DINAS KETENAGAKERJAAN 1 2022 Buku Profil DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR PEMERINTAH KOTA MAKASSAR disnaker.makassarkota.go.id disnakermakassar
DINAS KETENAGAKERJAAN 2 KATA SAMBUTAN NIELMA PALAMBA SH., M.A.P Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar J ALANNYA roda pembangunan di Kota Makassar tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kota Makassar mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk. Kota Makassar termasuk salah satu kota yang memiliki angkatan kerja terbesar di Sulawesi Selatan. Kota Makassar masih memiliki potensi di masa depan sebagai salah satu pusat ekonomi untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja. Diantaranya adalah industri olahan atau manufaktur, jasa dan perdagangan, 2 DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN 2 KATA SAMBUTAN NIELMA PALAMBA SH., M.A.P Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar J ALANNYA roda pembangunan di Kota Makassar tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kota Makassar mengalami pertumbuhan positif, namun harus diakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan serta pertambahan penduduk. Kota Makassar termasuk salah satu kota yang memiliki angkatan kerja terbesar di Sulawesi Selatan. Kota Makassar masih memiliki potensi di masa depan sebagai salah satu pusat ekonomi untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja. Diantaranya adalah industri olahan atau manufaktur, jasa dan perdagangan, 2 DINAS KETENAGAKERJAAN DINAS KETENAGAKERJAAN 3 bangunan atau konstruksi, hotel, restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat professional maupun teknisi. Kita telah melewati pandemi Covid-19, yang sempat membuat penduduk usia kerja terdampak sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Perekonomian kini telah membaik dan tentunya berdampak pada terbukanya pasar kerja bagi sektor-sektor pekerjaan. Kedepan, perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millenial dan soft skills. Termasuk pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan seperti lembaga kursus bagi kelompok berpendidikan rendah agar bisa menyerap tenaga kerja ke ruang kerja. Termasuk menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI); Selain itu, meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kami menyadari peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik perlu ditingkatkan. Termasuk peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik. DINAS KETENAGAKERJAAN 3
DINAS KETENAGAKERJAAN 4 KATA PENGANTAR YUSRI JABIR SE., M.Si Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar D INAS Ketenagakerjaan merupakan instansi teknis yang melaksanakan salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang ketenagakerjaan. Lingkup pelayanannya berada pada lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempanan kerja, pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Dinas Ketenagakerjaan berusaha mengimplementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian program strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis”. Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian program strategis tersebut berusaha melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, melaksanakan pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. Selain itu, melaksanakan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil, melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. DINAS KETENAGAKERJAAN 4
DINAS KETENAGAKERJAAN 5 Dinas Ketenagakerjaan terus berupaya pula dalam pencapaian program strategis perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan pembinaan tenaga kerja mandiri atau wirausaha baru. Sedangkan pada program penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru, Dinas Ketenagakerjaan kembali ditunjuk sebagai leading sector. Dinas Ketenagakerjaan berusaha melaksanakan pelayanan antar kerja, perluasan kesempatan kerja, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu, pengelolaan informasi pasar kerja, dan perlindungan TKI di luar negeri. DINAS KETENAGAKERJAAN 5
DINAS KETENAGAKERJAAN 6 DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR KATA PENGANTAR SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR DAFTAR ISI TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR PELAYANAN URUSAN KETENAGAKERJAAN BIDANG PELATIHAN KERJA BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TELAAH VISI DAN MISI PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS GERAKAN MASYARAKAT PERKUATAN IMUNITAS KESEHATAN DAN EKONOMI PENYEDIAAN DENGAN KEMUDAHAN AKSES 100.000 PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU 2 4 6 8 10 12 13 14 17 19 22 27 28 29 DINAS KETENAGAKERJAAN 6
DINAS KETENAGAKERJAAN 6 DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR KATA PENGANTAR SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR DAFTAR ISI TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR PELAYANAN URUSAN KETENAGAKERJAAN BIDANG PELATIHAN KERJA BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TELAAH VISI DAN MISI PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS GERAKAN MASYARAKAT PERKUATAN IMUNITAS KESEHATAN DAN EKONOMI PENYEDIAAN DENGAN KEMUDAHAN AKSES 100.000 PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU 2 4 6 8 10 12 13 14 17 19 22 27 28 29 DINAS KETENAGAKERJAAN 6 DINAS KETENAGAKERJAAN 7 PEMBUATAN PERDA OMNIBUS MAKASSAR KOTA DUNIA 10.000 SKILL TRAINING GRATIS RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR 2023 KONDISI KETENAGA KERJAAN KOTA MAKASSAR TENTANG KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR IDENTIFIKASI PERMASALAHAN FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PENCAPAIAN VISI,MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROGRAM STRATEGIS WALIKOTA MAKASSAR POHON KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 -2026 RAPAT KOORDINASI KHUSUS 2022 ELASTISITAS DARI KESEMPATAN KERJA PENELAAHAN TERHADAP RKPD KOTA MAKASSAR CONTOH PELUANG KERJA DAN USAHA PELUANG KERJA DAN USAHA MELALUI METAVERSE DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR DINAS KETENAGAKERJAAN 7 31 32 36 37 38 39 40 42 44 46 48 49 50 51 52
DINAS KETENAGAKERJAAN 8 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR DASAR HUKUM : TUGAS : Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. DINAS KETENAGAKERJAAN 8
DINAS KETENAGAKERJAAN 9 FUNGSI : Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tenaga ketenagakerjaan; Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. DINAS KETENAGAKERJAAN 9
DINAS KETENAGAKERJAAN 10 STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2021-2026 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR KEPALA DINAS NIELMA PALAMBA SH., M.A.P KABID PELATIHAN KERJA ANDI HIKMA REZKIANI NUR,SH.,M.S.P KABID INFORMASI PASAR KERJA & PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DR. BAHARUDDIN MUSTAMIN,S.STP, M.Si KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS KETENAGAKERJAAN 10
DINAS KETENAGAKERJAAN 10 STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2021-2026 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR KEPALA DINAS NIELMA PALAMBA SH., M.A.P KABID PELATIHAN KERJA ANDI HIKMA REZKIANI NUR,SH.,M.S.P KABID INFORMASI PASAR KERJA & PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DR. BAHARUDDIN MUSTAMIN,S.STP, M.Si KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS KETENAGAKERJAAN 10 DINAS KETENAGAKERJAAN 11 KASUBAG KEUANGAN DHARMAWATY SP.,M.AP KAPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOS ARIANSYAH, SP.,M.ADM., SDA KEPALA BIDANG PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKAYANI PRATIVI,SH KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INDRI FITRIANI SE KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN NENY NURYANI ST SEKRETARIS YUSRI JABIR, S.E., M.Si SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DINAS KETENAGAKERJAAN 11
DINAS KETENAGAKERJAAN 12 Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan : BIDANG PELATIHAN KERJA INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PELAYANAN URUSAN KETENAGAKERJAAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR DINAS KETENAGAKERJAAN 12
DINAS KETENAGAKERJAAN 13 Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga; Mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta; Pengendalian dan pengawasan izin lembaga pelatihan kerja swasta BIDANG PELATIHAN KERJA 1 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA Dalam Upaya Untuk Mencapai SDM Yang Memiliki Kualitas Dan Daya Saing Tinggi DINAS KETENAGAKERJAAN 13
DINAS KETENAGAKERJAAN 14 Pengembangan Informasi Pasar Kerja Serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Sertifikasi Dan Pemagangan Bagi Tenaga Kerja. PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA DAN PENDAFTARAN PENCARI KERJA (PENCAKER) DAN LOWONGAN KERJA Penyusunan, pengolahandan penganalisisan data pencaker dan data lowongan Kabupatenkerja /Kota; Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (skalaKota) dan Rencana Tenaga Kerja Mikro (skalaperusahaan) ; Meningkatkan kesesuaianpasokan (supply) dan keutuhan (demand) dunia kerja Pelayanan Konsultasi dan Pengukuran Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 2 14 DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN 15 PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Pelayanan konsultasi dan pengukuran Produktifitas kepada perusahaan kecil; Meningkatkan kapasitasSDM yang handal dalam memberikan kinerja yang optimal bagi perusahaan; Pengembangan produktifitas daerah dan tenaga kerja lebih diarahkandalam skill dan attitude tenaga kerja. 15 DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN 16 Pelatihan ulang yaitu tenaga kerja diberikan pelatihan tingkat lanjut untuk mengikuti perkembangan zaman antara lain pelatihan Bahasa jepang, pelatihan Bahasa korea dan pelatihan Bahasa Inggris. Pelatihan dalam meningkatkan attitude tenaga kerja dengan memberikan pelatihan Motivasi berprestasi/achievement motivation training (AMT). Pelatihan team work dengan memberikan pelatihan manajemen usaha, dan gugus kendali mutu; Pemagangan dan sertifikasi Kompetensi Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM antara lain : DINAS KETENAGAKERJAAN 16
DINAS KETENAGAKERJAAN 16 Pelatihan ulang yaitu tenaga kerja diberikan pelatihan tingkat lanjut untuk mengikuti perkembangan zaman antara lain pelatihan Bahasa jepang, pelatihan Bahasa korea dan pelatihan Bahasa Inggris. Pelatihan dalam meningkatkan attitude tenaga kerja dengan memberikan pelatihan Motivasi berprestasi/achievement motivation training (AMT). Pelatihan team work dengan memberikan pelatihan manajemen usaha, dan gugus kendali mutu; Pemagangan dan sertifikasi Kompetensi Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM antara lain : DINAS KETENAGAKERJAAN 16 DINAS KETENAGAKERJAAN 17 BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 3 Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Informasi Pasar Kerja Serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Dan Sertifikasi Serta Bimbingan Dan Pemagangan Bagi Tenaga Kerja. PELAYANAN ANTAR KERJA Penempatan Tenaga Kerja antara lain penempatantenaga kerja dalam negeridan luar negeri. Kegiatan yang mendukung antara lain Pelayanan AK1-AK5; Penyusunan Rencana Bursa kerja/Job Fair, dengan memfasilitasiantara pencari kerja dan pemberi kerja (perusahaan) secara langsung. DINAS KETENAGAKERJAAN 17
DINAS KETENAGAKERJAAN 18 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya yang dilakukanuntuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau Pengembangan wirausaha baru; Pembekalan Kewirausahaan dan Tenaga kerja mandiri merupakankegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembekalan Wirausaha Baru bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Muda dengan polapendampingan DINAS KETENAGAKERJAAN 18
DINAS KETENAGAKERJAAN 19 BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 4 Membangun hubungan industrial yang kondusif sangat diperlukan dalam peningkatan kondisi kerja, produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Kondisi Hubungan Industrial yang harmonis akan menarikinvestor sehingga tercipta Kesempatan dan lapangan pekerjaan. PENYELESAIAN KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL/MEDIASI Perselisihan PHK; Perselisihan Kepentingan; Perselisihan Hak; Perselisihan serikat dalam perusahaan Dalam Hubungan Industrial terdapat 4 macam perselisihan yaitu : DINAS KETENAGAKERJAAN 19
DINAS KETENAGAKERJAAN 20 PEMBINAAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL Setiap Peraturan Perusahaan/PerjanjianKerja Bersama harusdisosialisasikan kepada semua pekerja; Tidak semua pekerjaandapat dikontrakkan/ PKWT, tergantung sifat dan jenispekerjaan. Kalau itu terjadimaka akan batal demi hukum dan berubah menjadi PKWTT DINAS KETENAGAKERJAAN 20
DINAS KETENAGAKERJAAN 20 PEMBINAAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL Setiap Peraturan Perusahaan/PerjanjianKerja Bersama harusdisosialisasikan kepada semua pekerja; Tidak semua pekerjaandapat dikontrakkan/ PKWT, tergantung sifat dan jenispekerjaan. Kalau itu terjadimaka akan batal demi hukum dan berubah menjadi PKWTT DINAS KETENAGAKERJAAN 20 DINAS KETENAGAKERJAAN 21 KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN Masih banyaknya pekerja tidak tertarik akan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; Dinas Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi akan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; Kasus Upah dibawah UMK diselisaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan DINAS KETENAGAKERJAAN 21
DINAS KETENAGAKERJAAN 22 Makassar sebagai Kota pelayanan publik standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar; TELAAH VISI DAN MISI PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 1 KOTA DUNIA V ISI Kota Makassar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2022 – 2026 yaitu : “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”. Empat pokok visi tersebut adalah DINAS KETENAGAKERJAAN 22
DINAS KETENAGAKERJAAN 22 Makassar sebagai Kota pelayanan publik standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar; TELAAH VISI DAN MISI PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 1 KOTA DUNIA V ISI Kota Makassar yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2022 – 2026 yaitu : “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua”. Empat pokok visi tersebut adalah DINAS KETENAGAKERJAAN 22 DINAS KETENAGAKERJAAN 23 SOMBERE DAN SMART CITY IMUNITAS KOTA YANG KUAT UNTUK SEMUA 2 3 4 Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis Bugis-Makassar yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere berkaitan dengan Heartware atau Perangkat Hati dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal; Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial dan kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan; Dimaksudkan adalah Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas. DINAS KETENAGAKERJAAN 23
DINAS KETENAGAKERJAAN 24 Dalam rangka pencapaian Visi Kota Makassar 2022-2026 diatas, maka dirumuskan tiga Misi Kota Makassar sebagai berikut : MISI 1 Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi. Misi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta meningkatkan pembinaan umat beragama dengan program strategis sebagai berikut : 1. Revolusi Pendidikan, semua harus sekolah; 2. Perkuatan Keimanan Umat; 3. 1.000 Beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”; 4. 10.000 Skill Training Gratis; 5. Percepatan Tata Pemerintahan Sombere and Smart Bersih dari Indikasi Korupsi; 6. Menuju PAD Rp. 1 Trilyun; 7. Menuju Intensif Kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan Perkuat Fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta para Local Influencer; 8. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang Sombere dan Smart. DINAS KETENAGAKERJAAN 24
DINAS KETENAGAKERJAAN 24 Dalam rangka pencapaian Visi Kota Makassar 2022-2026 diatas, maka dirumuskan tiga Misi Kota Makassar sebagai berikut : MISI 1 Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi. Misi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta meningkatkan pembinaan umat beragama dengan program strategis sebagai berikut : 1. Revolusi Pendidikan, semua harus sekolah; 2. Perkuatan Keimanan Umat; 3. 1.000 Beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”; 4. 10.000 Skill Training Gratis; 5. Percepatan Tata Pemerintahan Sombere and Smart Bersih dari Indikasi Korupsi; 6. Menuju PAD Rp. 1 Trilyun; 7. Menuju Intensif Kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan Perkuat Fungsi RTRW dan Penasehat Walikota serta para Local Influencer; 8. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang Sombere dan Smart. DINAS KETENAGAKERJAAN 24 DINAS KETENAGAKERJAAN 25 MISI 2 Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua. Misi ini mencakup upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi bencana, meningkatkan pendapatan masyarakat dan realisasi investasi, serta meningkatkan citra Kota Makassar sebagai destinasi wisata, budaya, sejarah dan MICE dengan program strategis sebagai berikut : 1. Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi; 2. Perkuat fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat; 3. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru; 4. Penataan total sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation; 5. Pembuatan Perda Ominbus “Makassar Kota Dunia”; 6. Percepatan Program Jagai Anak Ta dan Program Smart Millenia serta Social Mitigation; 7. Penataan Total Destinasi Budaya dan Sejarah; 8. Penguatan City Branding dan Peningkatan Festival dan MICE bulanan dalam skala Nasional dan Internasional DINAS KETENAGAKERJAAN 25
DINAS KETENAGAKERJAAN 26 Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang Sombere dan Smart City untuk semua. Misi ini mencakup upaya mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City” dan meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang nyaman dan inklusif, serta meningkatkan tata kelola lingkungan hidup yang lestari dengan program strategis sebagai berikut : 1. Penataan total sistem persampahan; 2. Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan; 3. Pembangunan infrastruktur dan kawasan “Waterfront City” berbasis Mitigasi dan adaptasi lingkungan; 4. Peningkatan jejaring Smart Pedestrian dan Koridor Hijau Kota; 5. Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 lorong wisata; 6. Percepatan pembangunan sistem infrastruktur Sombere and Smart City yang Inklusif; 7. Percepatan Makassar menjadi Liveable City and Resilient City; 8. Pembangunan gedung “Sombere and Smart” New Balaikota dan New DPRD MISI 3 DINAS KETENAGAKERJAAN 26
DINAS KETENAGAKERJAAN 27 IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS DINAS KETENAGAKERJAANKOTA MAKASSAR GERAKAN MASYARAKAT PERKUATAN IMUNITAS KESEHATAN DAN EKONOMI PENYEDIAAN DENGAN KEMUDAHAN AKSES 100.000 PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU PEMBUATAN PERDA OMNIBUS "MAKASSAR KOTA DUNIA" 10.000 SKILL TRAINING GRATIS 1 2 3 4 Budaya kerja Aman, Sehat dan Produktif Melaksanakan Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Perlindungan tenaga kerja lokal (wajib penggunaan tenaga kerja lokal) dan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Pelatihan berbasis kompetensi dan produktifitas dengan memperkuat pemagangan dan sertifikasi DINAS KETENAGAKERJAAN 27
DINAS KETENAGAKERJAAN 28 GERAKAN MASYARAKAT PERKUATAN IMUNITAS KESEHATAN DAN EKONOMI 1 Budaya kerja Aman, Sehat dan Produktif 1. Perluasan Kesempatan Kerja 2. Hubungan Indutrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melaksanakan padat karya infrastruktur, padat karya teknologi tepat guna (TTG) Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja, Pembinaan Kepesertaan BPJS, Pembentukan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit. Padat Karya Infrastruktur Mediasi Perselisihan Hubungan industrial Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2023 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Teknologi Tepat Guna (TTG) DINAS KETENAGAKERJAAN 28
DINAS KETENAGAKERJAAN 29 1. Penempatan Tenaga Kerja 2. Perluasan Kesempatan Kerja Pelayanan Antar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas, Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja mandiri/wirausaha yang pada akhirnya dapat membuka peluang kerja baru. Pelayanan Antar Kerja Pelatihan Pembuatan papan ucapan Penyuluhan Pengembangan diri Merangkai Bunga PENYEDIAAN DENGAN KEMUDAHAN AKSES 100.000 PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU 2 Melaksanakan Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja DINAS KETENAGAKERJAAN 29
DINAS KETENAGAKERJAAN 30 3. Informasi Pasar Kerja 4. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 5. Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja Dengan menyebarluaskan Informasi pasar kerja secara online dan pelaksanaan job fair/bursa kerja Peningkatan Perlindungan Calon PMI dan Pemberdayaan PMI Purna Penempatan Memberikan Pelatihan Keterampilan, Sertifikasi dan Pemagangan DINAS KETENAGAKERJAAN 30
DINAS KETENAGAKERJAAN 31 Adapun upaya Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian Program Strategis Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia melalui Pelaksanaan Kajian Akademis Perda terkait aturan turunan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja dan Manfaat Pelatihan Kerja) serta Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal (Wajib Penggunaan Tenaga Kerja Lokal). PEMBUATAN PERDA OMNIBUS "MAKASSAR KOTA DUNIA" 3 Perlindungan tenaga kerja lokal (wajib penggunaan tenaga kerja lokal) dan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan DINAS KETENAGAKERJAAN 31
DINAS KETENAGAKERJAAN 32 4 10.000 SKILL TRAINING GRATIS Pelatihan berbasis kompetensi dan produktifitas dengan memperkuat pemagangan dan sertifikasi 1. Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Memberikan Pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi, Sertifikasi dan Pemagangan DINAS KETENAGAKERJAAN 32
DINAS KETENAGAKERJAAN 33
DINAS KETENAGAKERJAAN 34
DINAS KETENAGAKERJAAN 35 3. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Konsultansi dan Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja melalui sertifikasi kompetensi dan pelatihan etos kerja. 2. Pelatihan Berbasis Masyarakat Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Pelatihan Tenaga Kerja Disabilitas dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan DINAS KETENAGAKERJAAN 35
DINAS KETENAGAKERJAAN 36 RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan TAHUN 2023 13,18 % 59,70 % TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 12,45 38,28 12,22 73,97 12,15 45,56 10,53 72,16 10,18 43,92 16,80 75,44 14,35 41,15 13,23 74,60 13,09 45,22 9,57 72,90 10,59% 55,23% 59,49% 57,77% 58,05% 59,70% 12,19% 10,39% 15,92% 13,18% DINAS KETENAGAKERJAAN 36
DINAS KETENAGAKERJAAN 37 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR Laki-Laki Perempuan 86,82 % RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA 2017 2018 2019 2020 2021 87,55 87,78 369.346 108.379 23.345 73.260 15.720 2.976 18.212 3.065 15.630 Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal Keuangan dan Asuransi Perdagangan, Restoran dan Perhotelan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 87,85 89,47 89,82 83,20 85,65 86,77 86,91 90,43 89,41% 87,81% 89,61% 84,08% 86,82% Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal Keuangan dan Asuransi Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perdagangan, Restoran dan Perhotelan Konstruksi Listrik, Gas dan Air Manufaktur Pertambangan dan Penggalian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 DINAS KETENAGAKERJAAN 37
DINAS KETENAGAKERJAAN 38 TENTANG KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PERMASALAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Daya saing tenaga kerja yang masih relatif rendah; Keterbatasan Lapangan Kerja; Ketidakcocokan antara kebutuhan dunia usaha dengan persediaan tenaga kerja; Tidak terserapnya tenaga kerja lokal; 1. 2. 3. 4. 1 2 15,59 % 55,49 % DINAS KETENAGAKERJAAN 38
DINAS KETENAGAKERJAAN 39 Tingginya angka pengangguran Keterbatasan Lapangan Kerja; Ketidakcocokan antara kebutuhan dunia usaha dengan persediaan tenaga kerja; Tidak terserapnya tenaga kerja lokal; Daya saing tenaga kerja yang masih relatif rendah Iklim hubungan Industrial belum sepenuhnya kondusif. MASALAH POKOK (2) MASALAH (3) AKAR MASALAH (4) NO (1) Pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru; Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha (mismatch); Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal; Angkatan kerja (terutama yg berusia muda ) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset); 1. 2. 3. 4. Kompetensi tenaga kerja yang masih rendah; Kurangnya penguasan teknologi; Kurangnya etos kerja 1. 2. 3. Pemutusan Hubungan Kerja Perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja. Masalah upah dan hak-hak pekerja 1. 2. 3. 1 Identifikasi Permasalahan DINAS KETENAGAKERJAAN 39
DINAS KETENAGAKERJAAN 40 MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD NO Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua PENGHAMBAT PENDORONG FAKTOR Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi : 1.4. 10.000 Skill Training Gratis Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua : Daya saing tenaga kerja yang masih relatif rendah; Keterbatasan Lapangan Kerja; Ketidakcocokan antara kebutuhan dunia usaha dengan persediaan tenaga kerja; Tidak terserapnya tenaga kerja lokal; Kompetensi tenaga kerja yang masih rendah; Kurangnya penguasan teknologi tenaga kerja; Kurangnya etos kerja; Belum adanya ASN Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja; Belum adanya Balai Latihan Kerja yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar Pertumbuhan an- gkatan kerja lebih tinggi diband- ingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja baru; Kewenangan Dinas dalam bidang ketenagakerjaan; Komitmen pimpinan dalam peningkatan pelayanan ketenagakerjaan; Keberadaan lembaga ketenagakerjaan; Ketersediaan data dan informasi pengembangan bidang ketenagakerjaan DINAS KETENAGAKERJAAN 40
DINAS KETENAGAKERJAAN 41 MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD NO PENGHAMBAT PENDORONG FAKTOR 2.1. Gerakan Masyarakat Perkuat Imunitas Kesehatan Dan Ekonomi 2.3. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru 2.5. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia” Lulusan dunia pendidikan belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha (mismatch); Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal; Angkatan kerja (terutama yg berusia muda) lebih memilih bekerja di sektor formal dibandingkan informal (faktor mindset); Masih kurangnya ASN Pejabat Fungsional Pengantar Kerja; Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam Wajib Lapor Informasi Lowongan Kerja DINAS KETENAGAKERJAAN 41
DINAS KETENAGAKERJAAN 42 Perangkat Daerah digerakkan untuk melakukan 10.000 Skill Training Gratis (Pengembangan SDM); Menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan menerbitkan sertifikasi kompetensi, Training dikembangkan dan ditranformasikan ke seluruh masyarakat lorong pada berbagai profesi; Pemetaan Kebutuhan Skill Training Kerjasama Training Dengan Dunia Usaha dan Industri: Training Asisten Rumah Tangga, Baby Sitter, Sopir, Pemandu Wisata, Keteknikan, IT/Start Up Pelatihan Peningkatan Keterampilan Usaha Lorong/Start Up 1. 2. 3. Tenaga Kerja Kompeten PROGRAM STRATEGI WALIKOTA MAKASSAR Arahan Walikota Makassar Atas Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah DINAS KETENAGAKERJAAN 42
DINAS KETENAGAKERJAAN 43 Pemetaan Potensi dan Jenis Usaha Fasilitasi Izin berusaha UMKM Pengembangan Ekonomi kreatif/start up Pembentukan Dewan Investasi Kota Pembentukan Dewan Investasi Kota Job Fair Perangkat Daerah digerakkan untuk menyediakan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru; Peningkatan pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja, Mengoptimalkan proses kolaborasi, antara dunia usaha dan pemerintah dalam perluasan Kesempatan kerja; 1. 2. 3. 4. 5. 6. Peluang Kerja dan Bisnis Baru DINAS KETENAGAKERJAAN 43
DINAS KETENAGAKERJAAN 44 MENINGKATNYA KESESUAIAN PASOKAN (SUPPLY) DAN KEBUTUHAN (DEMAND) PASAR KERJA MENINGKATNYA KUALITAS DAN KOMPETENSI TENAGA KERJA PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) PELAKSANAA PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Saran 1.1 TERSEDIANYA PELUANG KERJA YANG DIDUKUNG OLEH KUALITAS TENAGA KERJA Persentase Kegiatan yang dilaksanakan dengan Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Peserta Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Indikator Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : - - - Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja; Persentase Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas; Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Sasaran 2.2.1 TERSEDIANYA KEMUDAHAN AKSES PELUANG KERJA DAN PELUANG BISNIS BARU Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indikator Tujuan 1 MEWUJUDKAN KEMUDAHAN AKSES PELUANG KERJA DAN BISNIS BARU Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indikator POHON KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026 44 DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN 45 Tujuan 2.2 MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SECARA MERATA Indikator RPJMD TERSEDIANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PENEGASAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelayanan Penertiban izin Lemabaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator : Indikator : PERLINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan perlindungan Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : Indikator : - - Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar Persentase Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak ; Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun; Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKWT Jumlah Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Target : 12 Bulan - - - Sasaran 2.2.2 TERWUJUDNYA GERAKAN MASYARAKAT MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI Produk Domestik Regional Brut0 (PDRB) Perkapita ; Rasio Gini Indikator Tujuan 2 MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA Angka Sengketa PerusahaanPekerja Pertahun Indikator Sasaran 2.1 MENINGKATKAN HUBUNGAN INDUSTRI YANG HARMONIS SERJA KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA Indikator Upah rata-rata per-Jam pekerja 45 RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN 46 RAPAT KOORDINASI KHUSUS 2022 DINAS KETENAGAKERJAAN MENUJU KOTA METAVERSE ADAPTASI DAN AKSELERASI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR MENUJU KOTA METAVERSE “MAKAVERSE” TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA ISSUES 1 13,18 % TPT SOLUSI 1 SOLUSI 2 Assesement Kebutuhan dunia usaha Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal Menumbuhkan Ekonomi Informal (Kewirausahaan) Pelatihan Standar SKKNI Seftifikasi Kompetensi KETERBATASAN KESEMPATAN KERJA RENDAHNYA KOMPETENSI TENAGA KERJA 46 DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN 47 Survey KLH Pembinaan & Pemantauan Upah Minimum Kota Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan AK I s/d AK V, Informasi Pasar Kerja Online PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Pelaksanaan FGD Temu Inklusi Disabilitas Pembekalan Kewirausahaan & Tenaga Kerja Mandiri Pelatihan Merangkai Bunga Teknologi Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Papan Ucapan Selamat Survey KLH Pembinaan & Pemantauan Upah Minimum Kota Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan AK I s/d AK V, Informasi Pasar Kerja Online PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Pelaksanaan FGD Temu Inklusi Disabilitas Pembekalan Kewirausahaan & Tenaga Kerja Mandiri Pelatihan Merangkai Bunga Teknologi Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Papan Ucapan Selamat Survey KLH Pembinaan & Pemantauan Upah Minimum Kota Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan AK I s/d AK V, Informasi Pasar Kerja Online PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Pelaksanaan FGD Temu Inklusi Disabilitas Pembekalan Kewirausahaan & Tenaga Kerja Mandiri Pelatihan Merangkai Bunga Teknologi Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Papan Ucapan Selamat Survey KLH Pembinaan & Pemantauan Upah Minimum Kota Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan AK I s/d AK V, Informasi Pasar Kerja Online PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Pelaksanaan FGD Temu Inklusi Disabilitas Pembekalan Kewirausahaan & Tenaga Kerja Mandiri Pelatihan Merangkai Bunga Teknologi Tepat Guna Pelatihan Pembuatan Papan Ucapan Selamat PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN 47
DINAS KETENAGAKERJAAN 48 Tahun 2021 tercatat elastisitas Kesempatan Kerja 1,70 persen atau kategori elastis (≥1%). Ketika output Kota Makassar bertumbuh 1 persen, jumlah pekerja bertambah 1,70 persen PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan telah meningkatkankompetensi sebanyak 1.006 orang, melalui pelatihan vokasi, pemagangan, pelatihan produktifitas dan sertifikasi kompetensi PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Memberikan kemudahan akses peluang kerja sebanyak 8.200 peluang kerja, melalui pelayanan antar kerja, pengelolaan Informasi pasarkerja, job fair, perluasankesempatan kerja, perlindungan PMI, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas. HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan dapat menurunkan angka sengketa Perusahaan-Pekerja sebesar 2,38 persen dimana pada tahun 2021 angka sengketa tercatatsebanyak 212 kasus menurun dari tahun 2020 sebanyak 326 kasus. ELASTISITAS DARI KESEMPATAN KERJA UPAYA DALAM PENGENTASAN PENGANGGURAN KARAKTERISTIK DATA 2017 2018 2019 2020 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi 8,20 8,42 8,79 (1,27) 4,47 Laju Perkembangan Kesempatan Kerja 5,08 7,45 0,56 (1,21) 7,62 Elastisitas Kesempatan Kerja 0,62 0,88 0,06 0,95 1,70 DINAS KETENAGAKERJAAN 48