KP3IP

KERANGKA PRAKTIK PROFESIONAL PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, Peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar pengawasan intern sesuai
Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Internal (KP3IP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsis Pengawasan
Intern..

Indikator Keberhasilan

Setelah pembelajaran, peserta diharapkan mampu:

1. Menyebutkan tujuan dan struktur KP3IP.
2. Menjelaskan (1) Fungsi KP3IP, (2) Misi, (3) Definisi Pengawasan Intern, (4) Prinsip-prinsip dasar serta

(4) Tugas dan Fungsi Pengawasan Intern.
3. Memberi contoh penerapan prinsip-prinsip dasar Pengawasan Intern dalam penugasan assurans dan

konsultasi.

Tujuan KP3IP

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) adalah organisasi profesi yang beranggotakan
perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan
keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

AAIPI menetapkan Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) yang merupakan
kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern
yang diterbitkan oleh AAIPI.

KP3IP bertujuan untuk:

1. memberikan kesamaan pemahaman bagi anggota AAIPI mengenai praktik profesional
pengawasan intern; dan

2. memandu AAIPI dalam merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan acuan praktik
profesional pengawasan intern.

KP3IP dibangun dan dikembangkan dalam rangka mencapai misi pengawasan intern hal ini berarti KP3IP
merupakan satu kesatuan acuan bagi AAIPI dan anggota AAIPI dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
pengawasan intern.

Struktur KP3IP

KP3I yang terdiri dari:

1. Acuan Dasar yaitu pokok-pokok pemikiran dan norma yang menjadi landasan praktik
pengawasan intern bagi anggota AAIPI.

2. Acuan Teknis adalah pedoman pelaksanaan atas setiap elemen Acuan Dasar dan pedoman
teknis dalam menjalankan kegiatan pengawasan intern.

Acuan Dasar terdiri dari:
1. Definisi Pengawasan Intern.
2. Prinsip-Prinsip Dasar Pengawasan Intern.
3. Standar Pengawasan Intern.
4. Kode Etik.

Acuan Teknis terdiri dari:
1. Panduan Pelaksanaan; dan
2. Panduan Teknis.

Sifat keanggotaan AAIPI yang mencakup individu dengan berbagai latar belakang pendidikan dan
beranggotakan unit kerja APIP di seluruh Indonesia dengan berbagai tingkat kapabilitas APIP, berisiko
menghadapi kesalahan persepsi atau perbedaan pemahaman yang dapat mengarah pada perbedaan dalam
praktik di lapangan. Dengan adanya kerangka yang bersifat konseptual, maka perbedaan pemahaman
tersebut dapat diminimalisir, sehingga prinsip dasar, definisi, standar, kode etik serta penjabarannya dapat
dilaksanakan secara lebih efektif.
KP3IP digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

*Diadopsi dari IPPF-IIA dengan modifikasi berdasarkan kebutuhan AAIPI

Misi

Misi pengawasan intern adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkupnya, dengan:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi;

2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Definisi

Definisi pengawasan intern menyatakan tujuan dasar, sifat, dan ruang lingkup pengawasan intern.

AAIPI mendefinisikan pengawasan intern mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu
"seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan Iain terhadap
penyelenggaraan tugas danfungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentinganpimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik."

Definisi tersebut juga mengakomodasi definisi audit intern menurut The Institute of lntemal Auditors (IIA),
yaitu "aktivitas asurans dan konsultansi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi
nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intemal membantu organisasi mencapai tujuannya
melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses
manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola."

Prinsip Dasar

Prinsip Dasar secara keseluruhan mengartikulasikan efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern.
Penerapan Prinsip Dasar secara efektif akan mengarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
intern yang efektif. Sebaliknya tidak berjalannya Prinsip Dasar menunjukkan tugas dan fungsi pengawasan
intern tidak berjalan secara efektif.

Prinsip Dasar pengawasan intern meliputi:

1. menjaga dan mengedepankan integritas;
2. meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama,

dan hati-hati;
3. bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
4. bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
5. mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
6. berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
7. berkomunikasi secara efektif;
8. memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
9. berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan
10. mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pengawasan intern.

No. Prinsip Dasar Contoh Penerapan
1 menjaga dan • Menyusun whistle blowing systems.
• Membentuk komite etik untuk menangani permasalahan etik.
mengedepankan
integritas • Menugaskan dan memerankan APIP sesuai kompetensi.
2 meningkatkan • Melaksanakan peningkatan kompetensi APIP secara berkelanjutan.
kompetensi dan • Melaksanakan penilaian kompetensi APIP secara berkelanjutan.
menggunakan
kemahiran • Tidak menugaskan APIP pada tugas yang mengandung konflik
profesionalnya dengan kepentingan.
cermat, seksama, dan
hati-hati • Bersikap obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
3 bersifat obyektif dan
independen dari • Mengembangkan rencana strategis dan kebijakan Pengawasan Intern
gangguan dan tekanan yang bersesuaian dengan rencana strategis instansi.
entitas atau
kepentingan • Merancang penugasan pengawasan intern dengan
4 bekerja sesuai dengan mempertimbangkan tujuan dan risiko organisasi.
strategi, tujuan dan
risiko organisasi

5 mempunyai kedudukan • Menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

kelembagaan yang tanggung jawab APIP.

tepat dan mempunyai • Menjaga keseimpangan jumlah dengan beban kerja.

sumber daya yang

cukup

6 berkualitas dan • Mempedomani standar dalam pelaksanaan penugasan.

melakukan perbaikan • Mensupervisi penugasan.

secara berkelanjutan

7 berkomunikasi secara • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan berkomunikasi secara

efektif efektif.

• Mengkomunikasi hasil penugasan secara efektif

8 memberikan keyakinan • Menyusun rencana penugasannya dengan mempertimbangkan risiko-

yang memadai berbasis risiko strategis organisasi.

pada risiko • Melakukan alokasi sumberdaya mempertimbangkan status risiko

klien.

9 berwawasan, proaktif • Memberikan peringatan dini kepada manajemen atas kemungkinan

dan fokus pada masa terjadinya kerugian yang besar.

depan • Membantu pimpinan organisasi dalam memberikan arahan strategis.

10 mempromosikan • Memanfaatkan kemajuan teknologi guna peningkatan efektivitas dan

perbaikan/inovasi efisiensi penugasan.

operasional dan • Memberi rekomendasi perbaikan operasional organisasi.

organisasional

Tugas dan Fungsi

Pengawasan intern dilaksanakan dalam bentuk kegiatan asurans/penjaminan (assurance activities) dan

konsultansi (consulting activities). Kegiatan asurans dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, dan

pemantauan. Adapun kegiatan konsultansi dilaksanakan antara Iain dalam bentuk asistensi, fasilitasi,
pelatihan, dan bimbingan teknis.

Pengawasan intern dalam bentuk kegiatan asurans dan kegiatan konsultansi harus dapat memberikan nilai
tambah dan memperbaiki kualitas operasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangan dan ruang lingkupnya.

Ringkasan

1. Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) yang merupakan kerangka kerja
yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang
diterbitkan oleh AAIPI.

2. KP3IP bertujuan untuk:
a. memberikan kesamaan pemahaman bagi anggota AAIPI mengenai praktik profesional
pengawasan intern; dan
b. memandu AAIPI dalam merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan acuan praktik
profesional pengawasan intern.

3. KP3IP dibangun dan dikembangkan dalam rangka mencapai misi pengawasan intern.
4. KP3IP yang terdiri dari:

a. Acuan Dasar: Definisi, Prinsip-prinsip Dasar, Kode Etik dan Standar Pengawasan Intern.
b. Acuan Teknis: Panduan pelaksanaan dan panduan teknis.
5. Misi pengawasan intern adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
6. Definisi pengawasan intern adalah:
a. seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan Iain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
b. dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien
c. untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
7. Prinsip Dasar pengawasan intern meliputi:
1) menjaga dan mengedepankan integritas;
2) meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat,

seksama, dan hati-hati;
3) bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
4) bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
5) mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
6) berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
7) berkomunikasi secara efektif;
8) memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
9) berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, dan
10) mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

8. Pengawasan intern dilaksanakan dalam bentuk kegiatan asurans/penjaminan dan konsultansi.