Gunakan KTP Untuk Berobat

Implementasi kebijakan
Prof. Ida Yustina

Tahap-tahap Kebijakan

• Tahap penyusunan agenda
• Tahap formulasi kebijakan
• Tahap adopsi kebijakan
• Tahap implementasi kebijakan
• Tahap evaluasi kebijakan

• Tahap penyusunan agenda

• Masalah kebijakan sebelumnya berkompetisi terlebih dahulu sebelum
masuk ke dalam agenda kebijakan.

• Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada
perumus kebijakan

• Pada tahap ini ada masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali,
ada yang akan menjadi fokus pembahasan, dan ada pula karena
alasan tertentu ditunda pembahasannya.

• Formulasi kebijakan

• Pada tahap ini masalah didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah
terbaik.

• Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan
kebijakan yang ada.

• Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

• Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik.

• Tahap Adopsi Kebijakan

• Dari alternatif yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, salah satu dari
alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

• Tahap implementasi kebijakan

• Suatu program hanya akan menjadi catatan elit jika tidak
diimplementasikan

• Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil
sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni
dilaksanakan oleh badan-badan administrasi atau pemerintah.

• Dalam tahap ini kemungkinan terjadi sebuah kebijakan tidak
mendapat dukungan, sedangkan yang lain mendapat dukungan.

• Tahap evaluasi kebijakan

• Tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi untuk melihat sejauh mana
kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

• Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

• Dalam kaitan itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi
dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang
diinginkan.

Implementasi Kebijakan

• Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau
serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar
keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa
dijalankan.

• Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau
sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan
mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi
suatu program.

• Ripley dan Franklin: • Van Meter dan van Horn

• Implementasi adalah apa yang • Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang
terjadi setelah undang-undang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-
ditetapkan yang memberikan kelompok pemerintah maupun swasta yang
otoritas program, kebijakan, diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
keuntungan (benefit), atau suatu telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
jenis keluaran yang nyata (tangible kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini
output). mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan
• Istilah implementasi menunjuk pada operasional dalam kurun waktu tertentu maupun
sejumlah kegiatan yang mengikuti dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk
pernyataan dimaksud tentang mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil
tujuan-tujuan program dan hasil- yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
hasil yang diinginkan oleh para kebijakan.
pejabat pemerintah.

The Policy Implementation Process; A Conceptual Framewrok, Administration and Society Van Metter
dan Van Horn

• Implementasi kebijakan merupakan masalah yang kompleks.

• Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif,
tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan
tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya.

• Dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada
perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas dikaitkan
dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

• Contoh: apakah status kesehatan masyarakat semakin baik?

• Implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan
tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-
sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber
dimaksud meliputi: personil, peralatan, bahan, dan uang.

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar
menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana-rencana dan
disain program.

3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan mereka
dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi
beban kerja.

• Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa
variabel :

• Tujuan yang akan dicapai.

• Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, semakin sulit mencapai kinerja
kebijakan.

• Preferensi nilai yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

• Semakin bervariasi nilainya, akan semakin sulit dicapai.

• Sumberdaya

• Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan
infrastruktur lainnya.

• Kemampuan aktor yang terlibat

• Kualitas ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya,
pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

• Lingkungan

• Meliputi : lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

• Strategi yang digunakan

• Dapat bersifat top-down approach atau bottom-up approach; otoriter
atau demokratis.