RPP PPKN KELAS X SEMESTER 1

RPP PPKn – Kelas X

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 1 LAWE ALAS
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : X/1
Topik : Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut

Alokasi Waktu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
: 2 x 45 Menit ( 1 X pertemuan)

A. Kompetensi Inti ( KI)

No. Kompetensi Inti (K I)
K .I. 1
K. I. 2 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

K .I. 3 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif sebagai
K. I. 4 bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar ( KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

No Kompetensi Dasar (KD) No Indikator Pencapaian Kompetensi

(IPK)

1.3. Menghargai nilai-nilai terkait 1.3.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan

fungsi dan kewenangan lembaga- setelah berikhtiar atau melakukan

lembaga negara menurut Undang- usaha.
Undang
Menjaga lingkungan hidup disekitar
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai bentuk sikap 1.3.2. rumah tempat tinggal, sekolah dan
masyarakat.
beriman dan bertaqwa

1.3.3. Memelihara hubungan baik dengan

sesama umat beragama yang berbeda-
beda.

No Kompetensi Dasar No. Indikator Pencapaian Kompetensi
2.3. (IPK)
Bersikap peduli terhadap lembaga 2.3.1. Menunjukan perilaku jujur dalam
2.3.2 proses pembelajaran.
lembaga di sekolah sebagai
cerminan dari lembaga-lembaga Menunjukan perilaku disiplin dalam
Negara proses pembelajaran.

RPP PPKn – Kelas X

2.3.3. Menunjukan perilaku tanggung jawab
dalam proses pembelajaran.

2.3.4 Menumbuhkan sikap peduli terhadap

lembaga-lembaga di sekolah sebagai
cerminan dari lembaga-lembaga
negara

No Kompetensi Dasar No. Indikator Pencapaian Kompetensi
(IPK)

3.3 Menganalisis fungsi dan 3.3.1. Membangun nilai-nilai disiplin dan

kewenangan lembaga-lembaga tanggung jawab atas fungsi lembaga-
Negara menurut Undang-Undang lembaga Negara menurut Undang-

Dasar Negara Republik Indonesia Undang Dasar Negara Republik

Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945.

3.3.2. Mengidentifikasi Suprastruktur dan

Infrastruktur Sistem Politik
Indonesia.

3.3.3. Menyajikan dan
mengkomunikasikan hasil analisis
tentang kewenangan lembaga-
lembaga Negara menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

No. Kompetensi Dasar No. Indikator Pencapaian Kompetensi

(IPK)

4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis 4.3.1. Menyusun hasil evaluasi dari

tentang fungsi dan kewenangan berbagai media massa tentang

lembaga-lembaga Negara menurut tanggung jawab atas fungsi lembaga-

Undang-Undang Dasar Negara lembaga Negra menurut Undang-

Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

4.3.2. Menyaji hasil evaluasi dari berbagai

media massa tentang tanggung jawab
atas fungsi lembaga-lembaga Negara
menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945

C. Tujuan Pembelajaran ;

Melalui model pembelajaran berbasis permasalahan (Problem Base Learning), peserta didik dapat
menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
D. Materi Pembelajaran

1. Suprastruktur Politik Indonesia

RPP PPKn – Kelas X

Suprastruktur Politik merupakan pemerintahan dalam arti luas yang terdiri dari
lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau
peraturan perundang-undangan lainnya.

Lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah
sebagai berikut:
1). Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2). Presiden
3). Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )
4). Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )
5). Makamah Agung ( MA )
6). Makamah Konstitusi ( MK )
7). Komisi Yudisial ( KY )
8). Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

2. Infrastruktur Politik
Infrastruktur Politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat

yang turut berpartisipasi secara aktif. Ada empat kekuatan, sebagai berikut.
1). Partai Politik
2). Kelompok Kepentingan ( interest group )
3). Kelompok Penekan ( pressure group )
4). Media Komunikasi Politik

E. KegiatanPembelajaran

1. Pertemuan Pertama ( 2 x 45 menit )

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Saintifik, Model Pembelajaran Berbasis
Masalahan (Problem Base Learning). Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi
menjadi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO KEGIATAN

a. PENDAHULUAN (10 Menit)

1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses
belajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda
kegiatan, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). (DISIPLIN)

2) Peserta didik bersama guru mengawali pembelajaran dengan berdoa
(RELIGIOUS)

3) Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai dan manfaatnya
dalam kehidupan sehari-hari.

4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan
dilakukan.

5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

b. KEGIATAN INTI ( 65 Menit)

1) Mengorientasi peserta didik pada masalah
a) Guru meminta peserta didik untuk mengamati dengan membaca buku Bab 3,
Sub-bab A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Sistem Poilitk Indonesia.
(MANDIRI)

b) Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatu permasalahan terkait
dengan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Sistem Poilitk Indonesia.

RPP PPKn – Kelas X

c) Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang penting dan mungkin
dapat dieksplorasi pada saat proses menganalisis nanti.

1). Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran
a) Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yang beranggotakan antara 4-
5 orang siswa. Dengan pembagian tugas sebagai berikut.
- Kelompok Ganjil
( Kelompok 1, 3, 5, dan 7)
Analisis tentang Permasalahan dalam Infrastruktur Poiltik Indonesia

- Kelompok Genap
(Kelompok 2, 4, dan 6)
Analisis tentang Permasalahan dalam Suprastruktur Politik Indonesia.
(GOTONG ROYONG/COLLOBORASI)

b) Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang
ingin diketahui, dan mendorong peserta didik untuk terus mengali rasa ingin
tahu dengan menuliskan pertanyaan secara mendalam dalam daftar
pertanyaan, terkait dengan tugas yang diberikan.
Daftar pertanyaan dapat disusun dalam tabel sebagai berikut :

No Pertanyaan
1.
2.
3.

Bagi kelompok yang dapat menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai
dengan tujuan pembelajaran diberikan penghargaan. Guru membimbing dan
mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan
pertanyaan yang mendalam dan agar mencakup semua tujuan pembelajaran.

c) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan
kelompok daam menyususn pertanyaan.

d) Selama penyelidiikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan
dan memcari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas yang diberikan,
dengan indikator sebagai berikut.
1. Landasan hukum
2. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945
3. Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapi lembaga negara
tersebut.
4. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut.

e) Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta
didik harus berusaha untuk belajar keras. (MANDIRI)

2). Membimbing penyelidikan Individual dan kelompok
a) Guru membantu dan membimbing peserta didik untuk mengumpulkan
informasi tentang tugas diberikan dengan indikator sebagai berikut.
1. Landasan hukum
2. Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRI Tahun 1945.
3. Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapi lembaga negara
tersebut.
4. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi tersebut.

RPP PPKn – Kelas X

b) Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai
sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain dalam kelompok
untuk berpikir tentang jawaban terhadap pemecahan masalah terhadap
kendala yang dihadapi lembaga suprastruktur dan infastruktur politik

tersebut. (BERFIKIR KRITIS)
c) Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan memberi

komfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh
penyelidikan yang telah mereka lakukan.

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

a) Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untuk menyusun laporan
hasil kajian kelompok.

b) Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas.
Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di
depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar
terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji. (KOMUNIKASI)

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
a) Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas
mereka selama proses kegiatan pengumpulan informasi, proses analisis serta
proses berlangsungnya tugas kelompok.
b) Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan dan proses-proses yang telah mereka lakukan.
c) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada
Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan
baik dan lancer. (RELIGIOUS)

c. PENUTUP ( 15 Menit )

1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada

pertemuan ini.
2) Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan refleksi terhadap

pembelajaran pada pertemuan ini
3) Peserta didik di tugaskan untuk mengerjakan Tugas Mandiri 5.3. .
4) Peserta didik diberi tugas kelompok menyelesaikan analisis dan alternatif solusi

permasalahan yang menjadi kajian kelas.
5) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa

syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan
baik dan lancar. (RELIGIOUS)

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial danPengayaan

1. Teknikpenilaian :

a. Penilaian Sikap : Observasi/Pengamatan
b. Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis dan Lisan

c. Penilaian Ketrampilan : Unjuk kerja; Presentasi; Laporan penugasan

2. Bentuk Penilaian : ; Jurnal guru
a. Observasi

b. Tes Tertulis : Uraian ; Laporan ; Paparan

c. Unjuk Kerja : Laporan ; Paparan
3. Instrumen penilaian Sikap, pengetahuan dan ketrampilan (terlampir)

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/Alat : LCD, Laptop, Gambar/ Tayangan Film berkaitan dengan
materi.

RPP PPKn – Kelas X

2. SumberBelajar :

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Halaman: 75 -98

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Halaman: 117 – 148

Mengetahui Kutacane, 02 Agustus 2022
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Wiyanto, S.Pd., M.Pd Masniar Hutapea, S.Pd
Nip.19700421 199303 1 002 Nip. 198010252011032001

RPP PPKn – Kelas X

Lampiran 1 MATERI
PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran : SMA Negeri 1 Lawe Alas
Kelas / Semester : PPKn
Tahun Pelajaran :X/1
Tema : 2022/2023
Sub tema : Kewenangan lembaga-lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945
: Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945

SUPRA-STRUKTUR POLITIK INDONESIA

Dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukan struktur politik (lembaga
negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara
untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk
bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik
suatu negara terdiri dari kekuatan supra-struktur dan infra-strukturpolitik

Supra-struktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan
merupakan pengerak politik yang bersifat formal. Supra-struktur politik merupakan
gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga- lembaga negara yang
tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-
undangan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
keberadaan kekuatan supra-struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang
sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh
undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politk yang tergolong ke
dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Presiden/Wakil Presiden
5) Mahkamah Agung
6) Mahkamah Konstitusi
7) Komisi Yudisial
8) Badan Pemeriksa Kekuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-
struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

RPP PPKn – Kelas X

Secara garis besar berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tugas dan wewenang
lembaga negara yang merupakan kekuatan supra struktur politik di Indonesia adalah
sebagai berikut :

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
a. anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
b. anggota MPR sebanyak 550 orang. Anggota DPD adalah 4 X Jumlah provinsi
(UUNo.22 tahun 2003)
c. MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negara
d. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan
UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat
memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa
jabatannyamenurut UUD (pasal 3 ayat (1,2,3) UUD NRI Tahun 1945).
e. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU No. 22 tahun
2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
b. Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU No. 22 tahun 2003).
c. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan(pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
d. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak
menyatakanpendapat (pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
e. Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak
menyampaikanusul/pendapatdan hak imunitas (pasal 20A ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945).

3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
a. DPD merupakan bagian keanggotan MPR yang dipilih melalui Pemilu
darisetiappropinsi.
b. DPD merupakan wakil-wakil propinsi.

RPP PPKn – Kelas X

c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama
bersidangbertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 tahun
2003).

d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan
denganotonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

Gambar 3.1 Gedung DPR-MPR Republik Indonesia (sumber
:www.skyscapercity.com)

4) Presiden

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu
pasangancalon (pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

b. syarat menjadi Presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam undang-
undang(pasal 6ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

c. Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen adalah :

1) Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)

2) Menetapkan peraturan pemeriontah (pasal 5 ayat (2))
3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal10)
4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negaralain dengan persetujuan DPR (pasal 11)
5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan

memperhatikanpertimbangan DPR (pasal 13)
7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

MA(pasal 14 ayat (1))
8) Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

DPR(pasal 14 ayat (2))
9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)

10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas
memberikanpertimbangan dan nasehat kepada Presiden (pasal 16)

11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
12) Mengajukan RUU APBN (pasal 23)

RPP PPKn – Kelas X

5) Mahkamah Agung (MA).
a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman
disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945).
b. MA membawahi peradilan di Indonesia (pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

6) Mahkamah Konstitusi
a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :
1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannyadiberikan oleh UUD.
3) Memutus pembubaran partai politik.
4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945)
5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (pasal 24C ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945).
b. Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA,
3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

7) Komisi Yudisial (KY).
a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR
(pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan
menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (pasal 24
ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945).

Gambar 3.2: Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber : www.republika.co.id)

RPP PPKn – Kelas X

8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
(pasal 23E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945).
b. Hasil pemeriksaan BPK di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (pasal
23Eayat (2)UUD NRI Tahun 1945).

Gambar 3.3 : Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (Sumber : www.tibunnews.com)

Sumber Belajar :
1. Buku PPKn Kelas X, Kemendikbud RI
2. Modul Pembelajaran PPKN Kelas X, Kemendikbud RI
3. UUD RI 1945

RPP PPKn – Kelas X

Lampiran 2

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Lawe Alas
Mata Pelajaran
Kelas / Semester : PPKn
Tahun Pelajaran
Tema : XI / 1
Sub tema : 2022/2023
: Kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
: Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945.

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran saintifik, peserta didik diharapkan dapat Lembaga-lembaga negara RI menurut
UUD NRI Tahun 1945, disertai rasa syukur, penuh tanggung jawab, dan disiplin.

B. Petunjuk

1. Buatlah kelompok sesuai dengan instruksi guru
2. Diskusikan dengan kelompokmu materi Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun

1945.
3. Lengkapilah tabel Fungsi, wewenang Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945

4. Pilihlah salah satu lembaga negara dari kelompok kalian, analisislah wewenang lembaga Negara

tersebut dan buatlah kesimpulan tersebut
C. Lengkapi tabel Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945 berikut ini!

Lembaga Landasan hukum Fungsi, Wewenang lembaga negara
Negara menurut
RI UUD RI 1945 .........................................................................
Majelis ..................................................... .........................................................................
Permusyawarata ..................................................... ....

n Rakyat (MPR) ....................

Dewan Perwakilan ....................................................... ............................................................................

Rakyat (DPR) ....................................................... ............................................................................

......................... .......

Dewan Perwakilan ..................................................... .........................................................................
Daerah (DPD) ..................................................... .....................................................
Presiden ....................
.........................................................................
MA ..................................................... .........................................................................
..................................................... ....
.................... .........................................................................
.........................................................................
..................................................... ....
.....................................................
.................... .........................................................................
.........................................................................
MK ..................................................... ....
.....................................................
....................

KY ..................................................... .........................................................................
..................................................... .....................................................

....................

BPK ..................................................... .........................................................................
..................................................... .....................................................
....................

RPP PPKn – Kelas X

D. Contoh lembaga negara
Nama Lembaga negara
.......................................................................................................................... ..............................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..............................................
.......................................................................................................................... ..............................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..............................................
........................
Berdasarkan hasil analisis kelompok,

RPP PPKn – Kelas X

Lampiran 3 LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP RELIGIUS

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Lawe ALas
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas / Semester : X/ I
Tahun Pelajaran : 2022/2023

SIKAP YANG DIAMATI KETERANGAN

NO NAMA SISWA SYUKUR
NIKMAT
BERDOA
TOLERANSI

TAAT
BERIBADAH

PREDIKAT

1
2
3
4
5
6
Dst

Kriteria Penilaian

Predikat Nilai Deskripsi
A 4 Sangat baik : Selalu menunjukkan sikap
B 3 Baik : Sering menunjukkan sikap
C 2 Cukup : Kadang menunjukkan sikap
D 1 Kurang : Tidak pernah menunjukkan sikap

*predikat nilai sikap spiritual minimal Baik

Mengetahui, Kutacane, 02 Agustus 2022
Kepala SMA Negeri 1 Lawe Alas Guru Mata Pelajaran

Wiyanto, S.Pd., M.Pd Masniar Hutapea, S.Pd
NIP. 19700421 199303 1 002 NIP. 198010252011032001

RPP PPKn – Kelas X
Lampiran 4

INSTRUMEN LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SIKAP
SOSIAL

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Lawe Alas
Mata Pelajaran
Kelas / Semester : PPKn
Tahun Pelajaran
Tema :X/I
Sub tema : 2022/2023
: Kewenangan lembaga-lembaga Negara UUD NRI Tahun 1945
: Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945

SIKAP YANG DIAMATI

N NAMA SISWA JUJUR KETERANGAN
O DISIPLIN
SANTUN
PEDULI
TANGGUNG
JAWAB
RESPONSIF
PROAKTIF
TOLERANSI
PREDIKAT

1
2
3
4
5
6
Dst

Kriteria Penilaian

Predikat Nilai Deskripsi
A 4 Sangat baik : Selalu menunjukkan sikap
B 3 Baik : Sering menunjukkan sikap
C 2 Cukup : Kadang menunjukkan sikap
D 1 Kurang : Tidak pernah menunjukkan sikap

*predikat nilai sikap sosial minimal Baik

Mengetahui, Kutacane, 02 Agustus 2022
Kepala SMA Negeri 1 Lawe Alas Guru Mata Pelajaran

Wiyanto, S.Pd., M.Pd Masniar Hutapea, S.Pd
NIP. 19700421 199303 1 002 NIP. 1980102520110320

RPP PPKn – Kelas X

Lampiran 5

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Lawe Alas

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas / Semester :X/I

Tahun Pelajaran : 2022/2023

Tema : Kewenangan lembaga-lembaga Negara UUD NRI Tahun 1945

Sub tema : Lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI Tahun

1945 UUD NRI Tahun1945

A. Kisi-Kisi Materi Indikator Soal Level Bentuk No
NO KD C3 Pilihan Soal
1 3.2 menganalisis Lembaga Menganalisis lembaga ganda 1
lembaga negara
Negara C3 Pilihan 2
menurut menurut UUD NRI 1945 ganda
UUD RI 1945
Menganalisis
suprastruktur di

politik dalam
kehidupan

sekolah

B. Soal

1. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945, terdapat pergeseran peran dan
fungsi MPR. MPR yang semula berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, bergeser
menjadi lembaga Negara yang setara kedudukannya dengan DPR dan DPD. Berikut ini
yang bukan merupakan kewenangan MPR setelah perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. Mengubah Undang-Undang Dasar
B. Menetapkan Undang-Undang Dasar
C. Melantik presiden dan/atau wakil presiden
D. Memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
E. Memilih presiden dan /atau wakil presiden

2. 1. Perhatikan wewenang suprastruktur Politik jika diimplementasikan dalam kehidupan
organisasi OSISdi sekolahmu !
1. Biro karya tulis ilmiah dan debat
2. Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK)
3. Perwakilan Kelas
4. Biro Kesenian
5. Wakil dan Ketua OSIS
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan reflika atau mewakili
lembaga suprastrukturdalam sistim organisasi di sekolah ditandai oleh nomor ….
A 1, 2, 3
B 1, 3, 4
C 1, 3, 5
D 2, 3, 5
E 3, 4, 5