E-Book Penelitian RKA-KL Tahun Perencanaan Anggaran

E-BOOK
PENELITIAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN PERENCANAAN

ANGGARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis
dapat menyelesaikan Buku Saku Penelitian Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
Tahun Perencanaan Anggaran” ini.

Penulis menyadari bahwa buku saku ini tidak akan
selesai tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai
pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan
buku saku ini masih terdapat kekurangan, sehingga
kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan. Penulis juga berharap semoga buku saku ini
dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

01 RPeendgeasanigngSairsatenm....P.e..r.e..n.c..a.n..a..a.n..d..a..n.........1
02 IInnpfourtmDaastiaKKinoelrajaboArnagsigPaerarne.n.c..a.n..a.a..n..d..a..n..5
03 PRK..eoemnkoceaknn-tPaeorKkiaeonrkjaDPadelaannmyuAsNnuegngagnearria..n...............8
04 ATanhgagpaarnanPenyusunan Rencana Kerja dan

PPPaaaggguuu AAInnldogikkgaaastirifa.A.n.n...g...g....a...r..a...n......................................................2.11751

05 SKienmkreonntiesarisainR/eLnecmabnaagKae..r.ja...d..a.n..A..n..g..g..a.r.a.2n6

06 FPoernmealittiaBne/rPitaemAbcaarhaasan RKA-K/L.........33

01

RSiestdeemsain
Perencanaan
Dan
Penganggaran

Redesain Sistem Perencanaan
Dan Penganggaran



Tujuan RSPP

Perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan
fleksibel;
Penguatan penerapan penganggaran berbasis Kinerja;
Peningkatan informasi pada dokumen anggaran; dan
Pengurangan kebutuhan fasilitas “tagging”.

Manfaat RSPP

Hubungan logika aktivitas (output-outcome) dapat tergambar
dengan lebih jelas;
Adanya sinergi antar Unit Kerja Eselon I (UKE I) dalam
mencapai output dan outcome Program;
Tidak adanya overlapping Kegiatan dan fokus pada Kegiatan
yang mendukung output Program;
Menghasilkan efisiensi;
Integrasi teknologi informasi serta penataan organisasi yang
lebih baik;
Keterkaitan/keselarasan antara Visi Misi Presiden, fokus
Pembangunan (arahan Presiden), dan 7 (tujuh) agenda
pembangunan dan tugas fungsi K/L dan daerah; dan
Rumusan nomenklatur baik untuk Program/outcome/
Kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.

1

Prinsip-Prinsip RSPP

Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi UKE I, tetapi
lebih mencerminkan tugas fungsi K/L
Outcome mencerminkan hasil Kinerja Program yang ingin
dicapai secara nasional.
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai
capaian Kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat
kualitatif/kuantitatif.
Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi UKE II atau
satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas
yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam
rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat
lintas UKE II, lintas UKE I, atau bahkan bersifat lintas K/L.
Output dibedakan menjadi: output Program, KRO dan RO serta
harus mencerminkan “real work” atau “eye catching”.

2

Penyesuaian Program di Kementerian Dalam
Negeri berdasarkan RSPP dari semula 12
Program menjadi 4 Program, yaitu:




3

Berdasarkan RSPP, program pada Kementerian Dalam
Negeri dari yang sebelumnya berjumlah 12, menjadi 4
program, yaitu:

Program Dukungan Manajemen
Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum
Program Kapasitas Pemerintahan dan Desa
Program Tata Kelola Kependudukan

4

02

IKnopluatbDoaratasi
Perencanaan
dan Informasi
Kinerja
Anggaran

Input Data Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinerja Anggaran




Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
menjelaskan bahwa Perencanaan dan penganggaran pembangunan
nasional dilaksanakan melalui kaidah:

1.Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis Program
melalui penganggaran berbasis Kinerja.

2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan
penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi
Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan
tematik, holistik, integratif, dan spasial.

3.Pendekatan penganggaran berbasis Program melalui penganggaran
berbasis Kinerja melalui:
kerangka pendanaan;
kerangka regulasi; dan
kerangka pelayanan umum dan investasi

5

Kegiatan prioritas yang telah direncanakan dan diusulkan pada aplikasi
KRISNA dengan sistematika sebagai berikut:

1. Level kementerian
visi dan misi;
prioritas nasional
sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis K/L;
dan
program dan pendanaan.

Terhadap visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran
strategis proses inputing dilakukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal.
Prioritas Nasional merupakan penandaan/tagging pada level RO yang
dilakukan oleh seluruh UKE I yang memiliki kegiatan Prioritas Nasional.

2. Level eselon I (Program)
Program;
sasaran program (outcome) dan indikator kinerja program
(IKP);
output Program dan indikator output Program serta
disertai KPJM; dan
Pagu per Kegiatan dan disertai KPJM.

3. Level eselon II (Kegiatan)
Kegiatan;
Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK);
KRO, indikator KRO dan target (disertai KPJM);
RO, indikator RO, lokasi RO, beserta target dan alokasi; dan
Komponen dan satuan target (termasuk kewenangan
Kantor Pusat(KP), Kantor Daerah(KD), Dekonsentrasi(DK),
Tugas Pembantuan(TP), dan Urusan Bersama(UB)).

Selanjutnya data-data yang telah diinput pada aplikasi KRISNA akan
dilakukan persetujuan oleh direktorat mitra di Kementerian
PPN/Bappenas dan direktorat mitra di Kementerian Keuangan dan akan
dijadikan referensi pada aplikasi RKA-K/L.

6

Penyusunan perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan
penganggaran berbasis Program melalui penganggaran
berbasis Kinerja melalui:

kerangka pendanaan;
kerangka regulasi; dan
kerangka pelayanan umum dan investasi
Kegiatan prioritas yang telah direncanakan, diusulkan pada
aplikasi KRISNA dan dilakukan persetujuan oleh direktorat
mitra di Kementerian PPN/Bappenas dan direktorat mitra di
Kementerian Keuangan dan akan dijadikan referensi pada
aplikasi RKA-K/L.

7

03

Pokok-Pokok
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
KDeamlamentNeerigaenri

Pokok-Pokok Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Dalam Negeri


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan RKA K/L dan

peningkatan efektivitas anggaran:
1.Pokok-pokok penyusunan dokumen anggaran Kementerian
fokus utama anggaran untuk stakeholders Kementerian;
menggunakan Program, Kegiatan, KRO, dan RO hasil RSPP;
rincian detail Kegiatan harus konkrit;
rincian volume dan harga satuan harus jelas; dan
dana operasional untuk mendukung Program kerja harus detail;
2. Usulan Kegiatan prioritas diusulkan pada aplikasi KRISNA
prioritas pengalokasian anggaran mengacu kepada dokumen
Renja dan RKP;
masing-masing UKE I harus sudah membagi alokasi anggaran
sesuai pagu anggaran sampai ketingkat satker dekonsentrasi
dan satker tugas pembantuan bagi unit kerja yang melimpahkan
sebagian kewenangannya;
alokasi anggaran pada tiap satker telah memuat alokasi
berdasarkan sumber dana maupun berdasarkan jenis belanja
dengan penjelasan sebagai berikut:
3. Alokasi berdasarkan sumber dana, antara lain dikategorikan sebagai:
Rupiah Murni (RM);
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
jenis belanja, antara lain dikategorikan sebagai berikut:
belanja pegawai (operasional);
belanja barang/jasa (operasional/nonoperasional); dan
belanja modal (operasional/nonoperasional).
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
belanja aparatur (rutin), antara lain terdiri dari:
belanja pegawai (gaji, tunjangan yang melekat pada
gaji, dan tunjangan Kinerja); dan
belanja barang operasional perkantoran dan
pemeliharaan

8

belanja prioritas, antara lain terdiri dari:
belanja untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemerintah daerah (bantuan
pemerintah);
belanja modal (menambah aset pemerintah yang
diperuntukkan untuk pelayanan kepada
masyarakat);
komponen belanja yang membentuk belanja untuk
masyarakat atau belanja modal sampai bisa
operasional

belanja penunjang, antara lain terdiri dari:
belanja stakeholder tidak langsung (operasional
Kegiatan prioritas dan biaya penambahan aset);
belanja pendukung (bahan, persediaan, perjalanan,
dan paket pertemuan).

4. UKE I agar menyesuaikan total anggaran menurut Program, fungsi,
masing-masing Kegiatan, dan sumber pendanaannya; dan

5. UKE I yang melakukan perubahan alokasi dan lokasi Kegiatan dan
anggaran harus menyampaikannya kepada Menteri dengan berkoordinasi
dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan




9

Hal yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan
RKA K/L dan peningkatan efektivitas anggaran:

Pokok-pokok penyusunan dokumen anggaran
Kementerian
Usulan Kegiatan prioritas diusulkan pada aplikasi
KRISNA
Alokasi berdasarkan sumber dana
UKE I agar menyesuaikan total anggaran menurut
Program, fungsi, masing-masing Kegiatan, dan sumber
pendanaannya
UKE I yang melakukan perubahan alokasi dan lokasi
Kegiatan dan anggaran harus menyampaikannya
kepada Menteri dengan berkoordinasi dengan
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan

10

04

Tahapan
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran

Pagu Indikatif
Pagu Anggaran
Pagu Alokasi Anggaran

04

Tahapan
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
Pagu Indikatif

Tahapan dan Mekanisme Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran

Pagu
Pagu Alokasi
Indikatif Indikatif
Pagu
Anggaran

Tahapan dan Mekanisme pada Pagu Indikatif
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga menyebutkan bahwa Pagu Indikatif yang disusun oleh
Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala PPN/Bappenas dirinci menurut unit organisasi,
Program, Kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Tahapan dalam penyusunan Pagu Indikatif yang harus dilakukan
sebagai bahan dalam penyusunan Pagu Indikatif sebagai berikut:

1.Reviu baseline anggaran Kementerian

Reviu baseline dilakukan dengan melihat kondisi RKA-K/L tahun berjalan

pada seluruh satker lingkup Kementerian, yaitu pada level komponen

Kegiatan dengan melihat kembali jenis biaya (operasional/non

operasional), sifat biaya (utama/pendukung), indeks KPJM, indeks output,

tahun mulai pelaksanaan dan sifat pelaksanaan. Baseline anggaran

Kementerian mengacu pada 3 (tiga) dokumen yaitu:

baseline dalam Renstra:

target Kinerja (volume output) pembangunan dalam periode

5 (lima) tahun; dan

indikasi anggaran yang disediakan setiap tahun dalam 5

(lima) tahun untuk masing-masing Program dan Kegiatan;

baseline dalam Renja tahun yang direncanakan plus 3 (tiga) tahun

berikutnya:

target Kinerja tahunan Kementerian yang merupakan

penyesuaian dari target dalam RPJMN, termasuk

mengakomodir tambahan kebijakan baru pada tahun

bersangkutan; dan

indikasi anggaran yang disediakan untuk tahun yang

bersangkutan dan rencana kebutuhan 3 (tiga) tahun ke 11
depan

baseline dalam RKA-K/L tahun yang direncanakan plus 3 (tiga) tahun
berikutnya:

target Kinerja tahunan Kementerian termasuk tambahan
kebijakan baru diluar RKP dan rencana 3 (tiga) tahun ke
depan; dan
indikasi kebutuhan anggaran per tahun.
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran
Kementerian Dalam Negeri, Renja yang telah disusun oleh UKE I
disampaikan kepada Biro Perencanaan untuk dilakukan penajaman, dan
kepada APIP untuk dilaksanakan proses reviu sebelum dilakukan
pembahasan dalam forum trilateral meeting.
Selanjutnya, Renja hasil pembahasan dalam forum trilateral meeting di
jadikan dasar dalam penyusunan RKA-K/L yang di input pada Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai RKA-K/L Pra Pagu
Anggaran untuk dilakukan penelitian dan reviu oleh Biro Perencanaan
dan APIP.
2. Penghitungan Indikasi Kebutuhan Biaya Operasional
Penghitungan indikasi kebutuhan biaya operasional meliputi kebutuhan
gaji, dan tunjangan yang melekat dengan gaji, uang makan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), tunjangan struktural dan fungsional, uang lembur dan
tunjangan Kinerja PNS, serta kebutuhan untuk biaya operasional dan
pemeliharaan perkantoran. Dalam penyusunan indikasi kebutuhan biaya
operasional, beberapa hal yang harus menjadi acuan adalah:
data jumlah pegawai sesuai data pada aplikasi GPP terbaru;
data realisasi belanja pegawai tahun yang lalu (N-2) dan realisasi
sampai bulan terakhir tahun berjalan;
data rencana tambahan pegawai baru yang telah disetujui
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, serta keputusan
penetapan pemberian tunjangan;
daftar inventaris Barang Milik Negara (BMN),
dokumen tagihan langganan daya dan jasa (data tagihan langganan
daya dan jasa 2 bulan terakhir yang paling tinggi); dan
kontrak-kontrak dalam rangka operasional kantor.

12

3. Penghitungan Indikasi Kebutuhan Anggaran Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (PHLN).

Perhitungan indikasi kebutuhan PHLN diusulkan oleh setiap UKE I
kepada Sekretariat Jenderal untuk dilakukan proses lebih lanjut dengan
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pada indikasi
Pinjaman Luar Negeri selanjutnya disusun rencana Kinerja Pinjaman Luar
Negeri yang dituangkan dalam kesepakatan 3 (tiga) pihak, yaitu
Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian
Dalam Negeri. Adapun indikasi hibah luar negeri sesuai dengan usulan
yang disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas.

4. Penghitungan Indikasi Kebutuhan Anggaran Tahun Jamak
Setiap kontrak tahun jamak atas pekerjaan yang didanai dari APBN
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan
dan/atau Menteri Dalam Negeri. Penetapan/persetujuan kontrak tahun
jamak mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai tata
cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
Proses pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri
Keuangan dan/atau Menteri Dalam Negeri dilakukan dalam penyusunan
tahun anggaran yang direncanakan. Persetujuan/ penetapan kontrak
tahun jamak oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Dalam Negeri
harus memenuhi lima kriteria sebagai berikut:

sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni;
penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran;
memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu
lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran;
pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran
termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 bulan,
tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; dan
pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal
menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi
di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya.

13

5. Inisiatif Baru
Inisiatif baru merupakan kebijakan baru atau perubahan kebijakan
berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada
anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Ruang lingkup inisiatif
baru meliputi:

Program/outcome/Kegiatan/output baru, yaitu berupa usulan
kebijakan yang baru (tidak ada pada rencana baseline), yang
disebabkan adanya arah kebijakan baru atau adanya perubahan pada
kebijakan berjalan, yang membawa konsekuensi berupa penambahan
anggaran di luar baseline. Bentuk inisiatif baru ini dapat berupa
usulan:

Program baru/fokus prioritas baru;
outcome baru;
Kegiatan baru; dan
KRO/RO baru.
dengan dilengkapi kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya
penambahan volume target yaitu berupa penambahan volume target
pada output yang menyebabkan dibutuhkannya penambahan
anggaran pada tahun direncanakan, di luar anggaran baseline; dan
percepatan pencapaian target, yaitu berupa penambahan target
baru yang bersifat percepatan, sehingga membutuhkan penambahan
anggaran, tetapi pagu baseline jangka menengah awal tidak boleh
berubah.
Semua inisiatif baru tersebut harus sesuai dengan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden di awal
tahun berjalan. Pelaksanaan reviu KPJM, penghitungan indikasi
kebutuhan biaya operasional, PHLN, anggaran tahun jamak dan
inisiatif baru dilakukan pada bulan Desember s.d Januari.

14

6. Pemutakhiran Data KRISNA
Sebagai tindak lanjut pertemuan 3 (tiga) Pihak antara Kementerian,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/ Bappenas pada forum
pembahasan Pagu Indikatif, masing-masing UKE I melakukan
pemutakhiran data pada aplikasi KRISNA, yang terdiri dari:

perubahan nomenklatur output, sub output, atau komponen;
perubahan indikator pada level Sasaran Strategis, Program,
Kegiatan, atau output Kegiatan;
perubahan target sasaran atau volume output Kegiatan;
perubahan lokasi Kegiatan; dan
perubahan alokasi anggaran.
Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur, data hasil pemutakhiran
data KRISNA akan menjadi referensi pada aplikasi RKA-K/L.
Selanjutnya renja Pagu Indikatif hasil pembahasan dalam forum
trilateral meeting, oleh masing-masing UKE I disusun Rancangan
Anggaran Biaya (RAB) dan RKA-K/L pada aplikasi SAKTI sebagai
rancangan awal penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran. RAB dimaksud
disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan paling
lambat satu minggu setelah dilaksanakan forum pembahasan
trilateral meeting.

15

Tahapan dan Mekanisme pada Pagu Indikatif:
Reviu baseline anggaran Kementerian
Penghitungan Indikasi Kebutuhan Biaya Operasional
Penghitungan Indikasi Kebutuhan Anggaran Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
Penghitungan Indikasi Kebutuhan Anggaran Tahun
Jamak
Inisiatif Baru
Pemutakhiran Data KRISNA

16

04

Tahapan
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
Pagu Anggaran

Tahapan dan Mekanisme pada Pagu Anggaran
Tahapan penyusunan anggaran dalam rangka pagu anggaran secara garis
besar dimulai dari penyusunan RKA K/L, koordinasi, sinkronisasi,
konsolidasi RKA-K/L, Penelitian dan Reviu RKA-K/L, penyesuaian RKA K/L
dengan kesepakatan antara Kementerian dengan Komisi II DPR, dan
penelaahan RKA K/L pagu anggaran.

Penyusunan rancangan RKA K/L
Penyusunan rancangan RKA K/L merupakan Kegiatan yang menjabarkan
RKA K/L dalam rincian Kegiatan, sasaran, dan anggaran satker pusat,
balai Pemdes Daerah, PPSDM regional, Kampus Daerah, dan Satker
Daerah yang disiapkan sebagai bahan penyerasian melalui koordinasi,
sinkronisasi, dan konsolidasi.
Tujuan Kegiatan ini adalah menyusun rancangan RKA K/L per eselon I dan
eselon II yang meliputi satker pusat dan satker daerah. RKA-K/L yang di
input pada aplikasi SAKTI pada masing-masing satker dan UKE I
dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran RKA-K/L (penyesuaian dan
inisiatif baru (KRO-RO baru)) dan hasil pembahasan trilateral meeting
Pagu Indikatif. Selanjutnya, penyesuaian KRO-RO berdasarkan Pagu
Anggaran akan dilakukan pembahasannya pada forum penelitian dan
reviu RKA-K/L Pagu Anggaran.

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi RKA-K/L
Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran terhadap RKA-K/L
yang telah disusun, secara berjenjang dilakukan koordinasi, sinkronisasi,
dan konsolidasi RKA-K/L dimulai dari Quality Control kesatu (QC-1) yang
dilakukan oleh masing-masing Sekretariat UKE I terhadap UKE II dan
satker di lingkungannya berdasarkan pagu anggaran dengan tujuan
memastikan:

Usulan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan Renstra;
Usulan rincian output dan komponen telah sesuai dengan
Renja UKE I;
Pagu menurut fungsi, sumber dana, dan Kegiatan prioritas
telah sesuai dengan penugasannya (nasional, bidang, K/L);
Kelengkapan usulan/data dukung

17

Adapun tugas Sekretariat UKE I adalah:
meneliti dan memastikan pagu anggaran setiap fungsi,
setiap program, setiap Kegiatan dan setiap jenis belanja
berdasarkan Pagu Anggaran;
menetapkan alokasi anggaran masing-masing satker yang
terdiri dari alokasi anggaran dalam kerangka angka dasar
dan dalam kerangka inisiatif baru;
menyiapkan Daftar Pagu Rincian setiap satker yang
berfungsi sebagai batas tertinggi satker;
menyusun dokumen pendukung khususnya KAK/TOR, RAB
dan Gender Budget Statement (GBS);
melakukan sinkronisasi Kegiatan dan anggaran serta
menghimpun RKA-K/L satker lingkup UKE I bersangkutan;
menyusun RKA-K/L UKE I (Formulir 2 dan Formulir 3)
berdasarkan RKA K/L satker;
melakukan validasi Kinerja dan anggaran Program dan
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab UKE I berkenaan
dengan total pagu anggaran, total anggaran setiap fungsi,
sumber dana, dan sasaran Kinerja (jenis barang/jasa dan
volume output);
meneliti dan menyaring relevansi komponen dengan
output Kegiatan pada masing-masing KK RKA-K/L satker;
apabila terdapat ketidaksesuaian dari hasil validasi dan
relevansi komponen output melakukan koordinasi dengan
satker untuk perbaikan KK RKA-K/L;
mengisi informasi pada Bagian I, Formulir 2 RKA-K/L
tentang Strategi Pencapaian Hasil;
mengisi Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentang
operasionalisasi Kegiatan; dan
menyampaikan RKA-K/L UKE I dan data dukung terkait ke
Menteri melalui Sekretariat Jenderal dan Inspektorat
Jenderal.

18

Pembahasan yang dilakukan oleh Sekretariat UKE I meliputi:
Meneliti kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Renstra
UKE I dan Renja UKE I (termasuk pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK));
Meneliti pagu menurut fungsi, Kegiatan, sumber dana, dan
Kegiatan prioritas sesuai dengan penugasannya (nasional,
bidang, K/L);
Meneliti kesesuaian rincian output dan komponen dengan
Renja UKE I; dan

Setelah proses pembahasan selesai, pimpinan UKE I menyampaikan
dokumen RKA-K/L, Kegiatan prioritas sesuai dengan penugasannya
(nasional, bidang, K/L) dan data dukung kepada Sekretaris Jenderal
melalui Kepala Biro Perencanaan dan kepada Inspektorat Jenderal selaku
APIP (Aparat Pengawasan Intern) untuk dilakukan pembahasan internal
berdasarkan Pagu Anggaran paling lambat 3 hari setelah ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran
Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran dilakukan oleh Sekretariat Jenderal
c.q. Biro Perencanaan atas kesesuaian alokasi anggaran menurut fungsi,
Program, Kegiatan dan sumber dana, meneliti kesesuaian usulan
Program dan Kegiatan dengan RPJM, Renstra RKP, Renja, dan Kegiatan
prioritas sesuai dengan penugasannya (nasional, bidang, K/L), kesesuaian
BAS dan Standar Biaya, spending review serta kelengkapan usulan/data
dukung. Adapun peran Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan yaitu:

menghimpun RKA UKE I lingkup Kementerian;
melakukan penelitian RKA satker lingkup Kementerian;
menyusun RKA secara utuh untuk lingkup Kementerian
berdasarkan RKA-K/L UKE I;
melakukan validasi alokasi anggaran Kementerian yang
meliputi: total pagu anggaran, fungsi, Program, Kegiatan,
sumber dana, dan sasaran Kinerja;
apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil validasi,
melakukan koordinasi dengan UKE I untuk perbaikan pada
RKA UKE I bersangkutan;

19

mengisi informasi pada Formulir 1 RKA tentang Strategi
Pencapaian Sasaran Strategis;
Memastikan RKA yang telah disusun oleh UKE I telah sesuai
dengan total pagu anggaran Kementerian agar tidak
mengakibatkan pergeseran anggaran antar fungsi,
Program, Pengurangan belanja pada komponen 001 dan
002, dan perubahan pagu sumber pendanaan/sumber
pembiayaan yang berasal dari rupiah murni, PHLN, dan
PNBP; dan
menyampaikan RKA K/L beserta data dukung terkait
kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Anggaran dan Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi
Pendanaan Pembangunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan
untuk memastikan kepatuhan dan penerapan kaidah-kaidah
penganggaran meliputi:
Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume
Klasifikasi Rincian Output dan indikator Kinerja kegiatan
dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja
K/L dan RKP;
kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu
Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas;
kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau
Alokasi Anggaran K/L;
kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran;
kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA
satker, c/Rincian Anggaran Biaya (TOR/RAB), dan dokumen
pendukung terkait lainnya.
Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun anggaran yang direncanakan

20

Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q.
Biro Perencanaan selanjutnya disampaikan kepada unit eselon I
Kementerian/Lembaga untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan (jika
ada) dan secara paralel disampaikan kepada APIP Kementerian/Lembaga
untuk dilakukan reviu RKA-K/L.

Reviu RKA K/L oleh APIP
Inspektorat Jenderal melakukan reviu terhadap RKA-K/L UKE I lingkup
Kementerian dalam rangka memberikan keyakinan terbatas (limited
assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah perencanaan
penganggaran. Reviu difokuskan untuk memastikan kebenaran RKA UKE I
lingkup Kementerian beserta kelengkapan dokumen pendukungnya
dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan
penerapan kaidah perencanaan penganggaran.
UKE I penyusun RKA-K/L bertanggung jawab untuk melaksanakan
perbaikan/penyesuaian RKA-K/L. Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu
RKA-K/L oleh APIP K/L tidak menambah layer proses perencanaan dan
penganggaran. Untuk itu, reviu RKA-K/L dapat dilaksanakan secara
paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-K/L antara unit eselon I dan
Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga. Ruang lingkup
reviu adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan
yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L dan dokumen sumber yang
dilakukan secara terbatas pada TOR/RAB, serta dokumen pendukung
terkait lainnya.

21

Sasaran reviu adalah memberikan keyakinan terbatas kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga bahwa penyusunan dokumen rencana kerja
dan anggaran (RKA-K/L) yang bersifat tahunan dan data pendukung telah
disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian dan/atau Pagu Alokasi
Anggaran Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja Kementerian, RKP, standar biaya,
dan kebijakan kebijakan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas anggaran
dalam rangka mewujudkan prinsip value for money serta memenuhi
kaidah perencanaan penganggaran, termasuk basil Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran telah disusun berdasarkan Pedoman
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Ruang lingkup reviu oleh APIP difokuskan pada:
kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Rincian Output;
epatuhan dalam penerapan penganggaran, antara lain:
kaidah-kaidah penerapan standar akuntansi pemerintah;
penerapan standar biaya (masukan, keluaran, dan struktur
biaya) Untuk Rincian Output yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dalam SBK, reviu RKA-K/L dilakukan
hanya untuk mencocokkan saran uang pencapaian Rincian
Output yang tercantum dalam RKA Satker dengan SBK.
Untuk Rincian Output yang non SBK, reviu RKA-K/L
dilakukan sampai dengan level detil;
penggunaan akun (kesesuaian BAS) dan Standar Biaya;
hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah
penggunaan produk impor karena Kementerian/Lembaga
diminta untuk mengutamakan penggunaan produk dalam
negeri;
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
PNBP, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam
negeri, dan surat berharga syariah negara;
kontrak tahun jamak (multi years contract);
Pengalokasian Anggaran Responsif Gender; dan
pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi
penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara.

22

kepatuhan dalam mencantumkan penandaan anggaran sesuai dengan
kategori pada semua rincian output yang dihasilkan:
kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker,
TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/
atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada
level detil.
Proses penelitian dan reviu RKA-K/L Kementerian dilakukan paling
lambat 3 hari setelah penyampaian RKA-K/L oleh UKE I untuk selanjutnya
disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/BAPPENAS untuk dilakukan penelaahan pada forum penelaahan

Penyesuaian RKA-K/L
Kegiatan ini merupakan Langkah penyesuaian rancangan RKA-K/L
berdasarkan hasil pembahasan bersama Komisi II DPR selaku mitra kerja
Kementerian di DPR. Tujuannya untuk menyesuaikan RKA-K/L dalam
rangka penyempurnaan dan proses persetujuan pada lembar
pengesahan Pimpinan Komisi II DPR sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran
Penelaahan RKA-K/L oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas yang dikoordinasikan oleh
Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan untuk meneliti kesesuaian
usulan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran dengan RKP, pagu
anggaran, KAK/TOR, standar biaya, dan BAS.

23

Tahapan dan Mekanisme pada Pagu Anggaran:
Penyusunan rancangan RKA K/L
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi RKA-K/L
Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran
Reviu RKA K/L oleh APIP
Penyesuaian RKA-K/L
Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran

24

04

Tahapan
Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
Pagu
Alokasi
Anggaran

Tahapan dan Mekanisme pada Alokasi Anggaran
Tahapan penyusunan anggaran dalam rangka pagu alokasi anggaran
secara garis besar dilakukan sama dengan tahapan dan mekanisme pada
pagu anggaran dan dilakukan hanya terhadap hal yang baru hasil
pembahasan bersama Komisi II DPR selaku mitra kerja Kementerian di
DPR termasuk penyesuaiannya dimulai dari:

penyesuaian Renja melalui mekanisme pertemuan 3 (tiga) pihak
(apabila terjadi perubahan Program, Kegiatan target dan Sasaran
Kegiatan prioritas);
penyesuaian hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan
Komisi II DPR;
penyesuaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran berdasarkan hasil
kesepakatan antara Kemendagri dengan Komisi II DPR;
penelitian, reviu, penelaahan RKA K/L Pagu Alokasi Anggaran;
pengusulan persetujuan DPR atas RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran;
dan
hasil penelaahan RKA-K/L sebagai dasar penerbitan DIPA

25

05

Sinkronisasi
Rencana Kerja
Dan Anggaran
Kementerian/
Lembaga

Panduan Pelaksanaan Sinkronisasi Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian/Lembaga Tingkat UKE I
Sinkronisasi RKA-K/L merupakan proses penelaahan/review usulan RKA-
K/L satker yang dilaksanakan oleh Sekretariat UKE I (untuk Sekretariat
Jenderal dilaksanakan oleh Biro Perencanaan).
Penelaahan dimaksudkan untuk meneliti kesesuaian usulan Program dan
Kegiatan dengan RPJM, Renstra, RKP, Renja, Kegiatan Prioritas, pagu
setiap satker, serta kelengkapan usulan/data dukung. Selain itu juga
meneliti kesesuaiannya dengan BAS, standar biaya, dan peraturan
perundang-undangan tentang penyusunan RKA-K/L. Bahan yang
diperlukan, waktu pelaksanaan, tahapan Kegiatan, dan keluaran dari
Sinkronisasi tersebut yaitu:

Bahan (Dokumen) yang Diperlukan
RPJM, Renstra, RKP, Renja;
Renstra UKE I dan UPT;
Daftar Kegiatan Prioritas;
Rincian Pagu setiap satker;
Data pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kegiatan,
RAB, Gender Budgets Statement (GBS);
Bagan Akun Standar (BAS);
Standar Biaya; dan
Dokumen pendukung lainnya.

26

Tentatif Waktu Pelaksanaan
Sinkronisasi RKA-K/L untuk pagu anggaran (sementara) dan untuk pagu
alokasi anggaran (definitif).

Tahapan Kegiatan
Persiapan
Sekretariat unit kerja membuat agenda pertemuan; dan
setiap Unit Eselon II menyiapkan RKA-K/L dan data
dukungnya.
Pelaksanaan
Sekretariat unit kerja mengoordinasikan penyusunan
RKA-K/L dan ringkasan RKA-K/L per-Eselon I;
Sekretariat unit kerja menelaah/mereview kesesuaian
RKA-K/L dengan RKP, target Renstra, Renja, standar
biaya, bagan akun standar, pagu setiap satker, serta
kelengkapan data pendukung;
Apabila dalam penelaahan ditemukan ada
ketidaksesuaian, ketidakefisienan, dan duplikasi,maka
dikembalikan kepada satker yang bersangkutan untuk
diperbaiki;
Apabila hasil telaah sudah sesuai maka RKA-K/L
tersebut divalidasi/disahkan oleh Kepala Satker dan
dikompilasi oleh Sekretariat Unit Kerja untuk kemudian
divalidasi/disahkan oleh pimpinan unit kerja;
Sekretariat Unit Kerja menyampaikan hasil kepada
Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan
penelaahan/reviu;
Hasil telaah/reviu dikompilasi dan diserasikan oleh
Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan) menjadi RKA-
K/L; dan
Sekretaris Jenderal melaporkan hasil penelaahan RKA-
K/L kepada Menteri.

27

Keluaran
ringkasan RKA-K/L unit kerja;
ringkasan Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas K/L, dan
Prioritas unit kerja;
RKA-K/L yang telah disertai dengan data dukung yang
diperlukan antara lain:
KK RKA-K/L seluruh satker yang telah ditandatangani
oleh Kepala Satker;
TOR dan RAB yang telah ditandatangani oleh Kepala
Satker masing-masing;
tentatif jadwal pengadaan barang dan jasa untuk jenis-
jenis belanja yang akan dikontrakkan; dan
daftar usulan beserta data dukung untuk komponen
jenis belanja yang diusulkan melebihi Standar Biaya
Masukan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan
Menteri Keuangan.
Ringkasan output dan outcome untuk Kegiatan prioritas,
Rencana Kegiatan dan Anggaran untuk Program Prioritas
Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah, Program
Prioritas Nasional.
masing-masing UKE I menyampaikan RKA-K/L yang
dilengkapi antara lain KK RKA kepada Sekretariat Jenderal
melalui Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal
dengan data dukungnya untuk selanjutnya akan dilakukan
penelitian/pembahasan internal dan validasi untuk
menyusun RKA K/L.
Reviu yang dilakukan di Kementerian dalam hal ini
Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal ditujukan
untuk memastikan bahwa rincian alokasi anggaran pada
RKA-K/L sesuai output yang ada di masing-masing satker
mendukung secara langsung kepada pencapaian sasaran
prioritas yang telah ditetapkan pada Renja terutama
konsistensi sasaran, satuan, dan volume indikator Kegiatan
dengan volume dan satuan pada output yang mendukung
pencapaian sasaran.

28

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam penelitian/pembahasan RKA-K/L
lingkup Kemendagri, antara lain:

Kriteria administratif, meliputi:
legalitas dokumen yang diterima dari masing-masing UKE I (surat
pengantar penyampaian RKA K/L, KAK/TOR dan RAB yang
ditandatangani pejabat berwenang);
kelengkapan, kesesuaian dokumen, dan instrumen pendukung
tambahan;
penggunaan format baku untuk RKA K/L maupun dokumen
pendukung;
kesesuaian kode kewenangan, lokasi satker, dan KPPN;
arsip data komputer (softcopy/back up data RKA); dan
petugas pembahasan membuat berita acara hasil pembahasan
dan ditandatangani oleh perwakilan tim pembahas dan
perwakilan UKE I.

kriteria substantif, meliputi
kesesuaian RKA dengan tugas dan fungsi, klasifikasi fungsi,
organisasi, dan ekonomi;
kesesuaian Program, Kegiatan, output, komponen, penggunaan
BAS serta rincian, dan standar biaya;
kesesuaian pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas;
komponen-komponen input dari suatu output/suboutput
Kegiatan yang tidak diperbolehkan dan dibatasi;
relevansi komponen-komponen input dengan outputnya.
Relevansi ini berkaitan dengan volume dan kualitas output yang
dihasilkan;
pemenuhan volume target sasaran yang merupakan uraian dari
target sasaran pada level UKE I (terutama yang termasuk prioritas
nasional dan prioritas Kemendagri); dan
kesesuaian KAK/TOR dan RAB dengan output Kegiatan dan
pemenuhan rencana Kegiatan dan anggaran terhadap Prioritas
Nasional, Bidang dan prioritas UKE I, serta terhadap pemenuhan
IKU dan IKK.

29

Ruang lingkup pembahasan/penelitian RKA difokuskan pada hal-hal
sebagai berikut:

kesesuaian antara output Kegiatan dengan sasaran dan indikator
kinerjanya;
relevansi setiap komponen input dalam mendukung pencapaian
output Kegiatan;
kesesuaian besaran biaya komponen input dengan standar biaya;
keberlangsungan output dan komponen input berkaitan dengan
perhitungan biaya prakiraan maju.
Langkah-langkah pembahasan RKA K/L:
Tim pembahas RKA K/L (Biro Perencanaan) melakukan
penelitian/pembahasan bersama dengan perwakilan UKE I;
memeriksa volume target sasaran sesuai tugas dan fungsi masing-
masing satker sesuai Renja;
meneliti pemenuhan rencana Kegiatan dan anggaran terhadap
prioritas nasional, bidang, dan prioritas UKE I, serta terhadap
pemenuhan IKU dan IKK;
meneliti kesesuaian pagu dalam RKA K/L dengan besaran alokasi
pagu anggaran;
meneliti jenis belanja, sumber pendanaan, serta penerapan
standar biaya dan BAS;
meneliti KAK/TOR, RAB, serta dokumen pendukung lainnya
(KAK/TOR dibuat setiap output dan untuk semua Kegiatan
pengadaan);
membuat berita acara pembahasan reviu serta memberikan
pengesahan (paraf) pada lembar KK RKA-K/L, KAK/TOR, dan RAB;
apabila terdapat sub output/komponen yang tidak berhubungan
langsung dengan pencapaian output dan sasaran, maka tim
berkoordinasi dengan UKE I untuk dilakukan perbaikan dan
apabila tidak dilakukan perbaikan, alokasi anggarannya akan
dimasukkan dalam output cadangan;
tim pembahas RKA K/L akan memasukkan dalam catatan berita
acara apabila pada saat pembahasan dengan UKE I/satker belum
memenuhi satu atau lebih persyaratan pengalokasian anggaran;
membuat berita acara hasil pembahasan serta memberikan
pengesahan (paraf) pada lembar KK RKA-K/L, KAK/TOR, dan RAB.

30

Penelaahan dengan Kementerian Keuangan
Penelaahan RKA K/L di Kementerian Keuangan dilakukan pada
saat pagu anggaran (Juli–Agustus) dan pada saat alokasi anggaran
(Oktober–November) pada saat penyusunan APBN.
Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Perencanaan akan
melakukan koordinasi dengan masing-masing Sekretariat
Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal, serta seluruh
Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal terkait jadwal
penelaahan. Penelaahan RKA K/L difokuskan antara lain untuk
meneliti:
kelayakan anggaran terhadap sasaran Kinerja yang
direncanakan;
konsistensi sasaran Kinerja K/L dengan RKP;
meneliti kesesuaian usulan Program, Kegiatan, sasaran, dan
anggaran dengan RKP, pagu sementara, dan KAK;
spending reviu.

Bahan (Dokumen) yang Diperlukan Dalam Rangka Penyusunan dan
Pembahasan RKA-K/L

uraian tugas dan fungsi setiap unit/satker;
data pendukung (KAK/TOR, RAB, dan dokumen lainnya);
satuan anggaran berdasarkan pagu anggaran; dan
satuan anggaran Kementerian.

Tindak Lanjut RKA K/L yang telah selesai disusun, dibahas, dan ditelaah
mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran
menjadi dasar dalam penyusunan DIPA. DIPA memuat uraian fungsi,
subfungsi, Program, Hasil (outcome), IKU, Program, Kegiatan, IKK,
keluaran (output), jenis belanja, alokasi anggaran, rencana penarikan
dana, dan perkiraan penerimaan K/L

31

Bahan (Dokumen) yang diperlukan dalam sinkronisasi
RKA-K/L:

RPJM, Renstra, RKP, Renja;
Renstra UKE I dan UPT;
Daftar Kegiatan Prioritas;
Rincian Pagu setiap satker;
Data pendukung, antara lain Kerangka Acuan
Kegiatan, RAB, Gender Budgets Statement (GBS);
Bagan Akun Standar (BAS);
Standar Biaya; dan
Dokumen pendukung lainnya.

32

06

Format Berita
Acara Penelitian
RKA-K/L

Format Berita Acara Penelitian RKA-K/L adalah sebagai berikut:

Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang
dipersyaratkan, yang meliputi

Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L sesuai
dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP;
Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang
ditetapkan dalam Pagu Indikatif K/L, yaitu:

33

Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanja pegawai
dan belanja barang operasional;
Pengalokasian anggaran dengan sumber dana Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN);
Pengalokasian anggaran dengan sumber dana PNBP;
Pengalokasian anggaran sesuai dengan penandaan Nawa
Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN;
Belanja operasional (belanja pegawai) telah menghitung
kebijakan pemberian gaji dan tunjangan ke-13 serta THR;
Pencantuman rencana penarikan dana pada halaman III
DIPA.
Penyusunan Prakiraan Maju (KPJM) TA.20xx-20xxx disesuaikan
dengan data parameter ekonomi (kinerja realisasi, inflasi, acress, dan
kurs), dan penyesuaian kebijakan berhenti/berlanjut, atau perubahan
volume target.
Penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai dengan Pedoman
penerapan RSPP dalam penyusunan RKA K/L TA.20xx.
Memastikan pengalokasian anggaran lebih berkualitas (spending
better), dengan fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result
based), efisiensi belanja non-prioritas melalui penajaman belanja
barang (operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor),
belanja modal fokus untuk mendukung tarnsformasi ekonomi,
pembatasan gedung dan pengadaan kendaraan dinas, serta
penajaman belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda.
Dst.

Terhadap usulan penyesuaian anggaran RO dan komponen input
pada kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang tidak dapat
disetujui dalam RKA-K/L, dan harus tetap sesuai dengan Renja
(Aplikasi KRISNA) hasil TM Pagu ………….
Terhadap usulan penyesuaian anggaran RO dan komponen input
pada kegiatan Non Prioritas sementara dapat disetujui dalam RKA-
K/L, namun harus ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS dalam
forum TM.
Apabila usulan tersebut pada huruf c tidak disetujui dalam forum TM,
dalam RKA-K/L Pagu Indikatif penyesuaian tersebut dibatalkan.

34

Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan
penganggaran, yang meliputi:

Penerapan SBM, SBK, dan SSB (untuk keluaran yang Non SBK,
Reviu dilakukan sampai level detil);
Penggunaan akun;
Pengadaan BMN diminta untuk memperhatikan Simak
BMN/RKBMN;
Terhadap bantuan pemerintah harus dilengkapi dengan Juknis;
Untuk pembangunan sistem informasi atau server baru harus
mendapatkan clearence dari Pusat Data dan Sistem Informasi
serta Kementerian Kominfo;
Kontrak tahun jamak (multi years contract).
Rekapitulasi komposisi pagu anggaran dalam RKA-K/L TA.20xx
sebagai berikut:
Rincian pagu per sumber dana(dalam ribu rupiah)

35

Rincian pagu per sumber dana (dalam ribu rupiah)
Rincian Pagu per Kegiatan: (dalam ribu rupiah)

36

Rincian Pagu Per KRO: (dalam ribu rupiah)

Pagu Belanja Modal sebesar Rp.xxx.xxxx.xxxx,- dengan rincian
terlampir: (dalam ribu rupiah)

Catatan Hasil Penelitian:
Besaran Pagu telah sesuai dengan Nota Dinas Menteri Dalam
Negeri …….. tanggal ……. hal Penetapan Pagu …….Kemendagri
Tahun 20xx.
UKE I telah mengalokasikan anggaran belanja operasional sebesar
Rp.xx.xxx.xxx,- untuk … orang pegawai, dengan rincian:
Gaji dan tunjangan sebanyak 14 bulan (termasuk gaji ke-13
dan THR) sebesar Rp.xx.xxx.xxx,-; dan
Operasional dan Pemeliharaan kantor sebanyak 12 bulan
sebesar Rp. xx.xxx.xxx
Total pagu Prioritas Nasional pada .KRO sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-.
Total Pagu Prioritas K/L sebesar
Total anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-
pada Belanja Non Operasional. Namun, anggaran tersebut hanya
berupa pendukung perjadin/rapat, belum mengakomodir
penanganan Covid-19 internal Ditjen Polpum.
37

Terdapat anggaran pemeliharaan kantor dan mesin sebesar Rp.
xx.xxx.xxx,-, dengan rincian:

Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.
xx.xxx.xxx,-;
Pengadaaan barang persediaan pemeliharaan sebesar Rp.
xx.xxx.xxx,-;
Pemeliharaan Peralatan dan mesin sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-;
dan
Pengadaan barang persediaan pemeliharaan peralatan dan
mesin sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-.
Terdapat anggaran sewa kendaraan sebesar Rp. xx.xxx.xxx,- (tahun
ke-3), dengan rincian:
1 Unit Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I selama 12
bulan sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-;
6 Unit Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II selama 12
bulan sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-; dan
30 Unit Kendaraan Operasional selama 12 bulan sebesar
Rp. xx.xxx.xxx,-.
Terdapat alokasi anggaran untuk non PNS sebanyak .. Orang
(terdapat kenaikan .. orang dari tahun 20xx di belanja operasional
sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-, dengan rincian:
Satpam sebanyak … Orang selama … bulan dengan
anggaran sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-;
Pengemudi sebanyak .. Orang selama ... bulan dengan
anggaran sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-; dan
Supporting Staff sebanyak .. Orang selama .. bulan dengan
anggaran sebesar Rp. xx.xxx.xxx,-.
Dst.
Agar dapat disesuaikan kembali dengan tahun 20xx.

Tindak Lanjut Hasil Penelitian
1. RKA-K/L yang telah diperbaiki sesuai hasil catatan penelitian
disampaikan paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan penelitian
masing-masing RKA-K/L Unit Kerja Eselon I.

38