UAS Media dan kritik sosial Minibook (2) _Meidina Purnama Azzahra_B95219109.docx

Kata Pengantar
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah
menyelesaikan mini book dari mata kuliah media dan kritik sosial. Tujuan dari penulisan
buku ini yaitu untuk penyelesaian tugas akhir semester dan tidak lain bisa sebagai refrensi.
Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun
penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah
manfaat bagi pembaca.
Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah
berguna untuk penulis kedepannya.

Surabaya, 25 Desember 2021

Penulis

ii

Daftar Isi
Kata Pengantar............................................................................................................................i
Daftar Isi...................................................................................................................................iii
Masyarakat Dan Demokrasi.......................................................................................................1
Media Dan Kontrol Sosial..........................................................................................................1
Media Dan Ruang Publik...........................................................................................................2
Fakta Dan Opini.........................................................................................................................3
Pers; Definisi, Sejarah, Asas Kode Etik, Teori, Sistem, Kebebasan & Konflik........................3
Media Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik...........................................................................5

Masyarakat dan Demokrasi

Demokrasi menjadi sebuah istilah populer dalam kehidupan kita saat ini. Dalam sistem
politik, demokrasi menjadi kedudukan teratas dan diterima oleh banyak negara.
Demokrasi berasal dari dua kata "Demos" yang berarti rakyat dan "Cratos" yaitu
pemerintahan sehingga demokrasi diartikan sebagai sistem politik yang menjadikan rakyat
sebagai pemegang kekuasaan paling besar dalam sistem pemerintahan.

Dalam mekanismenya, demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih
kandidat atau pemimpin yang bersaing mencari suara terbanyak. Demokrasi memiliki aturan
bahwa setiap orang harus patuh terhadap aturan (hukum) baik itu pemerintah, rakyat,
penguasa harus hormat dan tunduk pada hukum. Negara yang menggunakan sistem
pemerintahan demokrasi juga dituntut untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran
hak asasi manusia (HAM).

Istilah masyarakat berasal dari kata Arab yaitu "syaraka" yang artinya berpatisipasi dan
"musyaraka" yang artinya bergaul. Dalam bahasa inggris masyarakat di kenal dengan istilah
"society".
Masyarakat didefinisikan sebagai manusia yang hidup berkelompok, saling berhubungan, dan
saling memengaruhi dan kemudian hidup bersama sebagai anggota masyarakat. Masyarakat
merupakan kelompok atau sekumpulan manusia yang hidup relatif lama dan memiliki norma
untuk mengatur kehidupan, serta beranak untuk meneruskan keturunannya.
Ada beberapa faktor yang membuat manusia hidup bermasyarakat:
1. Hidup secara bersama
2. Berkelompok dalam waktu yang cukup lama
3. Satu kesatuan
4. Memiliki sistem hidp bersama guna menjaga keutuhan kelompoknya

Negara Indonesia memiliki masyarakat dengan jumlah yang banyak dan heterogen.
Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan hidup berdampingan dengan
demokrasi sebagai acuan politik serta sistem pemerintahan. Negara Indonesia sendiri
memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mana demokrasi dan keberagaman disatukan.
Hak-hak masyarakat atau warga negara sudah dicantumkan pada dasar negara di semua sila
Pancasila. Dalam sistem politik demokrasi, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi
dengan hak asasi manusia yang sudah seharusnya terjamin. Salah satunya adalah hak memilih
dan menyampaikan saran seperti ciri sistem politik demokrasi.

Media Dan Kontrol Sosial

Media atau dalam bahasa Latin "medius" yang berarti ditengah, merupakan sarana, alat atau
perantara yang meneruskan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Seiring
perkembangan teknologi dan informasi, media juga terus memperbaharui dan bertransformasi
dari media konvensional ke media baru (new media). Gambaran media baru terbukti dengan
adanya tekonologi yang tanpa sadar menciptakan komunitas global dengan tatanan ruang
sosial baru yang terpisah ruang dan waktu tetapi masih terhubung.
Media massa menjadi salah satu prasarana komunikasi yang mengakomodasi berbagai
peristiwa. Media massa mempunyai peran yang besar dalam kebutuhan dan kepentingan di
era modern. Media massa menyampaikan informasi dengan merangkul sebanyak-banyaknya
khalayak.
Selain media massa, ada pula media sosial. Media sosial dinilai sebagai media yang
membuka membuka tatanan sosial baru dimana interaksi antar individu seperti tidak berbatas,
didalamnya setiap orang mencari kesenangan, bertukar pengetahuan, bergosip, mengkritik,
dan sebagainya.

Berbicara mengenai kontrol sosial, media ikut andil dalam pengendalian sosial dan berbagai
masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Media massa dan media sosial menjadi
media yang mempunyai fungsi kompleks seperti mengedukasi, menginformasi, menghibur,
dan kontrol sosial. Media mempunyai pengaruh besar karenan berpotensi mengangkat opini
dan menjadi wadah berdialog antar individu. Hal ini dikarenakan media dipandang sebagai
jendela dan tidak membatasi siapapun untuk melihat apa saja yang terjadi dengan dunia.
Apa yang diberitakan oleh media berpengaruh pada psikologi, gaya hidup, serta pemahaman
masyarakat. Jika informasi yang dibawa oleh media tidak baik maka opini masyarakat juga
terdampak mengingat tidak ada batasan dalam beropini di dunia virtual ini. Disisi lain, peran
media sebagai kontrol sosial memberi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah
masyarakat dapat mengetahui berita-berita baru dan mampu mengambil tindakan lebih cepat.
Pada sisi negatif media membawa kepentingan dan pada akhirnya menggiring opini publik
yang bisa saja berdampak pada psikologi individu, kelompok dan lembaga.

Perpindahan besar-besaran masyarakat dunia dari dunia nyata ke dunia virtual membuka
ruang tatanan sosial baru yang didalamnya terbentuk relasi-relasi antar individu maupun
kelompok. Selain itu terjadi pertukaran sosial-budaya yang akan mempengaruhi masyarakat
dan terjadi perkembangan sosial baru. Ini membuktikan media merupakan peran penting
dalam kontrol sosial karena media bisa menjadi kekuatan, alat kontrol, inovasi, dan menjadi
forum yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Media Dan Ruang Publik

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakat heterogen serta memiliki
populasi dalam jumlah banyak. Indonesia merupakan negara demokrasi dimana masyarakat
dapat menyampaikan pendapatnya dan menyepakati hal tersebut di ruang publik. Ruang
publik (Public Sphere) merupakan area dimana masyarakat berkumpul, bertukar ide atau
gagasan, membangun opini, kritik terhadap penguasa dan memiliki tujuan yang sama. Ruang
publik menjadi area sharing berbagai masalah sosial dan berisi argumen-argumen rasional

dan dapat diterima semua lapisan masyarakat. Menurut Jurgen Habermas ruang publik adalah
tempat untuk bertukar berbagai gagasan seperti kultural, politik, ekonomi, dan sosial, bersifat
netral dan jauh dari kepentingan atau dominasi kelompok tertentu. Ruang publik identik
dengan area untuk bertemu dan berdiskusi dan dikatakan sebagai situasi komunikasi yang
ideal. Ruang publik menjadi ruang kehidupan masyarakat dimana terdapat proses interaksi
dan komunikasi.

Dikehidupan modern ruang publik tidak hanya berupa tempat pertemuan, media ikut andil
sebagai salah satu ruang publik di kehidupan saat ini. Media menjadi sarana penghubung
massa untuk mengetahui informasi secara bersamaan. Ini alasan media mampu menggantikan
ruang publik di masa lampau karena efiensi waktu dan biaya yang diberikan oleh media
mampu mengikat khalayak ramai. Media terbuka dengan peristiwa-peristiwa dunia. Isu- isu
sosial tentang masyarakat dapat diketahui melalui media. Media sebagai ruang publik juga
berperan dalam kestabilan masyarakat. Apa yg diberitakan media akan diikuti oleh
masyarakat. Ini terjadi karena media memberikan informasi yang akan menimbulkan pikiran-
pikiran baru ke masyarakat. Ruang publik yang diciptakan media akan menarik publik untuk
berinteraksi dan bertukar pikiran sehingga publik memutuskan dan menilai sendiri apa yang
diberitakan media. Kehidupan modern saat ini dirasa mudah karena demokrasi bisa dilakukan
secara virtual dan dinilai tidak ada batasan antara individu dan kelompok dominan.

Pemberitaan yang dilakukan media massa dapat memicu perubahan dan mempengaruhi pola
hidup masyarakat baik positif maupun negatif dan pada akhirnya membentuk pandangan dan
opini pribadi maupun kelompok. Sebagai ruang publik, media seharusnya menjadi wadah
pemecahan masalah atau pertikaian dalam masyarakat dan kawasan yang netral dimana
semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Tetapi pada realitanya, media menjadi sebuat
tempat antara kelompok dominan dengan pertarungan ideologi serta keberpihakan kelompok-
kelompok tertentu.

Fakta dan Opini

Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata.
Kebenarannya pun sudah terbukti dan tidak akan bisa direkayasa atau di bantah. Media
tentunya harus memberitakan sesuatu yang faktual dan jelas narasumbernya. Mengapa
demikian? Berita yang faktual akan memberikan informasi sesuai dengan kaidah-kaidahnya
dan akan diterima oleh masyarakat. Apabila berita yang diberitakan media mengandung
informasi yang tidak sesuai, berisi fitnah dan menipu dampaknya akan menyesatkan
masyarakat,menodai citra seseorang dan kredibilitas. Selain itu berita yang tidak faktual akan
menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif yang akan menyebabkan
disintergrasi bangsa.

Kemajuan teknologi dan informasi  memuat sebanyak mungkin informasi-informasi secara
cepat demi memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Beredarnya informasi-informasi
didunia online membuat sebagian masyarakat sulit membedakan yang mana fakta, yang mana
opini. Pemberitaan oleh media memang membentuk opini-opini publik. Tidak semua opini
publik dapat diterima oleh masyarakat, namun kekuatan opini di negara Indonesia sendiri
begitu kuat dan dominan dan mampu mempengaruhi lini lainnya bahkan opini publik mampu
mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Seperti penegakan hukum bagi rakyat biasa

atau pejabat tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan ini terjadi karena adanya
pengaruh opini publik.

Opini publik pada umumnya merupakan pendapat mayoritas atau pendapat umum yang jika
dihitung secara numerik bukanlah sebuah pendapat yang "tidak penting"  mengingat ada
berita lain yang lebih penting. Namun, pemberitaan oleh media sangatlah pintar hingga
mampu mengundang opini-opini tersebut. Perlu diketahui opini publik dapat dibentuk baik
berencana atau dimanipulasi dalam kegiatan pemberitaan. 

Pers; Definisi, Sejarah, Asas Kode Etik, Teori, Sistem, Kebebasan & Konflik.

A. Definisi Pers

Pers dalam undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers mendefinisikan pers

sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan

kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan

gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang

tersedia. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggri yaitu

press, dalam bahasa Prancis (Presse) dan dalam bahasa Latin (Pressare). Secara

harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau

publikasi secara dicetak (printed publication). Secara terminologi pers adalah media

massa cetak disingkat media cetak.

B. Sejarah pers

Sejarah pers atau jurnalistik sendiri merujuk pada Acta Diurna pada zaman Romawi

Kuno saat pemerintahan Kaisar Julius Caesar ( 100-44 SM). Acta Diurna sendiri

merupakan papan pengumukan pertama yang diyakini sebagai produk jurnalitik

pertama (pers, media massa, surat kabar harian) pertama didunia. Pada tahun 911 M,

muncul surat kabar cetak pertama di Cina yang dinamakan Tching-pao yang diartikan

sebagai "Surat kabar dari istana" pada tahun 1351 M. Hingga pada tahun 1450,

jurnalistik berkembang dengan sangat pesat setelah di ciptakannya mesin cetak oleh

Johan Guttenberg dan penemuan tersebut di umumkan lewat surat kabar tersebut oleh

Christoper Colombus. Pada tahun 1800-an ditandai dengan munculnya istilah 'Yellow

Journalisme' yaitu pertempuran antara dua koran besar di Kota New York yang

dimiliki Joseph Pulitzer dan William Randolph Hearst.

Sejarah Pers Indonesia

Pers di Indonesia dimulai sejak zaman kolonialisme belanda pada tahun 1624 dengan

membawa mesin cetak pertama . Pada tahun 1744, Gubernur Jendral Willem Baron

van Imhoff mendirikan percetakan Benteng di Batavia dan menerbitkan surat kabar

pertama bernama Bataviase Nouvels yang diterbitkan setiap hari minggu dalam

bahasa Belanda dan hanya ditujukan kepada orang-orang Belanda di Indonesia.

Kemudia pada tahun 1855 terbit sebuah surat kabar bernama  Bromartani yang dibuat

untuk pribumi Jawa yang dimodali orang-orang Belanda dan Cina. Hingga pada tahun

1861 terbit sebuah surat kabar berbahasa Melayu di Surabaya dengan nama Bentang

Soerabaja. Lalu pada tahun 1907 terbit surat kabar bernuansa nasionalisme bernama

Medan Priaji.

C. Asas kode etik pers

14 Maret 2006 ditetapkan kode etik pers melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-

DP/ III/2006 tanggal 24 Maret mengandung 4 asas, yaitu:

 Asas demokratis

Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan pers harus mengutamakan

kepentingan publik. Asas ini juga terkandung dalam pasal 11 yang berbunyi:

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara propisional.

 Asas Profesionalitas

Asas ini menerangkan jika wartawan harus menguasain profesinya baik dari segi

teknis maupun filosofinya seperti wartawan harus menyiarkan berita yang akurat dan

faktual, menunjukkan identitasnya kepada narasumber, tidak melakukak plagiat, tidak

mencapurkan fakta dan opini, serta pers harus segera mencabut, meralat, memperbaiki

berita yang tidak akurat dan secara teknis harus bersikap sesuai norma dan paham

nilai-nilai filosofi profesinya.

 Asas Moralitas

Lembaga media massa atau pers harus menyadari jika pers memberikan dampak yang

besar pada tatanan sosial. Untuk itu kode etik yang harus dijalankan antara laim tidak

menerima suap, tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan masyarakat (jiwa

maupun fisik), tidak menyiarkan berita yang mengandung pelanggaran SARA dan

gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebutkan identitas

korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan meminta maaf segera jika membuat dan

menyiarkan berita yang tidak akurat.

 Asas Supremasi Hukum

Wartawan bukan profesi yang kebal hukum . Oleh karena itu wartawan juga harus

tunduk kepada hukum dan norma yang berlaku. Dalam melakukan pemberitaan

wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.

D. Sistem Pers

Di Indonesia, sistem pers digunakan oleh para pendiri bangsa untuk menyiarkan

kemerdekaan. Kemudian terjadi pembauran antara pengarus pers dan masyarakat

yang mulai terorganisasi dalam klub-klub studi, lembaga-lembaga sosial, badan-badan

kebudayaan, bahkan gerakan-gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh penggerakan

atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Kemudian dilanjutkan pada kasa

kemerdekaan dab sepanjang demokrasu terpimpin hinggal 1966 yang dimana pers

membelah menjadi dua belah pihak yaitu pers yang memihak pemerintah (prokabinet)

dan pihak pers oposisi. Tidak hanya itu, kedudukan pers berubah-ubah seirng

konfigurasi politik dan pemerintahan. Bahkan sebagian pers memilih untuk menjadi

pers bebas.

Pada masa Orde Baru sejak adanya perlawanan ofensif pada golongan PKI melalui

jalur Manipolasi dan Nasakomisasi kehidupan nasional dan pembinaan pera dilakukan

secara sistematis dan terarah dan pada masa ini muncul produk perundang-undangan

tentang pers yaitu UU No. 11 Tahun 1966. Pada masa kepemimpinan Presiden

Soeharto pers menjadi salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan dan

munculah istilah pers pembangunan. " pers Indonesia tidak mempunyai kebebasan

karena pers Indonesia mendukung program pemerintah orde baru", pernyataan

tersebut menyatakan jika pers tidak melakukan pemberitaan yang bertentangan

dengan pemerintau orde baru. Lebih lanjut pers dijadikan saluran propoganda untuk
mempertahankan hegemoni kekuasaan dan kepentingan status quo. Hal ini
menimbulkan kekacauan didunia pers Indonesia. Pemerintah selalu berupaya
mengontrol pers dengan berbagai cara seperti teror telepon, pembredelan penerbitan,
pemberhentian pasokan pers, bahkan menghilangkan nyawa wartawan. Oleh sebab itu
pada masa orde baru pers tidak mempunyai kebebasan dan tidak berhasil mengangkat
diri sebagai pilar ke empat demokrasi. Ditengah mencekamnya rezim Soeharto,
TEMPO, EDITOR, DAN DETIK telah dicabut izin pada tahun 1944. Karena
pembungkaman tiga terbitan tersebut muncul lah terbitan bawah tanah yang
mengkritik pemerintah jauh lebih besar dan menolak pemerintahan orde baru yang
membentuk solidaritas kalangan menengah, buruh, intelektual dan kaum pemodal
yang bersatu menolak kelangsungan pemerintahan orde baru. Setelah berakhirnya
rezim orde baru munculah perarturan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang
digunakan hingga saat ini. Kehidupan pers indonesia di era reformasi semakin
beragam di iringi dengan peningkatan kuantitas dan perbaikan kualitas jurnalismenya.
Tetapi disisi lain media Indonesia masih terbius euforia kebebasan sehingga lebih
memilih kepentingan komersial yang cenderung mengutamakan keuntungan, dengan
berita cenderung sensasional, kurang beretika, banyak kekerasan dan pornografi,
berita bohong atau provokatif, wartawan amplop dan masih kerap kali dipakai untuk
kepentingan golongan atau kelompok.
E. . Kebebasan dan Konflik Pers
Pers merupakan peran yang penting dalam proses demokrasi. Dalam ranah politik
pers berfungsi memfilter komunikasi politik antar elite politik dan rakyat karena
keterbatasan pemimpin berkomunikasi dengan rakyat oleh karenanya pers menjadi
wahana penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dalam
konteks ini, pers berada ditengah antara masyarakat dan pemerintah. Pers akan
menjadi korban utama sekaligus korban paling berat dar kekuasaan otoriter tapi
apabila kekuasaan otoriter jatuh maka pers lah yang pertama kali menikmati
kebebasan. Pers menjadi pelaksana kedaulatan rakyat atau "kepanjangan tangan
rakyat". Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan "Kemerdekaan pers
adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi,
keadilan, dan supremasi hukum. Pada era reformasi pers tidak ada objek yang tidak
bisa disentuh oleh pers. Pers Indonesia saat ini seperti pers pada tahun 1950-1959 atau
era pers libertarian dengan konsep : Biarkanlah pers bebas memberitakan apapun
yang dinilainya perlu di beritakan. Pemerintah atau masyarakat tidak boleh
menginterupsi, apalagi menghambatnya. Pendapat yang benar pada akhirnya akan
menang, sedang yang salah akan terpinggirkan, karena pembaca sendiri yang
menentukannya. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 5 ayat
1 hanya memuat 3 delik pers yaitu pelanggaran norma agama, asusila dan asas
praduga tak bersalah. Pada akhirnya kebebasan pers cendererung berlebihan bahkan
sering melakukan pelanggaran check and balance.

Media Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik

Pada dasarnya, globalisasi membawa pengaruh begitu besar pada tatanan ekonomi
dan politik. Sebagai contoh yaitu kapitalisme sebagai produk dari globalisasi yang
pada awalnya hanya berada dalam satu negara tetapi kemudian merambah ke negara-
negara lain. Namun terdapat perbedaan antara kapitalisme masa kolonial dan
kapitalisme pascakolonial. Kapitalisme terdahulu hanya mencari bahan mentah untuk
dijual kembali dan memperluas pasar perdagangan. Pada abad ke 21 ini, kapitalisme
beroperasi dengan membonceng teknologi dan ilmu pengetahuan dan penyebarannya
sangat cepat hingga berpengaruh pada bidang ekonomi, politik, sosial, ideologi, dan
menjamur hingga ke media massa.

Lalu bagaimana pengaruh media yang 'dirasuki' globalisasi terhadap perspektif
ekonomi dan politik?
Globalisasi membawa tatanan sistem global baru yang turut masuk dalam komunikasi
modern dan tentunya membawa dampak dari beberapa segi. Satu, subversi budaya.
Subversi merujuk kepada salah satu upaya pemberontakan dalam merobohkan
struktur kekuasaan termasuk negara. Dalam bahasa Latin berarti, asal, awalnya
tersebut berlaku untuk beragam aktivitas sebagai kemenangan secara militer dalam
perebutan kekuasaan negara. Dalam hal ini bukan lagi terjadi alkuturasi, tetapi terjadi
subversi budaya. Dominasi dari kepemilikan global dalam struktur media lokal atau
nasional berpengaruh pada transmisi kebudayaan dari tingkat yang lebih rendah dan
meningkat pada nasional dan lokal dan yang mengkhawatirkan masalah sosial-politik
masuk secara perlahan dan hegemonik dalam nilai-nilai budaya masyarakat.

Teoritikus politik asal Italia, Gramsci memberikan pemikiran dalam studi komunikasi
dan kebudayaan dalam tinjauan teori sosiologi komunikasi massa, media cetak atau
media massa elektronik yang liberal adalah diskusi publik agar nilai kebebasan
(freedom, liberty) mengisi ruang publik (public sphere), kemudia menjadi opini
umum (punlic opinion) dan berproses menhadi shared values, yaitu acuan nilai kultur
yang disepakati bersama.

Pendekatan ekonomi politik, memperlihatkan siapa penguasa sumber-sumber
produkai media massa. Penguasa sumber-sumber media massa dapat dilihat dari
kepemilikan media massa. Sebagai contoh ANTV dan TV One merupakan media
yang dimiliki kelompok usaha Bakrie. Realitasnya sumber-sumber media adalah
pengusaha. Pola konsumsi media massa dibentuk dari kerjasama dengan perusahaan
lain. Isi siaran media digunakan untuk menciptakan pasar. Selain itu pola konsumsi
masyarakat di berbagai bidang juga dikendalikan oleh media. Tetapi, biasanya hal
tersebut kebanyakan lebih menguntungkan perusahaan media dan perusahaan yang
bekerjasama dengan perusahaan media, tetapi tidak pada masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi politik, media lebih fokus pada struktur ekonomi daripada
muatan ideologis media. Ekonomi-politik sendiri meliputi hubungan-hubungan sosial,
keuntungan antara sumbet-sumber produksi, distribusi, konsumsi yang terkait dengan
komunikasi didalamnya. Penerapan pendekatan ekonomi politik memiliki tiga konsep
awal antara lain:
a) commodification- segala sesuatu dikomoditaskan (dianggap barang dagangan)

seperti isi media, audience, dan iklan

b) spatialization- proses mengatasai hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan

sosial

c)structuration- penyeragaman ideologi secara terstruktur

Perspektif ekonomi-politik media melihat bahwa terbentuk struktur modal dengan

para pelaku media, sistem organisasi, dan etika. Ini berarti perusahaan-perusahaan

media mendapat keuntunga  antara sistem nilai kapitalisme-struktur kapital seperti

keuntungan sosial, politik,ekonomi, dan budaya.