tidak puas terhadap misalnya, banyak dari petugas-petu-
anomali (baca: maraknya pelanggaran-pelanggaran gas KPPS yang tidak mengerti
pelanggaran)? di pilkada tersebut. tupoksinya, termasuk pengadaan
Semacam politik alat-alat kelengkapan di TPS, semisal
uang, vote buying, Kasus pelanggaran yang paling tidak adanya bilik khusus untuk para
hate speech, kampa- banyak terjadi pada pilkada serentak suspect covid, tidak ditempel DPT
nye hitam, 2020 (baik seluruh Indonesia dan seterusnya.
dll.Demokrasi yang maupun Jawa barat), adalah pelang-
mendekati genuine, gran terhadap protocol Kesehatan. Dari gambaran diatas, nampaknya
tampa rekayasa, tampa Menko Polhukam Mahfud MD penyelenggara pemilu baik Bawaslu
tekanan atau perilaku menyebut telah terjadi 1.510 pelang- maupun KPU harus bekerja lebih
abuse of power dan tentu garan prokes dari 73.500 event kam- keras lagi agar angka kesuksesan se-
harus mengikuti aturan-aturan panye yang di gelar di seluruh makin meningkat, bagaimanapun ini
yang telah di sepakati (konstitu- Indonesia (Detiknews 24/11), di Jawa adalah pengalaman perdana sebagai
sional). Barat sendiri menurut Zaki Hilmi bangsa, menyelenggarakan Pilkada
Maraknya Pelanggaran (anggota Bawaslu Jabar) terdapat 185 dimasa pandemi.
dalam Pilkada (yang telah di keluarkan surat tegu-
Pilkada di Jawa Barat mungkin ran belum ditambah teguran lisan), Semoga pengalaman berharga ini
bisa dibilang sukses dari tingkat par- pelanggaran prokes di 8 kab/kota mampu menjadi bekal dan memicu
tisipasi pemilih, tetapi itu bukan tersebut, dan terbanyak adalah kabu- semangat untuk menghadapi
satu-satunya indikator sebuah pemil- paten karawang dengan 84 surat te- pilkada/pemilu berikutnya. Sehingga
ihan dikatakan sukses, ada banyak Indonesia benar-benar menjadi ne-
gara besar yang maju berdemokrasi
maju. ***

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 9

INDRAMAYU

Hiruk Pikuk Pilkada
di Jagat Wiralodra

Pilkada Indramayu telah Oleh: tersendiri didalam nya. Bahkan salah
usai, meski hiruk pikuk nya Chaidar SE satu calon menggandeng Artis Ibukota
masih terasa sampai saat ini. Anggota Bawaslu Kab Indramayu untuk maju mendampingi menjadi
Indramayu dengan luas wilayah kurang calon bupati.
lebih 204 km2. Dari ujung Timur yang jadi didalam nya Beberapa kekuatan
berbatasan dengan Cirebon, ujung sela- politik negeri ini sampai turun untuk Masa kampanye yang dimulai dari
tan berbatasan dengan Majalengka dan hadir dan terlibat dalam masa kampa- tanggal 26 September sampai 5 Desem-
Sumedang, serta ujung barat yang nye. Dari mulai petinggi partai hingga ber 2020 membuat para kontestan dan
berbatasan dengan Subang menjadikan anggota DPR RI turun ke Indramayu timses bekerja keras menarik simpati
wilayah Indramayu menjadi salah satu untuk membantu jagoan nya berkampa- masyarakat. Dalam kondisi covid-19
wilayah dengan luas terbesar di wilayah nye. Indramayu menjadi magnet sekarang kampanye calon dapat
Jawa Barat dalam pilkada serentak dikatakan sulit ditebak, karena keter-
2020 ini. batsan jumlah peserta sesuai aturan
Kabupaten Indramayu meliputi 31 yang telah ditetapkan KPUD Indramayu.
kecamatan dengan 317 Desa dan kelu- Banyak sekali aturan yang harus di taati
rahan membutuhkan personil pen- paslon, sehingga menjadi tugas tamba-
gawasan yang tidak sedikit. Tidak han juga untuk para pengawas di lapan-
kurang dari 3300 0rang terlibat dalam gan.
pengawasan pilkada Indramayu 2020
ini. Di dalam PKPU 10/2020, diatur
Pilkada Indramayu diikuti oleh jenis kegiatan yang boleh diseleng-
empat pasangan calon yang salah satu garakan paslon dan timnya, yaitu perte-
nya berasal dari Jalur perseorangan, muan terbatas serta pertemuan tatap
Menjadikan Pilkada Indramayu menjadi muka dan dialog (Pasal 58); debat pub-
semarak. Banyak hal menarik yang ter- lik dan debat terbuka antar-paslon
(Pasal 59); serta penyebaran bahan
kampanye (Pasal 60). Namun, kegiatan

WARGA antri nyoblos di sebuah TPS pada Pilkada Kabupaten Indramayu. Foto: Agung/CirebonRaya.com

10 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

FOTO: https://www.suaraaktual.co/

RATUSAN wartawan Indramayu dari berbagai media yang tergabung dalam Koalisi Pers Untuk Demokrasi (KPUD) lakukan Unjuk Rasa (Unras) di kantor Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Indramayu.*

tersebut harus dipastikan berjalan den- nal Rp.100.000,-. hin – Ratnawati yang didukung PKB,
gan menerapkan protokol kesehatan Peran serta pengawas pemilu di Demokrat, PKS di back up dua Anggota
pencegahan Covid-19. Jika di dalam DPRI RI. Pasangan Calon No 3 Yang di
pelaksanaannya terjadi pelanggaran, tingkat desa ataupun kecaamatan dukung partai Golkar dengan jumlah 22
maka Bawaslu berhak memberikan berkaitan dengan money politik di sam- Kursi di DPRD mengusung Daniel- Tau-
peringatan tertulis sebagaimana diatur paikan secara terbuka kepada fik sebagai calon. Daniel yang notabene
di dalam Pasal 88D. Bawaslu juga masyarakat dengan melampirkan sanki Anggota DPR RI Dari Fraksi Golkar dan
berhak menghentikan dan mem- yang akan mereka terima jika terbukti juga anak mantan bupati Indramayu.
bubarkan kegiatan kampanye di tempat menerima atau memberi sesuatu yang Selain itu juga Paslon No 4 yang
terjadinya pelanggaran, bila dalam satu bersifat money politik. Ketentuan pi- didukung PDIP dan Gerindra Men-
jam sejak teguran diterbitkan tidak di- dana mengenai politik uang dalam gusung pasangan Nina dan Lucky.
laksanakan oleh penyelenggara. Bah- pasal 187A ayat (1), membuat
kan, Bawaslu juga berhak memberikan masyarakat semakin sadar dan paham Nina sendiri tidak lain anak dari
rekomendasi untuk melarang paslon tentang pelanggaran money politik. mantan Kapolri Jendral Pur Dai
dan timnya melakukan metode kampa- Bachtiar, sedangkan lucky Hakim
nye yang dilanggar selama tiga hari Para paslon dan timses nya juga di adalah public figure yang di rekomen-
berikan pengarahan oleh Bawaslu dan dasikan oleh partai Gerindra untuk
Selama masa kampanye banyak la- jajaran nya terkait sanksi yang akan menemani Nina di Pilkada 2020. Dari
poran dari nasyarakat berkaitan dengan mereka terima jika melakukan kegiatan sini bisa dilihat berapa banyak orang
kegiatan kegiatan yang di larang selama money politic. Seperti yang tercantum orang besar dengan jumlah masa yang
masa kampanye. Ini nmembuktikan dalam Undang-undang Nomor 10 tidak sedikit, yang turun di pilkada In-
masyarakat mulai sadar akan penting Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam dramayu untuk bisa mensuport dan
nya pemilu yang jujur adil dan frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, memenangkan paslon jagoan mereka.
transparan. Salah satu contoh ketika sanksi administratif berlaku untuk
ada perangkat desa yang mendukung pasangan calon, apabila paslon terbukti Pilkada telah usai, kemarin KPU
salah satu paslon, masyarakat dengan melakukan politik uang, Bawaslu dapat telah melaksanakan Sidang Pleno dan
berani melaporkan kejadian tersebut, melakukan pembatalan sebagai pasan- telah menentukan siapa pemenang nya,
sehingga dapat diproses sebagai gan calon kepala daerah. Paslon yang kita tinggal tunggu penetapan nya.
pelanggaran pidana pemilu. terbukti melakukan politik uang secara Akhirnya masyarakat Indramayu memi-
Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) liki Pemimpin Baru yaitu pasangan Nina
Pandangan masyarakat di tengah bisa terkena sanksi diskualifikasi – Lucky. Meskipun tingkat partisipasi
keterbukaan informasi menjadikan hanya sekitar 66 %, tidak sesuai dengan
masayarakat lebih cerdas menentukan Pilkada Indramayu juga bisa target yang telah di tetapkan KPUD In-
siapa yang akan mereka pilih, mereka dikatakan panas panas tai ayam, panas dramayu. Semoga ini menjadi pembela-
tidak lagi berfikir akan memilih paslon diluar namun kondusif di dalam nya. jaran untuk lebih baik lagi kedepan nya.
yang memberikan Money politic pada Dalam pilkada ini terdapat beberapa Hiruk pikuk pilkada telah usai saat nya
pilkada ini. Mereka beranggapan terlalu kekuatan besar yang ada di belakang kembali ke rutinitas awal kembali, men-
murah suara mereka dalam 5 tahun paslon, yang ingin membuktikan se- jadikan Indramayu menjadi lebih baik
kedepan hanya dihargai dengan nomi- bearapa besar pengaruh mereka di lagi.***
masyarakat. Pasangan calon no 1 Sholi-

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 11

BERITA UTAMA

Pengadilan Vonis Enam Pidana Pemilu

BUKTI NYATA
BAWASLU BEKERJA

PENGADILAN Negeri
Kabupaten Indramayu

memvonis seorang

Kepala Desa Tenajar bernama

Sukori dengan pidana denda empat

juta rupiah subsider dua bulan ku-

rungan.

Sementara itu, Pengadilan

Negeri Balai Bandung juga memvo-

nis kasus pidana pemilu yang meli-

batkan terdakwa Dedi Sunarya,

Kepala Desa Hegarmanah dengan

pidana denda satu juta, dengan ke-

tentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan selama satu bulan

penjara. Selain itu, Pengadilan

Negeri Balai Bandung juga memvo-

nis terdakwa Ismawanto Somantri,

Kepala Desa Tenjolaya dengan

hukuman denda dua juta lima ratus

ribu rupiah karena terbukti bersalah

melanggara pidana pemilu. Apabila

denda itu tidak dibayarkan diganti

dengan hukuman satu bulan kurun-

gan .

Pengadilan Negeri Kota Depok

juga memvonis seorangan Kepala KOORDIV Penanganan Pelanggaran, Sutarno SH menjadi narasumber acara Forum Publikdi stasiun
TVRI Jawa Barat belum lama ini.*
Sekolah bernama Syaroni dengan

denda empat juta rupiah karena ter-

bukti melakukan tindakan pidana Desa Pusakasari bernama Munawar maksimal 36 bulan penjara dan
dengan denda empat juta rupiah. denda dua ratus juta rupiah. Karena
beruapa perbuatan yang mengun- Dengan ketentuan apabila denda merasa terlalu berat, terdakwa
tidak dibayar maka diganti dengan melakukan banding dan Pengadilan
tungkan atau merugikan pasangan hukuman kurungan selama dua Tinggi Negeri Jawa Barat memutus
bulan penjara. dengan vonis ....
calon tetentu. Jika denda tersebut
Sementara itu, PN Cianjur juga Dari enam kasus yang sudah di-
tidak dibayar maka diganti dengan memvonis satu kasus lagi yakni ter- vonis tersebut membuktikan bahwa
dakwa Sun Sun dengan hukuman kerja teman-teman Bawaslu di tiga
hukuman dua bulan kurungan.

Yang tidak kalah menarik Penga-

dilan Negeri Kabupaten Cianjur

juga menghukum seorang Kepala

12 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

daerah yakni Bawaslu Kab Indra- mustahil adanya. rangnya barang bukti dan ter-
mayu, Kab Bandung, Kab Cianjur Oleh karena itu, Taufik mem- penuhinya unsur-unsur yang
dan Kota Depok telah bekerja disyaratkan maka tidak semua
terukur, tepat dan profesional. berikan dua ibu jari kepada jajaran pelanggaran dapat dilanjutkan lewat
Bawaslu Kabupaten Kota di empat putusan pengadilan.
“Kami mengapresiasi kinerja daerah yang sudah memberikan
teman-teman karena dengan adanya bukti nyata bahwa Bawaslu telah “Tapi gak apa-apa, karena mem-
vonis pengadilan tersebut, se- bebaskan seribu orang bersalah
lain Bawaslu telah mene- bekerja. Ia juga yakin bahwa pelang- lebih baik daripada menghukum
gakkan keadilan pemilu juga garan pemilu sesungguhnya jauh satu orang yang tidak bersalah,”
jadi bukti nyata bahwa lebih banyak dari jumlah yang dige- ujar Taufik.
Bawaslu telah bekerja”, ujar lar di pengadilan, namun karena ku-
Koordiv Penanganan Pelang- Di tempat terpisah dalam
garan Bawaslu Provinsi Jawa berbagai sosialisasi terkait tindak
Barat, Sutarno SH. pidana pemilu, Koordiv Penin-
dakan Pelanganggaran (PP), Su-
Seorang pengamat pemilu tarno SH menyebut sedikitnya
dari kalangan media cetak perkara yang digelar di pengadi-
lokal, Taufik Hidayat meny- lan selain karena dalam buktinya
atakan dengan adanya sejum- yang lemah, tidak terpenuhinya
lah putusan Pengadilan unsur-unsur pidana pemilu, juga
Pemilu dalam pilkada serentak ini karena keberhasilan teman-teman
telah menjawab keragu-raguan dari Koordiv PP dalam upaya pence-
masyarakat yang semula berangga- gahan terjadinya pelanggaran
pan peradilan itu suata hal yang pemilu itu sendiri.(TH)***

FOTO: DOk-

SIDANG kasus pidana pemilu yang melibatkan seorangan kepala desa, digelar Pengadilan Negeri Cianjur.*

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 13

KILAS

Taklukan !

keterbukaan informasi

Hasil proses evaluasi transparansi dan akuntabilitas. yang lebih dekat ke masyarakat, yaitu
Keterbukaan Informasi Dalam konteks ini responsibilitas Kab/Kota. Jika sebelumnya Pejabat
yang dilakukan oleh dalam melayani permohonan infor- Pengelola Informasi dan Dokumen-
masi, transparansi untuk membuka tasi ( selanjutnya dis-
ingkat PPID)
Komisi Informasi informasi yang mudah dan cepat di hanya ada di
Provinsi Jawa Barat akses serta akuntabilitas dalam pen- tingkat
menempatkan bahwa gelolaan data dan informasi se- Provinisi
Bawaslu Provinsi Jawa hingga dapat Jawa
dipertanggungjawabkan keabsahan Barat,
maka
Barat dan Bawaslu Kab dan legalitasnya. Mengingat inter- Tahun
Ciamis dengan predikat nalisasi prinsip ini harus dilakukan, 2020 ini
Informatif, namun masih maka hasil evaluasi Komisi Infor- dimulai
terdapat 2 dari 27 masi yang melekatkan ada 2 PPID
Kab/Kota yang tidak informatif sudah
harus
kab/Kota lainnya yang tentu menjadi koreksi bagi Bawaslu terbentuk
dinyatakan Tidak Infor- Provinsi Jawa Barat. di
matif.
Melihat data tersebut di atas, Lolly Suhenty
muncul beragam pertanyaan reflek-

tif seperti; Kenapa hal ini bisa ter-

informasi merupakan bagian jadi? Apa saja upaya yang telah
penting dari kehidupan manu- dilakukan? Bagaimana mendorong
sia saat ini. Akses informasi ada percepatan keterbukaan in-

begitu mudah didapatkan, sayangnya formasi di Bawaslu Kab/Kota?
tidak semua informasi itu benar dan pertanyaan semacam ini pent-
ing untuk dapat memetakan
dapat dipertanggungjawabkan.
problem yang ada sehingga
Bawaslu sebagai lembaga publik
dapat disusun langkah strate-
berkewajiban berlaku transparan
dalam keterbukaan informasi publik gis untuk siap menaklukan
(KIP). Informasi publik yang disam- tantangan yang meng-
paikan Bawaslu harus menjadi sarana hadang.
Wajah keterbukaan
informasi yang cepat dan akurat
informasi Bawaslu se
berkenaan dengan informasi pen-
Jawa Barat
gawasan kepemiluan yang dituntut
Perbawaslu 10 tahun
harus selalu update pada seluruh
2019 tentang Pengelo-
tahapannya. Termasuk dalam mo-
mentum Pilkada 2020 di masa pan- laan dan Pelayanan Infor-
masi Publik Badan
demi yang diselenggarakan pada 8
Pengawas Pemilu,
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
mengamanatkan bahwa
Barat.
semangat keterbukaan
Keterbukaan informasi publik
informasi harus situ-
menginternalisasikan prinsip good
runkan pada level
governance yaitu responsibilitas,

14 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

Kab/Kota. Konsekwensinya adalah REKAPITULASI PEMERINGKATAN BAWASLU
seluruh Bawaslu Kab/Kota harus KAB/KOTA SE JABAR PADA MONEV KIP JABAR 2020
sigap dalam menerima dan mem-
berikan pelayanan terhadap permo- cualikan ini tepat, maka harus men- tingkat pemahaman substansi dalam
honan informasi dari publik. Mulai empuh jalur uji konsekuensi yang menerapkan UU KIP.
dari perangkat struktur dan fasilitas menjadi wewenang dari Komisi Infor-
pendukung harus disiapkan. Namun masi. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah
di atas semua itu, perspektif sumber menjawab segala tantangan dalam
daya yang memiliki jiwa melayani Meski demikian, Undang-undang hal keterbukaan informasi public, se-
menjadi hal utama dalam keter- Keterbukaan Informasi Publik tidak hingga mendapatkan perolehan nilai
bukaan informasi. mengatur tentang hak permohonan tertinggi diantara Lembaga Publik
informasi antara badan publik satu lainnya di Jawa Barat yaitu dengan
Namun kecepatan memberi dengan yang lainnya. Jika sengketa in- skor 96,19% dan menyandang gelar
layanan informasi tetap harus diim- Lembaga Informatif dari Komisi In-
bangi dengan pengetahuan yang formasi terjadi antar badan pub- formasi Provinsi Jawa Barat. Salah
mumpuni tentang koridor atau atu- lic, maka harus melalui satu inovasi untuk menunjang keter-
ran hukum yang ada agar tetap benar mekanisme bersurat resmi se- bukaan informasi ini, diluncurkanlah
dalam memberi informasi tanpa cara kelembagaan. Jika tidak aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Jawa
melanggar UU Keterbukaan Informasi Barat versi android mobile yang dapat
itu sendiri. Milsanya SDM Bawaslu ada kesepakatan antara satu di download di google playstore.
harus memahami klasifikasi infor- sama lain, Komisi Informasi dapat Nomor Hotline PPID (08111-518-
masi publik yang terbagi menjadi 4 dilibatkan menjadi mediator diantara 000) dapat dihubungi pada jam op-
kategori yaitu: Informasi yang wajib kedua badan public, sebelum menem- erasional pukul 09.00- 15.00 WIB.
diumumkan secara berkala, Informasi puh jalur penyelesaian sengketa in-
yang wajib diumumkan secara serta formasi. Namun predikat Informatif yang
merta, telah diterima Bawaslu Provinsi Jawa
In- Menjadi lembaga informatif tidak- Barat dan Bawaslu Kab Ciamis ini
lah mudah. Banyak hambatan dan baru awal, sebab kami masih punya
for- tantangan dalam menunaikan hak in- PR untuk mendorong 26 Kab/Kota
masi formasi yang dibuka untuk publik. lainnya dapat pula terdepan dan ter-
yang Hambatan-hambatan seperti inter- buka dalam memberikan informasi
tersedia vensi politik, sistem pengarsipan data kepada publik. Semoga. (Tan)***
setiap yang kurang memadai dan tingkat
saat, Infor- awareness suatu badan publik tidak
masi yang serta merta berbanding lurus dengan
dikecualikan.
Kategori in-
formasi yang
dikecualikan perlu dipahami sebagai
hak suatu lembaga dalam melin-
dungi informasi dan data yang
bukan menjadi hak publik. Untuk
menetapkan informasi yang dike-

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 15

KAB BANDUNG

POTRET
PILKADA

KITA

Oleh : Puncak penyelenggaraan mencegah adanya kegiatan kampanye
Didi Komarudin Pemilihan kepala daerah juga terhadap dugaan tindakan praktek
serentak Tahun 2020 mulai politik uang.
Anggota Bawaslu Kab Bandung tanggal 9 Desember 2020 hingga dite-
tapkannya pasangan calon peraih suara Selain itu pada masa tenang Bawaslu
terbanyak hasil rekapitulasi yang telah Kab. Bandung beserta jajaran berkoor-
melewati masa gugatan perselisihan dinasi dan bekerjasama dengan pihak
melalui Mahkamah Konstitusi apabila Satpol PP Kab. Bandung dalam
hasil rekap tersebut masih diragukan melakukan penertiban APK, yang masih
para pihak. belum diturunkan Paslon.
Dalam catatan Bawaslu jelang hari
pemungutan suara masih terdapat tin- Sementara pada proses pemungutan
dakan oknum tim kampanye yang akan suara mulai dari proses awal pendirian
memanfaatkan kampanye di masa ten- TPS hingga proses pergeseran kotak
ang, namun hal tersebut dapat dicegah suara dari TPS ke gudang di tingkat Ke-
jajaran Bawaslu Kab. Bandung melalui camatan hasil pengawasan Bawaslu
gerakan Patroli Pengawasan dengan Kab. Bandung, mencatat masih terdapat
mengajak berbagai elemen masyarakat. hal yang harus diperbaiki, terlebih
Fokus dalam patroli tersebut selain penyelenggaraan pemilihan di masa
Pendemi covid 19 tentunya menjadi
salah satu fokus Bawaslu dalam ruang

16 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

pengawasannya. KETUA Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah saat memberikan arahan dan motivasi kepada Pengawas
Selanjutnya dalam proses rekapit- TPS di Kab Bandung.*

ulasi hasil perolehan suara pemilihan ANGGOTA Bawaslu Kab Bandung saat menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat
Bupati-Wakil Bupati Bandung Pilkada Kab Bandung.*
2020 oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Bandung telah Kades dan satu orang guru dengan sta- baik terhadap tim kampanye maupun
menetapkan pada Selasa, 15 Desem- tus PNS yang melakukan keberpi- relawan sebagai pelaksana kampanye.
ber 2020 pukul 21.00 WIB. hakan secara terbuka.
Namun demikian secara keselu-
Hasil perolehan suara yang dite- Selain itu potret dugaan pelang- ruhan penyelenggaraan Pemilihan
tapkan, untuk Paslon nomor urut 3 garan protokol Kesehatan dimasa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Dadang Supriatna - Sahrul Gunawan kampanye terlihat juga cukup tinggi Bandung Tahun 2020, berjalan sesuai
memperoleh raihan suara terbanyak dimana terdapat 36 surat teguran per- dengan jadwal dan tahapan penye-
yakni 928.602 suara. Kemudian dis- tama yang disampaikan Panwascam lenggaraannya. ***
usul Paslon nomor urut 1 Kurnia
Agustina - Usman Sayogi yang meraih
sebanyak 511.413 suara, dan Paslon
nomor urut 2 Yena Iskandar Masoem
- Atep Rizal yang mendapatkan
217.780 suara. Partisipasi pemilih
pada Pilkada 2020 ini mencapai 72,18
persen. Hal ini mengalami kenaikan
kurang lebih 9 persen dibandingkan
Pilkada 5 tahun yang lalu.

Terkait penetapan tersebut ten-
tunya masih dapat dilakukan gugatan
Perselisihan Hasil Pemilihan melalui
Mahkamah Konstitusi dengan batas
waktu tiga hari sejak ditetapkan KPU,
jatuh pada tanggal 18 Desember 2020.
Jika tidak ada gugatan,
maka KPU diberi waktu maksimal
lima hari setelahnya untuk menetap-
kan Paslon terpilih.

Dari keseluruhan tahapan Bawaslu
Kabupaten Bandung mencatat masih
tingginya pelanggaran yang saat ini
justru dilakukan bukan oleh pasangan
calon namun oleh para relawan yang
tidak terdaftar di KPU, baik pelang-
garan atas regulasi pemilihan, pelang-
garan terhadap hukum lainnya,
maupun batasan sebagaimana diatur
melalui regulasi penyelenggaraan
pemilihan di masa Pendemi Covid 19.

Adapun pelanggaran atas hukum
lainnya terkait netralitas ASN menjadi
salah satu pelanggaran tertinggi yang
ditindaklanjuti Bawaslu Kab. Bandung
dan jajarannya. Dari hasil penanganan
pelanggaran diketahui terdapat 3
kasus pidana yang telah diputuskan
pengadilan atas tindakan dua orang

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 17

PERAIH SUARA TER

60,05% atau
678.871 suara

55,45% atau
415.657 suara

KAB KARAWANG

DEPOK

KAB INDRAMAYU

KAB BANDUNG

KAB SUKABUMI

KAB CIANJUR

KAB TASIKMALAYA

56,97% atau KA
600.394 suara
32,18% atau
43,48 % atau 315.322 suara
479.621 suara
Hasil perolehan digugat ke MK
18 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

RBANYAK PILKADA SERENTAK 2020
DI JAWA BARAT

36,76% atau
313.768 suara

56,01% atau
928.902 suara

Hasil perolehan digugat ke MK

KAB PANGANDARAN BERSAMA

51,87% atau RAKYAT
138.152 suara
AWASI PEMILU
Hasil perolehan digugat ke MK BERSAMA

BAWASLU
TEGAKKAN
KEADILAN PEMILU

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 19

KAB SUKABUMI

Meski Diwarnai Hujan Interupsi

dEmokrasi
mEmBumi

di sukaBumi

Oleh : Sukabumi mempunyai Daftar Pemilih KETUA Bawaslu RI, Abhan melakiukan supervisi pelaksanaan re
Nuryamah tetap berjumlah 1.816.214 meliputi paten Sukabumi Jawa Barat.*
Anggota Bawaslu Kab Sukabumi laki-laki 916.120 dan perempuan
900.094 orang. (MK).
dalam perhelatan pemilihan Selain itu, pada hari Sabtu tanggal
Bupati dan Wakil Bupati Kalau melihat perbandingan jumlah
2020, Kabupaten sukabumi DPT dengan Personil seluruh jajaran 12 Desember 2020, bertepatan dengan
merupakan salah satu diantara Delapan Bawaslu Kabupaten Sukabumi sampai Pleno Rekapitulasi Suara tingkat
(8) kabupaten/kota yang melakukan tngkat PTPS, yang berjumlah kurang kecamatan, Bawaslu Kabupaten
Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Seba- lebih 6 ribu orang, sepertinya sangat Sukabumi mendapatkan kehormatan
gaimana telah diketahui bahwa Kab jauh dari kata seimbang, di tambah terbesar dengan hadirnya secara
Sukabumi merupakan Kabupaten dengan geografis Kabupaten Sukabumi langsung ketua Bawaslu RI, Abhan
terluas kedua Se Jawa dan Bali dengan yang terdiri dari Gunung, Rimba, Laut (Koordinator Divisi SDM dan
luas wilayah mencapai 4.161,00 KM2 dan Sungai, yang beraneka ragam Organisasi) dalam rangka supervisi
dengan jumlah 47 Kecamatan. kendala dipastikan ada, seperti halnya Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan
Smentara itu, jumlah personil Kecamatan-Kecamatan yang tidak tepatnya di Kec Cisaat, Kec Sukabumi
Panwaslu Adh hoc Bawaslu Kabupaten terjangkau Operator Seluler, infra- dan Kec Sukaraja.
Sukabumi yaitu 141 Panwaslu struktur yang tidak memadai sehingga
Kecamatan, 386 Pengawas Kelurahan- beberapa Wilayah tidak dapat Ketika beberapa awak media mewa-
/Desa dan 5.171 Pengawas TPS. dijangkau menggunakan kendaraan wancarai, beliau (Abhan) menyam-
Dari Proses tahapan Pencocokan dan sebagainya. paikan apresiasi setinggi-tingginya
dan penelitian data Pemilih sampai kepada seluruh jajaran Panwaslu adh
ditetapkannya jumlah DPT, Kabupaten Hal ini semakin mempertegas hoc yang telah mengawal proses
kesulitan ataupun tantangan seluruh pelaksanaan Pilkada di Kabupaten
personil Pengawas Pemilu di Sukabumi, dan beliau merasa puas
Kabupaten Sukabumi dalam melak- ketika menyaksikan secara langsung
sanakan tugas kewajiban Pengawasan. bagaimana Panwaslu Kecamatan benar-
benar bertanggung jawab pada saat
Tetapi hal tersebut bagi Bawaslu
Kab Sukabumi tidak menyurutkan
semangat dalam melaksanakan tugas.
Justru hal tersebut semakin
meningkatkan motivasi untuk tetap
melakukan proses Pengawasan dalam
rangka mengawal Pilkada Kabupaten
Sukabumi berjalan dengan lancar,
sukses tanpa ekses. Itu semua dapat
dilalui dan tercipta proses Pilkada di
Kabupaten Sukabumi berjalan kondusif,
dibuktikan dengan tidak adanya
gugatan hasil ke Mahkamah Konstitusi

20 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

aan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di Kabu- PERJALANAN mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Sukabumi dalam Pilkada Seretak 2020 terpaksa harus menempuh
jalur sungai menuju salah satu TPS di Kecamatan Kabupaten Sukabumi.*

proses rekapitulasi Suara di salah satu KEDUA, adanya perbedaan data Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
Kecamatan dengan adanya hujan terkait jumlah surat suara beserta Tahun 2020 tentang Perbedaan data
intrupsi (saran perbaikan) yang cadangan dengan surat suara yang di- terhadap hasil analisa dan kajian
disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan gunakan, surat suara yang tidak digu- Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang ter-
terutama mengenai protokol kesehatan nakan dan Surat Suara yang tuang pada Huruf B Point II di atas.
covid dan penyampaian C- Hasil tingkat dikembalikan karena rusak/keliru cob-
TPS oleh PPS. los berdasarkan form D-Hasil Keca- Tetapi temuan diatas hanya bersifat
matan KWK di 4 Kecamatan; administratif dan tidak merubah hasil
Pada hari Rabu tgl 16 Desember perolehan suara ketiga pasangan calon
Bawaslu Kab Sukabumi jg menghadiri KETIGA, adanya perbedaan data Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
pelaksanaan pleno hasil rekapitulasi surat suara beserta cadangan dalam Sukabumi. Adapun hasil perolehan
perolehan suara tingkat Kabupaten di form D-Hasil Kecamatan KWK dengan suara dari tiga pasangan calon bupati
Palabuhanratu. Pada saat itu Bawaslu Berita Acara (BA) Serah Terima Logistik dan wakil Bupati Sukabumi yaitu:
Kabupaten Sukabumi mengeluarkan surat suara dari KPU ke PPK di 46 Keca-
rekomendasi ke KPU, karena ada 3 matan. Pasangan No 1: 350.826 (32%),
point temuan, sebagai berikut: Pasangan No 2: 479.621 (43%), dan
Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Pasangan No 3: 221.984 (20%) dengan
PERTAMA, adanya perbedaan data Sukabumi merekomendasikan kepada Total Pengguna Hak Pilih: 1.102.992.
Daftar Pemilih Tetap pada form D-Hasil KPU Kab Sukabumi untuk :
Kecamatan KWK dengan Berita Acara Dengan langkah-langkah penga-
(BA) Rekapitulasi dan Penetapan Daftar 1. Memperbaiki perbedaan data wasan Bawaslu Kabupaten Sukabumi
Pemilih Tetap (DPT) Nomor : yang tercantum pada Huruf B Point II yang transparan dan profesional, pada
139/PL.02.1-BA/3202/KPU- angka 1 (satu) s.d angka 3 (Tiga); akhirnya Pilkada Sukabumi, selesai di
KAB/X/2020 Tanggal 10 Oktober 2020 Sukabumi, oleh orang Sukabumi, meski
di 4 Kecamatan; 2. Menjelaskan dalam forum rapat sempat dihujani interupsi Panwascam
Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Sukabumi.***
di tingkat Kabupaten pada Pemilihan

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 21

KAB KARAWANG

ANGGOTA Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar melakukan supervisi pengawasan pungut hitung di TPS Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Karawang.*

TAK ADA GUGATAN ke MK

Badan Pengawas Pemilu Kursin tikan.
(Bawaslu) Kabupaten Kara- Ketua Bawaslu Kab Karawang "Ada beberapa temuan, tapi sejauh
wang mengungkapkan belum
ada laporan gugatan atas hasil penghi- pelaksanaan Pilkada," kata Kursin. ini tidak memenuhi unsur pelanggaran.
tungan suara di Pilkada Karawang 2020 Meski proses penghitungan suara Semua berjalan kondusif dan lancar,"
hingga Senin (21/12/2020). ucapnya.
Ketua Bawaslu Karawang, Kursin selesai, Bawaslu Karawang tetap mela-
Kurniawan mengatakan pasangan calon kukan pengawasan hingga penetapan Sebelumnya, Berdasarkan hasil
yang kalah atas penghitungan suara se- calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih rapat pleno penghitungan suara dan
cara real count KPU telah menerima, yang dilakukan Rabu (23/12). penetapan hasil suara pada Pemilihan
bahkan saat rapat pleno pun tak ada gu- Bupati dan Wakil Bupati Karawang
gatan. Kursin menjelaskan meski dalam 2020, Cellica-Aep unggul 60,05 persen.
"Sejauh ini alhamdulillah tidak ada tahapan Pilkada ditemukan adanya
gugatan dari paslon yang kalah, semua pelanggaran, namun hasil penelusuran Adapun rincian perolehan hasil
berjalan kondusif," kata Kursin Kurni- Bawaslu seluruhnya tidak memenuhi pleno ini, di antaranya paslon nomor
awan, Senin (21/12/2020). unsur, sehingga penelusuran pun dihen- urut satu Yesi-Adly Fairuz mendapat
Bawaslu Karawang juga mengapre- 129.547 suara atau sebesar 11,459
siasi semua pihak terkait pelaksanaan persen.
pilkada Karawang yang bertepatan
dalam kondisi pandemi covid-19, Sedangkan Paslon nomor urut dua,
kekhawatiran akan terjadinya kluster Cellica-Aep mendapat 678.871 suara
pun tidak terjadi di Karawang. atau 60,052 persen. Dan terakhir,
"Ini juga berkat kerja semua pihak paslon nomor urut tiga Jimmy-Yusni
penyelenggara, para paslon, partai pen- mendapat 322.046 suara atau 28,487
gusung dan Pemerintahan Daerah yang persen.
tetap mengedepankan prokes saat
Sementara untuk jumlah suara sah
dalam rapat pleno sebanyak 1.130.464.
Lalu, suara tidak sah ada 28.198. Dan
total suara sah juga tidak sah semuanya
1.159.662 suara.(Jos/Wk)***

22 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH

APRESIASI KERJA PENGAWASAN

Srikandi Indramayu

BaWaslu Kabupaten Indra- demic virus corona 19, banyak ma- apalagi berdasarkan data penanganan
mayu mendapatkan kunjun- sukan agar pilkada ditunda ditengan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indra-
gan kehormatan dari Anggota wabah virus corona 19. Bahkan secara mayu yang pertama kali memecahkan
Bawaslu Republik Indonesia kordiv jelas Muhamadiyah dan Nahdahtul telor mengenai dugaan pelanggaran pi-
penanganan pelanggaran ibu DR. Ratna Ulama merekomendasikan agar pelak- dana pemilihan pasal 71 ayat 1 yakni
Dewi Pettalolo, SH., MH. Bertempat di sanaan pilkada ditunda namun dalam mengenai Kepala Desa.
sekretriat Sentra Gakkumdu Bawaslu pelaksanaan pemilihan kepala daerah
Kabupaten Indramayu, Ibu Dewi dis- kita berjalan dengan baik, baik dari sisi Ratna Dewi juga mengapresiasi
ambut srikandi pengawas pemilu Pan- partisipasi mayarakat, maupun dari sisi Bawaslu Kabupaten Indramayu yang
was Kecamatan Bawaslu Kabupaten kepatuhan akan protocol Kesehatan telah merekrut perempuan pengawas
Indramayu sebanyak 12 orang. covid 19” ujar Dewi. pemilu atau disebut disini dengan
Ketua Bawaslu Indramayu Nurhadi, Srikandi pengawas pemilu, bahkan ada
Spd. menyampaikan bahwa dulu pada Seperti dike- yang memanjat pohon saat penertibah
saat pemilu Legislatif dan Presiden tahuiKabu-
tahun 2019 Srikandi pengawas pemilu paten APK, ada yang membubarkan kegiatan
di Kabupaten Indramayu berjumlah 1 Indramayu kampanye yang melanggar protocol
orang berdasarkan perpanjangan sampai
rekrutmen pada saat pemilihan Guber- dengan Kesehatan. Bahkan ada Panwas-
nur Jawa Barat tahun 2018. Namun, saat ini cam Kerangkeng yang bernama
setelah kelembagaan Bawaslu Kabu- setelah Pipit Herlina rela berpakaian hats-
paten bersifat tetap Lima Anggota tanggal 9 mat demi melakukan pengawasan
Bawaslu Kabupaten Indramayu satu di- Desember pada saat pemungutan suara di
antaranya adalah Srikandi yakni Ibu tahun 2020 rumah sakit krangkeng dan hasil-
Yati Nurhayati, Spd. tidak ada nya ditemukan adanya banyak
“Pada Pemilukada tahun 2020 gugatan ke pemilih yang menggunakan hak
Srikandi pengawas pemilu berjumlah MK mengenai pilih yang tidak sesuai DPT dan
12 orang yang tersebar di wilayah Ke- sengketa hasil tanpa A5. Atas kejadian tersebut
camatan se kabupaten Indramayu. pemilihan. Hal ini
Dalam menjalankan tugasnya Srikandi merupakan kerja dilakukan pemungutan suara
srikandi pengawas pemilu telah bekerja baik tidak ulang di TPS 1 Dsa
secara maksimal walaupun ada yang mudah Krangkeng Kecamatan
dalam kondisi hamil tua masih bisa untuk Krangkeng Kabupaten In-
melakukan kegiatan pengawasan taha- mewu- dramayu atas
pan kampanye dan penertiban APK” judkan rekomendasi Panwas
ujar Nurhadi. hal Kecamatan
Diketahui Srikandi tersebut adalah terse- Krangkeng.
ibu Edah Panwas Kecamatan yang but “Sudah ada buk-
sekarang sudah melahirkan anaknya tinyata bahwa
yang berusia 1 bulan. Srikandi pengawas
Pada sambutanya Dewi Pettalolo, pemilu bukan
menyampaikan bersyukur bisa hadir di hanya bisa menu-
Bawaslu Kabupaten Indramayu yang runkan ketegan-
terkenal dengan kuliner kepala ikan gan tetapi bisa
manyung khas Indramayu. melaksanakan
‘Saya mengapresiasi kerja-kerja tugas pen-
pengawas pemilu dari jajaran adh hoc gawasanya se-
sampai Kabupaten. Tidak mudah men- cara maksimal
jalankan tugas pengawasan pada dalam pemilihan
pilkada kali ini dalam kondisi pan- Bupati Kabu-
paten Indra-
mayu tahun
2020” pungkas-
nya.(Jon)***

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 23

KAB CIANJUR

Foto: Dok-

SUASANA persidangan kasus tindak pidana pemilu yang digelar di Pengadilan Negeri Cianjur. SS terbukti melanggar pidana pemilu setelah membagikan beras yang
menguntungkan satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*

PEmBEri BEras korBan BanJir
diVonis 36 Bulan PEnJara

dalam masa kampanye Pemil- mengandung dugaan pelanggaran Tin- tindak pidana dengan sengaja
ihan Bupati dan Wakil Bupati dak Pidana Pemilihan. melakukan perbuatan melawan hukum
Cianjur Tahun 2020 antara 26 memberikan materi lainnya sebagai im-
September sampai dengan 5 Desember SS sebagai Tim Kampanye untuk balan kepada warga negara Indonesia
2020, yaitu tanggal 3 Oktober 2020 dini salah satu Pasangan Calon Bupati dan secara langsung untuk mempengaruhi
hari Wilayah Cianjur Selatan tepatnya di Wakil Bupati diduga melanggar keten- pemilih memilih calon tertentu. Melalui
Kecamatan Leles dan Agrabinta tuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat putusan tersebut, majelis hakim Pen-
(3/10/2020) diterjang bencana banjir (4) UU Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 gadilan Negeri Cianjur “menjatuhkan pi-
dan tanah longsor. sebagaimana telah diubah beberapa kali dana kepada terdakwa oleh karena itu
Panwaslu Desa Mekarsari Kecamatan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun dengan pidana penjara selama 36 (tiga)
Agrabinta Kabupaten Cianjur yang 2020. puluh enam bulan dan denda sejumlah
memiliki tugas dan wewenang men- Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta ru-
gawasi tahapan pelaksanaan Kampanye Temuan tersebut kemudian di- piah) dengan ketentuan apabila denda
di tingkat Desa, pada tanggal 7 Oktober lakukan pembahasan pada sentra pene- tersebut tidak dibayar diganti dengan pi-
2020 menemukan adanya salah seorang gakkan hukum terpadu (Sentra dana kurungan selama 2 (dua) bulan”.
(SS) melakukan pembagian beras untuk Gakkumdu) yang terdiri dari unsur
korban banjir. Beras dalam kantong Bawaslu Kabupaten Cianjur, Kepolisian Putusan pengadilan Negeri Cianjur
pelastik ukuran 5 Kg diberikan SS den- Resor Cianjur dan Kejaksaan Negeri ini diperkuat dengan Putusan Pengadi-
gan dalih bantuan untuk korban banjir Cianjur. Perkara dugaan Tindak Pidana lan Tinggi Bandung yang mengadili
pada saat membagikannya dibarengi Pemilihan ini lebih lanjut dilimpahkan ke dalam peradilan tingkat banding melalui
dengan kata-kata mohon doa untuk Pengadilan Negeri Cianjur. putusan Nomor 401/PID.SUS/2020/PT
salah satu calon Bupati dan banner salah BDG Jo Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN
satu pasangan calon Bupati dan Wakil Setelah melalui proses persidangan, Cjr. tanggal 17 Desember 2020, men-
Bupati Cianjur tahun 2020. Pengadilan Negeri Cianjur yang meng- gadili “Menguatkan putusan Pengadilan
Peristiwa pembagian beras yang dite- adili dalam tingkat pertama melalui pu- Negeri Cianjur Nomor 372/Pid.Sus-
mukan Panwaslu Desa tersebut, diduga tusan Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN /2020/PN Cjr. tanggal 30 November
Cianjur tanggal 30 November 2020, 2020 yang diminta banding tersebut”.***
bahwa Terdakwa SS terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan

24 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

MENUKAR LOKASI PENCOBLOSAN

DUA TPS GELAR PSU

komisi Pemilihan Umum Selain itu, lanjut Selly, logistik Sementara itu, Komisioner Bawaslu
(KPU) Cianjur, Jawa Barat, pilkada seperti surat suara dan daftar Cianjur Hadi Dzikri Nur menegaskan,
menggelar pemungutan hadir juga ditukar. Hanya saja, KPPS dan terjadi kesalahan dalam pemungutan
suara ulang (PSU) Pilkada 2020 di dua nomor TPS-nya tetap atau tidak suara di TPS 11 dan 12 pada 9
tempat pemungutan suara (TPS), berubah. Akibatnya, saat proses Desember lalu, sehingga pemungutan
Minggu (13/12/2020). Ketua KPU rekapitulasi di tingkat kecamatan atau suara harus diulang. Kesalahan yang
Cianjur Selly Nurdinah mengatakan, dua PPK, data perolehan suara di dua TPS dimaksud adalah keputusan dua pihak
TPS tersebut adalah TPS 11 dan 12 yang tersebut tidak terinput sistem. KPPS tersebut yang bertukar data DPT
berada di Desa Bunisari, Kecamatan dan lokasi pencoblosan.
Warungkondang, Cianjur. PSU digelar “Alasan mereka saling bertukar
karena KPPS di dua TPS tersebut karena jarak, dan ingin meningkatkan "Persoalannya baru diketahui saat
melakukan pelanggaran Pasal 6 PKPU partisipasi masyarakat, karena lokasi rekap suara di tingkat PPK oleh
18 tahun 2020 kaitan dengan pemilih TPS yang kejauhan. Namun, hal itu tentu panwascam setempat. Data suara tidak
yang berhak memilih adalah DPT tidak bisa dibenarkan,” ujar Selly. ter-entry sistem," kata Hadi kepada
(daftar pemilih tetap) yang ada di TPS Menurut dia, keputusan yang diambil Kompas.com, Minggu.
bersangkutan. pihak penyelenggara di tingkat TPS itu
“Dua KPPS ini berinisiatif bertukar dilakukan secara spontan, karena Selanjutnya, pihak panwascam
lokasi pencoblosan untuk pemilih. adanya keinginan dari masyarakat berkonsultasi dengan Bawaslu Cianjur
Pemilih (DPT) untuk TPS 11 memilih untuk pindah lokasi TPS. terkait temuan atau persoalan tersebut.
atau mencoblos di lokasi TPS 12, dan "Bawaslu Cianjur yang diketuai oleh
sebaliknya,” kata Selly kepada “Niatnya untuk mengakomodir Usep Agus Zawari merekomendasikan
Kompas.com, di lokasi PSU, Minggu. aspirasi masyarakat. Namun, dalam agar KPU Cianjur menggelar PSU di dua
prosesnya ada yang salah, ini akibat TPS tersebut,” ujar dia.(kompas-
ketidakpahaman KPPS,” ucapnya. .com)***

PEMUNGUTAN Suara Ulang (PSU) di salah satu TPS Desa Bunisari, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.* Foto: Cianjurtoday.com

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 25

KOTA DEPOK

Karena di rekap Kecamatan ada dua

KALAU TAK GATAL D-Hasil, ada D-Hasil manual dan D-

KENAPA DIGARUK? Hasil Si Rekap. Bawaslu Kota Depok

meminta KPU Kota Depok

menjelaskan kepada publik

mengapa hasil rekapitulasi ini

dilakukan secara manual dan tidak

mengindahkan aplikasi Si Rekap

yang telah meghabiskan begitu

banyak anggaran. Hal ini

merupakan bentuk transparansi

kepada publik yang harus dilakukan

KPU Kota Depok.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok

juga meminta KPU Kota Depok agar

mengecek kembali DPTb dari PPK

Sukmajaya. Bawaslu Kota Depok

pun menyayangkan proses

rekapitulasi hanya mendengarkan

C-Hasil yang dibacakan oleh PPK,

namun apa yang telah diperbaiki

dari C-Hasil tidak dibacakan.

Kejadian dua Kecamatan yang

renvoi pun tidak dijelaskan kepada

publik bersumber dari mana

kesalahannya. Sehingga Bawaslu

Kota Depok meminta KPU Kota

Depok untuk mengulang

pembacaan hasil rekapitulasi pada

Foto: Dok- dua Kecamatan yang renvoi.

KETUA Bawasu Kota Depok, Luli Barlini saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghi- Dari pantauan Bawaslu Kota
tungan Suara Tingkat Kota Depok.*
Depok, data yang masuk pada
B aWaslu Kota Depok
Limo, PPK Sukmajaya (Renvoi), PPK aplikasi Si Rekap hingga

mengawasi jalannya Cipayung, PPK Cilodong, PPK rekapitulasi ini berjalan masih

tahapan rekapitulasi hasil Cinere, PPK Tapos, PPK Bojongsari belum seratus persen, yakni

penghitungan suara di tingkat kota. (Renvoi). Surat suara yang diangka 99,43%. Kami mencatat

Rapat pleno dibuka dan dipimpin digunakan tertulis 27.591 mengenai akurasi pengisian C-Hasil

oleh Ketua KPU Kota Depok, seharusnya 27.581. Setelah yang dilakukan KPPS, kami

didampingi seluruh Anggota KPU pembacaan hasil rekapitulasi menemukan masih banyak

Kota Depok. Terkait teknis penghitungan suara oleh 11 PPK, kesalahan.

rekapitulasi, sistem Si Rekap Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Bawaslu Kota Depok juga

sedang mengalami kendala, KPU Kota Depok, Kholil Pasaribu menanyakan berapa

diantisipasi dengan menggunakan membacakan hasil rekapitulasi jumlah real surat suara yang

rekap manual (yang legal) tingkat kota. disediakan KPU Kota Depok, karena

menggunakan excel. Bawaslu Kota Depok angka yang ditampilkan berbeda

Rekapitulasi penghitungan suara memberikan tanggapan dan catatan dengan jumlah yang disampaikan

ini disampaikan oleh PPK masing- terhadap proses rekapitulasi yang pada proses pengawasan

masing Kecamatan se-Kota Depok. dilakukan KPU Kota Depok. pencetakan surat suara.

Dengan urutan pembacaan hasil Bawaslu Kota Depok menyayangkan Dalam penglihatan kami, hasil

rekapitulasi sebagai berikut: hasil rekapitulasi dilakukan secara yang direkap jumlah surat suara

PPK Beji, PPK Pancoran Mas, manual by excel, dan tidak yang diterima termasuk surat suara

PPK Cimanggis, PPK Sawangan, PPK menggunakan aplikasi Si Rekap. cadangan yaitu sejumlah 1.263.371,

26 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

Foto: Dok-

KETUA Bawasu Kota Depok, Luli Barlini menghadiri apel Serpas PAM TPS di Balai Kota Depok.*

padahal KPU Kota Depok merilis pada tanggal yang sama” kata Luli, kenyataan.
angka sebesar 1.262.051. Ini harus Ketua Bawaslu Kota Depok . Terima kasih kami kepada Kodim
dijelaskan kepada publik, mengapa
surat suara yang ada melebihi Dari proses rekapitulasi ini 0508 dan Kapolres Metro Depok
jumlah surat suara yang dicetak semua peserta Pilkada Serentak yang telah menggenggam erat Tan-
oleh KPU Depok sendiri yang 2020 diharapkan dapat menerima gan kami Bawaslu Kota Depok dan
kelebihannya pun sudah hasil perolehan suaranya. KPUD Kota Depok walau tidak
dimusnahkan. Selanjutnya, pihak bersentuhan karna melaksanakan 3
Bawaslu Kota Depok juga meminta Bawaslu Kota Depok mengucap- M ( Memakai Masker, Menjaga Jarak
dibukakan data mengenai C- kan terima kasih kepada Mencuci Tangan ) namun gengga-
Pemberitahuan karena ini data yang masyarakat Kota Depok yang telah mannya terasa untuk selalu
cukup sulit ditarik oleh pihak menggunakan hak pilihnya dan juga bersama dalam menjaga prinsip
Bawaslu dari PPK maupun PPS. menjaga protokol kesehatan dengan etis integritas sesuai regulasi yang
ketat di masing masing TPS, se- berlaku. Akhir kata, kalau tidak ada
“Ini sudah kami tuangkan dalam hingga yang oleh banyak kalangan kulit yang gatal kenapa harus di-
rekomendasi ke KPU Kota Depok dikhawatirkan terjadi cluster garuk(Luli).***
Pilkada ternyata tidak menjadi

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 27

REFLEKSI

Hati-hati
Jangan Sesuka Hati

TAK terbantahkan, di jakan bekerja seperti tidak pakai hati, gan tudingan menghianati rakyat.
penghujung tahun 2020, apalagi hati hati, yang terjadi malah Mere ka tidak berpikir dan bertindak
fenomena sosial berupa dilakukan dgn sesuka hatinya. Para hati hati, bahkan cenderung brsikap
peningkatan angka pengangguran yg pengawas (legislatif) makin ompong , sesuka hatinya. Mereka tak punya
berujung pada peningkatan kemiski- bahkan cenderung berkolaborasi utk waktu utuk mendengar rakyat kor-
nan melanda republik ban pendataan, sehingga tdk tersen-
ini. Peningkatan itu bersemangat import. tuh bantuan sosial. Yang dipikirkan
diperparah dengan Kenapa? Karena ada mereka hanya fee and cash back dari
munculnya bencana biol- udang di balik batu. Ada kebijakan yg mereka buat sendiri.
ogis berupa pandemik berbagai untung di
Covid 19 yg menurut dalamnya. Bahkan aro- Dalam kondisi begini, sebelum
catatan merupakan ben- gansi mereka lupa dgn kena tulah alias sial ketangkap KPK ,
cana terbesar sepanjang kondisi saat ini, di mana alangkah indahnya bila para tokoh
sejarah republik yang sebagian masyarakat berlebih termasuk para ulama dan
sudah berusia 75 sedang menjerit mem- umaroh melakukan gerakan nasional
tahun,terhitung sejak In- pertahan hidup dan ‘nasi bungkus’. Saatnya kita bersatu
donesia merdeka. mati di tengah multi kri- turun gunung, satukan persepsi dan
Carut marut berbagai persoalan sis. Sejenak penulis satukan langkah untuk mengen-
politik, ekonomi, sosial dan budaya mengelus dada. taskan kesusahan ekonomi di
yg berakibat pada krisis karakter dan Hati mereka beku , kepekaan lingkungan terdekat masing masing.
krisis moral ini, mengantar Indone- sosial hanya sebatas retorika belaka.
sia pada indeks pembangunan manu- Yang terjadi mereka bergegas dan Semoga melalui pilkada selain
sia di titik rendah. Potensi Indonesia berlomba investasi menjelang pen- melainkan pemimpin baru,
sebagai negeri zamrud khatulistiwa, siun atau menunggu juga da kesadaran baru.
tongkat kayu jadi tanaman dan habisnya rezim, Hati-hati, jangan
negeri yg gemah Ripah lohjinawi , Karena hampir sesuka hati.
sudah tak pantas dan layak lagi kita pasti mereka tdk (Djojo)***
sandang. Kenapa ? Karena para akan dipakai
pemimpin di negeri ini lebih suka lagi.
konsumtif (baca import) dari pada Mereka
produktif(eksport). Mencintai pro- tak per-
duk dlm negeri , cuma sekada liftser- duli
vice belaka. den-
Yang paling kelihatan dan mudah
dikerjakan saja, seperti kebutuhan
gula dan garam yang sebenarnya kita
punya potensi segalanya, malah
sengaja diciptakan utk terus
menerus import. Para petani gula
dan garam terdzolimi secara sistem-
atis.
Hebatnya , para pengambil kebi-
jakan tega teganya mengeruk keun-
tungan pribadi dan membiarkan para
petani gula dan garam merana sepa-
njang zaman. Para pengambil kebi-

28 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

.NET

PULUHAN TPS GELAR
PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Foto: Dok-

KOMISIONER KPU Republik Indonesia, Ilham Saputra (paling kiri) saat mengunjungi Pemungutan Suara Ulang di salahsatu TPS di Kec Kerangkeng, Indramayu.*

BAWASLU menemukan tersebar di Agam, Banggai, Barito Dalam pasal tersebut dikatakan
sebanyak 43 tempat Selatan, Binjai, Bungo, Gunung Kidul, bahwa PSU dapat dilakukan karena
pemungutan suara (TPS) Indramayu, Bolaangmongondo Timur. ada pembukaan kotak suara, atau
berpotensi dilakukan pemungutan Lalu, Labuhanbatu Utara, Malang, bekas pemungutan dan
suara ulang (PSU) Pilkada 2020. Data Toli-Toli, Kapuas Hulu, Kota Bukit penghitungan suara tidak dilakukan
tersebut dilaporkan pengawas Tinggi, Kota Jambi, Kotamobagu, menurut tata cara yang ditetapkan
dilapangan melalui Sistem Kota Makassar, Palangkaraya, Kota dalam perundang-undangan.
Pengawasan Pilkada (Siwaslu) hingga Sawah Lunto, Kutai Timur, Melawi,
pukul 20.00 WIB. Munahasa Utara, dan Musi Rawas Kemudian Petugas KPPS meminta
Anggota Bawaslu Fritz Edward Utara. pemilih memberikan tanda khusus,
Siregar mengatakan penyebab menandatangani, atau menuliskan
terjadinya PSU diantaranya karena Selanjutnya, lanjut Fritz, PSU nama atau alamat, pada surat suara
terdapat pemilih yang menggunakan berpotensi juga terjadi di Nabire, yang sudah digunakan. Petugas KPPS
hak pilih orang lain, pemilih yang Pangkajene Kepulauan, Parigi merusak lebih dari satu surat suara
tidak berhak menggunakan hak pilih, Mouting, Pasaman, Seram Bagian yang sudah digunakan oleh pemilih
terdapat pemilih menggunakan hak Timur, Sungai Penuh, Tangerang sehingga surat suara tersebut
pilih di lebih dari satu TPS. Selatan, dan Tana Datar. menjadi tidak sah, dan/atau lebih
"Ada pula KPPS mencoblos surat dari seorang pemilih yang
suara, dan KPPS membagikan surat Fritz menerangkan pengaturan memberikan hak pilihnya lebih dari
suara kepada saksi pasangan calon soal PSU terdapat dalam Pasal 112 satu kali pada TPS yang sama atau
untuk dicoblos," kata Fritz saat Undang Undang Nomor 10 Tahun berbeda dan/atau lebih dari seorang
melakukan konferensi pers di Media 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, pemilih yang tidak terdaftar sebagai
Center Bawaslu di Jakarta. Bupati dan Walikota. "Ini kami pemilih mendapat kesempatan
Dia menyebutkan 43 TPS tersebut katakan bahwa UU telah menjelaskan memberikan suara di
batasan-batasan PSU dapat TPS.(bawaslu.go.id)***
dilakukan," jelasnya.

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 29

“Si Maghrib”

komisi Pemilihan Umum nya?. Beberapa Komisioner KPU Jawa
(KPU) RI bermimpi Sebelum mengurai terkait “Si Barat dengan lugu menjawab,
mampu melakukan mereka tidak punya kerangka acuan
penghitungan suara cepat pada Maghrib”, mari kita menelisik ter- (framework) untuk mengubah pro-
Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan lebih dahulu soal Si REKAP made in gram yang sudah terlanjur dibangun
membangun Si REKAP (Sistem Infor- KPU yang sudah dirancang dengan secara tuntas (dituntun dari atas).
masi Rekapitulasi). Sementara itu anggaran miliaran, namun kandas di Selain itu, framework diduga sudah
Bawaslu juga tidak mau kalah, lang- Senayan dalam Rapat Dengar Penda- ada yang memesan bagi kalangan
sung tancap gas dengan membangun pat Komisi II DPR RI. Mimpi KPU tertentu untuk kepentingan tertentu.
SIWASLU (Sistem Pengawasan Pemil- yang tidak terqobul itu ternyata Maaf, kata “kepentingan tertentu”
ihan Umum). Namun, fakta lapangan membuat jajaran KPU di bawahnya tidak dimaksudkan sebagai proyek
pada galibnya masyarakat menge- pada mengigau dengan melakukan tertentu. Akibatnya, Si REKAP yang
tahui siapa pemenang Pilkada, justru berbagai kegiatan sosialisasi seakan tidak disahkan itu seolah menjadi
bukan dari Si REKAP atau Si ARIF, Si REKAPdirestui. point selling utama, tetapi hitungan
tapi dari “Si Maghrib”. manual yang kekuatan hukumnya
Para pawang demokrasi, para Di Jawa Barat misalnya, tatkala se- legal terkesan di-anaktiri-kan.
penggiat Pemilu, tentu bertanya- orang Ki Sanak mempertanyakan ke- Positif Vs negatif
tanya apa itu “Si Maghrib”? napa Si REKAP yang tidak disahkan,
Bagaimana cara kerjanya dan aturan tapi program sosialisasi KPUD dan Publik milennial yang berpandan-
mana yang menjadi cantolan hukum- penerapannya tetap berlangsung gan positif terhadap Si REKAP secara
persis dengan skenario awal, yakni objektif masih memberikan dua ibu
saat bermimpi Si REKAP disahkan?

30 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

Catatan Orang Pinggiran

jari kepada KPU, karena KPU sebagai masyarakat Kampung Tumaritis yang Kab. Pangandaran pasangan Jeje-
penyelenggara teknis Pilkada telah kurang memiliki kemelekan digital Ujang Endin, Kab. Sukabumi pasan-
berhasil melakukan lompatan sistem menyebut Si REKAP dan SIWASLU ini gan Marwan-Iyos, Kab. Indramayu
penghitungan suara berbasis digital. sebelas- duabelas alias sama bikin pasangan Nina-Lucky, Kab. Karawang
Tidak menutup kemungkinan, selu- ruwet orang kampung. Oleh karena pasangan Celly-Aep, Kab. Tasik-
ruh regulasi Pilkada Indonesia ke itu, SIWASLU hanya dianggap keren malaya pasangan Ade-Cecep Nurul,
depan semua akan berbasis digital oleh kaum milennial sebagai tero- Kab. Cianjur pasangan Herman-TB
seperti mimpi KPU hari ini. bosan (breakthrough) bagi pen- Mulyana , Kab. Bandung pasangan
gawasan Pilkada Indonesia saat ini Dadang-Sahrul, dan Depok pasangan
Sementara itu, publik konven- dan ke depan. Moh. Idris-Imam Budi.
sional wabilkhusus wong ndeso, be-
ranggapan Si REKAP ini sebagai alat Sebagaimana diketahui, dari 270 Meskipun masih terdapat sejum-
kerja penghitungan suara dipandang Kabupaten/Kota di Indonesia yang lah hal yang belum clear, semua in-
negatif, karena selain ruwet juga me- menggelar Pilkada, delapan Kabu- formasi Hasil Perolehan Suara,
nuntut berbagai persyaratan, baik in- paten/Kota diantaranya terdapat di menurut masyarakat pedesaan,
frastruktur, software maupun Jawa Barat. Yakni, dua berada di Pan- mereka sudah cukupmengetahuinya
kemelekan digital (digital literacy) tai Selatan (Kab. Pangandaran dan berdasarkan informasi dari mulut ke
bagi penyelenggara Pemilu itu Kab. Sukabumi), dua berada di Pantai mulut (mouth-to-mouth dissemina-
sendiri. Utara (Kab. Indramayu dan Kab. tion), dari kata orang kebanyakan
Karawang), dua jauh dari
Contoh, di Jawa Barat dari 8 (dela- Pantai yaitu Kab. Tasik- bertutur (mutawwatir) dan
pan) Kabupaten/Kota yang menye- malaya dan Kab. Cian- dari cuitan-cuitan yang
lenggarakan Pilkada, diperkirakan jur, dua sisanya sama beraneka ragam sum-
masih terdapat 361 TPS yang tidak sekali tidak memiliki bernya yang didap-
memiliki sinyal jaringan internet pantai yaitu Kab. atkan saat sore hari
(blank spot). Bagaimana Si REKAP Bandung dan Kota Rabu 9 Desember
dapat bekerja dengan sempurna, se- Depok. 2020 menjelang
mentara sinyal saja ora ono? matahari tenggelam,
Dari kedelapan yang belakangan
Contoh lainnya, untuk mengawasi Kab/Kota yang mereka sebut
mekanisme Si REKAP berjalan, bagi menggelar Pilkada, bukan Si REKAP
sejumlah Pengawas TPS terasa pon- masing-masing atau Si ARIF, tapi
tang-panting mengaksesnya karena sudah diketahui “Si Maghrib”.
keterbatasan kualitas handpone yang siapa peme- (HaWas)
mereka miliki dan sisa kuota yang nangnya, ***
tersedia. Akibatnya, mereka berang- yaitu:
gapan sistem manual-lah yang masih
paling cocok bagi sistem penghitun-
gan suara Pilkada Indonesia saat ini.
Bahkan, publik yang lebih kolot
berpendapat proses penghituan
manual saja terkadang blepotan,
apalagi yang digital.

Tanpa bermaksud memband-
ing-bandingkan, antara Si
REKAP dengan SIWASLU made
in Bawaslu menurut lapisan
akar- rumput (grass root)
tampaknya SIWASLU lebih
aplikatif. SIWASLU se-
cara operasional lebih
mudah diikuti, memi-
liki panduan yang
jelas dan rinci.
Namun, bagi

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 31

Sehari Jadi Pengawas
di Pangandaran

TiBa di kantor Bawaslu Pan- Oleh: Abdul Jalil Hermawan telah sesuaia dengan PKPU 7 2020 ten-
gandaran jelang maghrib. Anggota Bawaslu Kab Kuningan tang pemungutan suara. TPS harus
Kantor dua lantai tersebut memberikan kemudahan akses bagi
masih ramai. Parkiran masih penuh. standar yang ditentukan. Apalagi se- penyandang disabilitas, minimal dua
Sembilan polisi muda berjaga. Dua cara geografis di Pangandaran ada TPS bilik suara, kelengkapan tekhnis hingga
orang diantaranya bersenjata laras yang sulit dijangkau. Diantaranya TPS pendukung pemilihan saat pandemi.
panjang. Para komisioner dan staf 03 di dusun Leuwiliang Desa Kertajaya Karena Pilkada saat pandemi memiliki
Bawaslu Pangandaran nampak sibuk. dan TPS 05 di Ds. Cantilan. Untuk standar khusus. Mulai dari strelisasi
Iwan Yudiawan selaku ketua Bawaslu menuju ke kedua TPS tersebut harus TPS dengan disinfektan, pengecekan
Pangandaran tak henti henti menerima menyeberangi sungai yang cukup be- suhu setiap pemilih, handsanitizer di
laporan dugaan pelanggaran. sar. Menyeberang tanpa perahu. pintu masuk dan keluar TPS, hingga
"Dari kemarin mulai banyak lapo- penyediaan bilik suara khusus bagi
ran. kemarin-kemarin biasa saja," Kami dari Bawaslu kabupaten yang memiliki suhu di atas 37 derajat.
ujarnya singkat. Karena Bawaslu se- Kuningan ditugaskan Bawaslu Jawa Semua standar tersebut menjadi intru-
laku bagian dari penyelenggara pemilu Barat untuk menjadi "pengawas men yang wajib dipenuhi di setiap TPS.
bukan hanya melakukan proses pen- adhoc" di Kabupaten Pangandaran. Jika kami menemukan ada yang tidak
gawasan seluruh tahapan Pilkada, Saya ditemani komisioner lainnya, sesuai dengan ketentuan, maka kami
tetapi juga wajib menerima laporan Ondin Sutarman, Ihsan Baynullah dan memasukannnya dalam tabel alat kerja
dugaan pelanggaran. Sementara itu Agus Khobir mulai bertugas sejak yang telah dibagikan Bawaslu Jawa
Nur Syaiful Rohmat komisioner malam sebelum pemilihan. Tugas per- Barat.
Bawaslu Pangandaran nampak ter- tama dengan melakukan patroli di be-
gopoh menyapa kami. "Maaf kang saya berapa TPS. Bersama kami hadir pula Standar pengawasa yang ketat
masih rapat Gakkumdu," begitu sapa- kawan kawan dari Bawaslu Garut yang tersebut tentu berimplikasi pada ke-
nya. Di tempat lain Gaga Abdillah dikomandoi Doktor Ipa Hafsiah. Kami hati-hatian para perangkat KPPS
masih blusukan di beberapa Tempat disebar di beberapa TPS dan beberapa (Kelompok Penyelenggara Pemung-
Pemungutan Suara (TPS). Sekedar kecamatan. Sebelum hari pemungutan utan Suara) yang bertugas. Dari beber-
memastikan semua TPS memenuhi suara kami memastikan semua TPS apa TPS yang kami awasi mulai dari
TPS 07 di Dusun Karanggedang Desa

32 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

Babakan Kecamatan Pangandaran, pro- langsung ke TPS. Mengamati. Mencatat jun langsung hingga proses pelaporan-
tokol terpenuhi. Tak ada kerumunan di dalam buku kerja. Menunggu hingga nya yang berbasis aplikasi. Mulai dari
sekitar TPS. Karena setiap pemilih penghitungan selesai. Disebut parsial proses pengawasan pendaftaran
telah memiliki jadwal tersendiri untuk karena pengawasan saat pemilihan dan pasangan calon, kampanye hingga
memilih. Jika pemilihan dilakukan pemungutan suara terkadang hanya proses pemilihan dan penghitungan.
dalam normal, para pemilih biasanya terfokus kepada apa yang terjadi di Tuntutan proses pengawasan ini tentu
berkerumun di sekitar TPS. Berbeda dalam TPS. Pergeseran berbagai for- harus melibatkan usaha dan perangkat
dengan TPS 05 Dusun Cikangkung mulir yang akan direkap di tingkat ke- terintegrasi. Integrasi proses pen-
Desa Cikembulan Kecamatan Pangan- camatan terkadang pengawas memiliki gawasan ini hanya bisa dilakukan den-
daran. TPS nya di tengah lapang. akses terbatas. Padahal di titik inilah gan menggunakan tekhnologi.
Lokasinya persis di depan kantor KPU yang terkadang menjadi salah satu titik Walaupun Bawaslu telah memiliki
Kabupaten Pangandaran. Tetapi Peng- rawan terjadinya perubahan suara. Gowaslu dan Siwaslu, tetapi masih di-
halang TPS nya hanya dari tali rapia. hadapkan pada beberapa kendala tekh-
Tidak ada antrian. Apalagi kerumunan. Ke depan pengawasan bisa di- nis. Mulai dari hardware yang belum
Saat pemilihan maupun saat penghi- lakukan dengan menggunakan support, jaringan internet hingga
tungan. Aparat kea- tekhnologi informasi agar pengawasan
manan dari kepolisian, pengetahuan penggu-
TNI bahkan BNPB terintegrasi. Gowaslu selama ini hadir naan aplikasi.
turun ke TPS 05. Dari hanya menjelang pemilihan digelar.
beberapa TPS yang Padahal tahapan Pilkada jauh sebelum- Pengawasan inte-
kami datangi, protokol nya telah dilakukan. Integrasi pen- gral berbasis
kesehatan dan aturan gawasan ini bisa dengan membuat tekhnologi minimal
main dalam TPS telah sistem dari awal tahapan digelar. Hal bisa dilakukan saat
sesuai ketentuan PKPU ini tentu akan sangat berpengaruh saat proses penghitungan
7. melakukan pengawasan Pilkada di suara. Seluruh Pen-
masa Pandemi seperti sekarang. Selain gawas TPS diwajibkan
Pilkada di Pangan- alasan pemenuhan berbagai aturan untuk mengirimkan
daran terasa berbeda. protokol kesahatan, pengawasan yang foto dan video C1
Bukan hanya karena biasanya embadded-melekat pun men- plano ke server lokal
Pangandaran sebagai jadi terkoreksi. Koreksi ini dimulai dari yang disiapkan di
Kabupaten baru. Tetapi proses pengawasan tak lagi harus ter- Bawaslu Kabupaten.
dilihat dari sejarah Hal ini akan berman-
Pilkada sebelumnya, faat jika terjadi sen-
dan dari siapa pasan- gketa dalam perolehan
gan calon yang berkon- suara. Karena ketika
testasi. Pilkada ada TPS yang hasilnya
sebelumnya mening- dipermasalkan, pen-
galkan catatan. Saat gawas Pemilu tinggal
Desember 2015 dua membuka file sesuai
kubu pendukung dengan TPS yang
pasangan calon ben- bermasalah. Bawaslu
trok. Catatan lainnya, Kabupaten Kuningan
Pilkada di Kabupaten pernah menerapkan
Pangandaran pada kebijakan tersebut saat
2020 ini merupakan Pilkada dan Pilpres
Pilkada kedua setelah lalu.
sebelumnya digelar pada 2015.
Berbeda dengan delapan daerah lain Hasil Pilkada Pan-
yang telah beberapa kali menggelar gandaran telah diplenokan. Peme-
Pilkada. Pilkada Pangandaran pun nangnya sudah ditetapkan. Tentu ada
terasa kian menarik saat pasangan banyak catatan dalam proses pen-
calon yang lolos hanya dua pasangan gawasan seluruh tahapannya. Perole-
calon. han suara antarkeduanya begitu ketat.
Apalagi saat penghitungan suara hari
Pengawasan integratif pertama. Perolehan suara nyaris ber-
Pengawasan yang dilakukan di imbang. Bahkan salah satu pasangan
Kabupaten Pangandaran masih di- calon sudah membawanya ke Mahka-
lakukan secara manual dan parsial. mah Konstitusi. Karena perbedaan
Manual karena mulai dari proses pen- suara diantara kedua pasangan calon
gawasan hingga pelaporan masih den- begitu tipis. Tidak lebih dari 4 persen.
gan cara cara konvensional. Datang Bagaimana ujungnya, kita tunggu saja
putusan Mahkamah Konstitusi.***

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 33

DARURAT

SEORANG petugas KPPS kedatangan seorang
pemilih yang tergopoh-gopoh mau mencoblos di TPS

Petugas : Ibu belum dipanggil koq sudah
nylonong.

Pemilih : Iya pak, karena darurat saya minta
didahulukan untuk mencoblos.

Petugas : Kenapa ga pake masker ? Tahu ga,
Pilkada sekarang harus menjaga prokes

Pemilih : Maaf pak, saya sedang darurat..
Petugas : Darurat apa ?
Pemilih : Celana saya mlodroo......he he he

DASKET

JANGAN kaget, PT. Pe-Es itu lahir di Jawa Barat, tepat-
nya di Tanah Tumaritis.
Komandannya Moh. Syafii alias Mang Pongok. Dulu na-
manya Mitra pe-pe-el (Pemilu 2014). Sempat terjadi dia-
log antara Mang Pongok dan Panwaslu Tumaritis.

Pongok : Kenapa dinamai mitra pe-pe-el?
Panwas : Ringkasan dari Mitra dialog antara Pingok dan

Pemandu Lagu.
Pongok : Berapa gajinya ?
Panwas : Bagi anggota “Dasket” (saendas seket)
Pongok : Kalo komendan regunya berapa ?
Panwas : “Dastus” (saendas seratus)
Pingok : Kalo bandar?
Panwas : Honore Gusi Apem.
Pongok : Gusi Apem tuh apa?
Panwas : Nunggu sisa anggaran pemilu... He he he

34 BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020

BULETIN BAWASLU JABAR Edisi 3 Tahun 2020 35

RATUSAN massa melakukan aksi demo yang dilakukan di depan kantor Bawaslu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Mereka mendorong Bawaslu
untuk menegakan keadilan hukum dalam menyikapi indikasi dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Pangandaran.*