MASA DEMOKRASI P e r k e m b a n g a n P olitik P a d a M a s a D e m o k r a s i P a rle m e n t e r ( 1 9 5 0 - 1 9 5 9 )
Cholidul Badarus S. | | 07 Faadhil Y. R. | | 08 Farid Y. S. | | 11 M. Naufal Fatih A. | | 22 01
02 IND O NESI A MENG A L AMI B E R B A G A I MA S A PEME R INT AHAN, S A L AH S A TUNY A ADA L AH MA S A PEME R INT AHAN DEMO K R A SI P A R LEMETE R . P ADA MA S A DEMO K R A SI P A R LEMENTE R , TE R J ADI B E B E R A P A PE R K EMB ANG AN P O L I T I K . B E R I KUT ADA L AH PE R K EMB ANG AN P O L I T I K P ADA MA S A DEMO K R A SI P A R LEMENTE R (1950-1959) :
03 Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini parlemen sangat berkuasa. SISTEM PEMERINTAHAN
PERKEMBANGAN POLITIK Pada Masa Demokrasi Parlementer, di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seringnya pergantian kabinet, adapun kabinet tersebut sebagai berikut : 1.) Kabinet Natsir 2.) Kabinet Sukiman-Suwiryo 3.) Kabinet Wilopo 4.) Kabinet Ali Sastroamijoyo I 5.) Kabinet Burhanuddin Harahap 6.) Kabinet Ali Sastroamijoyo II 7.) Kabinet Juanda 04
SISTEM KEPARTAIAN Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multi partai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut adalah : 05 Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Sosialis Indonesia (PSI) Partai Komunis Indonesia (PKI) Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Rakyat Jelata (PRJ) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Partai Rakyat Sosialis (PRS) Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI)
Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) pertama Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Sesangkan pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang yang tetap, untuk menggantikan UUD sementara 1950 PEMILU 1955 06
GANGGUAN KEAMANAN Peristiwa gangguan keamanan yang berkaitan dengan perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer yaitu, adanya pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Berikut beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer: 07 1.)Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 2.)Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) 3.)Pemberontakan Andi Azis 4.)Pemberontakan PRRI dan Permesta
KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang berlangsung selama satu minggu dan menghasilkan sepuluh prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) membawa keuntungan bagi Indonesia, pamor Indonesia seb- agai negara yang baru merdeka naik karena kemampuannya menyelenggarakan konferensi tingkat internasional. Keuntungan lainnya adalah dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda. Konferensi Asia Afrika (KAA) juga berpengaruh terhadap dunia internasional. Setelah berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia dan Afrika mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. 08
Sebelum Deklarasi Djuanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia, Batas 3 mil ini menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Penetapan Deklarasi Djuanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km². DEKLARASI DJUANDA I R . DJUANDA K A R T AWIDJ A J A 09
https://asset.kompas.com/crops/wNvQ66MVoXxnhoYYnWkfQY7qeEQ=/0x0: 296x197/780x390/data/photo/2020/02/05/5e3a6d0a788b8.jpghttps://4.b p.blogspot.com/- VOJHqX3qKn0/WdyMFULx6nI/AAAAAAAAAvU/xnYhTX4KJX0iQMTErxdIDw_vN1 cyAv7QCLcBGAs/s1600/download.jpghttps://mmc.tirto.id/image/otf/880x495 /2018/01/17/ilustrasi-pemilu-1955--life_ratio16x9.jpghttps://www.google.com/url?q=https://tulisan.fadillaharsa.id/wpcontent/uploads/2019/08/pemilupertama.png&usg=AOvVaw0oijHiMvBUwOf5jQkBk0z5&hl=in_IDhttps://asset.k ompas.com/crops/xXXCX1ybk8CHd8ljp1D1ntYHaJM=/0x0:810x540/375x240/ data/photo/2020/02/06/5e3c1270922ce.pnghttps://img.okezone.com/co ntent/2019/04/16/606/2044197/pemilu-1955-dan-1999-dianggap-palingdemokratis-benarkahawm3KvGlZu.jpghttps://2.bp.blogspot.com/-9odYvdC2eSg/WAhSFVybwrI/A AAAAAAAAV4/3417fMzusBg3425t_K4Y_b7AHHEuOQjgCLcB/s320/appra.jpghttps://www.cahayapendidikan.com/wpcontent/uploads/2019/10/APRA.pnghttps://asset.kompas.com/crops/uXyH4 LDR4M5XjqQbEgvF8dnQxqY=/107x0:473x244/780x390/data/photo/2020/0 4/23/5ea166c83ab3a.jpghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /f/f4/Prime_Minister_Djuanda.png?hl=in_ID https://asset.kompas.com/crops/zgmX9C9Cx0FoCTJWbQznYdHjEA=/0x0:3072x2048/750x500/data/photo/2019/0 4/24/993480277.jpg Sumber