Majalah Kaderisasi Mahasiswa 2023 : Perpeloncoan? Sebenarnya apa sih?!

Bagian I: Pendahuluan dan Pengenalan Umum Perpeloncoan | 2 A. Definisi Umum Perpeloncoan Yang Diyakini Masyarakat | 3 B. Kaderisasi Mahasiswa: Apakah Sebatas Perpeloncoan Atau Pengembangan Berkelanjutan? | 6 C. Menilik Dinamika Kaderisasi di Universitas Diponegoro | 10 Bagian II: Pentingnya Definisi yang Jelas dalam Penanganan Perpeloncoan | 12 A. Definisi Perpeloncoan Menurut Para Ahli | 13 B. Implikasi Perbedaan Definisi Perpeloncoan Terhadap Penanganan Dan Pencegahan Perpeloncoan | 16 C. Mengulik Definisi Bersama Dan Menarik Garis Perpeloncoan : The Spectrum of Hazing | 18 Bagian III: Memahami Perpeloncoan dari Berbagai Perspektif | 20 A. Perspektif Sejarah Terkait Perpeloncoan | 21 B. Perspektif Ilmu Hukum | 24 C. Perspektif Ilmu Psikologi | 27 D. Perspektif Ilmu Sosial dan Masyarakat | 29 Bagian IV: Membedah Perpeloncoan di Kaderisasi Undip | 31 A. Memaknai Kaderisasi | 32 B. SE Kaderisasi: Rintangan Baru Kaderisasi | 35 Bagian V: Pengkader dan Kader Harus Apa? | 38 A. Upgrade Kaderisasi | 39 B. Membangun Lingkungan Dengan Birokrasi | 42 C. Membuka Pandangan untuk hubungan yang lebih baik | 43 D. Kritis dalam Membangun dan Menjaga Nama Baik Undip | 44

Hasil riset yang dilakukan Programme for International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018 menunjukan bahwa sebanyak 41,1% terdapat perundungan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak mengalami perundungan pada dunia pendidikan (Katadata, 2019). Selain itu, sejak 2011 hingga 2019, terdapat 37.381 aduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diantaranya merupakan pelaporan kasus kekerasan di dunia pendidikan (RMOL.id, 2020). Data tersebut menjadi suatu hal yang cukup menyita perhatian, pasalnya dunia pendidikan yang diharapkan menyediakan dan memberikan kenyamanan serta kelayakan untuk perkembangan anak bangsa ternyata masih terdapat kecacatan besar yang perlu dibenahi. Hal ini terbukti bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pelaku maupun korban tindak perundungan dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, terdapat banyak jenis perilaku yang mengarah pada hal seperti itu, salah satunya adalah perpeloncoan. Menariknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perpeloncoan diartikan sebagai pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Kemudian memelonco dalam KBBI diartikan sebagai menjadikan seseorang tabah dan terlatih serta mengenal dan menghayati situasi di lingkungan baru dengan penggemblengan DEFINISI UMUMPERPELONCOAN YANG DIYAKINIMASYARAKAT Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 3

T P entu E saja R hal U ini b B erbed A a HAN MAKNA? dengan banyak orang yang selama ini menganggap perpeloncoan sebagai praktik ritual dan aktivitas lain yang melibatkan pelecehan, penyiksaan, atau penghinaan saat proses penyambutan seseorang ke dalam suatu kelompok (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Bukannya tidak mungkin, pergeseran makna terhadap kosakata Bahasa Indonesia bisa saja terjadi dalam beberapa kasus. Dalam pembahasan tata bahasa Indonesia, terdapat suatu kondisi yang disebut perubahan makna. Perubahan makna kosakata dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi sebagai bagian dari prinsip dasar dari semua bahasa di dunia, yakni dinamis (Tepu, 2017). Perubahan makna ini bisa berupa pergeseran, pengembangan, atau penyimpangan dari makna aslinya. Perubahan makna merupakan suatu evolusi dari penggunaan kata tertentu. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan, yang tidak bisa dihindari. Chaer (2009) menjelaskan bahwa perubahan, pergeseran, dan perkembangan makna terjadi karena beberapa faktor, termasuk kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan sosial budaya, perbedaan konteks penggunaan, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, dan variasi tanggapan. PERKEMBANGAN KATA? Semua ini mengindikasikan bahwa perubahan zaman memiliki dampak pada pengembangan, perubahan, atau pergeseran makna kata dalam bahasa. Kata perpeloncoan di sisi lain, termasuk dalam pergeseran makna kosakata peyorasi. Peyorasi adalah proses di mana makna suatu kata mengalami penurunan tingkat menjadi lebih rendah atau muncul makna baru yang dianggap lebih buruk daripada makna sebelumnya (Ketriyawati, 2019). Penurunan makna atau peyorasi ini menyebabkan makna yang baru terasa lebih rendah, kurang menyenangkan, dan memiliki nilai yang kurang halus dibandingkan dengan makna sebelumnya. Perkembangan peyoratif yang mencakup penurunan atau pelemahan nilai umum terjadi dalam bahasa dan beberapa ahli semantik menganggapnya sebagai suatu kecenderungan yang mendasar, sebuah gejala "goresan pesimistik" pada jiwa manusia (H. Schreuder dalam Ullmann, 2014:284-285). Namun, di sisi lain, sebagian ahli semantik berpendapat bahwa kecenderungan peyoratif ini muncul sebagai hasil dari sikap manusiawi, yang membawa kepada ketidaknyamanan yang tertutup dan tersembunyi, serta terhadap ide-ide yang melemahkan atau merendahkan (Fika, 2018). "GORESAN PESIMISTIK" Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 4

Semula perpeloncoan merupakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru menjadi bermakna praktik buruk penggemblengan yang merugikan. Pada akhirnya, bahasa yang dinamis senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan zaman (Tepu, 2017). Sejalan dengan sifat dinamis tersebut, para pengguna bahasa dalam masyarakat selalu berusaha untuk menemukan, menciptakan, menghasilkan, dan membentuk kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pengguna bahasa. Maka penting untuk diakui perubahan makna perpeloncoan tidak lagi terelakkan. Menurut Ullmann (2014:285), peyorasi mengalami perkembangan karena beberapa faktor. Pertama, terdapat penggantian kata dengan kata yang bersifat eufemisme, yaitu penggunaan ungkapan yang lebih lembut sebagai alternatif untuk ungkapan yang kasar, dengan tujuan menyampaikan maksud secara tidak langsung atau sengaja ditutuptutupi. Kedua, perubahan atau pergeseran makna peyoratif dipengaruhi oleh asosiasi-asosiasi tertentu. Ketiga, terdapat perubahan atau pergeseran akibat prasangka manusia dalam berbagai bentuk. PERPELONCOAN DAN PEYORASI Dalam konteks pergeseran makna peyorasi pada kata perpeloncoan, faktor poin kedua dan ketiga yang disampaikan oleh Ullmann mengenai perkembangan peyoratif terhadap suatu kosakata benarbenar terjadi dan dapat dilihat pada penggunaan kata perpeloncoan. Pada poin kedua, masyarakat seringkali mengasosiasikan perpeloncoan sebagai perilaku yang buruk, merugikan, dan tidak ada manfaatnya. Kemudian pada poin ketiga, pergeseran makna perpeloncoan turut didukung oleh prasangka manusia secara kolektif, prasangka masyarakat terhadap kegiatan pembinaan oleh senior yang kerap kali disebut sebagai perpeloncoan memberikan kesan dan dampak yang buruk kepada banyak orang sehingga makna dari perpeloncoan lambat laun mulai berubah dan diakui sebagaimana prasangka yang ada. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 5

Fenomena terjadinya kasus perpeloncoan sudah bukan menjadi suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Rasanya sudah banyak sekali dilihat baik di berita televisi, media sosial, dan informasi media lainnya mengenai terjadinya kasus perpeloncoan. Tempat terjadinya kasus perpeloncoan pun sangat beragam, tidak dipungkiri bahwa kasus-kasus perpeloncoan juga masih dijumpai di beberapa tempat salah satunya adalah di lingkungan kampus. Bahkan perlu diakui tindak perpeloncoan terjadi di beberapa kegiatan-kegiatan kaderisasi mahasiswa. Setidaknya baru baru ini, pada tahun 2023, berita mengenai perpeloncoan masih naik dan turun di kanal media massa. Berbagai informasi masuk dan keluar mengenai hal tersebut, salah satunya adalah tindakan perpeloncoan yang dilakukan oleh salah satu UKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Tepatnya pada September 2023, dikutip dari Lembaga Pers Mahasiswa Produktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, video perpeloncoan yang viral di media sosial terjadi pada saat kegiatan Penerimaan anggota baru di salah satu UKM yang ada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako. APAKAH SEBATAS PERPELONCOAN / PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN ? Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 6

Video berdurasi 30 detik tersebut memperlihatkan perpeloncoan yang dilakukan oleh beberapa oknum senior kepada salah satu peserta. Terlihat peserta tersebut mengalami (verbal bullying/body shaming), hingga mengalami kekerasan fisik di cubit dan disirami kopi ke wajahnya. Kasus berakhir dengan kemahasiswaan FEB-UNTAD melakukan mediasi. Mediasi tersebut dihadiri oleh Pembina UKM yang bersangkutan, Ketua Umum, dan Pengurusnya, Pelaku perpeloncoan, Korban, serta pihak BEM dan DPM FEB UNTAD. Hasil dari mediasi tersebut meliputi dibekukannya UKM yang bersangkutan selama satu semester hingga bulan Desember 2023 dan tidak bisa mencairkan dana kelembagaan. Kemudian sanksi kepada pelaku berupa sanksi berat yaitu pencabutan ijazah dan sanksi ringan berupa pemblokiran layanan akademik. Kaderisasi yang seharusnya menjadi tempat untuk dapat belajar dan pengembangan bakat serta potensi justru seolah-olah menjadi mimpi buruk bagi para kader karena bentuk dan juga sistem kegiatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaderisasi merupakan pengkaderan. Pengkaderan memiliki definisi proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Kaderisasi bertujuan menciptakan kader yang memiliki kreativitas, kemampuan untuk memberikan solusi terhadap masalah atau tugas yang dihadapi, serta memiliki jiwa kepemimpinan agar dapat menjadi contoh bagi setiap anggota dalam organisasi. Proses pewarisan nilai-nilai organisasi yang positif melibatkan transfer nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut dapat berupa hal-hal yang terdokumentasi dalam aturanaturan organisasi, maupun nilai-nilai tidak tertulis seperti budaya dan norma yang ada dalam organisasi, serta kondisikondisi terkini yang menjadi kebutuhan dan kewajiban untuk diberikan. (Risaldi, 2020). Oleh karena itu, kegiatan kaderisasi sejatinya haruslah meningkatkan kecakapan hidup dan karakter yang dimiliki oleh setiap orang yang menjalaninya. Hanya saja, kaderisasi mahasiswa seringkali diasosiasikan dengan perpeloncoan. Hal tersebut disebabkan perlakuan yang diberikan selama kaderisasi menyebabkan kerugian fisik dan psikis bagi pesertanya. Selain itu, banyak aktifitas dari kaderisasi tidak memiliki manfaat dan makna yang dirasakan oleh peserta. Tindakan tersebut bermula ketika perencanaan kegiatan dibuat sangat disiplin untuk para kader. Namun demikian, dalih tersebut justru akhirnya disalahartikan pada tindakantindakan yang berlebihan. Ketika banyak yang mementingkan kedisiplinan tinggi pada kegiatan kaderisasi, akhirnya justru mengarah kepada perilaku yang cukup keras. PEWARISAN NILAI-NILAI ORGANISASI ? KEDISIPLINAN ATAU KEKERASAN ? Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 7

Apabila ditarik ke perspektif yang lebih luas, hal-hal yang dianggap sebagai perpeloncoan belum tentu bisa disebut sebagai perpeloncoan di ranah kaderisasi mahasiswa. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat perspektif profil lulusan yang berbeda-beda di setiap fakultas bahkan jurusan. Oleh karena itu, dapat dibuat hipotesis bahwa terdapat berbagai perspektif mengenai pendetailan batas perpeloncoan di ranah kaderisasi. KADERISASI MAHASISWA SUDAH MEMILIKI PANDUANNYA Di tingkat nasional, kaderisasi mahasiswa sudah memiliki panduannya sendiri agar memiliki kualitas minimum pelaksanaan dan output yang dihasilkan yang tertuang di dalam Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa 2023. Dalam panduan tersebut, tertera dengan jelas mengenai rancangan berbagai program kemahasiswaan yang terhimpun dalam 6 (enam) rumpun kegiatan kemahasiswaan yang dikenal dengan sebutan Heksagon kegiatan kemahasiswaan yang diharapkan menjadi acuan perguruan tinggi dalam mengembangkan kegiatan kemahasiswaan. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 8 Keenam rumpun kegiatan itu adalah: 1) pengembangan penalaran dan kreativitas; 2) Pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan, 3) Pengembangan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan; 4) Pengembangan Pusat karir dan Penyelarasan dengan dunia kerja, 5) Pengembangan spiritual dan wawasan kebangsaan; dan 6) Pengembangan wawasan global (internasionalisasi) (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2023).

You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for his own improvement and, at the same time, share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful.” Buku panduan ini terus berupaya meningkatkan kepedulian Perguruan Tinggi untuk mengembangkan berbagai kegiatan kemahasiswaan, dengan tujuan mempersiapkan lulusan agar siap bekerja, berperan di masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Tetap saja, panduan yang baik adalah panduan yang diikuti dan dijalani. Ketika kita melihat perpeloncoan sebagai tantangan dari hal tersebut, rasanya menjadi cukup menakutkan dan memprihatinkan. Akan tetapi, sebenarnya perlu untuk dicerna dan diilhami lebih saksama tindakan-tindakan mana yang benar-benar tergolong ke dalam perpeloncoan. Perlunya pemahaman yang baik untuk membedakan mana tindakan yang dapat dikatakan sebagai perpeloncoan atau hanya hubungan sosial yang kompleks semata. Untuk melawan suatu permasalahan, pertama-tama kita membutuhkan pegangan yang konkrit mengenai apa dan mengapa itu masalahnya, bukan hal abstrak. Oleh karena itu, Majalah Kajian Kaderisasi ini memiliki tujuan untuk menganalisis diversitas perspektif perpeloncoan di ranah kaderisasi mahasiswa. Diharapkannya Majalah Kajian Kaderisasi Edisi I dapat memberikan manfaat dalam membuka wawasan dan kesadaran bahwa definisi perpeloncoan mempunyai definisi yang luas, tetapi harus memiliki batasan-batasan yang jelas. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 9 -MarieCurie- “

MENILIK DINAMIKA Universitas Diponegoro sebagai salah satu universitas unggulan yang ada di Indonesia tentu akan selalu berusaha untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa dengan karakter serta prestasi unggul. Capaian-capaian mahasiswa yang ada di Universitas Diponegoro menjadi salah satu indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di Universitas Diponegoro. Bentuk pengembangan karakter yang ada di Universitas Diponegoro salah satunya dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan kaderisasi. Kegiatan kaderisasi memberikan pembelajaran dalam bidang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Artinya dengan adanya kegiatan tersebut output yang diharapkan dapat menciptakan mahasiswa yang memiliki capaian-capaian unggulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan kaderisasi dilaksanakan dengan bentuk Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM). Pelaksanaan kegiatan LKKM akan mengacu pada kurikulum kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran pengenalan diri, pengembangan diri, pengenalan organisasi, pengenalan program kerja, motivasi, mengelola organisasi, hingg menciptakan visi misi yang relevan dan berkelanjutan (Sianturi et al., 2023). Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 10 Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikannya. Seluruh kehidupan, dari saat Anda lahir hingga saat Anda mati, adalah proses pembelajaran. ” -JidduKrishnamurti- “

Puas 48.6% Cukup Puas31.8% Sangat Puas 14% Tidak Puas 5.6% “Fokuslah menjadi produktif, bukan sekadar sibuk saja.” Menurut buku panduan kaderisasi Universitas Diponegoro kegiatan kaderisasi di Universitas Diponegoro dilaksanakan pada tiga fase yaitu Fase 1, Fase 2, dan Fase 3. Beberapa fase tersebut terbagi berdasarkan tingkatan mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 3, dimana pelaksanaan pengkaderan diimplementasikan melalui tahap pembinaan, tahap pembentukan, dan tahap pengkaryaan. Adanya kegiatan kaderisasi yang cukup kompleks di Universitas Diponegoro menyebabkan dinamika kaderisasi yang naik turun. Setiap penyelenggara dan pelaksana kegiatan kaderisasi baik organisasi kemahasiswaan ataupun kelompok lainnya selalu berusaha untuk terus meningkatkan mutu kaderisasi. Peningkatan mutu kaderisasi tersebut menekankan pada kader-kader unggul yang akan dihasilkan. Namun, hal tersebut akhirnya juga menjadi tantangan apabila sistem yang diterapkan justru menyimpang. Merujuk pada survei evaluasi kaderisasi 2023 yang dilaksanakan oleh BEM Universitas Diponegoro mengenai pelaksanaan kaderisasi secara umum di lingkup Universitas Diponegoro didapatkan 14% responden menjawab sangat puas dengan kaderisasi di Undip, 31,8% menyatakan cukup puas, 48,6% menyatakan puas, dan 5,6% tidak puas. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwasanya kaderisasi di Universitas Diponegoro sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, beberapa hal menjadi hambatan dan tantangan kaderisasi yang telah atau akan dilaksanakan. Dinamika kaderisasi seringkali diwarnai dengan adanya kasus-kasus perpeloncoan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pengunguman Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 tentang Ketentuan Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2023. Surat edaran tersebut berisikan mengenai penegasan syarat dan jenis kaderisasi yang diizinkan, penjabaran tindakan yang merupakan perpeloncoan dan senioritas, pemberian sanksi bagi pihak terlapor, dan penghimbauan pengawasan kegiatan kaderisasi kepada fakultas, sekolah vokasi, dan departemen. Adanya surat edaran tersebut tentu menjadi seruan bagi keberjalanan kegiatan-kegiatan kaderisasi. Paradigma mahasiswa semakin mengarahkan bahwa kaderisasi adalah tempat terjadinya perpeloncoan. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya dinamika kaderisasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang memang solutif untuk menjawab adanya permasalahan-permasalahan tersebut. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 11

DEFINISI PERPELONCOAN MENURUT PARA AHLI Birokrasi, pengkaderan, dan kader (Peserta) memiliki berbagai definisi mengenai perpeloncoan. Tidak dapat dinafikan pula hal tersebut didasari oleh berbagai motif kepentingan, mulai dari ketakutan mencoreng nama baik dan lainnya. Birokrasi sebagai pihak yang memiliki kuasa dapat dengan mudah membuat definisi perpeloncoan yang berlaku di departemen, fakultas/sekolah, bahkan universitas. Pembuatan definisi ini membebaskan nafas mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Namun disatu sisi lain, pengkader dengan sesak nafas mencoba memperlonggar definisi perpeloncoan untuk memperjuangkan “esensi” kaderisasi yang mereka aminkan. Oleh karena itu, penting untuk menyamakan kembali ambang batas bawah definisi perpeloncoan dan memperluas pandangan mengenai perpeloncoan Dalam memahami permasalahan perpeloncoan, penting untuk melihatnya dari berbagai perspektif ahli. Pemahaman tentang perpeloncoan menurut para ahli sangatlah beragam. Perspektifmerekamencakupsudutpandangyangberbedanamuntetapsalingmelengkapi satusamalainuntukmemahamikompleksitaspermasalahanperpeloncoan. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 13

Mereka memberikan masing-masing sudut pandangnya yang khas. Mereka mengakui bahwa fenomena ini melibatkan tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan. Namun, para ahli juga menyadari bahwa perpeloncoan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga melibatkan aspek psikologis dan sosial. Definisi mereka mencakup berbagai bentuk perilaku, seperti penghinaan, ancaman, penolakan, atau penindasan secara verbal, emosional, maupun virtual. Seperti yang telah tertulis pada bagian pendahuluan, menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perpeloncoan merujuk pada praktik seremonial dan kegiatan lain yang melibatkan perlakuan yang merendahkan, menyiksa, atau menghina individu ketika mereka diterima ke dalam sebuah kelompok. Praktik ini mencakup tindakan-tindakan yang merendahkan dan merugikan individu yang baru datang, dengan tujuan memperlihatkan superioritas atau mendominasi mereka. Kemudian dikutip dari jurnal "Hazing in View: College Students at Risk", University of Maine, College of Education and Human Development, perpeloncoan mengacu pada aktivitas apa pun yang diharapkan dari seseorang untuk bergabung atau berpartisipasi dalam suatu kelompok yang mempermalukan, merendahkan, melecehkan, atau membahayakan mereka terlepas dari kesediaan seseorang untuk berpartisipasi. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 14 Change is vital, improvement the logical form of change.” -J.C.Penney- “

Selanjutnya pandangan yang diberikan oleh Cristóbal Salinas dan Michelle L Boettcher dalam bukunya Critical Perspectives on Hazing in Colleges and Universities menegaskan perpeloncoan adalah istilah dengan definisi luas yang mencakup berbagai aktivitas, ritual, dan ritus peralihan yang dilakukan individu untuk mendapatkan keanggotaan organisasi, kelompok, atau tim. Kegiatan perpeloncoan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: fisik dan mental. Perpeloncoan fisik dapat mencakup pemukulan, aktivitas fisik berlebihan, minum atau makan zat lain yang tidak normal, menggunakan narkoba, dan aktivitas seksual. Sedangkan jenis perpeloncoan mental dapat berupa pelecehan verbal, ditahan, dan dikunci di ruang terbatas. Terakhir, definisi lain menyatakan bahwa perpeloncoan merupakan sebuah praktik mempermainkan suatu cara pada suatu orang yang bersifat tidak menyenangkan bahkan memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan tanpa suatu tujuan yang jelas (Cimino, 2017). Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat ditarik garis dan diberikan pengertian umum bahwa perpeloncoan merupakan suatu tindak perilaku pengenalan terhadap suatu hal dengan cara paksa atau tindak yang kurang menyenangkan. Pada akhirnya, meskipun para ahli memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan perpeloncoan, pemahaman yang holistik dan komprehensif dari sudut pandang mereka dapat membantu kita dalam memahami dan mengatasi permasalahan ini dengan lebih efektif. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 15 Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan.” “ -KiHajarDewantara-

Video viral yang memperlihatkan tindak kekerasan atau perpeloncoan di Pantai Nambo yang diakui merupakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo Kendari pada 2021 silam merupakan bukti nyata implikasi dari perbedaan definisi perpeloncoan. IMPLIKASI PERBEDAAN DEFINISI PERPELONCOAN TERHADAP PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERPELONCOAN Sebagai salah satu wadah pengembangan mahasiswa, kaderisasi sebaiknya hadir dengan memberikan lingkungan yang nyaman dan terarah agar maksimalnya dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa. Perlu digaris bawahi, pembangunan kesadaran bersama akan permasalahan ini hanyalah sebuah langkah awal. Selanjutnya, hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana menyeragamkan persepsi mengenai perpeloncoan itu sendiri. Permasalahan mengenai perpeloncoan ternyata lebih mendasar dari yang dikira, bagaimana ternyata permasalahan ini menjadi semakin semrawut karena kaburnya definisi dan persepsi mengenai perpeloncoan. Meskipun memiliki definisi yang umum, perpeloncoan tidak memiliki garis batas yang jelas dalam cakupannya karena terkesan subjektif, sehingga membuat upaya perlawanan terhadap hal tersebut menjadi membingungkan. Dalam mengeksplorasi permasalahan perpeloncoan, definisi yang telah diuraikan sebelumnya hanya merupakan titik awal untuk memahami konsep tersebut. Penting untuk diakui bahwa perpeloncoan adalah isu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar definisi umumnya. Fenomena ini sulit dibatasi oleh parameter yang tegas, sehingga memberikan kesan subjektivitas dalam penilaian. Hal ini menjadi semakin penting karena seringkali terdapat perbedaan dalam persepsi dan interpretasi mengenai apa yang sesungguhnya dapat digolongkan sebagai perpeloncoan. Narasi dan pandangan dari individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat menyebabkan situasi yang sama dipersepsikan dengan cara yang berbeda pula. Terkadang, tindakan yang seharusnya dianggap sebagai perpeloncoan serius dapat diabaikan atau dianggap remeh oleh sebagian orang ataupun sebaliknya. Perpeloncoan dapat terjadi dalam beragam bentuk dan tingkat keparahan. Selain itu, perpeloncoan juga dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari intimidasi fisik hingga pelecehan verbal atau psikologis. Oleh karena itu, untuk memahami permasalahan ini dengan lebih baik, kita harus memperdalam dan melakukan penilaian yang hati-hati. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 16 Tepatnya pada Februari 2021, dalam video berdurasi 1 menit 48 detik, terlihat dengan jelas bahwa sejumlah mahasiswa ditempatkan terlentang di tepi pantai. Kemudian, para senior secara bergiliran melakukan pukulan pada bagian perut, dada, dan bahkan kepala menggunakan sandal jepit. https://bit.ly/BeritaPerpeloncoan UHOKendari2021

“When you see something that is notright, not fair, not just, you have to speak up. You have to say something; you have to do something.” — John Lewis PERBEDAAN PEMAHAMAN PARA PIHAK TERHADAP MAKNA PERPELONCOAN Menyikapi situasi tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Ekonomi menyampaikan permintaan maafnya melalui video klarifikasi. Hanya saja, ia mengklaim bahwa kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk membentuk mental dan karakter peserta LDK. “Kegiatan itu bukan semata-mata untuk mencederai adik-adik, akan tetapi kegiatan itu untuk membentuk mental dan karakter adik-adik. Atas kejadian itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya, Selasa (2/3/2021). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Panitia LDK. Dia menjelaskan bahwa adegan dalam video hanyalah sebagian kecil dari rangkaian kegiatan yang telah mereka adakan. “Bagi yang melihat video itu jangan disalah artikan, karena video itu hanyalah sepotong dari kegiatan yang kami lakukan,” katanya. Hal tersebut menunjukan adanya perbedaan pemahaman para pihak terhadap makna perpeloncoan itu sendiri. Kemudian implikasi perbedaan definisi perpeloncoan semakin dikuatkan oleh pihak kampus yang sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai adegan yang dilakukan mahasiswanya itu. Wakil Rektor III UHO, Dr. Nur Arafah menjelaskan, pihaknya tidak pernah memberikan izin. Dia pun mengaku terkejut ketika pertama kali mengetahui hal tersebut. Menurutnya, hal semacam ini sudah mendapat larangan dari pihak universitas sejak sembilan tahun terakhir. Perbedaan pemahaman ini ditandai dengan pihak panitia (mahasiswa) yang menganggap perilaku mereka yang tersebar melalui video di media sosial bukan semata-mata merupakan perpeloncoan karena kegiatan tersebut menurut mereka bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan mental mahasiswa baru yang berasal dari angkatan 2020 kala itu. Hanya saja, seperti yang telah disampaikan, pihak rektorat tidak menganggapnya demikian dengan mengacu pada larangan yang sudah ada semenjak 2014. Begitupun dengan tanggapan masyarakat secara umum yang dinilai berbeda dengan para panitia, pasalnya mencuat dan naiknya pemberitaan terhadap kasus tersebut salah satunya adalah karena bentuk keresahan masyarakat terhadap perpeloncoan. Dengan kata lain, pihak panitia tidak membenarkan kegiatan yang mereka lakukan sebagai perpeloncoan karena terdapat maksud tertentu yang positif, sementara pihak rektorat dan masyarakat tidak sepakat terhadap hal tersebut apapun alasannya dibaliknya. Dikutip dari VOA Indonesia, Profesor Abdullah Alhadza, seorang pengamat pendidikan dari Sulawesi Tenggara, menekankan bahwa tidak ada manfaat apapun dalam pembentukan karakter, moral, dan mental mahasiswa dari kegiatan perpeloncoan. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih didorong oleh motivasi mahasiswa senior yang ingin mendapatkan pengakuan dari mahasiswa junior. Pendapat ahli ini semakin membenarkan adanya perbedaan terhadap pemaknaan definisi perpeloncoan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam, baik melalui pengumpulan data dan informasi yang lengkap maupun melalui dialog dan komunikasi yang terbuka. Pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya dimana perpeloncoan terjadi sangat penting agar dapat membedakan antara situasi yang merupakan perpeloncoan nyata dan situasi yang hanya mencerminkan kompleksitas interaksi sosial. Selain itu, perlunya edukasi tentang perpeloncoan juga tidak bisa diabaikan. Semakin banyak orang yang memahami konsep perpeloncoan, semakin mudah untuk mengenali dan mengatasi perilaku yang tidak pantas tersebut. Upaya pencegahan dan penanganan perpeloncoan harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh kelompok, termasuk policy maker, lembaga pendidikan, pengkader, kader, dan masyarakat. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 17

Sebagai penguat, dikutip dari The Spectrum of Hazing™, penelitian yang dikembangkan oleh peneliti StopHazing.org, Dr. Elizabeth Allan & Dr. Dave Kerschner. Spectrum of Hazing adalah sebuah konsep yang menggambarkan dan mengelompokkan tiga jenis hazing atau perpeloncoan yang bervariasi dalam frekuensi dan pengakuannya. Konsep ini dikembangkan untuk menunjukkan tiga kategori perilaku hazing (intimidasi, pelecehan, dan kekerasan) serta hubungan terbalik antara frekuensi dan pengakuan pada jenis perilaku-perilaku tersebut. Perilaku hazing dapat berdampak secara mental dan fisik serta dapat terjadi dalam satu kejadian atau dalam jangka waktu tertentu. Spektrum ini menegaskan bahwa hazing dapat dimulai dari titik manapun dalam spektrum dan perilaku tersebut dapat berlanjut ke satu atau kedua arah. Menurut spektrum ini, terdapat berbagai macam perilaku yang sesuai dengan definisi perpeloncoan yang karena alasan tertentu, sering kali dapat tidak dikenali ataupun tidak dilaporkan. Spektrum ini dikembangkan dari skema kategorisasi, dimana perilaku perpeloncoan dicirikan berdasarkan jenisnya untuk menyampaikan bahwa kegiatan perpeloncoan mencakup berbagai perilaku yang berpotensi membahayakan psikologis maupun fisik. Allan menegaskan terdapat perbedaan kekuatan di ketiga jenis perpeloncoan yang dijabarkan. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan kekuasaan yang memunculkan perpeloncoan dan potensi dampaknya bisa saja kurang disadari namun sering terjadi. Dengan demikian, spektrum ini mengkategorikan perilaku perpeloncoan tersebut menjadi "intimidation" sedangkan perilaku yang dikelompokkan di bawah judul "harassment" lebih cenderung diidentifikasi sebagai bahaya atau berpotensi membahayakan. Terakhir, perilaku perpeloncoan yang dicirikan sebagai "violent” cenderung lebih mudah dikenali sebagai berbahaya dan biasanya melibatkan bentuk kekuatan yang lebih terlihat termasuk kekuatan fisik. MENGULIK DEFINISI BERSAMA DAN MENARIK GARIS PERPELONCOAN The Spectrum of Hazing Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 18

Semakin perilaku tertentu dikategorikan pada bagian sisi kiri spektrum, maka merupakan jenis perilaku yang paling tepat digambarkan sebagai perilaku perpeloncoan yang dapat dianggap sebagai bentuk intimidasi. Hasil penelitian dari spektrum ini menunjukkan bahwa jenis perilaku intimidasi terjadi dengan frekuensi tinggi dan kecil kemungkinannya untuk disadari maupun diakui sebagai “perpeloncoan”. Ini merupakan bentuk perilaku yang sering diabaikan atau kerap dijelaskan sebagai tradisi, inisiasi, lelucon, atau "kejenakaan" yang tidak berbahaya. Bagaimana tidak, perilaku yang ditunjukkan pada kategori ini dapat dibilang cukup subjektif dan sulit untuk diberi tolok ukur. Merujuk pada spektrum, termasuk pada bentuk intimidasi ini mencakup penipuan, pemberian sesuatu yang menyebabkan kerugian, pendiaman dengan ancaman yang tersirat, isolasi sosial, dan penggunaan nama yang merendahkan. Kemudian terakhir, di sisi kanan spektrum adalah jenis perilaku violence atau kekerasan yang sering ditunjuk orang-orang sebagai contoh perpeloncoan, padahal seperti yang telah dijelaskan, perpeloncoan tidak harus berupa fisik. Tetap saja, perilaku ini lebih mudah dikenali sebagai perpeloncoan karena sifatnya yang jelas dan dapat terlihat. Spektrum menunjukkan perilaku ini terjadi lebih jarang daripada bentuk lainnya, tetapi sangat diakui sebagai bentuk perpeloncoan, sangat mudah disadari sebagai perpeloncoan. Adapun perilaku-perilaku yang dikategorikan dan dicontohkan sebagai jenis ini berdasarkan spektrum dapat berupa konsumsi alkohol atau obat-obatan secara paksa, pemukulan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya, human branding, penelanan paksa zat-zat yang berbahaya, penculikan, dan pelecehan seksual. Secara singkat, spektrum ini menguraikan tiga kategori perilaku perpeloncoan (intimidasi, pelecehan, dan kekerasan) dan hubungan terbalik antara kesadaran perilaku dan frekuensi perilaku. Sementara di sisi tengah spektrum, kategori perpeloncoan yang berbentuk pelecehan, termasuk di dalamnya pelecehan verbal, pemberian ancaman atau ancaman tersirat, meminta untuk mengenakan pakaian yang memalukan, melakukan sandiwara dengan tindakan yang merendahkan atau mempermalukan, pemaksaan yang menyebabkan kurang tidur, dan simulasi seksual. Pada bagian sisi tengah spektrum inilah yang memberitahu kepada kita perilaku tertentu dengan frekuensi dan pengakuan yang paling seimbang. Artinya perilakuperilaku yang dikategorikan pada sisi tengah memiliki frekuensi kejadian yang tidak jarang, namun disaat yang sama tetap dibersamai oleh kesadaran bahwa perilakuperilaku yang dimaksud benar-benar perpeloncoan, tidak denial dan tidak begitu dibela atau ditutup-tutupi. Perlu dicatat, penting untuk mengetahui konteks keadaan sebagai faktor utama penentu “perpeloncoan”. Bergantung pada situasinya, perilaku perpeloncoan dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Perpeloncoan dapat terjadi dalam satu kejadian dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang diilustrasikan oleh panah, perpeloncoan dapat dimulai di titik manapun pada spektrum. Semua bentuk perpeloncoan dapat berkontribusi pada lingkungan kelompok yang tidak sehat dan dengan demikian memerlukan perhatian dan pencegahan. Sekali lagi, penting untuk mengetahui konteks keadaan sebagai faktor utama penentu “perpeloncoan”. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 19 “Perpeloncoan merupakan perilaku yang dapat berlanjut ke satu, dua, dan banyak arah.” L L

Sebagai contoh, sejak tahun 1898 hingga 1927, sekolah kedokteran Hindia Belanda atau School Tot Opleiding Voor Indische Artsen (STOVIA) yang merupakan sekolah asrama khusus dokter bumiputera yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini telah menerapkan praktik ontgroening ini. (Subroto, 2019). Perilaku yang sekarang lebih dikenal sebagai perpeloncoan (hazing) telah ada selama lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Dalam sejarah, tradisi ini telah ada sejak zaman Yunani kuno atau pada tahun 387 sebelum Masehi, saat berdirinya Akademi Plato. Mahasiswa baru yang akan belajar di akademi ini perlu di gembleng menjadi manusia dewasa oleh seniornya. Terlebih, Ruth Sterner dari Oregon State University dalam bukunya The History of Hazing in American Higher Education mengatakan bahwa setiap mahasiswa baru pada dasarnya belajar dewasa dengan menjadi budak senior. (Sterner, 2008). Praktik perpeloncoan di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu bahkan menjadi bagian dari budaya kolonial Belanda. Pelonco berawal dari tradisi colonial, yakni ontgroening yang memiliki arti murid baru. Adapun pelaksanaan ontgroening biasanya dilakukan selama tiga bulan dengan peraturan ketat. Lukman Hadi Subroto dalam Kompas, juga menambahkan definisinya, bahwa ontgroening berarti mahasiswa baru diberikan perlakuan khusus agar menjadi dewasa dan mengenal dengan lingkungan dalam waktu singkat. Apabila melihat sejarah yang terjadi kegiatan orientasi dalam sebuah instansi pendidikan bukanlah hal yang baru. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 21

Metode perpeloncoan di STOVIA kemudian banyak dikisahkan oleh tokoh-tokoh public, seperti oleh Jacob Samallo dalam memoar “Kenangan dari Kehidupan Siswa STOVIA 25 Tahun Lalu” dan oleh Mohammad Roem dalam “Bunga Rampai dari Sejarah Jilid 3”, yang menggambarkan bagaimana langgengnya perpeloncoan dilakukan di balik tembok akademis. Mereka mengisahkan bahwa, para murid baru harus memanggil seniornya dengan sebutan Tuan. Namun, Roem belum pernah mendengar adanya kejadian melampaui batas karena saat itu tradisi perpeloncoan ini diawasi sangat ketat, sehingga kejadian buruk dapat dihindarkan. Masa ini pun menandai dimulainya tradisi ospek yang keras. Terlebih, Marah Rusli dalam novelnya Siti Nurbaya (1920) menceritakan bagaimana seorang mahasiswa baru terbiasa dibentak dan diperintah oleh para senior. PERPELONCOAN DI Perpeloncoan dianggap sebagai sisa dari tradisi kolonialisme dan feodalisme, perpeloncoan pernah ditolak. Darmanto menyebut organisasi seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) menolak perpeloncoan dilakukan kembali. CGMI yang memiliki afiliasi ke PKI ini cukup bertaring sebelum Presiden Soekarno tumbang. Organisasi ini pernah tampil sebagai pahlawan bagi mahasiswa yang tidak suka atau merasa menderita karena perpeloncoan. Mengutip dari tempo.co, sekitar 1950- an, tradisi ospek kian berkembang di kampus-kampus Indonesia. Pada akhirnya, perpeloncoan dilarang oleh pemerintah dan mengalami berbagai perubahan nama menjadi Masa Kebaktian Taruna (1963), Masa Prabakti Mahasiswa atau Mapram (1968), Pekan Orientasi Studi (1991), Orientasi Studi Pengenalan Kampus (Ospek), Orientasi Perguruan Tinggi (OPT), dan sekarang umumnya disebut Masa Orientasi Siswa (MOS). Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 22

Seiring berjalannya waktu mengutip dari tempo.co, sekitar 1950-an, tradisi ospek kian berkembang di kampus-kampus Indonesia dan mengalami berbagai perubahan nama. Menurut SK Menteri P&K Nomor 043/1971, nama Mapram (Masa Pra Mahasiswa) diganti menjadi Pekan Orientasi Studi (POS). Tepatnya setelah terjadi penyiraman soda api terhadap 19 dari 424 mahasiswa baru di ITS Surabaya. Meski kekerasan tetap terjadi, selanjutnya POS diubah OS (Orientasi Studi), dan kembali mengalami perubahan nama pada tahun 1990-an, yakni Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) terakhir masa orientasi kemudian disebut dengan Pengenalan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sampai sekarang. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 23 PerubahanNama TradisiOspek 1950-an (Mapram) Masa Pra Mahasiswa 1971 (POS) Pekan Orientasi Studi 1970-an (OS) Orientasi Studi 1990-an (OSPEK) Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus 2016 (PKKMB) Pengenalan Kampus Bagi Mahasiswa Baru ......................and so on

Menarik sekali apabila melihat perpeloncoan berdasarkan kacamata hukum. Meskipun di Indonesia tidak ada definisi secara jelas apa itu perpeloncoan menurut kacamata hukumnya. Kita dapat melihat keluar bagaimana hukum negara bagian Texas mendefinisikannya. Menurut undang-undang negara bagian Texas Sec. 37.151 (Anti-Hazing Act, 1995), "Hazing" berarti setiap perilaku yang disengaja atau tindakan sembrono yang terjadi di dalam atau di luar kampus lembaga pendidikan, oleh satu orang sendiri atau bertindak dengan orang lain. Perilaku ini diarahkan terhadap individu lain yang dapat membahayakan kesehatan mental, fisik, atau keselamatan siswa. Walaupun perpeloncoan tidak dibahas secara gamblang dan detail dalam hukum tertulis atau perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan hukum yang sejatinya memiliki tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (Gerechtigkeit); kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) menurut Gustav Radbruch, maka sebagai negara hukum dan demi menegakan hukum di Indonesia, ketiga nilai tadi haruslah dilibatkan (Radbruch, 1961). Jadi, meskipun tidak diatur secara khusus mengenai perpeloncoan, penegakan hukum terhadap hal tersebut tetaplah harus berjalan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 24bit.ly_UnitedStatesAntiHazingLaw

SosiologiHukum "Lawisexperiencedevelopedbyreasonand appliedcontinuallytofurtherexperience." Dari perspektif sosiologi hukum, yang melihat hukum berdasarkan realitas di lapangan (empirik), teori "law as a tool of social engineering" yang digagas oleh Roscoe Pound menganggap bahwa hukum merupakan alat untuk mengontrol masyarakat sehingga dapat membuka pintu terhadap penegakan hukum atas perilaku yang ada di dalam masyarakat khususnya pada perilaku perpeloncoan yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada. Dalam konteks ini, teori tersebut menunjukkan bahwa hukum yang telah dibuat sebelumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan untuk memberikan koreksi terhadap kerangka hukum yang ada. Hal ini termasuk perpeloncoan yang seharusnya tidak dilakukan, mengingat asas-asas humanis. Maka hukum yang seharusnya bersifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, menegaskan pemikiran Profesor Satjipto Rahardjo “Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum”, hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan dan membawa kemaslahatan baginya. Penegakan terhadap perpeloncoan membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Keadilan,Kepastian,Kemanfaatan,dan KasihSayang Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 25

a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.” Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perpeloncoan, disertai dengan tindakan bullying, termasuk dalam kategori pelanggaran hukum dengan adanya pemaksaan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan di Indonesia, para pihak yang melakukan perpeloncoan seharusnya diberlakukan dengan penuh keadilan. Perlu diingat kembali bahwa tidak hanya pihak korban yang mengalami kerugian, tetapi juga lembaga penyelenggara terkena dampak dengan munculnya banyak spekulasi dari pihak luar yang berpendapat bahwa lembaga di bidang pendidikan seharusnya menjalankan prinsip pendidikan dengan benar, dan bukan melakukan degradasi nilai terhadap individu lainnya. Mengenai pemaksaan, hal ini sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, yang lebih lengkapnya menyatakan bahwa: Maka dari itu, sebagai upaya dalam menghadapi permasalahan yang ada, dibutuhkan kontrol sosial yang kuat untuk mengendalikan perilaku yang negatif, merugikan, dan melanggar aturan tatanan sosial. Salah satu kontrol sosial yang dapat digunakan adalah hukum. Hukum dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat dirumuskan secara sistematis dan teratur. Hukum ini dapat berupa pemberian sanksi sebagai upaya menimbulkan efek jera kepada pelaku tindakan yang menyimpang tersebut agar tindakan tersebut tidak terulang lagi. Namun, aturan tersebut juga tidak cukup jika hanya berbentuk aturan yang dibuat secara tertulis. Dibutuhkan pula dukungan dari lingkungan internal dan pemahaman atau pola pikir masyarakat yang benar mengenai bagaimana norma dan budaya yang baik atau wajar untuk dilakukan. Akhir kata, penegakan hukum pada dasarnya adalah suatu proses ekspresi dari ide hukum. Penegakan hukum merupakan proses mencoba menegakkan hukum, atau operasi sebenarnya dari norma hukum sebagai pedoman dalam upaya-upaya atau hubungan hukum dengan kehidupan sosial dan bernegara (Aldi, 2020). KetikaKUHPbertindak Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 26“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: L A W

AB O UT US Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 27 Pembahasan perspektif ilmu psikologi mengenai perpeloncoan dapat dilihat dari teori belajar sosial, dapat dipahami bahwa saat seseorang mengamati perilaku agresif dari model, mereka mengintegrasikan kecenderungan agresif ke dalam repertoar keterampilan mereka, yang mungkin mereka gunakan atau terapkan di masa mendatang (Bandura, 1978; McElreath, Wallin, & Fasolo, 2012). Teori belajar sosial menunjukkan bahwa paparan awal terhadap kekerasan turut berperan dalam proses internalisasi dan penerimaan norma-norma, yang tidak hanya mempengaruhi perilaku kekerasan tetapi juga mengaitkan dengan pengalaman menjadi korban (Strawhun & Jenna, 2016). Jika ditelaah melalui teori sosial-ekologis milik Bronfenbrenner, tindakan individu juga dipengaruhi oleh banyak faktor di lingkungannya. Maka dari itu, untuk mengetahui faktor dari tindakan perpeloncoan, perlu dikaji lebih dalam terkait apa saja pengalaman yang dialami seseorang yang melakukan tindakan tersebut, dan bagaimana lingkungan sosialnya.

Dengan mengintegrasikan teori pembelajaran sosial dan perspektif sistem ekologi, pengaruh terbesar terhadap perilaku individu dalam kelompok berasal dari interaksi dengan orang di sekitar mereka. Menurut sebuah penelitian, dinyatakan bahwa sikap positif terhadap perpeloncoan dan perilaku perpeloncoan lebih mungkin muncul jika teman sebaya memberikan persetujuan terhadap tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap perpeloncoan dipengaruhi oleh norma-norma yang diperlihatkan oleh teman di lingkungannya (Strawhun & Jenna, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembenaran atau dukungan terhadap perpeloncoan dapat dipengaruhi oleh norma-norma yang diterapkan di lingkungannya. Dalam lingkungan dimana norma sosialnya mendukung perpeloncoan, individu yang mengalami perpeloncoan selama setahun kemungkinan akan menerapkan hal yang serupa sebagai upaya balas dendam kepada generasi selanjutnya dan menganggapnya sebagai tindakan yang dapat dibenarkan, yang mencerminkan dampak pada pemahaman dan penalaran moral, seperti kehilangan rasa moralitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai norma-norma sosial yang lebih mendalam dan juga menyadari tentang dampak dari perpeloncoan sangat diperlukan untuk menghindari munculnya perpeloncoan. Bandura (1978) mengemukakan bahwa perpeloncoan tidak berasal dari kurangnya pengendalian diri atau dorongan hati, tetapi timbul karena adanya ketidaktahuan dan pembenaran terhadap perilaku destruktif yang dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, selain dibutuhkannya pemahaman terhadap normanorma yang diterapkan, diperlukan pula kesadaran yang mendalam terkait definisi perpeloncoan dan batasan-batasannya agar tindakan tersebut tidak dilakukan lagi disebabkan karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh individu. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 28

Menurut filsafat nilai, “kehidupan kita adalah lapangan nilai. Segala nilai merujuk pada kehidupan itu sendiri”. Artinya, tindakan dan perilaku kita senantiasa menjadi perhatian masyarakat. Kehidupan ini menjadi ladang penilaian nilai-nilai di mana kita akan dinilai baik jika menunjukkan perilaku yang baik, dan sebaliknya, akan dinilai buruk jika melakukan tindakan yang buruk. (Dewantara, 2018). Konsep bahwa kehidupan kita adalah lapangan nilai memperlihatkan betapa pentingnya penilaian sosial dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam lingkup yang lebih luas, dapat berdampak pada cara masyarakat memandang dan menilai hal tersebut. Dalam pandangan masyarakat, perpeloncoan merupakan fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan pada hubungan antarindividu dan dinamika kelompok. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat memandang perpeloncoan sebagai suatu bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan penderitaan pada korban dan kepada pelaku tanpa terkecuali. Perpeloncoan sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai etika dan norma-norma sosial yang berlaku. Masyarakat cenderung menghargai kesetaraan, keadilan, dan rasa saling menghormati sebagai prinsip-prinsip penting dalam hubungan antaranggota masyarakat. Oleh karena itu, ketika perpeloncoan terjadi, hal ini menimbulkan kecaman dan kekecewaan di dalam masyarakat. (Sulfan, 2018). Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 29

Perpeloncoanmempengaruhidinamikasosial secaralangsungmaupuntidaklangsung. Ketika perpeloncoan terjadi di dalam lingkungan pendidikan, dampaknya dapat merembet ke seluruh aspek. Rasa ketidakamanan dan kekhawatiran tentang perilaku penindas di masyarakat meningkat, dan rasa saling percaya antar anggota masyarakat bisa terganggu. Dalam upaya untuk mengatasi perpeloncoan, masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan peduli. Pendidikan tentang pentingnya menghormati perbedaan, menumbuhkan empati, dan mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mencegah dan mengatasi perpeloncoan. Meskipun demikian, setiap masyarakat terdiri dari individu yang beragam dengan latar belakang, pendidikan, keyakinan, dan pengalaman yang berbeda. Tidak mungkin untuk menyatakan bahwa seluruh masyarakat memiliki pandangan yang seragam tentang suatu hal. Oleh karena itu, sangat mungkin terdapat perbedaan pendapat dan pandangan yang signifikan dalam masyarakat. Hal ini tidak terkecuali terhadap masalah ini, selalu ada pro ditengah-tengah seruan kontra, vice versa. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 30Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. -BarackObama- “

Apakah Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 dapat menjawab permasalahanyangada? Menilik evaluasi keberjalanan kaderisasi pada tahun 2022 melalui survei evaluasi kaderisasi yang BEM Universitas Diponegoro lakukan, 56.5% responden menjawab dengan adanya kegiatan kaderisasi di Undip ini sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pengembangan diri selama perkuliahan, 34,4% menjawab sudah baik,dan9%menjawabbelumbaik. “Thereisalways roomfor improvement.” Rapor yang cukup baik ini dibersamai dengan upaya meningkatkan dan menjaga kualitas kaderisasi sehingga dilakukan upaya menyesuaikan dan menyelaraskan kaderisasi dengan Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) tahun 2023 dalam melakukan kegiatankaderisasimahasiswa. Upaya tersebut dikonkritkan dalam bentuk produk Rencana Strategis Universitas Diponegoro sehingga kaderisasi secara spesifik dapat mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Diponegoro. Lebih rinci, penyesuaian dan penyelarasan kurikulum kaderisasi tertuang dalam Buku Panduan Kaderisasi yang berpedoman pada Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), agar seluruh kegiatan kaderisasi mahasiswa berjalan sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Namun, faktanya pandangan bahwa kaderisasi tetap berpotensi menyebabkan perpeloncoan bahkan senioritas. Hal tersebut diperkuat dengan turunnya Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 perihal Ketentuan Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Diponegoro Tahun2023. Surat edaran tersebut berisikan mengenai penegasan syarat dan jenis kaderisasi yang diizinkan, penjabaran tindakan yang merupakan perpeloncoan dan senioritas, pemberian sanksi bagi pihak terlapor, dan penghimbauan pengawasan kegiatan kaderisasi kepada fakultas, sekolahvokasi,dandepartemen. Sayangnya, Surat Edaran tersebut menjadi polemik baru di ranah kaderisasi mahasiswa Universitas Diponegoro, karena dinilai mengancam keberjalanan kaderisasi organisasi, rohani, kewirausahaan, dan riset bagi mahasiswa baru. Hal tersebut tentunya menjadi momok bagi para pengkader di Universitas Diponegoro. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 32

Dengan niat awal membantu visi, misi, dan tujuan Universitas Diponegoro melalui kegiatan kaderisasi, pengkader malah mendapatkan ancaman sanksi apabila mahasiswa baru merasa perpeloncoan berdasarkan subjektivitasnya. Namun sebelum lebih jauh mengkritisi mengenai Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023, mari merefleksikan terlebih dahulu beberapa hal dapat menjadikan mahasiswa kesulitan untuk memahami dan mengidentifikasi perpeloncoan. 6 3 4 / U N 7.A 1 / K M / VIII/ 2 0 2 3 Ketiga, proses kaderisasi yang mengandalkan hirarki kuat dan otoritas dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan antara senior dan junior. Mahasiswa yang lebih muda atau lebih rendah dalam hierarki merasa tidak memiliki kapasitas untuk memaknai atau melaporkanperpeloncoanyangdialami. Kedua, tekanan dari kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dapat mengaburkan pemahaman mahasiswa tentang perpeloncoan. Mahasiswa yang ingin mendapatkan persetujuan dan keterlibatan dalam organisasi cenderung lebih toleran terhadap perilaku mereka anggap sebagai perpeloncoan jika itu merupakan norma dari kelompok mereka. Hasrat untuk menjadi bagian dari kelompokdapat menghambat kemampuan mereka untuk memaknai perpeloncoan dengan kritis. Mereka dapat memiliki pandangan bahwa perpeloncoan adalah "bagian dari permainan" dan bukannya tindakan yang sebenarnya merugikan individu. Dalam hal ini, kemampuan mahasiswa untuk memaknai perpeloncoan sebagai tindakan yang merugikan dapat terdegradasi. Pertama, peran keteladanan dan pengawasan yang seharusnya dimaksimalkan oleh para pengkader terkadang terabaikan. Mahasiswa seringkali mencari petunjuk dan panduan dari senior atau pengkader mereka untuk memahami norma dan nilai-nilai dalam lingkungan tersebut. Jika para pengkader gagal dalam memberikan contoh positif dan menjelaskan mengapa perpeloncoan tidak dapat diterima, mahasiswa akan bingung atau bahkan menerima perpeloncoan sebagai bagian dari proses inisiasi. Mereka dapat merasa terintimidasi untuk berbicara atau takut akan konsekuensi jika melaporkan perbuatan - perbuatan perpeloncoan. Akibatnya, kemampuan mereka untuk memaknai garis batas perpeloncoan dan bertindak secara tepat menjadi semakinsulit. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 33Terakhir, kebijakan dan regulasi yang ambigu atau tidak jelas dalam menghadapi perpeloncoan dapat membuat mahasiswa bingung. Jika tidak ada panduan yang tegas mengenai perpeloncoan dan konsekuensinya, mahasiswa dapat terombang - ambing dalam mencoba untuk mengidentifikasi danmelaporkanperbuatanperpeloncoan.

Kemudian ketika dinyatakan seseorang atau kelompok sebagai yang benar, maka mereka cenderung dianggap sebagai yang benar oleh masyarakat. Sebaliknya, ketika digambarkan mereka sebagai yang salah, masyarakat cenderung melihat mereka sebagai yang bersalah. Ini menciptakan kekuasaan besar dalam membentuk opinipublik. Konsep benar itu salah dan salah itu benar saat ini kerap kali bergantung pada bagaimana seseorang atau kelompok digambarkan dalam berita dan sebaliknya. Seseorang atau suatu kelompok dikatakan salah manakala dia dicitrakan sebagai pihak yang salah (Taufik, 2016). Peran policy maker atau pembuat kebijakan sangat penting dalam proses ini karena mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadapseseorang ataukelompok. Apakah instrumen Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 perihal Ketentuan Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2023 dapat menjawab permasalahan yang ada? Perlu digaris bawahi bahwa untuk mengatasi masalah ini terdapat syarat yangharusdipenuhi agarusaha,tujuandanhasil dapat sejalan dengan salah satunya adalah tidak memberikan pernyataan yang memunculkan pertanyaan baru, dengan kata lain, tidak menjawab permasalahan yang ada. Institusi pendidikan perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi yang jelas, tegas, danpteidnadkidbikiaasnterkait perpeloncoan. Panduan ini harus mencakup definisi yang jelas tentang perpeloncoan, latar belakang, batas batas, korelasi yang adil, prosedur pelaporan yang mudah dipahami, serta konsekuensi yang jelas bagi pelaku perpeloncoan dan bahkan pelaku pelaporan palsu dengan upaya false flag. Dengan demikian,terciptanya kepastian bagi kedua belak pihak mahasiswa yaitu kader maupun pengkader akan lebih percaya diri dan mampu dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mengatasi perpeloncoan dengan keyakinan bahwa langkah-langkah yang sesuai akan diambil untuk menjaga lingkungan belajar yang amandanmedukung.Namunberkacadalamlingkupkampus kita tercinta, sudahkahlingkunganyangdicita-citakanterbentuk? Namun, perlu diingat bahwa para pembuat kebijakan juga bisa memilih untuk menampilkan informasi yang tidak lengkap atau bias, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi pandanganmasyarakat. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 34

Dari Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 tersebut terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi. Tentunya, setiap poin pengkritisan diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang bijak bagi para pembaca. 1.PembatasanKegiatanKaderisasiMahasiswaBaru Penyematan beberapa redaksi dalam Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 menimbulkan kebingungan penafsiran bagi para pengkader, dekan, dan kepala prodi yang menyebabkan terhentinya kaderisasidibeberapa fakultasdandepartemendiUniversitasDiponegoro. Mahasiswa Baru hanya diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan secara resmi oleh Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi. Termasuk dalam kategori kegiatan tersebut adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah Vokasi/Program Studi”. Pada poin ini, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan dan syarat kaderisasi yang diizinkan. Namun, penjelasan poin kedua tersebut dinilai kurang rinci menjelaskan kegiatan kaderisasi yangbolehdilakukan. Hadirnya Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 dinilai menjadi tantangan baru dalam lingkungan kaderisasi Universitas Diponegoro. Keberadaan SE sendiri telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah karena beberapa poin yang dinilai tidak jelas, tidak tegas, dan bias yang di kemudian hari dapat berpotensi berdampak bumerang terhadap iklim perkembangan kaderisasi mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat pada redaksi poin pertama yang berbunyi “Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun di tingkat Program Studi dilarang melakukan kegiatan yang melibatkan Mahasiswa Baru selama 1 (satu) tahun sejak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Rektor Universitas Diponegoro”. Redaksi kata “dilarang” menyiratkan makna penekanan tegas kepada mahasiswa dan birokrasi di Universitas Diponegoro. Pada dasarnya memang sudah terdapat penjelasan mengenai contoh kaderisasi yang diperbolehkan, yaitu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), tetapi perlu dipertegas kembali kegiatan kaderisasi tidak terbatas pada kaderisasi organisasi saja, tetapi kaderisasi kewirausahaan, rohanidanriset. Selanjutnya pada poin kedua yang berbunyi“Dalam rentangwaktu selama 1 (satu) tahun sejak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru oleh RektorUniversitasDiponegoro, Permasalahan yang ditinjau dari dua poin ini tentunya berpeluang untuk bertentangan dengan fungsi dari pendidikan tinggi yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 4 yang berbunyi: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melaluipelaksanaanTridharma;dan c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 35Rintangan Baru Kaderisasi

2. Definisi Perpeloncoan dan Senioritas yang Multitafsir Dalam Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 poin 3 disebutkan bahwa perpeloncoan/kekerasan terjadi apabila terdapat kegiatan pengumpulan, penggunaan kata-kata kasar, bentak-membentak, pressure, intimidasi, pemberian tugas-tugas, dan sejenisnya. Namun, perlu dipahami “bentak-membentak, pressure, intimidasi” terlalu subjektif untuk dijadikan tolak ukur pemberian sanksi. Hal yang menjadi perhatian adalah kejadian dibentak, diberikan tekanan, dan intimidasi dapat diinterpretasikan berbeda, sesuai dengan yang individu mengalaminya. Kemudian masih dalam poin ke-3, pelarangan pemberian tugas yang menciptakan persepsi buruk bahwa penugasan yang diberikan akan buruk dan tidak bermanfaat. Pemberian tugas merupakan bentuk rangkaian dari pelaksanaan pelatihan aktif yang melibatkan penilaian sebelum diberikan pelatihan dan setelah diberikan pelatihan. Hal ini membuat perlu ditegaskan kembali mengenai batasan-batasan penugasan yang tidak diperbolehkan. Hal yang menjadi permasalahan adalah mahasiswa baru tetap memiliki hak untuk menikmati fungsi tersebut dari Universitas Diponegoro. Namun, kurang rincinya mengenai jenis kaderisasi yang diizinkan lagi-lagi membuat beberapa kaderisasi di fakultas dandepartementertentudiberhentikan. Oleh karena itu, pihak rektorat perlu untuk membuat surat resmi untuk mempertegas jenis kegiatan pengembangan yang diperbolehkan dan mempertegas pula bahwa kegiatan pengembangan harus diperbolehkan. Tentunya saran ini berlandaskan desakan yang berlandaskan kondisi permasalahan kaderisasidifakultas, sekolahvokasi,dandepartemen. Selanjutnya, poin ke-4 pada surat edaran menjabarkan mengenai kegiatan yang dimaksudkan sebagai tindakan superioritas mahasiswa terhadap mahasiswa yang lain. Pada poin tersebut disebutkan bahwa dilarang untuk mewajibkan mahasiswa baru menggunakan seragam tertentu (dresscode) misalnya kemeja putih, batik, rok hitam, name tag, sepatu pantofel, rambut dikuncir, dan sejenisnya. Namun pelarangan tersebut tidak sejalan dengan pembentukan budaya akademik di beberapa fakultas. Contoh nyata yang bisa diambil adalah fakultas yang bergerak di ranah kesehatan mengharuskan mahasiswanya terbiasa menggunakan pakaian rapi dan sesuai standar tertentu agar terbiasa ketika masuk ke ranah profesinya. Terdapat pula redaksi pelarangan pembatasan hak menggunakan fasilitas Fakultas/Sekolah Vokasi/Program Studi seperti larangan membawa sepeda motor, larangan parkir di tempat tertentu, dan sejenisnya. Faktanya, terdapat fakultas tertentu yang memiliki lahan parkir masih terbatas, sehingga akan menyebabkan kepadatan saat kaderisasi berlangsung. Interpretasi manusia terhadap suatu kejadian sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang pengalaman, latar belakang psikologis, latar belakang nilai, motivasi, keyakinan, dan harapan. Dari faktor-faktor yang dijelaskan tersebut, kegiatan kaderisasi dapat diberikan sanksi untuk setiap tindakan apapun yang dilakukan apabila mahasiswa baru mengajukan laporan perpeloncoan. Oleh karena itu, bersamaan dengan hadirnya Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 perlu terbentuknya kesadaran bersama untuk terciptanya kepedulian dan kolaborasi agar terciptanya kaderisasi yang berkualitas dengan dirancangnya alur pelaporan sehingga terdapat verifikasi kembali mengenai bukti terjadinya perpeloncoan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 36

unsur pimpinan universitas yang diwakili Wakil Rektor yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan; unsur pakar hukum sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Rektor atas usulan Kepala Kantor Hukum; unsur pimpinan Fakultas/Sekolah yang diwakili oleh Dekan pelapor atau yang mewakili; unsur perwakilan Senat Akademik; dan tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang; Ketetapan pelanggaran mahasiswa berdasarkan dari Peraturan rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan PenerapanRenya di Lingkungan Universitas Diponegoro menyebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) sampai (3), bahwa dalam melakukan penetapan sanksi haruslah diadakannya rapat melakukan penetapan bukti pelanggaran dan melakukan rapat melakukan konfirmasi bukti dan pelanggaran kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya pembentukan TPP yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mengenai pelaporan pelanggaran. Menilik kaderisasi yang telah berlangsung selama ini, tentu menjadi catatan bagi pemangku kebijakan karena keluarnya SE mengenai kaderisasi membatasi perkembangan mahasiswa dalam mencapai profil lulusan COMPLETE. Kaderisasi yang berlandaskan dari Buku Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perguruan Tinggi dan Buku Panduan Kaderisasi Universitas Diponegoro yang tersistematis bertolak belakang dengan keluarnya SE Kaderisasi mahasiswa baru. Padahal, dalam buku Panduan Kaderisasi jelas tertulis bahwasanya kegiatan kaderisasi sebagai bentuk pengembangan mahasiswa dimulai sejak mahasiswa baru menjadi bagian dari kampus. Tujuan pengenalan dan pengembangan melalui wadah kegiatan kaderisasi adalah membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis dan memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 37 Pembatasan kegiatan kaderisasi dalam hal ini dibuktikan dengan hadirnya poin delapan pada Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023, bahwa : “Bagi pelaku pelanggaran perorangan akan diberikan sanksi akademik berupa pengusulan drop-out (DO) ke Universitas Diponegoro dan dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;” Berkiblat pada poin tersebut, kegiatan kaderisasi yang telah berlangsung tanpa adanya filterisasi dan sistem monitoring yang jelas maka tidak sedikit fakultas, sekolah vokasi dan departemen menghentikan kegiatan pengembangan kaderisasi tersebut karena adanya “pelaporan” yang belum terverifikasi dengan benar. Namun, langsung dijatuhi sanksi bagi pengkader yang melakukan kegiatan kaderisasi tersebut. Hal ini menjadi kontradiktif dengan alur pemberian sanksi atas pelanggaran kaderisasi yang terjadi setelah Surat Edaran Nomor 634/UN7.A1/KM/VIII/2023 diberlakukan. Sanksi tersebut antara lain ancaman drop out bagi pengkader, pelarangan kegiatan kaderisasi dan terhentinya kegiatan organisasi mahasiswa. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus di Fakultas Teknik dimana kegiatan kaderisasi mahasiswanya terhenti karena pemberhentian sepihak dari birokrasi tanpa ada verifikasi bukti pelaksanaan kegiatan kaderisasi yang melanggar. 3. Parameter Pelanggaran dan Ancaman Sanksi

The Hazing Prevention Framework™ (HPF) merupakan visualisasi yang dirancang dengan tujuan menggambarkan perbedaan antara setiap komponen dalam kerangka kerja. Namun, lebih dari itu, visual tersebut juga bermaksud untuk menunjukkan bagaimana kedelapan komponen ini saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Berbeda dengan penyajian dalam format hierarki yang umumnya linear, visualisasi dari kerangka kerja berbasis data ini menggambarkan cara komponen bekerja secara non-linier, namun tetap terintegrasi. Visual tersebut berfungsi tidak hanya sebagai peta jalan untuk memahami konsep, tetapi juga sebagai alat penilaian dan tolok ukur untuk perencanaan dan penetapan tujuan. Melalui Hazing Prevention Framework (HPF) dan Hazing Prevention Rubric (HPR), kita dapat menilai sejauh mana setiap komponen berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan. Selain itu, kita dapat menggunakan visualisasi ini sebagai pedoman untuk merancang strategi pencegahan perpeloncoan yang lebih terfokus dan efisien karena pendekatan HPF ini didesain dan dikembangkan dari penelitian yang cermat sebagai panduan untuk pencegahan perpeloncoan (Allan, 2018). Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 39Berbicara tentang masalah perpeloncoan artinya membahas pula bagaimana langkah yang harus diterapkan dalam meminimalisir dampak negatifnya. Langkah untuk meng-upgrade sistem kaderisasi sangat diperlukan untuk menjadikan lingkungan pengembangan mahasiswa ini menjadi tempat yang ideal dan menghasilkan output yang benar-benar dituju. “Intelligenceis theabilityto adapttochange.”

1. Komitmen (Commitment) : Komitmen adalah tentang kepemimpinan dan kredibilitas. Ketika para pemimpin senior secara jelas menunjukkan tekad mereka untuk mengembangkan kampus bebas perpeloncoan, mereka tidak hanya memberikan kredibilitas tetapi juga menjadi contoh pendekatan komprehensif dimana seluruh anggota komunitas kampus memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Ini mencakup upaya nyata untuk mendukung tindakan dan kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di seluruh perguruan tinggi atau universitas. 2. Kapasitas (Capacity) : Kapasitas adalah tentang struktur untuk menciptakan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung budaya keterlibatan dalam pencegahan perpeloncoan. Peluang untuk memahami perpeloncoan dan pencegahannya, bersama dengan penunjukan staf dan alokasi waktu untuk pencegahan, memberikan pemangku kepentingan kunci pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan lingkungan belajar tanpa perpeloncoan di seluruh kampus. Ini mencakup pelatihan bagi staf dan fakultas, pengembangan infrastruktur, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi strategi pencegahan. 3. Kompetensi Budaya (Cultural Competence) : Kompetensi budaya adalah tentang inklusivitas dan relevansi. Keterlibatan dan pelatihan berbagai pemangku kepentingan memastikan bahwa individu yang mengembangkan upaya pencegahan perpeloncoan memiliki perspektif yang beragam dan pengetahuan tentang variabel identitas yang membentuk perilaku dan respons terhadap perpeloncoan. Ini juga memastikan pemahaman tentang relevansi dan keefektifan pendekatan yang digunakan untuk mencegah perpeloncoan, serta mendorong kepemimpinan yang etis. 4. Penilaian (Assessment) : Penilaian adalah tentang pencegahan berbasis bukti dalam konteks penggunaan berbagai metode dan sumber untuk mengukur dan mengkarakterisasi perpeloncoan di kampus. Pengumpulan dan penyebaran informasi yang akurat tentang iklim kampus dan budaya perpeloncoan meningkatkan pemahaman masalah, membentuk identifikasi tujuan pencegahan yang kontekstual, dan mendorong budaya akuntabilitas serta keterlibatan dalam upaya pencegahan perpeloncoan. “Ifthereisnostruggle, thereisnoprogress.” 5. Perencanaan (Planning) : Perencanaan adalah tentang penggunaan data penilaian untuk mengembangkan tujuan pencegahan yang berbasis data, terencana, dan terukur. Membangun akuntabilitas dengan memanfaatkan data kampus untuk menetapkan tujuan pencegahan yang spesifik dan dapat diukur. Hal ini bertujuan untuk menentukan kemajuan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari perpeloncoan. 6. Evaluasi (Evaluation): Evaluasi adalah tentang dokumentasi formal mengenai proses dan dampak dari strategi pencegahan. Pengumpulan dan pembagian data evaluasi menjadi dasar pendekatan pencegahan berdasarkan bukti, mengacu pada sejauh mana strategi pencegahan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memberikan informasi untuk perbaikan, memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya pencegahan dari waktu ke waktu. Ini bertujuan untuk mengukur efektivitas langkahlangkah yang diambil, dan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memiliki dasar bukti keefektifan. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 40

Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 41 7. Keberlanjutan (Sustainability) : Keberlanjutan adalah tentang kehadiran dan ketekunan. Pencegahan perpeloncoan secara menyeluruh melibatkan proses perubahan budaya yang mendorong kemajuan dan membangun reputasi melalui keterlibatan, aktivitas, komunikasi, infrastruktur, alokasi sumber daya, dan penegakan hukum yang konsisten dan substansial. Ini mencakup pengembangan program, hubungan, sumber daya, dan komunikasi terus-menerus untuk memastikan bahwa inisiatif ini tetap relevan dan berkelanjutan seiring waktu. 8. Implementasi (Implementation) : Implementasinya adalah tentang lingkungan belajar yang positif dan proaktif. Membangun kegiatan pembelajaran yang progresif, mendorong norma-norma organisasi, kelompok, dan tim yang positif, akan memacu perilaku dan sikap yang mendukung sikap ramah dan mencegah perpeloncoan. Dengan kata lain, ini mencakup pelaksanaan kebijakan, program, dan tindakan konkret yang dirancang untuk menghasilkan perubahan positif dalam lingkungan kampus. Hubungan saling mengikat antara setiap komponen yang ada di dalam framework pencegahan perpeloncoan sebagai usaha untuk meng-upgrade suatu sistem kaderisasi perlu diilhami dengan baik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lingkungan, , sehingga setiap bagian dapat berkontribusi secara optimal terhadap tujuan keseluruhan. "Progress is impossiblewithout change, and thosewho cannot change their minds cannot change anything." Mari bangun RANGKAIAN KADERISASI UNIVERSITAS DIPONEGORO DARI PKKMB HINGGA LKMMPD Menjadi lebih baik!

T ujuan organisasi kemahasiswaan dalam kampus harus cenderung selaras dengan tujuan kampus. Oposisi bukanlah hubungan yang selalu kontradiktif, melainkan hubungan prosedural yang saling melengkapi. Mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam menjalin hubungan yang harmonis dan baik dengan pihak birokrasi kampus. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mendorong partisipasi aktif dalam menanggapi isu-isu permasalahan masyarakat. Hal ini dapat membantu mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan untuk terlibat dalam kegiatan yang responsif terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kampus. JANGAN TAKUT DENGAN PENGUASA. TAPI, TAKUTLAH AKAN HIDUP SEBAGAI MAHASISWA YANG TIDAK BISA APA APA DAN TIDAK BISA MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP BANGSA DAN NEGARA. Organisasi kemahasiswaan dan birokrasi kampus bukanlah seperti partai politik, di mana ada partai oposisi dan partai yang sedangberkuasa. Mahasiswa juga dapat melaksanakan pembahasan pola hubungan organisasi kemahasiswaan dengan birokrasi kampus. Dengan melakukan pembahasan ini, mahasiswa dapat secara langsung terlibat dalam merumuskan pola hubungan yang harmonis antara organisasi kemahasiswaan dan birokrasi kampus. Sejatinya, mahasiswa memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan birokrasi kampus, namun juga harus memahami kondisi dan tujuan kampus. Birokrasi kampus juga harus memahami kondisi mahasiswa dan tidak hanya menuntut akademik dan prestasi saja. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 42

Hubungan simbiosis mutualisme ini mencerminkan komitmen untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Dengan begitu, kaderisasi menjadi proses yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tentu saja hal tersebut tidak dapat terjadi apabila pengkader dan kader tidak menjalin pengertian dan kerjasama yang baik. Pengkader harus bersedia mendengarkan aspirasi dan kebutuhan kader, serta memberikan dukungan dan arahan yang relevan. Sementara itu, kader juga perlu membuka diri terhadap pembelajaran dan berusaha untuk menerima bimbingan dari pengkader dengan lapang dada. Sebagai seorang kader, ia memiliki peran untuk menerima ilmu dan panduan dari pengkader yang lebih berpengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki pengkader dapat menjadi bekal berharga bagi seorang kader dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi yang mungkin dihadapinya. Sebagai seorang pembimbing, pengkader berperan membimbing dan membantu kader dalam mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Sejatinya, kader dan pengkader tidak dapat dipisahkan. Hubungan mereka dapat diartikan sebagai simbiosis mutualisme. Dalam proses kaderisasi, kedua belah pihak memiliki peran yang krusial dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka berperan penting dalam menciptakan kelangsungan & perkembangan mahasiswa secara berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa tidak hanya kader yang berkembang dalam proses ini. Ketika memberikan ilmu dan bimbingan kepada kader, pengkader sendiri juga mengalami pertumbuhan dan pembelajaran. Melalui interaksi dengan kader, pengkader dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka sendiri. Selain itu, menjadi pengkader juga memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pengaruh positif terhadap orang lain. Dengan sikap saling pengertian dan kerjasama, hubungan antara pengkader dan kader dapat menjadi kuat dan harmonis. Proses kaderisasi yang sehat akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi kedua belah pihak, serta pada kemajuan dan keberhasilan organisasi atau kelompok yang mereka wakili. Akhir kata, kader dan pengkader adalah dua sisi dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka saling memberi dan menerima, saling melengkapi, dan bersama-sama tumbuh dan berkembang. Dalam proses kaderisasi yang sehat, manfaat yang diperoleh oleh kader dan pengkader akan menciptakan lingkungan yang berdaya guna dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat. Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 43SESUNGGUHNYA BUKANLAH MATA ITU YANG BUTA, TETAPI YANG BUTA IALAH HATI YANG BERADA DALAM DADA.

Sesuai dengan hakikatnya, tujuan dari kaderisasi haruslah sejalan dengan tujuan lembaga yang menaunginya. Tentunya lembaga tersebut adalah lembaga Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro. Mengutip Rencana Strategis Universitas Diponegoro, bahwa tujuan pendidikan Universitas Diponegoro ialah menghasilkan lulusan yang memiliki profil COMPLETE (Communicator, Professional, Leader, Entrepreneur, Thinker, Educator), keunggulan nasional dan internasional serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga. Sehingga sudah seharusnya kaderisasi tidak memiliki tujuan untuk menyakiti dan merendahkan individu maupun pihak manapun. Sebaliknya, kaderisasi dilaksanakan untuk menghadirkan kader yang dapat berkontribusi di berbagai bidang dan berbagai tingkatan sesuai dengan profil lulusan mahasiswa Universitas Diponegoro. NAMABAIKUNDIP Dalam mencapai tujuan tersebut, kegiatan kaderisasi senantiasa menggunakan berbagai metode, model, maupun pendekatan pembelajaran supaya kader dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran andragogi. Pendekatan ini berorientasi kepada pusat pendidikan adalah individu yang menjalankan proses tersebut. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu andra dengan arti dewasa dan agogos dengan arti membimbing, sehingga andragogi dapat diartikan sebagai membimbing orang dewasa (Azas dalam Hiryanto, 2017). Konsep ini juga memberikan penekanan kepada pemberdayaan individu dalam menjalankan proses pembelajaran sehingga terdapat rasa tanggung jawab terhadap ilmu yang didapatkan (Hiryanto, 2017) Majalah Kaderisasi Mahasiswa : Perpeloncoan Sebenarnya Apa Sih?! | 44

Terimakasih sudah membaca! - Coming Soon Majalah Kajian Edisi II Minat yang berorientasi kepada tugas-tugas yang dilakukan atau dikerjakan, serta tidak mengarah kepada perasaan untuk kepentingan pribadi Konsep diri yang jelas sehingga memiliki tujuan dan kebiasaan kerja yang efisien Mampu mengendalikan diri dan perasaan pribadi, serta melihat dari sudut pandang orang lain Pandangan yang objektif untuk mengambil keputusan Mampu menerima kritik dan saran untuk mengembangkan diri Bertanggung jawab terhadap usaha-usaha yang dilakukan Dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang baru Berdasarkan dimensi psikologi, mahasiswa berada dalam rentang usia early adults (16-20 tahun) hingga middle adults (20-40 tahun) (Merriam, 1990). Anderson (1951) menjelaskan ciri-ciri kematangan kedewasaan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Berdasarkan hal tersebut, kaderisasi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi sudah seharusnya menjembatani dan mengoptimalkan kematangan kedewasaan bagi kader yang mengikutinya, bukan sebaliknya. Dibutuhkan persiapan dan kesiapan seorang kader untuk memahami bahwa pembelajaran yang diberikan merupakan suatu intervensi untuk mengarahkan kader menjadi tujuan tertentu, termasuk kedewasaan. Mahasiswa sebagai kader perlu memahami bahwa proses kaderisasi yang dijalani pada dasarnya bukanlah ajang balas dendam dari kakak tingkat, tetapi sebagai pelatihan pengembangan kompetensi dan kapasitas mahasiswa dalam mengoptimalisasi perannya sebagai mahasiswa itu sendiri. Sejalan dengan ciri kematangan kedewasaan, mahasiswa sudah seharusnya dapat berpikir secara objektif dan jangka panjang. Segala informasi, keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki berbagai konsekuensi, baik untuk lembaga maupun individu. Oleh karena itu, kader pun harus lebih bijak dalam mengadukan sesuatu yang dirasa merugikan dirinya sendiri dengan cara lebih melihat dari berbagai sudut pandang dan melakukan pengecekan informasi agar keputusan mengadukan dapat lebih objektif sehingga tidak merugikan suatu lembaga dan individu yang lain. Namun, disisi lain, pengkader pun harus memahami bahwa terdapat perubahan minat dan kebutuhan kader dalam mengembangkan kompetensinya. Diperlukan penyesuaian agar kepentingan lembaga universitas, fakultas, departemen, atau organisasi dengan minat dan kebutuhan kader supaya terdapat keselarasan tujuan dalam membangun suatu kaderisasi yang menguntungkan bagi seluruh pihak. Menyadari hal tersebut kami akan mengkaji lebih dalam mengenai transformasi kaderisasi dalam Majalah Kajian Edisi II! bit.ly/EvaluasiMajalahKaderisasiMahasiswa2023

DAFTAR PUSTAKA Allan, E. J. & Kerschner, D. (2020). The spectrum of hazing. StopHazing Consulting. Allan, E. J., Kerschner, D., Payne, J. M. (2018). College student hazing experiences, attitudes, and perceptions: Implications for prevention. Journal of Student Affairs Research and Practice, 56, 32- 48.https://doi.org/10.1080/19496591.2018.1490303 Allan, E. J., Payne, J. & Kerschner, D. (2018). Transforming the culture of hazing: A research-based hazing prevention framework. Journal of Student Affairs Research and Practice, 55(4) 412-425. https://doi.org/10.1080/19496591.2018.1474759 Allan, E. J., Payne, J.M., Boyer, A., & Kerschner D. (2018). Hazing prevention toolkit for campus professionals. StopHazing, Orono, Maine and Clery Center, Strafford, PA. Allan, E., Madden, M. (2008). Hazing in view: College students at risk. University of Maine, College of Education and Human Development. Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of Communication, 28, 12–29. doi: 10.1111/j.1460-2466.1978.tb01621.x Campo, S., Poulos, G., Sipple, J. W. (2005). Prevalence and profiling : hazing among college students and points of intervention. American Journal of Health Behavior, 29(2), 137-149. 10.5993/ajhb.29.2.5 Dewantara, Agustinus, W. (2018). Filsafat moral: pergumulan etis keseharian hidup manusia. Kanisius Press. Diamond, A. B., Callahan, S. T., Chain, K. F., Solomon, G. S. (2015). Qualitative review of hazing in collegiate and school sports: consequences from a lack of culture, knowledge and responsiveness. British Journal of Sports Medicine, 50(3), 149-153. 10.1136/bjsports-2015-095603 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2023). Panduan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa. Ellsworth, William, C. (2004). Differences Among Selected Student Organizations. ProQuest Information and Learning Company. Hiryanto. (2017). Pedagogi, andragogi, heutagogi serta implikasinya dalam pemberdayaan masyarakat. Jurnal Dinamika Pendidikan, 22(1). Kenwood, P.A., Rafferty, P.D. (2017). Exploring The Culture of Risk-Awareness Among the Professoriate: The Implementation of Enterprise Risk Management in Higher Education. Journal of Higher Education Management, 32(1). Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Dasar Menuju Mahasiswa Berprestasi Kaya Capaian Unggulan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2): 101-105. https://publisher.yccm.or.id/index.php/cab.

Ketriyawati. (2019). Analisis Bentuk dan Faktor Penyebab Perubahan Makna Peyorasi dan Ameliorasi Dalam Berita Kriminal. Jurnal Diksi, 27 (2). Klerk, V. (2013). Initiation, hazing or orientation? A case study at a south african university. International Research in Education, 1(1). http://dx.doi.org/10.5296/ire.v1i1.4026 Marjian, K., Fitrianto, H. (2013). Anatomi kekerasan mahasiswa di makassar. Jurnal Review Politik, 3(1). https://doi.org/10.15642/jrp.2013.3.1.1-27 McElreath, R., Wallin, A., & Fasolo, B. (2012). The evolutionary rationality of social learning. Oxford University Press. Merriam, S. B. (2001). The new update on adult learning theory. Jossey Bass. Mutiara, D., Eriyanto. (2020). Analisis framing pemberitaan kasus kekerasan pada orientasi pengenalan kampus. Jurnal Komunikasi Global, 9(1). https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.16594 Normina. (2015). Masyarakat dan kebudayaan sekolah. Jurnal ”Al-Hiwar”, 3(2). http://dx.doi.org/10.18592/al-hiwar.v3i6.1207 Putra, A. (2020). Penegakan hukum pelaku pelonco bullying terhadap mahasiswa baru (perspektif sosiologi hukum). Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, 8(2). https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49758 Rahma, Fika. (2018). Pergeseran Makna : Analisis Peyorasi dan Ameliorasi dalam Konteks Kalimat. Jurnal Hasta Wiyata. Risaldi, Ishak (2020) Perbedaan Kualitas Manajerial Siswa Kaderisasi KPM (Komunitas Pelajar Muslim) dan Siswa Non Organisasi di SMA Negeri 1 Parepare. Undergraduate thesis, IAIN Parepare. Salinas, Cristóbal; Michelle L Boettcher (2018). Critical perspectives on hazing in colleges and universities, 3-13. Samallo, J. (n.d.). Kenangan dari Kehidupan Siswa STOVIA 25 Tahun Lalu. Sianturi, L., Sidabutar, R.C.D., Peranginangin, S., Marbun, J. & Sinaga, S.J. (2023). Latihan Sitepu, Tepu. (2017). Bahasa Indonesia Sebagai Media Primer Komunikasi Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2(1). Sterner, R. (2008) The History of Hazing in American Higher Education. Strawhun, Jenna. (2016). Psychological factors that underlie hazing perceptions: A mixed methods study. Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences, 269. Subroto, L. H. (2019). Awal Mula Perpeloncoan di Indonesia. Kompas. Sulfan dan Mahmud, A. (2018). Konsep masyarakat menurut murtadha muthahhari (sebuah kajian filsafat sosial)". Jurnal Aqidah