Ringkasan Bab 1 dan 2 Kelas 12 PPKn

1. Ringkasan Bab 1 2. Ringkasan Bab 2
▪ Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum
▪ Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ▪ Peran Lembaga Penegak Hukum
▪ Kasus Pelanggaran Hukum
▪ Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara ▪ Sanksi atas Pelanggaran Hukum
dalam Pancasila ▪ Partisipasi dalam Perlindungan dan

▪ Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Penegakan Hukum
Kewajiban Warga Negara

▪ Penanganan Pelanggaran Hak dan
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara



• Hak

- semua hal yang diperoleh atau didapatkan, berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan
sesuatu

- bisa diperoleh apabila telah melaksanakan kewajiban
• Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Hak Asasi Manusia Hak Warga Negara
hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia
seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam
sifat: universal kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara
tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang
semua hak asasi manusia → termasuk hak warga negara sifat: terbatas
dibatasi oleh status kewarganegaraannya

tidak semua hak warga negara → termasuk hak asasi manusia
contoh:
hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam
pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga
negara Indonesia saja
→ tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia

• Hak Warga Negara Indonesia
• meliputi:
1. hak konstitusional
- hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI Tahun 1945
2. hak-hak hukum
- timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya
• Kewajiban
- segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
• Kewajiban Asasi Manusia dan Kewajiban Warga Negara

Kewajiban Asasi Manusia Kewajiban Warga Negara
kewajiban dasar setiap orang
tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sifat: universal sifat: terbatas
terlepas dari status kewarganegaraan seseorang dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang

semua kewajiban asasi manusia → termasuk kewajiban warga tidak semua kewajiban warga negara → termasuk kewajiban asasi manusia
negara contoh:
misal: kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara
di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap Indonesia, sedangkan warga negara asing tidak dikenakan kewajiban
orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan tersebut

❑ Dalam Nilai Dasar Pancasila

- nilai dasar → hakikat kelima sila Pancasila (nilai : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan)

- nilai-nilai dasar bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara
• Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan Pancasila

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Hak Warga Negara Kewajiban Warga Negara

- Bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya; - Membina kerja sama dan tolong-menolong dengan
serta pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di
lingkungan masing-masing;
- Bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran
agamanya masing-masing - Mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju
terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang;
serta

- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada
orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kewajiban Warga Negara

Hak Warga Negara - Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya
- Memiliki kedudukan yang sama dalam hukum; serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
- Mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
- Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap
manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
jenis kelamin, dan sebagainya;

- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia,
tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain;
serta

- Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

3. Sila Persatuan Indonesia Kewajiban Warga Negara

Hak Warga Negara - Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan;
Hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi
kepada masyarakat Indonesia, seperti: - Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
- Hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya negara;
budaya nasional.
- Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka

Tunggal Ika; serta
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan

bangsa.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Hak Warga Negara Kewajiban Warga Negara

- Partisipasi politik warga negara → kebebasan berpendapat - Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap

dan berorganisasi pengambilan keputusan;

- Hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. - Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan

- Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang

telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan

menjalankan tugas sebaik-baiknya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hak Warga Negara Kewajiban Warga Negara

- Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi - Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan
pemanfaatannya oleh negara; serta dengan masyarakat di lingkungan sekitar;

- Memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada - Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan
masyarakat. umum; dan

- Suka bekerja keras.

❑ Dalam Nilai Instrumental Pancasila
- nilai instrumental → penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila
- perwujudannya → ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan

peraturan daerah
• Beberapa Jenis Hak dan Kewajiban yang Diatur dalam UUD NRI Tahun 1945
a. Hak atas Kewarganegaraan
- Pasal 26 ayat (1) dan (2)
jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-
mena.
- Warga negara → orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang

sebagai warga negara
- Penduduk Indonesia → warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
- Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
jaminan atas:
▪ hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan
▪ kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan
- Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”
- Diatur dalam undang-undang agraria, perkoperasian, tenaga kerja, dan lain-lain

↓

untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak

d. Hak dan Kewajiban Bela Negara
- Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara”
- Upaya pembelaan negara → hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul
- Pasal 28
hak yang terkandung: (1) hak kebebasan berserikat; (2)hak kebebasan berkumpul; serta (3) hak kebebasan untuk
berpendapat
kewajiban: mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya

f. Kemerdekaan Memeluk Agama
- Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
jaminan atas hak warga negara atas kebebasan beragama (bebas di sini artinya bebas untuk memeluk satu agama sesuai
dengan keyakinan masing-masing; bukan bebas tidak beragama/bebas mencampuradukkan agama)

g. Pertahanan dan Keamanan Negara
- Pasal 30 ayat (1) dan (2)
menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

h. Hak Mendapat Pendidikan
- Pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
hak: mendapat pendidikan
- Pasal 31 ayat (2) ditegaskan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya” dan Pasal 31 ayat (3)
kewajiban: mengikuti pendidikan dasar (warga negara)

membiayai pendidikan, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (pemerintah)

i. Kebudayaan Nasional Indonesia
- Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”
jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya
- Pasal 32 ayat (2), disebutkan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”
jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakanbahasa daerah sebagai bahasa pergaulan

j. Perekonomian Nasional
- Pasal 33 mengatur tentang Perekonomian Nasional dan terdiri atas 5 ayat, yaitu:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
ketentuan pasal 33 → jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan
kemakmuran

k. Kesejahteraan Sosial

- Pasal 34. Terdiri atas empat ayat, yaitu:

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan
jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

❑ Dalam Nilai Praksis Pancasila

- nilai praksis → realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan →
terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari

- senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan
aspirasi masyarakat (Pancasila itu ideologi terbuka)

• Sikap Positif Sebagai Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga Negara

No Sila Pancasila Sikap Positif yang Ditunjukkan
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama.
2. Kemanusian yang Adil dan Beradab b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama

dan kepercayaannya.
c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang

lain.

a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama
manusia.

b. Tidak semena-mena kepada orang lain.
c. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
d. Berani membela kebenaran dan keadilan.

No Sila Pancasila Sikap Positif yang Ditunjukkan
3. Persatuan Indonesia
a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
c. Cinta tanah air dan bangsa.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia d. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang

ber-Bhinneka Tunggal Ika.

a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.
c. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah.
d. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
b. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
c. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.
d. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah.
e. Rela bekerja keras.
f. Menghargai hasil karya orang lain.

• Faktor Penyebab
1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
▪ menyebabkan seseorang:
- selalu menuntut haknya, tetapi kewajibannya diabaikan
- menghalalkan segala cara supaya haknya terpenuhi, meskipun melanggar hak orang lain
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
▪ menyebabkan seseorang (pelaku pelanggaran):
- berbuat seenaknya
- tidak mau tahu atas hak orang lain → muncul tindakan penyimpangan hak dan kewajiban warga negara
3. Sikap tidak toleran
▪ menyebabkan munculnya sikap:
- saling tidak menghargai
- tidak menghormati atas kedudukan orang lain

4. Penyalahgunaan kekuasaan
▪ untuk segala jenis kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah dan bentuk kekuasaan lainnya
5. Ketidaktegasan parat penegak hukum
▪ aparat penegak hukum tidak tegas → penyelesaian kasus tidak tuntas → mendorong timbulnya pelanggaran lainnya

↓
pelaku belum merasa jera
karena tidak menerima sanksi atas perbuatannya
▪ aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang → mendorong timbulnya pelanggaran oleh masyarakat
↓
bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara
6. Penyalahgunaan teknologi
▪ kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan
▪ contoh kasus:
- kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial (teknologi internet dan informatika)
- munculnya pencemaran lingkungan (teknologi bidang produksi)

• Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
▪ Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika → warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya

sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang
↓
akibat dari adanya pengingkaran terhadap kewajiban oleh pemerintah atau warga negara sendiri
▪ Contoh kasus pelanggaran hak:
1. Proses penegakan hukum yang masih belum optimal
o misalnya:
- kasus salah tangkap
- perbedaan perlakuan oleh oknum aparat penegak hukum sebab kekayaan atau jabatan dari pelanggar hukum
o tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
2. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi
o tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
3. Makin merebaknya kasus pelanggaran HAM (pembunuhan, pemerkosaan, KDRT)
o tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin keberadaan HAM
4. Tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama masih terjadi
o misalnya:
- tindakan penyerangan tempat peribadatan
o tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi
o tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
6. Pelanggaran hak cipta
o misalnya:
- peredaran VCD/DVD bajakan
- perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya

• Contoh Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
▪ Pengingkaran kewajiban disebabkan oleh
- tingginya sikap egoisme warga negara → hanya memikirkan cara mendapat haknya saja
- rendahnya kesadaran hukum warga negara
▪ Contoh kasus pengingkaran kewajiban:
1. Membuang sampah sembarangan
2. Melanggar aturan berlalu lintas
o misalnya:
- tidak memakai helm
- mengemudi tetapi tidak punya SIM, dll

3. Merusak fasilitas negara
o misalnya:
- mencorat-coret bangunan milik umum
- merusak jaringan telepon
4. Tidak membayar pajak kepada negara
o seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaran bermotor, dsb
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
o misalnya:
- mangkir dari kegiatan siskamling

• Upaya Pencegahan Untuk Mengatasi Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi

o Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis dikemukakan

↓

dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

o Para pejabat penegak hukum memenuhi kewajiban dengan cara:

- memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat,

- memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan

- menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga (selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan
hak dan kewajiban warga negara)

o contoh:

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

- Lembaga Ombudsman Republik Indonesia - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
o untuk → mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh

pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat
o melalui:
- lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi)
- lembaga non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat
o agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

• Tindakan Penanganan oleh Lembaga-Lembaga Negara (yang mempunyai fungsi utama menegakkan hukum)
1. Kepolisian
tugas/fungsi utama:
- melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti:
✓ penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya), dan
✓ tindak pidana terorisme.
- menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

2. TNI
tugas/fungsi utama:
- melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan
✓ gerakan separatisme,
✓ ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya.
3. KPK
tugas/fungsi utama:
- melakukan penanganan terhadap
✓ kasus-kasus korupsi, dan
✓ penyalahgunaan keuangan negara.
4. Lembaga Peradilan
tugas/fungsi utama:
- menjatuhkan vonis atas:
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.



• Konsep Perlindungan dan Penegakan Hukum
▪ Makna Perlindungan Hukum
- Menurut Andi Hamzah
Perlindungan hukum : daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta

yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai
dengan hak-hak asasi yang ada.
Hukum → memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat
manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.
- Menurut Simanjuntak
Perlindungan hukum : segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan
kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang
melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Unsur-unsur perlindungan hukum
a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Proses penegakan hukum dilaksanakan → perlindungan hukum dapat terwujud
▪ Makna Penegakan Hukum
- Proses penegakan hukum : salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku

masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum.
- Penegakan hukum → upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang

kehidupan.
- Penegakan hukum → syarat terwujudnya perlindungan hukum

• Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum
▪ Hal-Hal yang Dapat Terwujud Saat Perlindungan dan Penegakan Hukum Dilaksanakan
a. Tegaknya supremasi hukum
- Supremasi hukum bermakna:
→ hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan
- Tegaknya supremasi hukum berarti semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada

hukum yang berlaku
b. Tegaknya keadilan
- Tujuan utama hukum → mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara
wujud dari keadilan: setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
- Aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan → setiap orang merasa terlindungi dalam segala bidang kehidupan

↓
terwujudlah perdamaian

▪ Faktor Pendukung Keberhasilan Proses Perlindungan dan Penegakan Hukum (menurut Soerjono Soekanto)
a. Hukumnya
- Undang-undang:
→ tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara
→ penyusunan dibuat menurut ketentuan yang berlaku dalam konstitusi negara
→ harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tempat undang-undang tersebut diberlakukan
b. Penegak hukum
- Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum
- Penegak hukum → harus menjalankan tugasnya

▪ sesuai dengan peranannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
▪ dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme
c. Masyarakat
- Masyarakat lingkungan tempat hukum tersebut diterapkan

- Masyarakat harus:

→ mengetahui dan memahami hukum yang berlaku

→ menaati hukum yang berlaku

d. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

- Mencakup:

tenaga manusia yang terdidik dan terampil; peralatan yang memadai;

organisasi yang baik; keuangan yang cukup; dsb

- Ketersedian sarana dan fasilitas yang memadai → keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum

e. Kebudayaan

- Hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

- Mencakup:

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku

↓

suatu konsepsi-konsepsi abstrak

mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari

▪ Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum



1. Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- Peran:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. menegakkan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

dalam negeri
d. dalam bidang penegakan hukum (diatur dalam KUHAP)→ sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan

secara umum
- Kewenangan (berdasarkan Pasal 16 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia):
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan.

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam
keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan
penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang
dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

5) menghormati hak asasi manusia.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

- Melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan → secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan
apa pun

- Penuntutan : tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperika dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan

- Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut yaitu:
o benar bersalah
o telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan (didukung barang bukti yang cukup + minimal 2 saksi)
- Diatur dalam: UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Tingkatan:
1. Kejaksaan Agung → tingkat pusat, dipimpin oleh Jaksa Agung
2. Kejaksaan Tinggi → tingkat provinsi, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)
3. Kejaksaan Negeri → tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
- Peran:
a. penegakan supremasi hukum
b. perlindungan kepentingan umum
c. penegakan HAM
d. pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
- Tugas dan Wewenang:
a. Bidang Pidana
1) Melakukan penuntutan.
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan
lepas bersyarat.
4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan

↓
untuk dan atas nama negara atau pemerintah
c. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
3. Peran Hakim
- Pelaksana kekuasaan kehakiman

- Diatur dalam: UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (penyempurna UU RI Nomor 4 Tahun 2004)

- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh → Mahkamah Agung (MA)

- Badan peradilan di bawah MA meliputi badan peradilan di lingkungan:

Peradilan Umum; Peradilan Tata Usaha Negara; dan

Peradilan Agama; Mahkamah Konstitusi (MK).

Peradilan Militer;

↓

penegak keadilan

dibersihkan dari setap intervensi dari Lembaga legislatif, eksekutif, dan Lembaga lainnya

- Hakim: pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili

↓

menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas
bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

- Hakim diberi kekuasaan yang merdeka dan tidak boleh dipengaruhi kekuasaan ain dalam memutuskan perkara

- 3 kelompok hakim

a. Hakim pada MA → Hakim Agung

b. Hakim pada badan peradilan (di bawah MA)

dalam lingkungan peradilan: agama, militer, tata usaha negara, pada lingkungan khusus

c. Hakim pada MK → Hakim Konstitusi

- Proses peradilan oleh hakim → di pengadilan
peradilan: proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan
pengadilan: tempat untuk mengadili perkara/untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum dengan

↓
o tidak membeda-bedakan orang
o tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan (dengan dalih hukum

tidak ada atau kurang)
o wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk
4. Peran Advokat
- Berperan dalam penegakan hukum
- Advokat: orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di lingkungan peradilan

↓
berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela,

mendampingi, dan melakukan tindakan hukum
- Diatur dalam: UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Persyaratan menjadi advokat → diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
a. warga NRI;
b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih; serta

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

- Tugas:

o membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak, segera
disidangkan atau diputuskan perkaranya, dsb.

o membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya
agar kliennya menang dan bebas

- Hak:

a. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam
sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan.

b. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap
berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

d. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang
berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

e. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

f. Tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau
masyarakat.

- Kewajiban:

a. Dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar
belakang sosial dan budaya.

b. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.

c. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

d. Dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau
mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

e. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan.

5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi
- Tujuan pembentukan → mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi
- Tugas:
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindakpidana korupsi.
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- Wewenang:
1) Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan
korupsi.
5) Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

- Asas pedoman KPK:

1) Kepastian hukum

→ asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

2) Keterbukaan

→ asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3) Akuntabilitas

→ asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

4) Kepentingan umum

→ asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

5) Proporsionalitas

→ asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

▪ Asas-Asas Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN





• Pelanggaran Hukum
▪ Pengertian
- Disebut juga perbuatan melawan hukum
- Tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku
- Pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku
- Pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap:
aturang agama;
dasar negara;
konstitusi negara; dan
norma-norma sosial lainnya
- Bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum

↓
disebabkan oleh:
a. pelanggaran hukum → dianggap kebiasaan (oleh si pelaku)
b. hukum yang berlaku → tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan

▪ Contoh Perilaku yang Bertentangan dengan Aturan di Berbagai Lingkungan

lingkungan keluarga lingkungan sekolah

a. mengabaikan perintah orang tua a. menyontek ketika ulangan
b. mengganggu saudara yang sedang belajar b. datang ke sekolah terlambat
c. ibadah tidak tepat waktu c. bolos mengikuti pelajaran
d. menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh d. tidak memperhatikan penjelasan guru
e. berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan
anak-anak
e. menonton tv sampai larut malam peraturan sekolah
f. bangun kesiangan
lingkungan bangsa dan negara
lingkungan masyarakat
a. tidak memiliki KTP (bagi yang sudah 17 tahun ke
a. mengkir dari tugas ronda malam atas)
b. tidak mengikuti kerja bakti (tanpa alasan/alasan
b. tidak mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas
tidak jelas) c. melakukan tindak pidana
c. main hakim sendiri misal: pembunuhan, perampokan, penggelapan, dsb
d. mengonsumsi obat-pbatan terlarang d. melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan
e. melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain
f. melakukan perjudian negara
g. membuang sampah sembarangan e. tidak berpartisipasi dalam pemilu, pilkada, dsb
f. merusak fasilitas negara dengan sengaja

▪ Suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan

↓

perbuatan itu dianggap sebagai norma
▪ Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain

↓

tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
▪ Berikut sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

No Norma Pengertian Contoh-contoh Sanksi

1 Agama Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan a. beribadah Tidak langsung, karena akan
diperoleh setelah meninggal
yang disampaikan melalui utusan-utusan- b. tidak berjudi dunia (pahala atau dosa)

Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, c. suka beramal

larangan atau anjuran-anjuran

2 Kesusilaan Pedoman pergaulan hidup yang bersumber a. berlaku jujur Tidak tegas, karena hanya diri
sendiri yang merasakan (merasa
dari hati nurani manusia tentang b. menghargai bersalah, menyesal, malu, dan
sebagainya)
baikburuknya suatu perbuatan orang lain

3 Kesopanan Pedoman hidup yang timbul dari hasil a. menghormati orang Tidak tegas, tetapi dapat
pergaulan manusia di dalam yang lebih tua diberikan oleh masyarakat dalam
masyarakat b. tidak berkata kasar bentuk celaan, cemoohan atau
c. menerima dengan pengucilan dalam pergaulan
tangan kanan

4 Hukum Pedoman hidup yang dibuat oleh a. harus tertib Tegas dan nyata serta mengikat
dan memaksa bagi setiap orang
badan yang berwenang yang bertujuan b. harus sesuai prosedur tanpa kecuali

untuk mengatur manusia dalam c. dilarang mencuri

kehidupan berbangsa dan bernegara

(berisi perintah dan larangan)

▪ Sanksi norma hukum → tegas dan nyata

1) Tegas

→ Adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

→ Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa
sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:

(1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:

a) hukuman mati; dan

b) hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20
tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

(2) Hukuman tambahan, yang terdiri atas:
a) pencabutan hak-hak tertentu;
b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu; dan
c) pengumuman keputusan hakim.
2) Nyata
→ Adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.
→ Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

▪ Sanksi hukum → oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan
▪ Sanksi sosial → oleh masyarakat (cemoohan, dikucilkan, diusir)
▪ Sanksi psikologis → perasaan bersalah dalam batin pelaku pelanggar aturan

▪ Wujud dari partisipasi → menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum.

▪ Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

→ Konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang
berlaku.

▪ Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;

b. mempertahankan tertib hukum yang ada; dan

c. menegakkan kepastian hukum.

▪ Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum:

a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya; d. menciptakan keselarasan;

b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain; e. mencerminkan sikap sadar hukum;

c. tidak menyinggung perasaan orang lain; f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

▪ Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

lingkungan keluarga lingkungan sekolah

1) Mematuhi perintah orang tua. 1) Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan

2) Ibadah tepat waktu. lainnya.

3) Menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, 2) Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan.

kakak, 3) Tidak menyontek ketika ulangan.

adik dan sebagainya. 4) Memperhatikan penjelasan guru.

4) Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. 5) Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang

berlaku.

lingkungan masyarakat lingkungan bangsa dan negara

1) Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat; 1) Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya.

2) Bertugas ronda. 2) Memiliki KTP.

3) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 3) Memiliki SIM.

4) Menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah. 4) Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum.

5) Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan 5) Membayar pajak.

di masyarakat 6) Membayar retribusi parkir.

seperti tawuran, judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya;

6) Membayar iuran warga.