Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

DASAR DASAR PENSIUN
DAN
PEMBERHENTIAN PNS

DAFTAR SINGKATAN

CLTN : Cuti di Luar Tanggungan Kanreg : Kantor Regional
Negara JPT : Jabatan Pimpinan Tinggi
PyB : Pejabat yang Berwenang JF : Jabatan Fungsional
PPK : Pejabat Pembina Kepegawaian JA : Jabatan Administrasi
BUP : Batas Usia Pensiun MK : Mahkamah Konstitusi
DPCP : Data Perorangan Calon Pertek : Pertimbangan Teknis
Penerima MKP : Masa Kerja Pensiun
SAPK : Sistem Aplikasi Pelayanan BAP : Berita Acara Pemeriksaan
Kepegawaian
BKN
: Badan Kepegawaian Negara

Dasar Hukum

UU Nomor 11 Tahun 1969 UU Nomor 5 Tahun 2014

Pensiun Pegawai dan Pensiun Aparatur Sipil Negara
Janda/Duda Pegawai
Peraturan BKN No. 2 Tahun 2019
Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020
Tata Cara Masa Persiapan
Juknis Pemberhentian Pensiun
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan BKN No. 4 Tahun 2020 SE BKN 5/2021

Pedoman Kriteria Penetapan Permohonan Pengaktifan
Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Kembali sebagai Pegawai Negeri
Sipil
Penyakit Akibat Kerja, Serta
Kriteria Penetapan Tewas Bagi

Pegawai ASN

3

Pemberhentian PNS

Secara Umum

Atas Permintaan Batas Usia Pensiun
Sendiri
Tidak Cakap Jasmani
Perampingan dan/atau Rohani

Meninggal Dunia, Tindak
Tewas, atau Hilang Pidana/Penyelewengan

Pelanggaran Disiplin Mencalonkan
menjadi Anggota Diri/Dicalonkan menjadi
dan/atau Pengurus
Partai Politik Pejabat Pemerintah

Tidak menjabat lagi sebagai
Pejabat Negara

4

Pemberhentian PNS

Karena Hal Lain

Menolak untuk diangkat Tidak dapat menjabat lagi
kembali dalam jabatan pada sebagai Komisioner/Anggota
saat menerima uang tunggu Lembaga Nonstruktural

Tidak melaporkan diri setelah PNS yang tidak dapat
selesai menjalankan tugas memperbaiki kinerja sesuai
belajar dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Tidak bisa disalurkan setelah
CLTN Tidak melapor setelah CLTN

Ijazah Palsu
5

Atas Permintaan Sendiri

PNS yang berhenti atas permintaan sendiri dapat
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
Namun, pemberhentian ini dapat ditunda
apabila:

Masih ada tugas mendesak yang harus
diselesaikan oleh yang bersangkutan

Belum ada pegawai lain yang dapat
menggantikan tugas yang bersangkutan

6

Mencapai Batas Usia Pensiun

Pejabat Administrasi, 58 60 Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional Madya,
termasuk Guru dan Jaksa.
Ahli Pertama, Ahli Muda,
dan Keterampilan, termasuk
Peneliti dan Perekayasa Ahli

Pertama dan Ahli Muda.

Pejabat Fungsional Ahli 65 70 Peneliti dan Perekayasa
Utama, termasuk Ahli Utama, termasuk
Guru Besar (Profesor)
Peneliti dan Perekayasa
Ahli Madya, dan Dosen.

Perampingan Organisasi atau
Kebijakan Pemerintah

Perampingan Organisasi Disalurkan ke Instansi lain Usia > 50 Dipensiunkan
/ Kebijakan Pemerintah Tahun
Tidak Disalurkan ke Diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak
instansi lain MK > 10 Tahun kepegawaian selain jaminan pensiun

qUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Usia > 50 Diberikan uang tunggu maks 5 tahun. Jika belum
qUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun dapat disalurkan juga, dipensiunkan mulai
qPeraturan BKN No. 3 Tahun 2020
MK < 10 Tahun diberikan saat usia 50. Jika meninggal maka jaminan
8 pensiun janda/duda diberikan mulai tgl 1 bulan
Usia < 50 berikutnya
Tahun
Diberikan uang tunggu maks 5 tahun. Jika belum
MK > 10 Tahun dapat disalurkan juga, diberhentikan dengan
hormat dan diberikan hak kepegawaian selain
Usia < 50 jaminan pensiun
Tahun

MK < 10 Tahun

Pemberhentian Karena Tidak Cakap
Jasmani dan/atau Rohani

Tidak dapat bekerja Menderita penyakit Tidak mampu bekerja
lagi dalam semua atau kelainan kembali setelah
jabatan karena berbahaya bagi
kesehatannya berakhirnya cuti sakit
dirinya sendiri atau
lingkungan kerjanya

PNS yang dinyatakan tidak cakap rohani/jasmani tetap diberhentikan secara
hormat apabila sakit disebabkan menjalankan kewajiban jabatan. Apabila bukan
karena menjalankan kewajiban, harus memiliki MKP min 4 tahun.

9

Pemberhentian Karena Meninggal
Dunia atau Tewas
Meninggal Dunia
Tewas

Meninggalnya tidak Meninggal dalam
dalam dan karena dan karena
menjalankan tugas menjalankan tugas

Sedang menjalani Meninggal dalam
masa uang tunggu keadaan lain yang
ada hubungannya
Sedang Cuti di Luar dengan dinas
Tanggungan Negara
Meninggal akibat luka
10 atau cacat jasmani/
rohani yang didapat
dalam dan karena
menjalankan tugas

Meninggal karena
perbuatan anasir yang
tidak bertanggung
jawab

Pemberhentian Karena Hilang

PNS yang hilang dianggap telah
meninggal dunia diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-

12 sejak dinyatakan hilang.

Janda/Duda/Anak PNS yang hilang Tidak diketahui keberadaannya
diberikan hak kepegawaian sesuai
Tidak diketahui masih hidup
peraturan perundang-undangan. atau meninggal dunia

PNS yang hilang kemudian
ditemukan kembali akan dilakukan
pemeriksaan oleh PPK/Pejabat yang

ditunjuk bersama Kepolisian.

11

Melakukan Tindak Pidana atau
Penyelewengan

Diberhentikan dengan hormat/tidak diberhentikan PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih tidak Diberhentikan tidak
dengan hormat apabila
diberhentikan sebagai PNS apabila memenuhi kriteria:
● Melakukan penyelewengan terhadap
01 02 03 04 Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mtidaParehktarambbrukaeaatnttduadarnuarninnyPkaNanSpresMtaesmbi kapeiukrnjayayiansglimentgeeklmakuehTpnmidegdniabaagnkakaltkiirfeukrhajain Tersedianya
lowongan ● Melakukan penyelewengan terhadap
jabatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pidana penjara paling Dalam hal PNS tidak memenuhi
singkat 2 dan pidana kriteria sebagaimana dimaksud ● Menjadi anggota dan/atau pengurus
yang dilakukan tidak partai politik
penjelasan di atas maka
berencana diberhentikan dengan hormat ● Melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara paling singkat
sebagai PNS. 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan
dengan berencana

Pemberhentian Karena Pelanggaran
Disiplin

Diberhentikan dengan CONCEPT Jika memenuhi syarat
hormat tidak atas PROPOSAL diberikan jaminan
pensiun
permintaan sendiri apabila
melaakukan pelanggaran
disiplin PNS tingkat berat

13

Pemberhentian Karena Pelanggaran
Disiplin

Diberhentikan dengan hormat tidak Jika memenuhi syarat
atas permintaan sendiri apabila diberikan jaminan
pensiun.
melakukan pelanggaran disiplin pns
tingkat berat.

14

Pemberhentian karena Mencalonkan
Diri atau Dicalonkan Menjadi Pejabat

Pemerintah

PNS ditetapkan sebagai PNS ditetapkan sebagai
calon Presiden, Wakil calon Presiden, Wakil
Presiden, dst Presiden, dst

Mengajukan permohonan Tidak mengajukan
pengunduran diri permohonan
pengunduran diri

Diberhentikan dengan Diberhentikan dengan
hormat tidak hormat

15

Pemberhentian Karena Menjadi
Anggota

dan/atau Pengurus Partai Politik

PNS dilarang menjadi PNS yang mengundurkan
anggota dan/atau diri diberhentikan dengan
pengurus partai politik. hormat sebagai PNS

PNS yang menjadi anggota dan/atau PNS yang melanggar
pengurus partai politik wajib larangan diberhentikan
mengundurkan diri secara tertulis dan tidak dengan hormat
dilakukan sebelum ditetapkan menjadi sebagai PNS
anggota dan/atau pengurus partai
politik.

16

Pemberhentian karena Tidak Menjabat
Lagi Sebagai Pejabat Negara

Dalam pasal 121 UU No. 5 Diberhentikan dengan hormat
Tahun 2014 disebutkan sebagai PNS apabila dalam waktu
“Pegawai ASN dapat paling lama 2 (dua) tahun tidak
tersedia lowongan Jabatan
menjadi pejabat negara”

PNS yang tidak lagi sebagai pejabat negara Diberhentikan dengan hormat
dapat diaktifkan kembali sebagai PNS, sebagai PNS oleh PPK apabila tidak
meliputi: mengajukan pengaktifan kembali
• Ketua/wakil ketua/anggota MK dalam jangka waktu lebih dari 30
• Ketua/wakil ketua/anggota BPK (tiga puluh) hari kalender
• Ketua/wakil ketua/anggota KY
• Ketua/wakil ketua KPK
• Menteri dan jabatan setingkat Menteri
• Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh

(LBBP)

17

Tata Cara Mengundurkan Diri PNS
Secara Umum

Permohonan Keputusan Pertimbanga
Tertulis Pemberhentian
n
Dari PyB atau PPK Oleh Kepala BTKeNkantiasu Kepala Kanreg
BKN kepada Presiden atau PPK

Permohonan Usul Penetapan Keputusan
Diteruskan Pemberhentian Pemberhentian

PPK ke Presiden Tembusan ke BKN Ditetapkan berdasarkan
atau PyB ke PPK Pertimbangan Teknis

18

MASA KERJA
PNS

Dasar Hukum
UU NO 11 TAHUN 1969
UU No 5 TAHUN 2014

MASA KERJA YANG DIHITUNG UNTUK MENETAPKAN HAK
DAN BESARNYA PENSIUN

(UU NO 11 TAHUN 1969 PASAL 6)

Waktu Bekerja Sebagai PNS

Waktu Bekerja Sebagai A.B.R.I
Tenaga Harian/Bulanan yang menerima penghasilan dari Anggaran Negara

atau Bank Perusahaan Negara.
Masa Selama Menjalankan Kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam

Pemerintahan RI pada masa perjuangan phisik

Masa berjuang sebagai veteran pembela kemerdekaan

Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi

MASA KERJA YANG DIPERHITUNGKAN PENUH UNTUK
PENETAPAN GAJI PADA PEGANGKATAN PERTAMA
(UU No 6 Tahun 1976)

1 •Masa Kerja Menjadi Pegawai Negeri Kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara

2 •Masa Selama Menjadi Pejabat Negara

3 •Masa selama menjalankan tugas pemerintahan

4 •Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara

5 •Masa selama menjalankan wajib kerja

6 •Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik negara

• Masa Kerja Sebagai Pegawai/ Karyawan dari badan hukum diluar badan-badan pemerintah, yang tiap- tiap kali tidak

7 kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan ½ sebagai masa kerja dengan ketentuan sebanyak-
banyaknya 10 tahun

PERHITUNGAN MASA KERJA

CCOONNTTOOHHPPEERRHHIITTUUNNGGAANNMMAASSAA KKEERRJJAA

BBEERRDDAASSAARRKKAANN BBUUPP

Nama : AI Nanang Herlina, S.Pd Nb:
NIP : 196207021990112001 MKP: TMT Pensiun – TMT CPNS
Tgl Lahir : 02 Juli 1962 MKG: Berhenti TMT – TMT Kenaikan Pangkat
Jabatan : Guru Ahli Madya
BUP : 60 Tahun Terakhir + Masa Kerja
Gol Awal : II/b
Berhenti TMT ( Juli 2022) : 07 2022
Pensiun TMT ( 01 Agustus 2022) : 08 2022 TMT KP (01 April 2018) : 04 2018

TMT CPNS (November 1990) : 11 1990

Masa Kerja PNS : 09 Bl 31 Th : 03 Bl 04 Th
Masa Kerja Pensiun (MKP) : 09 Bl 31 Th Masa Kerja (25 TH 05 BL) : 05 Bl 25 Th
Masa Kerja Golongan (MKG) : 08 Bl 29 Th

Sehingga, Masa Kerja PNS dan Masa Kerja Pensiun Sdr. AI Nanang Herlina, S.Pd adalah 31 Tahun 09 Bulan.
Sedangkan Masa Kerja Golongan (MKG)-nya adalah 29 Tahun 08 Bulan

CONTOH PERHITUNGAN MASA KERJA DENGAN PMK
(Peninjauan Masa Kerja)

Nama : Dayat, SP Nb:
NIP : 196107081987081001 MKP: TMT Pensiun – TMT CPNS
Tgl Lahir : 08 Juli 1961 MKG: Berhenti TMT – TMT Kenaikan Pangkat Terakhir + Masa Kerja
Jabatan : Penyuluh Pertanian Madya
BUP : 60 Tahun
Gol. Awal : II/a

Pensiun TMT ( 01 Agustus 2021) : 08 2021 Berhenti TMT ( Juli 2021) : 07 2021
TMT KP (01 Oktober 2018) : 10 2018
TMT CPNS (Agustus 1987) : 08 1987
Masa Kerja (33 TH 01 BL) : 09 Bl 02 Th
Masa Kerja PNS : 00 Bl 34 Th Masa Kerja Golongan (MKG) : 01 Bl 33 Th +
PMK (6 Tahun 11 Bulan) : 11 Bl 06 Th +

Masa Kerja Pensiun : 11 Bl 40 : 10 Bl 35 Th
Th

Selisih 5 Tahun 1 Bulan

Sehingga, Masa Kerja PNS Sdr. Dayat, SP yang memiliki PMK 6 TH 11 BL adalah 34 Tahun 00 Bulan dan Masa Kerja Pensiun (MKP)-nya adalah 40 Tahun
11 Bulan. Sedangkan Masa Kerja Golongan (MKG)-nya adalah 35 Tahun 10 Bulan

CONTOH PERHITUNGAN MASA KERJA
DENGAN PI (Penyesuaian Ijazah)

Nama : Drs. Haji Kamaruddin, SL., M.Ag Nb: : TMT Pensiun – TMT CPNS
NIP : 196212311986031018 MKP : Berhenti TMT – TMT Kenaikan Pangkat Terakhir + Masa Kerja
Tgl Lahir : 31 Desember 1962 MKG : TMT Gol. Setelah PI – TMT Gol. Sebelum PI
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama PI
BUP : 58 Tahun
Gol. Awal : II/a

Pensiun TMT ( 01 Januari 2021) : 01 2021 Berhenti TMT (Desember 2020) : 12 2020 -
TMT CPNS (Maret 1986) : 03 1986 TMT KP (01 Oktober 2015) : 10 2015 +

Masa Kerja PNS : 10 Bl 34 Th Masa Kerja (27 Tahun 06 Bulan) : 02 Bl 05 Th Selisih
Masa Kerja Pensiun Masa Kerja Golongan (MKG) : 06 Bl 27 Th 5 Tahun
34 Th : 10 Bl 1 Bulan
: 08 Bl 32 Th

TMT Gol. Setelah PI (01 April 1988) : 04 1988 : 03 1986 Masa Kerja Pensiun : 10 Bl 34 Th
TMT Gol. Sebelum PI (01 Maret 1986) : 00 Bl 05 Masa Penyesuain Ijazah* : 11 Bl 02 Th +

: 01 Bl 02 Th Masa Kerja Normal* : 09 Bl 37 Th
Selisih MKG & MKP (05 Th 01 Bl)
Th

Masa Penyesuaian Ijazah (PI) : 11 Bl 02 Th *)Perhitungan Masa Kerja dengan PI hanya sebagai bahan cross check.
: 11 Bl 2 Th

Sehingga, Masa Kerja PNS dan Masa Kerja Pensiun (MKP) Sdr. Drs. Haji Kamaruddin, SL., M.Ag adalah 34 Tahun 10 Bulan

Sedangkan Masa Kerja Golongan (MKG)-nya adalah 32 Tahun 08 Bulan

CONTOH PERHITUNGAN MASA KERJA DENGAN CLTN (Cuti
di Luar Tanggungan Negara)

Nama : Hj. Faridah, S.SiT., M.Kes Nb:
MKP: TMT Pensiun – TMT CPNS
NIP : 197105011991032003 MKG: Berhenti TMT – TMT Kenaikan Pangkat Terakhir +

Tgl Lahir : 01 Mei 1971 Masa Kerja
CLTN : TMT Aktif – TMT Cuti
Jabatan : Widyaiswara Ahli Muda

Usia Pensiun : 51 Tahun

Gol. Awal : II/a Berhenti TMT ( Februari 2022) : 02 2022
TMT KP (01 April 2015) : 04 2015
TMT Diaktifkan( 01 Juli 2021) : 07 2021 +
TMT Cuti (1 Desember 2019) : 12 2019 Masa Kerja (33 Tahun 01 Bulan) : 10 Bl 06 Th
Masa Kerja Golongan (MKG) : 01 Bl 19 Th
Masa CLTN : 07 Bl 01 Th CLTN
: 11 Bl 25 Th
: 07 Bl 01 Th

Pensiun TMT ( 01 Maret 2022) : 03 2022 Masa Kerja Golongan (MKG) : 04 Bl 24 Th
TMT CPNS (Maret 1991) : 03 1991
Masa Kerja Pensiun (MKP) : 00 Bl 31 Th
Masa Kerja PNS : 00 Bl 31 Th
CLTN : 07 Bl 01 Th CLTN : 07 Bl 01 Th

Masa Kerja Pensiun (MKP) : 05 Bl 29 Th

Masa Kerja PNS : 05 Bl 29 Th

Pada Pasal 27 PP 12 Tahun 2002, PNS sudah berusia 50 Tahun yang bekerja lebih dari 20 Tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya 1
tahun dalam pangkat terakhir diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi . Sehingga, Masa Kerja PNS dan Masa Kerja Pensiun Sdr. Hj. Faridah
S.SiT., M.Kes adalah 29 Tahun 05 Bulan Sedangkan Masa Kerja Golongan (MKG)-nya adalah 24 Tahun 04 Bulan dan diberikan kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.

PENSIUN JANDA/DUDA
dan
MUTASI KELUARGA (A/II/1969/PENS)

Janda adalah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia
Duda ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita,
yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain
Anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari
pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda

DAFTAR ISTILAH

28

Dasar Hukum

UU No. 11 UU Nomor 5 PP No.11
Tahun 1969 Tahun 2014 Tahun 2017

Pensiun pegawai Aparatur Sipil Manajemen
dan pensiun Negara Pegawai Negeri
janda/duda
pegawai Sipil

29

Hak atas Tidak Dipekerjakan Kembali Setelah Tugas Negara
Pensiun
Pegawai • Diberhentikan dengan hormat
• Usia min 50 tahun dan masa kerja 10

tahun

Diberhentikan dengan Hormat Mengajukan Pensiun Dini

• Usia min 50 tahun dan masa • Usia belum mencapai 50
kerja 20 tahun tahun

• Tidak dapat melakukan • Masa kerja min 10 tahun
pekerjaan karena menjalankan • Pensiun diberikan saat usia
kewajiban jabatan atau masa
kerja min 4 tahun 50 tahun

Diberhentikan atau Dibebaskan dari Jabatan
• Penghapusan jabatan
• Perubahan susunan pegawai
• Penertiban Aparatur Negara
30 • Alasan lain

Hak atas Pensiun Janda/Duda

Apabila penerima pensiun Apabila penerima pensium Pasal 16 UU 11/1696
meninggal dunia, maka yang beristri/beruami
istri atau suami yang meninggal dunia, *apabila pegawai pria
terdaftar berhak beristri lebih dari satu,
menerima pensiun sedangkan tidak ada istri
janda/duda atau suami yang terdaftar, maka pensiun janda
diberikan kepada istri
maka diberikan kepada yang paling lama dan
suami/istri yang ada*
tidak terputus
pernikahannya

31

Apabila PNS MD dan tidak
memiliki istri atau suami

02 Pensiun janda diberikan
01 03 kepada anak kandung

Satu bagian pensiun janda
diberikan kepada masing-masing
golongan anak kandung

Pensiun duda diberikan
kepada anak-anaknya

32

Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pegawai pria
meninggal dunia, sedangkan ia memiliki istri (istri-istri) yang
berhak menerima bagian pensiun janda di samping anak dari
istri yang telah meninggal dunia atau cerai, maka bagian pensiun
janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak

yang seayah-seibu.

Anak yang berhak Menerima
Jaminan Pensiun

Belum mencapai CONCEPT Tidak memiliki
usia 25 tahun PROPOSAL penghasilan sendiri

34 Belum atau belum
pernah menikah

Jika anak yang kedua orang
tuanya berkedudukan sebagai PNS
dan meninggal dunia, maka anak

tsb berhak atas pensiun
janda/duda yang lebih

menguntungkan.

Besarnya Pensiun Janda/Duda

2,5% per tahun dari Pensiun J/D adalah Pensiun J/D 72% dari 20% dari 75% gaji
dasar pensiun 36% dari dasar dasar pensiun pokok terakhir
pensiun

Maksimal masa Apabila terdapat Jika PNS tewas, Jika PNS tewas
kerja 30 tahun >1 istri dibagi rata jumlah dapat dan tidak
atau setara 75%
Tidak boleh <75% dibagi rata meninggalkan
gaji pokok istri/suami/anak.
terendah Tidak boleh <72% Diberikan kepada
gaji pokok
terendah orang tua

35

Syarat Pendaftaran Istri/Suami/Anak
sebagai yang Berhak Menerima Pensiun

Janda/Duda

1. Pendaftaran harus dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan
2. Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan

pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan
3. Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari

penceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri-isteri/suami yang berhak menerima pensiun-
janda/duda
4. Anak yang dapat didaftarkan adalah anak yang lahir selama dan dari hasil perkawinan yang telah didaftarkan,
maupun anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari hari sesudah perkawinan itu terputus.
5. Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda harus dilakukan
dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran.

Pasal 19, UU 11/1969

Dokumen Pendaftaran
Istri/Suami/Anak

Surat pengantar dari Mengisi formulir
TASPEN/ASABRI A/II/1969/PENS

Pas foto 4x6 berdampingan Fotokopi Akta nikah,
(4 lembar) KK/KTP, dan SSK
Pensiun
Fotokopi akta kematian
istri/suami pensiunan Formulir SPTB (TASPEN) dan
Kartu Identitas Pensiunan
37 (KARIP)

Contoh Kasus

PENETAPAN PENSIUN
JANDA/DUDA/ANAK
PEJABAT NEGARA

Dasar Hukum

UU NO.7 TAHUN 1978 PP NO.9 TAHUN 1980 jo. PP NO.75 TAHUN 2000
PP NO.48 TAHUN 1980 jis. Gaji pokok dan uang Kehormatan
Presiden dan Wakil Presiden PP NO.59 TAHUN 2000 Pimpinan Lembaga Tertinggi /
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tinggi Negara & Anggota
UU NO.12 TAHUN 1980
PP NO.11 TAHUN 1985 jo. PP NO.78 TAHUN 2000
Pimpinan dan Anggota Lembaga PP 76 TAHUN 2000 Inpassing pensiun pokok
Tertinggi/Tinggi Negara mantan pejabat negara dan
Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Janda/Duda/Anak
UU NO.19 TAHUN 2006 Indonesia Dan Pejabat Lain Yang
Dewan Pertimbangan Presiden Kedudukannya Atau Pengangkatannya SE Ka.BAKN
Setingkat Atau Disetarakan Dengan NO.11/SE/1983
PP NO.50 TAHUN 1980 Menteri Negara
jo. PP NO.60 TAHUN Pensiun Pegawai Negeri dan
2000 PP NO.5 TAHUN 1996 jo. PP Pensiun Pejabat Negara
Menteri Negara NO.61 TAHUN 2000
Duta Besar LBPP

PP NO.58 TAHUN 2008
Ketua, Wakil Ketua & Anggota
DPD

BESARNYA PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK

SETIAP MANTAN PEJABAT NEGARA YANG TEWAS BERHAK ATAS PENSIUN JD/DD/ANAK
SEBESAR 72% DARI DASAR PENSIUN YANG DIATUR

SEDANGKAN PENERIMA PENSIUN JD/DD/ANAK PEJABAT NEGARA YANG MENINGGAL DUNIA
BERHAK ATAS ½ DARI PENSIUN YANG DITERIMA

PENSIUN DITERIMA DI BULAN KE

75355555

Presiden Menteri Dubes Jaksa Gubernur Pimpinan Ketua Ketua
dan Wakil Agung LT/TN dan MA DPD dan
Anggota
Wakil

Rumpun Jabatan Pejabat Negara

Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Panglima TNI

Menteri Dewan Pertimbangan Presiden
Duta Besar LBBP
Gubernur dan Wakil Gubernur
Jaksa Agung
Gubernur BI Bupati dan Wakil
Bupati

Walikota dan Wakil Walikota

Rumpun Jabatan Pejabat Negara

Ketua MA dan Wakil Ketua Muda MA

Hakim Anggota MA Non-eksekutif Ketua DPD, Wakil Ketua
DPD, dan Anggota

Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPR,
dan Anggota dan Anggota

BIROKRASI PENETAPAN KEPUTUSAN 02.
PEJABAT NEGARA

PRESIDEN

KEPUTUSAN PENSIUN YANG
PRESIDEN BERSANGKUTAN

MENTERI TASPEN
DALAM NEGERI PERTINGGAL

KEPUTUSAN MD AKTIF KEPUTUSAN
MENDAGRI KEPALA BKN
INSTANSI
Pejabat negara selain bupati, TERKAIT PENSIUN
walikota dan wakilnya ditetapkan J/D/A

oleh presiden

Dasar Hukum

Kepala BKN Menetapkan Pensiun J/D/A Pejabat Negara

UU Nomor 12 Tahun 1980 MD (J/D) : Pasal 17 Ayat (1)

PP Nomor 9 Tahun 1980 > Tewas : Pasal 17 Ayat (3)
PP Nomor 59 Tahun 2000
Anak : Pasal 19
PP Nomor 50 Tahun 1980 >
PP Nomor 59 Tahun 2000 MD (J/D) : Pasal 13 Ayat (1)

PP Nomor 5 Tahun 1996 > Tewas : Pasal 13 Ayat (3)
PP Nomor 61 Tahun 2000
Anak : Pasal 16
45
MD (J/D) : Pasal 15 Ayat (1)

Tewas : Pasal 15 Ayat (3)

Anak : Pasal 17

MD (J/D) : Pasal 15 Ayat (1)

Tewas : Pasal 15 Ayat (3)

Anak : Pasal 17

Konsep Naskah Surat Keputusan

Pensiun Janda/Duda/Anak Pejabat Negara

K K Keputusan
Keputusan Pengangkatan dan
Pemberhentian Pemberhentian

Dari Presiden atau Dari Presiden atau
Menteri dalam Negeri Mendagri bagi PN
aktif

S Surat Keterangan S
Janda/Duda Surat Kematian

Dari lurah/camat Bagi PN aktif
atau pensiunan

Satu bulan masa jabatan dihitung 1% sebagai persentase perhitungan dasar pensiun
(Minimal 6% maksimal 75%)

46

CONTOH KASUS

Letjen TNI (Hor) Syamsul Bahri adalah pensiunan Pejabat
Negara yang meninggal pada 2 Desember 2021, semasa

hidupnya beliau pernah menjabat sebagai:

No Jabatan Dari Hingga

SITI NURBAYA 1 Gubernur Kepala Daerah 1988 1997
Tingkat I 1997 1999
Janda dari
Letjen TNI (Hor) Syamsul Bahri 2 Wakil Ketua MPR RI

CONTOH KASUS

GUBERNUR DAERAH TINGKAT I WAKIL KETUA MPR RI

Masa Jabatan: 9 Tahun Masa Jabatan: 2 Tahun

% Pensiun TMT Pensiun % Pensiun TMT Pensiun

Pokok Pokok Setiap Pokok Pokok Setiap

Terakhir Bulan Terakhir Bulan

75 Rp2.250.000 1 Mei Rp1.125.000 24 Rp1.108.800 1 Mei Rp554.400
2022 2022

Jadi, total pensiun Pejabat Negara yang diterima Nyonya Siti Nurbaya ialah
Rp1.125.000 + Rp554.400 = Rp1.679.400

Contoh Surat Keputusan Penetapan Pensiun Janda

TERIMA KASIH