SERIKAT PEKEJA INDEPENDEN PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA ( SP-I PKS ) PT. PADMA SOODE INDONESIA Jl. Raya Narogong KM. 15 Ciketing Udik Telp : (62-21) 8235718 Fax : (62-21) 8249543 Bekasi 17310 – Indonesia ANGGARAN DASAR SP-I PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA PT. PADMA SOODE INDONESIA 2022-2024 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Page 2 of 25 MUKADIMAH Bahwa pembangunan nasional yang telah digerakan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita, kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Bahwa pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis sebagai pelaku aktif pembangunan nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri nasional. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dibutuhkan keahlian, pengetahuan keterampilan, disiplin dan etos kerja yang baik agar mampu menjawab tantangan serta memperjuangkan kepentingan kaum pekerja dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bahwa untuk mencapai peranan tenaga kerja yang optimal dan efektif diperlukan wadah dan sarana organisasi pekerja yang tangguh, kuat dan berwibawa yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, demokratis dan independen dengan mengacu pada hasil pertemuan perwakilan di ruang meeting assy II PT. Padma Soode Indonesia, Bekasi 14 Januari 2005. Atas dasar pandangan dan pemikiran ke masa depan disertai rasa tanggung jawab sebagai bagian dari komponen Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka disusunlah organisasi ini berdasarkan Anggaran Dasar sebagai serikut : BAB I
Page 3 of 25 NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Perhimpunan Karyawan Sejahtera PT. Padma Soode Indonesia disingkat PKS PSI Pasal 2 Bentuk Organisasi ini berbentuk kesatuan berdasarkan kebersamaan. Pasal 3 Sifat PKS PSI bersifat Demokratis, Independen, Profesional, dan Fungsional. Pasal 4 Azas PKS PSIberazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 Kedudukan PKS PSI berkedudukan di PT. Padma Soode Indonesia di Jln. Raya Narogong KM.15 Kelurahan Ciketing Udik Bantargebang-Bekasi, Jawa Barat. BAB II KEDAULATAN ORGANISASI Pasal 6 Kedaulatan Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum rapat perwakilan anggota per divisi. BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN TUGAS Pasal 7 Fungsi
Page 4 of 25 PKS Berfungsi : a. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktifitas kerja. b. Sebagai pelindung dan pembela hak-hak pekerja. c. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi, sosial budaya dan hukum. d. Sebagai wadah dan sarana untuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Pasal 8 Tujuan 1. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya terhadap jiwa pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya. 2. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja dalam lapangan pekerjaan serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. 3. Menciptakan kehidupan dan penghidupan karyawan yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan karyawan. 4. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan serta perbaikan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. 5. Memantapkan hubungan industrial yang harmonis guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatkan produktifitas menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat umumnya dan pekerja serta keluarganya Pasal 9 Tugas
Page 5 of 25 1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mengisi cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Memperjuangkan terwujudnya (pelaksanaan) perundang-undangan dan peraturan ketenaga kerjaaan serta peraturan pelaksanaan sesuai dengan kepentingan nasional dan kaum pekerja. 3. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial. 4. Memperjuangkan upah yang layak peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. 5. bekerjasama dengan badan pemerintah dan melaksanakan usaha – usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi. 6. Mengadakan usaha – usaha sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta usaha – usaha lainnya yang sah dan memanfaatkan serta tidak bertentangan dengan tujuan Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS). 7. Mengusahakan meningkatkan kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuaan organisasi. BAB IV BENDERA DAN LAMBANG Pasal 10 Bendera Disamping Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional, juga mempunyai bendera berwarna dasar putih dengan lambang Organisasi di tengahnya. Pasal 11 Lambang Perhimpunan Karyawan Sejahtera ( PKS) mewujudkan pencerminan dari : 1. Persatuaan dan Kesatuan karyawan PT. PADMA SOODE INDONESIA.
Page 6 of 25 2. Partisipasi dan tanggung jawab dalam menunjang pembangunan nasional. 3. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 4. Mengusahakan kesejahteraaan bagi segenap karyawan. 5. Bentuk Lambang : Pasal 12 Motto Perhimpunan Karyawan Sejahtera mempunyai motto : “ MENDENGAR, MEMAHAMI DAN MELAYANI SEPENUH HATI “ BAB V KEANGGOTAAN Pasal 13 Anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera mempunyai anggota seluruh karyawan dan karyawati PT. Padma Soode Indonesia yang terdaftar secara administratif dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota bekasi dan tidak terdaftar di organisasi serikat pekerja lainnya. Pasal 14 Hak-hak Anggota Setiap anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera mempunyai hak : 1. Hak dipilih dan memilih. 2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan Perhimpunan Karyawan Sejahtera.
Page 7 of 25 3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi. 4. Hak mendapat perlindungan, pembelaan dan bimbingan. 5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi. Pasal 15 Kewajiban Anggota Setiap anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera berkewajiban : 1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan keputusan organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS). 2. Membela dan menjunjung tinggi nama Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS). 3. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan - keputusan organisasi. 4. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan – pertemuan serta kegiatan - kegiatan yang diadakan oleh Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS). Pasal 16 Ruang Lingkup Ruang lingkup keanggotaan Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS) adalah seluruh karyawan dari divisi - divisi yang ada di PT. Padma Soode Indonesia. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 17 Susunan Organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS) disusun sebagai berikut : 1. Tingkat pusat meliputi seluruh pengurus Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS) Pengurus Inti. 2. Pengurus tingkat divisi ( KPD ) Terdiri dari perwakilan setiap divisi. Pasal 18 Kepengurusan
Page 8 of 25 1. Kepengurusan Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS), di tingkat perusahaan dipimpin oleh Ketua Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS). 2. Kepengurusan Perhimpunan Karyawan Sejahtera (PKS), di tingkat divisi di pimpin oleh perwakilan masing-masing divisi (KPD). Pasal 19 Susunan Kepengurusan PKS Susunan Pengurus PKS terdiri dari : 1. Penasehat. 2. Ketua. 3. Ketua Pelaksana Harian 4. Wakil 5. Sekretaris. 6. Bendahara. 7. Seksi-seksi Bidang yang diketuai oleh Kepala Unit. Struktur Organisasi
Page 9 of 25 Ketua Umum Penasehat 1 Penasehat 2 Handa Iskandar Wakil Ketua 1 Penasehat 3 BJ. Anwar Deni Rustandi Penasehat 4 Wartono Bendahara 1 Sekretaris Khudori B. Masruri Jernih Pamula Unit Hubungan Masyarakat Unit Penelitian dan pengembangan Unit Kegiatan Karyawan Unit Pembelaan Karyawan Unit Perlengkapan Unit Pemberdayaan Wanita 1. Enjun J. (Ketua) 1. Surya A.A ( Ketua ) 1. Asep H (Ketua) 2. Nuyanto (Ketua) 1. Dahlan T. (Ketua) 1. Naning Y. (Ketua) 2. Ujang Suhana 2. Fahmi Anugrah 2. R. Gunawan 2. Nurdiansyah 2. Akus Kustandi 2. Lilis (Wakil) 3. Nurochmad 3. Elans 3. Wawan Setiawan 3. Butet Riyani 5. Nana Sutisna Unit Kesenian 4. Eri Rusdiana 4. M. Adnan 4. Engga M Kordinator DIVISI 6. Nurhadi 3. Mustakim 5. Bilyar C. 5. A. Imron Fathoni 3. Ahmad Romli 7. Aris Suwandi 4 . Bubun Bunyamin 4. Aji Triadi 8. Fery S. 5. Deni Setiawan Unit Olahraga 6. Asmat 5. Budi Siswanto 7. Nana Supryiatna 6. Solikhin 8. Bosin 7. Sutrisno 9. Eki Dolisman 10. Hadi mulya P. 11. Asep Novian Garis Batasan Delegasi dan Kord. Seksi-seksi dan KPD DELEGASI DAN KORDINASI Ahmad Ahsanul A. Zaenal Permana Ketua Pelaksana Harian Alberto Hutabarat Keterangan Garis Struktural pusat Garis Batasan Delegasi dan Kord. Struktural pusat BAB VIII WEWENANG ORGANISASI Pasal 21 PKS berwenang : 1. PKS merupakan pemegang mandat rapat anggota secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan sehari-hari dalam menetapkan kebijaksanaan umum. 2. Dalam keadaan luar biasa yang dapat membahayakan kepentingan organisasi melalui rapat pengurus dapat mengambil tindakan terhadap anggota dan pengurus PKS berupa teguran dan pembekuan keanggotaan/kepengurusan. Pasal 22 Pengurus PKS
Page 10 of 25 Pengurus PKS adalah orang-orang yang dipercayakan untuk duduk di kursi pengurus, diambil dari tiap-tiap Divisi/Departement sebagai perwakilan. Pasal 23 Rapat Pengurus 1. Rapat pengurus adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu oleh pengurus PKS untuk mengevaluasi, merekomendasi dan menetapkan keputusan keputusan organisasi yang dianggap penting. 2. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua. BAB IX SANKSI ORGANISASI Pasal 24 Tindakan Disiplin 1.Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota atau pengurus berupa : 1. Teguran lisan. 2. Peringatan tertulis. 3. Skorsing. 4. Pemberhentian sebagai pengurus/anggota. 2.Tindakan disiplin dia atas sebagaimana di maksud ayat 1 ( satu ) diatas tersebut akan di aturan sesuai dengan ayat yg berlaku . BAB X KEUANGAN Pasal 25 Keuangan Sumber keuangan / pendanaan organisasi di peroleh dari : 1. Sumbangan dari perusahaan yang tidak mengikat 2. Usaha-Usaha lainnya. BAB XI
Page 11 of 25 PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 26 Pergantian Antar Waktu 1. Pergantian antar waktu adalah pergantian seorang atau beberapa orang pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam bab IX pasal 24 Anggaran Dasar dan atau meninggal dunia. 2. Pergantian antar waktu dapat di lakukan atas persetujuan Rapat Pengurus PKS 3. Ketentuan teknis Pergantian Antar Waktu ( PAW ) akan di atur di ART. BAB XII PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Peralihan Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi. Pasal 28 Penutup Anggaran Dasar ini diputuskan dalam Rapat Pengurus PKS. DITETAPKAN DI : BEKASI PADA TANGGAL : 14 OKTOBER 2021 ANGGARAN RUMAH TANGGA
Page 12 of 25 BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Ketentuan Keanggotaan 1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua karyawan PT. Padma Soode Indonesia. 2. Belum Terdaftar di Keanggotaan Serikat lain. Pasal 2 Tata Cara Menjadi Anggota 1. Mengisi Formulir pendaftaran anggota secara sukarela dan tertulis yang memuat : a. Pernyataan menyetujui AD/ART PKS dan Menyetujui program kerja PKS 2. Formulir Pendaftran yang sudah diisi diserahkan kepada Pengurus yang nantinya akan di input. Pasal 3 Berakhirnya Keanggotaan Anggota PKS hilang status keanggotaannya apabila : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ( Pasal 4 ayat 3 ) c. Diberhentikan oleh organisasi (Sebagai tindakan indisipliner) d. Sudah tidak bekerja lagi di PT. Padma Soode Indonesia. Pasal 4 Pemberhentian Keanggotaan
Page 13 of 25 1. Seorang anggota dapat diberhentikan apabila dengan sengaja melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi. 2. Anggota yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat mengajukan permintaan pembelaan melalui rapat pengurus. 3. Dan Pemberhentian Anggota sebagaimana di maksud pasal 3 huruf ( b ) Berlaku dan dianggap sah setelah mengisi dan menyerahkan formulir Pengunduran diri dari Keanggotaan PKS. BAB II KEPENGURUSAN Pasal 5 Persyaratan Menjadi Pengurus 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dalam status anggota aktif PKS. 3. Mempunyai komitmen, dedikasi dan loyalitas yang tinggi atas perjuangan karyawan dan organisasi PKS. 4. Sehat Jasmani dan Rohani 5. Masih berstatus aktif sebagai karyawan PSI Pasal 6 Kewajiban Pengurus Kewajiban pengurus PKS di semua tingkat organisasi adalah sebagai berikut : a. Menjadikan AD/ART sebagai pedoman dasar dalam perjalanan roda organisasi. b. Menjalankan program kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam rapat pengurus. c. Menjaga dan membela kehormatan organisasi. BAB III
Page 14 of 25 KOMPOSISI KEPENGURUSAN Pasal 7 Pengurus Tingkat Pusat Susunan kepengurusan Tingkat Pusat PKS ditetapkan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (Empat puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut : a. Ketua b. Ketua Pelaksana Harian c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Bendahara f. Seksi-Seksi Bidang yang diketuai oleh ketua unit. Pasal 8 Kordinator Tingkat Divisi Kordinator tingkat divisi akan dipimpin oleh 1 (satu) orang perwakilan tiap-tiap Divisi Pasal 9 Alat Kelengkapan Pengurus Alat kelengkapan organisasi ditingkat pengurus mencakup : a. Unit Hukum dan Pembelaan Karyawan b. Unit Kegiatan dan Olah Raga Karyawan c. Unit Penelitian dan Pengembangan Karyawan d. Unit Hubungan masyarakat e. Unit Perlengkapan Pasal 10 Job Description Alat Kelengkapan Pengurus
Page 15 of 25 1. KETUA - Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan PKS. - Memimpin semua rapat PKS / menunjuk anggota untuk memimpin rapat. - Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya program PKS. - Mempertanggung jawabkan pelaksanaan organisasi PKS di perusahaan kepada Depnaker dan direksi. - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program Kerja PKS. - Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. 2. KETUA PELAKSANA HARIAN. - Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi PKS di seluruh divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya. - Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam organisasi PKS yang relevan dengan bidang pengurusannya - Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah Bidang dalam Pengurusannya - Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh divis di bawah bidang dalam pengurusannya. Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodic 3. WAKIL KETUA - Sebagai wakil dari ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya. - Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. 4. SEKRETARIS
Page 16 of 25 - Ketua operasi dilapangan jika ketua berhalangan. - Membuat undangan rapat dan membuat notulennya. - Mengelola administrasi surat-surat keputusan yang dikeluarkan PKS. - Mamberikan saran yang diperlukan seksi-seksi berkaitan dengan PKS. - Membuat laporan kejadian serta memberi saran untuk perbaikan dan pengendaliannya. - Membuat laporan ke SIE BIDANG yang bersangkutan berdasarkan laporan hasil KEGIATAN. - Selalu Mengarsipkan data setiap E-mail yang berkaitan dengan PKS. - Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. 5. BENDAHARA - Bertanggung jawab Semua laporan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran dana Kas PKS. - Pengeluaran dan Pemasukan semua dana atas sepengetahuan dan ijin Ketua PKS. - Mempelajari Proposal dana yang diminta oleh Semua Sie bidang untuk menyelenggarakan dalam bentuk kegiatan. - Mengeluarkan dana Kegiatan Karyawan yang besarannya sudah di sepakati dalam Rapat Pengurus. - Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. 5. UNIT LITBANG - Mengawasi Segala perkembangan yang menyangkut ketenagakerjaan. - Meneliti dan mengembangkan segala perkembangan yang menyangkut ketenagakerjaan, untuk menimbang apakah bisa tidaknya diterapkan di dalam ruang lingkup Perusahaan. Segala Hasil keputusannya ada pada rapat pengurus. - Menerima masukan saran/ide yang berkaitan dengan Kegiatan Karyawan dan ketenagakerjaan dari segenap karyawan untuk kesejahteraan Karyawan agar di analisa apakah saran/ide dapat di kembangkan dalam lingkungan Perusahaan.
Page 17 of 25 - Memberikan penyuluhan kepada karyawan, terkait dengan keputusan yang sudah di ambil dalam rapat Tim pengurus PKS dengan Tim Manajemen. - Membuat Program Kerja selama Periode 2022 sampai dengan 2024. - Ketua unit dan Anggota Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik.. 1. UNIT KEGIATAN KARYAWAN - Mengawasi dan menghidupkan segala bentuk kegiatan kegiatan Olah raga yang berjalan di lingkungan Perusahaan. - Bertanggung jawab kepada kegiatan-kegiatan yang diselanggarakan oleh PKS dilingkungan Perusahaan. - Membawahi Koordinator unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan perusahaan seperti : 1. Unit Bulutangkis 2. Unit Bola Volly 3. Unit Sepak Bola dan Futsal 4. Unit Sepeda 5. Unit Musik 6. Unit Tenis Meja - Masing-masing unit kegiatan di usahakan membentuk kepengurusannya sesuai dengan kebutuhan unitnya. - Membuat Program Kerja selama Periode 2022 sampai dengan 2024. - Ketua Unit Kegiatan Karyawan Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. 2. UNIT HUMAS/ KOORDINASI PERWAKILAN DIVISI - Mengawasi dan membawahi Koordinator perwakilan dari Divisi yang ada dilingkungan perusahaan.
Page 18 of 25 - Menerima dan menampung bermacam usulan-usulan dari Koordinator perwakilan Divisi yang nantinya akan di bicarakan dalam rapat tingkat Pengurus dan Rapat perundingan Tim PKS dan Tim Manajemen. - Mengawasi dan menerima laporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Koordinator Perwakilan Divisi. - Unit Humas Membawahi Koordinator Perwakilan Divisi yang ada dilingkungan perusahaan antara lain : 1. KPD Stamping 2. KPD Injection 3. KPD Assembling 4. KPD Tooling 5. KPD Support 6. KPD Covac - Masing Koordinator Perwakilan Divisi di usahakan membentuk kepengurusannya sesuai dengan kebutuhan Koordinator & 2 orang anggota. - Membuat Program Kerja selama Periode 2022 sampai dengan 2024 - Ketua Unit dan Koordinator Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. 3. UNIT HUKUM / PEMBELAAN KARYAWAN - Membela Kewajiban dan Hak-hak Seluruh Karyawan PSI. - Sebagai Pelindung dan pembela hak-hak pekerja. - Memperjuangkan terwujudnya (pelaksanaan) perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaaan serta peraturan pelaksanaan sesuai dengan kepentingan nasional dan kaum pekerja. - Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja dalam lapangan pekerjaan serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. - Membuat Program Kerja selama Periode 2022 sampai dengan 2024
Page 19 of 25 - Ketua unit dan Anggota Wajib menghadiri rapat PKS yang dilakukan secara periodik. BAB IV DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 11 Tindakan Disiplin Tindakan disipliner yang dapat dikenakan kepada pengurus PKS adalah : a. Peringatan Tertulis b. Skorsing c. Diberhentikan Pasal 12 Pemberhentian dari Kepengurusan 1.Pengurus PKS dapat berhenti dari kepengurusan oleh karena : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri c. Diberhentikan d. Tidak bekerja lagi di PT Padma Soode Indonesia 2.Pemberhentian Pengurus PKS Sebagaimana di maksud pada huruf ( c ) adalah pemberhentian di karenakan jabatan tekhnis seperti : a. Pergantian Antar Waktu ( PAW ) b. Di nonaktifkan sementara c.Pergantian Pengurus Pasal 13 Skorsing Pengurus 1. Tindakan skorsing terhadap pengurus dapat dilakukan karena : a. Menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi b. Menyalah gunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi
Page 20 of 25 c. Melalaikan tugas dengan sengaja setelah mendapat peringatan tertulis ketiga 2. Tindakan skorsing terhadap pengurus untuk masing – masing tingkat ditetapkan atas dasar keputusan rapat 3. Masa skorsing selambat – lambatnya 6 (enam) bulan Pasal 14 Pemberhentian Pengurus 1. Tindakan pemberhentian terhadap pengurus dapat diambil setelah : a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali b. Skorsing karena terdapat bukti – bukti yang meyakinkan pelanggaran ketentuan – ketentuan organisasi. 2. Tindakan pembelaan sementara pengurus dilakukan dalam rapat pengurus. Pasal 15 Pembelaan Diri 1. Pembelaan diri akibat skorsing dan atau pemberhentian dilakukan di dalam rapat pengurus. 2. Apabila kesalahan yang dituduhkan dalam skorsing dan pemberhentian tidak terbukti, maka terhadap yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi pada saat rapat anggota. BAB V HAK SUARA Pasal 16 Hak Suara Dalam Rapat Anggota Dalam rapat anggota dihitung berdasarkan jumlah yang hadir dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
Page 21 of 25 Pasal 17 Hak Suara Dalam Rapat Pengurus 1. Peserta rapat pengurus adalah seluruh pengurus PKS. 2. Setiap peserta rapat pengurus mendapat hak 1 (satu) suara. BAB VI SAH NYA MUSYAWARAH DAN CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 18 Sah nya Rapat Setiap rapat sebagaimana diatur dalam Bab V pasal 15 dan 16 Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota pengurus. Pasal 19 Forum Sidang Sidang-sidang dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah dari jumlah utusan / anggota yang hadir. Pasal 20 Tata Cara Pengambilan Keputusan 1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat maka diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak. BAB VII
Page 22 of 25 TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN Pasal 21 Panitia Pemilihan Ketua 1. Pengurus PKS Tingkat Pusat memilih panitia pemilihan; a. Terdiri dari 5 orang yang mencakup 1 Orang Koordinator dan 4 Orang Anggota. b. Panitia dipilih dari Pengurus Tingkat Pusat dan Pengurus Tingkat Divisi. 2. Panitia pemilih tidak boleh memihak pada salah satu kandidat 3. Setiap Divisi memilih perwakilannya untuk dipilih menjadi calon ketua Pasal 22 Pergantian Pengurus Antar Waktu 1. Pergantian pengurus antar waktu adalah tindakan pengisian lowongan jabatan pengurus organisasi disebabkan salah seorang anggota pengurus mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, mutasi, berhenti bekerja di PT. Padma Soode Indonesia atau mendapat penugasan yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan organisasi (sesuai dengan pasal 14); 2. Pergantian pengurus antar waktu dilakukan dengan Keputusan Pimpinan Pengurus di setiap tingkat organisasi; 3. Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan dengan mengangkat calon dari pengurus yang sudah ada, dengan mempertimbangkan kemampuannya. BAB VIII KEADAAN DARURAT Pasal 24
Page 23 of 25 Keadaan Darurat Dalam keadaan darurat pengurus PKS sesuai kewenangannya di tiap tingkat perangkat organisasi dapat melakukan pembekuan dan pengangkatan keanggotaan / kepengurusan setelah mengadakan koordinasi dan mendapat rekomendasi perangkat organisasi satu tingkat diatasnya yang akan dipertanggung jawabkan dalam rapat anggota. Pasal 25 Distribusi Dana Organisasi Diatur dalam Surat keputusan pengurus mengenai pengalokasian dana organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Alokasi dana dibagi menjadi 3 (Tiga) : 1. Dana Sosial 2. Dana Kegiatan 3. Kas Organisasi 4. Rapat Organisasi BAB IX PERATURAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Lain-lain. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam bentuk Peraturan Organisasi PKS. Pasal 27 Sumpah / Janji Pengurus PKS ”Demi Allah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam). “Demi Tuhan saya berjanji” (bagi yang beragama lain). Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pengurus Organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera dengan penuh rasa tanggung jawab dan setia serta
Page 24 of 25 bersungguh-sungguh menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta peraturannya. Berbakti pada Organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera; dan saya akan berusaha mempromosikan kepentingan anggota, Pekerja/Buruh dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi Republik Indonesia. “Demikianlah saya bersumpah” (bagi yang beragama Islam). “Demikianlah saya berjanji” (bagi yang beragama lain). Pasal 28 Penutup Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan : DITETAPKAN DI : BEKASI PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 2021 ANGGARAN DASAR Serikat Pekerja Independen (SP-I) PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA (PKS) PT. PADMA SOODE INDONESIA
Page 25 of 25 LOGO DAN GAMBAR MENDENGAR, MEMAHAMI DAN MELAYANI SEPENUH HATI