EBOOK PEGAW.AI.PANJANG

2021

Panduan
Hitungan Pajak Penghasilan
(PPh 21)

Kata Pengantar

Praktisi Human Resource (HR) memiliki tugas yang signifikan dalam kegiatan bisnis suatu
perusahaan. Mereka membutuhkan solusi yang dapat mempersingkat serta memudahkan
pekerjaannya, sehingga waktu lebih dapat digunakan untuk mencapai produktivitas yang
lebih maksimal lagi.

Sebagai aplikasi yang mendukung kegiatan praktisi HR dengan menyediakan solusi
otomatis, Pegaw.ai memahami bahwa jawaban dan solusi HR tidak hanya datang dalam
bentuk teknologi.

Pegaw.ai mengetahui bahwa masalah teknis seperti regulasi atau peraturan penggajian
tersedia dalam seperangkat dokumen panjang yang butuh ketelitian mendalam.

Demi mempersingkat waktu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, electronic book
atau E-book ini dibuat untuk menjelaskan peraturan penggajian, mulai dari jenis kontrak
pekerjaan masing-masing pegawai (pegawai lepas, pegawai kontrak, ataupun pegawai
tetap) hingga cara perhitungannya.

Di dalamnya juga dimuat contoh soal yang dilengkapi dengan rumus penghitungan sehingga
praktisi HR yang mengunduh diharapkan dapat mencoba sistem perhitungan secara mandiri.

Daftar Isi 15 Hari Raya Besar, Bagaimana Hitungan THR?
16 Tambahan BPJS Di Dalam Gaji, Apa Saja Fasilitasnya?
2 Pengertian Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan 18 Pentingnya Hitungan Gaji Per Jam Untuk Pegawai
Tidak Kena Pajak (PTKP) 20 Ini Sebab-sebab Pegawai yang Tidak Masuk Kerja

4 Freelance Juga Bayar Pajak, Bagaimana Hitungannya? Tetap Digaji
8 Lembur? Simak Ketentuan Pembagian Gajinya 22 Begini Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Naik Gaji
10 Pegawai Pensiun, Apa Saja Ketentuan Pesangonnya? 24 Tentang Pegaw.ai
12 Ketahui Upah Minimum Daerah dan Cara Hitungnya
13 Pegawai Baru Masuk Tengah Bulan, Bagaimana

Hitungan Gajinya?

i

“SUCCESS IS WHERE PREPARATION
AND OPPORTUNITY MEET.”

- BOBBY UNSER

ii

Pengertian Penghasilan Kena Pajak
dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sebelum memasuki Perhitungan Pajak kewajiban untuk menyisihkan beberapa persen
Penghasilan (PPh) lebih jauh, baiknya setiap sesuai pendapatannya untuk membayar pajak.
praktisi HRD yang fokus dengan payroll atau
penggajian familiar dengan kedua istilah berikut. Pendapatan yang dikenakan pajak disebut
sebagai Pendapatan Kena Pajak.
Setiap warga negara Indonesia memiliki
kewajiban untuk membayar pajak. Ketika Sesuai dengan Peraturan atau Undang-undang
individu telah resmi bekerja dan menghasilkan pemerintahan Republik Indonesia, pegawai atau
pendapatan, orang tersebut akan disebut orang yang telah bekerja dibagi sesuai dengan
sebagai Wajib Pajak (WP) dan memiliki pendapatannya per tahun.

Berikut adalah tarif pajak sesuai pendapatan perorangan sesuai dengan Undang-undang No. 36
Tahun 2008:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Tarif Pajak

s/d Rp 50.000.000 / tahun 5 % (lima persen)
> Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 15% (lima belas persen)
> Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 25% (dua puluh lima persen)
> Rp 500.000.000 30% (tiga puluh persen)

2

Dilansir dari website Direktorat Jenderal Pajak Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata
atau DJP, Undang-undang tarif pajak untuk Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sudah masuk
pendapatan WP tersebut statusnya masih dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
berlaku. Prioritas 2021.

Namun, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Hingga RUU tersebut diresmikan, UU No. 36
Republik Indonesia, Sri Mulyani menjelaskan tahun 2008 masih menjadi panduan perhitungan
bahwa akan ada perubahan tarif pajak, pajak untuk setiap WP yang membayarkan
khususnya bagi WP yang menghasilkan lebih pajaknya.
dari Rp 5 miliar / tahun. Kategori tersebut masuk
di tarif pajak sebesar 30%. Selain jumlah pendapatan yang dikenakan pajak
atau disebut Pendapatan Kena Pajak, WP
Pemerintah Indonesia tengah merencanakan mendapatkan potongan atau keringanan yang
kenaikkan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi disebut dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak
(PPh OP) khusus bagi orang-orang yang (PTKP).
memiliki penghasilan Rp 5 miliar lebih / tahun.
PTKP diberikan untuk pekerja sesuai dengan
Kenaikan yang direncanakan adalah sebesar status pernikahannya. Pegawai yang masih
5% yang mengubah jumlah pajak yang lajang akan diberikan PTKP yang berbeda
sebelumnya 30% menjadi 35%. Perubahan dengan pegawai yang sudah menikah dan / atau
tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi sudah memiliki anak.

Berikut adalah daftar tarif PTKP yang ditarik dari perhitungan pajak penghasilan per tahun:

PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Suami & Istri

TK/0 Rp 54.000.000 K/0 Rp 58.500.000 TK/0 Rp 112.500.000
TK/1 Rp 58.500.000 K/1 Rp 63.000.000 TK/1 Rp 117.000.000
TK/2 Rp 63.000.000 K/2 Rp 67.500.000 TK/2 Rp 121.500.000
TK/3 Rp 67.500.000 K/3 Rp 72.000.000 TK/3 Rp 126.000.000

Penjelasan status PTKP

TK/... Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...
K/I/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga.

3

Freelance Juga Bayar Pajak,
Bagaimana Hitungannya?

Pegawai atau Pekerja Harian Lepas (PHL) biasanya melakukan pekerjaan tertentu
yang sifatnya berubah terutama menyangkut waktu dan volume pekerjaan. Untuk itu,
gaji yang diberikan biasanya dihitung berdasarkan pada kehadiran pegawai per
harinya. Sehingga perhitungan PPh 21 juga berbeda.

Dasar Aturan Pegawai Harian Lepas

Pegawai harian lepas diatur dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No
Kep-100/Men/Vi/2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Kepmen ini merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT).

Pegawai Harian Lepas menurut Kepmen ini
merupakan bagian dari PKWT yang diatur
dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 12.
Namun demikian, pegawai harian lepas ini
memiliki pengecualian di beberapa ketentuan
umum PKWT. Adapun beberapa syarat
perjanjian kerja harian lepas antara lain:

1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang
berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,

2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari
21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan,

3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

4

Dasar Aturan Pegawi Harian Lepas

PPh 21 pegawai harian lepas dihitung dengan Pajak penghasilan upah harian dikenakan atas
dasar upah harian dan jumlah akumulasi upah jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000
harian yang diterima pegawai lepas dalam satu sehari. Setelah jumlah kumulatif upah harian
bulan (masa pajak). melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21
dikenakan atas upah harian secara penuh. Tarif
Menurut ketentuan PPh pasal 21, upah harian yang digunakan untuk menghitung PPh 21
adalah upah atau imbalan yang terutang atau pegawai harian lepas adalah lapisan pertama
dibayarkan secara harian. Penerimanya adalah tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh,
pegawai tidak tetap atau lepas. yaitu 5%. Berikut adalah penjelasannya lebih
lanjut.

Penghasilan 1 Hari Penghasilan Kumulatif Tarif dan Dasar Pengenaan
1 Bulan Pajak (DPP)
< Rp 450.000
> Rp 450.000 < Rp 4.500.000 Tidak Dikenakan PPh 21
< Rp 450.000 < Rp 4.500.000
> Rp 450.000 > Rp 4.500.000 5% x (Upah - Rp 450.000)
< Rp 450.000 > Rp 4.500.000
5% x {Upah - (PTKP/360)}
> Rp 10.200.000
5% {Upah - (PTKP/360)}

Tarif pada undang-undang
pajak penghasilan pasal 17
ayat (1) Huruf (a)

Metode Menghitung PPh 21 Pegawai Harian Lepas

Menghitung PPh 21 pegawai harian lepas 450.000 dan jumlah kumulatifnya dalam satu
dilakukan dengan langkah-langkah berikut: bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,
tidak ada pemotongan PPh pasal 21,
1. Tentukan besarnya upah harian yang diterima 3. Jika upah harian telah melebihi Rp 450.000
seorang pegawai lepas, dan jumlah kumulatifnya dalam bulan kalender
belum melebihi Rp 4.500.000, PPh pasal 21
2. Apabila upah harian belum melebihi Rp adalah upah harian setelah dikurangi Rp
450.000 dikalikan 5%,
4. Jika jumlah upah kumulatif dalam bulan
kalender telah melebihi Rp 4.500.000 dan
kurang dari Rp 10.200.000, PPh 21 adalah
upah harian setelah dikurangi PTKP sehari,
dikalikan 5%,
5. Jika upah kumulatif dalam satu bulan kalender
telah melebihi Rp 10.200.000, PPh 21 dihitung
dengan menerapkan tarif pasal 17 atas jumlah
upah bruto satu bulan yang disetahunkan
dikurangi PTKP. PPh pasal 21 yang harus
dipotong adalah PPh Pasal 21 hasil
perhitungan tersebut dibagi 12.

5

Perhitungan PPh 21 Pegawai Harian Lepas

Contoh Soal 1:
$$ Cakra belum menikah. Pada bulan Januari

2020 dia bekerja sebagai pegawai harian di PT
Kali Besar. Upah harian yang diberikan sebesar
SPT Rp 450.000 per hari. Dengan memperhatikan
ketentuan PPh pasal 21, penghasilan kena
pajak (PKP) dengan dasar upah yang diterima
setiap hari adalah nihil.

Upah Sehari Rp 450.000

Batas Upah Harian Tidak Dipotong PPh Rp 450.000

__________________________________________-

Penghasilan Kena Pajak Rp -

Cakra akhirnya harus dikenakan PPh 21 di hari ke 11 dia
bekerja. Saat itu, upah kumulatif yang sudah diterima
sebesar Rp 4.950.000, atau di atas ambang batas Rp
4.500.000.

Upah Selama 11 Hari Rp 4.950.000

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

11 x (Rp 54.000.000: 360) Rp 1.650.000

____________________________________________-

Pendapatan Kena Pajak 11 Hari Rp 3.300.000

PPh 21 Terutang untuk 11 Hari Rp 165.000
5% x Rp 3.300.000

Sehingga, di hari ke 11 tersebut Cakra hanya menerima
upah bersih sebesar Rp 285.000. Lantas bagaimana
untuk hari-hari selanjutnya?

Misalnya untuk hari ke 12, maka perhitungannya:

Upah Harian Rp 450.000

PTKP Sehari (Rp 54.000.000 : 360) Rp 150.000

____________________________________________ -

Rp 300.000

Jadi, PPh 21 yang dipotong di hari ke 12 adalah sebesar
Rp 15.000. Angka tersebut didapat dari 5% x Rp 300.000.
Sehingga upah bersih Cakra di hari ke 12 adalah Rp
435.000.

6

Contoh Soal 2: 450.000
Menghitung PPh 21 dengan gaji di atas Rp
450.000 per hari.

Bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk
pegawai harian lepas dengan gaji di atas Rp
450.000 per hari? Misalnya, Cakra
mendapatkan upah sebesar Rp 650.000 per
hari. Dengan upah tersebut, Cakra dikenakan
potongan PPh 21 dengan dasar upah harian:

Dasar Perhitungan PPh Upah Harian:

Rp 650.000 - Rp 450.000 = Rp 200.000

PPh 21 Terutang: = Rp 10.000
5% x Rp 200.000

PPh Sehingga, gaji harian bersih yang diterima Cakra
hingga hari keenam bekerja adalah Rp 640.000
(hasil dari Rp 650.000 – Rp 10.000).

Pada hari ketujuh selama bekerja di bulan
Januari itu, Cakra telah menerima penghasilan
sebesar Rp 4.550.000 (7 × Rp 650.000). Gaji
yang diterima telah melebihi ambang batas yaitu
sebesar Rp 4.500.000.

Langkah-langkah penghitungan PPh 21 pada hari ketujuh adalah sebagai berikut:

Upah harian selama 7 hari pertama :7 × Rp 650.000 = Rp 4.550.000

PTKP :7 × (Rp 54.000.000 : 360) = Rp 1.050.000

PKP (langkah 1 – langkah 2) :Rp 4.550.000 – Rp 1.050.000 = Rp 3.500.000

Penerapan tarif PPh :5% × Rp 3.500.000 = Rp 175.000

PPh pasal 21 yang sudah dipotong selama 6 hari pertama :6 × Rp 10.000 = Rp 60.000

PPh 21 yang dipotong pada hari ketujuh

(langkah 4 – langkah 5): Rp 175.000 – Rp 60.000 = Rp 115.000

Sehingga, gaji harian bersih yang diterima Cakra pada hari ketujuh hanya sebesar Rp 535.000 yang didapat
dari Rp 650.000 – Rp 115.000.

Pada hari kerja kedelapan dan seterusnya PKP (tahap 1 – tahap 2): = Rp 500.000
dalam bulan kalender yang bersangkutan, Rp 650.000 – Rp 150.000 = Rp 25.000
pemotongan harian dilakukan dengan PPh 21 terutang:
tahap-tahap penghitungan berikut: 5% × Rp 500.000

Upah harian: Rp 650.000 = Rp 150.000 Dengan demikian, upah bersih yang diterima
PTKP harian: Cakra pada hari kerja kedelapan dan seterusnya
Rp 54.000.000 : 360 selama masa pajak Januari adalah Rp 625.000
yang didapat dari Rp 650.000 – Rp 25.000.

7

Lembur?
Simak Ketentuan Pembagian Gajinya

Tugas yang dijadwalkan untuk selesai dalam durasi jam kerja ternyata tidak bisa selesai tepat waktu.
Pegawai harus berada di kantor lebih lama daripada jam kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor KEP.
102/MEN/VI/2004, jam kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam dalam
seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja, atau bekerja
pada hari istirahat mingguan dan hari libur nasional. Apabila lembur, pegawai wajib mendapatkan uang
tambahan yang dibayarkan berdasar gaji sebulannya yang disebut juga sebagai upah lembur.

Ketentuannya adalah sebagai berikut, untuk pada hari istirahat mingguan dan hari libur
lembur pada hari kerja, tarif upah lembur adalah nasional, ketentuannya adalah:
1,5 kali upah satu jam pada jam pertama lembur,
kemudian 2 kali upah satu jam untuk jam Untuk perusahaan dengan sistem 6 hari
seterusnya. Bagi pegawai yang tetap bekerja kerja, tarif upah lemburnya adalah 2 kali upah
satu jam untuk 7 jam pertama, 3 kali upah
satu jam untuk jam ke 8 dan 4 kali upah satu
jam untuk jam ke-9 dan 10.

Untuk kerja lembur yang jatuh pada hari libur
di hari kerja terpendek (misalnya Jumat), tarif
upahnya adalah 2 kali upah satu jam untuk 5
jam pertama, 3 kali upah satu jam pada jam
ke-6 dan 4 kali upah satu jam pada jam ke-7
dan 8.

Baca Juga: Pentingnya Hitungan Gaji Per Jam Untuk Pegawai

8

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:

Budi bekerja lembur selama 4 jam pada hari Kemudian, karena Budi bekerja lembur pada
Rabu. Gaji bulanan Budi termasuk tunjangan hari kerja, maka tarif yang berlaku adalah 1,5
tetap adalah Rp 5.000.000. kali upah satu jam pada jam pertama dan 2 kali
Pertama, upah per jamnya harus diketahui. upah satu jam pada jam-jam lembur berikutnya.

Rumus upah per jam: 1/173 x upah sebulan
Upah per jam: 1/173 x Rp 5.000.000 =
Rp 28.901

Berikut adalah perhitungannya:

Uang lembur jam pertama: 1,5 x Rp 28.901 = Rp 43.351
Uang lembur jam kedua: 2 x Rp 28.901 = Rp 57.802
Uang lembur jam ketiga: 2 x Rp 28.901 = Rp 57.802
Uang lembur jam keempat: 2 x Rp 28.901 = Rp 57.802

Total upah lembur = = Rp 216.757
Rp 43.351 + Rp 57.802 + Rp 57.802 + Rp 57.802

Apabila pengusaha tidak memenuhi hak upah lembur pegawainya, maka akan dikenai sanksi. Sesuai
dengan pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Sementara itu, sanksinya diatur dalam pasal 187 ayat 1 yaitu dikenakan pidana kurungan paling singkat
1 bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

9

Pegawai Pensiun,
Apa Saja Ketentuan Pesangonnya?

Pesangon diatur dalam Undang-Undang Nomor Apabila upah dibayarkan atas dasar
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal perhitungan satuan hasil, potongan atau
156 ayat 1. Di dalam aturan tersebut, pengusaha komisi, penghasilan sehari sama jumlahnya
diwajibkan membayar uang pesangon kepada dengan pendapatan rata-rata per hari selama
pegawainya yang telah memberikan loyalitas 12 bulan terakhir dan tidak boleh kurang dari
kepada perusahaan dan mencapai masa Upah Minimum Provinsi (UMP) atau
pensiun. kabupaten/kota.
Apabila pekerjaan yang dilakukan pegawai
Selain itu, aturan mengenai uang pesangon tergantung pada keadaan cuaca dan
terdapat pada PP 78 Tahun 2015 Bab 4 upahnya didasarkan dengan penghitungan
Pelindungan Upah Pasal 34. Disebutkan bahwa borongan, maka upah sebulan dihitung dari
komponen yang termasuk di dalam pesangon upah rata-rata 12 bulan terakhir.
adalah upah pokok dan tunjangan tetap yang
diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Besarnya jumlah uang pesangon yang diberikan
Apabila uang pesangon diberikan tanpa kepada pegawai tentunya akan sangat
tunjangan, dasar perhitungannya dikalkulasikan bergantung terhadap masa kerja. Oleh karena
dari besaran upah yang diterima pegawai. itu, regulasinya diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Pegawai yang dikategorikan berhak menjadi Ketenagakerjaan. Berikut adalah mekanisme
penerima dana pensiun setidaknya berusia 18 penghitungan uang pesangon:
tahun atau telah menikah dan telah memiliki
masa kerja minimum 1 tahun dengan pemberi Apabila masa kerja pekerja/buruh kurang dari
kerja atau perusahaan. 1 tahun, maka pekerja berhak atas 1 bulan
upah
Pengusaha dapat memberikan pesangon Masa kerja 1-2 tahun, pekerja berhak atas 2
kepada pegawai dengan ketentuan sebagai bulan upah
berikut: Masa kerja 2-3 tahun, pekerja berhak atas 3
bulan upah
Apabila penghasilan pekerja dibayarkan atas Masa kerja 3-4 tahun, pekerja berhak atas 4
dasar perhitungan harian, maka penghasilan bulan upah
sebulan sama jumlahnya dengan 30 kali Masa kerja 4-5 tahun, pekerja berhak atas 5
penghasilan sehari. bulan upah

10

Masa kerja 5-6 tahun, pekerja berhak atas 6 Di dalam situasi dimana penerima dana pensiun
bulan upah wafat sebelum menerima dana pensiun, sesuai
Masa kerja 6-7 tahun, pekerja berhak atas 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992,
bulan upah peraturan dana pensiun wajib memuat
Masa kerja 7-8 tahun, pekerja berhak atas 8 ketentuan mengenai besarnya hak atas manfaat
bulan upah pensiun bagi janda/duda atau anak yang belum
Masa kerja 8 tahun atau lebih, maka pekerja dewasa dari peserta.
berhak atas 9 bulan upah
Ketentuan besaran dana pensiunan yang
Selain uang pesangon, pegawai juga berhak diterima ditulis di dalam UU Nomor 11 Tahun
atas uang penghargaan yang dibayarkan 1992 di dalam pasal 22, yaitu:
berdasar masa kerja. Berikut mekanisme
penghitungan uang penghargaan bagi pegawai. Dana pensiun yang dibayarkan kepada
janda/duda dari penerima yang telah wafat
Apabila masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi setidaknya 60 persen dari keseluruhan yang
kurang dari 6 tahun, maka pekerja berhak telah dibayarkan kepada pensiunan.
atas 2 bulan upah Apabila pensiun wafat dalam jangka waktu 10
Masa kerja 6 tahun tetapi kurang dari 9 tahun, tahun sebelum mencapai usia pensiun, dana
pekerja berhak atas 3 bulan upah pensiun yang dibayarkan kepada
Masa kerja 9 tahun tetapi kurang dari 12 janda/dudanya setidaknya 60 persen dari
tahun, pekerja berhak atas 4 bulan upah yang seharusnya dibayarkan sebelum
Masa kerja 12 tahun tetapi kurang dari 15 penerima wafat.
tahun, pekerja berhak atas 5 bulan upah Apabila pensiun wafat dalam jangka lebih dari
Masa kerja 15 tahun tetapi kurang dari 18 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun,
tahun, pekerja berhak atas 6 bulan upah maka yang dibayarkan adalah 60 persen dari
Masa kerja 18 tahun tetapi kurang dari 21 yang seharusnya dibayarkan apabila
tahun, pekerja berhak atas 7 bulan upah penerima berhenti bekerja.
Masa kerja 21 tahun tetapi kurang dari 24
tahun, pekerja berhak atas 8 bulan upah Sementara itu, dalam situasi pegawai ditahan
Masa kerja 24 tahun atau lebih, pekerja oleh pihak berwajib karena dugaan tindak
berhak atas 10 bulan upah. pidana, tetapi bukan karena pengaduan dari
pengusaha, kewajiban untuk membayarkan
Setiap pegawai termasuk ke dalam golongan pesangon kepada pegawai hilang. Namun,
peserta dana pensiun apabila telah berusia pengusaha tetap wajib memberikan bantuan
setidaknya 18 tahun atau sudah menikah, serta kepada keluarga pegawai yang menjadi
memiliki masa kerja dengan pengusaha atau tanggungannya dengan ketentuan seperti
perusahaan setidaknya 1 tahun. berikut:

1 orang tanggungan menerima 25 persen dari
upah pekerja
2 orang tanggungan menerima 35 persen dari
upah pekerja
3 orang tanggungan menerima 45 persen dari
upah pekerja
4 orang tanggungan menerima 50 persen dari
upah pekerja

Sedangkan untuk jangka waktu yang diberikan
untuk pemberian bantuan tersebut paling lama
adalah 6 bulan sejak pertama pekerja ditahan
oleh pihak yang berwajib.

11

Ketahui Upah Minimum
Daerah dan Cara Hitungnya

Istilah upah minimum pastinya sudah tidak asing ∆ PDBt : Pertumbuhan Produk
lagi bagi pegawai dan pengusaha. Biasanya, Domestik Bruto yang dihitung
upah minimum ini mengalami kenaikan setiap dari pertumbuhan Produk
tahunnya. Setiap perusahaan yang beroperasi Domestik Bruto, mencakup
akan memberikan gaji kepada pegawainya periode kuartal 3 dan 4 tahun
setiap bulan dengan penghitungan yang sebelumnya serta periode
berbeda-beda untuk setiap individu. Gaji yang kuartal 1 dan 2 tahun berjalan.
didistribusikan tersebut turun dari penghitungan
yang sudah didasarkan dengan yang disebut Berikut adalah contoh perhitungannya:
sebagai gaji minimum.

Perusahaan B memiliki data sebagai berikut:

Besaran sebuah gaji minimum tergantung UMt : Rp 3.425.000
dengan kebijakan dan regulasi pemerintah
daerahnya masing-masing. Demi mencapai gaji Inflasit : 4,5%
minimum yang adil, maka ditentukanlah sebuah
rumus untuk menghitungnya. ∆ PDBt : 6%

Formula menghitung upah minimum telah diatur Rumus: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit +
dalam PP 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat 2, yaitu % ∆ PDBt)}
inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Berikut ini UMn = Rp 3.425.000 + {Rp 3.425.000 x (4,5%
formula penghitungannya: + 6%)}
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}
= Rp 3.425.000 + {Rp 3 425.000 x 10,5%}

Keterangan: = Rp 3.425.000 + Rp 359.625

UMn : Upah minimum yang akan UMn = Rp 3.784.625

ditetapkan

UMt : Upah minimum tahun berjalan Dengan demikian, pegawai perusahaan B akan
diberi gaji dasar/pokok sebesar Rp 3.784.625
Inflasit : Inflasi yang dihitung dari belum termasuk tunjangan tetap dan tidak tetap
serta pemotongan oleh elemen pajak lainnya.
periode September tahun

sebelumnya sampai dengan

periode September tahun

berjalan

12

Pegawai Baru Masuk Tengah Bulan,
Bagaimana Hitungan Gajinya?

Ada situasi dimana seorang pegawai bergabung Baca Juga: Pentingnya Hitungan Gaji
dengan perusahaan di tengah bulan. Hal ini Per Jam Untuk Pegawai
disebabkan oleh banyak faktor, seperti
perusahaan yang membutuhkan pegawai dalam Contoh soal:
waktu cepat karena hal yang mendesak, seperti
dibukanya cabang baru atau ada pegawai yang Susi mulai bekerja di PT Kipas Angin Mutar pada
mengundurkan diri. Untuk menanggulangi hal tanggal 17 Februari 2020. Gaji yang disepakati
tersebut, proses onboarding pertengahan bulan oleh perusahaan dan Susi adalah Rp 4.150.000
menjadi solusinya. per bulan. Susi bekerja 8 jam/hari untuk jangka
waktu 5 hari dalam seminggu.
Pegawai yang bergabung di tengah bulan tetap
berhak atas gajinya, tetapi dengan perhitungan Apabila menggunakan perhitungan gaji per jam,
yang berbeda dibandingkan pegawai lain yang maka yang dihitung terlebih dulu adalah jumlah
telah bekerja lebih lama. Perhitungan gaji kerja Susi dari tanggal 17 - 29 Februari 2020
pegawai baru itu disebut juga dengan gaji dengan total 10 hari kerja (tidak termasuk
prorata. Sabtu-Minggu).

Gaji prorata diberikan oleh perusahaan kepada Upah per jam = (1/173) x Rp 4.150.000,- = Rp
pegawai yang bekerja dalam periode paruh 23.988
waktu atau jangka pendek. Perhitungan ini tidak
hanya berlaku untuk mereka yang baru, tetapi Setelah mengetahui jumlah upah per jam
juga pegawai yang mengundurkan diri pada seorang pegawai maka penghitungan gaji
pertengahan bulan. prorata barulah bisa dilaksanakan. Rumus untuk
perhitungan gaji prorata adalah sebagai berikut:
Secara umum, ada tiga cara penghitungan gaji Mengikuti rumus tersebut dan mengetahui upah
pegawai yaitu menghitung upah per jam, jumlah per jam Susi adalah sebesar Rp 23.988, maka
jam kerja, dan gaji prorata. Rumus untuk perhitungannya adalah:
menghitung gaji prorata adalah:
Upah Februari 2020 = Rp 23.988 x 8 jam kerja x
Gaji Prorata = Upah per Jam x Jam 10 hari kerja = Rp 1.919.040
Kerja x Jumlah Hari Efektif Kerja

13

Dengan demikian, Susi mendapatkan Rp.1.919.040 untuk masa kerjanya dari tanggal 17 - 29 Februari
2020.

Persingkat proses penghitungan gaji prorata
pegawai dengan bantuan teknologi HRIS
yang dapat membantu dengan fitur praktis
seperti penghitungan PPh 21 serta elemen
penambah dan pengurang Take Home Pay
lainnya.
Pegawai sebagai aplikasi HRIS berbasis
cloud menyediakan fitur payroll yang
membantu perhitungan PPh 21 dan
memudahkan HR menangani urusan gaji
pegawai. Beralih ke Pegawai sekarang dan
gunakan waktu Anda seefisien mungkin.

14

Hari Raya Besar,
Bagaimana Hitungan THR?

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah yang paling Berikut adalah contoh kasusnya:
ditunggu-tunggu pegawai setiap tahunnya.
Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Contoh Kasus 1
(Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, THR adalah Nadia bekerja sebagai pegawai di PT Cemara
pendapatan non-gaji yang wajib dibayarkan Indah selama 5 tahun. Gaji pokok Nadia sebesar
kepada pegawai atau keluarganya menjelang Rp 5.000.000, tunjangan anak Rp 400.000,
Hari Raya Keagamaan. tunjangan perumahan Rp 200.000 serta
tunjangan transportasi dan makan Rp
Pegawai yang berhak mendapatkan THR adalah 1.700.000. Berapakah THR yang harus
mereka yang mempunyai masa kerja 12 bulan didapatkan Nadia?
secara terus menerus atau lebih, dengan jumlah Penghitungan:
yang diberikan sebesar 1 bulan upah. Bagi Gaji 1 bulan adalah penjumlahan gaji pokok dan
pegawai yang mempunyai masa kerja 1 bulan tunjangan tetap.
secara terus menerus tetapi kurang dari 12
bulan, hitungannya adalah sebagai berikut: Gaji : Rp 5.000.000
Tunjangan Tetap: Rp 400.000 + Rp 200.000 =
Masa kerja x 1 bulan upah Rp 600.000
12 Gaji 1 bulan : Rp 5.600.000

Contoh Kasus 2 Gaji Pokok : Rp 3.500.000
Andi bekerja sebagai pegawai kontrak di PT Tisu Tunjangan Tetap :Rp 300.000 (tunjangan
Basah selama 7 bulan. Andi mendapat gaji jabatan)
pokok sebesar Rp 3.500.000 ditambah
tunjangan jabatan Rp 300.000, tunjangan Untuk tunjangan transportasi dan makan
transportasi Rp 500.000, dan tunjangan makan dikategorikan ke dalam tunjangan tidak tetap,
Rp. 500.000. Berapa THR yang bisa didapat karena tunjangan tersebut diberikan sesuai
Budi? kehadiran.

Penghitungan: Oleh karena itu, perhitungan THR yang berhak
Rumus untuk menghitung THR bagi pekerja Andi dapatkan adalah:
yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara
terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan 7/12 x (Rp 3.500.000 + Rp 300.000) =
adalah: Rp 2.216.666

Masa kerja x 1 bulan upah (gaji pokok +
tunjangan tetap)

12

15

Tambahan BPJS Di Dalam Gaji,
Apa Saja Fasilitasnya?

Setiap pekerja yang bekerja di perusahaan akan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JMT) dan
diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun (JP). Pemungutan biaya untuk
Kesehatan yang membantu mempersiapkan pembayaran fasilitas ini diambil dari gaji
kebutuhan pegawai setelah hubungan kerja pegawai. Tarifnya adalah sebagai berikut.
selesai dengan perusahaan.
BPJS Kesehatan mengambil 4 persen dari gaji
BPJS Kesehatan akan menanggung kebutuhan pegawai dengan pengali maksimal sebesar
kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan Rp 8.000.000 yang apabila dikalikan hasil yang
akan menanggung kebutuhan selama waktu dipungut dari gaji adalah Rp 320.000. Apabila
kerja dan sesudahnya. Untuk BPJS Kesehatan, hasil pungutan dari gaji pegawai melebihi jumlah
fasilitasnya terdiri dari pelayanan promotif yang yang ditentukan maka pungutan terbesar adalah
terdiri dari aksi-aksi pencegahan seperti hasil dari kalkulasi dengan pengali maksimal.
penyuluhan, imunisasi, KB dan screening
kesehatan. Kemudian, pelayanan kuratif dan Untuk BPJS Ketenagakerjaan, JKM memungut
rehabilitasi seperti rawat jalan, rawat inap, 0,3 persen, JHT 2 persen, dan JP 1 persen
kebutuhan obat dan bahan medis. Selain itu juga dengan pengali sebesar Rp 8.512.400.
ada pelayanan non-medis seperti ambulans dan
akomodasi. Penjamin ini sudah memiliki tarif yang tetap,
berbeda dengan JKK yang menjadikan tingkat
Sementara itu, untuk BPJS Ketenagakerjaan, rawan kecelakaan kerja sebagai tarif
ada beberapa fasilitas yang biayanya dipotong pemungutan dari gaji pegawai. Berikut adalah
dari gaji pekerja. Fasilitas tersebut adalah daftarnya.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

16

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Tingkat risiko sangat rendah 0,24 persen

Tingkat risiko rendah 0,54 persen

Tingkat risiko tinggi 1,27 persen

Tingkat risiko sangat tinggi 1,74 persen

Agar lebih jelas penghitungannya, berikut BPJS Ketenagakerjaan
contoh kasusnya. JKM 0,3% x Rp 11.000.000 = Rp 33.000
JHT 2% x Rp 11.000.000 = Rp 220.000
Adi adalah pegawai di PT Kertas Lecek yang
memiliki gaji dasar Rp 11.000.000, tingkat risiko 1% x Rp 8.512.400 (pengali maksimal)
pekerjaannya adalah rendah (tarif 0,54 persen). = Rp 85.124

JKK 0,54% x Rp 11.000.000 = Rp 59.400

BPJS Kesehatan Total keseluruhan BPJS Kesehatan dan
Gaji Adi adalah sebesar Rp 11.000.000, maka Ketenagakerjaan yang harus dipungut dari gaji
pengali yang diambil adalah Rp 8.000.000. dasar Adi adalah Rp 320.000 + Rp 33.000 + Rp
Rp 8.000.000 x 4% = Rp 320.000 220.000 + Rp 85.124 + Rp 59.400 = Rp 717.524

17

Pentingnya Hitungan
Gaji Per Jam Untuk Pegawai

Pada umumnya, gaji dihitung per bulan, tetapi Dengan diketahuinya gaji per jam seorang
sistem perhitungan gaji per jam penting dalam pegawai, jumlah tersebut akan memudahkan
elemen penggajian. Penghitungan gaji per jam penghitungan gaji lembur dan prorata apabila
dibutuhkan untuk mengetahui keseluruhan pegawai tersebut bergabung dengan
jumlah gaji lainnya, seperti gaji lembur dan perusahaan di tengah bulan.
prorata.
Peran Hitungan per Jam Untuk Gaji
Perhitungan gaji per jam diatur dalam Peraturan Lembur
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Menakertrans) Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004. Ketika seorang pegawai bekerja melebihi batas
Rumusan penghitungan gaji per jam adalah jam kerja dalam satu hari, maka beberapa jam
pembagian gaji satu bulan yang terdiri dari gaji tersebut patut diupah gaji atau sering juga
pokok dan tunjangan tetap dengan 173. Besaran disebut lembur. Seperti yang diterangkan di
173 adalah rata-rata jam kerja pegawai yang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
dihitung setiap bulannya. Gaji per jam penting Transmigrasi (Menakertrans) Nomor KEP.
diatur pemerintah agar ada formula 102/MEN/VI/2004, kerja lembur adalah waktu
penghitungan yang benar sehingga tidak kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam
merugikan pegawai yang digaji dengan skema dalam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam
hitungan per jam. sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari
kerja.
Rumus upah per jam: 1/173 x Upah
sebulan Baca juga: Cara Lengkap Hitung Gaji
Lembur
Sebagai contoh, apabila gaji pegawai
sebulannya Rp 6.000.000, maka gaji per jam Untuk mengetahui besaran uang yang diberikan
nya adalah Rp 34.682. kepada pegawai yang lembur, sebelumnya
diperlukan hitungan gaji per jam. Kemudian, gaji
Upah per jam: 1/173 x Rp 6.000.000 per jam tersebut akan dikalkulasikan bersama
= Rp 34.682 gaji dasar per bulan.

18

Agar lebih jelas, berikut adalah contoh soalnya: besaran gaji prorata. Jenis gaji ini berlaku untuk
pegawai yang masuk di pertengahan bulan atau
Budi bekerja lembur selama 4 jam pada hari yang bekerja dengan periode paruh waktu
Rabu. Gaji bulanan Budi termasuk tunjangan dan/atau jangka pendek. Selain itu, perhitungan
tetap adalah Rp 5.000.000. ini juga berlaku untuk pegawai yang
Pertama, upah per jamnya harus diketahui. mengundurkan diri di pertengahan bulan.

Rumus upah per jam: 1/173 x upah Rumus perhitungan gaji prorata
sebulan mengikutsertakan hitungan gaji per jam.
Upah per jam: 1/173 x Rp 5.000.000 = Rp Rumusnya adalah sebagai berikut:
28.901
Gaji Prorata = Upah per Jam x Jam
Kemudian, karena Budi bekerja lembur pada Kerja x Jumlah Hari Efektif Kerja
hari kerja, maka tarif yang berlaku adalah 1,5
kali upah satu jam pada jam pertama dan 2 kali Baca juga: Cara menghitung gaji
upah satu jam pada jam-jam lembur berikutnya. pegawai tengah bulan

Berikut adalah perhitungannya: Contoh soal:
Uang lembur jam pertama: 1,5 x Rp 28.901 = Rp
43.351 Susi mulai bekerja di PT Kipas Angin Mutar pada
Uang lembur jam kedua: 2 x Rp 28.901 = Rp tanggal 17 Februari 2020. Gaji yang disepakati
57.802 oleh perusahaan dan Susi adalah Rp 4.150.000
Uang lembur jam ketiga: 2 x Rp 28.901 = Rp per bulan. Susi bekerja 8 jam/hari untuk jangka
57.802 waktu 5 hari dalam seminggu.
Uang lembur jam keempat: 2 x Rp 28.901 = Rp
57.802 Apabila menggunakan perhitungan gaji per jam,
Total upah lembur = Rp 43.351 + Rp maka yang dihitung terlebih dulu adalah jumlah
57.802 + Rp 57.802 + Rp 57.802 = Rp kerja Susi dari tanggal 17 - 29 Februari 2020
216.757 dengan total 10 hari kerja (tidak termasuk
Sabtu-Minggu).
Dengan demikian, Budi harus menerima gaji
sebesar Rp 216.757 untuk lemburnya selama 4 Upah per jam = (1/173) x Rp 4.150.000 = Rp
jam di hari Rabu. 23.988

Hitungan Gaji Per Jam untuk Gaji Setelah mengetahui jumlah upah per jam
Prorata seorang pegawai, maka penghitungan gaji
prorata barulah bisa dilaksanakan. Rumus untuk
Selain untuk perhitungan gaji lembur, hitungan perhitungan gaji prorata adalah sebagai berikut:
gaji per jam juga berperan dalam menentukan
Mengikuti rumus tersebut dan mengetahui upah
per jam Susi adalah sebesar Rp 23.988, maka
perhitungannya adalah:

Upah Februari 2020 = Rp 23.988 x 8 jam kerja x
10 hari kerja = Rp 1.919.040

Dengan demikian, Susi mendapatkan Rp
1.919.040 untuk masa kerjanya dari tanggal
17 - 29 Februari 2020.

19

Ini Sebab-sebab Pegawai yang
Tidak Masuk Kerja Tetap Digaji

Pegawai harus mengerjakan tugasnya terlebih Melaksanakan tugas serikat pekerja atas
dulu untuk mendapatkan upah/gaji. Tetapi ketika persetujuan pengusaha
ada kondisi yang menyebabkan mereka Melaksanakan tugas pendidikan dari
berhalangan atau tidak dapat hadir ke tempat perusahaan
kerja, pegawai tersebut masih berhak atas gaji.
Perhitungan Gaji Pegawai Berhalangan
Menurut PP 78 Tahun 2015 pasal 24 dari Bab 4 Karena Sakit
yang berisi tentang Pelindungan Upah, ada
beberapa alasan yang memberikan Dengan pengecualian tersebut, pegawai yang
pengecualian untuk pegawai yang tidak masuk memiliki situasi yang masuk ke dalam kategori
kerja tetap berhak atas gajinya. Alasan tersebut berhak mendapatkan gaji.
meliputi sakit dan masa haid, melakukan
kegiatan lain di luar pekerjaannya, atau Untuk pegawai yang sakit sehingga berhalangan
menjalankan hak waktu istirahat kerja. kerja, PP 78 tahun 2015 memberikan peraturan
atas perhitungan gajinya. Pegawai yang sakit
Di dalam peraturan pemerintah tersebut berhak mendapatkan gaji hingga 12 bulan atau
dijelaskan juga, selain sakit yang mempengaruhi satu tahun dengan tahapan sebagai berikut.
tubuh, pegawai bisa saja berhalangan karena
memiliki kegiatan di luar pekerjaan. Berikut jenis Pegawai berhak mendapatkan gaji 100
halangan bagi pegawai: persen pada 4 bulan pertama
Pegawai berhak mendapatkan gaji 75 persen
Menikah atau menikahkan anak pada 4 bulan kedua
Mengkhitan atau membaptis anak Pegawai berhak mendapatkan gaji 50 persen
Melahirkan atau keguguran pada 4 bulan ketiga
Situasi anggota keluarga meninggal dunia Pegawai berhak mendapatkan gaji 25 persen
di bulan berikutnya hingga pencapaian
Kemudian, di dalam pasal 24 dari Bab 4 PP 78 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
Tahun 2015 juga menyebutkan beberapa situasi dilakukan oleh pengusaha.
lainnya yang membuat pegawai berhalangan.
Hal-hal tersebut meliputi: Sementara itu, khusus untuk pegawai
perempuan yang berhalangan kerja disebabkan
Menjalankan kewajiban terhadap negara sakit pada hari pertama dan/atau kedua masa
Menjalankan kewajiban ibadah keagamaan haid, upah yang diberikan paling lama adalah
untuk dua hari tidak aktif bekerja.

20

Perhitungan Gaji Pegawai Berhalangan Karena Kegiatan Lain

Sesuai dengan PP 78 Tahun 2015, kategori pegawai berhalangan yang disebutkan di dalam Pasal 24
ayat 3 berhak atas pembayaran gaji yang sesuai dengan regulasi.

Berikut adalah daftar perhitungan gaji untuk
diberikan ke pegawai yang berhalangan karena
kegiatan di luar pekerjaan.

Untuk pegawai yang menikah, dia berhak
atas gaji selama 3 hari
Untuk pegawai yang menikahkan anaknya,
berhak atas gaji selama 2 hari
Untuk pegawai yang mengkhitan/membaptis
anak, berhak atas gaji selama 2 hari
Pegawai yang istrinya melahirkan atau
keguguran, berhak atas gaji selama 2 hari
Pegawai yang anggota keluarga (suami, istri,
orang tua, mertua, anak, dan/atau menantu)
meninggal, berhak atas gaji selama 2 hari
Pegawai yang anggota keluarga lainnya
meninggal, berhak atas gaji selama 1 hari

Sementara itu, pegawai yang berhalangan kerja karena menjalankan kewajiban terhadap negara dalam
jangka kurang dari 1 tahun dan berpenghasilan kurang dari yang diberikan perusahaan berhak menerima
kekurangannya dari pihak perusahaan. Apabila penghasilannya setara atau lebih besar dari yang
diberikan perusahaan, maka pengusaha tidak wajib membayarkan gaji pegawai.

Bagi pegawai yang berhalangan kerja karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agama
seperti yang dijelaskan di Pasal 24 ayat 4 huruf B, gaji harus diberikan sebesar yang diterima pegawai dari
perusahaan sebanyak 1 kali selama keseluruhan masa kerja.

21

Begini Cara Menghitung PPh 21
Pegawai Naik Gaji

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan beberapa bulan sebelumnya akan
loyalitas pegawai di sebuah perusahaan, diakumulasikan. Sistem ini disebut rapel.
terutama yang telah mendedikasikan waktunya Sebagai contoh, kenaikan gaji ditetapkan pada
dalam jangka panjang, pada umumnya bulan Agustus dan berlaku surut dari Januari.
perusahaan akan mempromosikannya ke Kemudian, pada bulan Agustus, pegawai akan
jabatan yang lebih tinggi atau menaikkan gaji. menerima akumulasi kenaikan gaji (rapel) tujuh
bulan sebelumnya dan gaji baru yang sudah
Proses penghitungan gaji seorang pegawai naik.
yang melalui transisi dari jumlah yang telah
ditetapkan sebelumnya ke jumlah gaji yang baru Agar lebih jelas menghitung PPh 21 atas rapel
tentu membutuhkan ketelitian dan hasil yang kenaikan gaji, dilakukan dengan
akurat. Dengan jumlah gaji yang berbeda, langkah-langkah sebagai berikut:
tentunya Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21)
yang dikenakan juga akan berbeda. Jumlah rapel dibagi dengan jumlah bulan
perolehan rapel (contoh: 7 bulan).
Selain rumusan perhitungan yang berubah, Jumlah rapel per bulan harus sama dengan
pertimbangan lainnya juga jatuh kepada metode jumlah naik gaji yang ditetapkan. Contoh, gaji
yang digunakan perusahaan dalam ditetapkan naik Rp 1.000.000 pada bulan
penghitungan PPh 21 kenaikan gaji yaitu surut Agustus dan berlaku surut dari Januari. Rapel
(retrospektif) dan prospektif atau tidak surut. yang diterima di bulan Agustus adalah Rp
7.000.000. Jumlah rapel yang dibagikan 7
Sebagai departemen HR, Anda harus cermat bulan (Januari - Juli), hasilnya harus sama
memperhatikan penghitungan karena ada dengan besar kenaikan gaji, yaitu Rp
kemungkinan besar pajak yang dipotong dan 1.000.000.
dibayarkan mengalami penambahan untuk Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan
masa pajak setelah kenaikan gaji. Sementara pada gaji setiap bulan sebelum kenaikan gaji.
itu, bagi para pegawai yang baru saja PPh 21 atas gaji untuk bulan-bulan
mengalami kenaikan gaji, ada baiknya Anda sebelumnya dihitung kembali atas dasar gaji
juga menyimak penghitungan ini untuk baru setelah ada kenaikan.
mengetahui proses distribusi gaji secara PPh 21 atas kenaikan gaji untuk beberapa
transparan. bulan sebelum ditetapkannya kenaikan
adalah selisih antara jumlah pajak yang
Sebagai informasi, untuk kenaikan gaji yang memperhitungkan kenaikan gaji dengan
berlaku surut (retrospektif), penghasilan selama jumlah pajak yang sudah dipotong pada
bulan-bulan yang sama.

22

Contoh penghitungan rapel pajak kenaikan gaji

Salary Sementara itu, di bulan Agustus Budi
mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp
Budi berstatus sebagai pegawai tetap di PT Angin 1.000.000 menjadi Rp 7.750.000. Kenaikan gaji
Ribut. Pada Januari 2019, dia memperoleh gaji tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2019.
bulanan sebesar Rp 6.750.000 dan membayar Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku
iuran pensiun sebesar Rp 200.000. Budi sudah surut tersebut maka Budi menerima rapel
kawin tetapi belum dikaruniai anak. Berapa PPh sejumlah Rp 7.000.000 (selisih gaji yang
21 yang harus dibayar Budi? seharusnya diterima untuk masa Januari –
Agustus 2019). Berapa PPh 21 yang harus
dibayar?

1. Menghitung Penghasilan Bersih setelah
kenaikan gaji (Neto Sebulan):

Gaji (naik Rp 1.000.000) Rp 7.750.000

Biaya Jabatan (5% x Gaji): Rp 387.500

Biaya Pensiun Rp 200.000

1. Menghitung Penghasilan Bersih (Neto _________________________________ -
Sebulan):
Penghasilan Neto Sebulan Rp 7.162.500

Penghasilan Neto Setahun Rp 85.950.000

Gaji Rp 6.750.000

Biaya Jabatan (5% x Gaji): Rp 337.500 2. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):
Penghasilan Neto Setahun - Pendapatan Tidak
Biaya Pensiun Rp 200.000 Kena Pajak (PTKP) K/0
Rp 85.950.000 - Rp 58.500.000 =
____________________________________ - Rp 27.450.000

Penghasilan Neto Sebulan Rp 6.212.500

Penghasilan Neto Setahun Rp 74.550.000 3. Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak
Progresif 5% x Rp 27.450.000 =
2. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp 1.372.500
Penghasilan Neto Setahun - Pendapatan Tidak
Kena Pajak (PTKP) K/0 4. Hitung PPh 21 Terutang Sebulan:
Rp 1.372.500 : 12 = Rp 114.375

Rp 74.550.000 - Rp 58.500.000 = 5. Potongan Januari - Juli yang seharusnya:
Rp 16.050.000 7 x Rp 114.375 = Rp 800.625

3. Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak

Progresif 6. Potongan Januari - Juli yang sudah dilakukan:
7 x Rp 66.875 = Rp 468.125
5% x 16.050.000 = Rp 802.500

4. Hitung PPh 21 Terutang Sebulan: 7. PPh 21 rapel kenaikan gaji:
Rp 800.625 - Rp 468.125 = Rp 332.500
Rp 802.500 : 12 = Rp 66.875

Sehingga jumlah Rp 332.500 ditambahkan dengan perhitungan PPh 21 untuk bulan Agustus yaitu sebesar Rp
114.375 untuk kemudian dipotongkan terhadap gaji Budi di bulan itu ketika terjadi kenaikan gaji dan
penerimaan rapel. Sehingga gaji yang didapat Budi setelah kenaikan gaji adalah Rp 7.750.000 - Rp 332.500
- Rp 114.375 = Rp 7.303.125.

23

Tentang Pegaw.ai

Sejak tahun 2020, Pegaw.ai dirancang khusus sebagai platform manajemen pegawai yang
dapat menyederhanakan seluruh pekerjaan tim HR. Pegaw.ai adalah produk otentik
Indonesia yang relevan untuk model bisnis apapun. Selain itu, fitur-fitur yang ditawarkan juga
selalu disesuaikan dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Tim Pegaw.ai memastikan setiap pengguna platform mendapatkan pengalaman berharga
dari proses awal hingga akhir, dapat memilih paket berdasarkan jumlah pegawai dengan
harga terjangkau, dan kami juga menjamin keamanan data setiap pengguna.

Pegaw.ai telah dienkripsi dengan metode AES 256 atau The Advanced Encryption Standard,
sebuah sistem penyandian blok (block cipher) yang sudah terbukti dalam melindungi
informasi sensitif. AES telah diimplementasikan ke berbagai software dan hardware di
seluruh dunia untuk memberikan perlindungan kepada data sensitif.

Sebagai salah satu bentuk inovasi produk dari Phintraco Group, Pegaw.ai menawarkan fitur
dan manfaat yang tidak hanya dikhususkan untuk menunjang kinerja tim HR, tapi juga untuk
mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Kami mendedikasikan tim ahli yang kami miliki untuk menciptakan platform yang membantu
perusahaan – khususnya tim HR, untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam mengelola seluruh
pegawai perusahaan secara efektif, dan meningkatkan fungsi mereka menjadi lebih strategis
sehingga mampu menghasilkan kontribusi positif untuk kesuksesan perusahaan.

Satu Platform Pegawai

@Pegaw.ai Pegaw.ai Indonesia Pegaw.ai @Pegaw_ai Pegaw.ai Indonesia

24