151 WIB 4. Tujuan Inovasi Dengan inovasi Klik AsiK DJPb Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kemudahan akses konsultasipermasalahan akuntansi kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah, dan turut berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain: No Uraian Penjelasan dengan cara memberikan saran, informasi, menjawab pertanyaan sesuai tugas dan fungsinya terkait akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tercapai. 5. Signifikansi (arti penting) Proses komunikasi yang efektif harus dilakukan agar mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tercapai. Banyaknya sarana yang digunakan saat ini dalam penyampaian informasi terkait peraturan, rekomendasi, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah terkadang menjadikan informasi terlewat tidak tersampaikan dengan baik. Penyampaian broadcast informasi dengan media yang tepat dan waktu yang tepat sangat dibutuhkan agar kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tercapai. 6. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Klik AsiK merupakan inovasi dari Bidang PAPKKanwil DJPb Prov Jawa Tengah, yang menyediakan informasi terkait Pelaksanaan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik itu rekomendasi,monitoring, peraturan, tanya jawab dan lain-lain melalui broadcast WhatsApp Group, direct phone maupun tatap muka. Penyampaian informasi yang actual, gaya bahasa yang
152 informatif serta segmen penerima yang langsung kepada person in charge (PIC) yang menangani Akuntansi danPelaporan Keuangan Daerah menjadikan inovasi ini dirasa efektif dalam membantu mengawal penyusunan LKPD yang berkualitas. 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi ini sangat mudah untuk direplikasi oleh organisasi lain dalam rangka mendukung tingkat akurasi dan validitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)sertamendorong percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 8. Sumber daya berkelanjutan Secara umum, inovasi ini sangat mudah dijalankan oleh siapapun selama ketersediaan sumber daya manusia, data dan informasi dapat Disediakan setiap saat dengan tepat waktu, sehingga kedepannya siapapun yang bertugas di Bidang PAPK akan bisa melakukan penyediaan data untuk disampaikan melalui broadcast. 9. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa membantu mewujudkan LKPD yang berkualitas yang akan berperan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud dan dengan adanya hubungan kerjasama dan koordinasi yang terjalin baik dan harmonis antara Kantor Wilayah DJPb dengan seluruh Pemerintah Daerah dalam wilayah kerjanya dapat membuat Kantor Wilayah DJPb dapat mengetahui secara cepat, tepat dan akurat semua permasalahan, kendala maupun hambatan yang terjadi pada Pemerintah Daerah, khususnya terkait akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
153 Cover desa beraksi
154 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP- 69/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI DESA/UMKM BERAKSI (DESA/UMKM BELAJAR AKUNTANSI) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta sebagai pelaksanaan atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dipandang perlu menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan dan akuntabilitas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
155 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER- 30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb; 5. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER- 34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis PenyusunanLaporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah DJPb; 6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI DESA DAN UMKM BERAKSI (DESA/UMKM BELAJAR AKUNTANSI) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Desa/UMKM BerAksi (Desa/UMKM Belajar Akuntansi) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini. KEDUA : SOP Inovasi Desa/UMKM BerAksi (Desa/UMKM Belajar Akuntansi) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami prosedur kerja setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berjalan. KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
156 terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
157 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operasional Prosedur Desa/UMKM BerAksi (Desa/UMKM Belajar Akuntansi) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Deskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses bimbingan/konsultasi penyusunan Laporan Keuangan bagi Pemerintah Desa/UMKM terpilih wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Bimbingan/konsultasi penyusunan Laporan Keuangan ini dilaksanakan melalui kunjungan langsung/konsultasi langsung ke Desa/UMKM terpilih yang menjadi mitra binaan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb. c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Co-Chief of Regional Economic c. Accounting and Reporting Team d. Government Finance Statistics Team e. Data Analytics Team f. Desa/UMKM terpilih 5. Persyaratan dan Perlengkapan Peraturan terkait Penyusunan Laporan Keuangan. 6. Keluaran (output) Rekomendasi perbaikan Laporan Keuangan/Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan. 7. Jangka Waktu Penyelesaian Sepanjang tahun 2023. 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Pemerintah Desa/UMKM dalam penyusunan Laporan Keuangan. Pelaksanaan SOP ini secara langsung mendukung kinerja Kanwil dalam melakukan pelayanan publik.
158 Matriks Hasil RASCI Desa/UMKM BerAksi Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team Desa/ UMKM terpilih Melaksanakan survei awal pada Desa/UMKM R R R R Menggali informasi mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan yang ada pada Desa/UMKM C C C C Melakukan koordinasi internal Division of Accounting and Data Analytics (Div.AccDA) dalam penyusunan rekomendasi atas Lapoaran Keuangan yang ada/mekanisme penyusunan laporan keuangan A/C R/S R/S R/S Memberikan arahan A A/C Memberikan rekomendasi perbaikan atas Laporan Keuangan yang ada/rekomendasi mekanisme penyusunan Laporan Keuangan Desa/UMKM A/C C C C I Melaksanakan bimbingan/pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan A/C C C C I 9. Prosedur Kerja a. Chief Executive Officer of Regional Treasury memberikan arahan terkait peran Kanwil DJPb sebagai RCE pada Provinsi Jawa Tengah. b. Co-Chief of Regional Economic, Accounting and Reporting Team, Government Finance Statistics Team, Data Analytics Team mengadakan survei awal pada beberapa desa/UMKM terpilih mengenai kendala atau mekanisme penyusunan Laporan Keuangan yang ada di Desa/UMKM terpilih. c. Accounting and Reporting Team, Government Finance Statistics Team, Data Analytics Team melakukan koordinasi, meneliti dan melakukan reviu atas mekanisme yang ada dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Desa/UMKM terpilih. d. Co-Chief of Regional Economic memberikan rekomendasi perbaikan/rekomendasi mekanisme penyusunan Laporan Keuangan kepada Desa/UMKM. e. Co-Chief of Regional Economic, Accounting and Reporting Team, Government Finance Statistics Team, Data Analytics Team melakukan FGD/Koordinasi Internal atas usulan rekomendasi kemudian menyepakati memberikan rekomendasi hasil masukan perbaikan/mekanisme yang diusulkan hasil pembahasan. f. Menyampaikan rekomendasi usulan perbaikan Laporan Keuangan/Usulan Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan kepada UMKM/Desa terpilih. g. Melaksanakan bimbingan /pendampingan implementasi mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Desa/UMKM terpilih.
159 Menyusun pertanyaan /menggali informasi 9. Bagan Alur (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team Desa/UMKM terpilih Mulai Melakukan survey awal, menyiapkan materi pertanyaan Menjawab wawancara Meneliti usulan rekomendasi mekanisme Penyusunan LK Keuangan/re komendasi perbaikan Memberi usulan rekomendasi mekanisme Penyusunan LK Keuangan/rekomendasi perbaikan Setuju Melaksanakan FGD/Koordinasi Internal atas usulan rekomendasi Setuju Menyampaikan usulan perbaikan rekomendasi mekanisme Penyusunan LK Keuangan/rekomendasi perbaikan Setuju Melaksanakan bimbingan/pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Rekomendasi LK/Mekanisme Penyusunan LK Memimpin survei awal Memberikan arahan secara umum
160 Profil Inovasi Desa dan UMKM Beraksi No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Desa dan UMKM Beraksi (Desa dan UMKM Belajar Akuntansi) 2. Unit Pemilik Inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat Sesuai amanat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan diantaranya mengamanatkan pentingnya peran Kanwil DJPB Propinsi Jawa Tengah sebagai Chief Economist yang memiliki peranan penting. Kanwil DJPB sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dan sebagai RCE perlu membangun kerja sama/ kemitraan dengan berbagai stakeholders terkait untuk mewujudkan sinergi dan keselarasan pengelolaan keuangan negara di daerah, tak terkecuali di antaranya dengan Pemerintah Desa dan UMKM. Guna mendukung dan mewujudkan tujuan yang telah diamanatkan dalam peraturan dimaksud, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk meningkatkan layanan/asistensi penyusunan Laporan Keuangan termasuk pembinaan sistem akuntansi ke desa dan UMKM melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa/UMKM yang akuntabel, transparan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Desa/UMKM dapat disusun sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan yaitu dengan menciptakan inovasi “Desa Beraksi”. Proses bisnis adalah sebagi berikut: 1. Melakukan wawancara langsung ke desa/UMKM terpilih terkait mekanisme pengelolaaan dan pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Desa/UMKM tersebut. 2. Apabila sistem pelaporan dan Laporan Keuangan telah disusun oleh desa/UMKM tersebut. Maka dilakukan telaah/reviu atas Laporan Keuangan tersebut dan memberikan masukan /rekomendasi perbaikan, apabila ada yang harus disempurnakan. 3. Apabila Laporan Keuangan belum terbentuk, maka Tim Kanwil DJPB akan memberi masukan rekomendasi mekanisme penyusunan Laporan Keungan sederhana. 4. Melakukan ujicoba penerapan sistem akuntansi sederhana pada desa/UMKM terpilih tersebut.
161 4. Tujuan Inovasi Dengan inovasi D e s a d a n U M K M B e r a k s i Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan bimbingan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Desa/UMKM, melalui bimbingan/ konsultasi penyusunan Laporan Keuangan sederhana sehingga Desa/UMKM dapat menyusun Laporan Keuangan. Dari laporan keuangan ini Desa/UMKM dapat mengetahui berapa asset yang dimilikinya, berapa kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, dapat menyusun Laporan Arus Kas. Bagi UMKM dapat mengetahui berapa pendapatan dan keuntungan yang diperolehnya. 5. Signifikansi (arti penting) Proses bimbingan dan koordinasi yang efektif harus dilakukan untuk mendorong terwujudnya Laporan Keuangan Desa/UMKM. Selama ini pemerintah Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran desa (APBDes) melalui Siskeudes, namun penyusunan Laporan Keuangan belum dilakasanakan / belum dimplementasikan. Melalui kegiatan bimbingan penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersusun Laporan Keuangan tingkat Desa/UMKM yang akuntabel. 6. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) 1. Desa dan UMKM Beraksi merupakan inovasi dari Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah, yang menyediakan bimbingan dan konsultasi kepada desa / UMKM untuk dapat menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel atas anggaran yang dikelola suatu Desa/UMKM. 2. Kegiatan ini dilaksanakan dengan datang langsung ke desa/UMKM dan berdiskusi serta menggali informasi langsung, untuk kemudian memberikan masukan / saran terkait proses penyusunan Laporan Keuangan sesuai sistem dan kaidah akuntansi. Inovasi ini dirasa efektif dalam upaya dalam membantu mengawal upaya penyusunan Laporan Keuangan Desa/UMKM yang berkualitas. 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi dapat diimplementasikan oleh desa/UMKM dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Desa/UMKM sederhana yang akuntabel sesuai kaidah sistem akuntansi yang ada 8. Sumber daya berkelanjutan Secara umum, inovasi ini dapat dijalankan dan dilanjutkan oleh siapapun selama ketersediaan data dan informasi pa da d es a/ UM KM ada s ehingga kedepannya siapapun yang bertugas di Bidang PAPK akan bisa melakukan penbinaan sistem akuntansi pada desa dan UMKM yang ada pada propinsi Jawa Tengah. Sesuai data pada dataindonesia.id jumlah desa di Jawa Tengah ada 8.567 desa/kelurahan. Jumlah UMKM ada 1,45 juta.
162 9. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa membantu mewujudkan Laporan Keuangan Desa/UMKM yang berkualitas mengingat Pemerintah Desa juga merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggunjawaban atas anggaran yang di kelolanya. Selanjutnya atas bimbingan yang dilakukan pada suatu desa terpilih ini, harapannya dapat diterapkan pada desa/UMKM lain di Jawa Tengah, sehingga harapan ke depannya nanti semua desa/UMKM dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan/kaidah akuntansi yang berlaku umum.
163 Cover sipami
164 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-65/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI SIPAMI (MITIGASI DAN MONITORING PAGU MINUS) PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi; c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu adanya efisiensi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah tentang Inovasi SIPAMI (Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954).
165 Memperhatikan : 1. 2. 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S1537/SJ/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI SIPAMI (MITIGASI DAN MONITORING PAGU MINUS) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SIPAMI (Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KEDUA : SOP Inovasi SIPAMI (Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk meminimalisir terjadinya pagu minus dengan cara memitigasi dan monitoring secara intensif pada aplikasi MONSAKTI. KETIGA : Uraian SOP Inovasi SIPAMI (Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
166 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus Lingkup Kanwil DJPB Jawa Tengah (Sipami) No.SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi : Revisi Ke : 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses pembuatan konten dan penggunaan konten pada inovasi Sipami untuk memberikan analisis proyeksi realisasi belanja pegawai sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan dengan basis data realisasi belanja pegawai hingga periode pembayaran gaji bulan Maret berkenaan serta monitoring pagu minus. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-pihak yang terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Co-Chief of Regional Economic c. Data Analytics Team d. Accounting and Reporting Team 5. Persyaratan dan Perlengkapan a. Aplikasi Monsakti b. Aplikasi OMSPAN c. Komputer/Laptop 6. Keluaran (output) Surat rekomendasi mitigasi pagu minus ke satker dan sosialisasi mitigasi pagu minus dengan satker 7. Jangka Waktu Penyelesaian 10 hari kerja setelah bulan berkenaan 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi kanwil DJPb khususnya bidang PAPK untuk memonitoring adanya indikasi dan potensi pagu minus pada aplikasi MonSAKTI serta memberikan mitigasi berupa rekomendasi lebih awal untuk revisi, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.
167 Matriks Hasil RASCI Uraian Kegiatan Inovasi Qresna Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Satuan Kerja Mengambil data realisasi belanja pegawai satker di aplikasi OMSPAN R Membuat proyeksi relasasi belanja pegawai sampai dengan Desember R Membandingkan data proyeksi dengan pagu belanja pegawai R Mensortir data proyeksi yang terindikasi pagu minus di bulan Desember R Membuat daftar proyeksi belanja pegawai terindikasi pagu minus R Melakukan approval terhadap daftar proyeksi belanja pegawai A Melakukan broadcast ke KPPN dan UAPPA-W R 9. Prosedur Kerja a. Data Analytic Team mengambil data realisasi belanja pegawai satker pada bulan Januari – Maret di aplikasi OMSPAN ; b. Data Analytic Team membuat proyeksi realisasi belanja pegawai dampai dengan bulan Desember; c. Data Analytic Team membandingkan data proyeksi dengan pagu belanja pegawai; d. Accounting and Reporting Team mensortir data proyeksi yang terindikasi akan mengalami pagu minus di bulan Desember; e. Data Analytic Team membuat daftar proyeksi belanja pegawai yang terindikasi pagu minus; f. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval daftar proyeksi belanja pegawai yang dibuat Data Analytic Team; g. Accounting and Reporting Team melakukan broadcast ke KPPN dan UAPPA-W yang berisi agar melakukan Langkah antisipasi pagu belanja pegawai minus di bulan Desember.
168 10. Bagan Alur (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Satuan Kerja Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Ambil data di OMSPAN Membuat proyeksi realisasi Membandin gkan proyeksi dengan pagu Sortir data proyeksi Membuat daftar proyeksi Approval Mula i Tidak Ya Broadcast ke KPPN dan UAPPA-W
169 Profil Inovasi SiMon PaMi No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi SiMon PaMi - Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat SiMon PaMi adalah inovasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkenaan dengan analisis dan proyeksi realisasi belanja pegawai sampai dengan Desember tahun berkenaan dengan basis data realisasi belanja pegawai sampai dengan periode pembayaran gaji bulan Maret tahun berkenaan. Dan monitoring pagu minus pada aplikasi MonSAKTI. a. tujuan inovasi Upaya untuk meminimalisir pagu minus dengan memitigasi dan monitoring instensif agar apabila ada indikasi dan potensi minus segera dilakukan revisi anggaran. b. signifikansi (arti penting) Hasil Mitigasi dan Monitoring Pagu Minus akan memberikan rekomendasi lebih awal dilakukan revisi agar tidak muncul pagu minus yang berdampak pada pelaporan keuangan untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang berkualitas. c. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) SiMon PaMi ini merupakan inisiatif asli Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Jateng. Dengan mengkombinasikan dari beberapa sumber data, antara lain data Aplikasi OM SPAN dan MONSAKTI. d. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi SiMon PaMi berpotensi bisa direplikasi ke Kanwil DJPb lainnya dengan pendekatan yang sama atau berbeda dalam memitigasi munculnya pagu minus untuk menjaga validitas data pada aplikasi MONSAKTI. e. sumber daya berkelanjutan Kemampuan Tim SDM di Bidang PAPK yang terus menerus support proses bisnisnya dan inovasinya. f. dampak Inovasi ini dampaknya mitigasi awal munculnya pagu minus untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu.
170 Cover Salam
171 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-64/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI SALAM (SCREENING DAN ANALISIS BELANJA MODAL) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi; c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu adanya efisiensi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Inovasi Salam (Screening dan Analisis Belanja Modal) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954). MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI SALAM (SCREENING DAN ANALISIS BELANJA
172 MODAL) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Salam (Screening dan Analisis Belanja Modal) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini. KEDUA : SOP Inovasi Salam (Screening dan Analisis Belanja Modal) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penggunaan akun belanja modal yang disebabkan oleh kesalahan alokasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan aset dengan nilai perolehan per unit di bawah nilai kapitalisasi. KETIGA : Uraian SOP Inovasi Salam (Screening dan Analisis Belanja Modal) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
173 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operasional Prosedur Screening dan Analisis Belanja Modal (SALAM) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Deskripsi Merupakan SOP yang membantu untuk mitigasi risiko munculnya jurnal tidak lazim pada pelaksanaan rekonsiliasi aplikasi MonSAKTI, yang berhubungan dengan analisis dan screening akun 532 dan 534 pada Laporan Keuangan Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jederal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Co-Chief of Regional Economic c. Accounting and Reporting Team d. Data Analytics Team e. UAPPA-W 5. Persyaratan dan Perlengkapan a. Aplikasi MonSAKTI b. Aplikasi OMSPAN c. Aplikasi MEBE d. Komputer/Laptop 6. Keluaran (output) Akun belanja modal pada Laporan Keuangan yang berkualitas. 7. Jangka Waktu Penyelesaian Sepanjang pelaksanaan pengadaan aset pada tahun anggaran berjalan. 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah dalam hal monitoring dan screening akun belanja 532 dan 534 dalam Laporan Keuangan. Proses SOP ini juga membantu Kanwil dalam memitigasi risiko munculnya jurnal tidak lazim pada pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan.
174 Matriks Hasil RASCI SALAM Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Government Finance Statistics Team Accounting and Reporting Team UAPPA-W Menyediakan data pagu satker per akun pada aplikasi OMSPAN R Melakukan filter pada pagu yang memiliki akun 532 dan 534 di masing-masing satker R Melakukan konfirmasi ke UAPPA-W terkait temuan kesalahan alokasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan aset satker yang bersangkutan R Memberikan surat rekomendasi revisi sebelum pelaksanaan /pencairan anggaran kepada UAPPA-W yang nantinya akan diteruskan ke satker A A R Melakukan monitoring setelah dikeluarkan surat rekomendasi revisi R 9. Prosedur Kerja a. Data Analytics Team menyediakan data pagu satker per akun yang dapat diakses pada aplikasi OMSPAN dan aplikasi MonSAKTI; b. Data Analytics Team melakukan filter pada data saker yang tersedia berdasarkan pagu dengan akun 532 dan 534; c. Accounting and Reporting Team melakukan konfirmasi ke UAPPA-W terkait temuan kesalahan alokasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan aset satker yang bersangkutan; d. Accounting and Reporting Team menerbitkan surat rekomendasi revisi kepada UAPPA-W atas temuan kesaahan alokasi anggaran sebelum pelaksanaan /pencairan anggaran; e. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval surat rekomendasi yang dibuat oleh Accounting and Reporting Team atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan; f. Chief Executive Officer of Regional Treasury melakukan approval surat rekomendasi atau mengembalikan ke Co-Chief of Regional Economic jika masih diperlukan perbaikan; g. Accounting and Reporting Team melakukan monitoring terhadap pelaksanaan surat rekomendasi revisi yang disampaikan kepada UAPPA-W.
175 10. Bagan Alir (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team UAPPA-W Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Mulai Approva l Menyiapka n data pagu satker per akun Melakukan filter berdasarkan akun 532 dan 534 Melakukan konfirmasi ke UAPPA-W Surat rekomendas i revisi Approva l Tidak Ya Monitoring surat rekomendasi Selesai Tidak Ya
176 Profil Inovasi SALAM No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi SALAM - Screning dan Analisis Belanja Modal 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat SALAM adalah inovasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkenaan dengan Analisis Dan Screening Akun 532 dan 534 dalam Laporan Keuangan, adalah kegiatan dalam rangka mitigasi risiko munculnya jurnal tidak lazim pada pelaksanaan rekonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI a. tujuan inovasi Upaya untuk meminimalisir kesalahan yang antara lain disebabkan karena kesalahan alokasi anggaran dan pelaksanaan pengadaan aset dengan nilai perolehan per unit di bawah nilai kapitalisasi dengan menggunakan akun belanja modal. b. signifikansi (arti penting) Hasil Analisis Dan Screening Akun 532 dan 534 yang ditemukan kesalahan alokasi anggaran, dapat dilakukan revisi sebelum pelaksanaan /pencairan anggaran yang akan berdampak pada pelaporan keuangan dengan muncul jurnal tidak lazim untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang berkualitas. c. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) SALAM ini merupakan inisiatif asli Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Jateng. Dengan mengkombinasikan dari beberapa sumber data, antara lain data Aplikasi MEBE, OM SPAN dan MONSAKTI. d. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi SALAM berpotensi bisa direplikasi ke Kanwil DJPb lainnya dengan pendekatan yang sama atau berbeda dalam memitigasi munculnya jurnal tidak lazim untuk menjaga validitas data pada aplikasi MONSAKTI. e. sumber daya berkelanjutan Kemampuan Tim SDM di Bidang PAPK yang terus menerus support proses bisnisnya dan inovasinya. f. dampak Inovasi ini dampaknya mitigasi awal muncul jurnal tidak lazim untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang berkualitas. Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu.
177 Cover lawang sewu
178 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-71/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAWANG SEWU (ONE ON ONE MEETING DENGAN UAPPA-W) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta sebagai pelaksanaan atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dipandang perlu menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan dan akuntabilitas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165; 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954). MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAWANG SEWU (ONE ON ONE MEETING DENGAN UAPPA-W) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Lawang Sewu (One on one meeting) dengan UAPPA-W pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.
179 KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Lawang Sewu (One on one meeting) dengan UAPPA-W pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai layanan konsultasi untuk memberikan trouble shooting bagi permasalahan yang dihadapi baik bagi KPPN, UAPPA-W maupun Satker dalam koordinasi UAPPA-W. KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berjalan. KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 6. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
180 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operasional Prosedur One on One Meeting dengan UAPPA-W (LAWANG SEWU) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 9. Deskripsi Merupakan SOP yang memberikan layanan konsultasi untuk memberikan trouble shooting bagi permasalahan yang dihadapi baik bagi KPPN, UAPPA-W maupun Satker dalam koordinasi UAPPA-W. Dengan memanfaatkan layanan Lawang Sewu, stakeholder akan menemukan banyak “pintu” penyelesaian atas permasalahan terkait modul pelaporan SAKTI. Layanan ini diharapkan mampu menjadi mitra UAPPA-W/Satker dan KPPN dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas. 10. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 11. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 12. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Co-Chief of Regional Economic c. Accounting and Reporting Team d. Government Finance Statistics Team e. Data Analytics Team f. Satuan Kerja 13. Persyaratan dan Perlengkapan a. Laptop/komputer b. Meeting conference apps 14. Keluaran (output) Solusi permasalahan terkait modul pelaporan SAKTI. 15. Jangka Waktu Penyelesaian Sepanjang tahun. 16. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi KPPN, UAPPA-W, maupun Satker dalam koordinasi UAPPA-W dalam penyelesaian atas permasalahan terkait modul pelaporan SAKTI dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.
181 Matriks Hasil RASCI Lawang Sewu Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team Satuan Kerja Menerima permasalahan terkait modul pelaporan SAKTI dari KPPN/UAPPA-W/Satker. R Menganalisa rincian permasalahan yang diterima oleh Kanwil untuk ditemukan solusi permasalahan tersebut. R C/S Melakukan approval Nota Dinas (ND) dalam rangka melaksanakan one on one meeting dengan KPPN/UAPPA-W/Satker yang bersangkutan. A A R Melaksanakan one on one meeting dengan KPPN/UAPPA-W/Satker yang bersangkutan. R C/S C/S Melakukan approval atas laporan hasil one on one meeting. A A R 11. Prosedur Kerja a. Accounting and Reporting Team menerima rincian permasalahan dari KPPN/UAPPA-W/Satker terkait modul pelaporan SAKTI. b. Accounting and Reporting Team dibantu dengan Data Analytics Team melakukan analisa terhadap rincian permasalahan yang diterima oleh Kanwil untuk selanjutnya dicari solusi terkait permasalahan tersebut. c. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval Nota Dinas (ND) pelaksanaan one on one meeting dengan KPPN/UAPPA-W/Satker yang dibuat oleh Accounting and Reporting Team atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan. d. Chief Executive Officer of Regional Treasury melakukan approval Nota Dinas (ND) pelaksanaan one on one meeting dengan KPPN/UAPPA-W/Satker atau mengembalikan ke Co-Chief of Regional Economic jika masih diperlukan perbaikan. e. Melaksanakan one on one meeting dengan KPPN/UAPPA-W/Satker menggunakan meeting conference app. f. Accounting and Reporting Team membuat laporan hasil one on one meeting. g. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval terhadap laporan hasil one on one meeting yang dibuat oleh Accounting and Reporting Team atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan. h. Chief Executive Officer of Regional Treasury melakukan approval laporan hasil one on one meeting atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan.
182 12. Bagan Alir (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team Satuan Kerja Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Mulai Masalah Menerima permasalahan terkait modul pelaporan SAKTI Menganalisa masalah dan mencari solusinya Membuat Nota Dinas Approval Approval Ya Tidak Tidak Meeting Membuat laporan Approval Approval Ya Tidak Laporan Selesai Menerima laporan
183 Profil Inovasi Lawang Sewu No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi LAWANG SEWU - One on One Meeting dengan UAPPAW lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat “Lawang Sewu” merupakan icon wisata di Semarang yang sesuai namanya tempat wisata ini memiliki keunikan karena memiliki banyak lawang. Lawang berasal dari bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia Pintu. Sehingga Lawang Sewu artinya dalam bahasa Indonesia adalah seribu pintu. Mengambil makna folosofi yang terinspirasi dari icon tempat wisata ini maka inovasi layanan yang diinisiasi oleh Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah ini dinamai dengan Lawang Sewu. Inovasi Lawang sewu merupakan layanan konsultasi untuk memberikan trouble shooting bagi permasalahan yang dihadapi baik bagi KPPN, UAPPA W maupun Satker dalam koordinasi UAPPA W. Sehingga dengan memanfaatkan layanan Lawang Sewu stakeholder akan menemukan banyak “pintu” penyelesaian atas permasalahan terkait modul pelaporan SAKTI. Layanan ini diharapkan mampu menjadi mitra UAPPA W/Satker dan KPPN dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas a. tujuan inovasi Memberikan pemecahan masalah atas permasalahan yang dihadapi stakeholder terkait modul pelaporan SAKTI serta sebagai media coaching clinic akuntansi dengan metode One on One meeting sehingga lebih intens dan efektif b. signifikansi (arti penting) Edukasi dengan coaching clinic akuntansi ini diharapkan menjadi mitra UAPPA-W dan satker konsolidasiannya mewujudkan data yang valid dan akuntabel untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang berkualitas c. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Lawang Sewu ini merupakan inisiatif asli Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Jateng. Dengan mengkombinasikan dari beberapa sumber data, antara lain data OM SPAN dan Aplikasi MONSAKTI. d. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi Lawang Sewu berpotensi bisa direplikasi ke Kanwil DJPb/KPPN dan UAPPA W, sebagai coaching clinic akuntansi dalam menjaga validitas data SAKTI. e. sumber daya berkelanjutan Inovasi ini dilaksanakan oleh teamwork yang terdiri dari para pejabat dan pegawai bidang PAPK, didukung oleh Jafung APN serta praktisi dari bagian Umum pelaksanaannya dan tidak memerlukan sumberdaya berupa anggaran yang cukup besar. SDM yang terlibat dalam inovasi ini secara periodik diberikan update kompetensi melalui Gugus Kendali Mutu, FGD dan
184 diklat-diklat terkait dengan SAKTI dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan proses bisnis inovasi Lawang sewu telah didukung dengan Standar Prosedur Operasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan inovasi Lawang Sewu secara periodik dilakukan evaluasi sebagai dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan. Hal ini merupakan langkah assurance untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini. f. dampak Dengan implementasi inovasi Lawang Sewu, saat ini dapat diukur dari kualitas data MonSAKTI satker lingkup Jawa Tengah yang menjadi katalisator kualitas data LK K/L. Data sebagaimana terlampir Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu DAFTAR TODOLIST KELOMPOK MODUL PELAPORAN No Jenis Jumlah Modul 1 Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan 1,054 PER 2 Aset Belum Didetilkan 1 MAT 3 TK Aset Belum TM 2,855 MAT 4 RK Aset Belum RM 1 MAT 5 RK Persediaan ke Aset Belum RM 6 MAT 6 Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB 1,827 MAT 7 Belum Tutup Periode GLP 3,373 GLP 8 Aset Belum Validasi Approve 115 MAT 9 Persediaan Belum Approve 214 PER DAFTAR KELOMPOK MODUL PELAPORAN No Jenis Jumlah Satuan 1 Saldo Akun Tidak Normal 26 Baris 2 Aset Belum Register 3 Satker 3 Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 7 Satker 4 Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 2 Satker 5 Pagu Minus (Basis SP2D) 0 Satker Data MONSAKTI per tanggal : 10-02-2023 09:06
185 Cover qresna
186 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-63/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI QRESNA (QUESTION & ANSWER REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi; c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu adanya efisiensi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Qresna (Question & Answer Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954).
187 Memperhatikan : 1. 2. 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S1537/SJ/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI QRESNA (QUESTION & ANSWER REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Qresna (Question & Answer Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KEDUA : SOP Inovasi Qresna (Question & Answer Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk memberikan panduan kepada satuan kerja dalam hal penyelesaian permasalahan terkait rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KETIGA : Uraian SOP Inovasi Qresna (Question & Answer Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 6. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
188 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Question & Answer Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah (Qresna) No.SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi : Revisi Ke : 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses pembuatan konten dan penggunaan konten pada inovasi Qresna untuk memberikan panduan penyelesaiaan Todolist, Rekonsilasi, Daftar Rincian di Monsakti dan Permasalahan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah; 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-pihak yang terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Co-Chief of Regional Economic c. Data Analytics Team d. Accounting and Reporting Team e. Government Finance Statistics Team f. Satuan Kerja/Stakeholder 5. Persyaratan dan Perlengkapan a. Aplikasi Monsakti b. Situs sites google “Qresna” c. Laporan konsultasi satuan kerja dari CSO Kanwil 6. Keluaran (output) Konten (artikel/video tutorial) yang berisi solusi permasalahan satker terkait todolist, rekonsiliasi dan Daftar Rincian di aplikasi Monsakti serta terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Jangka Waktu Penyelesaian 10 hari kerja setelah bulan berkenaan 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi kanwil DJPb khususnya bidang PAPK untuk mendokumentasikan permasalahan satuan kerja dan solusinya terkait Todolist, Rekonsiliasi dan Daftar Rincian di aplikasi Monsakti serta terkait Laporan Keuangan di wilayah kerjanya untuk selanjutnya dapat digunakan satker sebagai referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami satker.
189 Matriks Hasil RASCI Uraian Kegiatan Inovasi Qresna Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Satuan Kerja Monitoring Aplikasi Monsakti pada menu Todolist,Rekonsiliasi dan Daftar rincian untuk mendata permasalahan yang ada pada satker C R C C Mereview apakah permasalahan yang ditemukan di Monsakti sudah pernah dibuatkan konten di Qresna atau belum R Membuat konten tentang penyelesaian masalah yang ditemukan saat melakukan monitoring di Aplikasi Monsakti A C R C Membuat Laporan Konsultasi satker dan solusi yang diberikan terkait Laporan Keuangan R C C Mereview apakah permasalahan di laporan Konsultasi satker sudah pernah dibuatkan konten nya atau belum C R C Membuat Konten terkait Permasalahan di Laporan Konsultasi satker C R C Membuat ND konten di Nadine A A R Melakukan update Konten di sites.google.com/view/qresna A A R I Melakukan broadcast ke satker tentang konten di qresna R 9. Prosedur Kerja a. Data Analytic Team melakukan monitoring aplikasi Monsakti pada menu Todolist,Rekonsiliasi dan Daftar Rincian; b. Data Analytic Team mereview apakah permasalahan yang ditemukan di Monsakti sudah pernah dibuatkan konten di Qresna atau belum; c. Accounting and Reporting Team membuat konten tentang penyelesaian masalah yang ditemukan sesuai hasil review Data Analytic Team; d. Data Analytic Team membuat Laporan Konsultasi satker dan solusi yang diberikan terkait Laporan Keuangan; e. Accounting and Reporting Team mereview apakah permasalahan di Laporan Konsultasi Satker sudah pernah dibuatkan konten nya di Qresna atau belum; f. Accounting and Reporting Team membuat Konten terkait Permasalahan di Laporan Konsultasi satker sesuai review Accounting and Reporting Team; g. Government Finance Statistic Team membuat ND konten di Nadine; h. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval ND yang dibuat Accounting and Reporting Team atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan; i. Chief Executive Officer of Regional Treasury melakukan approval ND atau mengembalikan ke Co-Chief of Regional Economic jika masih diperlukan perbaikan; j. Accounting and Reporting Team meng-Upload konten yang sudah dilakukan approval oleh Chief Executive Officer of Regional Treasury ke Inovasi Qresna (http://sites.google.com/view/qresna); k. Government Finance Statistic Team melakuan broadcast konten Qresna ke satuan kerja lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Jateng.
190 10. Bagan Alur (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Satuan Kerja Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Monitoring aplikasi Monsakti Review Membuat konten Laporan Konsultasi satker Review Membuat konten Membuat ND Approval Approval permasalaha n Ya Mula i Tidak Tidak Upload Konten Broadcast Selesai Qresna Konten
191 Profil Inovasi QRESNA No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi QRESNA - Question & Answer Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat “QRESNA” adalah inovasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditujukan sebagai panduan satker untuk penyelesaian To Do List pada Aplikasi MONSAKTI. Panduan tersebut dituangkan dalam bentuk online pada alamat : https://sites.google.com/view/qresna/home a. tujuan inovasi Upaya memberikan panduan praktis yang sering menjadi kendala bagi satuan kerja dalam lingkup UAPPA-W dan sekaligus lingkup KPPN pada Kanwil DJPb Prov. Jateng pada Aplikasi MONSAKTI sehingga UAPPA W atau satker memiliki kemandirian dalam menyelesaikan permasalahannya dengan memanfaatkan panduan pada QRESNA ini b. signifikansi (arti penting) Panduan tersebut ini diharapkan membantu UAPPA-W dan satker lingkupnya untuk melakukan perbaikan validitas secara mandiri atas permasalahan aplikasi SAKTI modul pelaporan sehingga akan terwujud Laporan Keuangan yang berkualitas. c. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Inovasi QRESNA merupakan inisiatif asli Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Jateng. Dengan mendokumentasikan seluruh permasalahan dan solusi lengkap dengan detil langkah-langkah penyelesaian permasalahan pelaporan keuangan melalui SAKTI dengan memanfaatkan berbagai sumber data, antara lain data OM SPAN dan Aplikasi MONSAKTI. d. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi QRESNA berpotensi bisa direplikasi ke Kanwil DJPb lainnya dengan pendekatan yang sama atau berbeda dalam memberikan paduan untuk meyelesaiakan To Do List untuk menjaga validitas data pada aplikasi MONSAKTI. e. sumber daya berkelanjutan Inovasi ini dilaksanakan oleh teamwork yang terdiri dari para pejabat dan pegawai bidang PAPK, didukung oleh Jafung APN serta praktisi dari bagian Umum pelaksanaannya dan tidak memerlukan sumberdaya berupa anggaran yang cukup besar. SDM yang terlibat dalam inovasi ini secara periodik diberikan update kompetensi melalui Gugus Kendali Mutu, FGD dan diklat-diklat terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan proses bisnis QRESNA sewu telah didukung dengan Standar Prosedur Operasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan inovasi QRESNA secara periodik dilakukan evaluasi sebagai dasar
192 untuk pengembangan dan penyempurnaan. Hal ini merupakan langkah assurance untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini. f. dampak Dengan implementasi inovasi QRESNA, saat ini dapat diukur keterlibatan satker dalam menggunakan inovasi tersebut dengan pengukuran kunjungan dan pemanfaatan menu-menunya, diharapkan dapat membantu dalam rangka menjaga kualitas data yang tercermin pada MonSAKTI satker lingkup Jawa Tengah yang menjadi katalisator kualitas data LK K/L. Dashboard Inovasi QRESNA sebagaimana terlampir. Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu
193 Cover Pedati
194 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-67/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEDATI (PEMANTAUAN DATA MONSAKTI) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi; c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu adanya efisiensi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah tentang Inovasi PEDATI (Pemantauan Data Monsakti) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas
195 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954). Memperhatikan : 1. 2. 4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S1537/SJ/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI PEDATI (PEMANTAUAN DATA MONSAKTI) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi PEDATI (Pemantauan Data Monsakti) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KEDUA : SOP Inovasi PEDATI (Pemantauan Data Monsakti) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk melakukan pemantauan secara intensif data-data melalui Aplikasi Monsakti dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan baik LK-KL atau LK-BLU. KETIGA : Uraian SOP Inovasi PEDATI (Pemantauan Data Monsakti) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 8. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 9. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
196 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Pemantauan Data Monsakti Lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah (PEDATI) No.SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke: 1. Diskripsi Merupakan SOP yang ditujukan untuk melakukan pemantauan secara intensif data-data melalui Aplikasi Monsakti untuk meningkatkan kualitas LK baik LK BUN maupun LK K/L. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 /PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/ PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-pihak yang terlibat a. Co-Chief of Regional Economic b. Data Analytics Team c. Accounting and Reporting Team d. Government Finance Statistics Team 5. Persyaratan dan Perlengkapan a. Aplikasi Monsakti b. Laptop/komputer c. Aplikasi WhatsApp Messenger dan/atau Email 6. Keluaran (output) Daftar rincian permasalahan dan solusinya yang tercantum di aplikasi Monsakti. 7. Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah bulan berkenaan. 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi kanwil DJPb khususnya bidang PAPK untuk mendokumentasikan permasalahan satuan kerja dan solusinya terkait data-data untuk kebutuhan laporan keuangan baik LK BUN maupun LK KL. Selain itu dapat bermanfaat juga untuk kebutuhan Rekonsiliasi dan Daftar Rincian di aplikasi Monsakti serta terkait Laporan Keuangan di wilayah kerjanya untuk selanjutnya dapat digunakan satker sebagai referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami satker.
197 Matriks Hasil RASCI Uraian Kegiatan Inovasi PEDATI Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Satuan Kerja Monitoring di aplikasi Monsakti. R C Mencatat permasalahan dan pending meters di aplikasi Monsakti. R Menganalisa permasalahan yang ada dan membuat solusinya di aplikasi Monsakti. R C Membuat daftar rincian dan melakukan review atas permasalahan dan solusinya di aplikasi Monsakti. R C Melakukan approval terhadap permasalahan yang timbul apakah solusi tersebut layak atau tidak untuk diterapkan. A Melakukan broadcast ke KPPN dan UAPPA-W dalam rangka tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi. C R C Melakukan pemantauan terhadap KPPN dan UAPPA-W sudah sampai mana proses tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi tersebut. R 9. Prosedur Kerja a. Data Analytic Team melakukan monitoring di aplikasi Monsakti; b. Data Analytic Team mencatat permasalahan dan pending meters di aplikasi Monsakti; c. Data Analytic Team menganalisa permasalahan yang ada dan membuat solusinya di aplikasi Monsakti; d. Data Analytic Team membuat daftar rincian permasalahan dan solusinya terkait permasalahan tersebut di aplikasi Monsakti sekaligus dilakukan review oleh Accounting and Reporting Team; e. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval terhadap solusi atas permasalahan yang timbul yang telah di review oleh Accounting and Reporting Team atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan; f. Accounting and Reporting Team melakukan broadcast ke KPPN dan UAPPA-W atas solusi yang sudah dilakukan approval oleh Co-Chief of Regional Treasury; g. Accounting and Reporting Team memantau proses tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi di KPPN dan UAPPA-W.
198 10. Bagan Alur (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Data Analytics Team Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Satuan Kerja Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Monitoring aplikasi Monsakti Mencatat permasalahan & pending meters Menganalisa permasalahan & membuat solusi Review Approval Mula i Tidak Broadcast Monitoring proses Selesai WA/Email Membuat daftar rincian permasalaha n & solusi Ya
199 Profil Inovasi PEDATI No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi PEDATI - Pemantauan Data MonSAKTI 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, KanwilDJPb Prov Jateng, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat PEDATI adalah inovasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditujukan untuk melakukan pemantauan secara intensif data-data melalui Aplikasi MonSAKTI untuk meningkatkan kualitas LK baik LK BUN maupun LK K/L. a. Tujuan inovasi Upaya dalam rangka monitoring berkala dan intensif atas temuan data yang tidak valid maupun pending matters yang ditemukan pada saat proses rekonsiliasi dan monitoring pada Aplikasi MONSAKTI selanjutnya dikoordinasikan secara langsung dengan UAPPA-W dan KPPN terkait lengkap dengan rekomendasi tindaklanjut perbaikan data pada satuan kerja dalam lingkup koordinasi UAPPAW dan KPPN lingkup KanwilDJPb Prov. Jateng. b. signifikansi (arti penting) Upaya monitoring intensif dan berkala ini diharapkan mampu membantu UAPPA-W dan satker untuk mewujudkan validitas data secara purna untuk mendapatkan Laporan Keuangan yang berkualitas. c. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) PEDATI ini merupakan inisiatif asli Tim Bidang PAPK Kanwil DJPb Jateng. Dengan mengkombinasikan dari beberapa sumber data, antara lain data OM SPAN dan Aplikasi MonSAKTI. d. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi PEDATI berpotensi bisa direplikasi ke KanwilDJPb lainnya maupun KPPN dengan pendekatan yang sama atau dengan pengembangan-pengembangan tertentu dalam mereplikasi inovasi ini untuk menjaga validitas data pada aplikasi MonSAKTI. e. Sumberdaya berkelanjutan Kemampuan Tim SDM di Bidang PAPK yang terus menerus support proses bisnis dan inovasinya. f. dampak Dengan implementasi inovasi PEDATI ini terjadi peningkatan validitas data yang signifikan dibanding tahun sebelum implementasi inovasi ini, yaitu antara lain: - pada LK unaudited ini sudah tidak ada lagi pagu minus, tidak terdapat asset yang belum deregister, tidak terdapat saldo akun tidak normal pada satker aktif, tidak terdapat utang yang belum diterima tagihannya, tidak terdapat kas BLU dan Kas Hibah yang belum disahkan, tidak terdapat selisih TK-TM, ketidaksesuaian penggunaan kode akun dengan kode barang sudah terselesaikan. Data pendukung berupa screenshoot monitoring pada aplikasi MonSAKTI terlampir.. Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu.
200 Data diambil per tanggal : 23.02.2023 Data diambil per tanggal : 23.02.2023 Data diambil per tanggal : 23.02.2023, dikecualikan dari KPP dan KPBC, data yang tersisa adalah satker inaktif (eselon 1).