E-book Pedoman Penyusunan LPJ

PANDUAN PENYUSUNAN LPJ

E-BOOK
PANDUAN
PENYUSUNAN LPJ

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA SEMARANG

Oleh :
Zakia Nurul Hanifa

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan
sehingga saya bisa menyelesaikan E-book yang berjudul “Panduan
Penyusunan LPJ” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini
tidak lain adalah untuk membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu di
dalam melakukan penyusunan LPJ berikut kelengkapannya sehingga akan
terciptanya tertib administrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai
dasar hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tata
cara pertanggungjawaban anggaran, dan tata cara perhitungan pajak yang
dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Saya sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil
kerja keras saya sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam
membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini. Maka dari itu, kami
mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum
maupun ketika menulis buku panduan ini.

Saya juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa
dikatakan sempurna. Maka dari itu, saya meminta dukungan dan masukan
dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam
menulis sebuah buku.



Semarang, 31 Mei 2022





Penulis

ii

DAFTAR ISI

JUDUL .................................................................................. i
KATA PENGANTAR ................................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................ 1
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN ANGGARAN ......................... 6
BAB III PERPAJAKAN .......................................... 17
BAB IV PENUTUP .................................................... 25

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional;
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah;
8.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan
Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Semarang;
11.Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2021;
12.Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1

2. KETENTUAN UMUM

Sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawabnya, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian
LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi :

1) Pertanggungjawaban Penggunaan UP

a. Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan LPJ
penggunaan UP.
b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU
dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a. Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yang
dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau
telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA
melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
c. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum
ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.
Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.
Meneliti keabsahan bukti belanja.

2

3) Pertanggungjawaban Administratif

a. Penyusunan LPJ

Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LPJ
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara
memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran
secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri: BKU; Laporan
Penutupan Kas; LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Penyampaian LPJ Administratif

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

√ Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
√ Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait
√ Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja
dan pengeluaran kas apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD
menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.
√ Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK
SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara
secara administratif kepada Pengguna Anggaran.
√ Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

3

4) Pertanggungjawaban Fungsional

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban
fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi :

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran
pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.
Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPA
melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-
bukti belanja yang lengkap dan sah.
LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai
dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai
digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melalui
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan sah.
PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

4

3) LPJ

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara
Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri :
~ SPJ Administratif (SIPD)
~ BKU satu bulan (SIPD)
~ LPJ per belanja (SIPD)
~ TBP per belanja (SIPD)
~ Kelengkapan administrasi per belanja;
~ Laporan mutasi rekening per akhir bulan;
~ Laporan penutupan kas;
~ DTH
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum
ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

5

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN ANGGARAN

1. BELANJA PEGAWAI

1.1. Belanja Gaji ASN

Bukti dukung pertanggungjawaban gaji PNS yaitu:
a. SP2D;
b. Daftar penerima honor bertandatangan lengkap;
c. Bukti Pembayaran PPh 21;
d. Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan

1.2. Belanja Gaji Non-ASN

Bukti dukung pertanggungjawaban gaji non ASN yaitu:
a. SP2D
b. Daftar penerima honor bertandatangan lengkap;
c. Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan

2. BELANJA BARANG DAN JASA

2.1. Belanja Honorarium
2.1.1. Honorarium Nara Sumber

Bukti dukung pertanggungjawaban honor nara sumber yaitu:

a. Surat permohonan sebagai narasumber dan/atau Undangan;
b. Biodata narasumber;
c. Daftar hadir lengkap dengan keterangan hari, tanggal, waktu kegiatan;
d. Bukti CMS/transfer dan/atau Daftar penerima honor bertandatangan lengkap;
e. Bukti potong kewajiban perpajakan PPh 21;
f. Fotocopy materi
g. Foto kegiatan

6

Nara sumber dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau
masyarakat; atau dalam SKPD penyelenggara selama peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggra
dan/atau masyarakat
Jika nara sumber berasal dari SKPD penyelenggara maka honor yang
diberikan sebesar 50% dari honorarium narasumber
Nara sumber untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota, selain
mendapatkan honor sebagai narasmber, berhak juga memperoleh biaya
perjalanan dinas.
SHS honor nara sumber di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

SHS honor nara sumber dari luar Pemerintah Kota Semarang

7

SHS honor nara sumber lain

2.1.2. Honorarium Moderator

Moderator dapat berasal dari luar atau dari dalam SKPD
penyelenggara selama sasaran utama kegiatan berasal dari luar
SKPD penyelenggra dan/atau masyarakat
Bukti dukung pertanggungjawaban honor moderator yaitu :

a. Surat permohonan sebagai moderator dan/atau undangan
b. Biodata moderator;
c. Daftar hadir lengkap dengan keterangan hari, tanggal, waktu kegiatan;
d. Bukti CMS/transfer dan/atau Daftar penerima honor bertandatangan lengkap;
e. Bukti potong kewajiban perpajakan PPh 21
f. Fotocopy materi
g. Foto kegiatan

2.1.3. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

Bukti dukung pertanggungjawaban honor panitia/tim pelaksana
kegiatan yaitu:

a. SK;
b. Daftar hadir lengkap dengan keterangan hari, tanggal, waktu kegiatan;
c. Bukti CMS/transfer;
d. Daftar penerima honor bertandatangan lengkap;
e. Bukti potong kewajiban perpajakan PPh 21;
f. Laporan akhir kegiatan

8

Honorarium panitia dapat diberikan kepada panitia kegiatan Seminar,
Rapat kerja, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Sarasehan,
Simposium, Lokakrya, FGD, dan kegiatan sejenis selama sasaran
utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggra dan/atau
masyarakat
Untuk jumlah peserta 40 orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat
diberikan honorarium maksimal 10 % dari jumlah peserta. Sedangkan
apabila peserta kurang dari 40 maka maksimal jumlah panitia yang
diberikan honor adalah 4 orang
Penandatanganan SK Tim Pelaksana Kegiatan hanya ditandatangani
oleh Sekretaris Daerah untuk tim pelaksana kegiatan yang anggotanya
melibatkan antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang atau
Walikota untuk tim pelaksana kegiatan yang anggotanya melibatkan
personil dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tim Pelaksana kegiatan maksimal jumlahnya 10 (sepuluh) orang,
yaitu sebagai berikut:

Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak jumlahnya 10 (sepuluh) orang,
dengan rincian yaitu Pejabat Eselon II maksimal 2 (dua) orang;
Pejabat Eselon III maksimal 3 (tiga) orang; Pejabat Eselon IV,
Pelaksana, dan Pejabat Fungsional maksimal 5 (lima) orang;
Pembatasan di atas hanya berlaku bagi personil yang berasal dari ASN
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium

Mempunyai keluaran yang jelas dan terukur;
Bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di
luar pemerintah kota Semarang atau antar SKPD;
Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
Merupakan tugas tambahan atau perangkapan tugas fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

9

Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Derah dapat menetapkan
Sekretariat Tim Pelaksana dengan diatur jumlahnya sebagai berikut:

Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh kepala daerah
Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Sekretaris Derah
Untuk Sekretariat Tim TAPD dibatasi paling banyak 7 (tujuh) orang
untuk anggota kesekretariatan

2.2. Belanja Uang Saku

Bukti dukung pertanggungjawaban untuk uang saku yaitu :

a. Undangan dan Surat Tugas
b. Daftar hadir disertai keterangan hari, tanggal, waktu, dan acara yang lengkap;
c. Bukti CMS/transfer
d. Kewajiban perpajakan/bukti potong pajak e-billing (PPh 21)
e. Daftar penerima uang saku/tanda terima uang saku

2.3. Belanja Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan
semula;
Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

✓ Biaya transportasi pegawai (at cost);
✓ Uang harian (lumpsum) termasuk biaya makan, biaya angkutan

setempat dan uang saku;

✓ Biaya penginapan (at cost);
✓ Biaya Taxi.

10

Sewa Kendaraan dalam perjalanan dinas hanya untuk Walikota/Wakil
Walikota, atau perjalanan dinas yang dilakukan bersama-sama
(minimal 3 orang). Biaya sewa kendaraan sudah termasuk Sopir,
BBM, biaya toll/,pajak)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang memenuhi
kategori sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat melakukan
perjalanan dinas.
Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima
biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan
dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
Biaya Penginapan :

1.Pertanggungjawaban biaya penginapan berupa bukti pembayaran
hotel/tempat penginapan

2.Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya atau tidak menginap kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel
di kota tempat tujuan sesuai dengan Peraturan Walikota dilengkapi dengan
surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas dan dilampiri FC KTP
yang ditempati.

3.Apabila kamar ditempati 2 (dua) orang maka biaya penginapan dapat
ditanggung oleh dua orang tersebut dengan ketentuan biaya per orang tidak
melebihi ketentuan di dalamm perwal SSH (Keterangan bill hotel harus atas
nama dua orang)

4.Apabila kamar ditempati lebih dari 2 (dua) orang dapat diberikan fasilitas
tambahan biaya extra bed

5.Biaya penginapan non ASN sama dengan ASN golongan II

Uang transport dalam kota:

Tidak dapat diberikan untuk kegiatan rapat dalam mkomplek perkantoran
yang sama (kecuali hari libur)
Kelengkapan dokumen prtanggungjawaban berupa surat tugas,surat
undangan, laporan hasil (dalam hal uang transport diberikan oleh
penyelenggara maka laporan hasil yang membuat dari pihak enyelenggara)

11

Kelengkapan bukti administrasi pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan
Dinas Luar Kota antara lain sebagai berikut :

1.Surat Perintah Tugas
2.Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
3.Rincian Perjalanan Dinas;
4.Struk BBM, print out dari SPBU (bukan nota tulis tangan/distempel);
5.Struk Tol;
6.Struk Parkir;
7.Kuitansi Sewa Kendaraan dan bukti bayar PPh 23 + PPN
8.Nota Sewa Kendaraan;
9.Bill hotel
10.Daftar pengeluaran riil apabila tidak dapat menggunakan bukti-bukti

pengeluaran yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan
mengetahui/menyetujui KPA/PA;
11.Surat undangan untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri
undangan. Undangan boleh dihadiri maksimal 2 orang kecuali tercantum
didalam surat undangan jumlah peserta yang harus hadir;
12.Perjalanan dinas atas undangan pihak lain yang telah disediakan tempat
penginapan, makanan dan minumannya dapat diberikan uang harian
sebanyak 75% dari SHS dan biaya transportasi;
13.Untuk perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan moda transportasi
pesawat/kapal laut/kereta api disertakan tiket moda transportasi, boarding
pass, airport tax, biaya kelebihan bagasi;
14.Pejabat Struktural yang mendapatkan fasilitas Kendaraan
Jabatan/Operasional tidak diperkenankan menyewa kendaraan; Jika
kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan karena sesuatu hal, maka harus
menyertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang
bersangkutan;

12

Kegiatan Studi Banding/Kunjungan Kerja

1.Kegiatan Studi Banding / Kunjungan Kerja maksimal 2 (dua) kali / tahun
per SKPD;

2.Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja/studi banding ataupun
sebutan lain dibatasi frekuensi, jumlah hari maksimal 3 ( tiga) hari dengan
jumlah peserta maksimal 15 (lima belas) orang peserta PNS/CPNS dan 16
(enam belas) orang masyarakat. Serta dilakukan sesuai dengan substansi
kebijakan yang sedang dirumuskan dan hasilnya dilaporkan secara
transparan dan akuntabel.

3.Kegiatan studi banding/kunjungan kerja dapat mengikutsertakan PNS
Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan jumlah hari
maksimal 3 (tiga) hari.

4.Substansi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dalam rangka
penyusunan pedoman bagi seluruh SKPD yang dituangkan dalam bentuk
produk hukum daerah dalam rangka pengembangan inovasi daerah.

Paket Fullboard

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali,
rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
Tidak berlaku untuk pelaksanaan kegiatan dengan peserta kegiatan hanya
dari satu OPD
Paket fullboard yang dilaksanakan dalam kota hanya diperbolehkan untuk
kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor yang sebagian besar pesertanya
berasal dari luar kota Semarang
Akomodasi paket fullboard untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan
keatas, 1 (satu) kamar untuk 1(satu) orang, sedangkan untuk pejabat eselon
III ke bawah , akomodasi 1 (satu) kamar untuk dua (dua) orang
Uang harian Paket Fullboard

13

Paket Fullday

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa
menginap
Komponen paket makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali,
ruang pertemuan dan fasilitasnya
Dapat diberikan uang harian paket Fullday di dalam kota atau uang
transport (untuk dalamm kota)
Tidak berlaku untuk pelaksanaan kegiatan dengan peserta kegiatan hanya
dari satu OPD

Paket Halfday

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa
menginap
Komponen paket makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali,
ruang pertemuan dan fasilitasnya
Dapat diberikan uang harian paket Fullday di dalam kota atau uang
transport (untuk dalamm kota)
Tidak berlaku untuk pelaksanaan kegiatan dengan peserta kegiatan hanya
dari satu OPD

Paket Residen

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam
tanpa menginap
Komponen paket makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali,
ruang pertemuan dan fasilitasnya
Dapat diberikan uang harian paket residen di dalam kota atau uang transport
(untuk dalamm kota)
Tidak berlaku untuk pelaksanaan kegiatan dengan peserta kegiatan hanya
dari satu OPD

14

2.4. Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Perlengkapan kegiatan, dsb)
Bukti dukung pertanggungjawaban untuk pengadaan Bahan Pakai
Habis yaitu :

a .Kwitansi pembelian termasuk bea materai (>5jt) dan tanda tangan serta stemple
toko;
b. Nota rincian barang yang dibeli dengan tanda tangan penerima
c. Bukti CMS/transfer
d. Kewajiban perpajakan (PPN dan PPh 22 jika > Rp2.000.000,-)
e. BAST barang/persediaan

2.5. Belanja Makan dan Minum

Pemberian konsumsi rapat (makan/minum/snack) dapat dilakukan
apabila pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya,
Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat yang
dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
Rapat yang hanya melibatkan internal OPD tidak dapat diberikan
konsumsi rapat
Kewajaran pemberian makan siang adalah apabila rapat
dilaksanakan/selesai melebihi jam 12.00 WIB
Satuan Harga untuk makanan yaitu sebesar Rp30.000,- sedangkan
untuk snack/makanan kecil/buah yaitu sebesar Rp15.000,-
Bukti dukung pertanggungjawaban untuk pengadaan snack/makan-
minum rapat yaitu :

a. Undangan;
b. Daftar hadir disertai keterangan hari, tanggal, waktu, dan acara yang lengkap;

Notulen rapat;
c. Nota dan Kwitansi pembelian termasuk tanda tangan serta stemple toko;
d. Bukti CMS/transfer
e. Foto/dokumentasi
f. Kewajiban perpajakan (PPh 23 jika menggunakan Jasa Catering)

15

2.6. Belanja Jasa Fotocopy dan Percetakan

Bukti dukung pertanggungjawaban untuk pengadaan Jasa
Fotocopy dan Percetakan yaitu :

a. Kwitansi termasuk tanda tangan serta stemple toko;
b. Nota
c. Bukti CMS/transfer
d. Kewajiban perpajakan (PPh 23)
e. BAST jika nilainya besar (lebih dari 10 juta)

3. BELANJA MODAL

Bentuk Kontrak terdiri atas:

a.Bukti pembelian/pembayaran
Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b.Kuitansi
untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

c.Surat Perintah Kerja (SPK)
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d.Surat Perjanjian
untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e.Surat Pesanan
Ø Untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

16

Bukti dukung pertanggungjawaban untuk pengadaan belanja modal
yaitu :

a.Bukti Pembelian/Kuitansi/SPK/Surat Perjanjian/Surat Pesanan
b.Faktur pajak dan cetakan kode billing
c.Berita Acara Pembayaran
d.Berita Acara Pemeriksaan Barang
e.BAST barang/persediaan

16

BAB III

PERPAJAKAN

1. KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1.1. Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas
setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena
Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah
Pabean.
Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak,
sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang tertentu yang
termasuk dalam kelompok barang sebagai berikut :

a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di
tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering;
b. Jasa hotel;
c. Pembayaran yang tidak melebihi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak
termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya
lebih dari Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);

Tarif PPN = 11 %
Cara Perhitungan = Tarif PPN (11 %) x DPP
Contoh Perhitungan :

BPP membeli ATK di PT ABC dengan total pembelian
Rp10.000.000,- (sudah termasuk ppn). Hitunglah berapa PPN nya?

17

Jawab :

a. Mencari DPP terlebih dahulu = Rp10.000.000,- x 100/111 = Rp9.009.009,01
b. Mencari PPN = Tarif PPN (11 %) x DPP = 11 % x Rp9.009.009,01 =
Rp990.990,991

Maka PPN nya yaitu sebesar Rp990.990,991. Perhitungan seperti
contoh di atas hanya dilakukan apabila total belanja sudah termasuk
dengan PPN. Namun apabila total belanja belum termasuk dengan
PPN maka tarif PPN langsung dikalikan dengan total belanja sebagai
DPP nya.

1.2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21
Orang Pribadi)

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau
diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:
a. Pegawai
b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari
tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh
Pasal 21.
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pemberian jasa, meliputi:

18

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan
seniman lainnya;
Olahragawan;
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial
serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
Agen iklan;
Pengawas atau pengelola proyek;
Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi
perantara;
Petugas penjaja barang dagangan;
Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sejenis lainnya

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah
raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan
lainnya;
Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu;
Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
Peserta kegiatan lainnya

19

Tarif PPh 21

Contoh Perhitungan
Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani berkesempatan menjadi narasumber di
sebuah acara seminar yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Semarang
selama 1 jam dengan honor sesuai SSH sebesar Rp1.700.000,- . Hitunglah
berapa jumlah PPH yang perlu dipotong atas penghasilan Ibu Sri Mulyani
sebagai narasumber?
Jawab: 15 % x Rp1.700.000,- = Rp255.000. Karena Ibu Sri Mulyani merupakan
seorang pejabat negara maka menggunakan tarif 15 %

1.3. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22
Belanja Barang Bendahara Pemerintah)

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendahara
Satker/Bendahara Desa yang melakukan belanja barang dengan pendanaan
yang bersumber pada APBN/APBD.
Hal-hal yang harus diperhatikan bendahara satker terkait dengan PPH 22,
yaitu sebagai berikut :

20

a. Melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% (100%
lebih tinggi jika tidak ber-NPWP) atas belanja barang di atas
Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) (bukan merupakan jumlah yang
dipecah)
b. Melakukan penyetoran PPh Pasal 22 dengan terlebih dahulu
membuat kode billing untuk penyetoran PPh Pasal 2 Kode Map yang
dicantumkan adalah 411122 dengan Kode Jenis Setoran sebagai
berikut: 910 Pemungut Bendaharawan APBN, 920 Pemungut
Bendaharawan APBD, 930 Pemungut Bendaharawan Desa
c. Mencantumkan NPWP rekanan pada kolom NPWP saat membuat
kode billing
d. Melakukan penyetoran pada hari yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran kepada rekanan melalui KPPN, jika Anda Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah
Membayar
e. Melakukan penyetoran paling lama tujuh hari setelah pembayaran
kepada rekanan jika Anda ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran;
f. Menyampaikan laporan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 14
(empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Pengecualian PPh Pasal 22 :

a. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas pelumas, benda-
benda pos;
b. pemakaian air dan listrik;
c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan
penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
d. pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras;
e. Pembayaran dibawah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

21

Selaku Bendahara pemerintah yang bertransaksi dengan
rekananan dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah (UMKM),
maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

a. meminta Rekanan menunjukkan Surat Keterangan PP 23 Tahun
2018 yang diterbitkan KPP di mana rekanan terdaftar.
b. melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,5%.
c. melakukan penyetoran dengan sebelumnya membuat kode billing
dengan Kode MAP 411128 dan kode jenis setoran 423.

Contoh Perhitungan :

BPP membeli ATK di PT ABC dengan total pembelian
Rp10.000.000,- (sudah termasuk ppn). Hitunglah berapa PPh 22 nya?

Jawab:

a. MencariDPP terlebih dahulu = Rp10.000.000,- x 100/111 =
Rp9.009.009,01
b. MencariPPh 22 = Tarif PPh 22 (1,5 %) x DPP = 1,5 % x
Rp9.009.009,01 = Rp1.891.891,91

1.4. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23 Jasa)

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
hadiah dan penghargaan. seperti :

1.Hadiah/Penghargaan selain PPh 21 : 15%
2.Imbalan Modal : 15%
3.Sewa selain tanah/bangunan : 2%
4.Jasa Lainnya : 2%

22

Jasa Lainnya yang dikenakan PPH pasal 23 dapat dilihat pada
PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain
Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2
UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh
Contoh Perhitungan :

PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang
pengadaan katering untuk menyediakan makanan dalam rangka
perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati
untuk pengadaan katering tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar
pemotongan untuk jasa katering tersebut adalah seluruh tagihan dari
CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tanpa PPN). Atas
pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap
dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar?
Jawab : 2% x Rp30. 000. 000, 00 = Rp600. 000, 00

2. Mekanisme Penyetoran Pajak

1.Semua SSP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran baik itu yang menggunakan
NPWP Dinas maupun NPWP rekanan;

2.Setiap penyetoran pajak harus dilampiri dengan NTPN ( Nota Tanda Penerimaan
Negara ) jika tidak dilampirkan NTPN maka pajak dianggap belum disetorkan;

3.Pph Pasal 4 ayat (2) harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak;

4.Pph Pasal 21 disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir;

5.Pph pasal 23 harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir;

6.Pph Pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan;
7.PPN atau PPN dan PPnBM harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
8.PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada
hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (LS).
9.E-billing dilampirkan 5 (lima) rangkap.

23

3. Ketentuan Pelaporan SPT Masa Pajak

Khusus Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak perlu melaporkan
SPT Tahunan PPh.
Batas akhir pelaporan SPT Masa Pajak

24

BAB IV
PENUTUP

E-book Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang disusun sebagai
upaya untuk meningkatkan ketertiban pelayanan administrasi keuangan
agar dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk
menghindari berbagai masalah dalam penyelesaian pertanggungjawaban
keuangan. Pada masa yang akan datang E-book ini dapat dilakukan
revisi apabila terdapat kekurangan maupun perubahan.

E-book Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini diharapkan
dapat digunakan sebagai pedoman bagi BPP dan verifikator keuangan
dalam melaksanakan tugas penyusunan dan verifikasi LPJ di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

25

E-BOOK PANDUAN PENYUSUNAN LPJ

BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
(BPKAD) KOTA
SEMARANG

Oleh : Zakia Nurul Hanifa