Dasar Negara Pancasila

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Unit 9

DDaassaarr NNeeggaarraa PPaannccaassiillaa

saudara, pada Unit 9 ini akan dibahas Dasar Negara Pancasila, terdiri dari dua
subunit, yaitu Dinamika Perumusan Dasar Negara Pancasila dan Intisari Sila-
sila Pancasila.
Setelah Saudara mempelajari Unit 9 ini,diharapkan memiliki kompetensi :
1. Mendeskripsikan Dinamika Perumusan Dasar Negara Pancasila
2. Menjelaskan Intisari sila-sila Pancasila
Saudara mahasiswa, walaupun Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar
negara sejak tahun 1945 namun dimensi kesejarahan Pancasila itu sendiri tetap
relevan untuk diperbincangkan. Karena proses pembentukkan dasar negara itu
sendiri sebenarnya menunjukkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh para pemimpin
bangsa kala itu, sehingga memungkinkan terbentuknya Pancasila dasar negara
seperti yang berlaku saat ini.

Di samping proses pembentukkannya, tentu harus dipelajari pula intisari sila-
sila Pancasila itu sendiri sebagai bekal perwujudan dasar negara itu dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia.
A. Dinamika Perumusan Dasar Negara

Untuk memahami dinamika perumusan dasar negara Pancasila kita perlu
memperhatikan aliran-aliran politik yang berkembang selama masa pergerakan
nasional, di mana persoalan prinsip-prinsip kehidupan bernegara di alam Indonesia
Merdeka mulai diperbincangkan.

Secara ideologis berbagai partai politik yang berkembang di masa pergerakan
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (a) golongan Marxis/Komunis, (b) golongan
Nasionalis, dan (c) golongan Islam1. Dari puluhan partai politik yang hidup,
berkembang dan bahkan mati di masa pergerakan dapatlah kita sebut beberapa di
antaranya sebagai ilustrasi tentang pengelompokkan di atas sebagai berikut ini.2
a) Partai-partai beraliran Marxis/Sosialis Kiri

Termasuk dalam kategori ini adalah (a) Indische Sociaal Democratische
Vereeniging (ISDV) yang lahir tahun 1914, (b) Indische Sociaal Democratische
Partij (ISDP) yang lahir tahun 1917, dan (c) Perserikatan Komoenis di India (PKI)
yang merupakan perubahan bentuk dari ISDV pada tahun 1920.
b) Partai-partai beraliran Nasionalis/Kebangsaan
Termasuk dalam kategori kelompok ini adalah (a) Indische Partij yang lahir tahun
1912, (b) Perhimpoenan Indonesia (PI, 1924) yang merupakan hasil evolusi dari
Indische Vereeniging (1908) dan berubah menjadi Indonesische Vereeniging
(1922), (c) Partai Nasional Indonesia (semula Perserikatan Nasional Indonesia)

1. Penggolongan di atas bukan atas dasar agama yang dipeluk oleh anggota masing-masing kelompok, melainkan
atas dasar aspirasi politik mereka. Baik anggota golongan Islam maupun mayoritas anggota golongan
kebangsaan sama-sama memeluk agama Islam namun aspirasi politik mereka berlainan.

2. Pengelompokkan partai-partai ini disarikan dari uraian (a) A.K. Pringgodigdo ‘Sejarah Pergerakan Rakyat
Indonesia’ dan (b) Margono ‘Ichtisar Sejarah Pergerakan Nasional 1908 – 1945’

147

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

yang lahir tahun 1927, dan (d) Parindra (1935) yang merupakan hasil fusi dari
Boedi Oetomo (1908) dan Persatuan Bangsa Indonesia (1924).
c) Partai-partai beraliran Islam
Termasuk di sini adalah (a) Sarekat Islam 1912 yang semula adalah Sarekat
Dagang Islam (1911), (b) Partai Sarikat Islam Indonesia (1930) dan Partai Islam
Indonesia (1931).

Golongan Marxis/Komunis memperjuangkan terwujudnya negara komunis,
golongan Islam ingin mewujudkan negara Islam, sedang golongan
nasionalis/kebangsaan ingin mewujudkan negara kebangsaan.

Cita-cita untuk mewujudkan negara komunis secara formal padam pada tahun
1927 seiring diberangusnya PKI oleh pemerintah penjajah Belanda, setelah partai
itu melakukan pemberontakan. Oleh karena itu ketika BPUPKI dibentuk pada tahun
1945 hanya kaum nasionalis dan Islamlah yang menduduki kursi keanggotaan
badan yang bertugas menyelidiki persiapan bangsa Indonesia untuk merdeka itu.

Namun A.M.W. Pranarka (1985: 47) menyebutkan bahwa di dalam tubuh
BPUPKI terdapat tiga kelompok ideologi yaitu Islam, kebangsaan dan Barat
Modern Sekular. Dalam masalah hubungan antara negara dan agama golongan
kebangsaan berbeda pandang dengan golongan Islam, sedang dalam hal jaminan
hak-hak dasar manusia dan sistem pemerintahan golongan kebangsaan berbeda
pandang dengan golongan modern Barat sekuler.

Ide-ide yang pada akhirnya bermanfaat bagi perumusan dasar negara
Indonesia merdeka, bukan muncul mendadak menjelang terbentuknya BPUPKI,
melainkan telah lama dipikir dan didiskusikan oleh para pemimpin bangsa. Mereka
mendiskusikan berbagai persoalan dasar kehidupan dalam negara yang akan
didirikan dan memperjuangkan gagasan-gagasannya dengan beragam cara seraya
tetap memperhatikan pandangan kawan maupun lawan politik mereka. Dalam
suasana seperti itulah BPUPKI menjalankan tugasnya.

Dalam sidang pertama, yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai
dengan 1 Juni 1945, BPUPKI membahas soal dasar negara, yaitu suatu
“philosophische grondslag atau dasar falsafah, yaitu pikiran yang sedalam-
dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan
abadi”.3 Dasar seperti itu dipandang perlu karena negara sebagai suatu organisasi
hanya akan berfungsi dengan baik apabila terdapat suatu gambaran yang jelas
tentang hakekat, dasar dan tujuannya.

Oleh sebab itu, para pendiri negara pertama-tama harus mempunyai
gambaran yang jelas tentang negara yang dimaksud dan tempat/peranan warga
negara di dalamnya. Berdasarkan agenda itu, beberapa anggota BPUPKI
mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Mengenai hal itu, ada tiga
anggota yang mengemukakan pendapat, yaitu Muh. Yamin (tanggal 29 Mei 1945),
Soepomo (tanggal 31 Mei 1945), dan Soekarno yang berpidato pada hari terakhir
masa sidang pertama BPUPKI, 1 Juni 1945.

1. Masalah Hubungan Negara dan Agama.
Dalam sejarah kenegaraan Indonesia, hubungan antara negara dengan

agama baru dipersoalkan ketika bangsa kita memasuki masa pergerakan
nasional. Sebelum itu, baik pada masa Hindu maupun kerajaan-kerajaan Islam
sesudahnya, persatuan antara negara-agama bukan merupakan hal yang
dipersoalkan. Raja-raja pada masa lampau dipandang sebagai penjelmaan,
penitisan atau inkarnasi dari Dewa Wisnu dan Sywa. Raja Airlangga dari Kediri
misalnya, disamakan dengan dewa Wisnu, sedang Hayam Wuruk disebut oleh

3 Pidato pembukaan Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Widyodiningrat, dalam Saafroedin Bahar, dkk, Risalah Sidang
BPUPKI-PPKI, h. 15

148

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Prapanca sebagai Dewa segala Dewa.4 Ken Arok pun setelah berhasil merebut
mahkota kerajaan Singosari dari raja Tunggul Ametung dianggap sebagai
penjelmaan Bethara Guru. Meskipun ia sebenarnya memiliki latar belakang
kehidupan pribadi yang buram, tetapi keburaman latar belakang itu justru diyakini
sebagai ekspresi kekuatan gaibnya yang tidak memperoleh penyaluran yang tepat.
5 Kalau kemudian di tanah air ini tumbuh negara-negara Islam, maka raja-raja
mereka juga akan bergelar Khalifatullah, Panotogomo atau pelindung agama Islam
yang merupakan agama rakyat. Penyatuan antara negara dan agama memang
tidak dipersoalkan pada waktu itu.

Masalahnya menjadi lain ketika pada masa pergerakan kaum terpelajar
(kebanyakan belajar di atau dari dunia Barat), mulai memikirkan rencana
mendirikan negara merdeka lepas dari penjajah Belanda. Hubungan antara negara
dan agama pun kemudian menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan.

Dimulai dengan peristiwa "Jawi Hisworo" pada tahun 19166, maka sejak itu
polemik tentang hubungan negara/politik dengan agama berlangsung, baik antara
golongan Islam dengan golongan Komunis maupun antara golongan Islam dengan
golongan Nasionalis.

Dari polemik itu tampak bahwa kelompok Islam menghendaki adanya
persatuan antara negara dan agama (Islam) seperti tersirat dari ungkapan-
ungkapan yang dikemukakan para tokohnya antara lain: ,".... hanya kemerdekaan
yang berazaskan keIslamanlah yang sesungguhnya melepaskan segala rakyat
daripada perhambaan macam apapun juga."7 atau, "Ideologi kaum Muslimin
dipadatkan oleh Qur’an". Di samping itu sering dikutipkan pula ayat suci Al Qur’an
seperti "Dan tidak Kujadikan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdikan diri
kepadaku. Kesemua itu berarti bahwa pengabdian untuk memperoleh kemenangan
di dunia ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kehidupan dunia
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan batin (agama) dalam ideologi seorang
Muslim”.8 Di lain pihak, golongan komunis menghendaki adanya pemisahan antara
agama dan organisasi. Mereka menganjurkan agar jangan mencampurkan agama
dengan perserikatan9 Sementara itu kaum nasionalis menghendaki agar negara
tidak disatukan dengan agama tertentu (negara dipisahkan dari agama)

Menurut Soekarno (dari kubu nasionalis) rencana Undang-Undang Dasar yang
memuat persatuan agama dan negara tentu akan ditolak oleh badan perwakilan,
atau apabila dipaksakan juga persatuan itu, berarti demokrasi ditinggalkan. Bagi
Soekarno hanya ada dua alternatif dalam hubungan ini yaitu "Persatuan staat-
agama tetapi zonder democratie, atau democratie tetapi staat dipisahkan dari
agama?"10

Sejak itulah persoalan hubungan antara negara dan agama menjadi bahan
wacana antara golongan nasionalis dan Islam. Dari sisi kelompok Islam wacana
tersebut mengarahkan mereka kepada cita-cita mendirikan negara Islam. Pada
akhir 1920-an pemimpin Sarekat Islam seperti Surjopranoto dan Sukiman
Wirjosandjojo mulai berbicara tentang “een Islamietische Regeering” (suatu
pemerintahan Islam) atau “een eigen Islamietische bestuur onder een eigen vlag”

4 . Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, hal 124
5 . Ibid
6 Jawi Hisworo adalah surat kabar milik Boedi Oetomo. Pada salah satu edisinya koran itu memuat tulisan yang

menyatakan antara lain bahwa” nabi Muhammad soeka minum gin dan arak”. Tulisan itu barang tentu
menimbulkan kemarahan dari kalangan Islam. Kecaman yang diarahkan kepada pihak yang dianggap
bertanggung-jawab dan polemik yang mengikutinya menyiratkan perbedaan pandang antara kaum priyayi
nasionalis dan kalangan Islam.
7 . Deliar Noer , op-cit h. 187
8 . Ibid, h. 186
9 . Ibid h. 196
10 . Ibid, h. 196

149

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

(suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri). Sukiman kemudian dikenal
sebagai tokoh Masyumi dengan kalimatnya yang khas: “menciptakan negara Islam
di Indonesia adalah tujuan kemerdekaan”.

Polemik mengenai hal di atas menghangat lagi di paroh kedua 1930-an serta
awal 1940-an. Kala itu Natsir, tokoh Sarekat Islam, berupaya menghidupkan lagi
gagasan tentang keharusan memperjuangkan Islam sebagai dasar bagi Indonesia
di masa depan. Natsir menentang gagasan Soekarno mengenai pemisahan antara
urusan agama dan urusan negara.

Ada dua alasan Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi
negara. Pertama, karena Islam mengatur tidak saja soal hubungan manusia dengan
Tuhan melainkan juga mengatur kehidupan sosial, politik atau bahkan ekonomi.
Adalah tugas kaum Muslim untuk menjalankan amru bil ma’ruf wannahyu ‘anil
mungkar (lakukan kebaikan dan hindari kejahatan). Semua aspek kehidupan
haruslah dijalankan atas dasar prinsip tersebut, dengan Al Qur’an dan Hadist Nabi
sebagai ukurannya. Kedua, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama
Islam, sehingga ada kewajiban bagi mereka untuk menjadikan Islam sebagai
ideologi negara. Pengangkatan ideologi non Islam di Indonesia berarti memberi
rakyat Indonesia ideologi asing.

Di lain pihak Soekarno, seperti sudah disebut di atas, tetap pada
pandangannya bahwa agama haruslah dipisahkan dari negara karena di
masyarakat terdapat sejumlah ideologi seperti nasionalisme, Islam dan komunisme.
Di samping itu terdapat pula sejumlah agama yang dianut warga masyarakat.
Soekarno juga menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia dalam
mengusir penjajah Belanda. Dalam rangka persatuan bangsa itu maka negara tidak
boleh didasarkan pada agama tertentu. Soekarno tidak menghendaki Islam sebagai
dasar negara karena hal itu akan membahayakan persatuan bangsa.

Pada persidangan I BPUPKI (29 Mei – 1 Juni) hanya gagasan kaum
kebangsaanlah yang muncul ke permukaan. Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof
Soepomo mengemukakan usulan tentang dasar negara yang antara lain
menegaskan bahwa urusan negara harus dipisahkan dari urusan agama.
Alasannya (a) secara geografis Indonesia tidak terletak di lingkungan negara
keIslaman (corpus Islamicus); (b) kita tidak perlu mewarisi pertikaian yang masih
timbul di kalangan negara-negara Islam sendiri; dan (c) jika kita mendirikan negara
Islam maka berarti kita tidak mendirikan negara persatuan11.

Pada tanggal 1 Juni Ir. Soekarno juga mengemukakan usulan dasar negara
yang salah satu silanya adalah Ketuhanan. Mengenai hal ini Soekarno antara lain
berkata “ Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha
Esa. Prinsip Ketuhanan!. Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-
masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. .......... marilah
kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara ialah negara yang tiap-tiap orangnya
dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat
hendaknya berTuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘Egoisme agama’.
Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Dari usulan-usulan dasar negara di atas, tampak bahwa aspirasi golongan
Islam belum dikemukakan oleh para pendukungnya. Oleh karena itu seusai
persidangan I golongan Islam (yang merupakan minoritas, hanya 15 orang dari 62
anggota BPUPKI) berupaya memperjuangkan aspirasi mereka di luar persidangan.
Hasil upaya tersebut adalah diadakannya pertemuan antara Panitia Delapan12

11 Saafroedin Bahar, dkk, op cit h.
12 Panitia Delapan dibentuk pada akhir Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, dengan tugas menampung usul-usul

tentang Indonesia Merdeka

150

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

dengan beberapa anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta pada tanggal 22 Juni
1945.

Dalam pertemuan itulah diupayakan kompromi antara pihak kebangsaan dan
golongan Islam mengenai rumusan dasar negara yang akan dipergunakan bagi
negara Indonesia merdeka. Pada kesempatan itu sebuah panitia yang kemudian
dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, dibentuk untuk merumuskan
kesepakatan antara kedua belah pihak. Panitia itu beranggotakan Drs. Moh. Hatta,
Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Ir. Soekarno, K.H. Abdul
Kahar Moezakhir, K.H. Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso dan H. Agus Salim.

Panitia itu berhasil menetapkan Rancangan Pembukaan UUD yang
kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di dalam rancangan itu termuat
rumusan kompromi antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan tentang hubungan
antara negara dan agama. Rumusan itu berbunyi “ Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’ at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Di samping itu dimuat pula
rumusan sila sila Pancasila yang lain.

Kompromi dalam Piagam Jakarta itu ternyata tidak dengan sendirinya
mengakhiri pertentangan ideologis antara golongan kebangsaan dan Islam. Ketika
Piagam Jakarta dibawa ke sidang II BPUPKI tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945
persaingan itu justru tambah memuncak. Pada waktu itu timbul usul-usul yang
hakikatnya mementahkan kembali kompromi melalui Piagam Jakarta.

Sudah sejak pembahasan Rancangan Pembukaan UUD, Ki Bagoes
Hadikoesoemo mempersoalkan rumusan kompromis Piagam Jakarta. Ia
mengusulkan agar kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rumusan Piagam
Jakarta dihapus. Agumentasinya karena hal itu akan menyulitkan pelaksanaan
prinsip kewajiban menjalankan syariat Islam itu sendiri. Usulan itu ditolak sidang
dengan alasan bahwa Piagam Jakarta sudah merupakan kompromi maksimal di
antara dua belah pihak.

Persoalan muncul kembali saat sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945
melanjutkan pembahasan tentang pasal-pasal Rancangan UUD. Seorang anggota
BPUPKI, Pratalikrama, mengusulkan agar dalam UUD dirumuskan pula syarat
Presiden yang harus “berusia minimal 40 tahun, bangsa Indonesia asli dan
beragama Islam”. Usulan ini menggugah semangat Ki Bagoes Hadikoesoemo untuk
mempersoalkan lagi apa sesungguhnya maksud dari rumusan “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Persoalan itu dipertajam dengan usulan KH Masykur untuk mensinkronkan
rumusan syarat tentang Presiden dengan bunyi pasal 28 ayat 1 (29 ayat 1
sekarang). Bagi Masykur sulit diharapkan bahwa seorang Presiden non Muslim
(yang dimungkinkan adanya oleh ketentuan pasal 6 ayat 1 tentang syarat Presiden)
dapat menjalankan syariat Islam sebagaimana ditentukan pasal 28 ayat 1. Oleh
karena itu Masykur mengusulkan agar rumusan pasal 28 ayat 1 diganti menjadi
“Agama resmi bagi Republik Indonesia adalah agama Islam”.

Pihak kebangsaan bersikukuh pada rumusan Piagam Jakarta sebagai
rumusan maksimal yang tak dapat diganggu gugat. Soekardjo bahkan menolak
usulan syarat Presiden di atas dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan
prinsip persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan. Terhadap berbagai
usulan perubahan Piagam Jakarta dan pasal-pasal yang berkaitan, pihak
kebangsaan bahkan mendesak diadakannya pemungutan suara (voting) untuk
mengambil keputusan. Namun demikian pihak Islam menentang upaya
pengambilan keputusan melalui voting itu.

Ketika pembicaraan menjadi berlarut-larut, karena jengkel KH Moezakir,
yang kemudian didukung oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo menantang (sambil
menggebrak meja) agar sidang bersikap tegas, mendasarkan negara pada agama
Islam atau menghapuskan sama sekali hal-hal yang berbau Islam. Ketika sidang

151

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

memanas maka Ketuapun menskors sidang sampai keesokan harinya. Malam itu
tampaknya terjadi loby-loby antara anggota BPUPKI sehingga ketika persidangan
dibuka kembali esok harinya, Soekarno justru meminta golongan kebangsaan untuk
mengalah dan menerima usulan kelompok Islam.

Pada akhirnya Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 bersepakat bahwa: (a)
rumusan sila I dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta tetap
dipertahankan. (b) rumusan syarat Presiden menjadi berbunyi “Presiden Indonesia
haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, (c) rumusan pasal 28 ayat 1
(kini pasal 29 ayat 1) tetap berbunyi “Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Kesepakatan di atas menunjukkan bahwa sampai akhir persidangan BPUPKI
II pihak Islam mendapat kemajuan besar dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Namun, keberhasilan pihak Islam tersebut hanya bersifat sementara. Sebab ketika
kemudian bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17
Agustus 1945, kesepakatan kesepakatan di atas di ubah lagi sesuai dengan
perkembangan keadaan waktu itu.

Sesuai kesepakatan antara Moh Hatta dengan empat tokoh Islam anggota
PPKI pada pagi hari menjelang Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka (1)
rumusan sila I pancasila dikembalikan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (2)
syarat Presiden cukup “ ...haruslah orang Indonesia asli”, sedang (3) rumusan pasal
28 ayat 1 (kini pasal 29 ayat 1) diubah menjadi “Negara berdasar atas ke-Tuhanan
Yang Maha Esa”.

2. Masalah Hubungan Antar Bangsa
Berbeda dengan masalah hubungan antara negara dan agama, perbincangan

tentang hubungan antar bangsa tidak begitu kontroversial dalam wacana politik di
masa pergerakan. Aspirasi mengenai hubungan antar bangsa ini hanya secara
implisit muncul pada saat terjadi polemik antara Soekarno (dari kelompok
kebangsaan) dan Salim (dari kelompok Islam) tentang kebangsaan.

Dalam Sidang I BPUPKI, tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, prinsip hubungan
antar bangsa juga dikemukakan sebagai salah satu unsur dasar negara. Sementara
itu dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Soekarno antara lain menyatakan prinsip
perhubungan antara bangsa itu sebagai berikut:

"Tetapi ..... tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya mungkin

orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berpaham
'Indonesia uber Alles'. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa
berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia
hanya satu bahagian kecil saja dari dunia. Ingatlah akan hal ini!.

"..... Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan
chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan
‘Deutschland uber Alles’, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsa yang
minulyo, berambut jagung, dan bermata biru, ‘bangsa Aria’, yang dianggapnya tertinggi
di atas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas
asas demikian, Tuan-tuan jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang
terbagoes dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju pula
persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara
Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju kepada kekeluargaan bangsa bangsa.'

“Justru inilah prinsip saya kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya
usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan 'Internasionalisme'. Tetapi jikalau
saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitanisme, yang
tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada
Nippon ....... dan seterusnya.

152

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

“Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya
nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman
sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2",
yang pertama-tama saya usulkan kepada Tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan
erat satu sama lain13

Tampak bahwa dalam konsepsi Soekarno, sila internasionalisme ia
kemukakan setelah dasar nasionalisme. Hal itu mengandung maksud agar
nasionalisme tidak jatuh ke paham chauvinisme dan internasionalisme, juga tidak
jatuh ke paham kosmopolitisme.14

Dapat kita pahami bahwa pola hubungan antar negara yang dikehendaki
oleh Soekarno adalah yang didasari oleh sikap hormat-menghormati sesama
bangsa. Sehingga tidak ada kesombongan antar bangsa di dunia ini. Sikap hormat-
menghormati akan tumbuh kalau ada keyakinan yang sama bahwa bangsa-
bangsa yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah sama sederajat, sama
merdeka dan hanya karena perkembangan kebudayaan mereka sajalah maka
mereka terpisah ke dalam satuan-satuan kebangsaan tersebut.

Keyakinan tersebut secara implisit mencerminkan pula keyakinan tentang
harkat martabat manusia sebagai mahluk yang sama derajat dan sama merdeka,
karena yang hidup membangsa atau yang disebut bangsa itu tidak lebih dari
manusia-manusia yang oleh karena ikatan tertentu kemudian disebut sebagai satu
bangsa.

Ketika Piagam Jakarta disusun tanggal 22 Juni 1945 ternyata rumusan sila
kedua tidak berbunyi internasionalisme atau peri-kemanusiaan, tetapi
"Kemanusiaan yang adil dan beradab". Sampai sejauh ini tidak ada petunjuk yang
jelas tentang mengapa sila peri-kemanusiaan atau internasionalisme berubah
menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Rumusan sila kedua itu tidak mengalami perubahan ketika sila sila Pancasila
dibahas dan ditetapkan dalam sidang PPKI tang 18 Agustus 1945.

3. Masalah Kebangsaan/Hakikat Negara Bangsa
Kesadaran tentang kebangsaan Indonesia sesungguhnya sudah tersirat dari

lahirnya berbagai organisasi pergerakan sejak tahun 1908. Organisasi-organisasi itu
lahir atas kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan, kesuku-
bangsaan atau golongan saja tidaklah mencukupi untuk mengusir penjajah. Oleh
karena itu muncul kemudian organisasi-organisasi yang berjuang secara nasional
dan mencakup berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Sudah barang tentu
kesadaran itu tidak terbentuk secara tiba-tiba dan langsung jadi, melainkan tumbuh
dan berkembang setahap demi setahap.

Kita catat misalnya bahwa pada mulanya Boedi Oetomo organisasi yang lahir
pada awal tahun 1900-an merumuskan tujuan mereka masih sebatas pada “ hendak
memajukan ‘Jawa Raya’, bukan Indonesia. Pada awalnya kaum muda juga
mengorganisasikan diri dalam organisasi-organisasi kepulauan, semacam Jong
Sumatranen Bond, Jong Java, Jong Celebes, dan lain sebagainya, bukan bersifat
nasional, Indonesia. Dengan demikian kesadaran tentang kebangsaan Indonesia itu
tumbuh di kalangan bangsa Indonesia sejalan dengan pertumbuhan gerakan-
gerakan perjuangan yang semula bersifat kepulauan/kesukuan.

Di samping itu konsep bangsa dan kebangsaan itu memang juga masih
digumuli oleh berbagai pihak di tubuh kaum pergerakan. Deliar Noer (1983)
mencatat bahwa polemik antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam

13. Ibid, h. 76
14 Kosmopolitisme paham yang beranggapan bahwa seluruh kosmos (dunia) adalah satu. Penganut kosmopolitisme

cenderung mengabaikan batas-batas negara dan yang ekstrim cenderung mengabaikan tanggung jawabnya
sebagai warga negara.

153

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

mengenai persoalan tersebut sudah berkembang sejak tahun 1920an dan bahkan
berlangsung lagi menjelang akhir tahun 1930an. Perbedaan pandang di antara
kedua kelompok mengenai soal bangsa dan kebangsaan itu terkait erat dengan
masalah perbedaan faham mengenai hubungan antara negara agama, seperti yang
sudah dibahas di muka.

Kesadaran kebangsaan, kesadaran bahwa suku-suku yang berbeda beda itu
adalah satu bangsa, kemudian terkristal dalam Sumpah Pemuda tahun 1928.
Melalui Sumpah Pemuda generasi muda Indonesia mengakui bahwa mereka
adalah bagian satu bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, yang menggunakan
satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dan hidup di wilayah yang satu yaitu
tanah air Indonesia.

Walaupun kesadaran sebagai kesatuan bangsa sudah diikrarkan namun
bukan berarti kesatuan bangsa itu sudah dengan sendirinya terwujud. Oleh karena
itulah persoalan tersebut juga mengemuka kembali ketika sidang BPUPKI
berlangsung.

Di dalam sidang I BPUPKI gagasan negara kebangsaan muncul lagi melalui
usulan dasar negara dari Ir. Soekarno. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 Soekarno
antara lain menyatakan:

“Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya apakah kita hendak mendirikan

Negara Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan,?
Mendirikan Negara Indonesia Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi
sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan
kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan
bangsawan?.
Apakah maksud kita begitu?, Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama
kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum
Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita
punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat
satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan
yang kaya, tetapi “semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti
akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa,
bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai ini,
akan tetapi sejak tahun 1918 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik
dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan
suatu Negara Kebangsaan Indonesia.14
Dalam perkembangan kemudian ternyata bahwa di dalam Piagam Jakarta sila
kebangsaan itu berubah menjadi sila Persatuan Indonesia. Mengenai perubahan
rumusan itu Yayasan Idayu (1987: 69) mencatat bahwa perubahan itu terjadi dalam
rapat Panitia Sembilan tanggal 22-Juni-1945, tepatnya ketika Piagam Jakarta
disusun. Pada saat itu muncul kekhawatiran terhadap niat dari beberapa aliran di
kalangan pemerintah Jepang yang hendak memecah Indonesia menjadi tiga atau
empat negara merdeka15. Penggunaan rumusan sila Persatuan Indonesia sebagai
pengganti sila kebangsaan, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Indonesia itu
satu, tidak terbagi-bagi.

4. Masalah Pemilik Kedaulatan Dalam Negara

Cita-cita kehidupan bernegara di mana rakyat menjadi pemilik kedaulatan
dalam negara, cita cita demokrasi, sudah mulai berkembang di kalangan pemimpin

14 Saafroedin Bahar, op-cit, h. 71
15Kekhawatiran itu dapat dipahami mengingat pada masa penjajahan Jepang wilayah nusantara di bagi menjadi

tiga bagian, yang masing-masing dibawah penguasa yang berlainan. Daerah Indonesia bagian Timur misalnya
dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang.

154

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

bangsa kita, ketika mereka berjuang mengusir penjajah melalui organisasi sosial
politik.

Dalam persidangan I BPUPKI, gagasan dasar tentang hidup bernegara
secara demokratis pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya
tanggal 1 Juni 1945. Sesudah itu masalah demokrasi dibicarakan pula dalam si-
dang-sidang BPUPKI terutama pada saat membicarakan isi/pasal-pasal
Rancangan UUD yang disusun oleh Panita Hukum Dasar.

Sila kerakyatan dalam usulan Soekarno dinyatakan sebagai mufakat,
perwakilan, permusyawaratan. Mengenai sila ini Soekarno berkata :

"Kemudian apakah dasar yang ketiga ? Dasar itu yalah dasar mufakat, dasar

perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan negara untuk satu
orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita
mendirikan negara ‘semua buat semua', satu buat semua, semua buat satu. Saya
yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah
permusyawaratan perwakilan.
.... Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu
dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan
Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan di dalam
permusyawaratan. Badan Perwakilan inilah tempat mengemukakan tuntutan Islam.
Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita
rasakan perlu perbaikan.
Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya,
agar supaya sebagaian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat
yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam." .... Kalau misalnya orang
Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia
harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian agar supaya sebagaian besar daripada
utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil-
fair play!"16
Uraian Soekarno di atas menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia
merdeka semestinya (1) dianut prinsip kedaulatan rakyat, (2) dianut sistem
perwakilan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan (3) dianut prinsip
musyawarah untuk mufakat dalam lembaga perwakilan rakyat.
Pada saat Piagam Jakarta terbentuk ternyata sila mufakat atau demokrasi
itu diberi rumusan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan-perwakilan. Rumusan tersebut menurut hemat penulis tidak
membawa perubahan prinsipiil terhadap makna sila demokrasi seperti yang
dikemukakan oleh Soekarno di atas.

5. Masalah Tujuan Negara

Berbeda dengan persoalan hubungan antara negara dan agama yang
menimbulkan kontroversi, masalah tujuan negara justru tidak menyita banyak
perdebatan selama proses perumusan dasar negara Pancasila. Hal itu dapat kita
pahami karena cita-cita tentang kesejahteraan hidup bersama sebenarnya
merupakan hal yang selalu berkembang dalam kehidupan manusia di segala jaman.

Banyak prasasti yang menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Hindu, Budha
maupun Islam di Nusantara masa lampau juga mencita-citakan adanya
kemakmuran hidup dalam negara. Mitos tentang Ratu Adilpun selalu berkembang
dari masa ke masa, hidup di hati sanubari rakyat yang pada hakikatnya
mengungkapkan harapan tentang kehidupan yang adil dan sejahtera. Dalam
suasana penindasan, mitos Ratu Adil bahkan sering menjadi penggerak utama
gerakan-gerakan rakyat melawan penguasa yang menindas.

16 Saafroedin Bahar, Ibid h.18

155

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Lahirnya organisasi–organisasi yang ingin memerdekakan bangsa Indonesia
pada masa pergerakan nasional secara implisit sudah menyiratkan aspirasi tentang
kesejahteraan rakyat. Cita-cita kemerdekaan sebagai antithesa penjajahan
menyiratkan aspirasi kesejahteraan sebagai antithesa kemiskinan yang diciptakan
kaum penjajah.

Tak mengherankan jika aspirasi tentang kesejahteraan bersama waktu itu
berkembang seiring dengan aspirasi tentang pengelolaan kekuasaan sendiri dan
sekaligus diwarnai kuat oleh sentimen-sentimen terhadap segala sesuatu yang
melekat pada diri penjajah (kapitalisme, liberalisme, demokrasi Barat, dsb).
Soekarno dan Hatta, misalnya berbicara tentang kesejahteraan dalam bingkai
demokrasi ekonomi yang merupakan pasangan dari demokrasi politik.

Menurut catatan Deliar Noer (1982: 226), bagi Soekarno, juga bagi Hatta,
demokrasi dalam urusan ekonomi itu akan dapat direalisasikan dengan
menempatkan “semua perusahaan-perusahaan besar menjadi miliknya staat
(negara) ..... semua hasil-hasil perusahaan itu digunakan bagi keperluan Rakyat,
semua pembagian hasil itu di bawah pengawasan Rakyat”.

Masalah kesejahteraan bersama, kesejahteraan sosial, kembali
mengumandang dalam sidang I BPUPKI, saat usulan dasar negara sedang
dikemukakan. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno antara lain
menyatakan: “Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini
belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada
kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka” Lebih lanjut Soekarno menyatakan:

“ Apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum kapitalnya meraja-lela, ataukah
yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian,
hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup
memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih saudara-saudara?
Jangan saudara kira kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan
sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara
Eropa adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire-democratie. Tetapi tidakkah
di Eropa justru kaum kapitalis meraja-lela?”

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan
demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politike
economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.
Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud
dengan faham Ratu-Adil, ialah sociale rechvaardigheid, rakyat ingin sejahtera.
Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan
dunia baru yang didalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka
oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta
rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu
bukan persamaan politiek, saudara-saudara, tetapipun di atas lapangan ekonomi
kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-
baiknya17.

Dari kutipan pidato Soekarno di atas dapat kita simpulkan bahwa :
a) Menurut Soekarno demokrasi yang dijalankan di negara-negara Eropa dan

Amerika hanya demokrasi di bidang politik saja dan tidak mencakup demokrasi
di bidang ekonomi. Oleh karena itu di dalamnya tidak ada sociale
rechtsvaardigheid, tidak ada keadilan sosial.
b) Prinsip kesejahteraan sebagai prinsip dasar keempat dalam Indonesia merdeka
yang diusulkan Soekarno merupakan prinsip demokrasi di bidang ekonomi
yang menghendaki serta menuju tercapainya kesejahteraan bersama melalui
persamaan di bidang ekonomi.
c) Apabila prinsip demokrasi dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, maka
selain menghendaki persamaan politik demokrasi Indonesia juga menghendaki

17 Saafroedin Bahar, Ibid

156

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

persamaan ekonomi. Inilah ciri khas demokrasi di Indonesia merdeka yang
diusulkan Soekarno.

Dalam Piagam Jakarta sila kesejahteraan dari Soekarno itu dirumuskan
menjadi “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” Dalam sidang PPKI tidak
terdapat pembahasan secara khusus mengenai sila Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.

Demikianlah secara ringkas kita telah melihat bagaimana dinamika
perumusan sila-sila Pancasila. Berikut akan kita bahas proses finalisasi rumusan
dasar negara Pancasila.

3. 6. Rumusan Definitif Dasar Negara Pancasila
Rumusan definitif dasar negara Pancasila baru terbentuk dalam sidang PPKI
tanggal 18 Agustus 1945. Namun demikian proses pematangan Pancasila
sesungguhnya sudah dimulai sehari sebelumnya, tepatnya sore hari tanggal 17
Agustus 1945 sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.
Dengan mengutip Hatta, Heuken SJ, dkk (1988: 40) melukiskan kejadian itu
sebagai berikut ini.
Menurut keterangan M Hatta, seorang opsir kaigun (A.L. Jepang) mengunjungi beliau
dan memberitahukan “ bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik dalam daerah yang
dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat
Pembukaan Undang Undang Dasar yang berbunyi ‘Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Mereka mengakui bahwa
bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama
Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi
pokok Undang Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka
golongan minoritas. Jika ‘diskriminasi’ itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di
luar Republik Indonesia”
“Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum
sidang Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagoes Hadikusumo, Wahid Hasjim,
Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu
rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah
sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan kalimat yang menusuk hati
kaum Kristen itu dan mengganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ketika menyampaikan
perubahan rumusan sila pertama dari Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Moh.
Hatta antara lain menyatakan:
“Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya,
supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat maka
pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang Undang Dasar. Oleh karena
itu maka dapat disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi ‘Presiden ialah orang
Indonesia asli’.
‘Yang beragama Islam’ dicoret, oleh karena penetapan yang kedua: Presiden
Republik Indonesia orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna,
oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlah di Indonesia ini dengan
sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden, sedangkan dengan
membuang ini maka seluruh Hukum Undang Undang Dasar dapat diterima oleh
daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu
sekarang diperintah oleh kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antar
berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini”
“Berhubung dengan itu juga berubah pasal 29, ini bersangkutan pula dengan
preambule. Pasal 29 ayat 1 menjadi begini: ‘Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang
Maha Esa’. Kalimat yang dibelakang itu yang berbunyi: ‘dengan keajiban’ dan lain-lain
dicoret saja”. “Inilah perubahan maha penting menyatukan segara bangsa18”

18 Ibid

157

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Kutipan di atas menunjukkan bahwa semua perubahan rumusan dalam
rancangan pembukaan maupun pasal-pasal UUD dilakukan demi menjaga
persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian selain menyangkut soal
sila Ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya perubahan itu juga menekankan
pentingnya sila Persatuan Indonesia.

Sejauh menyangkut sila II Pancasila, sidang PPKI hanya membahas teknis
perumusan sila itu dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam
alinea IV draft Pembukaan UUD yang dikemukakan oleh Soekarno-Hatta, antara
lain disebutkan bahwa

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan
berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ..dst”
Kata sambung “menurut dasar” itulah yang diusulkan oleh Ki Bagoes
Hadikoesoemo untuk dicoret karena dianggap kurang baik. Usulan tersebut disetujui
oleh sidang sehingga kalimat dalam alinea IV Pembukaan itu berbunyi “.....dengan
berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, ..dst”
Dalam sidang PPKI persoalan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara
tidaklah terlalu diperdebatkan. Hal ini dapat kita pahami karena masalah ini sudah
menjadi bahan perbincangan bahkan sejak masa pergerakan nasional. Demikian
juga beberapa persoalan yang menyangkut operasionalisasi ide tersebut sudah
cukup terbahas dalam sidang-sidang BPUPKI II ytanggal 10 s/d 16 Juli 1945.
Ketika prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan-perwakilan (sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945)
diajukan ke sidang PPKI, tanpa pembahasan lebih lanjut prinsip ini langsung
disetujui oleh para anggota sidang. Lebih dari itu ketika Rancangan UUD disahkan
menjadi UUD 1945 melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, persoalan sistem
pemerintahan juga tidak muncul kembali.
Hal yang sama juga terjadi pada sila kelima Pancasila. Dalam sidang PPKI
tidak terdapat pembahasan secara khusus mengenai sila Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia. Pasal-pasal yang menyangkut kesejahteraanpun (pasal
33 dan 34) langsung disetujui oleh anggota sidang tanpa adanya pembahasan.
Dapat dikatakan bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah
dicapai baik dalam sidang-sidang BPUPKI maupun sebelum sidang PPKI, maka
pembahasan dasar negara maupun UUD negara dalam sidang PPKI tanggal 18
Agustus 1945 menjadi lancar.
Pada hari itu selain berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden PPKI juga
berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana termuat dalam
Pembukaan UUD 1945 dan menetapkan UUD 1945 itu sendiri.
Rumusan Pancasila dasar negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945
adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI tanggal 18
Agustus 1945 itu, maka selesailah sudah satu babakan sejarah perjuangan bangsa
Indonesia untuk merumuskan dasar bagi penyelenggaraan negara merdeka yang
sudah lama dicita-citakannya.

158

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

B. Intisari Sila-sila Pancasila

Memahami sila-sila Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengajukan lima
pertanyaan pokok yaitu 1) persoalan dasar hidup bernegara yang hendak dijawab
melalui sila yang bersangkutan; 2) bagaimana teori/model/praktek tentang
persoalan dasar tersebut; 3) inti ajaran Pancasila tentang persoalan dasar tersebut;
4) bagaimana bunyi aturan dalam UUD 1945 yang mengatur lebih lanjut ajaran sila
Pancasila itu dan 5) nilai nilai etika hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat
apakah yang terkandung dalam sila Pancasila yang bersangkutan.

Berikut ringkasan jawaban atas kelima pertanyaan pokok tersebut di atas
terjadap masing-masing sila Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa

01 Bagaimana sebaiknya hubungan negara dan agama di negara republik

Indonesia
02 Ada empat model hubungan antara negara – agama:

 Negara menguasai agama

 Agama menguasai negara/kehidupan politik

 Pemisahan antara negara dan agama dalam semangat 1) anti agama,

atau 2) tidak anti agama

 Pembedaan fungsi antara negara dan agama dalam semangat

kerjasama untuk mensejahterakan warganegara

03 Pancasila menghendaki hubungan agama dan negara dalam bentuk

pembedaan fungsi dan kerjasama antara negara dan agama

 Indonesia negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa (bukan

negara atheis)

 Indonesia menghormati persamaan hak hidup semua agama (bukan

negara agama)

 Hukum negara tidak diambil dari hukum agama/agama agama yang ada

 Negara tidak mencampuri urusan agama, agama tidak campur tangan

urusan negara

 Negara dan agama/agama-agama bekerjasama untuk

mensejahteraakan warganegara

04  Pasal 28 E ayat 1, Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya... dst

 Pasal 28 E ayat 2, Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati

nuraninya,
 Pasal 29 ayat 1 – 2.

05  Percaya dan taqwa kepada Tuhan YME

 Toleransi antar umat beragama:

- saling hormat menghormati kebebasan beragama

- saling bekerjasama

- tidak memaksakan agama pada orang lain

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

01 Bagaimana sebaiknya hubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa

lain dan hubungan antar sesama bangsa Indonesia sendiri

159

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

02 Pola hubungan antar bangsa:
 Pola Hubungan Penjajahan
 Pola Hubungan Ketergantungan
 Pola Hubungan Sederajat
Pola Hubungan Antar Manusia:
 Pola Hubungan Perbudakan
 Pola Hubungan Ketergantungan
 Pola Hubungan Sama Sedarajat

03 Pola Hubungan Antara Bangsa Yang Sama Sederajat, melalui pelaksanaan
politik luar negeri bebas aktif
Pola Hubungan Antar Manusia yang sama sederajat, melalui penghormatan
hak hak asasi manusia

04  Pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang pernyataan perang membuat perdamaian
dan perjanjian internasional

 Pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 tentang pengangkatan dan penerimaan Duta
Besar dan Konsul

 Pasal 27, 28, 28 A – J dan 29, dst tentang HAM (negara & Masyarakat
wajib melindungi dan menghormati HAM)

 Pasal 28 I ayat 1 ada HAM yang non derogable (tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun)

 Pasal 28 J ayat 1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

05  Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan
kewajiban antar manusia

 Saling mencintai sesama manusia
 Tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain
 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
 Berani membela kebenaran dan keadilan
 Hormat dan bekerjasama dengan bangsa lain
Persatuan Indonesia
01 Apa hakikat negara Indonesia sebagai wadah kemajemukan warga bangsa
atau bagaimana mengelola kemajemukan dalam satu negara?
02 Ada empat jenis masyarakat majemuk:
 Masyarakat Majemuk Kompetisi seimbang
 Masyarakat Majemuk Minoritas Dominan
 Masyarakat Majemuk Mayoritas Dominan
 Masyarakat Majemuk Terfragmentasi
Ada kecenderungan alamiah:
 Konflik antar warga masyarakat
 Konflik dilihat sebagai ’all-out war’
 Dominasi salah satu pihak atas yang lain
Ada dua pilihan mengelolanya:
 Negara Serikat
 Negara Kesatuan
03 Negara persatuan yang mempersatukan seluruh wargabangsa dalam satu

160

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

wadah negara dengan prinsip berbeda-beda tetapi satu jua.
04  Pasal 1 ayat 1 ‘Indonesia: negara kesatuan....’

 Pasal 18, 18 A dan B tentang Pemerintah daerah
 Pasal 35, 36, 36 A dn B tentang bendera, bahasa, lambang dan lagu

kebangsaan.
 Pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan
 Pasal 37 ayat 5 yang melarang perubahan bentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
05  Mengutamakan persatuan kesatuan kepen-tingan dan keselamatan

bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
 Cinta tanah air dan bangsa
 Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
 Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang

berbhineka tinggal Ika
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan
Permusyawaratan Perwakilan
01 Siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia, dan

bagaimana keputusan tentang hidup bernegara harus ditetapkan?
02 Ada dua pilihan model pengelolaan kekuasaan negara:

 Kedikatoran (kekuasaan tertinggi negara berada di tangan elit penguasa,
keputusan berdasarkan prinsip ’minority rules’)

 Demokrasi (kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat,
keputusan berdasarkan prinsip ’majority rules’)

03  Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia
 Pemerintahan Demokrasi Tidak Langsung/demokrasi perwakilan
 Keputusan diupayakan dengan Musyawarah untuk mufakat

04  Pasal 1 ayat 2 ’ Kedaulatan di tangan rakyat dst
 Pasal 2 s/d 24 C dan pasal 37 tentang:
- Pembagian Kekuasaan antar lembaga negara (MPR, DPR, DPR,
Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Daerah)
- Sistem Check and Balances antar lembaga negara
- Pemilihan Umum (pasal 22 E)

05  Mengutamakan kepentingan negara & masyarakat
 Tidak memaksakan kehendak
 Mengutamakan musyawarah dalam memutuskan kepentingan bersama
 Melakukan musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
 Melakukan musyawarah dengan mengguna-kan akal sehat dan hati
nurani
 Melaksanakan keputusan bersama dengan iktikad baik dan
tanggungjawab.
 Pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 Menjunjung tinggi harkat martabat manusia
 Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

161

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

01 Apa tujuan negara Indonesia didirikan?
02 Ada dua teori tentang tujuan negara:

 Teori Kekuasaan Negara: Negara dibentuk demi kejayaan negara itu
sendiri (Rakyat harus mengabdi kepada Negara)

 Teori Kesejahteraan Rakyat: Negara dibentuk untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat atau kebaikan bersama

03  Negara Indonesia harus mewujudkan kesejahteraan rakyat
04  Pasal pasal tentang HAM karena HAM adalah indikator kesejahteraan

rakyat
 Pasal 28 I ayat 4, Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan

hak asasi manusia adalah tanggungjawa negara, terutama pemerintah.
 Pasal 28 I ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai

prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin,
diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan
 Pasal 33 pengelolaan perekonomian nasional
 Pasal 34 tentang sistem kesejahteraan sosial (pemeliharaan fakir miskin,
sistem jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat lemah, tanggung
jawab negara atas penyediaan fasilitas layanan kesehataan dan fasilitas
layanan umum yang layak.
05  Gotong royong
 Bersikap adil
 Keseimbangan antara hak dan kewajiban
 Menghormati hak orang lain
 Suka menolong dan bekerja keras
 Tidak memeras, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah
 Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
 Menghargai karya orang lain

Latihan

Saudara, untuk memantapkan pemahaman Anda tentang materi yang telah
diuraikan pada Unit 9 tentang Dasar Negara Pancasila seperti telah diuraikan di
atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Jelaskan aliran-aliran politik yang berkembang selama masa pergerakan
Nasional menuju Indonesia merdeka!

2. Jelaskan bagaimana perjuangan golongan/kelompok ideologi politik Islam,
Marxis/Komunis dan Nasionalis dalam mengejar cita-cita masing-masing
kelompok!

3. Jelaskan bagaimana pertentangan mengenai masalah hubungan antara
negara dan agama menurut golongan politik Isla dan Nasionalis!

4. Aapakah yang menjadi isi pokok pidato Soepomo, Soekarno dan M. Yamin
dalam persidangan BPUPKI ? Sebutkan!

5. Naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dipandang sebagai jalan kompromi
antara kelompok politik Islam dengan kelompok Nasionalis. Benarkah
demikian ? Jelaskan pendapat Saudara!

6. Jelaskan hal-hal yang menjadi pokok persoalan mengenai hubungan antar
bangsa!

162

Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan
7. Jelaskan latar belakang perbedaan rumusan konsep dasar negara menurut

naskah Piagam Jakarta dan menurut naskah yang terdapat dalam
pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945 !
8. Menurur pendapat Saudara, apakah naskah rumusan Dasar Negara yang
terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 itu final? Jelaskan argumentasinya
!
9. Menurut Saudara, apakah Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa
Indonesia? Jelaskan!
10. Perincilah apa yang menjadi intisari Pancasila !

--00--

163