mini book savio suhendar al fatir

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya
penyusunan dapat menyelesaikan pembuatan T3 ( MINI BOOK ) yang bertema “ Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Meskipun banyak sekali hambatan saat proses
penyusunan dan pembuatan buku ini. Namun dengan seiringnya berjalalan dengan waktu
dapat menyelesaikan pembuatan T3 ( MINI BOOK ). Tepat pada waktunya

Materi ini di susun sebagai salah satu tugas mata kuliah Kewarganegaraan, dan ini
adalah tugas akhir dari materi yang sudah pernah di bahasa dalam pembelajaran sehingga,
penyusunan buku ini dapat juga memberikan wawasan dan pengetahuan. Pada dasarnya
membaca itu sangat penting.

Penulis menyadari T3 ( MINI BOOK ) yang bertema Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi. Masih perlu banyak penyempurnaan karena kesalahan dan kekurangan,
penulis terbuka terhadap kritik dan saran pembaca agar MINI BOOK ini dapat lebih baik.
Apa bila banyak kesalahan dalam penyusunan buku ini, baik terkait penulisan atau perkataan.
Penulis memohon maaf

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada ibu Ajeng Radayati, S.H., M.H.
yang telah memberikan imu dan pengetahuannya pada semester dua ini, sehingga tersusun
lah materi materi yang telah di pelajari

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, semoga T3 ( MINI BOOK ) ini
dapat bermanfaat.

Bogor, 8 Juni 2022
Penulis

Savio Suhendar Al Fatir

DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL_________________________________________________________i
KATA
PENGANTAR________________________________________________________ii
DAFTAR
ISI________________________________________________________________iii

BAB I. HAKIKAT PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN________________________1

1.1 Pengertian Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan______________________
1.2 Iplementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan________________
1.3 Fungsi dan Tujuan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan_______________
1.4 Asas Kewarganegaraan___________________________________________

BAB II. IDENTITAS NASIONAL_____________________________________________
2.1 Pengertian Identitas Nasional_______________________________________
2.2 Tujuan dan Bentuk bentuk Identitas Nasional__________________________
2.3 Asas Asas dan Strategi Identitas Nasional_____________________________
2.4 Faktor, Jenis jenis dan karakteristik Identitas Nasional___________________

BAB III. INTEGRASI NASIONAL____________________________________________
3.1 Pengertian integrasi Nasional _____________________________________
3.2 Tujuan Integrasi Nasional__________________________________________
3.3 Bentuk Bentuk Integrasi Nasional Bedasarkan Asimilasinya_______________

3.4 Fungsi Integrasi Nasional__________________________________________
BAB IV. NEGARA DAN
KONSITUSI_____________________________________________

4.1 Pengertian Negara dan Konsitusi____________________________________
4.2 Fungsi Konsitusi_________________________________________________
4.3 Faktor Faktor Konsitusi___________________________________________
4.4 Tujuan Negara dan Konsitusi_______________________________________
BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA____________________________
5.1 Pengertian Warga Negara Beserta hak dan kewajibannya________________
5.2 Fungsi Hak dan Kewajiban Warga Negara___________________________
5.3 Faktor Penyebab Pelanggaran dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara_
5.4 Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara_______________________

BAB VI. DEMOKRASI INDONESIA BEDASARKAN UUD 1945__________________
6.1 Pengertian Demokrasi Indonesia Bedasarkan UUD 1945_________________
6.2 Asas Pokok Demokrasi____________________________________________
6.3 Implementasi Demokrasi Bedasarkan UUD 1945_______________________

BAB VII. PENEGAKAN HUKUM NEGARA YANG BERKEADILAN______________
7.1 Implementasi Fungsi Penegakan Hukum Negara______________________
7.2 Pengertian Penegakan Hukum______________________________________

7.3 Asas Terhadap Penegakan Hukum___________________________________
7.4 Fungsi Penegakan Yang Mewujudkan Keadialan_______________________

BAB VIII. GEOPOLITIK GEOSTRATEGI INDONESIA________________________

8.1 Pengertian Geopolitik dan Geostrategi di Indonesia_____________________
8.2 Implementasi Geopolitin dan Geostrategi_____________________________
8.3 Fungsi Geopolitik dan Geostrategi___________________________________
8.4 Tujuan Geopolitik dan Geostrategi___________________________________

BAB IX. ANTI KORUPSI___________________________________________________
9.1 Pengertian Anti Korupsi___________________________________________
9.2 Strategi Implementasi Anti Korupsi__________________________________
9.3 Asas Asas Komisi Pemberantasan Korupsi____________________________
9.4 Tujuan Pendidikan Anti Korupsi____________________________________

BAB 1

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan
kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga dan nengara indonesia dengan
negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian
ilmu pengetahuan yang memiliki landasan filsafat. Pendidikan Kewarganegaraan berobjek
material, yaitu nillai, moral dan budi pekerti. Dalam persepektif epistemologis Pendidikan
Kewarganegaraan di kaji dan di bahas melalui pendektan akademik dan ilmiah dengan
menekankan pada olah kalb, Pendidikan budi pekerti sehingga dapat menjadi sarana sehingga
dapat menjadi sarana transformasi dan kesadaran berbangsa dan benegara

1.1 Pengertian Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Warga negara Indonesia sungguh wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik
( smart and good citizen ) sehingga perlu memahaim tentang Indonesia, memiliki kepribadian
Indonesia. Memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa
wajib memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai
tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan
mampu menerapkan pengetahuan, nilai nilai danketerampilan tersebut dalam kehidupan
sehari hari memiliki kepribadian yangbaik, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estis,
demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing , berdisiplin
damai bedasarkan nilai nilai pancassila.

Menurut mansoer ( dalam erwin, 2010:3 ) pada hakikatnya pendidikan
kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintetis antar civic education, democracy
education, serta citizenship yang berlandaskan pada filsafat pancasila serata mengandung
identitas nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela negara. Dengan hakikat
pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang berbasis pancasila tersebut, maka dapat
diru,uslam bahwa : pendidikan dan kewarganegaraan yang berhadapan dengan keberadaan
negara kesatuan republik Indonesia, demokrasi, HAM, dan cita cita untuk mewujudkan
masyarakat madani Indonesia dengan menggunakan filsafat pancasila sebagai pisau
analisisnya

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi
untuk membentuk siswa sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan
pendidik kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki, keterkaitan
pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan hal yang dikerjakan
sesuai dengan tujuan dan cita cita bangsa dan tidak melencong dari apa yang di harapkan

Pendidikan kewarganaan adalah pendidikan yang mengingatkan hal yang di kerjakan
sesuai dengan tujuan dan cita cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan.
Karena di nilai penting pendidikan ini sudah di terapkan sejak usia dini di setiap jenjang
pendidikan mulai dari paling dini hingga perguruan tinggi agar menghasilkan penerus
penerus bangsa yang beropeten dan setiap berbangsa dan bernegara.

Branson

Berpendapat tujuan pedidikan kewarganegaraa (civic education) ialah keikut sertaan
yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat
maupun politik baik secara lokal, negara bagian, dan nasional.

Djahiri

Berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan yang utama,
yakni tujua secara umum juga khusus.

• Tujuan umum, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberi
dukungan supaya pencapaian Pendidikan Nasional mencapai sebuh keberhsilan dan ajeg
(tetap).

• Tujuan khusus, pendidikan kewarganegaraan secara khusus bertujuan untuk
membentuk moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Depdiknas

Berpendapat pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran
yang dapat meningkatkan kompetensi, berikut diantaranya:

• Memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif serta rasional dalam menghadapi adanya
isu Kewarganegaraan.

• Ikut serta dengan cerdas dan bijak juga bertanggung jawab, dalam bertindak secara
sadar dalam setiap kegiatan, baik dalam bermasyarakat dan berbangsa maupun bernegara.

• Maju kearah yang lebih positif dan demokratis demi mewujudkan individu yang
berdasar pada nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di masyarakat supaya dapat hidup
rukun dan berdampingan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI.

• Memiliki hubungan yang baik dengan bangsa lain dan berpartisipasi dalam menjaga
ketertiban dunia secara langsung melalui teknologi informasi di era globalisasi saat ini.

Sapriya

Berpendapat pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah
keikutsertaan yang rasional dan tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seorang
warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional
Indonesia yang mendasar. Keikutsertaan seorang tersebut perlu menguasai beberapa
pengetahuan serta kecakapan intelektual juga keterampilan untuk ikutserta. Keikutsertaan
tersebut kemudian akan ditingkatkan lagi dengan jalan mengembangkan disposisi atau
karaktristik tertentu

1.2 Iplementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan karakter menjadi salah satu yang penting dalam menciptakan generasi
bangsa di Indonesia. Melalui pendidikan karakter peserta didik diajarkan untuk memiliki
sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter bertujuan untuk kembali menghidupkan
karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketaqwaan,
nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau
sopansantun.Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana yang tepat untuk
mengimplementasikan nilai-nilai dalam

pendidikan karakter kepada peserta didik, karena tujuan PKn pada dasarnya adalah untuk
menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter tepat diimplementasikan
melalui PKn dalam membentuk akhlak generasi muda.

Pentingngnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini menjadi dasar yang sangat
penting untuk siswa sekolah dasar. Tetapi pada kenyataannya kesadaran akan negara dan
moral di Indonesia sangatlah memprihatinkan, dan pada umumnya itu terjadi pada anak
sekolah yang dibekali pelajaran kewarganegaraan. Kesadaran pada diri anak haruslah
menjadi bekal utama untuk memberikan pendidikan tersebut. Untuk itu kita sebagai calon
guru sekolah dasar hendaknya kita juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan
perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Terlebihnya kita harus menjadi guru yang
profesional yang bisa memberikan pendidikan karakter yang baik pada siswa sekolah dasar.

Melatih siswa-siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar, tanggap dengan materi yang
diajarakan.

Maka dari itu pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah terutama di
jenjang sekolah dasar perlu menyesuaikan dan meningkatkan dengan tuntutan masyarakat
luar. Dengan perkembangan jaman yang semakin canggih dan semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan, kita sebagai warga negara Indonesia perlu meningkatkan daya saing baik dalam
ilmu pengetahuan, sikap, maupun dalam meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

Kegiatan belajar mengajar pada setiap mata pelajaran dapat mengintegrasikan nilai-
nilai karakter yang hendak dicapai pada tiap tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi, termasuk juga dalam pembelajaran PKn. Apalagi dalam hal ini, peran mata
pelajaran PKn merupakan leading sector dari pendidikan karakter sudah jelas harus
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajarmengajarnya karena hal tersebut
sudah jelas diuraikan dalam tujuan pembelajaran Kewarganegaraan

Oleh karena itu, perlunya perbaikan dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan
karakter siswa karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kita harus mampu
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bisa menginternalisasikan nilainilai
karakter yang ada karena penanaman nilai-nilai karakter tidak cukup hanya sekedar diajarkan
tetapi juga harus dikembangkan.

Upaya yang dilakukan untuk membangun karakter bangsa dengan melalui pengenalan
dan pemahaman nilai yang berlaku pada bangsa Indonesia ini. Pembangunan karakter bangsa
juga menjadi tujuan masa depan bangsa kita agar karakter siswa menjadi lebih baik dan bisa
menjadi penerus bangsa. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh siswa yang
mempunyai karakter baik kalau siswa yang tidak memiliki karakter baik jadi apa bangsa kita
dengan dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai karakter baik. Untuk itu sekolah-sekolah
sekarang juga menerapkan nilai karakter yang ada pada diri mereka sendiri

Implementasi pendidikan karakter terintegritaskan ke dalam semua mata pelajaran,
pengembangannya lebih memadai pada model kurikulum terpadu dan pembelajaran terpadu
dengan menentukancenter core pada mata pelajaran yang akan dibelajarkan, seperti mata
pelajaran kewarganegaraan

1.2 Fungsi dan Tujuan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

tujuan pembelajaran Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh A. Kosasih Djahiri dalam
Almi Novitasari adalah sebagai berikut :

Secara umum tujuan Kewarganegaraan harus ajeg dan mendukung keberhasilan
pencapaian Pendidikan Nasional yaitu : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu menusia beriman, bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan
kesehatan jasmani dan rohani kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara khusus bertujuan untuk : membina moral yang
diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu prilaku yang memancarkan iman
dan taqwa terhadap Tuhan Yang Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan
agama, prilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung
persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam
kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan
pemikiran pendapat kepentingan dapat diatasi melalui musyawarah mufakat serta prilaku
yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut pendapat di atas, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk
membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam
menanggapi isu kewarganegaraan serta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab
serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sehingga akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam
kehidupan antar bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara
Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang
memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab
dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal di atas semakin mempertegas pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air”. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditegaskan bahwa tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan ialah mengembangkan potensi individu warga negara, dengan demikian
maka seorang guru PKn haruslah menjadi guru yang profesional, sebab jika guru tidak
berkualitas tentu tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai. Lebih dari itu Pkn juga bertujuan
menyiapkan warga negara yang baik sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki
kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa serta komitmen dalam menjaga dan
mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan ialah program pendidikan yang membentuk
karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang
luhur, cerdas, terampil dan setia kepada bangsa seperti yang diamanatkan Pancasila Mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan
sebagai berikut.

Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi Berkembang secara

positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya Berinteraksi dengan
bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

1.4 Asas Kewarganegaraan
asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan kelahiran dan

perkawinan. Berdasarkan kelahiran asas kewarganegaraan terdiri dari ius sanguinis dan ius
soli. Sedangkan berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan terdiri dari asas persamaan
hukum dan persamaan derajat.

1. Asas Ius Sanguinis
Asas ius sanguinis bisa disebut juga dengan asas hubungan darah atau keturunan.

Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtuanya.

Contohnya seorang anak lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis,
sedangkan orang tuanya merupakan warga negara Y yang menganut asas lain, maka anak
tersebut menjadi warga negara Y. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis adalah
RRC.

2. Asas Ius Soli

Asas ius soli atau disebut juga asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang
menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut
dilahirkan.

Contohnya apabila seorang anak lahir di negara X, maka secara otomatis menjadi
warga negara X walaupun orang tuanya merupakan warga negara Y. Beberapa negara yang
menganut asas ius soli antara lain Amerika Serikat, Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil.

1. Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum adalah asas yang memandang bahwa suami istri merupakan

keluarga yang saling terikat satu sama lain, sehingga diusahakan status kewarganegaraan
keduanya sama.

2. Asas Persamaan Derajat
Asas persamaan derajat adalah asas yang memandang bahwa perkawinan tidak

menjadikan ketundukan salah satu pihak terhadap hukum yang lain. Artinya, baik suami
maupun istri diberikan kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka masing-
masing.
Di Indonesia, asas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan UU
Nomor 12 Tahun 2006, asas kewarganegaraan Indonesia terdiri dari ius sanguinis, ius soli,
tunggal, dan ganda terbatas. Berikut penjelasannya
1. Asas Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas Ius Soli
Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB II
IDENTITAS NASIONAL
Identitas nasional dimiliki oleh setiap yang merdeka dan bedaulat. Sebagai warga
negara, kita menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan
sehari hari,Hal ini diperlukan supaya warga supaya warga negara bisa mengatahui ciri dan
karakteristik negara Indonesia, serta membedakan identitas dengan negara lain.
Setiap negara memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan
bangsa lain. Indonesia juga memiliki identitas nasional. Identitas tersebut bersumber dari
nilai nilai kultural yang ada di setiap daerah, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang
akhirnya membentuk identitas kolektif

2.1 Pengertian Identitas Nasional
Idantitas nasional adalah kepribadiaan nasional atau jati diri yang dimiliki suatu

bangsa, untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Mengutip ditulis oleh I Putu Ari Astawa,
kata identitas artinya pembeda atau pembanding pijak lain. Sedangkan nasional artinya suatu
paham

Menurut konteks dalam pendidikan kewarganegaraan, Identitas Nasional adalah ciri
ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan
yang lain. Konteks identitas nasional sendiri berkaitan dengan kebudayaan, dan karakteristik
di suatu negara

Identitas nasional terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka, serta memiliki
hubungan internasional dengan bangsa lain. Identitas ini menjadi kejayaanbangsa dan negara
di masa depan.

Dengan contoh identitas tidak melepas dari unsur yang menunjuk bangsa dari unsur
pembentukan identitas nasional. Bendar negara adalah negara pertama kali dikibarkan ketika
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945. Bendera warna merah putih ini
datur dalam UU no.24 tahun 2009 Lambang Negara adalah Garuda Psncasila menjadi
lambang. Lambang ini memiliki tameng di bagian tengah dengan garis hitam tebal
menggambarkan Indonesia berada di garis katulistiwa. Sedangkan perisai di dada burung
garuda adalah Lambang kelima sila Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional,
falsafah negara negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar Negara. Pancasila penting
berfungsi sebagai ideologi, nasional, falsafah negara, pandangan dan dasar negara pancasila
penting untuk identitas dan pemahaman warga negara untuk bersikap.

Suatu negara memiliki identitas nasional yang berbeda, mempunyai identitas yang
berbeda setiap individunya. Identitas biasanya di sebut sebagai jati diri yang erat pada
sesuatu. Identitas adalah buatan identitas ini di buat dan di setujui oleh masyarakat dan warga
atau suatu bangsa yang mempunyai identitas. Di dalam ilmu sosial bangsa adalah sebuah
persatuan hidup dalam bermasyarakat. Masyarakat dalam suatu daerah yang sama mereka
patuh terhadap kedaulatan negara dan kedaulatan negara itu adalah kekuasan tertinggi

Identitas nasional yang memiliki dua kata identitas dan nasional merupakan jati diri
atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bergunauntuk membedakannya
dengan suatu yang lain. Kata nasional merupakab identitas yang melekat pada kelompok
kelompok yang terkaitkarena kesamaan

Sedangkan Identitas itu merupakan kepribadian nasional yang di miliki suatu bangsa yang
membedakan bangsa satu dengan lainyya, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki
identitasnya masing masing sesuai dengan ke unikan tergantung dari suatu bangsa jati diri
bangsa merupakan totalitas penmapilan bangsa yang utuh dengan muatan dari
masyarakatany, sehingga dapat membedakan bangsa indonesia dengan yang lain

Definisi Identitas Nasional secara terminologi adalah sauatu ciri yang dimiliki oleh
suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas
Nasional dapat berubah seiring waktu

Identitas nasional berisifat buatan atau skunder. Dikatakan bersifat buatan karena
Identitas nasional bisa menjadi sesuatu yang dinamis sesuai dengan perkembangan jaman,
dengan kata lain hakikat identitas nasional. Kita sebagai warga dan bangsa negara di dalam

kehidupan berbangsa dan negara dari ideologi tercermin yang aktualitasnya dalam berbagai
penataan kehidupan. Jadi identitas nasional Indonesia merupakan jiwa bangsa serta ciri yang
membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya, Identitas nasional tercantum dalam
konstitusi Indonesia UUD 1945

Dengan adanya identitas nasional ini bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup,
kepribadian, filsafat, pancasila, dan ideologi negara sehingga, mempunyai kedudukan paling
tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk tatanan hukum yang
masih berlaku di Indonesia. Untuk mengantar hak dan kewajiban warga negara, demokrasi
serta Hak Asasi Manusia ( HAM )yang berkembang semakin dinamis di Indonesia

Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia sehingga
menjamin kebebasan masyarakatdalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budaya.
Dan menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

2.2 Tujuan dan Bentuk bentuk Identitas Nasional

Identitas Nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara pembeda
dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai
macam suku, ras, agama dan kebuadayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk
mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu
ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara
negara lain yang ada didunia. Selain itu Identitas Nasional juga menjadi landasan negara
Indonesia, Landasan negara Indonesia adalah pancasilayang berasal dari budaya dan
kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

Identitas nasional juga tercipta dari berbagai macam faktor yakni agama yang
menciptakan ideologi yang menciptakan sebuah identitas, tokoh bangsa dan pemimpin
bangsa yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap masa lalu yang di alaminya
selain itu, identitas, Nasional juga menjadi landasan negara indonesia. Landasan Negara
Indonesia adalah pancasila yang berasal dari budaya dan kebiasaan masyarakat indonesia
yang kemudian di jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dan negara yang berkedaulatan ini mempunya bentuk bentuk identitas nasional
seperti. Bendera negara merah putih tentang bendara negara diatur dalam UU No.24 Tahun
2009 mulai pasal 4 samapai pasal 24. Bendera warna merah putih di kibarkan pertama kali
pada 17 agustus 1945, telah di tunjukan pada peristiwa sumpah pemuda tahun 1928. Bendera
negara yang di kibarkan pada proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Tanggal 17
Agustus 1945, di jalan pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, disebut Bendera pusaka sang
saka merah putih

Bendera merah putih tersebut dijahit oleh ibu fatmawati, istri presiden soekarno, merah
berarti berani yang melambangkan jiwa manusia, putih berarti suci yang melambangkan jiwa
manusia, keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia

Bahasa negara Indonesia juga termasuk ke identitas nasional. Bahasa Indonesia ini
dari bahasa melayu yang diperguanakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat
dan diiikrarkan sebagai bahasa persatuan pada kongres pemuda II pada 28 Oktober 1928
bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diridan identitas nasional
Indonesia

Lambang garuda juga merupakan sebuah identitas nasional ditengah tengah perisai
burung garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa

1. Garuda Pancasila merupakan burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi
kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara Indonesia untuk
menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat

2. Warna keemasannya yang di jadikan sebagai warna pada burung garuda merupakan
keagungan dan kejayaan Indonesia

3. Paruh,cakar sayap, juga ekor yang dimiliki burung garuda ini menggambarkan
kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar

4. Kemudian yang di cengkram kedua kaki burung garuda terdapat pita bertuliskan
bhineka tunggal ika.

Adapun makna dair Bhineka Tunggal Ika ialah berbeda beda, tetapi tetap satu jua. Bangsa
Indonesia terdiri dari bermacam macam agam, suku, adat, budaya, kesenian tetapi tetap
satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional.

Pada perisa terdapat lima buah ruang mewujudkan dasar pancasila. Berikut ini kelima
simbol simbol pancasila

- Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam pancasila berbunyi “
ketuhanan yang maha esa “

- Rantai emas merupakan lambang sila kedua yang berbunyi “ kemanusiaan yang
adil dan beradab :

- Pohon beringin merupakan simbil sila ke tiga “ persatuan Indonesia “
- Kepala banteng merupakan simbol keempat Pancasila yang berbunyi “ kerakyatan

yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi “

keadilan sosial bagi “

2.3 Asas Asas dan Strategi Identitas Nasiona

Asas ketahanan nasioal indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai pancasila,
UUD1945,dan wawasan Nusantara,yang terdiri dari :

• Asas Kesejahteraan dan Keamanan.

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan
dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan
keamanan sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung.
• Asas komprehensif intergral atau menyeluruh.

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk
perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek
kehidupan masyarakat,berbangsa,dan bernegara.
• Asas Mawas ke dalam dan Mawas ke luar.

A. Mawas ke dalam.

Mawas kedalam bertujuan menumbuhkan hakikat sifat dan kondisi khidupan nasional itu
sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proposional untuk meningkatkan kualitas
derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan
nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

B. Mawas ke luar

Mawas keluar bertujuan untuk mendapatkan antisipasi dan berperan serta mengatasi
dampak lingkungan strategis luar negri dan menrima kenyataan adanya interaksi dan
ketergantungan degan dunia internasional.
• Asas ke keluargaan.

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong
royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehiduoan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Asas inimengangkat adanya perbedaan, perbedaan tersebut harus dikembangkan
secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang
bersifat saling menghancurkan.

• Keberadaan identitas nasional dalam Era Globalisasi.

Globalisasi saat ini bergerak dengan sangat cepatnya,kemajuan teknologi informasi serta
komunikasi menyebabkan hubungan antar manusia menjadi sangat cepat dan tanpa batas.

Setiap orang bisa berbicara dan bertatap muka dengan berbagai masyarakat dari berbagai
belahan dunia lainnya.

Dengan adanya nkemajuan dibidang teknologi dan informasi mempengaruhi keberadaan
bidang-bidang lain. Misalnya bisnis, transportasi, pembangunan, pendidikan, budaya.
Pengaruh dari adanya kemajuan ini memudahkan proses transaksi bisnis dan tranportasi maka
secara otomatis akan memudahkan masuknya budaya-budaya asing yang akan mempengaruhi
nidentitas nasional

2.4 Faktor, Jenis jenis dan Unsur Identitas Nasional

Faktor-Faktor Pembentuk Identitas Nasional.
• Faktor Objektif.

Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang
membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga
terletak di wilayah Asia Tenggara, hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan
ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia.
• Faktor Subjektif.

Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan dan juga sejarah yang
dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya
masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia.
• Faktor Primer.

Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri
merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa dan agama. Meskipun
unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut
bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia.
• Faktor Pendorong.

Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam
kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa
merupakan identitas nasional yang dinamis.

Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh
kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa
Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara
Indonesia.

• Faktor Penarik.

Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa
Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan
nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari
daerahnya masing-masing.

• Faktor Reaktif

Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas dan juga penindasan. Seperti yang
sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa
asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan,
penderitaan dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan
kemerdekaan. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah
pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang, mulai dari era sebelum
kemerdekaan, sampai saat ini.

b) Jenis-Jenis Identitas Nasional.

Dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa
dikelompokkan dengan mudah, yaitu:

• Identitas Fundamental.

Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi
penunjang, berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya
harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting

dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah
dan juga ideologi.

• Identitas Instrumental.

Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental
dalam identitas nasional indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat
aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia.

Hal ini meliputi, bendera merah putih, garuda pancasila sebagai lambang negara, lagu
kebangsaan Indonesia Raya dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena
sebagai dasar dan ideologi negara, pancasila juga menjadi salah satu dari empat pilar
kebangsaan, selain UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

• Identitas Alamiah.

Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan
kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang
alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara
Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan.

c) Fungsi Identitas Nasional.

• Sebagai Alat Untuk Mempersatukan Bangsa.

Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk
mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman
dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk
diperasatukan.

• Sebagai Landasan Negara.

Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus
berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya
landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud.

• Sebagai Karakteristik Bangsa dan Pembeda dari Bangsa Lain.

Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa,
sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan
jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya.

KARAKTERISTIK IDENTITAS NASIONAL.
• Memiliki Keinginan Untuk Merdeka

Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia
pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan, penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu
yang cukup lama, hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak
tempat.

Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan
semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga
ingin bersama-sama lepas dari belenggu para penjajah. Karena alasan itulah, maka muncullah
karakteristik identitas nasional.
• Persatuan dan Kesatuan Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan, pulau yang ada Indonesia sangatlah banyak mulai dari
Sabang hingga Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan
tradisinya masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai
setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah
persatuan dan kesatuan Indonesia.

BAB III
INTEGRASI NASIONAL
3.1 PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL
“Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada
dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan (menyatukan
berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai suatu kesatuan bangsa)".
Integrasi nasional menurut para ahli antara lain :
• Saffroedin Bahar
Menurut Saffroedin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu
bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.

• Nazaruddin Sjamsuddin
Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa

yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

• J Soedjati Djiwandono
Menurut J. Soedjati Djiwandono, integrasi nasional merupakan sebuah cara agar kelestarian

persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri.

• Sunyoto Usman
Menurut Sunyoto Usman, integrasi nasional adalah suatu proses saat kelompok-kelompok

tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan
hubungan antar kelompok.

• Heddy Shri Ahimsa Putra

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, integrasi nasional merupakan keselarasan dan
keharmonisan seluruh relasi sosial yang terbangun dalam masyarakat.

• Howard Wriggins
Menurut Howard Wriggins, integrasi adalah penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari

suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-
masyarakat kecil yang banyak menjadi suatu bangsa.

• Myron Weiner
Menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses penyatuan kelompok-

kelompok dengan latar sosial dan budaya berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah dan
membentuk satu identitas nasional.

3.2 TUJUAN INTEGRASI NASIONAL
Integrasi sangat penting bagi sebuah bangsa. Untuk mengetahui alasannya, kita perlu

mengulas singkat di bagian ini. hubungan integrasi nasional dengan tujuan nasional suatu
negara agar terjadi suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke
dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat
menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian Diantaranya sebagai berikut:
• Membangun persatuan dan kesatuan

Tanpa upaya integrasi, tidak ada kesatuan. Terutama di negara yang memiliki tingkat
diferensiasi sosial amat tinggi seperti Indonesia. Bahasa kita yang berbeda-beda perlu
diintegrasikan, dengan pengakuan perbedaan bahasa dan membentuk bahasa persatuan,
bahasa Indonesia.

• Menguatkan identitas nasional

Identitas yang sudah dimiliki bersama, Integrasi nasional mampu menjadi perekat identitas
bersama dan bahkan memperkuatnya. Misalnya, rendang bukan makanan khas Jawa, tetapi
orang Jawa boleh membanggakan rendang sebagai makanan khas negaranya karena ada yang
namanya integrasi nasional.

• Membangun kedaulatan bangsa

Integrasi sebagai sebuah bangsa yang utuh merupakan fondasi menciptakan bangsa yang
berdaulat. Kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat pangan, jika bangsa ini dikelola secara
serius. Misal, wilayah penghasil pangan memasok kebutuhan pangan nasional, tidak
beroriantasi memproduksi yang lain. Wilayah penghasil bumi lain memasok bagiannya.
Maka, sebuah bangsa akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalupun impor hanya
pritilannya saja.

Contoh integrase nasional :

• Menolong antar anggota keluarga

Rasa cinta tehadap tanah air dimulai dari kehangatan akan kasih sayang di dalam keluarga.
Jika di dalam keluarga terdapat anggota yang rukun dan saling tolong menolong, tentu akan
menjadi kebiasaan yang akan dibawa keluar rumah sebagai modal untuk membantu
masyarakat lain. Hal ini tentu menjadi acuan untuk timbulnya integrasi nasional dalam
kehidupan.

• Toleransi beragama antar masyarakat

Setiap warga negara tentu memiliki agama yang berbeda-beda. Untuk itu, kita perlu
menghargai agama yang dianut oleh setiap orang agar tidak terjadi perpecahan antar bangsa.
Karena beribadah merupakan hal yang paling penting untuk mendekatkan diri kepada sang
Pencipta.

• Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

TMII bisa dikatakan salah satu miniature bangsa Indonesia. Bangunan ini terletak di
ibukota yaitu Jakarta. Di dalam TMII terdapat banyak stan yang berisikan kebudayaan dari
seluruh provinsi di Indonesia.

Tiap-tiap stan menyajikan gambaran dari daerah tersebut, seperti tarian adat, rumah adat,
bermacam hasil budaya, alat musik khas daerah, baju adat, dan lain sebagainya.

• Menghargai waktu
Hal yang perlu diperhatikan dalam bermasyarakat adalah tepat waktu. Seseorang akan

dinilai disiplinnya berdasarkan waktu yang telah ia sepakati. Karena waktu ini sensitif,
banyak orang yang sudah meluangkan waktunya tetapi ada saja yang membuat rapat semakin
diundur. Untuk itu, mari menghargai waktu agar terciptanya integrasi dalam masyarakat.
• Mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON)

PON juga merupakan salah satu hal yang dapat membentuk rasa persatuan di Indonesia.
Banyaknya perlombaan di bidang olahraga tingkat nasional ini memberikan kesempatan
kepada para atlet dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi dan bertemu.

3.3 BENTUK BENTUK INTEGRASI NASIONAL
Bentuk bentuk integrase nasional ialah :

• Integrasi asimilasi:
Bentuk perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang

diterima masyarakatnya.

• Integrasi akulturasi:
Perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di

lingkungannya.

• Integrasi normatif:
Integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat.

• Keterpaduan perangkat:
Keterpaduan yang terbukti adalah hasil kesatuan individu dalam masyarakat.

• Integrasi idealis:
Integrasi yang dilakukan dan ditunjukkan dengan adanya ikatan spiritual kuat tanpa adanya

paksaan.

• Integrasi fungsional:
Integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat.

Jenis integrase antara lain :
Integrasi merupakan suatu hal yang dapat terjadi karena adanya sebuah proses yang

cukup lama, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa integrasi tidak terjadi begitu
saja. Integrasi yang umumnya dikenal oleh banyak orang terdiri dari tiga jenis, yaitu integrasi
kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi sosial.
• Integrasi Kebudayaan

Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda,
sehingga bisa mencapai suatu kederasian atau kesamaan fungsi yang ada di dalam kehidupan
masyarakat. Integrasi kebudayaan ini dapat terjadi karena suatu wilayah atau negara memiliki
banyak sekali kebudayaannya didalamnya. Tanpa adanya integrasi kebudayaan, kemungkinan
akan terjadi konflik yang disebabkan karena tidak ada perilaku saling menghargai dan saling
menghormati.

• Integrasi Sosial
Integrasi sosial adalah penyesuaian antara setiap unsur yang saling berbeda satu sama lain

yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga bisa menciptakan sebuah pola
kehidupan yang sama dan damai bagi masyarakat itu sendiri. Integrasi sosial ini sebenarnya
sudah ada semenjak kita tinggal di suatu wilayah. Oleh karena itu, kita juga sering melihat

apabila di wilayah tersebut banyak anggota masyarakat yang saling tidak cocok, maka
anggota masyarakat tersebut belum menerapkan integrasi sosial.

• Integrasi Nasional
Integrasi nasional adalah suatu proses untuk menyesuaikan setiap unsur yang berbeda yang

ada pada kehidupan masyarakat secara nasional. Adanya integrasi nasional akan menciptakan
sebuah pola kehidupan yang di mana setiap anggota masyarakat bisa menjalankan fungsi dan
perannya masing-masing tanpa ada gangguan dari anggota masyarakat lainnya. Keberhasilan
integrasi nasional akan menentukan persatuan dan kesatuan. Dengan kata lain, integrasi
nasional yang tidak bisa terwujud, makna persatuan dan kesatuan akan berubah menjadi
perpecahan.

3.4 FUNGSI INTEGRASI NASIONAL

Manfaat Menerapkan Integrasi Nasional Menciptakan kesetiaan baru terhadap
identitas nasional. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Menumbuhkan rasa cinta tanah air.
Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan.
Berhasil tidaknya integrasi nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut:
• Terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya.
• Terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di
masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.
• Nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan
proses integrasi sosial.
• Manfaat Menerapkan Integrasi Nasional
• Menumbuhkan kesetiaan nasional.
• Menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional.

• Menumbuhkan rasa nasionalisme.

• Menumbuhkan rasa cinta tanah air.

• Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan.

• Menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas.

• Menghargai perbedaan.

Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyrakat
Indonesiadikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat
dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting
untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan
berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia.

Indonesia sangat dikenal dengan keanekaraganm suku, budaya, dan agama. Oleh sebab
itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia
lebih untuk suatu yang trend walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud.
Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalilasi yang ternyata tidak baik bagi
masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas
wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi dimana-mana seperti
pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Konflik
tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus
dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboya
bhinneka tunggal ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang
ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai
tujuannya.

Cara mengatasi ancama integrasi nasional ialah :

Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus
diterapkan startegi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa
Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan
dan kedaulatan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan
dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan
warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia
merupakan tanggungjawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan
dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja; tetapi
masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan kemanan negara;
sehingga TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

NEGARA DAN KONSITUSI

4.1 PENGERTIAN NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara

Negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.
Pada prinsipnya setiaap warga mayaraka menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk
pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di

dalamnya, masarakat ingin mewujutkan tujuan tujuan tertentu sepertti teerwujudnya
kertentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyrakat. Negara dan konstitusi adalah
dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa
berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara
mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi

tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah
perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

Pengertian negara menurut para ahli :
• Menurut Prof. Miriam Budihardjo

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya
secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-
tujuan dari kehidupan itu.
• Menurut Prof. Nasroen

Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup. Oleh sebab itu, harus ditinjau secara
sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami.
• Menurut Prof. Mr. Soenarko

Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dengan kekuasaan
negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
• Menurut Prof. Dr. Djokosoetono, SH.

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah
suatu pemerintahan yang sama

• Menurut Prof. Farid S.

Negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki
kedaulatan.

• Menurut G. Pringgodigdo, SH.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus
memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu.

• Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, SH.

Negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama – sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu, dengan mengakui adanya suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tadi.

• Menurut Prof. Dr. J. H. A Logemann

Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk
mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaan.Organisasi itu adalah
ikatan-ikatan fungsi atau lapangan – lapangan kerja tetap.

• Menurut Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang dipadukan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok dalam
masyarakat.

• Menurut Hugo De Groot ( Grotius )

Negara merupakan ikatan – ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum
kodrat.

• Menurut Phillimore

Negara adalah orang – orang yang secara permanen mendiami suatu wilayah tertentu,
dijilid dengan hukum – hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat istiadat di dalam suatu
kebijaksanaan.

B. Pengertian Konstitusi.

konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau
kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-
hak tertentu bagi warganya. bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin
serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. konstitusi ini
menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga
menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya.
Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara,
organisasi atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan
diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci. Melainkan hanya
menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya.

Pengertian konstitusi menurut para ahli :

• Bolingbroke

Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan
kebiasaan-kebiasaan. Yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum
atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah.

• K. C. Wheare

Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu
negara.

• Jimly Asshiddiqie

Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-
Undang Dasar serta dapat pula tidak tertulis.

• E. C. Wade

Konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan
pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan
tersebut.
• Miriam Budiarjo

Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan. Baik tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam
suatu masyarakat.
• O. Hood Phillips dan Paul Jackson

Konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-
konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ
negara, dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya.

4.2 TUJUAN NEGARA DAN KONSTITUSI

Tujuan negara :
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Merupakan tujuan negara untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang heterogen,
mulai dari perbedaan suku, budaya, agama, dan ras. Selain melindungi seluruh warga
Indonesia, negara juga diharapkan dapat melindungi penduduk asing yang ada dalam wilayah
hukum Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum

Memiliki arti mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi
maupun spiritual. Kesejahteraan yang sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa akan
membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

• Mencerdaskan kehidupan bangsa
Tujuan negara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh

rakyat Indonesia. Sebagai rakyat, kita harus memiliki kesadaran penuh untuk aktif
mencerdaskan diri. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi bangsa yang sadar bernegara
dan memiliki kesadaran hukum yang baik.
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjalin kerja sama politik internasional, terutama
dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satu praktik nyata yang sudah dilakukan Indonesia
adalah bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan HAM.

Tujuan konstitusi :
• Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini
berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang
merugikan masyarakat.
• Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib
menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya.
• Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan
kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara
negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh.

4.3 FUNGSI KONSTITUSI

Secara umum, fungsi konstitusi ini juga tidak jauh dari tujuan konstitusi yang ada yaitu
memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan
pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan
bernegara.

• Konstitusi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur.
• Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru.
• Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
• Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.
• Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.
• Konstitusi sebagai pelindung HAM.
• Membatasi kekuasan pemerintah agar tidak terjadi tindakan kesewenangan, sehingga
hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik.

Dari beberapa fungsi konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai
peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu negara. Bahwa konstitusi
menjadi suatu pedoman yang dapat membatasi hak penguasa agar tidak bertindak sewenang-
wenang dan fokus mengedepankan kepentingan rakyat demi kebaikan.

4.4 FAKTOR FAKTOR KONSTITUSI.
• Konstitusi harus mendapatkan kesepakatan rakyat krn kostitusi berguna utk membina
negara dan pemerintahan yg akan mengatur mereka.
• Konstitusi harus mengandung suatu piagam Hak Asasi Manusia.
• Konstitusi harus mengandung ideologi bangsa.
• Konstitusi hrs mengandung cita2 dan tujuan negara yg hendak diwujudkan .
• Mengandung pembagian kekuasaan sekaligus
pengawasan terhadap kekuasaan politik.
• Konstitusi biasanya berisi tentang hubungan antar lembaga
negara dan hubungan negara dengan warga negara.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

5.1 Pengertian Warga Negara Beserta hak dan kewajibannya

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD
1945 Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara
yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Secara
yuridis, kewarganegaraan diatur dalam Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bukan warga negara
adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota
negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada

Sesuai Pasal 2 UU No.12/2006, yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara

WARGA NEGARA INDONESIA

Berdasarkan Pasal 4 UU No.12/2006, Warga Negara Indonesia adalah:

- Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau
berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain
sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia

- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia.

- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara
Indonesia dan ibu warga negara asing.

- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing
dan ibu Warga Negara Indonesia

- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara
Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara
asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing
yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun
atau belum kawin.

- Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

- Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui

- Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

- Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang
ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan

- Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

HAK WARGA NEGARA

adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota
atau warga dari sebuah negara. Untuk mempertahankan dan menjamin setiap hak warga
negara dibutuhkan peraturan yang komprehensif. Hak warga negara diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Contoh hak warga
negara Indonesia dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28 D ayat (1): Setiap warga negara berhak
mendapatkan perlindungan hukum

- Pasal 28 D ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan
hukum.

- Pasal 27 ayat (2): Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak

- Pasal 27 ayat (1): Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum dan di dalam pemerintahan.

- Pasal 29 ayat (2) Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai

- Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran

- Pasal 30 ayat (1): Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.

- Pasal 28E ayat (3): Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan
berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai
undang-undang yang berlaku

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh
seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, contoh kewajiban warga negara adalah

- Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang. pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban
membayar pajak

- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.

- Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara

- Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

- Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Pasal 28 J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.

5.2 Fungsi Hak dan Kewajiban Warga Negara

• Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta
pemerintahan yang sah serta berdaulat.

• Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan
sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai
masing-masing.

• Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi
manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, serta bernegara.

• Fungsi warga negara yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan
yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan
yang berlaku.

• Fungsi warga negara yang kelima adalah menjaga persatuan serta kesatuan
sebuah negara.

• Fungsi warga negara yang keenam adalah mentaati dasar sebuah negara, hukum
yang berlaku, serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali.

• Fungsi warga negara yang ketujuh adalah turut serta dalam proses pembangunan
dalam memangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya

5.3 Faktor Penyebab Pelanggaran dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Ada beberapa faktor yang membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
terjadi, sehingga membawa dampak negatif.

Hal ini bukan hanya dilakukan warga negara, namun dalam beberapa kasus bisa juga dilakukan
pemerintah.

Hal negatif yang terjadi adanya sikap intoleren terhadap sesama, jika terus-menerus terjadi bisa
menimbulkan perpecahan.

Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1. Sikap Intoleran

Di Indonesia kita perlu bersikap toleransi pada semua orang tanpa memandang status
atau suku.

Jika warga negara memiliki sikap intoleran maka akan muncuk sikap saling tidak
menghargai dan menghormati orang lain.
Sikap intoleran ini akan memunculkan pelanggaran kepada orang lain.
2. Sikap Egois

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, namun jika seseorang selalu menuntuk
haknya tanpa melakukan kewajibannya maka akan terjadi pelanggaran.
Sikap egois tidak akan memikirkan orang lain dan akan semaunya sendiri.
Seseorang dengan sikap egois akan melakukan berbagai cara agar haknya bisa terpenuhi, meski
mengabaikan hak orang lain.

3. Terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan

Kekuasaan bukan hanya ada dalam pemerintahan, tapi juga dalam bentuk lain.
Contohnya, perusahaan yang tidak jujur dan mengambil hak buruh. Pelanyalahgunaan
kekusaan
dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban.

4. Kurangnya Rasa Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Seperti yang sudah dijelaskan, setiap negara mempunyai aturannya yang tidak boleh
dilanggar oleh warga negara.
Bila rasa kesadaran warga negara rendah dan mengbaikan aturan yang ada akan
menimbulkan perbuatan yang tidak baik.

Perbuataan semaunya dapat memunculkan sikap menyimpang pada hak dan kewajiban warga
negara.
Salah satu contohnya tidak membayar pajak negara.

5. Aparat Penegak Hukum yang Kurang Tegas
Aparat penegak hukum memiliki peran besar untuk negara dan masyarakat, sehingga harus
tegas dengan permasalahan yang ada.
Jika aparat penegak hukum kurang tegas dalam menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban hal ini dapat memunculkan pelanggaran lain.
Ini karena masyarakat merasa penegak hukum kurang tegas, sehingga masyarakat akan
mengulangi atau membuat pelanggaran baru.
6. Adanya Budaya Main Hakim Sendiri

Saat seseorang melakukan kesalahan, tidak jarang masyarakat sekitar melakukan main
hakim sendiri. Hak ini dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup warga
negara.Ini juga melanggar hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap komponen warga negara wajib
untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya. Namun dalam pelaksanannya,
seringkali masih dijumpai berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri
si pelanggar/pengingkar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri
si pelanggar/pengingkar.

5.4 Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun

sebagai warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya, maka
pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap anggota
masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya. Ada banyak sekali contoh penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan
bermasyarakat di Indonesia yang dapat
Contoh Penerapan Hak Masyarakat

1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan
Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman. Oleh karena itu, setiap
orang harus menghormati dan mematuhi hukum.

2. Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang disampaikan secara
bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.

3. Beragama dan Beribadah
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya
masing-masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.

4. Membela Negara
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah berjuang
di perlombaan tertentu agar mengharumkan nama bangsa.

Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Contohnya
seperti menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban setiap orang sebagai
masyarakat Indonesia. Lingkungan yang terjaga dengan baik tentunya akan berdampak pada
kehidupan masyarakat.

3. Membayar Pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan untuk pembangunan.
Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap orang wajib
mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh pemerintah.

BAB VI
DEMOKRASI INDONESIA BEDASARKAN UUD 1945
6.1 Pengertian Demokrasi Indonesia Bedasarkan UUD 1945

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: 1.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong
yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran
religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia
dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri
atau dengan persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita
hidup bangsa Indonesia yang

Sejarah penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak meredupnya Orde
Lama lalu digantikan oleh Orde Baru. Lantas, apa pengertian Demokrasi Pancasila,
prinsip-prinsip dianut, dan apa saja ciri-cirinya? Demokrasi berasal dari bahasa
Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti "rakyat" dan kratos yang berarti
"pemerintahan". Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ajat Sudrajat melalui tulisan bertajuk
"Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah" (2015) mengungkapkan, dasar-dasar
konstitusional demokrasi di Indonesia sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun
1965, tetapi istilah Demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde
Baru setelah tahun 1966.

Masih dalam tulisannya, Ajat Sudrajat menyebut bahwa istilah Demokrasi Pancasila
lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden
Sukarno. Pengaruh Sukarno dan Orde Lama mulai meluruh usai terjadinya peristiwa
Gerakan 30 September (G30S) 1965. Saat Orde Baru lahir, Demokrasi Terpimpin
mendapat penolakan keras. Suharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah
Sukarno, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa
Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan
diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan
hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan