Panduan Pengembangan Karir Bagi PNS Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional

Panduan Pengembangan
Karir Bagi PNS Pasca
Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke Jabatan
Fungsional

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena
atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya masih diberikan
kesehatan untuk menyelesaikan ebook Panduan Pengembangan
Karir Bagi PNS Pasca Penyetaran Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsioanal. Dalam ebok ini dibahas seputar ruang
lingkup Penyetaraan Jabatan, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
Penetapan Angka Kredit (PAK), dan Kenaikan Pangkat dan
Jenjang. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
merupakan instrumen untuk memberikan peluang
pengembangan karir untuk mendukung penyederhanaan
birokrasi agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem
karir berbasis fungsional. Oleh sebab itu, untuk mencapai
transformasi ke dalam jabatan fungsional dan lebih
meningkatkan pemahaman terhadap pengembangan karir pasca
penyetaraan, telah dirangkum informasinya dalam bentuk ebook
Penduan Pengembangan Karir Bagi PNS Pasca Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Jabtaan Fungsional. Dengan ebook ini,
diharapkan para pengelola kepegawaian dan PNS secara umum
yang mengalami penyetraan jabatan dapat langsung
mengimplementasikan dan mendapatkan solusi terhadap
permasalahan teknis dalam pengalihan jabatan pada instansi
masing-masing. Semoga ebook ini bermanfaat.




i

Pendahuluan

Transformasi Jabatan Struktural menjadi Jabatan
Fungsional merupakan suatu perubahan yang dilakukan
menuju birokrasi yang profesional. Pasca penyederhanaan
birokrasi tersebut, diperlukan strategi pengelolaan Jabatan
Fungsional yang efektif dan inovatif untuk mewujudkan
Jabatan Fungsional yang profesional. Ebook panduan
mengenai Pengembangan Karir bagi PNS Pasca
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
yang dibuat dalam bentuk ebook ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai
keberlanjutan karir pasca penyetaraan dan informasi
terkait dengan Jabatan Fungsional sesuai peraturan yang
berlaku termasuk di dalamnya penjelasan terkait dengan
Kenaikan Pangkat dan Jenjang, Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP), dan Penetapan Angka Kredit (PAK). Demikian
diharapkan ebook panduan ini dapat dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu dalam
meningkatkan pemahaman serta pengembangan karir
pasca penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional.




ii

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Pendahuluan ii

Bagian 1 Ruang Lingkup Penyetaraan Jabatan 1

Dasar Hukum dan Definisi Penyetaraan Jabatan 2

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional 3

Kriteria Jabatan Administrasi Yang Disetarakan 4

Persyaratan dalam Penyetaraan Jabatan 5

Pendidikan yang Tidak Sesuai dengan Kualifikasi 6

Tugas dan Fungsi Koordinasi 7

Angka kredit koordinator dan sub koordinator 8

Penilaian Mekanisme Koordinasi 9

Kenaikan Pangkat dalam Penyetaraan Jabatan 10

Kenaikan Pangkat Reguler Pada Pangkat Puncak dan Penyesuaian 12
Ijazah Hasil Penyetaraan

Penetapan Angka Kredit (PAK) Penyetaraan Jabatan Untuk Kenaikan 13
Pangkat

Perhitungan Angka Kredit Pasca Penyetaraan Jabatan 16

Angka Kredit Penyetaraan Jabatan 17

Daftar Isi 20
21
Bagian 2 Ruang Lingkup Jabatan Fungsional 22
Jabatan Fungsional dan Kategori dan Jenjang JF 23
Kedudukan dan Tanggung Jawab Pejabat Fungsional 24
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 25
Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 26
Target Angka Kredit Pejabat Fungsional Pertahun 28
Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional 29
Penyusunan SKP Bagi Pejabat Fungsional 30
Kenaikan Pangkat & Kenaikan Jabatan 31
Sistem Kenaikan Pangkat 33
Kenaikan Jenjang Jabatan 34
Syarat Kenaikan Jenjang Jabatan 35
Tata Cara Kenaikan Pangkat & Jenjang JF 36
PAK untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan
Tata Cara Penilaian & Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional

BAGIAN I

RUANG
LINGKUP
JABATAN
FUNGSIONAL
HASIL
PENYETARAAN
JABATAN

1

Dasar Hukum dan Definisi
Penyetaraan Jabatan

Undang-undang (UU) No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional yang dicabut dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2021

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut
Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan

Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing

pada jabatan fungsional yang setara.

Penyetaraan Jabatan bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan
efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada
publik.

2

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional

Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional

Administrator Ahli Madya

Pengawas Ahli Muda

Pelaksana Ahli Pertama
(Eselon V)

Penyetaraan Jabatan
dilakukan dengan kriteria:

Tugas dan Fungsi Jabatan Pejabat Administrasi yang
Administrasi berkaitan pada saat

dengan pelayanan teknis penyederhanaan struktur
fungsional serta dapat organisasi duduk dalam
jabatan yang terdampak
dilaksanakan oleh Pejabat penyederhanaan struktur
Fungsional
organisasi

Jabatan yang berbasis
keahlian atau keterampilan

tertentu

3

Kriteria Jabatan Administrasi Yang
Disetarakan

Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke
dalam Jabatan Fungsional adalah:



Jabatan Administrator

Jabatan Pelaksana Jabatan Pengawas
eselon V
PNS yang disetarakan memiliki
Jabatan yang diusulkan dalam kesesuaian tugas, fungsi,
Penyetaraan Jabatan adalah pengalaman, atau pernah
melaksanakan tugas yang
jabatan yang terdampak
(dihapus) dalam berkaitan dengan tugas Jabatan
Fungsional.
penyederhanaan birokrasi

Penyetaraan Jabatan dilaksanakan tanpa
memperhatikan jenjang pangkat dan
golongan ruang yang melekat pada
Administrator, Pengawas, dan pejabat

pelaksana yang merupakan eselon V yang
akan disetarakan.

4

Persyaratan dalam
Penyetaraan Jabatan

PNS yang masih menjalankan tugas dalam
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana yang merupakan
eselon V berdasarkan keputusan Pejabat

Pembina Kepegawaian atau pejabat lain
yang diberikan kewenangan.

PNS yang bersangkutan memiliki ijazah paling rendah:
Sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam
Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan
paling rendah sarjana atau diploma empat
Magister bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang
pendidikan paling rendah magister
Sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang
dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang
mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang
tertentu

PNS yang disetarakan memiliki kesesuaian
tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
tugas Jabatan Fungsional.

5

Pendidikan yang Tidak
Sesuai dengan Kualifikasi

Pejabat Pengawas dan Pelaksana eselon V yang belum
memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan, tetap
dapat disetarakan dalam Jabatan Fungsional melalui uji
kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
yang bersangkutan stelah berkoordinasi dengan instansi
pembina Jabatan Fungsional.

Pejabat Administrator yang akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya harus
memperhatikan ketentuan Jabatan Fungsional
tertentu yang mensyaratkan kualifikasi
pendidikan magister untuk menduduki jenjang
Ahli Madya

Pejabat Administrasi wajib memiliki pendidikan
sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama
4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik
dalam Jabatan Fungsional.

6

TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI

Pejabat Administrasi yang mengalami
Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme

koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai
dengan bidang tugasnya, sampai dengan
peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku yang

merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
yang diberikan oleh pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.



Pemberian tugas dan fungsi koordinasi tersebut
diberikan dalam bentuk tugas tambahan
sebagai:
a. Koordinator
b. Sub Koordinator.

Koordinator Ahli Madya sebelumnya
pejabat Administrator

Sub Koordinator Ahli Muda sebelumnya
pejabat Pengawas

Tugas dan fungsi koordinasi pada jabatan fungsional hasil
penyetaraan jabatan tidak bersifat menetap.

7

ANGKA KREDIT KOORDINATOR
DAN SUB KOORDINATOR

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan diberikan nilai Angka
Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari
Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui
sebagai tugas pokok dalam penetapan
Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai
unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

Nilai Angka Kredit dapat diberikan paling
singkat setelah 1 (satu) tahun melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan untuk 1 (satu) kali periode kenaikan
pangkat.

8

PENILAIAN MEKANISME
KOORDINASI

Penilaian terhadap pelaksanaan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan dilaksanakan setelah yang bersangkutan

menjalankan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:



penilaian sasaran kinerja pegawai untuk
pelaksanaan mekanisme koordinasi dan

pengelolaan kegiatan dilakukan oleh
pejabat penilai

penilaian Angka Kredit atas hasil penilaian
sasaran kinerja pegawai dilakukan oleh Tim

Penilai Angka Kredit sesuai - dengan
ketentuan penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional

penilaian Angka Kredit ditetapkan dalam
penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagai bagian dari kinerja utama Pejabat

Fungsional.

9

KENAIKAN PANGKAT

DALAM PENYETARAAN

JABATAN

Pejabat Administrasi yang melaksanakan Penyetaraan
Jabatan dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat
lebih tinggi dapat dilakukan apabila telah mencapai
Angka Kredit Kumulatif (AKK) kenaikan pangkat yang
diperoleh dari Angka Kredit (AK) penetapan awal
Penyetaraan Jabatan ditambah selisih Angka Kredit
Kumulatif untuk kenaikan pangkat

Apabila Pejabat Administrasi telah menduduki
pangkat tertinggi pada Jabatan Administrasinya,
tidak diberikan kenaikan pangkat dengan
pertimbangan sudah mencapai pangkat tertinggi
pada karier Jabatan Administrasi yang diduduk dan
hanya dapat dilakukan kenaikan jenjang jabatan 1
(satu) tingkat lebih tinggi, apabila terdapat jenjang
jabatan yang lowong serta mengikuti dan lulus uji
kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Pejabat Administrasi yang telah menduduki
pangkat tertinggi pada Jabatan Administrator
namun masih di bawah pangkat tertinggi pada
jenjang Jabatan Fungsional penyetaraannya
dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi
dalam jenjang jabatannya dan diwajibkan
mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif pada
jenjang jabatannya sebesar kebutuhan Angka
Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai
dengan jenjang Jabatan Fungsional.

Pejabat Administrasi yang menduduki pangkat lebih
rendah dari norma pangkat pada jenjang Jabatan
Fungsionalnya diberikan kenaikan pangkat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10

KENAIKAN PANGKAT DALAM
PENYETARAAN JABATAN

Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan Pangkat pada
jenjang yang disetarakan

angka kredit menduduki pangkat
lebih dari 3 dan kurang dari 4
tahun diberikan Angka Kredit 75%

angka kredit menduduki pangkat
lebih dari 2 dan kurang dari 3
tahun diberikan Angka Kredit 50%

angka kredit menduduki pangkat
lebih dari 1 dan kurang dari 2
tahun diberikan Angka Kredit 25%

Kebutuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat pada
masing-masing jenjang jabatan fungsional, yaitu:

Jenjang Jabatan AKK Kenaikan
Fungs
ional
Ahli M
adya


Pangkat
15
0

Ahli M
uda 10
0
Ahli Pe
rtama 5
0

11

Kenaikan Pangkat Reguler Pada Pangkat Puncak
dan Penyesuaian Ijazah
Hasil Penyetaraan

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/653/M.SM.02.03/2021

Dilihat dari masa Hasil Penyetaraan
Kepangkatan dan dari Jabatan

Pendidikan Administrasi ke Jabtan
Fangsional
4 tahun atau lebih
dalam pangkat terakhir sampai dengan 31
dan belum mencapai Desember 2021
pangkat puncak
Mencapai Pangkat
Tertinggi dalam jenjang
Pangkat
Memiliki pangkat 1
tingkat di bawah
jenjang pangkat di
Jabatan administrasi
sebelumnya
1 (satu) tahun dalam
Jabatan Administrasi
dan 1 (satu) tahun
dalam pangkat;

Periode Kenaikan
Pangkat APRIL &
OKTOBER 2022

12

Penetapan Angka Kredit (PAK)
Penyetaraan Jabatan Untuk Kenaikan

Pangkat

Pejabat Administrasi yang diangkat dalam Jabatan Fungsional
melalui Penyetaraan Jabatan diberikan Angka Kredit melalui

penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditetapkan berdasarkan :

1 2

norma Angka lamanya
Kredit waktu

Kumulatif kepangkatan
pada Jabatan terakhir
Fungsional;

3 2 44
1
sistem penilaian
rentang kinerja dan

kepangkatan penilaian Angka
Kredit Jabatan
pada Jabatan
Fungsional
Administrasi

3 Sistem 4

Konvensional

Sistem Konversi
& Integrasi

13

Penetapan Angka Kredit Penyetaraan
Jabatan Untuk Kenaikan Pangkat

Lamanya waktu kepangkatan

Pangkat normatif 4 (empat) tahun atau lebih merupakan
penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Administrasi yang memiliki

pangkat normatif dan masih dalam rentang pangkat jenjang
Jabatan Administrasi diberikan Angka Kredit 100% dari AKK

kenaikan pangkat.



Pangkat normatif lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 4
(empat) tahun, diberikan penetapan Angka Kredit sebagai berikut:

telah menduduki pangkat 3 (tiga) tahun - kurang dari 4 (empat) tahun
diberikan Angka Kredit 75%
telah menduduki pangkat 2 (dua) tahun - kurang dari 3 (tiga) tahun
diberikan Angka Kredit 50%
telah menduduki pangkat 1 (satu) tahun - kurang dari 2 (dua) tahun
diberikan Angka Kredit 25%

Pangkat kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Angka Kredit 0%

Pangkat di atas jenjang JF atau pangkat puncak JF yang diduduki
diberikan PAK sebesar Angka Kredit Kumulatif pangkat 1 (satu)
tingkat lebih rendah pada jenjang jabatan yang diduduki, dan wajib
mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat

atau kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pangkat lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang Jabatan
Fungsionalnya diberikan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan

persentase Angka Kredit Penyetaraan Jabatan sesuai jenjang
Penyetaraan Jabatan Fungsional.
14

Penetapan Angka Kredit
Penyetaraan Jabatan Untuk

Kenaikan Pangkat

Pendidikan dalam PAK

Pendidikan tidak ditetapkan nilai dalam Angka Kredit bagi
Jabatan Fungsional dengan penilaian berbasis Konversi &
Integrasi
Pendidikan ditetapkan nilai dalam Angka Kredit bagi
Jabatan Fungsional dengan penilaian berbasis Konvensional
yaitu jenjang S-1 (Sarjana) diberikan nilai 100

Nilai pendidikan tetap diberikan karena telah
dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya
sebelum Penyetaraan Jabatan
Bagi Pejabat Administrasi dengan kualifikasi
pendidikan magister atau doktor belum dilakukan
penyesuaian ijazah dan pangkatnya pada saat
dilakukan Penyetaraan Jabatan dan belum
mencapai pangkat puncak dalam Jabatan
Administrasinya, nilai pendidikan ditetapkan
sebesar nilai pendidikan jenjang sarjana yaitu 100
(seratus) dan nilai pendidikan ijazah magister dan
doktor dapat diperhitungkan sebagai unsur utama,
meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi
yaitu sebesar 25% dari AKK kebutuhan kenaikan
pangkat.

15

Perhitungan Angka Kredit Pasca
Penyetaraan Jabatan

Sistem Konvensional

Prosentase Perolehan Angka Jumlah AKK kepangkatan
Kredit x AKK Kenaikan sebelumnya pada jenjang
yang diduduki dan jenjang
Pangkat jenjang jabatan yang
diduduki sebelumnya

Contoh :
Pengawas, Pangkat III/c dengan masa kepangkatan 2 tahun

6 bulan

Nilai AK + Pangkat + Pangkat Nilai Total AK
Prosentase III/b III/a + Pendidikan = yang
Penyetraan
dipeoleh
jabatan

50% x 100 + 50 + 50 + 100 = 250

Sistem Konversi & Intergrasi

Prosentase Perolehan Angka Jumlah AKK kepangkatan-
Kredit x AKK Kenaikan kepangkatan sebelumnya

Pangkat jenjang jabatan yang pada Jenjang yang
diduduki diduduki

Contoh :
Pengawas, Pangkat III/c dengan masa kepangkatan 2 tahun

6 bulan

Nilai AK Prosentase Pangkat Total AK yang
+=
Penyetraan jabatan Sebelumnya dipeoleh

50% x 100 + 0 = 50

16

Angka Kredit
Penyetaraan Jabatan

Normatif

17

Angka Kredit
Penyetaraan Jabatan

Pangkat di Bawah Jenjang Jabatan

18

Angka Kredit
Penyetaraan Jabatan

Pangkat di Atas Jenjang Jabatan atau Pangkat
Puncak

19

BAGIAN 2

RUANG
LINGKUP
JABATAN
FUNGSIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pengusulan, Penetapan, dan
Pembinaan Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil

20

Jabatan Fungsional (JF)

JABATAN FUNGSIONAL ADALAH
JABATAN KARIER PNS YANG MEMILIKI
TUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN
FUNGSIONAL YANG BERDASARKAN
PADA KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN
TERTENTU.

Kategori dan Jenjang JF

JF Keahlian JF Keterampilan

Jenjang JF Keahlian Jenjang JF Keterampilan

Ahli Ahli Ahli Ahli
Utama Madya Penyelia Mahir

Ahli Ahli Ahli Ahli
Muda Pertama Terampil Pemula

21

Kedudukan dan
Tanggung Jawab
Pejabat Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan
sebagai pelaksana teknis fungsional

pada Instansi Pemerintah yang
berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas JF.



Kedudukan Pejabat Fungsional
ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi
unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Jabatan Fungsional merupakan
jabatan karier PNS yang memiliki

tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.




22

Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional

Pengangkatan
Pertama

Inpassing

Perpindahan dari
jabatan lain

Promosi

23

Persyaratan Pengangkatan Dalam
Jabatan Fungsional

PERTAMA PERPINDAHAN

1.Syarat pendidikan 1.Syarat pendidikan
2.Nilai prestasi kerja min 1 2.Nilai prestasi kerja min 1

(satu) tahun terakhir baik (satu) tahun terakhir baik
3.Syarat lain yang ditetapkan 3.Syarat lain yang ditetapkan

oleh Menteri oleh Menteri
4.Untuk calon PNS 4.Untuk calon PNS
5.Hanya untuk jenjang 5.Hanya untuk jenjang

Pemula, Terampil, Ahli Pemula, Terampil, Ahli
Pertama, dan Ahli Muda Pertama, dan Ahli Muda

PENYESUAIAN PROMOSI

1.Syarat pendidikan 1.Uji Kompetensi
2.Pengalaman kerja minimal 2 2.Nilai prestasi kerja min 2 (dua)

tahun, Nilai prestasi kerja min tahun terakhir baik
2 tahun terakhir baik 3.memiliki rekam jejak yang baik
3.Inpassing untuk: 4.tidak pernah melakukan
a) Penetapan JF Baru
b) Kebutuhan Mendesak Prioritas pelanggaran kode etik dan
Strategi Nasional Permenpan No profesi PNS
42/2018 5.tidak pernah dikenakan
hukuman disiplin PNS.
6.Promosi untuk:
a) pengangkatan pada JF
b) kenaikan jenjang jabatan

satu tingkat lebih tinggi.

24

TARGET ANGKA KREDIT
PEJABAT FUNGSIONAL

PERTAHUN

Minimal Maksimal 150% dari
target AK
minimal

12,5 18,75

Ahli Pertama

25 37,5

Ahli Muda

37,5 56,25

Ahli Madya

50 75

Ahli Utama

Bila mengerjakan butir kegiatan satu tingkat diatas maka
mendapat AK 80%, dan bila mengerjakan satu tingkat dibawah

mendapat AK 100%

25

PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL

1

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Pejabat Fungsional wajib menyusun SKP
setiap awal tahun.
SKP merupakan target kinerja Pejabat
Fungsional berdasarkan penetapan
kinerja unit kerja ybs.
SKP untuk masing-masing jenjang
jabatan diambil dari uraian kegiatan
tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.

2

Penilaian Perilaku

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar 6
perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional dan dinilai
26
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PENILAIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL

PEJABAT FUNGSIONAL

Menyusun SKP
setiap Tahun
Tugas Utama dan
Tugas Tambahan

ATASAN LANGSUNG
PEJABAT FUNGSIONAL

Menyetujui dan menetapkan SKP
Pejabat Fungsional
Menilai SKP dan menyampaikan
hasil penilaian kepada Tim
Penilai (Instansi/Instansi
Pembimbina)

TIM PENILAI

Melakukan konversi nilai
SKP kedalam Angka Kredit
Penetapkan Angka Kredit
Kumulatif

27

Penyusunan SKP Bagi
Pejabat Fungsional

SKP bagi pejabat fungsional disusun
berdasarkan SKP atasan langsung dan
organisasi/unit kerja dengan memperhatikan:

rencana kerja tahunan;
perjanjian kinerja;
organisasi dan tata kerja; dan
uraian jabatan.

SKP bagi pejabat fungsional disetujui oleh
atasan langsung dan dapat diberikan

dengan mempertimbangkan pendapat dari
tim penilai angka kredit jabatan fungsional.




Pejabat fungsional saat penyusunan SKP,
tidak dapat menyusun kinerja utama karena
sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan
atasan langsung sudah tidak sesuai dengan

tugas jabatan fungsional dan tidak
memenuhi persyaratan angka kredit per
tahun yang wajib dikumpulkan, maka harus
dimutasikan atau diberikan tugas ke instansi
yang mempunyai kegiatan yang sesuai

jenjang fungsionalnya.

28

Kenaikan Pangkat &
Kenaikan Jabatan

Dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah
memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk

kenaikan pangkat



Angka Kredit untuk kenaikan pangkat tidak tercapai, tidak
diberikan kenaikan pangkat atau jabatan

Periode kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1

April dan 1 Oktober setiap tahun
Dalam hal untuk kenaikan pangkat Pejabat Fungsional

dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

menjadi pengajar/pelatih di bidang
tugas JF

keanggotaan dalam
Tim Penilai

perolehan penghargaan/
tanda jasa

melaksanakan tugas lain yang
mendukung pelaksanaan tugas JF

perolehan gelar/ijazah lain

29

SISTEM KENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN PANGKAT REGULER Diberikan kepada :
ADALAH KEPERCAYAAN DAN melaksanakan tugas belajar
dan sebelumnya tidak
PENGHARGAAN YANG menduduki jabatan struktural
DIBERIKAN KEPADA PNS YANG atau jabatan fungsional
tertentu; dan
MEMENUHI SYARAT TANPA dipekerjakan atau
TERIKAT PADA JABATAN. diperbantukan secara penuh
di luar instansi induk dan tidak
Diberikan apabila sekurang- menduduki jabatan pimpinan
kurangnya 4 tahun dalam yang telah ditetapkan
persamaan eselonnya atau
jabatan terakhir dan 2 tahun jabatan fungsional tertentu.
prestasi kerja bernilai baik

Kenaikan Pangkat Pilihan yang KEPERCAYAAN DAN
menduduki Jabatan Fungsional PENGHARGAAN YANG
Tertentu DIBERIKAN KEPADA PNS
Pegawai Negeri Sipil yang ATAS PRESTASI KERJA
menduduki jabatan fungsional
tertentu dapat dinaikkan YANG TINGGI
pangkatnya setiap kali setingkat
lebih tinggi, apabila :

Sekurang-kurangnya telah 2
(dua) tahun dalam pangkat
terakhir;
Telah memenuhi angka kredit
yang ditentukan;
Setiap unsur penilaian prestasi
kerja sekurang-kurangnya
bernilai “Baik” dalam 2 (dua)
tahun terakhir.

30

Kenaikan
Jenjang Jabatan

Kenaikan jenjang JF satu tingkat lebih tinggi wajib
memenuhi Angka Kredit. Angka Kredit dihitung dari
Akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam
satu jenjang yang sedang diduduki. Kenaikan jenjang
JF dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan

lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan
diduduki.







KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI

1.Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal




di bidang tugas JF
2.penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di

bidang tugas JF
3.penerjemahan/penyaduran buku dan

karya ilmiah di bidang tugas JF
4.penyusunan pedoman/petunjuk teknis di

bidang tugas JF
5.pelatihan/pengembangan kompetensi di

bidang tugas JF
6.kegiatan lain yang ditetapkan oleh

Instansi Pembina di bidang JF

31

Kenaikan Jenjang Jabatan

ANGKA KREDIT KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
Bagi Pejabat Fungsional yang akan naik ke jenjang
jabatan Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama,
Pejabat Fungsional wajib melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi JF, dengan Angka Kredit
pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai
berikut:
4 (empat) bagi Pejabat Fungsional Mahir yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Pejabat Fungsional Penyelia.
6 (enam) bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Pejabat Fungsional Ahli Madya.
12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional Ahli
Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih
tinggi menjadi Pejabat Fungsional Ahli Utama.

32

Syarat Kenaikan Jenjang
Jabatan

Angka Kredit Terpenuhi

Telah mengikuti & lulus Uji
Kompetensi

Tersedia kebutuhan

Penilaian prestasi kerja paling
rendah bernilai baik dalam 1
tahun terakhir

Memenuhi hasil kerja minimal

Memenuhi capaian Angka Kredit
yang diharapkan

33

Tata Cara Kenaikan
Pangkat & Jenjang JF




Usulan kenaikan pangkat/jenjang JF disampaikan oleh
Pejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian. Usulan tersebut harus
mempertimbangkan:

1.Penetapan Angka Kredit (PAK)
2.Formasi yang tersedia
3.Rekomendasi lulus uji kompetensi dalam hal

kenaikan jenjang jabatan
4.Hasil penilaian kinerja.

Kenaikan pangkat/jenjang JF
selanjutnya ditetapkan oleh :

Presiden bagi JF jenjang Ahli Utama.
Pejabat Pembina Kepegawaian bagi JF
Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya
dan JF kategori Keterampilan.

Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit 6
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
34
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat

berikutnya dalam satu jenjang JF.



Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih
tinggi tidak tercapai, Pejabat Fungsional tidak

diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

PAK untuk Kenaikan Pangkat
dan/atau Jabatan

Apabila dalam waktu tertentu capaian Angka Kredit
dianggap telah memenuhi persyaratan Angka Kredit
Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan,
capaian Angka Kredit disampaikan kepada pejabat yang
memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk

ditetapkan dalam PAK

Kenaikan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional yang
pengangkatannya melalui perpindahan dari jabatan lain
atau penyesuaian/inpassing, AKK mempertimbangkan
Angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan jenjang yang
dihitung sejak menduduki jabatan pada jenjangnya dan

ditambah AKK pada Pangkat sebelumnya dalam satu
jenjang jabatan.



PAK digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat
dan/atau jabatan. Asli PAK disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara

Tim Penilai Kinerja PNS menetapkan penilaian kinerja
pejabat fungsional untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan berdasarkan pertimbangan hasil penilaian dan PAK,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim Penilai Kinerja PNS wajib memperhatikan ketersediaan
kebutuhan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki

Tim Penilai Kinerja PNS selanjutnya menyampaikan Pertimbangan 35
hasil penilaian kinerja kepada Pejabat yang Berwenang atau
Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal pertimbangan Tim
Penilai Kinerja PNS menyatakan telah memenuhi persyaratan,
kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35

Tata Cara Penilaian &
Penetapan Angka Kredit

Pejabat Fungsional

Capaian SKP disampaikan kepada Tim Penilai
untuk dilakukan penilaian sebagai capaian
Angka Kredit

Capaian Angka Kredit ditetapkan paling tinggi
150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka

Kredit minimal. Apabila telah memenuhi Angka
Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit diusulkan
kepada pejabat yang memiliki kewenangan

menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam
PAK.



PAK digunakan sebagai dasar kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian
kinerja, Pejabat Fungsional mendokumentasikan

hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP
yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam hal
sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti

fisik hasil kerja. Hasil penilaian dan PAK dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penilaian kinerja JF.

6
36