PKB PADMA SOODE 2022-2024

PKB ( PERJANJIAN KERJA BERSAMA ) BAB I Perjanjian Kerja Bersama PSI

U M U M Pasal 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH-ISTILAH Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Adalah PT. PADMA SOODE INDONESIA, yang didirikan pada tanggal 03 Maret 1997 dengan Akte Notaris No. 5 yang aslinya dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid SH di Jakarta dan disyahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik INDONESIA tanggal 12 Maret 1998 Nomor C2-1.672.HT.01.01 tahun 1998 yang berkedudukan di Jl. Raya Narogong KM. 15 Desa Ciketingudik Kecamatan Bantar Gebang 17310 – Bekasi. 2. Pengusaha Adalah pemilik Perusahaan/Direksi PT. PADMA SOODE INDONESIA dan atau Pejabat Perusahaan yang diberi kuasa bertindak atas nama PT. PADMA SOODE INDONESIA. 3. Perhimpunan Karyawan Sejahtera Adalah perhimpunan karyawan - karyawati PT. PADMA SOODE INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. 4. Anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera Anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera adalah karyawan-karyawati PT. PADMA SOODE INDONESIA. 5. Pengurus Adalah karyawan yang dipilih oleh anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera untuk menduduki jabatan dalam Pengurus Perhimpunan Karyawan Sejahtera PT. PADMA SOODE INDONESIA dengan sepengetahuan pengusaha. 6. Karyawan / Tenaga Kerja Adalah orang yang bekerja di Perusahaan dan menerima upah berdasarkan hubungan kerja, yang telah menanda tangani surat perjanjian kesepakatan antara karyawan yang bersangkutan dengan pihak perusahaan. Menurut statusnya dibedakan menjadi: Karyawan Tetap : Adalah Karyawan yang bekerja di Perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu disebut juga karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) Karyawan Kontrak : Adalah Karyawan yang bekerja di Perusahaan untuk jangka waktu tertentu disebut disebut juga sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Perjanjian Kerja Bersama PSI

7. Nomor Induk Karyawan (NIK) Adalah kumpulan angka yang terdiri dari 8 (delapan) angka yang menjelaskan tanggal karyawan mulai terdaftar. Dua angka pertama dari NIK menunjukkan tahun terdaftar atau tahun karyawan diangkat sebagai karyawan tetap, dua angka berikutnya adalah bulan terdaftar, dua angka berikutnya adalah tanggal terdaftar dan dua angka terakhir adalah nomor urut karyawan dari seluruh karyawan yang terdaftar pada tanggal tersebut. 8. Mantan Karyawan Adalah orang yang sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan akibat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu / kontrak, atau akibat pengunduran diri yang bersangkutan, atau akibat alasan lain yang membuat ia dikenai pemutusan hubungan kerja. 9. Keluarga Karyawan Keluarga karyawan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adalah anggota keluarga karyawan / karyawati yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan yaitu: A. Istri / Suami 1. Adalah seorang Istri atau Suami yang syah sebagaimana yang terdaftar pada Divisi HRD-GA yang telah disyahkan oleh pihak yang berwenang. 2. Perusahaan hanya mengakui satu orang Istri/Suami. B. Anak 1. Semua anak karyawan yang syah maximum 3 orang anak, belum menikah atau belum bekerja, maximum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau maksimum berumur 25 tahun masih sekolah atau masih mengikuti pendidikan formal. 2. Anak Karyawan yang ditinggal mati oleh suami/isteri dari karyawan, selama anak karyawan tersebut belum menikah, atau anak karyawan yang diceraikan secara syah oleh suami/isteri dimana oleh Pengadilan Agama diputuskan, bahwa anak yang bersangkutan adalah menjadi tanggung jawab karyawan sepenuhnya. C. Anak Angkat Anak angkat dapat dianggap sebagai anak syah yang ditanggung karyawan, yang dikuatkan oleh Surat Keputusan Pengadilan (Adopsi). 10. Orang Tua Karyawan Adalah Ayah dan Ibu Kandung karyawan yang terdaftar di Divisi HRD-GA. 11. Wali karyawan Adalah orang yang ditunjuk oleh karyawan untuk mewakili orang tua karyawan dan terdaftar di Divisi HRD-GA. 12. Mertua Karyawan Perjanjian Kerja Bersama PSI

Adalah ayah dan Ibu dari Suami atau Istri karyawan sebagaimana terdaftar di Divisi HRD-GA. 13. Ahli Waris Adalah keluarga atau orang yang ditunjuk untuk menerima setiap pembayaran/santunan bila karyawan meninggal dunia. Dalam hal tidak ada ahli warisnya, maka pelaksanaannya diatur menurut hukum yang berlaku. 14. Pekerjaan Adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk Pengusaha dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. 15. Upah Adalah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan untuk pekerjaan yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan termasuk tunjangan-tunjangan yang berhak diterima karyawan. 16. Gaji Pokok Adalah upah yang diterima yang diperhitungkan dengan tanpa tunjangan. 17. Tunjangan Adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan diluar gaji pokok. 1. Tunjangan Tetap Adalah tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan dengan tidak dipengaruhi absensi. 2. Tunjangan Tidak Tetap Adalah tunjangan yang diberikan Perusahaan dengan dipengaruhi oleh absensi. 18. Atasan Adalah karyawan yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi. 19. Atasan Langsung Adalah karyawan yang mempunyai jabatan atau pejabat yang setingkat lebih tinggi sesuai dengan Struktur Organisasi pada unit kerjanya. 20. Hari Kerja Adalah hari yang memuat jam kerja yang ditentukan oleh Perusahaan. 21. Hari Libur Adalah hari dimana tidak dilakukan kegiatan karyawan dan produksi sesuai dengan ketentuan perusahaan dengan sepengetahuan karyawan. Perjanjian Kerja Bersama PSI

22. Hari Libur Resmi Adalah hari libur yang ditetapkan Pemerintah. 23. Jam Kerja Adalah waktu / jam dimana karyawan harus berada di tempat kerja dengan melakukan pekerjaan. 24. Kerja Lembur Adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan diluar jam/hari kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan atau perundang– undangan yang berlaku. 25. Kerja Shift Adalah jam kerja yang dilaksanakan secara bergiliran dan teratur menurut jadwal kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan. 26. Masa Kerja Adalah jangka waktu seorang karyawan bekerja atau terdaftar sebagai karyawan di Perusahaan terhitung sejak tanggal terdaftar sebagai karyawan. Bagi karyawan kontrak yang terdaftar sesudah tanggal disyahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, bila karyawan tersebut diangkat sebagai karyawan tetap maka masa kerja dihitung dari tanggal pengangkatan karyawan tersebut sebagai karyawan tetap. 27. Kecelakaan Kerja Adalah kecelakaan yang menimpa karyawan berhubung dengan hubungan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja mengacu pada ketentuan BPJS KETENAGAKERJAAN DAN ATAU BPJS KESEHATAN yang berlaku. 28. Surat Teguran Adalah Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam hal ini oleh Divisi HRD-GA, karena adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau ketentuan / peraturan yang berlaku. 29. Surat Peringatan Adalah Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam hal ini oleh Divisi HRD-GA, karena adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ketentuan / peraturan yang berlaku yang skalanya melebihi ketentuan untuk Surat Teguran. 30. Skorsing Adalah sanksi me-nonaktifkan sementara akibat pelanggaran yang masih dilakukan karyawan setelah yang bersangkutan mendapat sanksi Surat Peringatan III akibat pelanggaran lain sebelumnya, atau pemberhentian sementara terhadap karyawan untuk menunggu proses penyelesaian PHK Perjanjian Kerja Bersama PSI

karena adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau ketentuan / peraturan lain yang berlaku. 31. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Adalah proses pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan karena alasan tertentu. 32. Dispensasi Adalah ijin yang diberikan Perusahaan melalui atasan kepada karyawan untuk meninggalkan tugas. 33. Lingkungan Adalah seluruh area perusahaan PT. PADMA SOODE INDONESIA termasuk bangunan, jalan–jalan dan halaman yang ada di dalamnya. Pasal 2 PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah: 1. PT. PADMA SOODE INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Raya Narogong Km.15 Desa Ciketingudik, Kecamatan Bantar Gebang Bekasi yang selanjutnya disebut Perusahaan. 2. Pengurus Perhimpunan Karyawan Sejahtera PT. PADMA SOODE INDONESIA selanjutnya disebut Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Pasal 3 ISI DAN LUASNYA KESEPAKATAN 1. Telah sama-sama dimengerti dan disepakati oleh Pengusaha dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum saja seperti tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 2. Hal-hal bersifat teknis dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, akan diatur dalam ketentuan tersendiri atas dasar kesepakatan bersama dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam PKB ini. 3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang ketenagakerjaan tetap berlaku dan secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini. Pasal 4 KEWAJIBAN 1. Kedua belah pihak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyebar luaskan serta menjelaskan kepada para anggotanya / karyawan untuk diketahui dan melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. 2. Kewajiban dari masing-masing pihak untuk mentaati isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menertibkan anggota-anggotanya / karyawan serta dapat menegur pihak lain apabila tidak mengindahkan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 5 PENGAKUAN HAK 1. Pengusaha mengakui bahwa Perhimpunan Karyawan Sejahtera PT. PADMA SOODE INDONESIA sebagai organisasi yang syah yang mewakili karyawan pada Perusahaan sesuai dengan Fungsi, Peranan dan Tugas Pokok Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 2. Perhimpunan Karyawan Sejahtera PT. PADMA SOODE INDONESIA mengakui bahwa yang mengatur perusahaan termasuk para karyawan adalah fungsi dan tanggung jawab Pengusaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Kedua belah pihak saling menghormati dan tidak mencampuri urusan intern masing-masing. Pasal 6 HUBUNGAN PENGUSAHA DENGAN PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA 1. Pengusaha dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera bersepakat dan bertekad untuk bekerja sama dalam mengusahakan ketenangan kerja dan ketenangan usaha serta membentuk dan menyempurnakan saranasarana sehingga terwujudnya Hubungan Industrial Pancasila di Perusahaan. 2. Khusus untuk Lembaga Bipartit disepakati untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut hubungan ketenagakerjaan. Pasal 7 A. JAMINAN BAGI ANGGOTA PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA 1. Pengusaha tidak akan melakukan tindakan - tindakan yang merugikan karyawan yang disebabkan oleh atau kaitannya dalam pelaksanaan tugas organisasi sebagai anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 2. Atas permintaan Perhimpunan Karyawan Sejahtera melalui Pengurus, Perusahaan dapat memberikan keterangan yang diperlukan tentang halhal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti: penilaian, absensi, lembur, status di perusahaan, pengupahan yang bersifat teknis, hari dan jam kerja, BPJS KETENAGAKERJAAN dan atau BPJS KESEHATAN serta hal - hal lain yang tercantum dalam PKB ini. Perjanjian Kerja Bersama PSI

3. Perusahaan akan menyelesaikan masalah yang timbul akibat hubungan kerja dengan Perhimpunan Karyawan Sejahtera dengan azas musyawarah dan mufakat. B. JAMINAN BAGI PENGURUS PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA Perusahaan menjamin tidak melakukan tekanan – tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung, diskriminatif dan tindakan pembalasan terhadap pengurus Perhimpunan Karyawan Sejahtera yang telah dipilih / ditunjuk selaku fungsionaris Perhimpunan Karyawan Sejahtera, karena sesuatu hal yang berhubungan dengan fungsinya. Pasal 8 JAMINAN TERHADAP PERUSAHAAN 1. Perhimpunan Karyawan Sejahtera akan membantu Perusahaan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kerja serta peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. 2. Perhimpunan Karyawan Sejahtera menjamin berdasarkan prinsip – prinsip Hubungan Industrial Pancasila, tidak akan melakukan aksi sepihak yang dapat merugikan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. BAB II FASILITAS DAN BANTUAN PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA Pasal 9 FASILITAS DAN BANTUAN 1. Perusahaan menyediakan ruangan kantor di lingkungan Perusahaan bagi Perhimpunan Karyawan Sejahtera dengan perlengkapannya yang memadai sesuai dengan kemampuan Perusahaan. 2. Perhimpunan Karyawan Sejahtera diperbolehkan menggunakan papanpapan pengumuman yang disediakan oleh Perusahaan sepanjang isi pengumuman telah disepakati antara Perusahaan dan pengurus Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 3. Perusahaaan dapat mengijinkan Perhimpunan Karyawan Sejahtera untuk mengadakan rapat-rapat dan pertemuan intern oleh Perhimpunan Karyawan Sejahtera di dalam Perusahaan diluar jam kerja, kecuali pada jam kerja dengan persetujuan dari atasannya langsung. 4. Pengusaha dapat memberikan bantuan atau program – program yang bersifat sosial serta pengembangan Perhimpunan Karyawan Sejahtera dalam Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang - Undang dan Peraturan yang berlaku. Pasal 10 DISPENSASI UNTUK KEPERLUAN PERHIMPUNAN KARYAWAN SEJAHTERA Perjanjian Kerja Bersama PSI

Atas permintaan Perhimpunan Karyawan Sejahtera, Pengusaha memberikan dispensasi tanpa pengurangan sesuatu hak pada wakil-wakil Perhimpunan Karyawan Sejahtera yang ditunjuk oleh Perhimpunan Karyawan Sejahtera untuk menghadiri persidangan, konsultasi dengan instansi Pemerintah / Organisasi, rapat, seminar, pendidikan dan latihan perburuhan, baik di dalam maupun di luar Perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan Perusahaan. Pasal 11 PUNGUTAN IURAN 1. Iuran untuk Perhimpunan Karyawan Sejahtera dapat dipotong oleh Perusahaan dari jumlah upah bulanan para anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera melalui bagian penggajian untuk diteruskan kepada Perhimpunan Karyawan Sejahtera melalui rekening Perhimpunan Karyawan Sejahtera sesuai dengan Kepmenakertrans. R.I No Kep 187/Men/X/2004. 2. Besarnya Iuran untuk setiap anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera adalah sesuai Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera atau sesuai kesepakatan dalam rapat anggota Perhimpunan Karyawan Sejahtera, iuran tersebut disetorkan oleh bagian penggajian ke rekening Perhimpunan Karyawan Sejahtera 100% dari jumlah anggota, selambat–lambatnya 5 hari kerja setelah penggajian. 3. Dana yang terkumpul dari iuran anggota sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera dan anggotanya, serta Perusahaan mendapat tembusan laporan penggunaan dana iuran anggota tersebut. Pasal 12 KEWAJIBAN MELAPOR 1. Setiap adanya perubahan – perubahan di dalam organisasi Perhimpunan Karyawan Sejahtera, baik perubahan kepengurusan maupun tata laksana, akan dilaporkan kepada perusahaan secara tertulis dan terperinci. 2. Perusahaan akan memberikan Struktur Organisasi, pengumuman perusahaan, atau perubahan– perubahan organisasi personalianya yaitu Manager ke atas maupun bentuk dari Struktur Organisasi tersebut kepada Perhimpunan Karyawan Sejahtera. BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 13 PENERIMAAN KARYAWAN BARU Perjanjian Kerja Bersama PSI

1. Pengembangan Perusahaan dan penambahan karyawan adalah wewenang Perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan. 2. Penerimaan karyawan dilaksanakan secara jujur, adil, menghargai hak azasi manusia serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 3. Pelaksanaan penerimaan karyawan lebih rinci diatur dalam Standar Kerja Penerimaan Karyawan Baru. Pasal 14 PERSYARATAN KARYAWAN BARU 1. Persyaratan Umum a. Warga Negara INDONESIA yang berusia 18 tahun keatas. b. Mengisi Formulir pendaftaran di website resmi milik perusahaan, yang dilampiri dengan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Perusahaan. c. Kewenangan penerimaan karyawan sepenuhnya oleh HRD yang pengaturannya diatur dalam Standar Kerja . Persyaratan khusus a. Dalam keadaan tertentu perusahaan dapat mengangkat Warga Negara Asing sebagai Karyawan yang digolongkan sebagai Tenaga Ahli serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku. b. Mantan karyawan tidak bisa diterima lagi bekerja di perusahaan yang sama dengan sebelumnya maupun di perusahaan lain dibawah SOODE Group, kecuali atas persetujuan Direktur. Pengaturan mengenai hal ini akan diatur dalam Standar Kerja. 3. Dalam proses penerimaan karyawan tidak dibenarkan adanya diskriminasi terhadap calon karyawan dalam berbagai aspek seperti misalnya : a. Aspek fisik : tinggi badan, cacat badan atau anggota badan, penyakit yang pernah diderita. b. Aspek sosial dan aspek-aspek lainnya seperti misalnya : jenis kelamin, umur, status perkawinan, suku, agama, dan lain-lain. 4. Calon karyawan yang tidak berhasil lulus pada saat mengikuti ujian seleksi penerimaan karyawan pada tahap awal yang dilaksanakan oleh Divisi HRD-GA baik psikotest maupun wawancara, tidak diijinkan untuk mengikuti ujian masuk ulang sebelum tenggang waktu 6 (enam) bulan. Divisi HRD-GA menyampaikan nilai hasil seleksi kepada calon karyawan pada saat pengumuman kelulusan. 5. Calon karyawan yang lulus psikotest atau wawancara HRD tetapi gagal pada test wawancara pada tingkat user (departemen yang membutuhkan), tidak diijinkan untuk mengikuti ujian masuk ulang sebelum tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Pasal 15 Perjanjian Kerja Bersama PSI

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU / KONTRAK KERJA 1. Perusahaan dapat mempekerjakan karyawan atas dasar hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. 2. Hak dan kewajiban karyawan atas dasar perjanjian kerja waktu tertentu adalah sesuai dengan surat kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang telah disetujui oleh Pihak Karyawan dan Pengusaha serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 3. Perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 4. Karyawan yang telah menyelesaikan hubungan kerja untuk waktu tertentu / kontrak kerja, secara otomatis berakhir masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati, kecuali dianggap cakap dengan rekomendasi dari atasannya dan dengan melihat kebutuhan Perusahaan melalui keputusan direksi dapat diangkat sebagai karyawan tetap / karyawan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan Surat Keputusan Perusahaan (SK) dalam hal ini Divisi HRD-GA. 5. Kontrak tidak bisa diubah kecuali melalui persetujuan kedua belah pihak, yakni karyawan dan perusahaan, serta kontrak kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu wajib dicatatkan di instansi ketenagakerjaan setempat. BAB IV HARI DAN JAM KERJA Pasal 16 HARI DAN JAM KERJA 1. Hari kerja adalah 5 (lima) dan atau 6 (enam) hari dalam satu minggu dan tidak termasuk hari libur yang ditetapkan Pemerintah. 2. Jumlah jam kerja adalah 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 3. Jumlah jam kerja untuk sistem 4 (empat) group 3 (tiga) shift adalah sama yakni 40 (empat puluh) jam seminggu, bila ada kelebihan jam kerja akan diperhitungkan sebagai lembur. 4. Istirahat mingguan bagi sistem jam kerja 4 (empat) group 3 (tiga) shift sesuai dengan jadwal hari kerja beregu, dimana jatuh hari libur mingguannya tidak sama dengan bagian lain yang tidak menjalankan sistem tersebut. 5. Jadwal kerja untuk masing-masing Divisi / Departemen / Section ditetapkan oleh Kepala Divisi mengacu jadwal jam kerja standard berikut ini : a. Untuk 5 Hari Kerja Jam Kerja non-shift : 08.00 sampai dengan 17.00 Perjanjian Kerja Bersama PSI

Jam kerja shift 1 : 06.00 sampai dengan 15.00 Jam kerja shift 2 : 15.00 sampai dengan 24.00 b. Untuk 6 hari kerja Jam Kerja non-shift : 07.00 sampai dengan 15.00 (Senin-Jumat) Jam Kerja non-shift : 07.00 sampai dengan 12.00 (Sabtu) Jam kerja shift 1 : 07.00 sampai dengan 15.00 - 07.00 sampai dengan 12.00 (sabtu) Jam kerja shift 2 : 15.00 sampai dengan 23.00 - 12.00 sampai dengan 17.00 (sabtu) Jam kerja shift 3 : 23.00 sampai dengan 07.00 - 17.00 sampai dengan 22.00 (sabtu) 6. Jumlah jam istirahat adalah 1 (satu) jam per hari, dengan pembagian jam istirahat ditentukan oleh Kepala Divisi. 7. Istirahat pertama pada shift 1 dan shift 3 dilakukan secara seragam setelah karyawan bekerja 2 jam, sedangkan istirahat kedua ditetapkan berdasar kebutuhan / keperluan / jadwal. Pengaturan jam istirahat yang tidak mengikuti ketentuan ayat 6 diatas harus dilaporkan kepada Divisi HRD-GA. 8. Untuk kejadian penggantian hari atau jam kerja yang ada di suatu divisi dilakukan atas dasar kesepakatan dengan karyawan di divisi tersebut dan dengan persetujuan HRD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan. 9. Karyawan yang tidak masuk kerja wajib memberitahukan kepada perusahaan (Divisi HRD-GA) secara tertulis melalui atasannya, bila tidak demikian halnya maka karyawan tersebut dianggap mangkir / alpha. 10. Seorang Kepala Departemen hanya boleh memberikan ijin kepada karyawan untuk alasan pribadi diluar ketentuan cuti, maksimal 3 (tiga) hari, bila karyawan mengajukan ijin untuk kepentingan tersebut melebihi 3 (tiga) hari maka harus mendapat persetujuan dari Kepala Divisi. 11. Karyawan yang terlambat datang melebihi 10 (sepuluh) menit dari jadwal kerja karyawan tersebut tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali mendapat ijin atasan. Atasan boleh memberikan ijin masuk kepada karyawan yang terlambat lebih dari 10 (sepuluh) menit hanya bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh alasan darurat (force majeure). Ijin diberikan menggunakan surat ijin masuk yang sudah ditentukan. 12. Hari - hari libur resmi disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah. 13. Ketentuan jam kerja, hari kerja dan hari libur lainnya ditentukan dan dapat diubah oleh Perusahaan dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera sesuai dengan kepentingan Perusahaan. 14. Perusahaan dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera menetapkan kalender kerja yang disosialisasikan dengan dipasang pada setiap ruangan kerja. 15. Bagi karyawan nonproduksi yang bekerja di tempat yang vital dan berbahaya dan terkait dengan pengamanan perusahaan pada hari libur resmi diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah keagamaan terlebih dahulu. 16. Kondisi force majeure sebagaimana diatur dalam ayat 8 adalah : 1. Kemacetan lalulintas yang sifatnya massal. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2. Kendaraaan mogok / gangguan transportasi. 3. Ada anggota keluarga yang sakit dan perlu penanganan mendesak. 4. Ada keluarga / kerabat / tetangga yang meninggal dunia. 5. Mengalami bencana. Pasal 17 KERJA LEMBUR 1. Kerja lembur adalah kerja diluar jam kerja biasa / normal atau kerja pada hari libur mingguan atau hari libur resmi atau hari libur lainnya karena ditugaskan oleh Perusahaan. 2. Perhitungan jam lembur dihitung dari saat karyawan datang pada titik kumpul atau lokasi yang ditetapkan untuk memulai pekerjaan sampai dengan waktu karyawan tiba kembali di titik kumpul atau di lokasi yang ditetapkan untuk mengakhiri kerja dikurangi dengan jumlah jam kerja normal pada hari dilaksanakannya lembur. 3. Kerja lembur diatur oleh dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan dilaksanakan dengan persetujuan dari atasan karyawan. 4. Persetujuan karyawan ditunjukkan dengan menandatangani Surat Perintah Kerja Lembur. 5. Bagi karyawan yang melakukan lembur sampai dengan lewat hari maka diatur sebagai berikut: a. Bahwa karyawan yang melakukan kerja lembur lewat hari harus mendapatkan istirahat yang cukup untuk pemulihan kondisi fisiknya demi keselamatan kerja. b. Karyawan yang memiliki jam kerja normal sampai dengan jam 17.00 dan melakukan lembur sampai dengan pukul 24.00 wajib masuk pada hari berikutnya secara normal. c. Bila kerja lembur dilakukan sampai lewat hari dan maksimal sampai dengan jam 04.00 maka yang bersangkutan wajib masuk pada hari berikutnya dengan dispensasi jam kerja diperbolehkan selambatnya mulai jam 13.00 dan akhir kerja tetap jam 17.00. d. Bila setelah kerja lembur sampai dengan jam 04.00 pada butir diatas yang bersangkutan masih bekerja sampai maksimal jam 08.00 (diperhitungkan jam kerja normal) maka yang bersangkutan boleh tidak lagi masuk kerja sesuai jam kerja normalnya pada hari berikutnya tanpa dipotong upahnya. Batasan sampai dengan jam 08.00 ini dengan asumsi sampai dengan ada atasan atau orang lain yang bisa mengambil alih atau meneruskan pekerjaanya. e. Untuk karyawan yang memiliki jam kerja selain tersebut diatas dan melakukan lembur lewat hari diperlakukan perhitungan dengan cara sama dengan ketentuan tersebut diatas. 6. Ketentuan mengenai kerja lembur tidak berlaku bagi karyawan yang sedang melaksanakan Perjalanan Dinas luar di luar kota atau luar negeri yang dilakukan dengan menginap. 7. Kerja Lembur dilaksanakan atas dasar kesadaran / kerelaan. 8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 18 PERJALANAN DINAS 1. Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi karyawan yang bertugas, baik di dalam maupun di luar kota atau di luar negeri, ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan. 2. Bagi karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri akan diberikan penjelasan apa yang menjadi hak dan kewajibannya oleh Pimpinan Perusahaan. 3. Pengertian luar kota dalam pasal ini, untuk arah Barat selepas Balaraja, sedangkan arah Timur selepas Cikampek atau Sukabumi. BAB V PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA Pasal 19 IJIN TIDAK BEKERJA Perusahaan mengijinkan Karyawan untuk tidak bekerja tanpa mengurangi upah karena hal – hal tersebut dibawah ini dengan mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu: 1. Sakit yang memerlukan istirahat yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter, diijinkan tidak masuk selama waktu yang diperlukan sesuai dengan surat keterangan dokter tersebut. 2. Karyawan yang tidak masuk kerja karena hal-hal tersebut dibawah ini. a. Istri / Suami / Anak meninggal dunia : 2 hari kerja b. Bapak / Ibu / Mertua / Saudara Kandung meninggal dunia : 2 hari kerja c. Kakek / Nenek / Orang Serumah yang ada hubungan darah meninggal dunia. : 1 hari kerja d. Melaksanakan perkawinan Karyawan sendiri : 3 hari kerja e. Mengawinkan Anak Kandung / Anak Angkat yang syah : 2 hari kerja f. Mengkhitankan Anak Kandung / membaptiskan Anak : 2 hari kerja g. Istri Karyawan melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari kerja h. Keluarga Karyawan sakit keras : 2 hari kerja. Pengertian keluarga adalah untuk suami atau istri karyawan atau juga anak. Pengertian sakit keras disini adalah sakit yang memerlukan rawat inap. Untuk kejadian sakit yang bukan rawat inap, Perjanjian Kerja Bersama PSI

karyawan diberi ijin dengan menunjukkan surat Resume Medis dari dokter yang menyatakan bahwa kondisinya memerlukan penanganan serius. i. Pengajuan ijin-ijin tersebut diatas harus diajukan secara berturutan atau tidak boleh dipecah. 3. Karyawan diwajibkan mengikuti tugas pemerintah atau dipanggil sebagai saksi di Pengadilan diberikan ijin selama waktu yang diperlukan 4. Mengalami musibah bencana alam, diberikan ijin 2 (dua) hari kerja (jika melebihi ketentuan tersebut diatas, akan dipertimbangkan oleh Perusahaan). 5. Melaksanakan Hak Pilih sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah diberikan ijin 1 (satu) hari kerja dengan menunjukkan surat undangan pencoblosan. 6. Melaksanakan hak cuti. 7. Menjalankan perintah agama yang diakui Pemerintah diberikan ijin selama waktu yang dibutuhkan sesuai Ketentuan Pemerintah. Bila karyawan tidak mengajukan ijin terlebih dahulu karena keadaan yang tidak memungkinkan maka karyawan yang bersangkutan wajib melapor atau memberi kabar pada kesempatan pertama kehadiran dengan menyampaikan bukti-bukti yang syah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 20 CUTI 1. Cuti Tahunan 1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21/1954 dan Undang - Undang No.13 Tahun 2003, maka karyawan yang telah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja. 2. Hak cuti karyawan tidak dapat ditimbun. Apabila karyawan tidak menggunakan hak cutinya sampai dengan tanggal 31 bulan Desember, maka sisa cuti tahunan yang tidak dijalankan akan dinyatakan hangus, kecuali untuk cuti yang tidak terlaksana karena tidak disetujui oleh atasan. 3. Kepada karyawan yang sudah berhak atas cuti tahunan, apabila pihak perusahaan membutuhkan karyawan untuk bekerja pada saat karyawan menjalani hak cuti tahunannya ataupun libur massal, maka perusahaan harus memperhitungkan sebagai kerja lembur dengan perhitungan sesuai dengan pasal 25 ayat 2.d PKB ini. Sedangkan bagi karyawan yang belum berhak atas cuti tahunan perhitungan lembur pada libur massal mengikuti ketentuan perhitungan lembur pada hari libur seperti diatur pada pasal 25 ayat 2.b PKB ini. 4. Bagi karyawan yang masih menjalani hubungan kerja untuk waktu tertentu / kontrak dan tidak menggunakan hak cutinya sampai dengan berakhirnya masa kontrak maka sisa cuti yang tidak digunakan dinyatakan hangus. Perjanjian Kerja Bersama PSI

5. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti tahunan diatur sebagai berikut dibawah ini: a. Cuti tahunan sejumlah 12 (duabelas) hari dalam setahun terbagi menjadi dua macam, yakni cuti massal, dan cuti tahunan / cuti pribadi. Jumlah masing-masing cuti massal maupun cuti pribadi pada suatu tahun tergantung dari Kalender Kerja Tahunan yang ditetapkan / disepakati. b. Pengambilan cuti tahunan pribadi tidak bisa digabung dengan cuti pribadi yang lain dan atau dengan hari libur perusahaan, kecuali untuk cuti nikah. c. Karyawan berhak untuk mengajukan pengambilan cuti tahunan, tetapi keputusan mengenai saat dimulainya cuti dan lamanya cuti tahunan untuk satu pengajuan / permohonan ditentukan oleh perusahaan (atasan). d. Karyawan yang akan melaksanakan cuti pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Departemen / Divisi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Divisi HRD-GA. e. Lamanya cuti pribadi maksimum 2 (dua) hari dalam satu kesempatan pengajuan cuti. f. Bila karena alasan yang mendesak terjadi kelebihan pengambilan cuti pribadi, yakni lebih dari 2 (dua) hari dalam satu kesempatan pengajuan cuti, karyawan wajib mengajukan tambahan cuti dan mendapat persetujuan atasan. Bila hak cuti karyawan yang bersangkutan sudah habis atau bila atasan tidak menyetujui penambahan cuti tersebut, maka ketidakhadirannya diperhitungkan sebagai ijin biasa yang akan dikenai sanksi pemotongan gaji. g. Karyawan yang masih menjalani hubungan kerja waktu tertentu (kontrak) jumlah / banyaknya hari cuti pribadi diberikan secara proporsional dengan sisa masa kontrak pada tahun berjalan. h. Bagi karyawan yang jatuh tempo cuti tahunan pada bulan November/Desember diberi hak cuti yang sama dengan toleransi kesempatan mengambil cuti tahunan sampai dengan Bulan Februari tahun berikutnya, tapi batas akhir pengajuan cuti tersebut diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Desember. i. Cuti pribadi bila diambil tidak akan diperhitungkan sebagai absensi, sehingga karyawan tetap berhak atas insentif kehadiran dan tidak mempengaruhi penilaian karya. 6. Dengan adanya sistem cuti pribadi maka bila karyawan tidak masuk kerja pada hari kerja yang ditentukan dalam Kalender Kerja untuk alasan kepentingan pribadi / keluarga maka akan mengurangi hak cuti tahunannya, dalam hal ini karyawan harus mengisi formulir cuti tahunan atau menyatakan absensi sebagai cuti tahunan pada surat ijin yang dibuat dan untuk itu harus mendapat persetujuan dari atasan, Perjanjian Kerja Bersama PSI

bila tidak demikian maka akan diperhitungkan sebagai mangkir dan dikenai sanksi pemotongan gaji. 7. Hal-hal lain terkait dengan pengaturan cuti tahunan yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Cuti Melahirkan 1. Karyawati yang sedang hamil berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anaknya. Hal tersebut diatur dengan cara penetapan tanggal dimulainya cuti yakni 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan, ditentukan berdasar surat keterangan dokter yang diperkuat dengan menggunakan hasil Ultrasonography (USG), dan lamanya cuti dihitung 3 (tiga) bulan dari tanggal dimulainya cuti tersebut. 2. Kelebihan istirahat (kelebihan cuti) sesudah melahirkan akan berakibat gaji tidak dibayarkan (potong gaji) untuk jangka waktu kelebihan tersebut. 3. Untuk kelahiran premature, perhitungan istirahat sebelum dan sesudah melahirkan mengacu pada ketentuan butir 1 (satu) tersebut diatas. 4. Bila seorang karyawati yang sedang hamil belum sempat mengajukan cuti melahirkan, tetapi karyawati yang bersangkutan sudah melahirkan maka kepadanya diberikan istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan sesuai ketentuan butir 1 (satu) diatas. 5. Bagi karyawati yang hamil dan mengalami keguguran kandungan diberikan istirahat 1,5 (satu setengah) bulan setelah keguguran. Penentuan istirahat 1,5 (satu setengah) bulan ditetapkan berdasar tanggal kejadian sesuai dengan surat keterangan dokter. 6. Divisi HRD-GA dan atasan berhak untuk mengingatkan karyawati yang sedang hamil untuk mengajukan cuti sesuai ketentuan, demi kebaikan bersama. 3. Cuti Haid 1. Cuti atas permohonan Karyawati yang bersangkutan, Pengusaha dapat memberikan cuti maksimum selama 2 (dua) hari pada hari pertama dan kedua dalam satu masa siklus haid dengan mengajukan surat ijin tidak masuk kepada perusahaan karena mendapat haid. 2. Atasan berhak menilai terhadap karyawan yang diduga menyalahgunakan hak cuti haid. 3. Penyalahgunaan hak cuti haid akan dikenakan tindakan / sanksi. 4. Cuti Besar Perjanjian Kerja Bersama PSI

1. Cuti besar dilaksanakan berdasar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan akan ditinjau kembali bila ada perubahan terhadap Perundang-undangan atau Keputusan Menteri yang mengatur. 2. Cuti besar atau istirahat panjang adalah istirahat yang diberikan kepada karyawan setelah masa kerja 6 (enam) tahun secara terusmenerus dan berlaku untuk masa kerja kelipatannya. 3. Cuti besar diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan. Cuti besar selama 1 (satu) bulan dilaksanakan pada tahun ketujuh, sedangkan cuti besar 1 (satu) bulan yang mestinya diberikan untuk tahun kedelapan akan dikompensasikan dengan uang senilai 1 (satu) bulan gaji dan dibayarkan pada saat hak cuti besar tersebut muncul. 4. Selama menjalankan cuti besar karyawan berhak atas upah penuh. Apabila pihak Perusahaan membutuhkan Karyawan bekerja pada saat menjalani cuti besar, maka cuti besar yang digunakan untuk kepentingan perusahaan tersebut akan diganti dengan perhitungan upah lembur sesuai dengan pasal 25 ayat 2 d PKB ini. 5. Atas kehendak karyawan cuti besar 1 (satu) bulan pada tahun ketujuh yang sengaja tidak akan diambil oleh karyawan, boleh diajukan kompensasi dengan uang senilai 1 (satu) kali gaji sebulan, sedang apabila pihak perusahaan yang menginginkan karyawan untuk tidak melaksanakan cuti besar ini demi kepentingan perusahaan, maka karyawan tersebut berhak atas kompensasi uang sebesar 2 (dua) kali gaji sebulan. 6. Hak cuti besar muncul di awal tahun (diperhitungkan dari Bulan Januari) dimana tahun tersebut seorang karyawan akan menginjak masa kerja 6 (enam) tahun atau kelipatannya, dan hak cuti besar ini akan berlaku sampai dengan akhir tahun tersebut (diperhitungkan sampai dengan akhir Bulan Desember). Bila sampai dengan akhir Bulan Desember seorang karyawan yang punya hak cuti besar tidak bisa menjalankan haknya maka hak cuti tersebut dinyatakan hangus. 7. Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada karyawan tentang saat timbulnya hak cuti besar pada setiap awal tahun dan sisa cuti besarnya pada setiap awal bulan. Pemberitahuan tersebut copynya diserahkan kepada Kepala Departemen / Kepala Divisi. 8. Ketentuan lain mengenai pelaksanaan cuti besar diatur sebagai berikut dibawah ini: a. Pengertian cuti besar selama satu bulan pada tahun ketujuh adalah satu bulan kalender, artinya libur mingguan ataupun libur lainnya yang ada diperhitungkan sebagai bagian dari cuti besar. b. Pelaksanaan cuti besar dapat dipecah-pecah atas kesepakatan karyawan yang bersangkutan dengan atasannya. Bila karena kondisi tertentu cuti besar tidak dilaksanakan dalam satuan bulan atau minggu, sehingga cuti besar diperhitungkan murni hari kerja saja, maka pengertian cuti besar sebulan berarti 22 (dua puluh dua) hari bagi yang bekerja dengan sistem 5 (lima) hari kerja, atau 25 (dua puluh lima) hari bagi yang bekerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja. Perjanjian Kerja Bersama PSI

c. Jumlah hari cuti besar ini akan dikurangi dengan 12 hari, dengan catatan karyawan tetap diberikan cuti tahunan. d. Pengambilan cuti besar tidak bisa digabung dengan cuti pribadi yang lain dan atau dengan hari libur nasional atau libur perusahaan kecuali digabung dengan cuti nikah. e. Pengajuan cuti dilakukan dengan mengisi formulir cuti ditandatangani atasan dan diserahkan ke Divisi HRD-GA sebelum dilaksanakannya cuti. Pengajuan cuti tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya untuk cuti besar yang akan dilaksanakan selama satu bulan, seminggu sebelumnya untuk cuti besar yang akan dilaksanakan satu minggu atau dalam hal ini mengikuti pola proporsional tersebut. f. Karyawan berhak untuk mengajukan pengambilan cuti besar, tetapi keputusan mengenai saat dimulainya cuti dan lamanya cuti besar untuk satu pengajuan / permohonan ditentukan oleh perusahaan (atasan). g. Cuti besar bila diambil akan diperhitungkan sebagai absensi, sehingga karyawan yang mengambil cuti besar tidak berhak atas insentif kehadiran baik insentif bulanan (khusus untuk bulan yang bersangkutan) maupun insentif tahunan pada tahun tersebut. 5. Cuti Family 1. Cuti family adalah istilah untuk ketidak-hadiran yang disebabkan oleh alasan-alasan kepentingan keluarga yang sudah diatur dalam Pasal 19 ayat 2 PKB ini. 2. Cuti family dilakukan dengan mengajukan formulir pengajuan cuti atau surat keterangan disertai lampiran yang diperlukan. Pasal 21 SAKIT dan SAKIT BERKEPANJANGAN 1. Karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan sakit harus menyerahkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa karyawan yang bersangkutan sakit dan harus beristirahat. 2. Surat keterangan dokter dimaksud dalam ayat 1 diatas adalah dokter dari klinik atau rumah sakit yang merupakan rujukan BPJS KESEHATAN. 3. Bila dokter atau klinik bukan merupakan dokter atau klinik rujukan BPJS KESEHATAN, maka surat keterangan dokter dari klinik tersebut tersebut tidak akan diterima oleh perusahaan. 4. Karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan sakit tetapi tidak menyerahkan surat keterangan dokter sebagaimana diatur dalam ayat-ayat tersebut diatas akan dikenai sanksi pemotongan upah. 5. Karyawan yang menggunakan surat keterangan dokter palsu atau memalsukan surat keterangan dari dokter, surat keterangan dokter yang bisa diduga dicorat-coret sehingga tidak asli lagi, maka surat keterangan dokter tersebut tidak diterima dan karyawan akan Perjanjian Kerja Bersama PSI

dikenakan sanksi pemotongan upah maupun sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 6. Karyawan yang dirawat / istirahat karena sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan sakit dari dokter / rumah sakit, upahnya dibayar dengan ketentuan sebagai berikut : a. 4 (empat) bulan pertama : 100% X Upah, setiap bulan. b. 4 (empat) bulan kedua : 75% X Upah, setiap bulan. c. 4 (empat) bulan ketiga : 50% X Upah, setiap bulan. d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % X Upah, sebelum dilakukan PHK. 7. Bila karyawan sakit dan dirawat melebihi 12 (dua belas) bulan, dan dalam hal ini karyawan yang bersangkutan tidak mampu untuk bekerja lagi, dengan atau tanpa Surat Keterangan Dokter rujukan, maka hubungan kerjanya dapat diputuskan (dikenai PHK) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 172. Pasal 22 PENAHANAN KARYAWAN OLEH PIHAK YANG BERWAJIB 1. Dalam tahap penyelesaian terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, Perusahaan dapat mengambil tindakan pembebasan tugas (skorsing) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Karyawan yang dikenakan skorsing upahnya akan dibayar 100% (seratus persen), paling lama untuk 6 (enam) bulan takwim. 3. Karyawan yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atau atas pengaduan Perusahaan, upahnya tidak dibayar dan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya Perusahaan wajib memberikan bantuan paling lama 6 (enam) bulan takwim terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan ……………………….. 25% dari upah. b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan ……………………….. 35% dari upah. c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan ……………………….. 45% dari upah. d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih ….…….. 50% dari upah. 4. Apabila Pengadilan menjatuhkan hukuman kurungan atau pekerja dinyatakan bersalah, Perusahaan akan mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 160 juncto putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 012/PUU-1/2003 dan SE. Menakertrans RI No. SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005. Perjanjian Kerja Bersama PSI

5. Karyawan yang dikenakan skorsing karena yang bersangkutan sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja karena tindakan indisipliner seperti melakukan kesalahan dalam masa menjalani Surat Peringatan ke3 (terakhir), upah dibayarkan 100% dari upah sebulan sampai diterimanya keputusan dari Pengadilan PPHI ( Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ) tersebut dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. BAB VI PENGUPAHAN Pasal 23 PENGUPAHAN 1. Perusahaan membayar upah karyawan untuk bulan berjalan pada awal bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 5 (lima), apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka upah dibayarkan pada hari kerja sebelumnya. 2. Periode perhitungan upah adalah dari tanggal 26 (dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai jumlah hari pada bulan berjalan. 3. Upah yang dibayarkan adalah upah bersih setelah dipotong pajak (PPh21) 4. Pengurangan atau pemotongan upah dikenakan bila karyawan tidak hadir kerja, kecuali ketidakhadirannya disebabkan karena alasan yang dibenarkan oleh Pasal 19. 5. Pemotongan upah juga dikenakan terhadap karyawan yang bekerja kurang dari setengah hari, kecuali disebabkan karena alasan sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau diperhitungkan sebagai cuti pribadi. 6. Rumus Pemotongan Upah per hari untuk karyawan yang bekerja 6 (enam) hari seminggu adalah gaji pokok dibagi 30, sedangkan untuk karyawan yang bekerja 5 (lima) hari seminggu adalah gaji pokok dibagi 25. 7. Upah terendah yang ditetapkan untuk karyawan tidak akan kurang dari ketentuan Upah Minimum untuk Kota Bekasi yang ditetapkan Pemerintah / Gubernur Jawa Barat. Pasal 24 KENAIKAN UPAH 1. Penyesuaian upah berkala diberikan kepada Karyawan Tetap, dilakukan setiap tahun dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari. 2. Besarnya penyesuaian upah ditetapkan berdasarkan kemampuan kerja, kepandaian, disiplin, kerajinan, kelakuan, kesetiaan dan dedikasi Karyawan yang bersangkutan terhadap Perusahan dengan mempertimbangkan: a. Tingkat inflasi b. Masa kerja. Perjanjian Kerja Bersama PSI

c. Kondisi bisnis perusahaan. d. Dilaksanakan dengan menyusun Struktur dan Skala Upah PT Padma Soode INDONESIA dan Tabel gaji yang berlaku pada tahun berjalan. e. Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) terhadap karyawan yang bersangkutan 3. Penyesuaian upah untuk karyawan yang masih menjalani perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum yang ditentukan oleh SK Gubernur Jawa Barat serta perundangundangan yang berlaku. Pasal 25 PERHITUNGAN UPAH KERJA LEMBUR 1. Karyawan yang diminta bekerja lebih dari ketentuan jam kerja, diperhitungkan sebagai upah lembur, sesuai dengan ketentuan dan Perundang – Undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021). 2. Perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut: a. Upah lembur pada hari kerja biasa: - Jam pertama : 1.5 X Upah/ 173 - Jam kedua dan seterusnya : 2.0 X Upah/ 173 b. Upah kerja lembur pada hari libur: - Tujuh jam pertama : 2.0 x Upah/173 - Jam kedelapan : 3.0 x Upah/173 - Jam kesembilan dan kesepuluh. : 4.0 x Upah/173 c. Upah kerja lembur pada hari libur resmi apabila hari libur tersebut jatuh pada hari terpendek dalam 6 (enam) hari kerja seminggu: - Lima jam pertama : 2.0 x upah/173 - Jam keenam : 3.0 x upah/173 - Jam ketujuh dan kedelapan : 4.0 x upah/173 d. Upah kerja lembur pada hari raya, khususnya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal, libur massal, cuti tahunan dan cuti besar: - Lima jam pertama : 2.0 x upah/173 - Jam keenam : 3.0 x upah/173 - Jam ketujuh dan kedelapan : 4.0 x upah/173 e. Perhitungan upah kerja lembur diperhitungkan komponen gaji pokok plus tunjangan–tunjangan (tunjangan jabatan, tunjangan transport) yang berhak diterimanya setiap bulan. f. Upah kerja lembur untuk Staff, Assisten Supervisor dan Supervisor diatur khusus dalam SK Direksi dengan mempertimbangkan saransaran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Pasal 26 UPAH SELAMA CUTI Perjanjian Kerja Bersama PSI

Karyawan yang menjalankan cuti sesuai ketentuan Pasal 20 mendapatkan upahnya secara penuh. Pasal 27 TUNJANGAN KEHADIRAN Besarnya tunjangan kehadiran ditentukan dalam SK Pimpinan Perusahaan dengan mempertimbangkan saran- saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 1. Tunjangan kehadiran akan dibayarkan kepada karyawan apabila dalam satu periode perhitungan upah bulanan, karyawan tersebut tidak pernah absen atau tidak pernah meninggalkan tugas atau terlambat masuk yang dibuktikan dengan adanya surat ijin. 2. Tinjauan atau Kenaikan Tunjangan Kehadiran dilakukan setiap tahun, besarnya mengikuti (prosentase) kenaikan Upah Minimum Kota Bekasi 3. Tunjangan kehadiran tidak hangus atau tetap dibayarkan apabila karyawan meninggalkan tugas atas seijin atasan untuk alasan : a) melaksanakan cuti tahunan b) urusan dinas perusahaan c) melayat kepada sesama karyawan, d) membela nama perusahaan dalam event tertentu, e) dalam kondisi darurat mengurus karyawan yang sakit / kecelakaan atau urusan perusahaan darurat yang lain. f) kepentingan pribadi tetapi menggunakan jam istirahat atau diluar jam kerja. Pasal 28 TUNJANGAN TRANSPORTASI 1. Perusahaan memberikan uang transport kepada Karyawan Tetap untuk setiap kali masuk kerja yang besarnya diatur dalam SK Pimpinan Perusahaan dengan mempertimbangkan saran–saran dari Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 2. Perusahaan menyediakan sarana transportasi antar-jemput bagi karyawan shift II dan shift III dengan route dari: a. Lokasi Pabrik ========= Rawa Panjang b. Lokasi Pabrik ========= Cileungsi 3. Bagi karyawan yang bekerja pada shift II dan III yang tidak menggunakan sarana antar-jemput diberikan uang tunjangan transport shift yang besarnya ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Pasal 29 TUNJANGAN SHIFT Kepada karyawan yang bekerja pada shift II dan shift III diberikan tunjangan shift, besarnya tunjangan shift perhari diatur sebagai berikut: 1. Shift II : 10% X Gaji pokok/ 30 2. Shift III : 20% X Gaji pokok/ 30 Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 30 TUNJANGAN JABATAN 1. Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang memangku jabatan dengan teknis pelaksanaan diatur dalam SK Direksi. 2. Besarnya tunjangan jabatan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi dengan mempertimbangkan saran-saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Pasal 31 TUNJANGAN PERUMAHAN 1. Tunjangan perumahan diberikan kepada Karyawan tetap yang mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun. Masa kerja diperhitungkan adalah masa kerja yang dihitung berdasar pada NIK yang berlaku. 2. Besarnya tunjangan perumahan adalah 10 (sepuluh) kali gaji sebulan. Gaji yang dipakai untuk penetapan tunjangan adalah gaji karyawan pada bulan dimana karyawan mencapai usia masa kerja 15 (lima belas) tahun. 3. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji pada bulan dimana karyawan mencapai usia masa kerja 15 (lima belas) tahun. Pasal 32 TUNJANGAN HARI RAYA 1. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. 6 tahun 2016. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun sebesar satu kali upah sebulan berdasarkan upah terakhir kepada Karyawan pada Hari Raya Idul Fitri. 2. Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bila hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh perusahaan, maka ketentuan ini akan dibicarakan dengan Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 3. Tunjangan Hari Raya hanya dibayarkan kepada mereka yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. 4. Bagi Karyawan yang bermasa kerja 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 (satu) tahun dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya dengan perhitungan : Masa kerja x 1 (satu) bulan upah. 12 Pasal 33 BONUS 1. Bonus dibagikan kepada karyawan yang bermasa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, besarnya bonus minimal 2 (dua) bulan upah secara budget perusahaan , tetapi pembagiannya kepada setiap karyawan ditentukan Perjanjian Kerja Bersama PSI

berdasar penilaian yang sistemnya ditentukan antara manajemen dengan serikat pekerja. 2. Bagi karyawan yang belum bermasa kerja kurang dari 2 (dua) tahun diatur sebagai berikut: a) Masa Kerja 1,5 tahun tetapi kurang dari 2 tahun besarnya bonus 75% x Upah x 2. b) Masa Kerja 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun besarnya bonus 50% x Upah x 2. 3. Bonus hanya dibayarkan kepada karyawan yang masih terdaftar sebagai karyawan pada saat bonus dibayarkan. Bonus dibayarkan pada bulan April sesudah tahun perhitungan bonus (bersamaan pembayaran gaji Bulan Maret, dalam hal ini setiap karyawan yang masih menerima gaji Bulan Maret akan menerima bonus sesuai dengan ketentuan diatas). 4. Upah untuk menentukan besarnya bonus adalah upah pada tahun perhitungan bonus. 5. Apabila Perusahaan tidak mampu membayarkan bonus sesuai ayat 1 dan ayat 2, maka akan dirundingkan dengan Perhimpunan Karyawan Sejahtera. BAB VII KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 34 KESELAMATAN KERJA (UU No. 01/1970) 1. Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang keanggotannya terdiri dari unsur-unsur Perusahaan dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 2. Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan, perlindungan dan kesehatan kerja. 3. Karyawan yang menggunakan alat-alat kerja dan atau keselamatan kerja mendapat penggantian apabila alat-alat tersebut perlu diganti. 4. Karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan dan keselamatan kerja. 5. Diluar kegiatan karyawan, alat-alat perlengkapan kerja tersebut tidak dibenarkan dipakai oleh karyawan untuk kepentingan pribadi. 6. Setiap Karyawan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. 7. Perusahaan berkewajiban menyediakan alat transportasi (Mobil) untuk kegiatan Gawat Darurat. 8. Apabila karyawan bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara alat keselamatan kerja yang diberikan / disediakan, kepadanya dapat dikenakan sanksi. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 35 PEMERIKSAAN KESEHATAN 1. Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala kepada bidang – bidang karyawanan yang beresiko. Dalam hal ini akan diatur oleh P2K3 yang terbentuk. 2. Apabila hasil pemeriksaan Karyawan terdapat kelainan penyakit yang memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. BAB VIII JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA Pasal 36 BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN 1. Setiap karyawan wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS KETENAGAKERJAAN yang meliputi program : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP), serta didaftarkan pada BPJS KESEHATAN untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 2. Pelaksanaan Program BPJS KETENAGAKERJAAN dan atau BPJS KESEHATAN disesuaikan dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, PP No.45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Jaminan Pensiun, dan peraturan / perundang-undangan lainnya yang berlaku. 3. Besarnya iuran program BPJS KETENAGAKERJAAN dibandingkan terhadap upah adalah : Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 0.75% (ditanggung perusahaan) Jaminan kematian (JKM) 0.20% (ditanggung perusahaan) Jaminan hari tua (JHT) 3.70% (ditanggung perusahaan) 2.00 % (ditanggung karyawan) Jaminan pensiun (JP) 2,00% (ditanggung perusahaan) 1.00% (ditanggung karyawan) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 0.24% (ditanggung perusahaan) Besarnya iuran BPJS KESEHATAN Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 4.00% (ditanggung perusahaan) Perjanjian Kerja Bersama PSI

1.00% (ditanggung karyawan) Ketentuan lebih rinci mengenai besarnya premi iuran BPJS mengikuti ketentuan yang berlaku. Pasal 37 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN 1. Pengusaha menjamin pemeliharaan kesehatan Karyawan, Istri/Suami dan Anak kandung/angkat syah yang terdaftar di Divisi HRD-GA. 2. Untuk memelihara kesehatan tersebut, Perusahaan bekerjasama dengan PT. BPJS KESEHATAN. 3. Bila terjadi penggantian kerjasama Perusahaan dengan pihak Asuransi Kesehatan lainnya sebelumnya akan diberitahukan dan dijelaskan kepada Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 4. Prosedur yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini mengikuti ketentuan dari BPJS KESEHATAN. Pasal 38 P E N S I U N 1. Karyawan yang mencapai usia tertentu dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan karena dinyatakan pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dengan hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Ketentuan mengenai usia pensiun mengikuti peraturan pemerintah tersebut. 2. Bagi Karyawan yang mempunyai spesifikasi, keahlian atau spesialisasi jabatan tertentu, dengan pertimbangan Pimpinan Perusahaan dan atau kesediaan Karyawan yang bersangkutan setelah mencapai usia pensiun (usia 58 tahun) dapat diperpanjang sampai dengan usia yang tidak ditentukan tergantung dari kebutuhan perusahaan dan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan. 3. Karyawan yang mencapai usia 58 (limapuluh delapan) tahun dan pensiun tetapi bila dinilai bagus dan masih dibutuhkan oleh perusahaan dengan persetujuan direksi dan persetujuan karyawan dapat tetap dipekerjakan dengan dengan status kontrak dengan sistem kontrak dan kompensasi yang disetujui oleh kedua belah pihak. 4. Terhadap Karyawan yang sudah mencapai usia 50 (limapuluh) tahun dan atau mencapai masa kerja 25 (duapuluh lima) tahun dengan persetujuan Direksi dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun seperti tersebut dalam pasal ini. Persetujuan mengenai hal ini adalah wewenang Direksi. 5. Pengajuan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) diatas dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum genap usia 50 (limapuluh) tahun atau 1 (satu) bulan sebelum genap masa kerja 25 (duapuluh lima) tahun. 6. Bagi Karyawan yang oleh karena kondisi fisik atau mental tidak memungkinkan melaksanakan tugas, Perusahaan dapat memutuskan Perjanjian Kerja Bersama PSI

hubungan kerja dengan hak pensiun muda dengan rekomendasi Dokter Perusahaan. Pasal 39 PEMBINAAN ROHANI Untuk menunjang pembinaan rohani bagi karyawan, Perusahaan melaksanakan hal–hal sebagai berikut: a. Perusahaan memberikan kesempatan dan atau menyediakan fasilitas peribadatan yang layak bagi karyawan. b. Memberikan dana untuk kegiatan – kegiatan keagamaan yang diadakan oleh karyawan di lingkungan Perusahaan. c. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, perusahaan dapat memberikan kepada Karyawan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing – masing. Pasal 40 REKREASI, OLAH RAGA DAN KESENIAN 1. Perusahaan memberikan kesempatan rekreasi bagi Karyawan dan Keluarganya secara berombongan sekali setahun. 2. Rekreasi dilaksanakan berdasarkan penetapan Pimpinan Perusahaan dengan mempertimbangkan usul dan saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 3. Perusahaan menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian bagi karyawan. 4. Perusahaan memberikan dispensasi meninggalkan jam kerja bagi karyawan yang mengadakan pertandingan olahraga / festival seni dengan membawa nama Perusahaan. Ketentuan teknis mengenai hal ini diatur dalam SK Direksi dengan mempertimbangkan saran-saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Pasal 41 PERNIKAHAN 1. Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan kepada Karyawan yang melangsungkan pernikahan secara syah. 2. Sumbangan pernikahan diberikan hanya sekali. 3. Sumbangan pernikahan diberikan kepada Karyawan Tetap dan hanya diberikan kepada yang sebelumnya belum pernah menikah. 4. Karyawan harus menyampaikan copy Surat Nikah / Akte Perkawinan yang dapat diserahkan melalui Divisi HRD-GA. 5. Pengajuan sumbangan pernikahan ini diajukan ke Divisi HRD-GA selambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbitnya surat nikah / akte perkawinan. 6. Besarnya sumbangan pernikahan adalah 1 (satu) kali upah per bulan. Pasal 42 BANTUAN Perjanjian Kerja Bersama PSI

1. Perusahaan memberikan bantuan duka cita pada karyawan atas kematian Istri/Suami, Anak Kandung/Anak Angkat syah, Orang Tua Kandung yang besarnya ditetapkan dalam SK Pimpinan Perusahaan dengan mempertimbangkan saran-saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Sedangkan bantuan duka cita untuk bayi diberikan jika usia bayi tersebut telah berumur lebih dari 7 ½ (tujuh setengah) bulan atau 30 (tigapuluh) minggu dengan mengajukan surat keterangan kematian atau surat keterangan aborsi dari Rumah Sakit / Klinik. 2. Sumbangan bagi Karyawan yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran dan kebanjiran ditetapkan dengan kebijaksanaan Pimpinan Perusahaan. 3. Perusahaan memberikan bantuan bagi Karyawan dan Istri Karyawan yang melahirkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi karyawati yang melahirkan 1 (satu) bulan gaji. b. Bagi Istri Karyawan melahirkan 1 (satu) bulan gaji. c. Bagi Suami/Istri yang sama–sama bekerja di Perusahaan, sumbangan hanya diberikan kepada salah satu Karyawan dengan memperhitungkan nominal gaji yang lebih besar. d. Bantuan ini diberikan sampai dengan proses kelahiran ke-3 (tiga), dalam hal ini dikandung pula makna bahwa pemberian tunjangan kelahiran mengacu kepada proses persalinannya, bukan jumlah anak yang dilahirkan. e. Pengajuan sumbangan kelahiran ini diajukan ke Divisi HRD-GA selambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbitnya surat kelahiran / akte kelahiran. f. Bantuan melahirkan hanya diberikan kepada karyawan / istri karyawan yang telah menjalani proses persalinan, bukan untuk anak angkat. 4. Semua jenis bantuan tersebut di atas Karyawan harus menyampaikan bukti–bukti yang syah dan dapat dipertanggung jawabkan melalui Divisi HRD-GA. Pasal 43 SANTUNAN KEMATIAN 1. Karyawan yang meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah dan pemakamannya dibantu oleh Perusahaan yang besarnya sama dengan besar UMK Kota Bekasi pada waktu kejadian. 2. Bagi Karyawan yang meninggal dunia, maka santunan akan dibayarkan kepada ahli warisnya berupa Santunan Kematian dari Perusahaan sebesar 2 (dua) kali Pasal 61 dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 62 dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 63 PKB ini. 3. Perusahaan akan memasilitasi dan membantu pengurusan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dari BPJS KETENAGAKERJAAN. Pasal 44 MAKAN 1. Perusahaan menyediakan makan: a. Makan siang bagi karyawan shift 1 (satu) maupun non-shift. Perjanjian Kerja Bersama PSI

b. Makan malam bagi karyawan shift 2 (dua) dan Karyawan lembur minimal 3 (tiga) jam kerja lembur. c. Pada Karyawan shift 2 (dua), pada jam istirahat diberikan minum susu. d. Bagi shift 3 (tiga) diganti uang makan dan tersedianya makanan kecil dan susu. 2. Penyediaan makan pada Bulan Puasa: a. Untuk shift 1 (satu), bagi Karyawan yang beragama Islam penyediaan makan siang ditiadakan dan diganti dengan uang senilai 1 (satu) kali makan, sedangkan untuk karyawan non-Muslim diberikan makan seperti biasa. b. Untuk shift 2 (dua) dan shift 3 (tiga), bagi semua Karyawan disediakan makan. 3. Bagi karyawan yang melaksanakan tugas luar, uang makan akan diatur dalam SK Direksi dengan memperhatikan saran-saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Pasal 45 PAKAIAN KERJA 1. Karyawan diwajibkan memakai pakaian kerja selama melakukan pekerjaan. Karyawan yang datang untuk bekerja tetapi tidak menggunakan pakaian kerja dilarang memasuki area perusahaan. 2. Ketentuan mengenai pakaian kerja adalah sebagai berikut ini. 2.1. Bagi Karyawan baru 2.1.1. Sebelum mendapat pakaian seragam karyawan baru wajib mengenakan pakaian putih hitam (baju putih-celana hitam) 2.1.2. Bagi karyawan yang tidak berkerudung baju dipakai adalah kemeja putih lengan pendek, model polos sederhana, baju dipakai dengan rapi, bagian pinggang masuk ke celana. Bagi yang berkerudung baju putih lengan panjang, model polos sederhana, bagian pinggang tidak perlu dimasukkan dalam celana, kerudung yang dipakai berwarna hitam, polos, model segi-empat sederhana. 2.1.3. Celana hitam berbahan kain biasa, model polos sederhana, bukan “jeans”. 2.1.4. Topi dan sepatu akan diberikan sesuai dengan kriteria pekerjaan yang dilakukan. 2.1.5. Karyawan akan mendapat seragam kerja setelah masa kerja 3 (tiga) bulan. 2.1.6. Seragam tidak boleh dimodifikasi sehingga melanggar etika umum misal terlalu minim, terlalu ketat, dll. 2.2. Bagi Karyawan Lama 2.2.1. Karyawan lama wajib menggunakan pakaian seragam yang sudah diberikan baik celana- baju maupun kerudung bagi yang berkerudung setiap kali kehadiran kerja ke perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2.2.2. Perusahaan memberikan penggantian pakaian kerja setiap tahun sebanyak 2 (dua) stel dan dibagikan selambatlambatnya akhir tahun. 2.3. Ketentuan Umum 2.3.1. Karyawan yang datang ke perusahaan wajib memakai sepatu, bila tidak maka tidak diijinkan memasuki area perusahaan. 2.3.2. Sepatu pribadi harus diganti dengan sepatu seragam yang diberikan, sepatu pribadi harus disimpan di loker yang sudah ditentukan, sebaliknya sepatu seragam dari perusahaan tidak boleh dipakai keluar perusahaan. 2.3.3. Pemakaian sepatu harus benar, tidak boleh diinjak bagian tumitnya. 2.3.4. Pemakaian wear-pack tidak menghapuskan pemakaian baju seragam, wear-pack hanya dipakai selama berhubungan dengan proses kerja yang memungkinkan mengotori baju seragam, tanpa menanggalkan baju seragam. 2.3.5. Pemakaian topi atau kerudung mengikuti standar yang ditetapkan perusahaan. 2.4. Bagi karyawati yang sedang hamil, perusahaan akan menyiapkan 2 (dua) stel baju hamil, sedang rok atau celana panjang yang sewarna dengan seragam perusahaan harus disiapkan sendiri oleh karyawati yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal ini selengkapnya adalah sebagai berikut ini. 2.4.1 Karyawati yang hamil wajib mengenakan baju seragam hamil dari perusahaan, tidak dibenarkan menggunakan baju hamil pribadi. 2.4.2. Baju hamil yang diberikan mengurangi jatah seragam reguler pada tahun berjalan bila tahun tersebut karyawan belum menerima pembagian seragam reguler, atau mengurangi jatah seragam reguler tahun berikutnya bila karyawan hamil tersebut sudah menerima seragam reguler pada tahun berjalan. 2.4.3. Permintaan baju hamil diajukan pada saat usia kandungan minimal 3 (tiga) bulan, sedang penyerahannya akan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari tanggal pengajuan. Pasal 46 PINJAMAN 1. Perusahaan memberikan pinjaman kepada Karyawan untuk: a. Biaya yang bersifat keperluan keluarga dan atau keperluan yang sifatnya darurat (seperti meninggalnya Istri / Suami, Anak dan Orang Tua Kandung). b. Perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada Karyawan yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran dan musibah lainnya Perjanjian Kerja Bersama PSI

yang besarnya ditetapkan atas kebijaksanaan Pimpinan Perusahaan dengan pertimbangan agar tidak menjadi beban berat bagi Karyawan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. c. Biaya pengobatan di luar jumlah biaya yang ditetapkan dalam kontrak kerja dengan pihak penyelenggara asuransi kesehatan bagi peserta tersebut (Istri / Suami / Anak Kandung / Anak Angkat syah) dan Orang Tua Kandung. 2. Sistem dan teknis pelaksanaan pinjaman-pinjaman tersebut diatur dalam SK Direksi dengan mempertimbangkan saran-saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. Pasal 47 KOPERASI 1. Guna menunjang usaha karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Koperasi, maka Perusahaan akan membantu Koperasi Karyawan dalam bentuk: a. Fasilitas ruangan kantor dan gudang yang memadai bagi kegiatannya dalam Perusahaan. b. Pemotongan dana / keuangan Koperasi melalui Bagian Keuangan Perusahaan yang selanjutnya disetorkan ke rekening Koperasi Karyawan. 2. Anggota Koperasi adalah seluruh karyawan tetap yang mendaftarkan diri sebagai anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. Pasal 48 PERIBADATAN DAN ZIARAH 1. Perusahaan memberikan kesempatan menunaikan ibadah haji bagi karyawan yang beragama Islam. 2. Karyawan yang beragama Non Muslim dapat diberikan kesempatan berziarah ke tempat yang dipandang suci menurut agamanya masing – masing. Pasal 49 PENGHARGAAN 1. Perusahaan memberikan tanda penghargaan kepada Karyawan yang berjasa, seperti berikut: a. Hadir penuh secara terus menerus dalam setahun / absensi nol, sehingga dapat menjadi teladan bagi karyawan lain. Perjanjian Kerja Bersama PSI

b. Berjasa dalam mencegah kebakaran atau kecelakaan di lingkungan Perusahaan, sehingga menyelamatkan jiwa Karyawan dan harta benda Perusahaan. c. Berjasa untuk Negara dan Masyarakat. d. Memenangkan dalam suatu jenis perlombaan dengan membawa nama Perusahaan baik kelompok maupun perorangan pada tingkat Daerah atau Nasional. 2. Tanda penghargaan diberikan setiap setahun sekali secara periodik atau setiap waktu apabila diperlukan. 3. Tanda penghargaan diberikan berupa : a. Pemberian Surat Tanda Penghargaan. b. Pemberian Uang Penghargaan, atau yang lain sesuai dengan kebijakasanaan perusahaan. 4. Perusahaan memberikan tanda penghargaan kepada karyawan yang mencapai masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatannya. BAB IX PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN / KEMAMPUAN KARYAWAN Pasal 50 PENILAIAN Perusahaan melakukan penilaian terhadap Karyawan berdasarkan sistem penilaian yang diatur dengan format Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) yang dilaksanakan oleh atasan dan dikelola oleh Divisi HRD-GA. Pasal 51 PROMOSI, MUTASI, DAN DEMOSI 1. Perusahaan membuat sistem promosi, mutasi dan demosi karyawan dengan mempertimbangkan saran-saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera. 2. Teknis pelaksanaan sistem promosi, mutasi dan demosi diatur dalam Prosedur Perusahaan dan atau Peraturan Pengupahan dan Sistem Jenjang Karir. Pasal 52 PENDIDIKAN / PELATIHAN 1. Untuk menjaga kelancaran peningkatan atau kemajuan Perusahaan serta untuk meningkatkan kemampuan / ketrampilan karyawan itu sendiri dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, maka Perusahaan dapat memberikan / mewajibkan karyawan untuk mengikuti pendidikan / pelatihan di dalam atau di luar Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2. Pendidikan / pelatihan seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini antara lain: a. Pendidikan dasar. b. Pendidikan skill / ketrampilan terkait dengan teknis pekerjaan. c. Pendidikan / pelatihan ketrampilan manajerial 3. Pendidikan / pelatihan merupakan syarat untuk seorang mendapatkan kenaikan grade dan atau jabatan seuai dengan Peraturan Pengupahan dan Sistem Jenjang Karir. 4. Karyawan atau atasan karyawan mendaftarkan anak buahnya sebagai peserta pendidikan / pelatihan pada Divisi HRD-GA bila pelatihan tersebut dilaksanakan di dalam perusahaan (in house) sesuai jadwal pendidikan pelatihan yang dikeluarkan oleh Divisi HRD-GA. Bila pelatihan kan dilaksanakan diluar perusahaan maka Kepala Divisi harus menyerahkan copy APB yang sudah ditandatangani Direksi selambat-lambatnya sebulan sebelum tanggal pelaksanaan pendidikan / pelatihan. 5. HRD menyiapkan data yang bisa diakses oleh setiap karyawan yang ingin mengetahui macam pendidikan dan pelatihan yang sudah / belum dijalani. 6. Pendidikan / pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) penetapan persyaratan serta biayanya adalah tanggung jawab dan wewenang Perusahaan. 7. Sertifikat asli pendidikan / pelatihan yang dikeluarkan lembaga pendidikan disimpan pada karyawan yang bersangkutan, sedangkan salinannya diserahkan kepada Perusahaan. Pasal 53 PENGHARGAAN PENDIDIKAN 1. Karyawan yang dapat meningkatkan jenjang pendidikannya lebih tinggi dari pada waktu diterima sebagai karyawan tetap, Perusahaan dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan karyawan baru dengan jenjang pendidikan yang diperolehnya kalau bidang pendidikan tersebut dibutuhkan Perusahaan. 2. Karyawan yang dapat memperoleh penghargaan pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 di atas adalah karyawan yang memperoleh ijasahnya setelah bekerja di Perusahaan dan bermasa kerja 2 (dua) tahun atau lebih. 3. Karyawan yang sudah memenuhi persyaratan pendidikan / pelatihan sesuai sesuai yang diatur dalam Peraturan Pengupahan dan Sistem Jenjang Karir dapat mendaftarkan ujian kenaikan grade atau berhak mengikuti kesempatan promosi jabatan sesuai denngan ketentuan dalam Peraturan tersebut. 4. Bagi karyawan yang diterima dengan pendidikan D3 / S1 dan menyelesaikan S1 / S2, ijazahnya dapat dipertimbangkan kalau bidang pendidikannya sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan ada peluang promosi yang memungkinkan. 5. Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini dilaksanakan kalau ijasah yang diperoleh mempunyai Status disamakan atau lulus Ujian Negara. Perjanjian Kerja Bersama PSI

BAB X TATA TERTIB KERJA Pasal 54 DISIPLIN KARYAWAN 1. Perusahaan maupun Perhimpunan Karyawan Sejahtera menyadari sepenuhnya perlunya penegasan kedisiplinan, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atas peraturan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, karyawan tersebut dapat diberikan sanksi / peringatan. 2. Sanksi yang diberikan kepada karyawan adalah merupakan usaha korektif dan pengarahan terhadap tindakan dan tingkah laku karyawan. 3. Sanksi yang diberikan kepada karyawan dilakukan berdasar pelanggaran yang dilaporkan oleh atasan karyawan yang bersangkutan, petugas satpam, atau berdasar data yang ada dengan melakukan verifikasi sebelumnya. 4. Sanksi atas pelanggaran yang akan diberikan kepada karyawan untuk pelanggaran karyawan diperinci sebagai berikut: a. Teguran / Peringatan Lisan adalah teguran, dilakukan oleh atasan langsung karyawan untuk pelanggaran yang bersifat umum atau pelanggaran yang dikategorikan pelanggaran ringan. Sanksi ini menjadi catatan masing-masing atasan. b. Surat Teguran atau Surat Peringatan, dilakukan oleh Divisi HRD-GA berdasarkan kategori pelanggaran yang ada. c. Skorsing. d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 5. Guna peningkatan disiplin karyawan maka ditetapkan sanksi untuk karyawan yang terlambat masuk atau karyawan yang tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpha) dalam satu bulan sebagai berikut ini. a. 1 - 2 kali datang terlambat : Sanksi lisan / teguran atasan b. 3 – 5 kali datang terlambat : Surat Teguran dari HRD c. 6 – 10 kali datang terlambat : Surat Peringatan 1 d. > 10 kali datang terlambat : Surat Peringatan 2 e. Alpha 1 kali atau 2 kali tidak berturutan : Teguran dari HRD f. Alpha 2 kali berturutan atau 3 kali tidak berturutan : Surat Peringatan 1 Perjanjian Kerja Bersama PSI

g. Alpha 3 kali berturutan atau 4 kali tidak berturutan : Surat Peringatan 2 h. Alpha 4 kali berturutan atau 5 kali tidak berturutan : Surat Peringatan 3 i. Alpha 5 kali berturutan atau 6 kali tidak berturutan : PHK 6. Sanksi / Peringatan dapat diberikan menurut tahapannya tetapi dapat juga diberikan secara langsung pada tahap tertentu sesuai dengan bobot pelanggaran / kesalahannya. 7. Dalam setiap memberikan peringatan tertulis, copy disampaikan kepada Perhimpunan Karyawan Sejahtera, atasan karyawan dan disimpan sebagai arsip Divisi HRD-GA . 8. Surat Peringatan tertulis dikeluarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah diketahui terjadinya kesalahan/pelanggaran. 9. Sanksi PHK dikenakan terhadap karyawan yang melakukan kesalahan / pelanggaran hingga mencapai tingkat PHK yang pelaksanaanya diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 10. Para Kepala Bagian / Atasan masing-masing yang menganggap ada bawahannya yang perlu di PHK, maka penyelesaiannya diserahkan ke Divisi HRD-GA. 11. Untuk pelanggaran dengan sanksi PHK, Divisi HRD-GA akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan prosedur / ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, jo Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Pasal 55 PEMBERIAN TEGURAN / SURAT PERINGATAN Dalam memberikan teguran atau surat peringatan terhadap pelanggaran/kesalahan yang dilakukan Karyawan, Perusahaan dengan mempertimbangkan saran–saran Perhimpunan Karyawan Sejahtera akan mempelajari hal – hal sebagai berikut: 1. Macam dan berat ringannya pelanggaran/kesalahan. 2. Seringnya pengulangan/frekuensi pelanggaran/kesalahan. 3. Ada tidaknya unsur kesengajaan ataupun kealpaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan/pelanggaran. Pasal 56 MASA BERLAKU TEGURAN / SURAT PERINGATAN 1. Masa berlaku dari Teguran atau Surat Peringatan adalah 6 (enam) bulan sejak terjadinya pelanggaran. 2. Teguran atau Surat Peringatan akan meningkat naik tingkatannya bila dalam kurun waktu masa berlakunya Teguran atau Surat Peringatan karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan lagi terhadap ketentuan atau tata tertib yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 57 SKORSING 1. Skorsing akibat pelanggaran yang masih dilakukan karyawan setelah yang bersangkutan mendapat sanksi Surat Peringatan ke-3. 1.1. Perusahaan dapat mengenakan skorsing bagi karyawan masih melakukan kesalahan pelanggaran dan karyawan bersangkutan telah mendapatkan Surat Peringatan ke-3. 1.2. Masa skorsing bagi karyawan yang telah menerima Surat Peringatan ke-3 dan melakukan kembali kesalahan/pelanggaran ditetapkan sebagai berikut ini. 1.2.1. Pelanggaran pada pasal 58 ayat 1 diberi sanksi skorsing 1 (satu) minggu 1.2.2. Pelanggaran pada pasal 58 ayat 2 diberi sanksi skorsing 2 (dua) minggu 1.2.3. Pelanggaran pada pasal 58 ayat 3 diberi sanksi skorsing 3 (tiga) minggu 1.2.4. Pelanggaran pada pasal 58 ayat 4 diberi sanksi skorsing 4 (empat) minggu 1.3. Selama masa skorsing tersebut diatas upah tidak dibayar. 2. Skorsing untuk menunggu proses penyelesaian PHK pada proses PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) 2.1. Masa skorsing untuk ketentuan pasal 2 (dua) ini adalah paling lama 6 (enam) bulan. 2.2. Selama masa skorsing tersebut diatas upah dibayar 100% dari upah sebulan. Pasal 58 PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN Ayat 1 : SANKSI SURAT TEGURAN Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai sanksi Surat Teguran adalah sebagai berikut ini: 1.1. Datang terlambat 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dalam sebulan. 1.2. Datang terlambat atau pulang cepat tanpa seijin atasan. 1.3. Tidak mencatatkan kehadiran pada mesin pencatat kehadiran 3 (tiga) kali atau lebih dalam sebulan. 1.4. Menggunakan jam istirahat melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. 1.5. Tidak masuk kerja pada jadwal kerja yang sudah ditetapkan tanpa seijin atasan. 1.6. Tidak masuk tanpa keterangan (alpha) sebanyak satu kali atau 2 (dua) kali tidak berturutan dalam satu bulan. 1.7. Tidak mengindahkan perintah atasan yang berpotensi merugikan perusahaan. 1.8. Tidak menyampaikan pesan, keterangan atau informasi sehingga ada pihak yang dirugikan. Perjanjian Kerja Bersama PSI

1.9. Menerima tamu pribadi tanpa seijin atasan yang bisa dikategorikan merugikan perusahaan. 1.10.Bekerja bermalas-malasan. 1.11.Tidak menjaga kebersihan di lingkungan perusahaan 1.12.Tidak mengindahkan arahan, teguran, perintah yang layak dari petugas SATPAM. 1.13.Tidak melaporkan kerusakan pada peralatan atau kehilangan barang yang menjadi tanggungjawabnya yang bisa berakibat terganggunya operasional pekerjaan. 1.14.Tidak menggunakan pakaian seragam sebagaimana yang sudah ditentukan, termasuk sepatu dan ID Card. 1.15.Berrambut gondrong atau mempunyai potongan rambut yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan. 1.16.Tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) yang disyaratkan dalam Standar Kerja. 1.17.Memberikan ijin kepada bawahan untuk keperluan pribadi lebih dari 3 hari dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 1.18.Melanggar ketentuan yang diatur dalam KODE ETIK Perusahaan yang setara dengan pelanggaran untuk sanksi Surat Teguran. Ayat 2 : SANKSI SURAT PERINGATAN TINGKAT I (SP-I) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai sanksi Surat Peringatan Tingakat I (SP-I) adalah sebagai berikut: 2.1. Dalam masa berlakunya Surat Teguran yang pernah diterima, karyawan mengulang kesalahan yang yang pernah dilakukan atau melakukan kesalahan lain yang dikategorikan pada Pasal 58 ayat 1 tersebut diatas. 2.2. Lebih dari 2 (dua) kali menolak perintah yang layak dari atasan untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, sedang atasan yakin bahwa karyawan tersebut mampu dan mempunyai kesempatan melakukan perintah tersebut. 2.3. Menempelkan / menyebarkan atau mengedarkan tulisan, gambar, poster, atau selebaran dan atau membuat coretan-coretan di lingkungan perusahaan tanpa ijin, yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenangan, keamanan, kesusilaan, dan ketertiban umum, baik di dalam maupun diluar perusahaan. 2.4. Tidur di tempat kerja atau di tempat lain pada jam kerja yang sudah ditentukan. 2.5. Merokok di tempat yang ditetapkan larangan merokok, makan/minum di tempat yang ditetapkan larangan makan/minum, 2.6. Menggunakan handphone baik untuk menelpon maupun kepentingan lain di tempat yang ditetapkan larangan pemakaian handphone, kecuali diatur khusus oleh atasan yang bersangkutan. 2.7. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugas / tanggung-jawabnya tanpa seijin atasan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 2.8. Meninggalkan tugas / pekerjaan tanpa seijin atasan atau tanpa alasan yang bisa dipertanggung-jawabkan. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2.9. Memalsukan surat keterangan sakit dari dokter atau menggunakan surat keterangan sakit palsu dalam kaitannya dengan ketidakhadiran karyawan. 2.10. Mengobrol, bercanda, atau melanggar standar kerja yang sudah ditentukan sehingga berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan kerja atau berpotensi merugikan perusahaan. 2.11. Datang terlambat karena alasan yang bukan force majeure lebih dari 5 (lima) kali dalam sebulan. 2.12. Tidak masuk tanpa keterangan (alpha) sebanyak 2 (dua) kali berturutan atau 3 (tiga) kali tidak berturutan dalam sebulan. 2.13. Melanggar ketentuan yang mengatur tentang keselamatan, kesehatan, kerapihan, kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, kualitas atau produktivitas maupun aturan-aturan lainnya yang sudah ditetapkan. 2.14. Mencatatkan kehadiran karyawan lain (mengabsenkan) pada mesin pencatat kehadiran meskipun karyawan lain tersebut hadir dan bekerja pada hari yang bersangkutan. 2.15. Bertengkar atau membuat masalah dengan teman di perusahaan yang berpotensi mengganggu pekerjaan 2.16. Mengendarai atau membonceng kendaraan untuk memasuki area perusahaan tanpa mengenakan helm pengaman, atau kelengkapan kendaraan tidak memenuhi standar. 2.17. Mengendarai kendaraan untuk memasuki area perusahaan tanpa memiliki surat-surat, seperti misalnya STNK, SIM dari Kepolisian, SIM dari Perusahaan. 2.18. Melanggar ketentuan yang diatur dalam KODE ETIK Perusahaan yang setara dengan pelanggaran untuk sanksi Surat Peringatan Tingkat I. Ayat 3 : SANKSI SURAT PERINGATAN TINGKAT II (SP-II) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai sanksi Surat Peringatan Tingkat II (SP-II) adalah sebagai berikut: 3.1 Dalam masa berlakunya SP-I yang pernah diterima, karyawan mengulang kesalahan yang yang pernah dilakukan atau melakukan kesalahan lain yang dikategorikan pada Pasal 58 ayat 2 tersebut diatas . 3.2 Tidak mematuhi ketentuaan atau standar kerja sehingga mengakibatkan orang lain atau dirinya sendiri mengalami kecelakaan ringan. 3.3 Tidak mematuhi ketentuan atau standar kerja sehingga mengakibatkan terganggunya kualitas dan produktivitas. 3.4 Mencabut, merusak, mengotori dan menghilangkan pengumuman atau pesan atau data pada papan pengumuman / papan informasi, arsip atau file lainnya tanpa ijin atau perintah dari atasan yang berwenang. 3.5 Datang terlambat karena alasan yang bukan force majeure lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam sebulan. 3.6 Tidak masuk tanpa keterangan (alpha) sebanyak 3 (tiga) kali berturutan atau 4 (empat) kali tidak berturutan dalam sebulan. Perjanjian Kerja Bersama PSI

3.7 Melanggar ketentuan yang diatur dalam KODE ETIK Perusahaan yang setara dengan pelanggaran untuk sanksi Surat Peringatan Tingkat II. Ayat 4 : SANKSI SURAT PERINGATAN TINGKAT III (SP-III) Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai sanksi Surat Peringatan Tingkat III (SP-III) adalah sebagai berikut: 4.1. Dalam masa berlakunya SP-II yang pernah diterima, karyawan mengulang kesalahan yang yang pernah dilakukan atau melakukan kesalahan lain yang dikategorikan pada Pasal 58 ayat 3 tersebut diatas . 4.2. Ceroboh, lalai dalam bekerja sehingga mengakibatkan kecelakaan bagi diri sendiri atau orang lain atau merusakkan / menurunkan kualitas atau produktivitas atau merugikan perusahaan. 4.3. Bertengkar dengan karyawan lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan di lingkungan pekerjaan. 4.4. Tidak masuk tanpa keterangan (alpha) sebanyak 4 (empat) kali berturutan atau 5 (lima) kali tidak berturutan dalam sebulan. 4.5. Melanggar ketentuan yang diatur dalam KODE ETIK Perusahaan yang setara dengan pelanggaran untuk sanksi Surat Peringatan Tingkat III. Ayat 5 : SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Pelanggaran-pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pemberian uang pesangon dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jenis pelanggaran ini didefinisikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak dan berpotensi merugikan perusahaan, membahayakan lingkungan didalam atau diluar perusahaan serta adanya dugaan tindak pidana. Jenis-jenis pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: 5.1 Melakukan pungutan liar / pemerasan di dalam lingkungan perusahaan. 5.2 Berkelahi dengan karyawan lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan di lingkungan pekerjaan. 5.3 Mencemarkan nama baik perusahaaan. 5.4 Memalsukan keterangan / memberikan keterangan dan data-data yang tidak benar untuk kepentingan pribadi dan atau memalsukan data / informasi pada waktu melamar kerja. 5.5 Mabuk dan melakukan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan Perusahaan. 5.6 Mengabsenkan dan diabsenkan orang lain pada mesin pencatat kehadiran sedangkan karyawan lain tersebut tidak hadir atau tidak bekerja pada hari yang bersangkutan. 5.7 Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, menjual minuman yang memabukkan, narkotik dan obat-obat terlarang di lingkungan Perusahaan. 5.8 Melakukan tindak asusila di lingkungan perusahaan. 5.9 Melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi serta memperdagangkan barang Perjanjian Kerja Bersama PSI

milik perusahaan baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. 5.10 Melakukan tindak kejahatan yaitu: perkelahian, pencurian, penggelapan dan penipuan di lingkungan perusahaan. 5.11 Menganiaya sesama teman sekerja, bawahan, atasan, pengusaha dan keluarganya. 5.12 Menghina secara kasar, mengeluarkan kata-kata kotor kepada sesama teman sekerja, bawahan, atasan, pengusaha dan keluarganya. 5.13 Menyebarkan hasutan / fitnah sesama karyawan sehingga menyebabkan keresahan kerja. 5.14 Melakukan pekerjaan bagi Pihak III yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan. 5.15 Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. 5.16 Menggunakan jabatan dan wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga, seperti keluarga, teman-teman tanpa mengindahkan kepentingan Perusahaan. 5.17 Dengan sengaja lalai, ceroboh atau tidak melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. 5.18 Dengan sengaja mengabaikan, ceroboh yang mengakibatkan diri sendiri atau teman sekerja dalam bahaya. 5.19 Membocorkan rahasia perusahaan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan perusahaan kecuali bila diminta keterangan dari pihak yang berwajib. 5.20 Terlibat organisasi terlarang dan buronan pihak yang berwajib. 5.21 Membawa senjata api atau senjata tajam ke dalam lingkungan perusahaan tanpa dilindungi oleh surat-surat yang syah atau tanpa ijin Pimpinan Perusahaan. 5.22 Apabila karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib atau diduga melakukan tindak pidana maka penyelesaiannya memperhatikan ketentuan atau Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 012/PUU/- 1/2003 juncto SE Menakertrans R.I Nomor SE.13/Men/SJ-HK/2005. BAB XI PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KELUH KESAH Pasal 59 PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KELUH KESAH 1. Pengusaha dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera berusaha menciptakan suasana yang harmonis, sehingga setiap Karyawan dapat dengan bebas menyampaikan pengaduan dan keluh kesah serta ketidakpuasannya atas perlakuan–perlakuan yang dianggap kurang sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2. Untuk mengawasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini serta menampung pengaduan dan keluh kesah Karyawan Pengusaha dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera membentuk Lembaga Bipartit. 3. Lembaga Bipartit ini terdiri dari 4 (empat) orang wakil Pengusaha dan 4 (empat) orang wakil Perhimpunan Karyawan Sejahtera Karyawan atau disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Lembaga Bipartit mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pasal 60 TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN KELUH KESAH 1. Tata cara penyampaian pengaduan dan keluh kesah diatur sebagai berikut: a. Tingkat pertama Disampaikan pada atasan langsung dan atau melalui Perhimpunan Karyawan Sejahtera. b. Tingkat kedua Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat pertama maka pengaduan pada Lembaga Bipartit. c. Tingkat ketiga Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat kedua maka pengaduan diteruskan Perhimpunan Karyawan Sejahtera untuk menyelesaikan dengan Pengusaha. d. Tingkat keempat Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat ketiga maka pengaduan disampaikan oleh salah satu pihak Perhimpunan Karyawan Sejahtera atau Pengusaha kepada pihak Pemerintah (Tripartit). 2. Setiap pengaduan dan keluh kesah di setiap tingkat: a. Tingkat Pertama, diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. b. Tingkat Kedua, diselesaikan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja. c. Tingkat Ketiga, diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. BAB XII PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN Pasal 61 UANG PESANGON 1. Besarnya Uang Pesangon ditetapkan sebagai berikut: 1.1 Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun………………………………………......….1 bulan upah. 1.2 Masa Kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun …………………........ 2 bulan upah. 1.3 Masa Kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun ……………......…...…3 bulan upah. Perjanjian Kerja Bersama PSI

1.4 Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun ……………......…...…4 bulan upah. 1.5 Masa Kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun …………..…...…...….5 bulan upah. 1.6 Masa Kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun…….. ………...…....….6 bulan upah. 1.7 Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun …….. ………....…...…7 bulan upah. 1.8 Masa Kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun ……..……….…......… 8 bulan upah. 1.9 Masa Kerja 8 tahun atau lebih …………………………….. …….……. ……......…9 bulan upah. 2. Komponen yang dipakai dalam menentukan upah dalam ayat 1 tersebut diatas adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan. Pasal 62 UANG PENGHARGAAN MASA KERJA 1. Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja diatur sebagai berikut: 1.1. Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun ……………………… 2 bulan upah. 1.2. Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun ……………………… 3 bulan upah. 1.3. Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun ……………….……..4 bulan upah. 1.4. Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun ……………….……5 bulan upah. 1.5. Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun ……………….……6 bulan upah. 1.6. Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun ……………….……7 bulan upah. 1.7. Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun …………….………8 bulan upah. 1.8. Masa Kerja 24 tahun atau lebih ………………………………….. ……………….10 bulan upah. 2. Komponen yang dipakai dalam menentukan upah dalam ayat 1 tersebut diatas adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan. Pasal 63 UANG PENGGANTIAN HAK Uang Penggantian Hak meliputi: 1. Cuti tahunan dan cuti besar yang belum diambil dan belum gugur. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2. Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat dimana karyawan diterima bekerja. 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. 4. Hal-hal lain yang ditetapkan pada perundangan yang berlaku. Pasal 64 UANG PISAH Ketentuan mengenai Uang Pisah ditetapkan sebagai berikut : 1. Uang pisah dibayarkan sebesar 1 (satu) bulan upah kepada karyawan tetap yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Komponen yang dipakai dalam menentukan upah dalam ayat 1 (satu) tersebut diatas adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan. BAB XIII PEMUTUSAN / BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA Pasal 65 BENTUK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN 1. Bentuk-bentuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan terdiri dari: a. PHK karena Karyawan Mengundurkan Diri. b. PHK karena Kehendak Karyawan. c. PHK karena Rasionalisasi. d. PHK karena Karyawan Pensiun e. PHK karena Karyawan meninggal dunia. f. PHK karena Karyawan sakit berkepanjangan atau cacat jasmani / rohani melebihi waktu 12 (duabelas) bulan. 2. Setiap karyawan yang mengalami PHK mendapat penjelasan mengenai haknya, mengerti dan menerima penjelasan tersebut dengan menandatangani uraian hak yang akan diterimanya. Pasal 66 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KARYAWAN MENGUNDURKAN DIRI 1. Jika karyawan berhenti bekerja dari Perusahaan secara baik atas kemauan sendiri, maka diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya pada Divisi HRD-GA dengan melalui atasannya. Perjanjian Kerja Bersama PSI

2. Karyawan yang mengundurkan diri sebagaimana ayat 1 (satu) diatas wajib menjalankan tugas dan pekerjaannya seperti biasa sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. 3. Untuk karyawan yang berstatus karyawan tetap dan mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (1) dan (2) maka karyawan dapat diberikan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 62 dan ganti kerugian sesuai Pasal 63 dan uang pisah sesuai Pasal 64 PKB ini. 4. Karyawan yang tidak hadir kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dengan diberikan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 62 dan ganti kerugian sesuai Pasal 63 PKB ini. 5. Atas persetujuan atasan, Karyawati yang sudah berstatus karyawan tetap yang oleh karena melahirkan anaknya yang pertama dengan pertimbangan pribadi untuk kepentingan keluarga lebih memilih mengundurkan diri maka kepada karyawati tersebut diberikan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 61 uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 62 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 63 serta uang pisah sesuai Pasal 64 PKB ini. 6. Pengajuan pengunduran diri untuk ayat 5 (lima) tersebut diatas, bisa dilakukan bersamaan dengan saat pengajuan cuti melahirkan atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari saat yang bersangkutan aktif kembali sesudah cuti melahirkan. Pasal 67 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK KARYAWAN 1. Karyawan dapat mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial, apabila Perusahaan: a. Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam karyawan. b. Membujuk dan atau menyuruh karyawan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan. c. 3 (tiga) kali berturut-turut atau lebih tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan. d. Melalaikan kewajiban yang dijanjikan kepada karyawan. e. Memerintahkan karyawan untuk melaksanakan karyawanan di luar yang diperjanjikan. f. Memberikan karyawanan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan terhadap karyawan. 2. Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), karyawan berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 61, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 62, ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 63 PKB ini. 3. Dalam hal perusahaan dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) maka perusahaan dapat Perjanjian Kerja Bersama PSI

melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan karyawan yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 61, uang penghargaan masa kerja Pasal 62, dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 63 PKB ini. Pasal 68 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA RASIONALISASI 1. Dalam hal terpaksa perlu dilakukan rasionalisasi di Perusahaan sehingga harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai UU No. 13 Tahun 2003. 2. Kepada karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 61, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 62, dan uang ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 63. Pasal 69 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA LANJUT USIA (PENSIUN) 1. Dalam hal karyawan telah mencapai usia 58 (limapuluh delapan) tahun akan diminta meletakan jabatan dan diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan. 2. Pemberhentian akan dilakukakan pada akhir bulan takwin dan sebagai dasar menentukan usia Karyawan adalah tanggal lahir yang terdaftar di Divisi HRD-GA. 3. Kepada Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan kerja karena usia pensiun, Perusahaan memberikan uang pelepas (Uang Pesangon) sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 61, dan 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 62, dan uang ganti kerugian sesuai Pasal 63 PKB ini. 4. Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pensiun akan mendapatkan manfaat dari Jaminan Pensiun dari BPJS KETENAGAKERJAAN sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 70 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KARYAWAN MENINGGAL DUNIA Sesuai dengan Pasal 166 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal hubungan kerja berakhir karena karyawan meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 61, dan 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 62 dan uang ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 63 PKB ini. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 71 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KARYAWAN SAKIT BERKEPANJANGAN Sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya, setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 61, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 62 dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 63 PKB ini. Pasal 72 PENGEMBALIAN FASILITAS PERUSAHAAN Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka Karyawan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan kepada Perusahaan: a. Alat-alat kerja. b. Kartu pengenal, dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan dari BPJS KESEHATAN. c. Hutang Karyawan kepada perusahaan dengan bukti yang syah. d. Barang inventaris lainnya. BAB XIV MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN Pasal 73 MASA BERLAKU 1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal disyahkan. 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak ada masalah yang timbul, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, kecuali bila salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya tentang keinginan untuk melakukan perubahan isi PKB ini. 3. Pemberitahuan yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, disampaikan selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku PKB ini berakhir. 4. Sebelum ada PKB yang baru, setelah masa berlakunya PKB ini berakhir, maka PKB ini tetap berlaku sampai tercapainya Perjanjian Kerja Bersama yang baru. 5. Apabila di kemudian hari dalam pasal - pasal PKB ini ada hal - hal yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti adanya perubahan perundangang-undangan / peraturan pemerintah maka Pengusaha atau Perhimpunan Karyawan Sejahtera dapat mengajukan permintaan untuk membuka perundingan guna penyesuaian PKB ini terhadap situasi dan kondisi perubahan yang ada, meskipun masa berlakunya belum berakhir. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Pasal 74 LANDASAN HUKUM Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat dengan landasan hukum sebagai berikut: a. Undang - Undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. b. Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, tentang PPHI. c. Undang - Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional d. Undang - Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. e. Undang - Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh f. Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. g. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun. h. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. i. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. j. Permenaker R.I No. 28 Tahun 2014 tentang PP dan PKB. k. Kepmennakertrans. R.I Nomor. Kep – 187 / MEN IX / 2004, Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh. l. Permenaker R.I No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja / Buruh di Perusahaan BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 P E N U T U P 1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini menjadi pedoman dalam melaksanakan hubungan industrial di perusahaan, kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam PKB ini harus dirundingkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yakni serikat pekerja dan manajemen. 2. Apabila dikemudian hari dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini terdapat sesuatu yang dinyatakan tidak syah oleh Pengadilan karena bertentangan dengan Undang - undang yang baru, maka PKB ini tetap syah dan berlaku kecuali bagian yang tidak syah tersebut. 3. PKB ini, beserta seluruh lampiran - lampirannya disetujui oleh Pengusaha dan Perhimpunan Karyawan Sejahtera serta dinyatakan syah sejak ditandatangani pada tanggal ditetapkan. 3. Disamping itu, kedua belah pihak kalau diperlukan akan memberikan penjelasan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai Perjanjian Kerja Bersama ini. Perjanjian Kerja Bersama PSI

Ditetapkan di : B e k a s i Pada tanggal : 06 Juni 2022 Perjanjian Kerja Bersama PSI

PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 2022 ~ 2024 …………………………………………………………….. Bekasi, 06 Juni 2022 Pengurus Manajemen Perhimpunan Karyawan Sejahtera PT. PADMA SOODE INDONESIA PT. PADMA SOODE INDONESIA Ahmad A.A Ho Lu Sang Ketua Presiden Direktur Jernih P. Eddy Cahyana Sekretaris HRD/GA Manager Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si Pembina Utama Muda/ IVc NIP. 19670114 198610 2 001 Perjanjian Kerja Bersama PSI Dicatat dan dibukukan No. Register : 560/............- Disnaker.Hijamsostek Tanggal : ................................... .