PERISTIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN A. LATAR BELAKANG PERISTIWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 1. Kekalahan Jepang Dalam Perang Asia Timur Raya Pada 8 Desember 1941, Jepang dengan gagah berani menyerang dan mengebom Pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kaigun (Angkatan Laut Jepang) mengirimkan empat kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Amerika Serikat. Alih-alih mengalahkan armada Amerika Serikat, kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak AS. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti, waktu serangan Jepang juga diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Kekalahan di Midway sangatlah telak sehingga pihak Kaigun menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui publik Jepang, bahkan hingga akhir Perang Pasifik. Kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang, seperti efek domino, perang-perang berikutnya Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik. Seperti pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh Sekutu, padahal pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang (Indra,1987: 111). Gambar 1. Penandatanganan Kekalahan Jepang kepada Sekutu di atas Kapal USS Missouri
Ambisi jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapatrapat, setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada Sekutu pada tanggal 2 September 1945, di atas kapal USS Missouri. Penandatangan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia II. Kekalahankekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia, dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI serta PPKI. 2. Peristiwa Bom Atom Pada tanggal 26 Juli 1945, tiga pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu yaitu Presiden Harry S. Truman (Amerika Serikat), Perdana Menteri Winston Churchill (Inggris Raya), dan Chiang Kai Sek (Cina), melaksanakan Konferensi di kota Postdam (Jerman) menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Postdam (Indra,1987: 111-112). Isi deklarasi Postdam diantaranya, semua pejabat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir “Little Boy” dijatuhkan di Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, selanjutnya Bom nuklir “Fat Man” dijatuhkan di Kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 (Indra,1987: 112). Bom yang diledakkan di dua kota Jepang tersebut, menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 (Waktu Amerika Serikat) atau 15 Agustus 1945 (Waktu Jepang), Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu dan mengakui
deklarasi Postdam. Pada tanggal 2 September 1945, Mac Arthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan diatas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di teluk Tokyo. Dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan tersebut, maka secara resmi perang Pasifik /Perang Dunia II telah berakhir. 3. Perbedaan Pendapat Golongan Muda Dan Tua Bom atom yang dijatuhkan oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai jugaa ke telinga para aktivis pergerakan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh Indonesia yaitu, Soekarno, Moh. Hattaa, dan Radjiman Wedyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam menemui Marsekal Terauchi. Tujuan pergi ke Dalat ini yaitu untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945 tokoh golongan muda Sutan Syahrir mendengar siaran radio BBC (British Broadcasting Corporation) tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada Sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat, menyebar ke kalangan aktivitas pergerakan, baik Golongan Muda dan Golongan Tua. Terlebih pemanggilan ketiga tokoh nasional Indonesia ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan, bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Sepulangnya ke Indonesia, Mohammad Hatta bertemu dengan Sutan Syahrir membicarakan terkait Proklamasi Indonesia. Syahrir berpendapat Golongan Tua harus segera cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi hal ini dibantah oleh Hatta, dikarenakan proklamasi Indonesia akan diserahkan kepada PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang telah dibentuk. Syahrir berpendapat lain, menurutnya kemerdekaan jangan dilakukan melalui PPKI, karena Sekutu akan mengecap kemerdekaan sebagai buatan Jepang, sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan kemerdekaan di corong radio sebagai pemimpin rakyat.
Perdebatan antara Hatta dan Syahrir menjadi polemik diantara golongan muda dan golongan tua. Inti dari perdebatan bukan pada ada atau tidak pelaksanaan proklamasi, melainkan beberapa hal seperti: a. Bagaimana proklamasi itu dilaksanakan b. Apakah ada campur tangan Jepang atau tidak dalam pelaksanaan proklamasi Soekarno dan Hatta menghendaki sikap yang kooperatif dengan Jepang, dimana hal-hal mengenai proklamasi harus dikonsultasikan dengan pihak Jepang, jadi menurut Soekarno tidak perlu tergesa-gesa. Ada dua pertimbangan Soekarno mengenai pendapatnya, yaitu: a. Militer Jepang masih ada di Indonesia, proklamasi tanpa izin Jepang ditakutkan akan memicu pertumpahan darah. b. Jepang telah berjanji akan melaksanakan proklamasi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui PPKI. Sekali lagi, pertimbangan dari Soekarno ditolak oleh Golongan Muda. Menurut Golongan Muda kemerdekaan Indonesia harus diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat sendiri, bukan campur tangan Jepang. Menunggu persetujuan PPKI, organisasi bentukan Jepang walaupun anggotanya orang Indonesia, sama saja dengan menyetujui kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari Pemerintah Jepang. Golongan muda juga siap melakukan perlawanan, apabila militer Jepang turut campur tangan dalam proses kemerdekaan Indonesia. B. Peristiwa Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan ingin menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut Golongan Muda jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang serta menghalanginya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Malam hari di Tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengasdengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur, yang dipimpin oleh Chaerul Saleh.
Keputusan rapat yang menunjukan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang diantaranya menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantunggantungkan pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis jam 22.00 WIB di rumah kediaman Ir. Soekarno, Pegangsaan Timur (Sekarang jalan Proklamasi) 56, Jakarta. Tuntutan Wikana agar proklamasi dinyatakan oleh Ir. Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Ir. Soekarno menjadi sangat marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya sebagai berikut: “Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok”. Suasana hangat itu disaksikan oleh golongan nasionalis angkatan tua lainnya seperti Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Achmad Subardjo dan Iwa Kusumasumantri. Nampak adanya perbedaan pendapat, dimana golongan pemuda tetap mendesak agar besok tanggal 16 agustus 1945 dinyatakan proklamasi, sedangkan golongan pemimpin angkatan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan selanjutnya yakni menculik Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan pada jam 24.00 WIB menjelang tanggal 16 agustus 1945 di Cikini 71, Jakarta. Rapat selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang berapat sebelumnya di ruangan Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur, Jakarta, Juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dr. Muwardi (barisan pelopor), Shodanco Singgih (Daidan Peta Jakarta Syu). Mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain, menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar
kota, dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Demikianlah pada tanggal 16 agustus 1945 jam 04.00 WIB terjadi peristiwa penculikan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk dibawa ke luar kota menuju Rengasdengklok. Soekarno, Hatta yang disertai Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawah ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Djiaw Kie Siong. Para pemuda berusaha meyakinkan kedua tokoh tersebut agar berusaha segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan tentara Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun resikonya. Di sana, mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Kemudian mereka mencoba membujuk keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sukarni bersikeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di pinggir-pinggir Jakarta yang siap memasuki ibu kota begitu proklamasi dikumandangkan. Namun, upaya itu tidak terlalu berhasil. Sementara itu, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Achmad Subardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Achmad Soebarjo ke Rengasdengklok. Selanjutnya mereka menjemput SoekarnoHatta kembali ke Jakarta. Achmad Soebarjo berhasil meyakinkan kepada para pemuda untuk tidak terburu-terburu memproklamasikan kemerdekaan. C. PERUMUSAN TEKS PROKLAMASI Seperti yang diketahui, dua orang pemimpin Indonesia paling terkemuka pada akhir penjajahan Jepang yaiti Soekarno dan Moh. Hatta. Karena itulah proklamasi kemerdekaan yang telah dirancang sejak lama oleh berbagai pihak yang termasuk dalam suatu kalaangan pergerakan nasional, baik dari golongan tua maupun golongan muda. Akan tetapi, golongan pemuda yang tidak menyukai hubungan terlalu erat antar kedua pemimpin dengan Jepang dalam menghadapi proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada dini hari tanggak 16 Agustus 1945 “mengamankan” kedua tokoh itu ke Rengasdengklok, sebuah kota kecamatan yang berada di sebelah Timur Jakarta. Maksud dari penculikan ini yaitu aagar
mereka terlepas dari pengaruh Jepang. Tetapi pada hari itu juga muncul kesepakatan yang dilakukan oleh Ahmad Soebardjo sebagai tokoh golongan tua huga sebagai wakil golongan muda untuk mengembalikan Soekarno Hatta ke Jakarta. Ia memberu jaminan yaitu bahwa pada keesokan harinya yaitu oada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi harus sudah disiarkan di seluruh dunia. Berdasarkan peesetujuan, mendekati tengah malam tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta dibawah kembali menuju Jakarta dan dengan owrantara Subardjo Langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Rumah Laksamana Maeda ini dianggal aman dari penindakkan angkatan Darat Jepang pada saat itu telah menguasai daerah di Jawa ( pada zaman pemerintahan Jepang, Sumatera dan Jawa dioerintah oleh pemeruntah Angkatan Darat atau Rikugun, sedangankan wilayah Indonesia Selebihnya diperintah oleh Angkatan Laut atau kaigun) (Isnaeni, 2015 : 121-122). Setelah tiba di Jakarta, rombongan para pemuda dan Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di jalan Imam Bonjol No. 1 untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Di ruang makan rumah Maeda, Ir Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi dengan disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B. M. Diah, dan Sudiro. Dalam proses penyusunan naskah proklamasi, Ir. Sukarno menulis konsep naskah proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Ahmad Subardjo dan Drs. Moh. Hatta menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama yang berbunyi ‟kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia‟ disusulkan oleh Achmad Subardjo. Kalimat kedua yang berbunyi “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatya” diusulkan oleh Moh. Hatta. Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan sehingga diperoleh rumusan teks Proklamasi tulisan tangan Ir. Sukarno. Setelah konsep teks Proklamasikan ditunjukan kepada yang hadir timbullah masalah mengenai siapa yanga akan menandatanganinya. Ir. Sukarno menyarankan pada peserta rapat agar bersamasama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia.
Hal itu diilhami oleh penandatanganan naskah kemerdekaan Amerika Serikat (Declarations of Independence) yang ditandatangani 13 wakil Negara bagian. Namun, usulan tersebut ditentang golongan pemuda. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi adalah Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni tersebut disetujui hadirin. Selanjutnya, Sayuti Melik bertugas mengetik naskah tulisan tangan Ir. Sukarno dengan melakukan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: a. Kata ‗„tempoh„„ diubah menjadi tempo; b. Wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi ‗„Atas nama bangsa Indonesia„„; c. Tulisan ‗„Djakarta, 17-08„05„„ diubah menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun „05. Pertemuan yang menghasilkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut berlansung pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, timbul masalah bagaimana caranya berita proklamasi tersebut disebarluaskan kepada rakyat Indonesia. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10.00 WIB pagi di Lapangan Ikada, Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di kediaman Sukarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sukarni melaporkan bahwa lapangan Ikada telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Ir. Sukarno menganggap lokasi lapangan Ikada bisa menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Akhirnya disepakati bahwa upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan dihalaman rumah Ir. Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. D. DETIK-DETIK PROKLAMASI KEMERDEKAAN Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jl.Pegangsaan Timur No.56. Walikota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon alat pengeras
suara. Adapun Sudiro memerintahkan S.Suhud menyiapkan satu tiang bendera. Keamanan dipercayakan pada Shodanco Latief Hendraningrat dan Abdurrahman. Penyusunan teks proklamasi berakhir kira-kira jam 04.00 menjelang pagi di tanggal 17 Agustus 1945. Semula bung karno meminta naskah proklamasi ditandatangai pada saat pembacaan naskah proklamasi yaitu pada siang hari. Akan tetapi, peserta rapat khususnya Sukarni meminta supaya menandatanganan naskah proklamasi dilakukan saat itu juga di rumah Laksamana Maeda, karena takut penanda tanganan itu mejadi gagal dan proklamasi pun menjadi gagal pula. Sebelum rapat ditutup Bung karno memberitahukan bahwa hari itu yaiti 17 Agustus 1945 jam 10 pagi proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di depan Rumahnya yaitu di pegangsaan Timur no 56. Kemudian Moh. Hatta meminta pada Burhanuddin Muhammad Diahbagar memperbanyak teks proklamasi dan sedapat dapatnya menyiarkan ke seluruh Indonesia dan keseluruh Dunia melalui kantor berita Domei. Menjelang pukul 10.00WIB, tokoh-tokoh pergerakan nasional telah berdatangan di Jl. Pegangsaan Timur No.56 ,seperti dr.Buntara Martoatmojo, Mr.A.A.Maramis, Mr.Latuharhary, Abikusno Tjorosujoso, Otto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratu Langie, K.H.Mas Mansur, Mr.Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M.Tabrani, dr.Muwardi dan A.G.Pringgodigdo. Tepat pukul 10.00 WIB,17 Agustus 1945,yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, Soekarno didampingi oleh Moh.Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia,yang isinya sebagai berikut. PROKLAMASI Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta,hari 17,boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno/Hatta Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Pada
saat bendera dikibarkan secara spontan para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera diteruskan dengan sambutan Walikota Jakarta Suwirjo dan dr. Muwardi. Meskipun dilaksanakan dengan sangat sederhana, namun acara tersebut membawa perubahan yang luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia. E. PENYEBARAN BERITA KEMERDEKAAN Pada awal kemerdekaan, hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Bagaimana ya caranya berita proklamasi kemerdekaan dapat tersebar luas ke seluruh Indonesia? Simak penjelasan berikut ini! 1. Radio Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin (wartawan kantor berita Domei (sekarang kantor berita Antara)) berhasil menyampaikan salinan teks Proklamasi kepada Waidan B. Palenewen (Kepala Pusat Jawatan Radio (sekarang menjadi RRI)). Waidan B. Palenewen kemudian memerintahkan kepada operator radio yaitu F.Wuz, untuk segera mengudarakan berita kemerdekaan Indonesia. Itulah tiga tokoh penting penyebaran berita Proklamasi melalui siaran radio, yaitu: Syahrudi, Waidan B. Palenewen, dan F. Wuz. Bukan berarti saat itu penyebaran berita Proklamasi tidak mengalami kendala, para pemuda mengalami kendala dan kesulitan. Saat itu, rencananya siaran radio akan dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun pada saat siaran yang kedua kalinya, tiba-tiba tentara Jepang dengan senjatanya memaksa untuk menghentikan penyiaran berita Proklamasi tersebut. Kepala radio Waidan B. Palenewen memerintahkan kepada F.Wuz untuk tetap menyiarkan berita proklamasi. Peristiwa ini kemudian berdampak dengan disegelnya kantor berita dan radio Domei pada tanggal 20 Agustus 1945. Hebatnya saat itu para pemuda seperti Jusuf Ronodipuro, Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar tidak kehabisan akal untuk membuat pemancar radio baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita Proklamasi kemerdekaan disiarkan.
2. Media Cetak Berita Proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui media cetak, melalui surat kabar, pamflet, poster, coretan di gerbong kereta api, dan coretan di dinding kota. Surat kabar yang pertama kali menyebarkan berita tentang Proklamasi adalah Harian Cahaya yang terbit di Bandung dan Harian Suara Asia yang terbit di Surabaya. Tokoh yang berjuang lewat pers dalam menyebarkan berita Proklamasi adalah, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, B. M. Diah. 3. Utusan Daerah Berita Proklamasi juga disebaran secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut para utusan yang menyebarkan berita Proklamasi. 1) Teuku Moh. Hasan dari Sumatera (Aceh) 2) Sam Ratulang dari Sulawesi 3) Ketut Pudja dari Sunda Kecil/Bali 4) A.A. Hamidan dari Kalimantan F. MAKNA DAN ARTI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA Setelah berabad-abad bangsa Indonesia memperjuang kemerdekaan dan dilandasi oleh semangat kebangsaan, dan telah mengorbankan nyawa maupun harta yang tidak terhitung jumlahnya, maka peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan tersebut. Peristiwa penting ini hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Setelah Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pemimpin beserta rakyat Indonesia bersamasama terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia.
a. Dari sudut pandang hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial. b. Dari sudut pandang politik dan ideologi, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. c. Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. d. Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. e. Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan. f. Dengan proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan Negara yang merdeka, baik secar de facto maupun secara de jure. Adapun makna kemerdekaan bagi bangsa indonesia jika ditelaah dalam berbagai bidang antara lain: 1. Bidang Sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang; 2. Bidang Politik, Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan; 3. Bidang Ekonomi, adanya kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumbersumber daya ekonomi secara mandiri atau Negara Indonesia dapat mengatur perekonomian sendiri sesuai dalam UUD 1945 pasal 33;
4. Bidang Budaya, Negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa indonesia itu sendiri; 5. Bidang Pendidikan, pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai, dimana standar kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas. Sedangkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah Proklamasi yaitu : 1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain didunia ini; 2. Secara hukum, Proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia yang berarti bahwa hukum kolonial (penjajah) sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum Nasional; 3. Proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal, baik kepada dunia internasional maupun kepada Bangsa Indonesia sendiri, bahwa mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Merdeka berarti bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap menentukan nasibnya dan nasib tanah airnya dalam segala bidang (Joeniarto, 1996: 4). Pada sisi lain proklamasi kemerdekaan itu sekaligus juga pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah cakap untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memberitahukan sudah menegakkan suatu negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Keterangan kemerdekaan itu memulai “Fajar”, bahwa Revolusi Indonesia telah mulai berjalan. Revolusi ini memusnahkan dan
meruntuhkan keadaan yang lama dan memunculkan pembentukan negara dan masyarakat baru, negara dan masyarakat Indonesia (Yamin, 1982: 24). Dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka mulai saat itu hanya berlaku tata hukum Indonesia, menggantikan tata hukum kolonial. Dengan proklamasi kemerdekaan itu, segala sesuatu yang berbau kolonial telah digantikan dengan sesuatu yang bersifat nasional. Dengan kondisi itu berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tata hukum yang sebelumnya, baik tatanan hukum Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang (Joeniarto, 1996: 6). Hal itulah yang sesungguhnya menjadi tujuan dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini sesungguhnya wajar bagi sebuah negara yang merdeka. Sebuah negara merdeka haruslah mempunyai tatanan hukumnya sendiri, tidak mengikuti atau masih memakai tatanan hukum kolonial. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tatanan hukum yang baru. Proklamasi menjadi dasar hukum bagi berlakunya hukum nasional. Dengan demikian, segala macam peraturan, hukum, dan ketentuan yang berlaku dan akan berlaku di Indonesia dasar hukumnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dasar itu, wajar apabila beberapa jam setelah Proklamasi PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi bagi bangsa Indoneisa. Dalam titik inilah peranan proklamasi sebagai dasar hukum bagi berlakunya segala aturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku di Indonesia terlihat jelas dan terbukti. Oleh karena itu, wajar bila Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama daripada tata-hukum Indonesia (Joeniarto, 1996: 6). Norma pertama atau ada pula yang menyebutnya sebagai norma dasar atau ada pula yang menyebutnya sebagai aturan dasar, sementara Prof. M. Yamin menyebutnya sebagai Mahasumber daripada segala aturan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai norma dasar adalah norma/aturan/ketentuan hukum yang pertama adanya pada tata-hukum yang bersangkutan, oleh karena itu norma/aturan/ ketentuan ini menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya. Dengan dasar pemikiran itu, maka dapat dikatakan bahwa norma pertama menjadi dasar bagi segala sumber hukum,
atau ketentuan/ peraturan hukum lainnya. Segala macam ketentuan atau peraturan hukum yang terdapat dalam tata-hukum yang bersangkutan harus dapat dikembalikan kepada norma pertamanya. Dengan demikian, norma pertama ini tidak dapat dicari dasar hukumnya, karena dia sendiri sudah merupakan dasar hukum bagi segala macam norma atau aturan hukum yang berlaku dalam tatahukum yang bersangkutan (Joeniarto, 1996: 7). Ilmu hukum positif tidak akan dapat mencari dasar hukumnya, kekuatan berlakunya norma pertama. Akan tetapi, timbulnya norma pertama ini dapat dipelajari dengan pendekatan bidang ilmu lain, seperti filsafat, sosiologis, politis, sejarah, dan sebagainya. Dengan dasar pemikiran yang seperti itu, maka Proklamasi Kemerdekaan yang merupakan norma pertama bagai tata-hukum Indonesia dasarnya tidak akan dapat dicari dalam tata-hukum Jepang maupun Belanda. Hal ini mudah dimengerti sebab pada tata-hukum kolonial tentu saja tidak akan mungkin terdapat suatu ketentuan ataupun aturan yang memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya (Joeniarto, 1996:8). Secara logika tidak mungkin dalam suasana kolonial untuk mengkampanyekan kemerdekaan bagi bangsa yang dikuasai oleh penguasa kolonial. Kondisi itu jelas nyata, karena kebebasan politik bagi warga bumiputera juga tidak akan diberikan oleh penguasa kolonial. Pada tingkat yang lebih rendah sekalipun pemerintah kolonial bahkan tidak memberikan tempat bagi kaum bumiputera untuk duduk dalam suatu badan perwakilan yang memungkinkannya untuk menyuarakan segala aspirasi politiknya secara resmi. Dalam suasana kolonial jelas tidak akan terdapat suatu kebebasan politik yang memungkinkan kaum bumiputera untuk mengutarakan segala tuntutan dan aspirasi politik, sehingga sangat jelas bahwa dalam periode kolonial tidak akan dapat ditemui adanya aturan yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam kenyataannya Proklamasi Kemerdekaan adalah tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 40 tahun bergolak di Indonesia. Pada sisi yang lain, Proklamasi Kemerdekaan menjadi permulaan atau titik awal pembelaan bagi Negara Merdeka Republik Indonesia. Dengan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, berkembanglah kekuasaan de jure di seluruh Kepulauan Indonesia dalam tangan dan rakyat dan pemerintah Indonesia. Proklamasi juga menjadi awal kekuasaan de facto sebagian-sebagian, menuju kekuasaan de facto seluruhnya di Kepulauan Indonesia. Berdasar Proklamasi Kemerdekaan terbentuklah Negara Republik Indonesia (Yamin, 1982: 25), yang berusaha mewujudkan segala citacita bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Indra, Ridwan. 1987. Peristiwa-peristiwa disekitar Proklamasi 17-08-1945. Sinar Grafika : Jakarta. Isnaeni, H, F. 2015. Seputar Proklamasi Kemerdekaan : Kesaksian, Penyiaran, dan Keterlibatan Jepang. PT Kompas Media Nusantara : Jakarta. Juniarto (1996). Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Yamin, M. (1982). Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.