PANDUAN SMAP KLAUSUL 9.EVALUASI KINERJA

SMAP

PANDUAN KLAUSUL 9
(EVALUASI KINERJA)
ISO 37001 : 2016

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH DKI JAKARTA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN
RAKYAT

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
2022

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku
saku ini telah selesai disusun. Salah satu implementasi Kebijakan 9 Strategi
di atas adalah penerapan ISO 37001:2016 di seluruh wilayah Balai
Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina
Konstruksi

BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK)

Yang menjadi Pilot Project Batch I penerapan
ISO SNI 37001:2016 SMAP yaitu BP2JK DKI
Jakarta.

Buku saku ini disusun agar dapat membantu
para pembaca dalam mempelajari persyaratan
dan paduan pelaksanaan klausul operasi pada
ISO 37001:2016 Sistem Managemen Anti
Penyuapan. Penulis pun menyadari jika
didalam penyusunan buku ini mempunyai
kekurangan, namun penulis meyakini
sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini
tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi
pembaca.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini,
maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah
berguna untuk penulis kedepannya.




BP2JK DKI Jakarta - Kementerian PUPR
Jakarta

- penulis

1

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

KATA SAMBUTAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya,
Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi
kita semua.Puji Syukur kami panjatkan
kepada Tuhan YME, karena buku
saku Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SNI ISO 37001 : 2016 klausul 9. Evaluasi
Kinerja berhasil tersusun dengan baik.

Buku saku ini disusun untuk merespon mengenai ekosistem anti
penyuapan yang harus diwujudkan oleh seluruh unit kerja yang berada
dibawah kementerian PUPR dan sejalan dengan prinsip Four Big No's
Kementerian PUPR, yaitu No Bribery (Suap), No Kick Back (Imbalan), No
Gift (Hadiah), No Luxurious Style (Berpenampilan Sederhana).

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) menjadi garda
terdepan dalam pelaksanaan konstruksi di Kementerian PUPR. BP2JK
memiliki tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang / jasa
konstruksi di Kementerian PUPR. Walaupun tidak terlibat secara teknis
dalam pekerjaan, namun peran BP2JK sangat menentukan bagaimana
jalannya pekerjaan infrastruktur di Indonesia. Proses bisnisnya yang
melibatkan banyak pihak terutama pihak luar dalam penyelenggaraanya,
sehingga resiko dalam penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum
menjadi sangat tinggi apabila tidak dikendalikan. Maka dari itu, sebagai
garda terdepan perlu kiranya dalam memperkuat baik secara intern
maupun ekstern dalam menangkal adanya resiko penyimpangan. Salah
satu implementasi dalam menangkal resiko tersebut adalah dengan
dengan penerapan ISO 37001:2016 pada BP2JK.

Adanya buku saku ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan
panduan bagi pihak internal BP2JK dalam memperkuat sistem
manajemen anti penyuapan yang sesuai dengan SNI ISO 37001 : 2016
khususnya klausul 9. Survey Kinerja dan memastikan terlaksananya
program-program anti penyuapan yang harus dijalankan secara rutin
oleh BP2JK.

2

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1
Kata Sambutan 2
Daftar Isi 3
Sistem Manajemen Anti Penyuapan 4
Tujuan dan Manfaat Penerapan Iso 37001:2016 4
Dasar Peraturan 5
Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan 6
Komitmen Anti Penyuapan 7
Struktur Persyaratan SNI ISO 37001:2016 8
Kedudukan dan Koordinasi Organisasi 9
SMAP BP2JK DKI Jakarta

Evaluasi Kinerja 10
14
Pemantauan, Pengukuran,Analisis, dan 15
Evaluasi 17
Audit Internal
18
Tinjauan Manajemen

Tinjauan Fungsi Kepatuhan
Anti Penyuapan

Lampiran Dokumen

3

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Sistem Pengelolaan
Anti Penyuapan yang
dirancang untuk membantu
organisasi mengembangkan, menerapkan,
dan meningkatkan program kepatuhan anti
penyuapan

Jaminan pelaksanaan praktek kontrol
anti suap yang baik dan di akui
secara internasional

TUJUAN & MANFAAT PENERAPAN ISO 37001 : 2016
4

PEMENUHAN PERATURAN OTOMASI BISNIS
PERUNDANGAN
Mewujudkan tatanan
Wujud kepatuhan organisasi yang bersifat
terhadapperaturan otomatis bergantung pada
perundangan sistemyang telah
dikembangkan
MEMBANTU ORGANISASI
DALAM PENGELOLAAN BRANDING & TRUST
MANAJEMEN ANTI
PENYUAPAN Branding dan
membangun
menciptakan sistem yang kepercayaan pada
mampu melakukan stakeholder
pencegahan ,pendektesian,
dan respon terhadap tindak
penyuapan melalui 6 prinsip
SMAP dan PDCA

4

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

DASAR PERATURAN

1.Peraturan Menteri PUPR
No.323 Tahun 2005

Tata Cara Penanganan
Masukan dari Masyarakat

2.Peraturan Menteri PUPR
No.323 Tahun 2005

penanganan pengaduan
melalui Whistleblowing
System

3.Peraturan Menteri PUPR
Nomor 13 Tahun 2020

STOK Kementerian PUPR

4.Peraturan Menteri PUPR
No.323 Tahun 2005

Perjanjian Kerjasama
antara KPK dan
Kementerian PUPR
Nomor 01/PKS2020

5

POKOK-POKOK BP2JK
KEBIJAKAN ANTI
PENYUAPAN Wilayah DKI Jakarta

Menerapkan Menerapkan klausul
Pakta Integritas Anti Penyuapan

Menerapkan Prinsip Menghindari konflik
kepentingan dan mengelola
4 Big No's 4 BIG setiap konflik kepentingan

NO's

Menerapkan Uji Kelayakan Seluruh Kepala Unit Kerja wajib
untuk Memastikan pihak-pihak melaksanakan Kebijakan anti
mendukung kebijakan anti penyuapan dan menurunkan ke
penyuapan dalam SOP

Menerapkan Prosedur Tindak
Lanjut yang efektif Atas
Pemberian Hadiah

6

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

KOMITMEN
ANTI
PENYUAPAN

7

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

STRUKTUR PERSYARATAN SNI ISO 37001: 2016

PLAN DO CHECK ACT

4. Konteks Organisasi 8. Operasi 9. Evaluasi Kinerja 10. Peningkatan
1. Pemantauan,
1. Organisasi & Konteksnya 1.Perencanaan & pengukuran, analisis, & 1.Ketidaksesuaian dan
2. Kebutuhan & harapan pengendalian operasi evaluasi tindakan korektif
3. Lingkup SMAP 2.Audit internal
4. SMAP 2.Uji tuntas 3.Tinjauan Top 2. Peningkatan
5. Penilaian risiko penyuapan 3.Pengendalian keuangan Manajemen berkelanjutan
4.Pengendalian non- 4.Tinjauan Dewan
5. Kepemimpinan Pengarah
keuangan 5.Tinjauan FKAP
1. Kepemimpinan & komitmen 5.pengendalian anti
2. Kebijakan anti penyuapan
3. Peran, tanggung jawab, & penyuapan
6.Komitmen anti
wewenang organisasi
penyuapan
6. Perencanaan 7.Hadiah, kemurahan hati,

1.Kepemimpinaan & sumbangan &
komitmen keuntungan serupa
8. Mengelola
2.Kebijakan anti penyuapan ketidakcukupan
3.Peran, tanggung jawab,& pengendalian anti
penyuapan
wewenang organisasi 9. Meningkatkan
kepedulian
7. Dukungan 10.Investasi & penanganan
penyuapan
1.Sumber daya
2. Kompetensi
3.Kepedulian & Pelatihan
4. Komunikasi
5.Informasi terdokumentasi

8

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

Kedudukan dan
Koordinasi Organisasi
SMAP BP2JK DKI Jakarta

DEWAN PENGARAH
(DIREKTUR JENDRAL BINA

KONSTRUKSI)

MANAJEMEN PUNCAK
(Direktur Pengadaan
Jasa Konstruksi)

KETUA FKAP
Decki Rahadian
FirdiansyaS.Kom., M.Sc.,

M.Ec.Dev

WAKIL FKAP

Gunawan Nurhaji S.E.,
M.T

PELAKSANA FUNGSI PELAKSANA FUNGSI PELAKSANA FUNGSI
KEPATUHAN KOMUNIKASI DAN KESEKRETARIAN DAN
DOKUMEN KONTROL
PELATIHAN

1. Ayu Zurida Puspita Sari Selian, S.T. 1. Afina Isna Faiza, S.E. 1. Rangga Prahasta, S.Sos., M.Si.
2. Daniel Fernando, S.T. 2. Andri Rahmat, S.AP. 2. Ni Ketut Ayu Sri Dharmayanti, A.P.Kb.N
3. Wahyumurti Setya Sasmita, S.ST., M.T. 3. Arinintia Imroatun 'Ufairoh, S.H. 3. Kristian Sandi Hutabarat, A.P.Kb.N

9

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

EVALUASI KINERJA

01

Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan BP2JK Wilayah DKI Jakarta menetapkan dan
menerapkan proses pemantauan pengukuran, analisis dan evaluasiserta
perbaikan yang diperlukan terkait kepatuhan, kesesuaian terhadap kinerja dan
persyaratan SMAPserta perbaikan efektivitas SMAP secara terus menerus.

Secara teknis Tim FKAP BP2JK Wilayah DKI Jakarta dapat menentukan:

Hal-hal yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur

Pihak yang bertanggung jawab untuk
pemantauan

Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika
berlaku, untuk

memastikan hasil yang valid

Waktu pemantauan dan pengukuran harus dilakukan

Waktu analisis dan evaluasi hasil pemantauan dan
pengukuran

Pihak penerima laporan dan cara melaporkannya

Tim FKAP BP2JK Wilayah DKI Jakarta berupaya menyimpan 10
informasi terdokumentasi yang sesuai
sebagai bukti dari metode dan hasil. Tim FKAP BP2JK Wilayah
DKIJakarta dalam periode tertentu
melakukan evaluasi kinerja anti penyuapan dan keefektifan serta
efisiensi dari SMAP.

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

0011

Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan
Evaluasi

Dokumen yang di Butuhkan

Laporan Kinerja SMAP

Laporan Tinjauan FKAP

Bribery Risk Assessment BP2JK Wil. DKI
Jakarta 2020

Bribery Risk Assessment BP2JK Wil. DKI
Jakarta 2021

11

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

02

Audit Internal

Kasubdit Kepatuhan Intern Direktorat Pengadaan Jasa
Konstruksi menetapkan dan
melaksanakan audit internal SMAP secara berkala,
dengan tujuan menentukan
apakah sistem manajemen tersebut telah dapat:

Memenuhi Meninjau Memberikan
pengaturan ulang hasil informasi
hasil audit
dan audit kepada
persyaratan terdahulu
Manajemen
BP2JK Puncak
Wilayah yang

telah
direncanakan

12

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

02

Audit Internal

kewajiban BP2JK DKI Jakarta

Merencanakan,
menetapkan, menerapkan
dan memelihara program
audit.

Menentukan kriteria dan
lingkup audit
untuk setiap audit.

memilih auditor yang
berkompeten.

Memastikan hasil audit
dilaporkan pada fungsi
kepatuhan anti penyuapan,
manajemen
puncak, dan dewan
pengarah (jika ada.

Menyimpan informasi
terdokumentasi
sebagai bukti penerapan
program audit
dan hasil audit.

13

02 BP2JK

Audit Internal Wilayah DKI Jakarta

Dokumen yang di Butuhkan 14

Laporan Dokumentasi Program
Internal Internal Kerja
Audit
Audit Tim FKAP
BP2JK

Wil. DKI
Jakarta

14

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

03

Tinjauan Manajemen

Manajemen Puncak

Manajemen Puncak secara berkala melaksanakan tinjauan
manajemen (kajian ulang/reviu) minimal 1 (satu) kali dalam
(satu) tahun untuk mengkaji ulang SMAP dan memastikan
pelaksanaan, kecukupan dan keefektifan SMAP
berdasarkan laporan internal audit yang disampaikan oleh
Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern.

Tinjauan manajemen puncak harus
mencakup pertimbangan dari:

status tindakan dari tinjauan manajemen
sebelumnya.

perubahan dalam isu internal dan eksternal yang
relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan.

informasi pada kinerja sistem manajemen anti
penyuapan.

keefektifan tindakan yang diambil untuk

menunjukkan risiko penyuapan.

peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem
manajemen anti penyuapa.

15

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

03

Tinjauan Manajemen

Dewan Pengarah

Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Dewan
Pengarah secara berkala melaksanakan tinjauan
manajemen (kajian ulang/reviu) minimal 1 (satu)
kali dalam(satu) tahun untuk mengkaji ulang
SMAP dan memastikan pelaksanaan, kecukupan
dan keefektifan SMAP berdasarkan Laporan
Tinjauan Manajemen dari Direktur Pengadaan
Jasa Konstruksi serta berdasarkan informasi lain
yang diminta atau diperoleh Direktur Jenderal
Bina Konstruksi.

Dokumen yang di
Butuhkan pada

Tinjauan Manajemen

Program Kerja Tim FKAP BP2JK Wil. DKI
Jakarta

Laporan Tinjauan FKAP BP2JK Wil. DKI
Jakarta

Surat Usulan Tinjauan Manajemen

16

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

04

Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Tim FKAP secara berkala menilai secara
berkelanjutan apakah SMAP sudah cukup
secara efektif mengelola risiko penyuapan
yang dihadapi oleh organisasi serta telah
diterapkan secara efektif

Tim FKAP akan melaporkan pada rentang waktu
terencana kepada Manajemen Puncak dan Dewan
Pengarah dan berkoordinasi dengan KepalaSubdirektorat
Kepatuhan Intern untuk kecukupan dan efektivitas
penerapan dari SMAP, termasuk hasil investigasi dan
audit

17

SCAN ME

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

18

BP2JK

Wilayah DKI Jakarta

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
2022