revisi ok buletin

BULETIN EDISI 1/2020

Kota Administrasi Jakarta Pusat

Daftar Pemilih Berkelanjutan

D PENGAWASAN

Daftar

P

Pemilih

B

Berkelanjutan

CEGAH, AWASI,TINDAK

SALAM REDAKSI

Jakarta Pusat sangat Jakarta Pusat. Dalam edisi perdana ini,

dinamis, karena sebagai redaksi ,emgulasi semua tentang Data

ibukota Propinsi DKI Pemilih dan juga akan menyajikan

Jakarta, Kota Jakarta berbagai informasi yang diulas secara

Pusat memiliki magnit apik, unik, variatif dan kreatif dan layak

tersendiri bagi peserta disampaikan kepada public yang akan

pemilu 2019 terutama menambah wawasan.

untuk pemilu presiden

dan wakil presiden. Adapun jika ditemukan kata-kata

K e d i n a m i s a n i n i yang terlihat kurang berkenan, itu

terutama di tahapan bukanlah maksud kami. Tapi kami

kampanye, masa tenang mencoba memberikan yang terbaik untuk

dan pemungutan dan Buletin ini dengan memberikan saran dan

penghitungan suara. kritik supaya dapat dijadikan bahan

introspeksi bagi Buletin ini. Sehingga

Alhamdulillah, BuletinBawaslu Kota Jakarta Pusat ini

Puji syukur kehadirat akan lebih maju lagi. Aamiin

Allah swt yang telah Selamat menikmati.......

melimpahkan begitu
b a n y a k r a h m a t - N y a Salam, AWAS !!! Cegah Awasi Tindak !

sehingga dapat

terselesainya Buletin “ Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bawaslu Kota Jakarta Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu “
Pelaksanaan Pemilu tahun 2019
telah usai, hak konstitusional warga Pusat ini. Kami juga mengucapkan banyak
negara untuk memilih dan dipilih telah terima kasih kepada semua anggota
dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang redaksi yang telah bekerja keras dalam
t e l a h d i t e t a p k a n o l e h p e r a t u r a n pembuatan Buletin Bawaslu Kota Jakarta Salam Redaksi
perundang-undangan. Pesta demokrasi Pusat dan seluruh pihak yang telah
terbesar dalam sejarah Indonesia in, dapat membantu dan mendampingi kami.
berjalan dengan lancar dan baik dan Mungkin masih banyak kekurangan dan
menuntut Badan Pengawas Pemilu Kota kesalahan dari penulisan Buletin ini.Maka
Jakarta Pusat dan seluruh jajarannya d a r i i t u , k r i t i k d a n s a r a n y a n g
disetiap jenjang untuk melakukan membangun sangat kami harapkan untuk
pengawasan secara all out, berpegang membenahi kekurangan dan kesalahan
teguh dan mengikuti perkembangan sehingga menjadikannya lebih baik.

regulasi baik PKPU maupun Perbawaslu Untuk itulah potret pengawasan yang

dan mengutamakan netralitas dan
integritas dalam melakukan pengawasan sangat dinamis dalam Pemilu 2019 ini
setiap tahapan. Namun juga tegas dalam akan disajikan dalam edisi perdana
melakukan penindakan pelanggaran yang Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat
terjadi baik administrasi, pidana maupun sebagai informasi kepada publik dan
kode etik. Sehingga wajar, jika dinamika s e b a g a i j e j a k d i g i t a l a t a s k i n e r j a
pengawasan pemilu tahun 2019 di Kota pengawasan seluruh jajaran Bawaslu kota

EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

Editorial 4 18Profil

Menuju Data Pemilih Ideal Ketua Bawaslu Provinsi

Evolusi Daftar4PeLmapiliohrBaenrkUetlaanmjuatan5 DKI Jakarta 2017-2022 26

Partisipatif Masyarakat Dalam Mengawasi 10 MUHAMMAD JUFRI

Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Tengah Pandemi Covid-19 Aksi Pusat
19HUT KE-12 DI TENGAH PANDEMI
COVID-19, BAWASLU KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

SYUKURAN DAN AKSI SOSIAL KEMANUSIAAN

Webinar : Lintas Peristiwa

22Membedah Politik Uang dan Oligarki Poltik

Dalam Pemilu

Sinergi Mewujudkan Kualitas Data Pemilih 11 Resensi

Opini Mengenal Lebih Dalam Demokrasi,

Mewujudkan Pemilu Demokratis 26Politik Dan Poltik Uang

di Alam Indonesia 14

Jejak Pusat 16 28

Bawaslu Jakarta Pusat Menerima Kunjungan Pojok Pusat Cerpen Pusat

Bawaslu RI Ditengah Pandemi 30Sepenggal Kisah di Malam Itu

33Ragam Pusat

Sahabat Bawaslu in Action

Susunan Redaksi :

Dewan Pengarah : M. Halman Muhdar, Cecep A. Rukman, Roy So ia Fatra Sinaga, Budi Iskandar Pulungan, Jomson Saut Martinus Samosir |
Penanggung jawab: Drs. Sukarjo, MM |Pemimpin Redaksi: Budi Iskandar Pulungan | Redaktur : Rezky Amaliah, Kinana Hasda,

Andi Ratu Pustika Sari, M. Earvin, Fitrah Anshari, Zainuddin, Suhardi Kamaruddin. | Fotografer : Suhardi, Dwi Sujarwanto |Design
Gra is dan Layout : Fahrul Syam Fauzi , Dwi Sujarwanto. | Sekretaris Redaksi : Ernawati. | Riset, Pustaka dan Dokumentasi : Bambang
Hariyadi, Anggah Kasih Siwamba, Muhammad Surya Alam.| Tata Usaha dan Keuangan : Ajeng Kusharumdini, Afra Shafura Zahra
Indra.| Sirkulasi dan Distribusi : Mohammad Risky Aditya, Aris Setiawan, Fitri Amelia. | Alamat Redaksi : Graha Mental Spiritual, Jalan
Awaludin II, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat.| Telp : (021) 29924972 | Website : https://jakartapusat.bawaslu.go.id. |

Website PPID : http://ppid.jakartapusat.bawaslu.go.id

EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

EDITORIAL

Menuju Data Pemilih Ideal

BERBICARA data memperbarui data pemilih guna dari Bawaslu, Partai Politik, Ormas dan
pemilih memang selalu mempermudah proses pemutakhiran masyarakat sipil lainnya, yang
menarik perhatian, data dan penyusunan daftar pemilih kesemuanya akan diperlakukan sama
bahkan pada pemilu tahun 2019 tahapan pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. oleh KPU, dalam arti direspon dan
daftar pemilih adalah tahapan yang ditindaklanjuti secara proporsional
cukup menguras waktu, tenaga dan Namun dalam kerangka sesuai ketentuan.
pikiran para penyelenggara, bahkan strategis dan jangka panjang,
menyedot perhatian para peserta pemilu pemutakhiran DPB sesungguhnya juga Ketiga, last but not least serta
dan masyarakat sipil. sekaligus dapat meningkatkan kualitas bisa berdampak positif terhadap kualitas
daftar pemilih dari Pemilu/Pemilihan daftar pemilih di kemudian hari, bahwa
Betapa tidak, lazimnya data ke Pemilu/pemilihan berikutnya. kegiatan pemutakhiran DPB juga
pemilih jika sudah menjadi Daftar diawasi secara melakat dan proporsional
Pemilih Tetap (DPT) maka tahapan Hal itu dimungkinkan oleh oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
pemutakhiran dan penyusunan daftar beberapa alasan berikut. Pertama,
pemilih selesai sampai disitu dan pemutakhiran DPB dilakukan secara Lalu darimana starting point
tahapan berlanjut ke yang lain. berkala dan berkesinambungan setiap KPU kabupaten/kota melakukan
bulan, mulai dari rangkaian proses pemutakhiran DPB ? Sesuai peraturan
Namun pada pemilu 2019 tidak teknis pemutakhirannya (menerima perundangan, pemutakhiran DPB
demikian adanya, pasalnya DPT yang masukan dari para pihak, mencermati, dilakukan terhadap DPT
sudah ditetapkan mengalami perbaikan memverikasi dan mengeksekusi data Pemilu/Pemilihan terakhir. Artinya
bukan hanya sekali bahkan hingga 3 pemilih meliputi mencoret data pemilih DPT Pemilu/pemilihan terakhir
(tiga) kali, yang disebut dengan Daftar Tidak Memenuhi Syarat/TMS, merupakan database pemilih yang
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). menginput data pemilih Memenuhi dimutakhirkan.
Seringkali database-nya banyak Syarat/MS), pengambilan keputusan
dipertanyakan, sehingga "kekisruhan" dalam rapat setingkat Pleno Terbuka, Adapun sumber data untuk
data pemilih terus terjadi. hingga ke mengumumkan hasilnya kepentingan pemutakhiran itu, selain
setiap bulan kepada masyarakat. Dan berasal dari Dinas Dukcapil, juga dapat
Kegiatan pemutakhiran DPB ini hasil pemutakhiran periode (bulan) berasal dari instansi atau para pihak
merupakan amanah Pasal 14, 17 dan 20 sebelumnya juga terbuka untuk sebagaimana antara lain telah
huruf (l) UU Nomor 7 Tahun 2017. dibedah dan dikoreksi. disebutkan tadi: Dinas Pemakaman,
Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kantor Kemenag, TNI/Polri, Partai
Kabupaten/Kota berkewajiban Kedua, seluruh proses dan Politik, Ormas, bahkan juga masukan
melakukan pemutakhiran dan kegiatannya dilakukan secara terbuka dari perorangan.
memelihara data pemilih secara dan partisipatif. Dalam hal ini KPU
berkelanjutan dengan memperhatikan Kabupaten/Kota bukan hanya Dengan cara demikian, jika
data kependudukan sesuai ketentuan berkordinasi dengan Dinas Dukcapil kegiatan pemutakhiran DPB ini
peraturan perundang-undangan. sebagaimana lazimnya dalam proses dilakukan secara maksimal serta
pemutakhiran data pemilih, melainkan didukung oleh regulasi yang lebih
Pasca-Pemilu 2019, sesuai juga dengan berbagai instansi lain yang assertif (minimal setingkat PKPU), maka
amanah UU 7 Tahun 2017, model memiliki otoritas terkait dengan di kemudian hari hasil pemutakhiran
Continuous Register or List kembali perkembangan penduduk yang DPB yang terakhir (dihitung dari
diadopsi, dan pemutakhiran DPB memiliki hubungan implikatif terhadap dimulainya tahapan Pemilu/Pemilihan)
merupakan langkah konkret yang status seseorang sebagai pemilih. bisa menjadi DPS maupun DPT. (BIP)
dilakukan KPU terhitung mulai Januari Misalnya Kantor Kemenag yang
2020 ini. mengurusi perkawinan, TNI/Polri yang
memiliki data perubahan status sipil-
Dalam kerangka teknis kegiatan militer, atau Dinas Pemakaman yang
pemutakhiran DPB ini dimaksudkan memiliki data kematian penduduk.
untuk tujuan yang sederhana, yakni Tentu saja, masukan juga bisa berasal

4 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

Evolusi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Demokrasi merupakan gagasan m e n c e r m i n k a n k e h e n d a k r a k y a t . memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum

yang mengandaikan bahwa kekuasaan Pemilihan yang dilaksanakan secara (universal), setara (equal), rahasia

itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. l a n g s u n g m e r u p a k a n w u j u d (secret), bebas (free) dan langsung

Dalam pengertian yang lebih partisipatif pelanksanaan system pemerintah yang (direct), jujur dan adil (honest and fair) .

demokrasi bahkan disebut sebagai demokratis. Hak pilih bersifat umum dengan

konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan Partisipasi politik dan kompetisi menjamin setiap warga negara tanpa

bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu politik merupakan syarat penting bagi memandang jenis kelamin, ras, bahasa,

pada pokoknya diakui berasal dari tersedianya sistem politik yang bercorak pendapatan, kepemilikan lahan, profesi,

rakyat, dan karena itu rakyatlah yang demokrasi. Dalam pemilu diakui adanya k e l a s , p e n d i d i k a n , a g a m a , d a n

sebenarnya menentukan dan memberi hak p i l i h s e c a r a keyakinan politik—memiliki hak untuk

arah serta yang sesungguhnya u n i memilih dan hak untuk dipilih dalam

menyelenggarakan kehidupan pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih

kenegaraan.Titik Triwulan mensyaratkan adanya kesamaan

Tutik menyebutkan nilai suara dalam pemilu bagi

bahwa “demokrasi setiap pemilih. Prinsip

secara etimologis kerahasiaan dalam hak pilih

(tinjauan bahasa) adalah adanya jaminan

terdiri dari dua bahwa tidak ada pihak lain

kata berasal dari Bawaslu yang mengetahui pilihan
bahasa Yunani
pemilih, yang dalam

yaitu “demos” KPU praktik diimplementasikan

yang berarti rakyat dalam bentuk keharusan

(penduduk suatu tersedianya kotak suara dan

tempat) dan “cretein” bilik suara yang menjamin

atau “cratos” yang kerahasiaan pilihan. Prinsip

berarti kekuasaan langsung dalam hak pilih adalah

(kedaulatan).” v adanya jaminan bahwa pemilih dapat
memilih secara langsung para calon
Pergeseran demokrasi ersal tanpa perantara. Dengan demikian pada
dasarnya hak pilih merupakan bentuk
perwakilan menuju (univers al suffrage). Hak pilih dasar demokrasi partisipatoris.

parsitipatoris/demokrasi langsung ini merupakan salah satu prasyarat Hak memilih juga tercantum
dalam International Covenant on Civil
pada era reformasi telah memberikan fundamental bagi negara yang and Political Rights (ICCPR) yang telah
diratikasi Indonesia melalui UU No.
dampak yang sangat signikan terhadap menganut demokrasi konstitusional 12/2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and
perilaku pemilih dan preferensinya. modern. Pemilu merupakan

Berlakunya demokrasi partisipatoris institusionalisasi partisipasi dalam

memperkukuh demokrasi langsung dan menggunakan hak pilih. Hak pilih ini

membuatnya semakin efektif dalam memiliki karakter demokratis bila

5 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

Political Rights (Kovenan Internasional fungsi kekuasaan pemerintahan negara presiden sera anggota DPR, DPD,
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal
25 ICCPR menyatakan bahwa “Setiap dalam rangka tercapainya tujuan DPRD Provinsi, DPRD
warga negara juga harus mempunyai
hak dan kebebasan, tanpa pembedaan nasional sebagaimana diamanatkan Kabupatan/kota;
apapun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak dalam Pembukaan Undang-Undang g. masa kampanye pemilu;
beralasan:
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan h. masa tenang;
a) Ikut dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan, baik secara Umum merupakan payung hukum dari i. pemungutan dan penghitungan
langsung maupun melalui
wakil-wakil yang dipilih secara penyelenggaran pemilu di Indonesia. suara;
bebas;
Secara prinsipil, Undang-Undang No. 7 j. penetapan hasil pemilu; dan
b) Memilih dan dipilih pada
pemilihan umum berkala yang Tahun 2017 tentang Pemilu dibentuk k. p e n g u c a p a n s u m p a n /
jujur, dan dengan hak pilih yang
universal dan sama, serta dengan dasar menyederhanakan dan janjinpresiden dan wakil
dilakukan melalui pemungutan
suara secara rahasia untuk menyelaraskan serta menggabungkan presiden serta anggota DPR,
menjamin kebebasan dalam
menyatakan kemauan dari para pengaturan Pemilu yang termuat dalam DPD, DPRD Provinsi, DPRD
pemilih;
tiga Undang-Undang, yaitu Undang- Kabupatan/kota;
c) M e m p e r o l e h a k s e s p a d a
pelayanan umum di negaranya Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Berkaitan dengan huruf b padaayat
atas dasar persamaan”
Pemilihan Umum presiden dan wakil tersebut diatas yaitu “pemutakthiran
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E
Undang-Undang Dasar Negara Presiden, Undang-Undang Nomor 15 data Pemilih dan penyusunan daftar
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu
untuk memilih Presiden dan Wakil Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilih” dilaksanakan oleh KPU. Pasal
Presiden, anggota DPR, anggota DPD,
serta anggota DPRD diselenggarakan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang 201 UU Pemilu menyampaikan bahwa
berlandaskan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Penyusunan daftar pemilih oleh KPU
tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil presiden Umum Anggota Dewan Perwakilan berasal dari Pemerintah dan pemerintah
dilaksanakan dengan tujuan untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan d a e r a h r n e n y e d i a k a n d a t a
yang memperoleh dukungan kuat dari
rakyat sehingga mampu menjalankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. kependudukan dalam bentuk:

Di dalam Buku Ketiga Pelaksanaan a. data agregat kependudukan per

Pemilu Bab I Umum Pasal 167 Ayat 4 kecamatan sebagai; bahan bagi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 KPU dalam menyusun daerah

tentang Pemilihan Umum ini juga pemilihan, anggota DPRD

disebutkan tahapan penyelenggaraan kabupaten/kota;

Pemilu meliputi: b. data penduduk potensial pemilih

a. perencanaan program dan Pemilu sebagai bahan bagi KPU

anggaran serta penyusunan dalam menyusun daftar pemilih

peraturan pelaksanaan sementara; dan

Penyelenggaraan pemilu; c. data Warga Negara Indonesia

b. Pemutakhiran data pemilih dan yang bertempat tinggal di luar

penyusunan daftar pemilih; negeri sebagai bahan bagi KPU

c. pendaftaran dan verikasi dalam penyusunan daerah

peserta pemilu; pemilihan dan daftar pemilih

d. penetapan peserta pemilu; sementara.

e. penetapan jumlah kursi dan Sedangkan daftar pemilihnya

penetapan daerah pemilihan; dibentuk berdasarkan pasal 202 UU

f. Pencalonan presiden dan wakil Pemilu yang berbunyi :

6 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

( 1 ) K P U K a b u p a t e n / K o t a dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan hendaknya memiliki dua
cakupan standar, yaitu pemilih
menggunakan data penduduk dimulai dari bulan Maret. yang memenuhi syarat masuk
daftar pemilih dan tersedianya
potensial pemilih Pemilu Jaminan hak pilih warga negara fasilitasi pelaksanaan
pemungutan suara.
sebagaimana dimaksud dalam Indonesia dalam pemilu sangat kuat, ◦ Dari aspek standar kemanfaatan
teknis, daftar pemilih
Pasal 201 ayat (5) untuk Namun masih saja terdapat kendala hendaknya memiliki empat
cakupan standar, yaitu mudah
disandingkan dengan daftar dalam penggunaan hak pilih tersebut, diakses oleh pemilih, mudah
digunakan saat pemungutan
pemilih; tetap Pemilu terakhir salah satu masalah utama yang muncul suara, mudah dimutakhirkan,
dan disusun secara akurat.
yang dimutakhirkan secara dari Pemilu ke Pemilu atau dari Pilkada ◦ Berdasarkan skala periode
waktu, sistem pendaftaran
berkelanjutan sebagai bahan ke Pilkada adalah daftar pemilih yang pemilih ada tiga jenis, yaitu
periodic list, continuous register
penyusunan daftar Pemilih. tidak akurat. Daftar pemilih yang akurat or list, dan civil registry.
◦ Sistem periodic list adalah
(2) Daftar Pemilih sebagaimana dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu sistem pendaftaran pemilih
hanya untuk pemilu tertentu
dimaksud pada ayat (1) paling cakupan (comprehensiveness) warga saja. Pendaftar pemilih
dilakukan setiap kali hendak
sedikit memuat nomor induk negara berhak memilih yang tercantum menyelenggarakan Pemilihan
Umum sebagaimana diterapkan
kependudukan, narna, tanggal dalam Daftar Pemilih, kemutahiran selama enam kali pemilihan
umum pada Era Orde Baru.
lahir, jenis kelamin, dan alamat Daftar Pemilih (Daftar Pemilih sesuai ◦ Sistem continuous register or list
adalah sistem pendaftaran
Warga Negara Indonesia, yang dengan keadaan mutahir: misalnya pemilih untuk meningkatkan
Akurasi Daftar Pemilih: untuk
mempunyai hak memilih. pemilih yang meninggal, pindah, atau pemilu yang berkelanjutan.
Artinya Daftar Pemilih Pemilu
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tidak lagi berhak memilih tidak lagi tidak dibuang melainkan
dimutahirkan untuk digunakan
tata cara penyusunan daftar tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi pada Pemilu berikutnya.
◦ Sistem civil registry adalah
Pemilih diahrr dalam Peraturan warga negara yang sudah berhak pendaftaran pemilih
berdasarkan pencatatan sipil
KPU. memilih pada hari pemungutan suara

sudah tercantum dalam Daftar Pemilih),

Sesuai dengan ketentuan pasal dan akurasi dalam arti penulisan nama,

14 huruf (I), pasal 17 huruf (I), dan Pasal tempat dan tanggal, bulan dan tahun

20 huruf (I) UU Pemilu KPU, KPU lahir (umur), jenis kelamin, dan alamat

Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP rumah sesuai dengan keadaan

K a b u p a t e n K o t a b e r k e w a j i b a n sebenarnya.

melakukan pemutakhiran dan ◦ Untuk memberikan jaminan

memelihara data pemilih secara agar pemilih dapat

berkelanjutan dengan memperhatikan menggunakan hak pilihnya,

data kependudukan sesuai ketentuan harus tersedia daftar pemilih

peraturan perundang-undangan. Maka akurat yang memenuhi

wilayah yang tidak melaksanakan standar kualitas daftar

Pilkada, akan melaksanakan pemilih. Standar ini

Pemutakhiran daftar pemilih memiliki dua aspek, yaitu

berkelanjutan ( DPB ) yang pada standar kualitas demokrasi

tingkatan provinsi dilaksanakan pleno dan standar kemanfaatan

setiap 6 bulan sedangkan untuk teknis.

tingkatan kota dilaksanakan setiap ◦ Dari aspek standar kualitas

bulan sejak bulan April tahun 2020 demokrasi, daftar pemilih

7 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

penduduk) untuk mendata nanti akan dilakukan pencocokan dan RI berkoordinasi dengan Kemendagri
penelitian (coklit) oleh PPDP (Petugas
nama, alamat, Pemutakhiran Data Pemilih). Regulasi untuk mendapatkan Perubahan Data
yang menjadi dasar pelaksanaan daftar
kewarganegaraan, umur dan pemilih berkelanjutan adalah Undang- Kependudukan per semester KPU RI
undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
nomor identitas. pemilihan umum, PKPU 11 Tahun 2018 mendistribusikanperubahan
jo. PKPU 37 Tahun 2018 tentang
Berkaitan dengan menjaga penyusunan daftar pemilih di dalam penduduk setiap semester kepada KPU
negeri dalam penyelenggaraan
daftar pemilih yang baik maka pemilihan umum, Surat KPU RI Nomor Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
181 Tahun 2020 tentang pemuktahiran
Berberapa daerah yang melaksanakan data pemilih berkelanjutan tahun 2020, KPU Provinsidan KPU Kab/Kota
Surat KPU RI Nomor 304 tahun 2020
pilkada pada tahun 2020 ini berkoordinasi dengan Disdukcapil
tentang pelaksanaan pemuktahiran
melaksanaan tahapan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dengan untuk mendapatkan data tersebut
work form home.Tujuan dari
data yang dilakukan oleh KPU yg dilaksanakan pemuktahiran data dalam hal KPU RI belum
pemilih berkelanjutan adalah
berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai Memperbaharui data pemilih untuk mendapatkannyadari Kemendagri,
mempermudah proses pemutakhiran
dengan PKPU.Dalam pelaksanaan data pada Pemilu/Pemilihan KPU Provinsidan KPU Kab/Kota
berikutnya. Hal yang menjadi poin
pemuktahiran data daftar pemilih ini penting SE 181 tahun 2020 adalah KPU berkoordinasi dengan stakeholder

KPU bersifatnya aktif melakukan terkait untuk mendapatkan masukan

serangkaian proses dan tanggapan terhadap

kegiatan tahapan DPT, KPU

mulai dari Coklit, Kabupaten/Kota

tanggapan membuka layanan

masyarakat, masukan dan tanggapan

verikasi DPT via on line maupun

dll,Dilakukan off line, KPU Kab/Kota

disemua tingkatan melakukan rekapitulasi

sampai tingkat DP Berkelanjutan setiap

Pantarlih/PPDP, bulan dan

Terdapat tahapan mengumumkandi papan

yang rigit dan hanya pengumuman dan

dilakukan website KPU, KPU

menjelang Provinsi melakukan

Pilkada/Pemilu. rekapitulasi daftar

Bagi daerah pemilih berkelanjutan

yang melaksanakan setiap 3 bulan Daerah

pemilihan, maka yang tidak melaksanakan

kegiatan pemutakhiran data pemilih pilkada seperti saat ini adalah Provinsi

berkelanjutan diintegrasikan dengan DKI Jakarta,maka KPU bersifa Pasif

tahapan penyusunan daftar pemilih dengan menunggu data dari Dukcapil,

serentak tahun 2020, dengan teknis Laporan dan tanggapan masyarakat.

yang dimulai dari Daftar Pemilih Tetap Daftar pemilih berkelanjutan yang

(DPT) pada Pemilu/Pemilihan terakhir dilakukan di tingkatan Provinsi

yang disandingkan (sinkronisasi) diperbaharukan enam bulan sekali

dengan DP4 dari Pemerintah, untuk KPU tingkat provinsi, sedangkan pada

kemudian pada saat waktu yang tepat tingkatan kota daftar pemilih

8 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

berkelanjutan dilaksanakan satu bulan maupun masyarakat sekitar untuk daftar pemilih berkelanjutan pada setiap
sekali yang di umumkan di website melaporkan perubahan baik warga bulannya yang dihadiri, Bawaslu Kota
KPU tingkat kota, Bawaslu juga dengan katagori pemilih baru yang adm jakarta pusat, KPU Kota Jakarta
melakukan pengawasan daftar data terdiri dari pemilih pemula dan Pusat, Polres Metro Jakarta Pusat,
pemilih. Dalam hal daftar pemilih pindahan, maupun pemilih yang keluar Kodim 05/01, Suku Dinas Catatan Sipil
berkelanjutan belum di atur secara dan yang meninggal. Hal ini dapat Kota Jakarta Pusat, Kesbangpol kota
khusus dalam PKPU dan tidak dilaporkan ke sudin dukcapil maupun Jakarta Pusat serta ketua partai politik
mempunyai ke KPU Kota Jakarta Pusat dengan tingkat kota jakarta pusat. Terkait
deadline secara memastikan bahwa sudah terdaftar dan pelaksanaan daftar pemilih
khusus.Partisip
asi masyarakat atau sudah dikeluarkan dari data berkelanjutan tingkat
menjadi kunci pemilih yang ada. Peran masyarakat Kota Jakarta Pusat
keberhasilan sangan membantu dalam berikut tabel dan
program daftar penyelenggara melakukan perbaharuan grak evolusi data
pemilih data daftar pemilih. daftar pemilih
berkelanjutan. berkelanjutan Kota
Keberhasilan Sebagai salah satu daerah yang Adm Jakarta Pusat;
daftar pemilih tidak menyelenggarakan pilkada di
berkelanjutan tahun 2020, Kota Adm. Jakarta Pusat Evolusi
akan yang merupakan cangkupan wilayah adalah proses
mendukung Provinsi DKI Jakarta sudah perubahan secara
tercapainya melaksanakan pleno daftar pemilih berangsur-angsur
daftar pemilih berkelanjutan mulai bulan April dan (bertingkat) dimana
yang terus berlanjut. Data yang diperoleh sesuatu berubah
berkualitas terus diperbaharui yang merupakan menjadi bentuk lain
untuk Pilkada hasil koordinasi Bawaslu Kota Jakarta (yang biasanya)
dan/atau Pusat, KPU Kota Jakarta Pusat dan Suku menjadi lebih
Pemilu, Peran serta masyarakat dalam Dinas Catatan Sipil Kota Adm Jakarta kompleks berubah
Daftar pemilih Berkelanjutan dapat Pusat kemudian dilaksanakan pleno menjadi bentuk yang
dilakukan melalui beberapa cara: lebih baik dan
perubahan
1. Datang secara langsung ke KPU (pertumbuhan,
Kab/Kota melaporkan terkait perkembangan)
perubahan atau penambahan secara berangsur-
data pemilih pada keluarganya angsur dan perlahan-
lahan (sedikit demi
2. Melaporkan kepada Pengawas sedikit); Evolusi di
Pemilu dalam daftar pemilih berkelanjutan
memberikan gambaran perubahan
3. Melaporkan secara On Line dengan memperbaharui daftar pemilih
secara berangsur setiap bulan. Daftar
Dalam pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan setiap bulan
pemilih berkelanjutan sangat berevolusi dengan memperhatikan data
dibutuhkan pasrtisipatif masyarakat, dari dinas kependudukan dan catatan
yaitu dengan mengingatkan dalam sipil serta laporan dari masyarakat.
lingkukan sehari-hari baik keluarga Dengan adanya evolusi diharapkan
masyarakat dapat berperan aktif untuk
memastikan terdaftar sebagai pemilih

untuk pemilihan selanjutnya. (KH)

9 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

Partisipatif Masyarakat Dalam Mengawasi
Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Tengah
Pandemi Covid-19

Bawaslu Kota adm Jakarta tanpa memandang jenis kelamin, ras, pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak
Pusat melakukan diskusi bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, beralasan:
daring pada hari Rabu 01 profesi, kelas, pendidikan, agama, dan
Juli 2020 jam 13.00 s.d selesai. Tema keyakinan politik memiliki hak untuk a) Ikut dalam pelaksanaan urusan
dalam kegiatan diskusi ini adalah “ memilih dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan, baik secara langsung
PARTISIPATIF MASYARAKAT pemilu. Kesetaraan dalam hak pilih maupun melalui wakil-wakil yang
DALAM MENGAWASI DAFTAR mensyaratkan adanya kesamaan nilai dipilih secara bebas;
PEMILIH BERKELANJUTAN DI suara dalam pemilu bagi setiap pemilih.
TENGAH BENCANA PADEMI COVID Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih b) Memilih dan dipilih pada pemilihan
19 “. adalah adanya jaminan bahwa tidak ada umum berkala yang jujur, dan
pihak lain yang mengetahui pilihan dengan hak pilih yang universal dan
Pada kegiatan diskusi ini yang pemilih, yang dalam praktik sama, serta dilakukan melalui
berlaku sebagai narasumber adalah, diimplementasikan dalam bentuk pemungutan suara secara rahasia
Bapak Zulkar Arse Sadikin,S.IP.,MSI ( keharusan tersedianya kotak suara dan untuk menjamin kebebasan dalam
Anggota DPR RI Komisi II ), Bapak bilik suara yang menjamin kerahasiaan menyatakan kemauan dari para
Partono ( Anggota KPU rovinsi DKI pilihan. Prinsip langsung dalam hak pemilih;
Jakarta ) dan Bapak
Burhanuddin ( Anggota pilih adalah adanya jaminan bahwa c) Memperoleh akses pada pelayanan
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ). pemilih dapat memilih secara langsung umum di negaranya atas
Kegiatan diskusi daring ini para calon tanpa perantara. Dengan dasar persamaan”.
dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu demikian pada dasarnya hak pilih
Provinsi DKI Jakarta Bapak merupakan bentuk dasar demokrasi Jaminan hak pilih warga
Puadi,Pimpinan Bawaslu Kota partisipatoris. negara Indonesia dalam pemilu
Adm Jakarta Pusat, pimpinan sangat kuat, Namun masih saja
Bawaslu dari berbagai daerah se Hak memilih juga tercantum terdapat kendala dalam
Indonesia, pimpinan KPU dari dalam International Covenant on Civil penggunaan hak pilih tersebut,
berbagai daerah se Indonesia, ex and Political Rights (ICCPR) yang telah salah satu masalah utama yang
Panwascam,ex Panwas diratikasi Indonesia melalui UU No. muncul dari Pemilu ke Pemilu atau
Kelurahan,ex PPS, ex PPK, Staf 12/2005 tentang Pengesahan dari Pilkada ke Pilkada adalah
Bawaslu se DKI Jakarta dan International Covenant on Civil and daftar pemilih yang tidak akurat.
berbagai daerah Peserta SKPP Political Rights (Kovenan Internasional Daftar pemilih yang akurat dapat
Daring, Mahasiswa, masyarakat tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal dilihat pada tiga aspek, yaitu
luas. 25 ICCPR menyatakan bahwa “Setiap cakupan (comprehensiveness)
warga negara juga harus mempunyai warga negara berhak memilih yang
Partisipasi politik dan hak dan kebebasan, tanpa pembedaan tercantum dalam Daftar Pemilih,
kompetisi politik merupakan syarat apapun sebagaimana dimaksud dalam kemutahiran Daftar Pemilih (Daftar
penting bagi tersedianya sistem politik Pemilih sesuai dengan keadaan
yang bercorak demokrasi. Dalam pemilu mutahir: misalnya pemilih yang meninggal,
diakui adanya hak pilih secara universal pindah, atau tidak lagi berhak memilih tidak
(universal suffrage). Hak pilih ini lagi tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi
merupakan salah satu prasyarat warga negara yang sudah berhak memilih
fundamental bagi negara yang pada hari pemungutan suara sudah
menganut demokrasi konstitusional tercantum dalam Daftar Pemilih), dan
modern. Pemilu merupakan akurasi dalam arti penulisan nama, tempat
institusionalisasi partisipasi dalam dan tanggal, bulan dan tahun lahir (umur),
menggunakan hak pilih. Hak pilih ini jenis kelamin, dan alamat rumah sesuai
memiliki karakter demokratis bila dengan keadaan sebenarnya. (KH)
memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum
(universal), setara (equal), rahasia
(secret), bebas (free) dan langsung
(direct), jujur dan adil (honest and fair).

Hak pilih bersifat umum bila
dapat menjamin setiap warga negara

10 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

Sinergi Mewujudkan Kualitas Data Pemilih

Dalam pemilu diakui adanya adalah adanya jaminan bahwa tidak ada Kemauan rakyat harus menjadi dasar
hak pilih secara universal (universal pihak lain yang mengetahui pilihan kekuasaan pemerintah; kemauan ini
suffrage). Hak pilih ini merupakan salah pemilih, yang dalam praktik harus dinyatakan dalam pemilihan-
satu prasyarat fundamental bagi negara diimplementasikan dalam bentuk pemilihan berkala yang jujur dan yang
yang menganut demokrasi keharusan tersedianya kotak suara dan dilakukan menurut hak pilih yang
konstitusional modern. Pemilu bilik suara yang menjamin kerahasiaan bersifat umum dan berkesamaan, serta
merupakan institusionalisasi partisipasi pilihan. Prinsip langsung dalam hak dengan pemungutan suara yang rahasia
dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih adalah adanya jaminan bahwa ataupun menurut cara-cara lain yang
pilih ini memiliki karakter demokratis pemilih dapat memilih secara langsung juga menjamin kebebasan
bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu para calon tanpa perantara. Dengan mengeluarkan suara.”
umum (universal), setara (equal), demikian pada dasarnya hak pilih
rahasia (secret), bebas (free) dan merupakan bentuk dasar demokrasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
langsung (direct), jujur dan adil (honest partisipatoris. menentukan bahwa “Segala warga
and fair). Negara bersamaan kedudukannya di
Dalam konteks Indonesia, hak dalam hukum dan pemerintahan dan
Hak pilih bersifat umum bila pilih warga negara mendapatkan wajib menjunjung hukum dan
dapat menjamin setiap warga jaminan dalam berbagai instrumen pemerintahan itu dengan tidak ada
negara—tanpa memandang jenis hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat
kelamin, ras, bahasa, pendapatan, Hak Asasi Manusia (DUHAM) (3) UUD 1945 menentukan bahwa: “(1)
kepemilikan lahan, profesi, kelas, menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang Setiap orang berhak atas pengakuan,
pendidikan, agama, dan keyakinan berhak turut serta dalam pemerintahan jaminan, perlindungan, dan kepastian
politik—memiliki hak untuk memilih negerinya sendiri, baik dengan langsung hukum yang adil serta perlakuan yang
dan hak untuk dipilih dalam pemilu. maupun dengan perantaraan wakil- sama di hadapan hukum”; “(3) Setiap
Kesetaraan dalam hak pilih wakil yang dipilih dengan bebas; (2) warga negara berhak memperoleh
mensyaratkan adanya kesamaan nilai Setiap orang berhak atas kesempatan kesempatan yang sama dalam
suara dalam pemilu bagi setiap pemilih. yang sama untuk diangkat dalam pemerintahan.”
Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih jabatan pemerintahan negerinya; (3)
Pertama kali Indonesia memiliki

11 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

database penduduk saat Pemilu 2004. di luar negeri sebagai bahan bagi KPU Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih

Pada pemilu langsung pertama tersebut dalam penyusunan daerah pemilihan Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tetap

hampir tidak terjadi sengketa. Saat itu dan daftar pemilih pemilu sementara. Hasil Perbaikan (DPTHP).

data penduduk dan pemilih bersumber KPU Kabupaten/Kota Dalam proses pemutakhiran data

dari data P4B (Pendaftaran Pemilih dan menggunakan data penduduk potensial pemilih ditemukan ada beberapa

Pendataan Penduduk Berkelanjutan). pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud temuan yaitu :

P4B dilaksanakan secara sensus oleh dalam Pasal 201 ayat (5) UU Pemilu 1. Nomor Induk Kependudukan

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi untuk disandingkan dengan Daftar (NIK) ganda.

Pemilihan Umum (KPU). Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir 2. Pemilih yang meninggal dunia,

Kala itu masih agak kesulitan y a n g d i m u t a k h i r k a n s e c a r a 3 .

pada saat mengkonversikan pemilih dari b e r k e l a n j u t a n s e b a g a i b a h a n Pemilih yang pindah domisili,

basis Blok Sensus ke basis Tempat penyusunan daftar Pemilih. Daftar 4. TNI/Polri yang selesai masa

P e m u n g u t a n S u a r a ( T P S ) k a r e n a Pemilih sebagaimana dimaksud paling dinasnya /purnawirawan,

muatannya mengacu kepada pemilih s e d i k i t m e m u a t n o m o r i n d u k 5. Warga yang berubah statusnya

berdasarkan RT/RW. Sementara, kependudukan, narna, tanggal lahir, menjadi anggota TNI/Polri

p e m i l u d a n p i l k a d a s e l a n j u t n y a jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Menindaklanjuti permasalahan tersebut,

bersumber dari data Daftar Penduduk Indonesia, yang mempunyai hak maka Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat

Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). memilih. bersama KPU Kota Adm. Jakarta Pusat

Sehingga pendaftaran pemilih bukan Pada tahap pemutakhiran data terjun verikasi secara langsung temuan

dalam arti "pendaftaran", melainkan pemilih ini menjadi tahapan yang tersebut.

dalam arti "pemutakhiran data" menyita banyak waktu, tenaga dan Pada 9 Desember 2020 akan

berdasarkan data yang telah tersedia. pikiran bagi Penyelenggara Pemilu. Hal dilaksanakanya Pemilihan Kepala

S e r i n g k a l i d a t a b a s e - n y a b a n y a k ini terjadi karena antusiasme dari Daerah (Pilkada) Serentak di 270 daerah

dipertanyakan, sehingga "kekisruhan" masyarakat peduli akan masa depan dengan rincian 9 (sembilan) provinsi,

data pemilih terus terjadi. Indonesia memilih wakil rakyat untuk 5 224kabupaten, dan 37 kota.Seluruh
Pemutakhiran data pemilih (lima) tahun kedepan. Semestinya Daftar daerahyang melaksanakan Pilkada
Pemilih Tetap (DPT) jika telah Serentak 2020 akan melaksanakan
tertuang didalam Pasal 167 Ayat 4 huruf ditetapkan Komisi Pemilihan Umum tahapan penyelenggaraan pemilihan
b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (KPU), maka akan melangkah ke dimulai dari perencanaan program dan
Tentang Pemilihan Umum disebutkan tahapan selanjutnya. Namun, realitanya anggaran, penyusunan peraturan
bahwa salah satu tahapan tidak seperti itu karena DPT yang telah pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
penyelenggaraan Pemilu yaitu ditetapkan oleh KPU mengalami sampai dengan pengucapan
pemutakhiran data Pemilih dan perubahan kembali sehingga DPT sumpah/janji Gubernur, Bupati dan
penyusunan daftar pemilih.
Pemutakthiran data Pemilih dan

penyusunan daftar pemilih tersebut dimutakhirkan kembali Walikota terpilih.
dilaksanakan oleh KPU. Pasal 201 UU menjadi Daftar Pemilih Tetap Hasil Sedangkan, daerah yang tidak
Pemilu menyampaikan bahwa Perbaikan (DPTHP). DPTHP mengalami
Penyusunan daftar pemilih oleh KPU perubahan kembali sehingga dilakukan melaksanakan Pilkada seperti di 205
berasal dari Pemerintah dan Pemerintah pemutakhiran DPTHP hingga 3 (tiga) (dua ratus lima) daerah lainnya akan
Daerah menyediakan data kali. melaksanakan pemutakhiran Data
kependudukan dalam bentuk: Pemilih Berkelanjutan (DPB).
Badan Pengawas Pemilihan Pemutakhiran DPB ini merupakan suatu
1. Data kependudukan Kecamatan Umum (BAWASLU) sebagai hal yang baru dalam Pemilu karena
sebagai bahan bagi KPU dalam penyelenggara pemilu yang sebelumnya belum pernah
menyusun daerah pemilihan bertugasdan bertanggung jawab untuk dilaksanakan.Tahapan ini berdasarkan
(Dapil), anggota DPRD mengawasi setiap tahapan dalam pasal 14 huruf I, pasal 17 huruf I dan
kabupaten/kota; penyelenggaraan pemilu turut serta pasal 20 huruf l Undang-Undang nomor
dalam melaksanakan seluruh tahapan 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. D a t a p e n d u d u k p o t e n s i a l penyelenggaraan seperti pada tahapan Disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi,
pemilih Pemilu sebagai bahan pemutakhiran data pemilih dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban
bagi KPU dalam menyusun penyusunan daftar pemilih yang memelihara dan memutakhirkan data
daftar pemilih sementara (DPS) berawal dari Daftar Potensial Pemilih pemilih secara berkelanjutan sesuai
; Pemula (DP4), Daftar Pemilih Sementara dengan Peraturan Perundang-
(DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil undangan.
3. Data Warga Negara Indonesia
(WNI) yang bertempat tinggal

12 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LAPORAN UTAMA

Secara teknis KPU menyebutkan wabah global covid-19 yang untuk menyerahkan data pemutakhiran
dalam surat KPU RI nomor 181/PL.02.1 memaksakan situasi dan kondisi untuk DPBkepada pihak yang mempunyai
SSD/01/KPU/II/2020, bahwa mengalihkan seluruh kegiatan kepentingan seperti Bawaslu Kota Adm,
mekanisme pemutakhiran data pemilih berinteraksi bersosialisasi secara Kota Jakarta Pusat atau Partai Politik
berkelanjutan ini dibagi dua: langsung/tatap muka untuk tingkat Kota Adm, Jakarta Pusat KPU
dilaksanakan di rumah atau Work From Kota Adm, Jakarta Pusat mengutarakan
1. B a g i d a e r a h y a n g Home (WFH).Sehingga proses bahwa data penduduk adalah data
menyelenggarakan Pilkada pemutakhiran DPB di tingkat Kota Adm. rahasia atau dan tidak adanya Surat
Serentak 2020 diintegrasikan Jakarta Pusat dilaksanakan dengan Edaran DPB dari KPU RI untuk
dengan tahapan pemutakhiran akselarasi teknologi melalui aplikasi diberikan ke pihak manapun. Tanpa
dan penyusunan daftar pemilih virtual daring Google Meet dengan tata memberi data by name by address, lalu
yang diatur dalam Peraturan cara menayangkan slide presentation data langkah atau kebijakan seperti apa yang
KPU tahapan dan Peraturan penduduk yang telah dikelompokkan KPU Kota Adm. Jakarta Pusat dapat
KPU penyusunan daftar ber d a s a r k a n berikan kepada pengawas pemilu
pemilih; sehingga data yang dimiliki KPU Kota
klasik Adm. Jakarta Pusat dapat digolongkan
2. Bagi daerah yang tidak as sebagai data pemilihan yang berkualitas
melaksanakan Pilkada untuk pemilu dan pikada yang akan
Serentak 2020, KPU i
Kabupaten/Kota nya. datang? Agar tujuan dari agenda
agar Setelah pemutakhiran daftar pemilih
berkoordinasi disetujui peserta yang hadir maka DPB berkelanjutan yang dilaksanakan
dengan tersebut disahkan. oleh KPU Kota Adm. Jakarta
seluruh Pemutakhiran DPB melalui Pusat dapat terwujud.
stakeholdert aplikasi virtual daring Google Meet Beberapa tantangan
erkait sangatlah berbeda dengan pelaksanaan dan hambatantersebut perlu
secara secara langsung/tatap muka. Terkadang diatasi dengan sinergisitas,
berkala komunikasi dua arah kurang berjalan kolaborasi dan partisipatif
antara lain dengan baik dan lancar.Selain itu, data yang baik.Pertama, KPU Adm.
: Bawaslu penduduk yang telah dikelompokkan Jakarta Pusat melibatkan
Kabupaten berdasarkan klasikasinya tidak masyarakat secara umum dan
/Kota, Partai diberikan kepada Bawaslu Kota Adm. secara khusus Kelurahan, RT,
Politik Jakarta Pusat dikarenakan KPU Kota RW dan pihak-pihak lainnya yang
Tingkat Adm. Jakarta Pusat tidak berkewajiban dapat berkontribusi dalam
Kabupaten/Kota,
Disdukcapil, Dinas prosesverikasi faktual
Kesehatan dan Dinas pemutakhiran DPB. Kedua, KPU Kota
Pemakaman. Adm. Jakarta Pusatseyogyanya
Kemudian hasil pemutakhiran jugamenyediakan
media informasi atau sosialisasikan DPB
data pemilih tersebut diumumkan dan kepada masyrakat untuk melaporkan
dilaporkan ke KPU Provinsi secara perubahan data pada identitas diri dan
berkala setiap bulan sejak bulan Maret keluarganya.Ketiga, Pemanfaatan
hinggaAgustus 2020 untuk tingkat KPU digitalteknologi yang user friendly
Kabupaten/Kota. Sedangkan di tingkat (mudah digunakan pengguna) juga
KPU Provinsi dilaksanakan setiap 3 dapat dikembangkan mengingat situasi
(tiga) bulan sekali kemudian dilaporkan dan kondisi pandemi Covid-19 yang
ke KPU RI dengan melampirkan hasil belum diketahui kapan berakhirnya.
laporan dari KPU Kabupaten/Kota. Dengan begitu, pemutakhiran DPB
dapat memenuhi 3 (tiga) kualitas data
Bawaslu Kota Adm. Jakarta yakni mutakhir, akurat dan
Pusat mengawasi pelaksanaan komprehensif. (CAR)
pemutakhiran DPB yang dilaksanakan
KPU Kota Adm. Jakarta Pusat tidak
maksimal dikarenakan pandemi atau

13 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

OPINI

MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS

DI ALAM INDONESIA

Indonesia sebagai negara ditandai dengan pemilihan yang adil pelaksanaan Pileg kemudian disusul
demokrasi berlandaskan hukum, telah dan bebas, partisipasi sipil, Pilpres. Namun berdasarkan putusan
menjadi pilihan rasional bagi bangsa perlindungan hak asasi manusia, dan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor
Indonesia. Betapa tidak ditengah supremasi hukum. 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan
banyaknya pilihan sistem pelaksanaan keserentakan antara Pileg
pemerintahan dan metode pengelolaan Pemilu sebagai sarana dan Pilpres sehingga dilaksanakan
negara yang selalu terbuka untuk perwujudan demokrasi dan kedaulatan tahun 2019. Dimana putusan MK
dipilih oleh setiap bangsa, untuk rakyat untuk memilih pemimpin sudah tersebut merupakan hasil dari
diterapkan sistem mana yang lebih baik diwujudkan oleh bangsa Indonesia. permohonan uji materiil yang diajukan
dan cocok bagi negaranya. Diantara Yang berarti demokrasi sebagai pilihan oleh pemohon Efendi Ghozali (seorang
pilihan system itu antara lain : Anarki, sistem pemerintahan telah diterapkan pakar komunikasi politik).
Aristokrasi, Birokrasi, Kapitalisme, secara konsisten, dimana rakyat diberi
Kolonialisme, Komunisme, Demokrasi, hak untuk berpartisipasi dalam Dalam mewujudkan tujuan
Federalisme, Feodalisme, Kleptokrasi, menentukan siapa pemimpin yang demokrasi berupa lahirnya pemimpin
Meritokrasi, Kediktatoran Militer, diamanatkan untuk menjadi penguasa yang dipilih langsung oleh rakyat
Monarki, Oligarki, Plutokrasi, yang mewakilinya dalam menata dan melalui pelaksanaan Pemilu dan
Republikanisme, Sosialisme, Teokrasi, mengelola kekuasaan pemerintahan Pemilihan yang berkala yaitu 5 tahunan
Totalitarianisme, dan Tribalisme. yang bertugas melayani, melindungi sekali, baik yang berada di level
serta meningkatkan kesejahteraannya pemerintahan pusat maupun daerah,
Dari ragam sistem sebagai pemegang kedaulatan. Di baik eksekutif maupun legislative yang
pemerintahan yang berlaku di dunia, Indonesia Pemilu dilaksanakan untuk terbentuk dari hasil Pemilu tersebut
bangsa Indonesia memilih sistem memilih Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat menjalankan tugas
demokrasi sebagai landasan dalam (DPR), Dewan Parwakilan Daerah dan fungsi serta kewenangannya untuk
melaksanakan tata kelola kekuasaan (DPD), dan Presiden dan Wakil meningkatkan kesejahteraan
negara. Dimana Demokrasi ditandai Presiden serta Dewan Perwakilan masyarakat dan melakukan pemerataan
dengan suatu bentuk pemerintahan di Rakyat Daerah (DPRD pembangunan disegala bidang yang
mana rakyat diberikan peran langsung Provinsi/Kab/Kota) sedangkan semuanya diarahkan untuk tercapainya
dalam memilih kepemimpinan mereka. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemajuan dan kesejahteraan
Disamping terbentuknya tata kelola untuk memilih Gubernur/Wakil masyarakat secara luas.
melalui perwakilan yang adil. Dalam Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan
negara demokrasi juga berlaku suatu Walikota/Wakil WaliKota. Baik Pemilu Pemilu dan Pemilihan yang
sistem yang dijalankan tidak (Pileg dan Pilpres) maupun Pilkada diamanatkan oleh konstitusi memiliki
menghendaki adanya kekuatan atau dilaksanakan 5 tahun sekali. ukuran atau indikator yang harus
entitas tunggal dapat melakukan dipenuhi agar dapat disebut sebagai
kontrol atau praktik otoritas tanpa ada Pada tahun 2019 yang lalu, Pemilu yang demokratis dan
pengawasan. penyelenggaraan Pileg (Pemilihan berkualitas diantaranya yang
DPR, DPD dan DPRD) dan Pilpres disebutkan oleh Roy C. Macridis dalam
Hasil dari bentuk dilaksanakan secara serentak, yang Sri Hastuti P yang menyebutkan
pemerintahan demokrasi adalah merupakan pertama kali dilaksanakan indikator tersebut antara lain:
sebuah sistem yang membutuhkan dalam sejarah gelaran pesta demokrasi 1). Ada pengakuan terhadap hak pilih
wacana, debat, dan kompromi untuk di Indonesia. Sebelumnya diawali universal. Semua warga negara, tanpa
memuaskan sebanyak mungkin penyelenggaraan Pileg dan Pilpres pengecualian yang bersifat ideologis
kepentingan publik. Demokrasi dilaksanakan secara terpisah, dan politis, diberi hak untuk memilih

14 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

OPINI

dan dipilih dalam pemilu; 2). Ada Peranan wakil partai dan kandidat; dalam tataran teknis pelaksanaan
keleluasaan untuk membentuk "tempat Pemantauan pemilu; Kepatuhan dan diperlukan adanya prinsip mandiri,
penampungan" bagi pluralitas aspirasi penegakan hukum. jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
masyarakat pemilih. Masyarakat proporsional, profesional, akuntabel
memiliki alternatif pilihan saluran Bahkan sebagai negara dan efesien. Prinsip tersebut
aspirasi politik yang leluasa. demokrasi yang berlandaskan merupakan turunan atau derivasi dari
Pembatasan jumlah kontestan Pemilu konstitusi, Pemilu yang demokratis juga azas langsung, umum, bebas dan
yang hanya mempertimbangkan alasan diatur dalam salah satu ketentuannya rahasia. Dengan azas dan prinsip
yuridis formal dengan menakkan dimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat tersebut kualitas Pemilu diharapkan
perkembangan riil aspirasi masyarakat (1) UUD NRI 1945 yang bunyinya menjadi sesuatu yang terlindungi baik
adalah sebuah penyelewengan dari “Pemilu dilaksanakan secara langsung, dari potensi pelanggaran maupun
prinsip ini; 3). Tersedia mekanisme umum, bebas dan rahasia” karena penyalahgunaan wewenang yang
rekruitmen politik bagi calon-calon konstitusi meletakan prinsip Pemilu berasal dari peserta Pemilu,
wakil rakyat yang demokratis ; 4). Ada dilaksanakan secara langsung, umum, penyelenggara Pemilu maupun pihak
kebebasan bagi pemilih untuk bebas dan rahasia. Maka, hal ini menjadi lainnya yang terkait dengan
mendiskusikan dan menentukan landasan bagi peraturan perundangan kepentingan penyelenggaraan Pemilu.
pilihan; 5). Ada komite atau panitia turunannya yang mengatur tentang
pemilihan yang independen; 6). Ada Pemilu untuk menjadikan prinsip atau Sehingga dengan begitu Pemilu
keleluasaan bagi setiap kontestan untuk azas tersebut sebagai acuan atau dan Pemilihan yang kita dambakan
berkompetisi secara sehat; 7). pedoman dalam merumuskan atau yaitu demokratis dan berkualitas dapat
Penghitungan suara yang jujur, serta; 8). membentuk dan melaksanakan terwujud di alam Indonesia yang
Netralitas birokrasi. ketentuan derivative menyangkut majemuk dengan ciri negara kepulauan
penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. ini. Meskipun saat ini banyak pihak
Sedangkan International IDEA yang menilai bahwa demokrasi kita
(Institute for Democracy and Electoral Dengan azas langsung, umum, baru sebatas demokrasi prosedural
Assistance), yang merupakan organisasi bebas dan rahasia jika dilanggar tentu belum sepenuhnya demokrasi
dunia, yang konsen dalam mendorong akan berdampak pada kualitas proses substansial. Namun, dengan adanya
demokrasi berkelanjutan diseluruh maupun integritas hasil Pemilu itu komitmen yang kuat dari semua pihak,
dunia, menyebutkan ada 15 (lima belas) sendiri. Karenanya banyak persoalan Partai Politik, para calon,
kriteria yang diakui secara internasional yang menyertai Pemilu dipersoalkan penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan
sebagai alat untuk mengukur standar oleh pihak-pihak yang merasa segenap warga masyarakat. Maka,
dari pelaksanaan Pemilu demokratis dirugikan melandaskan dalil harapan tersebut akan dengan mudah
antara lain: keberatannya diantaranya mengacu untuk direalisasikan, yang tentunya
Penyusunan kerangka hukum; System kepada prinsip atau azas tersebut yang harus menjadikan pemahaman dan
Pemilu; Penentuan distrik pemilihan jika di lihat kembali putusan-putusan sikap tindak kita dalam
dan denisi batasan unit pemilu; Hak penyelesaiannya di Mahkamah penyelenggaraan Pemilu bagi semua
memilih dan untuk dipilih; Badan Konstitusi, banyak yang akhirnya di pihak harus berpegang dan
pelaksana pemilu; Pendaftaran pemilih batalkan baik tentang proses maupun mempedomani apa yang kita sepakati
dan pemilih terdaftar; Akses kertas hasil Pemilu, juga tak luput sebagai rambu-rambu, azas dan prinsip
suara partai politik dan kandidat; kontestannya yang terbukti melanggar yang merupakan harga mati untuk
Kampanye pemilu demokratis; Akses azas dan prinsip sebagaimana dalam ukuran Pemilu yang demokratis dan
media dan kebebasan berekpresi; aturan Pemilu yang kemudian berkualitas. Wallahu a'lambissawab#
Pembiayaan dan pengeluaran dikenakan sanksi diskualikasi sebagai (MHM)
kampanye; Pemungutan suara; peserta Pemilu maupun Pemilihan.
Penghitungan dan tabulasi suara;
Selain perlunya azas dalam
membingkai legalitas Pemilu juga

15 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

JEJAK PUSAT

Kunjungan Anggota Bawaslu RI Bapak Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD

Bawaslu Jakarta Pusat Menerima
Kunjungan Bawaslu RI Ditengah Pandemi

Bawaslu Kota Administrasi Acara kunjungan anggota Sambutan terakhir disampaikan
Jakarta Pusat menerima kunjungan, Bawaslu RI tersebut dibuka langsung oleh Fritz Edward Siregar, Fritz
Anggota Bawaslu Republik Indonesia, oleh Halman Muhdar selaku ketua menyampaikan tiga hal terkait dengan
Fritz Edward Siregar. Kunjungan yang Bawaslu Kota Administrasi Jakarta maksud kunjungannya ke Kantor
sempat tertunda ini juga di hadiri oleh Pusat. Dalam pembukaannya Halman Bawaslu Kota Administrasi Jakarta
Ketua Bawaslu Porovinsi DKI Jakarta, menyampaikan ucapaan terima kasih Pusat. “Pertama, bahwa sebagai institusi
Muhammad Jufri serta dua anggotanya, yang sebesar-besarnya atas kunjungan tertinggi di Bawaslu memiliki beban
Siti Khopipah dan Mahyudin. dan permohonan maaf bila ada moral untuk memastikan kondisi dan
Kunjungan tersebut diterima di kantor kekurangan serta kekeliruan dalam situasi hingga ketingkat paling bawah.
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta penyambutannya. Selain itu Halman Kedua, terkait Bawaslu yang belum
Pusat, di Gedung Graha Mental juga menceritakan suka cita sebagai memiki kantor permanen sabar dulu dan
Spiritual, Lt. Dasar. Jl. KH. Mas anggota Bawaslu tingkat tetap berusaha dalam setahun ini agar
Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Kabupaten/Kota. memiliki kantor permanen. Dan yang
Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ketiga tentang tantangan bagi Bawaslu
(15/06/2020). “Suka cita sebagai anggota Kota Kota Administraai Jakarta Pusat
Bawaslu kabupaten/kota sudah banyak untuk terus berkarya sekalipun tidak
Dalam penyambutan anggota dilalui. Bahkan kami pada pelaksanaan ada Pilkada Serentak dalam waktu dekat
Bawaslu RI kali ini, Ketua Bawaslu Kota Pemilu Serentak pertama kemarin ini. Bawaslu Jakarta Pusat harus terus
Administrasi Jakarta Pusat, Halman sempat diadukan ke Dewan membreakdown kerja-kerja Bawaslu
Muhdar didampingi oleh anggotanya, Kehormatan Penyelenggara Pemilu sekalipun tidak sedang menghadapi
Roy Soa Fatra Sinaga, Cecep A. (DKPP) oleh salah satu peserta Pemilu penyelenggaraan Pilkada Serentak kali
Rukman, Budi Iskandar Pulungan, dan karena dianggap melanggar kode etik ini”.
Jomson Saut Martinus Samosir. Selain Pemilu sekalipun pada akhirnya DKKP
itu, Kepala Kesekretariatan Bawaslu memutuskan menolak aduan tersebut”. Bawaslu sekarang baru sedang
Kota Administrasi Jakarta Pusat juga unjuk gigi ke publik. Oleh karena itu
turut menghadiri dalam acara Selain sambutan dari Ketua Bawaslu harus mampu menunjukkan
kunjungan tersebut. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta eksistensi sebagai Badan Pengawas
Pusat, ketua Bawaslu Provinsi DKI Pemilu, agar masyarakat juga tahu
Kunjungan itu berlangsung Jakarta, Muhammad Jufri juga bahwa keberadaan Bawaslu itu penting
secara terbatas dengan memperhatikan memberikan sambutan. Dalam dan sangat berharga dalam mengawal
protokol kesehatan covid-19 dan sesuai kesempatan itu Jufri menyampaikan integritas Pemilu/Pilkada”.
himbauan pemerintah untuk memakai terkait kondisi Kantor Bawaslu Kota Pungkasnya sebelum mengakhiri
masker, menjaga jarak, mencuci tangan Administrasi Jakarta Pusat yang sampai sambutannya. (ME)
dengan menggunakan handsanitizer, detik ini masih kurang memadai. Dia
dan pengecekan suhu tubuh sebelum juga menghimbau untuk mencari kantor
masuk ruangan. yang lebih luas dan kondisif dalam
waktu dekat ini.

16 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

JEJAK PUSAT

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat Melakukan Program Pengembagan
Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana Budaya (Dokumentasi diambil sebelum covid-19)

Program Pengembangan Pengawasan

Partisipatif Melalui Sarana Kebudayaan

Jakarta, Badan Pengawas Pengawasan Partisipatif Melalui sukarela seperti pemantau atau
Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat, SaranaKebudayaan ini untuk perorangan. Latar belakang wajib atau
Kebudayaan Indonesia sangatlah melestarikan budaya khususnya budaya tidaknya partisipatif pemilu di dalam
beragam bentuk dan jenisnya. Budaya Betawi di Jakarta. Juga untuk melibatkan Negara maju dan berkembang ada
yang sangat beragam ini menjadi masyarakat dalam pengawasan pemilu. beberapa perbandingan diantaranya di
tanggung jawab kita bersama untuk Negara maju memiliki akses yang terbuka
dijaga dan dilestarikan. Bawaslu Kota Seharusnya orang betawi sudah dan di Negara berkembang memiliki
Administrasi Jakarta Pusat mengadakan tidak perlu lagi diajarkan tentang cara akses yang tertutup. Kemudian juga di
kegiatan “Program Pengembangan berpolitik dan toleransi. Sejak dulu Negara maju memiliki transparansi yang
Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana Jakarta sudah menjadi pusat peradaban dijamin sedangkan di Negara
Kebudayaan” pada Jumat (13/12/2019) di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus berkembang transparansi tidak dijamin.
bertempat di Nam Hotel Kemayoran 1945 kami sudah berpartisipasi dalam Juga di Negara maju proses hasil pemilu
Jakarta . Kegiatan tersebut diharapkan kemerdekaan Indonesia. Juga dalam dipercaya sedangkan di Negara
dapat menjadi salah satu bentuk bertoleransi, karena orang Betawi sejati berkembang proses hasil pemilu tidak
pelestarian budaya Indonesia dan sudah bertoleran siapa lagi dengan dipercaya.
penguatan partisipasi masyarakat dari keadaan sekarang dengan budaya yang
berbagai elemen dalam pengawasan sangat banyak direpublik ini tutur “Kesimpulan dalam hal ini
Pemilu sebagaimana tagline Bawaslu Mathar Kamal (Budayawan). Pengawasan partisipatif berbasis budaya
yaitu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, adalah perubahan paradigma, budaya
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Rikson Hatogoran Nababan, bukan hanya sebagai basis partisipasi
Pemilu”. Indonesia Voter Initiative for Democracy masyarakat, namun telah menjadi budaya
(IVID) juga menuturkan Partisipatif baru dalam masyarakat, dalam setiap
Burhanuddin selaku anggota menurutnya itu terbagi menjadi 2 yaitu penyelenggaraan Pemilu. Kemudian
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pamrih yang dalam arti adalah dibantu budaya menjadi stimulant terjadinya
menuturkan Pengembangan oleh negara dan yang kedua adalah rekayasa lahirnya budaya baru “.(KH)

17 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

PROFIL TOKOH

fasilitas seperti anak-anak PNS pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ujung

umumnya. Beliau sangat pekerja Pandang, dan aktivis Pergerakan

keras sejak kecil sudah sering M a h a s i s w a I s l a m I n d o n e s i a

membantu keluarga membaja atau (PMII).pernah mendirikan lembaga

m e n g g a r a p s a w a h u n t u k Kajian Sosial Politik (Lejistik) 2002

memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjabat sabagai direktur. Tak

dan biaya pendidikan. Tinggal di hanya itu Pak MJ pernah aktif di Jaringan

kampung tidak menyurutkan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

semangat mengenyam pendidikan, (JPPR)sejaktahun 2003 dan aktif di

MUHAMMAD JUFRI beliau mengawali pendidikan di Sekretariat Nasional (Seknas JPPR) 2007-
Madrasah Ibtidaiyah DDI Palirang tamat 2011 sebagai Manager Pemantauan,
Ketua Bawaslu DKI Jakarta tahun 1998 , Madrasah Tsanawiyah DDI Sekretaris JPPR dan Stering Group JPPR.
Palirang amat tahun 1991, SMEA Negeri D a n j u g a b e l i a u b e r s a m a t e m a n
Muhammad Jufri, Pinrang tamat tahun 1994. Setelah temannya pernah mendirikan Lembaga
Lahir di Pinrang, 09 menamatkan Sekolah Menengah Atas Consent Institut.

Mei 1975 merupakan
Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beliau melanjutkan pendidikan di Ujung Saat ini beliau mejabat sebagai

Periode 2017-2022. Sebelum menjabat Pandang yang sekarang ebih di kenal Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI dengan Kota Makassar. Menempuh Periode 2017-2022 dengan membidangi

Jakarta beliau pernah menjabat sebagai pendidikan di Kampus di Sekolah Tinggi Koordinator Divisi Hukum, Data dan

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL Ujung Informasi. Selain di sibukkan dengan

periode 2012-2017 membidangi divisi P a n d a n g ) P r o g r a m S t u d i I l m u tanggungjawabnya sebagai Ketua

H u k u m d a n P e n a n g a n a n Pemerintahan. Tak hanya itu ditengah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pak MJ

Pelanggarandan juga pernah menjadi kesibukannya Pak MJ sapaan beliau juga juga sering diminta komentarnya terkait

anggota Panwaslu Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan pendidikan Magister Pengawasan Pemilu, baik di media cetak

membidangi divisi Pengawasan pada Ilmu Politik di Pascasarjana Universitas maupun elektronik serta mengisi

P e m i l i h a n G u b e r n u r d a n w a k i l Nasional Jakarta tahun 2012. berbagai acara seminar, diskusi, dan

Gubernur tahun 2012, beliau aktif di Semasa mahasiswa beliau kajian-kajian terkait kepemiluan di

beberapa organisasi kepemiluan sejak sangat berperan aktif di berbagai berbagai Perguruan Tinggi, partai

tahun 1999. Terlahir sebagai anak kegiatan kemahasiswaan dengan P o l i t i k h i n g g a O r g a n i s a s i

P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( P N S ) t a k m e n j a b a t s e b a g a i K e t u a I S e n a t kemasyarakatan dan Kepemudaan.

membuat beliau dimanjakan dengan Mahasiswa dikampus Sekolah Tinggi

18 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

AKSI PUSAT

Bawaslu Kota Adm, Jakarta Pusat Syukuran dan Memberikan Sembako
Kepada Masyarakat Setempat.

HUT KE-12 DI TENGAH PANDEMI
COVID-19, BAWASLU KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
SYUKURAN DAN AKSI SOSIAL KEMANUSIAAN

“ Bangun Solidaritas Kebangsaan baik kepada ojek online, supir angkot, dapat meringankan kebutuhan hidup
Melawan Covid-19 “ supir bajaj, pedagang, warga yang masyarakat serta solidaritas kebangsaan
membantu para gugus tugas Covid-19 melawan Covid-19.
Hari ini 9 April 2020 Bawaslu ditingkat RT/RW serta masyarakat
merayakan HUT ke-12 nya dengan umum yang membutuhkan di Selanjutnya, demi mendukung
mengambil tema Bangun Solidaritas lingkungan sekitar kantor Bawaslu Kota pencegahan penyebaran Covid-19,
Kebangsaan Melawan Covid-19. Tema Adm. Jakarta Pusat. Bawaslu tetap menerapkan mekanisme
tersebut merupakan dukungan terhadap kerja WFH dan piket kantor secara
upaya pemerintah dalam mencegah Bawaslu Kota Adm. Jakarta bergantian. Mekanisme kerja seperti ini
penyebaran Covid-19. Tema yang Pusat merasakan betul dukungan diharapkan dapat mendukung
merupakan perwujudan rasa masyarakat kepada Bawaslu saat pemutusan mata rantai penyebaran
kepedulian dan keprihatinan akan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Oleh Covid-19, serta di sisi lain juga
keadaan bangsa yang sedang diterpa karenanya, ini giliran para Anggota dan memastikan kinerja Bawaslu Kota Adm.
oleh musibah Covid-19. Tim Sekretariat Bawaslu mengulurkan Jakarta Pusat tetap berjalan optimal.
tangan membantu masyarakat dengan
Bertepatan dengan HUT ke-12 membagikan sembako. Dirgahayu Bawaslu yang ke-12.
Bawaslu, Bawaslu Kota Adm. Jakarta Semoga Bawaslu terus dapat menjaga
Pusat melakukan serangkaian kegiatan Tentunya, apa yang dilakukan tonggak demokrasi bangsa.
Syukuran pemotongan tumpeng dan Bawaslu Kota Jakarta Pusat hari ini tidak
bakti sosial dengan membagikan seberapa dibandingkan beban yang “ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama
sembako kepada masyarakat sekitar, dialami masyarakat, namun diharapkan Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu “ (ME)

19 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

AKSI PUSAT

Bawaslu Jakarta Pusat, Dalam Menyambut Dirgahayu
Mendapat kunjungan oleh Pimpinan RI Ke-75 Tahun, Para Staf sedang
Bawaslu DKI Bapak Puadi, sekaligus Menyulap Ruangan Kantor Bawaslu
Serah Terima Hasil Karya Tulis Beliau.
Jakarta Pusat.

Tak Menyurutkan semangat kami, Bawaslu Jakarta Pusat
Bawaslu Jakarta Pusat Memperingati sedang dilakukan penyemprotan
Disinfektan, Antisipasi Penyebaran
Dirgahayu RI Secara Virtual.
Covid-19.

20 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

AKSI PUSAT

21 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LINTAS PERISTIWA

MEMBEDAH POLITIK UANG
DAN OLIGARKI POLITIK DALAM PEMILU

Kamis, 23 Juli 2020 Bawaslu hukum semata, namun perlu langkah- Diharapkan pelaksanaan Webinar
Kota Adm. Jakarta Pusat telah langkah pencegahan yang optimal dan tersebut dapat memberikan seluruh
melaksanakan Webinar dengan judul berkesinambungan. Apalagi modus peserta informasi tambahan mengenai
“Arah Rancangan Undang-Undang praktik politik uang menjadi semakin perkembangan Undang-Undang
(RUU) Pemilu ke Depan untuk Pilkada berkembang dimasyarakat ada politik Kepemiluan terutama pencegahan
DKI Jakarta dalam Penegakkan Hukum prabayar dan politik uang pasca bayar. terhadap momok praktek politik uang.
Politik Uang di Wilayah Kota Adm. Maka perlunya beberapa langkah yang
Jakarta Pusat. Webinar tersebut dapat dilakukan pengawas pemilu Narasumber pertama Bapak
berlangsung dari pukul 13.30 s.d 16.00 untuk mencegah terjadinya politik uang Puadi, S.Pd., M.M, menyampaikan
dan merupakan edisi kedua dari dan oligarki politik. Untuk menunjang materinya bahwa DKI Jakarta pernah
Webinar sebelumnya yang mengangkat langkah tersebut maka dibuatlah web memiliki potret terjadinya praktek
tema mengenai pengawasan Pemilu. seminar ini untuk memberikan politik uang dalam Pemilu. Politik uang
pemahaman dengan tujuan juga menjadi “cilaka” bagi
Webinar tersebut
dibuka langsung oleh penyelenggara Pemilu mengigat
M.Halman Muhdar selaku ini adalah pertaruhan perihal
Ketua Bawaslu Kota Adm. integritas dalam bekerja. Bahkan,
Jakarta Pusat yang kemudian Ketika seorang penyelenggara
langsung dilanjutkan Pemilu pun sudah berusaha keras
pemaparan materi oleh dan sedemikian rupa dalam
narasumber antara lain; H. memberantas politik uang, praktik
Arwani Thoma (Wakil Ketua haram tersebut tetap saja dapat
Komisi II DPR RI), Dr. terjadi dengan celah-celah yang
Wirdyaningsih, S.H., M.H ada.
(Dosen Fakultas Hukum
Universitas Indonesia) serta Ada beberapa pergeseran
Puadi, S.Pd., M.M (Anggota peraturan mengenai mekanisme
Bawaslu DKI Jakarta). penanganan pelanggaran Pemilu
dalam Undang-Undang:

Webinar ini berangkat mengedukasi masyarakat tentang UU No. 10 Tahun 2016
dari kesadaran jajaran Bawaslu pengawasan terhadap politik uang dan (Pilkada)
Kota Adm. Jakarta Pusat bahwa oligarki politik.
pengawasan Pengawasan UU No. 7 Tahun 2017
merupakan keharusan, bahkan M.Halman Muhdar dalam (Pemilu)
merupakan elemen yang sambutannya menyampaikan bahwa
melekat kuat pada tiap seluruh jajaran penyelenggara Pemilu RUU Pemilu
penyelenggaraan pemilu. tentunya memerlukan gagasan
Pengawasan pemilu sebagai tambahan mengenai pencegahan politik Dalam perubahan peraturan
proses sadar, sengaja, dan uang.Politik uang akan membawa perundang-undangan tersebut ada
terencana hakikat dampak yang tidak dapat disepelekan. beberapa hal yang berubah seperti
demokratisasi dengan kehendak yang pintu masuk penanganan
didasari perhatian luhur demi pemilu pelanggaran maupun waktu
yang berkualitas. penanganan pelanggaran. Seperti
halnya waktu penanganan pelanggaran,
Maraknya praktek politik uang Bawaslu sebagai salah satu
perlu kiranya dilakukan pencegahan penyelanggara Pemilu pasti merasakan
secara maksimal dan pencegahan ini kewalahan dengan rentang waktu yang
harus melibatkan masyarakat sebagai dirasa begitu sempit untuk
subjek pencegahan bukan objek praktek mengumpulkan bukti-bukti yang ada.
politik uang. Politik uang tidak bisa
hanya dilakukan dengan pendekatan Tidak hanya itu, ancaman Pidana
yang dapat menjerat pelaku politik uang
justru mengalami penurunan dalam

22 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LINTAS PERISTIWA

RUU Pemilu yang hanya diancam 2 cara yang demokratis.Kesimpulan dari umumkan di website KPU tingkat kota,
Tahun Penjara dan denda sebanyak 6 paparan yang disampaikan oleh Bawaslu juga melakukan pengawasan
juta rupiah. RUU tersebut narasumber adalah menyampaikan dan daftar data pemilih. Dalam hal daftar
dikhawatirkan tidak dapat memberi efek mengajak agar masyarakat dapat pemilih berkelanjutan belum di atur
jera terhadap pelaku. Serta, subjek yang menggunakan hak pilih. Sebagaimana secara khusus dalam PKPU dan tidak
dianggap pelaku praktek politik uang yang menjadi dasar hokum mempunyai deadline secara
hanyalah pelaksana kampanye. pelaksanaannya yaitu UU Nomor 7 khusus.Partisipasi masyarakat menjadi
Tahun 2017. Dalam hal ini maka kunci keberhasilan program daftar
Ada beberapa jenis model Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, pemilih berkelanjutan keberhasilan
transaksi politik uang yang harus berkolaborasi dengan penyelenggara daftar pemilih berkelanjutan akan
diantisipasi: pemilu agar masyarakat luas yang sudah mendukung tercapainya daftar pemilih
memenuhi ketentuan dapat terdaftar yang berkualitas untuk Pilkada
1. Elite pemilih modal dengan pasangan dalam data daftar pemilih. Masyarakat dan/atau Pemilu, Peran serta
calon. dalam memilih adalah hak akan tetapi masyarakat dalam DP Berkelanjutan
2. Pasangan calon terhadap partai politik mendaftarkan diri adalah kewajiban, hal dapat dilakukan melalui beberapa cara:
(mahar politik) ini merupakan ajakan agar masyarakat
3. Pasangan calon terhadap secara aktif memastikan bahwa sudah 1. Datang secara langsung ke KPU
penyelenggara Pemilu terdaftar sebagai pemilih. Sebagai Kab/Kota melaporkan terkait
4. Pasangan calon dengan pemilih penyelenggara KPU dan Bawaslu perubahan atau penambahan
5. Oknum kepala daerah dengan hakim mempunyai kewajiban memastikan data pemilih pada keluarganya.
konstitusi masyarakat terdaftar sebagai pemilih.
2. Melaporkan kepada Pengawas
Selanjutnya terhadap Berberapa daerah yang Pemilu
Narasumber kedua yaitu ibu Dr. melaksanakan pilkada pada tahun 2020
Wirdyaningsih, S.H., M.H ini melaksanaan tahapan pemuktahiran 3. Melaporkan secara On Line
menyampaikan bahwa Politik uang data yang dilakukan oleh KPU yg Pada masa pademi covid 19 ini
dikaitkan dengan oligarki politik berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai
merupakan sebuah cerita yang panjang. dengan PKPU dalam hal ini KPU ada tantangan tersendiri untuk
Kaitan dua variable tersebut dapat bersifatnya Aktif melakukan penyelenggara pemilu dalam
diartikan sebagai sekelompok orang serangkaian proses kegiatan mulai dari mensosialisasikan daftar pemilih
(elit) kecil yang dapat menguasai Coklit, tanggapan masyarakat, berkelanjutan, selain harus melakukan
masyarakat dengan menggunakan verikasi dll, Dilakukan disemua coklit, juga harus menerapkan protokol
politik uang sebagai kendaraan.RUU tingkatan sampai tingkat kesehatan. Tantangan lapangan
Pemilu sebenernya memiliki semangat Pantarlih/PPDP, Terdapat tahapan semacam ini rawan disalahgunakan
dalam membatasi praktek politik uang yang rigit dan hanya dilakukan PPDP, dimana dalam melakukan coklit
melalui pembatasan dana kampanye menjelang Pilkada/Pemilu. bisa hanya dengan sebatas pengetahuan
dan orang yang dapat menyumbang PPDP tersebut, tidak dikroscek langsung
dana kampanye. Akar masalah dalam Sementara daerah yang tidak ke lapangan. Dalam melakukan coklit,
politik uang sebenarnya adalah Ketika melaksanakan pilkada seperti saat ini hanya PPDP yang turun ke lapangan,
uang dimanifestasikan untuk Provinsi DKI Jakarta, KPU bersifa Pasif sehingga pengawasan sangat kurang
memperoleh kekuasaan bahkan dengan dengan menunggu data dari Dukcapil, dan data bisa menjadi kurang valid.
menukar hal non sik misalnya Laporan dan tanggapan masyarakat. Dalam hal ini, peran Bawaslu dengan
kesetiaan dan pertemanan. Terlebih lagi, Daftar pemilih berkelanjutan yang mengoptimalkan jajaran penyelenggara
uang dapat membuat seseorang dilakukan di tingkatan Provinsi pemilu hingga tingkat desa maupun
menggadai idealismenya. Kapabilitas diperbaharukan 6 bulan sekali yang di relawan pengawas pemilu pada tingkat
uang yang dapat menjadi nilai tukar ini umumkan di website resmi KPU tingkat grassroot sangat diperlukan. Diperlukan
akan membuat oligarkI yang memiliki provinsi, sedangkan pada tingkatan kota inovasi teknologi dalam melakukan
sumberdaya ini dapat menjadi penguasa daftar pemilih berkelanjutan pengawasan, sehingga seluruh elemen
yang mendapatkan kuasa tidak melalui dilaksanakan 1 bulan sekali yang di masyarakat dapat menjadi pengawas
pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan. (KH)

23 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LINTAS PERISTIWA

SKPP Daring di Wilayah Kota Adm.
Jakarta Pusat Resmi Dibuka

Sekolah Kader Pengawas pengawasan yang hebat dan cakap, tahun sebelumnya SKPP tahun 2020 ini
Partisipatif (SKPP) Daring di wilayah sehingga nantinya dapat membantu dilaksanakan melalui metode Daring.
Kota Adm. Jakarta Pusat resmi dibuka tugas-tugas pengawasan. Pemilihan metode ini dilatar belakangi
hari ini Sabtu, 2 Mei 2020. Pembukaan oleh kondisi Indonesia yang tengah
dilaksanakan melalui Youtube dan Peserta SKPP Daring tidak dilanda wabah Covid-19. Selain itu,
difasilitasi oleh
Bawaslu Provinsi hanya berasal dari kalangan tua, metode daring
DKI Jakarta melainkan juga diikuti oleh beberapa dipilih
anak muda. Usia minimal sebagai dikarenakan
Sebelumnya persyaratan peserta SKPP adalah 17 kecepatan
pada tanggal 1 Mei tahun Hal ini dilatar belakangi oleh penyebaran
2020, Bawaslu Kota harapan Bawaslu bahwa dengan informasi yang
Adm. Jakarta pusat kreativitasnya, para anak muda ini dapat mampu dicapai
telah ikut andil dalam mendorong partisipasi oleh penggunaan
mengumumkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu. teknologi, terlebih
peserta SKPP Daring Kemudian, berbeda dengan tahun- lagi masyarakat
yang berjumlah 120 juga sudah
orang, terdiri dari 69 familiar dengan
orang laki-laki dan metode ini.
51 orang
perempuan. Jumlah ini merupakan hasil Pembelaj
dari proses seleksi yang ketat. aran melalui Daring akan dilaksanakan
pada tanggal 5-31 Mei 2020. Materi akan
Bawaslu Kota Adm. Jakarta difasilitasi oleh Bawaslu Republik
Pusat menyadari betul akan sedaret Indonesia. Setelah itu terdapat tahapan
kekurangan yang dimiliki. Oleh karena Diskusi Daring dan diakhiri oleh Ujian
itu, SKPP Daring ini bukan hanya Daring, untuk memastikan seluruh
sebagai sarana Pendidikan peserta mengikuti pembelajaran hingga
Pemilih,melainkan juga diharapkan Akhir.Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
mampu menciptakan kader-kader Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu. (KH)

24 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

LINTAS PERISTIWA

Bawaslu Kota Adm. Jakarta Pusat Melaksanakan Silaturahmi Sekaligus Penyerahan
Sertifikat Kepada Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Penyerahan Sertifikat kepada Peserta

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Rabu,19 Agustus 2020 Kegiatan ini di awali dengan pemilu dan pilkada.
Bawaslu Kota Adm
jakarta Pusat saling berkenalan satu sama lain dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan,
melaksanakan kegiatan silahturahmi dengan harapan peserta alumni skpp
sekaligus penyerahan sertikat kepada diakhiri dengan berdiskusi terkait bawaslu jakarta pusat dapat terus akti
peserta Sekolah Kader Pengawasan dalam hal kepemiluan dan sosialisasi
Partisipatif (SKPP) yang dinyatakan pelaks anaan penyelenggaraan pemilu ke depan, serta
Lulus.
membuka ruang yg luas untuk alumni
Kegiatan ini dihadiri SKPP lebih memahami dan
oleh Ketua dan anggota mengenal penyelenggaraan
Bawaslu Kota Jakarta pemilu serta jalannya
Pusat,yaitu Bapak M.Halman pelaksanaan kepemiluan
Muhdar (Ketua), Bapak Cecep khususnya diwilayah jakarta
A.Rukman (Anggota), Bapak pusat baik hal normatif maupan
Budi Iskandar Pulungan ( hal tekhnis.
Anggota), Bapak Jomson Saut
Martinus Samosir (anggota). Setelah pelaksanaan perkenalan
Dari 128 orang yg terdaftar dan dan diskusi,kegiatan dilanjutkan
mengikuti seleksi SKPP wilayah penyerahan sertikat kepada satu
Jakarta Pusat ada 19 peserta yang persatu peserta alumni SKPP.
lulus mengikuti pelaksanaan SKPP Dalam kesempatan ini peserta juga
sampai selesai. mendapatkan buku hasil pengawasan
bawaslu jakarta pusat pada kegiatan
pengawasan pemilu 2019, dan diakhiri
foto bersama. (ME)

25 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

RESENSI

MENGENAL LEBIH DALAM DEMOKRASI, PEMILU
DAN POLITIK UANG

Pada kesempatan ini, Penulis telah Demokrasi dapat diilustrasikan Indonesia sejak awal
sebagai sebuah metode atau
mengerjakan resensi sebuah buku non jalan yang dilalui seseorang kemerdekaannya menganut sistem
dalam mengikuti pemilihan
ksi yang masih hangat untuk mencapai sebuah jabatan demokrasi, memberikan batasan kepada
politik atau menduduki jabatan
diperbincangkan dalam beberapa web pemerintah sehingga tidak terjadi
politik, sehingga dapat
seminar secara daring. Menurut Kamus memiliki kekuatan untuk kesewenang-wenangan dari pemerintah
membuat keputusan mengikat.
Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah Sehingga rakyat dapat lebih atau pihak penguasa kepada warga
mudah memberikan aspirasi
pembicaraan buku atau ulasan atau menyampaikan buah negaranya. Demokrasi di Indonesia
pikirannya tanpa adanya
mengenai sebuah buku. pembatasan dari pihak sangat erat kaitannya dengan
penguasa.
Penjelasan lebih mengenai buku pluralitas bahasa, agam, budaya,

tersebut sebagai berikut. dan ras sehingga mendapat tempat
1. I d e n t i t a s B u k u
Judul Buku:Demokrasi, dan perlindungan khusus dari
Pemilu dan Politik Uang:
Dinamika dan pemerintah.
Aktualisasi Penanganan Pemilu dianggap sebagai tolak
Pelanggaran Pilkada dan
Pemilu ukur kadar demokrasi sebuah sistem
Nama Penulis:Puadi, politik sistem pemilu di Indonesia
S.Pd., M.M. juga telah berulangkali diperbaharui
Nama Penerbit:CV. seiring dengan aspirasi dan irama
Aldera Shalih Indonesia keinginan rakyat untuk
Ketebalan Buku:xviii + mensejajarkan diri dengan negara
416 halaman yang telah lebih dahulu menganut
TahunTerbit:2020 paham demokrasi. Implemetasi dari
Nomor pemahaman demokrasi adalah
Edisi:CetakanPertama dengan dilaksanakannya pemilu
ISBN:978-623-93329-07 dan pilkada, keberhasilan dari
penyelenggaraan pemilu yang
2. S i n o p s i s D e m o k r a s i , demokratis ditentukan oleh tiga
unsur meliputi sistem pemilu, tata
Pemilu dan Politik Uang cara, dan penyelenggara pemilu.
Unsur yang terpenting pada pemilu
Demokrasi sebagai adalah penyelenggara pemilu yang
terdiri dari Komisi Pemilihan
wadah untuk memberikan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan
partisipasi secara efektif oleh Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Tim
Pemeriksa Daerah (TPD). Integritas dari
masyarakat baik dalam penyelenggara pemilu menjadi hal
mutlak yang diperlukan dalam
mengemukakan pendapat, pelaksanaan pemilu. Pemilihan yang
berintegritas tentu didasari dengan
memberikan suara pada penyelenggara yang independen,
mandiri, profesional, bersih dan
pemilihan dan menerima suara berkualitas.

dalam pemilihan baik dalam

pemilihan umum atau

pemilihan kepala daerah.

26 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

RESENSI

Salah satu tahapan pelaksanaan hingga praktek politik uang yang yang tidak memiliki
pemilu yang paling lama adalah tahapan terjadi selama pemilihan dan pengalaman atau basic dalam
kampanye. Tahapan ini sebagai wadah pemilu. Buku ini juga memberikan pemilihan atau pemilu.
unuk mencari dukungan sebanyak- informasi dinamika yang terjadi Kemudian, beerapa kata pada
banyaknya dan seluas-luasnya dari dilapangan saat terjadi buku ini ditemukan kesalahan
masyarakat. Selama masa kampanye pelanggaran pemilu dan pilkada tipogra atau kesalahan yang
dengan mencari dukungan sebanyak- hingga membahas mengenai dibuat saat proses pengetikan
banyaknya maka diperlukan dana aktualisasi penanganan sehingga menghambat pembaca
selama proses kampaye. Dana yang pelanggaran yang terjadi saat memahami maksud dari tulisan
digunakan dalam pelaksanaan pemilihan dan pemilu. Substansi tersebut. Kelemahan terakhir
kampanye telah disebutkan dalam dari buku ini ditulis berdasarkan adalah pemilihan model
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada gagasan yang dapat pencantuman refensi tidak
tentang Pemilu dan Undang-Undang dipercaya karena penulis menulis konsisten karena pada beberapa
Nomor 10 Tahun 2016 tentang buku ini berdasarkan pengalaman bagian ditemukan penggunaan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang pribadi penulis sebagai Pemilihan (bodynote) sedangkan secara
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan sampul buku yang sederhana garis besar buku ini
Peraturan Pemerintah Pengganti namun modis sehingga menggunakan model (footnote).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan rasa penasaran lebih
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, kepada pembaca untuk segera Setelah mengerjakan resensi
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menikmati substansinya. Selain itu buku Demokrasi, Pemilu dan Politik
serta diatur pula dalam Peraturan KPU. testimoni atau pengakuan dari Uang: Dinamika dan Aktualisasi
beberapa tokoh pada sampul Penanganan Pelanggaran Pilkada dan
Biaya besar dalam pelaksanaan belakang buku ini memberikan Pemilu, penulis menganjurkan kepada
rasa penasaran yang lebih besar seluruh kalangan masyarakat baik itu
pemilihan maupun pemilu kerap terhadap substansi buku ini. Secara mahasiswa tingkat akhir yang ingin
keseluruhan buku ini terstruktur menyelesaikan tugas akhir, peneliti,
disertai dengan praktik politik uang. dan komprehensif sehingga pantas pengamat politik, penyelenggara
menjadi sumber penelitian atau pemilu dan pemilihan, hingga
Poltik uang merupakan pratik kotor kajian tentang pemilihan dan masyarakat umum untuk membaca
pemilu. buku ini agar lebih memahami tentang
yang merusak pemilu, dan tentu saja 4. Kelemahanbuku demokrasi, pemilu dan politik uang
hingga penanganan pelanggaran pada
merusak demokrasi sebagai bangunan Beberapa kata pada buku ini pilkada dan pemilu. Sehingga pemilu
terlihat asing dan penulis tidak dan pilkada menjadi bersih dan adil.
yang ditopang oleh pemilu itu sendiri, menjelaskan makna dari kata (ARPS)
tersebut sehingga pembaca sulit
serta menodai nama baik pihak yang memahami beberapa kata
tersebut, terutama pembaca
menggunakan politik uang sebagai cara

memenangkan diri dalam pemilihan

atau pemilu. Buku ini membahas

seluruh aspek dalam hal demokrasi,

pemilihan dan pemilu, serta politik uang

pada pelaksanaan pemilihan dan pemilu

di Indonesia sejak awal terbentuknya

Indonesia hingga saat ini.

3. Keunggulan

Buku ini menjelaskan mengenai

demokrasi, pemilu dan politik

uang dengan dengan lengkap,

dimulai dari sejarah demokrasi,

awal mula pelaksanaan pemilu

27 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

POJOK PUSAT

Kuliner Nasi Goreng Kambing

Kebon Sirih

Tumpukan nasi goreng dalam pilihan hidangan. "Nasi Goreng Ayam, pengunjung biasanya ditawarkan
jumlah banyak, diaduk dengan sedikit Nasi Goreng Sosis Bakso, Mie Goreng atraksi kecil dari juru masak yang piawai
atraksi. Siapapun akan terkesima Kari Kambing, Sop Kambing, Nasi Ala mengaduk nasi dalam jumlah banyak di
melihat atraksi tersebut. Dijamin pula Kambing Guling, Sate Kambing, Sate kuali. Saking banyaknya nasi
semakin lapar melihat nasi goreng Ayam, dan Sate Ati," jelas Pemilik Nasi mengerucut tinggi.
dengan harum rempah khas diaduk Goreng Kambing Kebon Sirih.
sedemikian rupa. Inilah pemandangan Selain nasi goreng kambing,
yang menjadi daya tarik dari Nasi Usaha ini lestari, sampai hidangan yang patut dicoba ada nasi
Goreng Kambing Kebon Sirih. sekarang dikelola oleh generasi ketiga. goreng ayam, nasi goreng yang gurih,
Uniknya, sejak 1958 nasi goreng dipadu daging ayam bumbu spesial.
Hidangan nasi goreng yang kambing tetap menjadi primadona dari Lalu juga ada sop kambing, hidangan ini
sederhana menjadi istimewa dalam satu kedai ini. Sampai sekarang resep nasi merupakan perpaduan kuah kaldu
piring nasi goreng kambing di Nasi goreng kambing tetap dipertahankan bening kaya rempah istimewa, dengan
Goreng Kambing Kebon Sirih. Kedai dan enggan untuk diganti. potongan daging kambing empuk dan
nasi goreng legendaris ini ini berada di tulang sumsum beraroma menggoda.
Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Cerita Bumbu-bumbu yang digunakan Ada juga sate kambing yang memiliki
Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih lahir terdiri dari rempah-rempah seperti daging kambing empuk dengan
dari seorang H. Nein yang merintis kapulaga, kunyit, sereh, lada, dan potongan yang besar, dan dibalur
usaha nasi goreng pada tahun 1958. Ia beberapa jenis bumbu lain. bumbu kecap spesial.
berhasil meramu berbagai rempah Rempah yang kuat menghadirkan rasa
untuk menciptakan resep nasi goreng gurih saat menyantap nasi goreng Selanjutnya juga ada nasi ala kambing
kambing yang pas. Nasi Goreng kambing. Potongan daging kambing guling. Nasi putih hangat dengan lauk
Kambing Kebon Sirih ini menjadi salah berbentuk dadu melengkapi santapan daging kambing dimasak dengan
satu pelopor kedai nasi goreng kambing nasi goreng. Daging kambingnya tidak bumbu khas dari kecap dan cabai,
di Jakarta. alot dan juga berbumbu. Nasi goreng berpadu dengan seimbang. Kisaran
rempah dan daging kambing bagaikan harga pada menu Nasi Goreng Kambing
Nama Nasi Goreng Kambing pasangan yang serasi. Sebagai makanan Kebon Sirih dari Rp 25.000 sampai Rp
Kebon Sirih semakin terkenal dengan pendamping, emping melengkapi 67.000. Setiap makanan yang dijual di
banyaknya pejabat dan tokoh politik hidangan ini dan menambah tekstur kedai ini, masing-masing dibagi menjadi
Indonesia yang mampir ke kedai ini. serta cita rasa nasi goreng. Jika ingin tiga ukuran yakni setengah porsi, satu
tambah sedap dan segar bisa porsi dan porsi jumbo. (MS)
Selain nasi goreng kambing, menambahkan acar di atas nasi goreng.
kedai ini juga menyediakan banyak Sembari menunggu nasi goreng,

28 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

POJOK PUSAT

Monumen Nasional

Monumen Nasional atau yang Monas bertujuan mengenang dan bangunan yang lebih kecil dan
populer disingkat dengan Monas atau melestarikan perjuangan bangsa menyarankan pembangunan ditunda
Tugu Monas adalah monumen Indonesia pada masa revolusi hingga ekonomi Indonesia membaik.
peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) kemerdekaan 1945, agar terus Sukarno kemudian meminta arsitek
yang didirikan untuk mengenang membangkitkan inspirasi dan semangat R.M. Soedarsono untuk melanjutkan
perlawanan dan perjuangan rakyat patriotisme generasi penerus rancangan itu. Soedarsono memasukkan
Indonesia untuk merebut kemerdekaan bangsa.Pada tanggal 17 Agustus 1954, angka 17, 8 dan 45, melambangkan 17
dari pemerintahan kolonial Hindia sebuah komite nasional dibentuk dan Agustus 1945 memulai Proklamasi
Belanda. Pembangunan monumen ini sayembara perancangan Monumen Kemerdekaan Indonesia, ke dalam
dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di Nasional digelar pada tahun 1955. rancangan monumen itu.[1][2][3] Tugu
bawah perintah presiden Sukarno dan Terdapat 51 karya yang masuk, akan Peringatan Nasional ini kemudian
dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh dibangun di areal seluas 80 hektare.
1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang Frederich Silaban yang memenuhi Tugu ini diarsiteki oleh Frederich
dilapisi lembaran emas yang kriteria yang ditentukan komite, antara Silaban dan R. M. Soed arsono, mulai
melambangkan semangat perjuangan lain menggambarkan karakter bangsa dibangun 17 Agustus 1961.
yang menyala-nyala. Monumen Indonesia dan dapat bertahan selama
Nasional terletak tepat di tengah berabad-abad. Sayembara kedua digelar Pembangunan terdiri atas tiga tahap.
Lapangan Medan Merdeka, Jakarta pada tahun 1960 tetapi sekali lagi tak Tahap pertama, kurun 1961/1962 -
Pusat. satupun dari 136 peserta yang 1964/1965 dimulai dengan dimulainya
memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian secara resmi pembangunan pada tanggal
Sejarah : meminta Silaban untuk menunjukkan 17 Agustus 1961 dengan Sukarno secara
rancangannya kepada Sukarno. Akan seremonial menancapkan pasak beton
Setelah pusat pemerintahan tetapi Sukarno kurang menyukai pertama. Total 284 pasak beton
Republik Indonesia kembali ke Jakarta rancangan itu dan ia menginginkan digunakan sebagai fondasi bangunan.
setelah sebelumnya berkedudukan di monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan
Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul Silaban kemudian diminta merancang untuk fondasi museum sejarah nasional.
pengakuan kedaulatan Republik monumen dengan tema seperti itu, akan Keseluruhan pemancangan fondasi
Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tetapi rancangan yang diajukan Silaban rampung pada bulan Maret 1962.
tahun 1949, Presiden Sukarno mulai terlalu luar biasa sehingga biayanya Dinding museum di dasar bangunan
merencanakan pembangunan sebuah sangat besar dan tidak mampu selesai pada bulan Oktober. (MS)
Monumen Nasional yang setara dengan ditanggung oleh anggaran negara,
Menara Eiffel di lapangan tepat di depan terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup
Istana Merdeka. Pembangunan Tugu buruk. Silaban menolak merancang

29 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

CERPEN PUSAT

SEPENGGAL KISAH DI MALAM ITU

Tak tuk tak tuk... dan sedikit demi sedikit mencoba Dilihatnya layar handphone miliknya
dan melihat sebuah nama tertulis pada
Suara langkah kaki sedang menaiki memasuki kamar Dela dengan layar handphone “Kak Dina”. Dengan
tangga dengan perlahan dan berusaha perasaan ngantuk, tetapi juga lega
agar tak membangunkan orang lain. memperlihatkan sedikit cahayanya muncul dari raut wajah Dela sembari
Berjalan sangat hati-hati hingga tangannya menekan gambar hijau yang
akhirnya sampai pada sebuah kepada Dela. “Akhirnya pagi juga” kata ada pada handphonenya.
ruangan yang tak asing lagi,
ruangan yang tidak begitu Dela . Tanpa “Assalamualaikum, iya kak.” Dengan
besar tetapi pas untuk suara yang parau akibat ngantuk. “
menaruh satu tempat ba lah, masih tidur? Ngapain aja
tidur beserka kasurnya, kamu semalam jam segini
satu lemari, satu rak n masih ngantuk?” terdengar
buku kecil dan satu ya k suara dari balik
rak sepatu gerakan tambahan, Dela berlari menuju handphone. Dengan
minimais. Itulah kamar mandi mengeluarkan seluruh isi segenap hati Dela
kamar Dela, perut yang sejak semalam tak mengucek mata dan
kamar yang ia tikeluarkan. “Legaaaaa” sambil berusaha sadar dari
tempati bebrapa menghembuskan nafas panjang sembari kantuknya serta
bulan terakhir ini. berjalan menuju kamar dan hendak bangun dari tempat
melanjutkan tidurnya kembali. tidur dan berlanjak
Rasa gerah menuju meja belajar
menyelimuti Dela Tring trong tring trong tring trong miliknya yang
membuatnya mengarah ke cermin
menekan tombol sembari merapikan
kipas angin rambut dan wajahnya
minimalis miliknya yang kusut.
yang ia peroleh dari
Kakaknya. Seketika dari “aku masih ngantuk kak.
arah yang tak terduga Aku ga bisa tidur semalam,
aroma sampah busuk nan ada yang gangguin aku”
amis bersarang dihidung Dela. dengan suara yang sedikit
Bulu kuduk Dela mulai berdiri, dikecilkan seperti orang berbisik dan
pikirannya mulai mengawang-ngawang ketakutan.
mengingat setiap cerita horor dan
misterius yang pernah ditontonnya. “kenapa? Siapa yang gangguin?
Entah apa yang dipikrkannya sontak Digangguin gimana? Coba kamu
bibir atas dan bibir bawahnya bergerak jelasin” mulai panik.
sangat cepat dan tak henti-hentinya
mengulang gerakan seperti itu hingga “jadi semalam itu, Ade kebangun jam 3
akhirnya ia tertidur. Waktu subuh karena kebelet pengen pipis. Abis
menunjukkan pukul 04.00 dini hari. balik dari toilet Ade haus, mangkanya ke
Fajar telah kembali dari peraduannya bawah minum. Jalan udah pelan-pelan
dan menyinari dunia secara perlahan biar ga bangunin orang bawah, kan
Kakak tau sendiri tangganya kayu
jjadinya jalan dikit berisik. Dari lantai

30 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

CERPEN PUSAT

bawah sampai kamar ga ada perasaan bulu pada tengkuknya yang tiba-tiba memutuskan untuk membuka jendela
aneh atau yang menjanggal. Karena berdiri. kamar dan menaruh handphone sembari
kegerahan Ade nyalain kipas angin dari melangkahkan kaki keluar dari jendela
Kakak itu. Tiba-tiba ada bau aneh tau “lagian di belakang rumah ada pohon menuju balkon kamar.
kak. bambu yang rimbun kak. Terus ventilasi
” nya luas luas dan langsung kelihatan “hhmmmmmmmmm...
“aneh gimana?” potong kakaknya. pohon bambunya dari dalam toilet.” haaaaaaaaaaaa...” menarik nafas dan
Sambungnya. menghembuskannya kembali berkali-
“baunya busuk, kayak bau sampah. kali hingga seluruh cahaya matahari
Sampah busuk yang kalau diperhatiin ade perlu hati-hati kalau kayak gitu, menerangi tubuhnya dari ujung rambut
kayak makanan yang udah lama basi pohon bambu itu bisa jadi ada hingga ujung kaki. “inilah hidup
ditambah lagi amis.” Sambung Dela. penunggunya.” Dengan nada yang lebih sesungguhnya, tidak ada rasa takut,
serius. “atau Ade cari daun bidara, tidak ada kegelisahan. Stay positif. Dela,
“itu bau sampah busuk kamar kamu tanam di pot dan taruh di kamar kamu.” kamu kuat. Itu hanyalah khayalan mu
kali?” berusaha menenangkan. semata. Jangan memikirkannya lagi,
“iya,nanti Ade cari deh kak.” Balas Dela. stay positif. Dia mungkin hanya tiba-tiba
“Seketika Dela berlari menuju keranjang tersesat di dunia ini. Tetap fokus. Jangan
sampah yang terletak disudut kamar. “carilah sekarang ya, de. Jangan mikir aneh-aneh.”
Seluruh kantong yang berisikan sampah ditunda-tunda lagi. Bahaya kalau
diendus satu persatu. “ga kak. Ga ada didiemin, ntar malah makin gangguin Tiba-tiba semilir angin berhembus
yang sama baunya. Ade udah ngendus kamu. Apalagi kalau penghuni dari melewati telinga dan tengkuknya
semua samapah disini, ga ada yang pohon bambunya itu Genderuwo, kamu membuat bulu kuduknya merinding.
sama” timpalnya. harus ekstra hati-hati. Sebelum tidur Diperhatikannya daun jambu air yang
jangan lupa amalan sebelum tidur. ada di depan rumah namun tak selembar
“ohhh, itu karena mulut deket dari Jangan memakai pakaian yang tidak daun pun bergerak. Dikibaskan
hudung kamu, mangkanya bau. sopan, dan jagan suka menghayal.” rambutnya kekanan dan kekiri serta
Hahahahahah...” Sarannya. merenggangkan badannya untuk
mengurangi rasa kikuk pada dirinya.
“ihhh, mana ada, enak aja. Bau mulut
aku itu wangi. Lebih wangi dari bau “iya Kak. Abis ini aku nyari.” Timpal Tak berselang lama, kaki kanan Dela
minyak wangi.” Dengan muka Dela. melangkah memasuki jendela dan
cemberut. “serius dong kak, aku masih berlari ke lantai bawah mencari manusia
parno tau.” “ya sudah kamu pergilah dulu cari. lain yang ada di rumah itu. Tante Dila
Habis nemu baru Kakak telpon lagi ya.” yang melihat gelagat Dela mencoba
“ya sudah, gimana gimana? Lanjut dek, Sembari mengucapkan salam dan menahan dan meminta Dela untuk
gitu aja ngambek.” Terdengar sedang menutup telepon. duduk di kursi.
menahan tawa. “Kenapa Dela?” tanya tante Dila.
Sembari masih mengelus bulu
“pokokya bau ini kayak yang ade tengkuknya yang masih berdiri, Dela Dela yang masih syok memilih bungkam
ceritain tadi kak. Terus ade inget pernah membuka handphone dan memulai dan diam membisu serta mencoba
denger cerita kalau tiba-tiba di deket kita berselancar di dunia maya sembari manenangkan diri sendiri. Selang
itu ada busuk itu berarti ada yang ga mengetik kata beberapa kata pada kotak bebrapa menit, Dela mencoba membuka
bagus. Iya ga kak?” berusaha pencarian “cerita horor” seketika mulut dan berbicara kepada Tante Dila
meyakinkan Kakaknya. seluruh pencarian tentang cerita horor perihal yang dialaminya semalam dan
bermunculan. Dibuka dan dibaca satu yang baru saja dialaminya di balkon
“selama ini Kakak belum pernah baca per satu artikel dan foto dari hasil rumah. Tante Dila yang mendengar
referensi soal gitu, de. Jadi Kakak ga pencariannya. “ihhh, serem banget” cerita Dela hanya terdiam dan tak ingin
tau.” batin Dela. Dela tak henti-hentinya menimpali cerita dari Dela atau pun
memegang tengkuknya dan melakukan klarikasi terhadap cerita
“yang paling anehnya lagi kak, waktu menggerakkan bibirnya seperti Dela.
Ade baca ayat kursi dan ade ulang terus, semalam. Karena tidak tahan dengan
tiba-tiba baunya hilang gitu aja. Gimana perasaan was-was yang ia hadapi, dia Dela yang melihat gelagat dari Tante
Ade ga merinding?” sembari mengelus

31 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

CERPEN PUSAT

dan menaruh rasa curiga. “aku tahu, wajah memelas agar diberitahukan. suara lompatan yang menuju kamarnya
pasti Tante Dila tahu sesuatu tapi kenapa Lagi-lagi Tante Dila tersenyum dan kali hilang dan tak terdengar lagi. Dela yang
dia ga mau ngomong ke Aku ya? Ada ini menyebutkan sebuah nama yang sedari tadi merasakan aneh pada dirinya
apa dengan rumah ini? Apa yang terjadi tidak asing di telinga Dela “sepertinya sontak membuka pintu dengan gagah
sebenarnya?” gumamnya. Kakak Dita punya. Coba kamu Tanya berani seolah tidak takut dengan apapun
Kak Dita?”, “Kak Dita? Tetangga padahal dalam lubuk hatinya yang
Melihat raut muka Dela yang penuh sebelah?” tanya Dela. “iya. Kak Dita terdalam Dela merasakan takut yang
dengan tatapan curiga, Tante Dela tetangga sebelah, soalnya dia pernah sangat luar biasa.
mencoba menengkan Dela dengan nawarin ke Tante buat ditanam di rumah
mengelus rambut dan menggenggam ini, katanya untuk melindungi rumah Saat membuka pintu, wajah
tangan Dela sembari berkata lirih “Dela, dari jin dan sihir. Tapi tante ga punya Dela yang diawal gagah berani berubah
itu perasaan Dela saja. Dela sebelum kesempatan buat beli dan ga tau juga drastis menjadi pucat pasi seperti tidak
tidur lupa baca do'a yah? Atau Dela belinya dimana.” Jawab Tante DIla. ada lagi dara yang mengalir pada
melamun kayaknya nih, mangkanya “coba tanyain ke dia, Del. Kalau ada wajahnya yang mungil itu. Bibirnya
pikirannya kemana-kemana.” minta aja dikit nanti sembari nyari di kaku, dingin, serta kelu bahkan
marketplace daun bidaranya” membuka mulut pun tak sanggup
Dela yang mendengar ucapat Tante Dela sambungnya. dengan apa yang dia lihatnya tepat di
langsung menjawab dengan spontan depan matanya. Kakinya pun tidak
sembari melepaskan tangannya dari “oh iya Tante, aku ke sebelah dulu ya” dapat digerakkan, jangankan untuk
tangan tante Dila “ga Tante, Dela sadar Dela pun beranjak dan mulai beranjak pergi dari tepat ia berdiri
betul semalam. Sempat dari bawah sini meangkahkan kakinya keluar menuju sekarang, untuk menggerakkan jari-jari
juga minum, ga mungkin.” Sambil rumah tetangga sebelah. kakinya atau tangannya saja ia tidak
mengerutkan dahi. Tante Dila pun mampu. Bahkan untuk pingsan pun ia
kembali menenangkan dengan berkata Malam pun tiba, Dela yang masih tidak bisa. Dalam diri Dela berusaha
“iya, mangkanya Dela kalau mau tidur memiliki rasa khawatir, takut, parno dan menggerakkan badanya namun tidak
bacado'a ya, jangan lupa amalin amalan cemas menyelimuti dirinya diawal bisa, dalam batinnya dia hanya bisa
sebelum tidur, mungkin Dela sedang malam. Matanya yang sipit berubah menangis karena tak dapat berbuat apa-
banyak pikiran saja, kepikiran skripsi membulat dan memerhatikan apa walau hanya sekedar memejamkan
yang belum kelar-kelar. Sudah-sudah sekelilingnya. Bulu kuduknya berdiri matapuun. Tiba-tiba yang sosok yang
Dela sekarang ke kamar saja jangan lupa bak TNI sedang baris berbaris di ada dihadapannya membuka penutup
sholat dhuha dan baca al-qur'an.” Masih lapangan. Tiba-tiba Dela mendengar kepala yang dikenakannya sembari
mengelus kepala Dela. langkah kaki yang mendekat kearah berkata “April Mopppppppppppppp”
kamarnnya. Semakin mendekat malah sembari menertawai ekspresi Dela yang
Jawaban dari Tante Dila tidak terdengar seperti orang yang melompat sedari tadi tidak dapat berbuat apa-apa.
memberikan rasa puas dan Dela dan semakin dekat suaranya semakin (ARPS)
menganggap perkataan Tante Dela terasa dan menggoyangkan lantai
tersebut tidak menjawab rasa penasaran rumah. Maklum rumah yang ditinggali End . . .
Dela. Dela pun memilih untuk mengalah Dela adalah rumah bertingkat namun
dan menunggu suatu saat Tante Dela lantai pada tingkatan duanya dibangun
akan memberinya penjelasan yang dapat dengan kayu sehingga ketika orang
memuaskan rasa penasarannya. Tiba- berjalan akan terdengar dengan jelas.
tiba Dela teringat saran Kakaknya untuk Apalagi jika melompat.
menaruh daun bidara didepan
kamarnya. “Tante? Di rumah ini kita Perasaan Dela semakin tidak karuan
punya daun bidara ga?” tante Dila tanpa karena ini kali pertama Dela mendengar
menjawab hanya menggelengkan kepala lompatan menuju kamarnya. Dela
dan tersenyum simpul kearah Dela. berusaha memberanikan diri dan
Dela yang tak ingin menginjakkan kaki beranjak menuju pintu kamarnya,lalu
di kamarnya sebelum menemukan daun memasang kupingnya pada bingkai
bidara bertanya kembali :kalau beli, pintu dari balik kamarnya sembari
belinya dimana Tante? Bertanya dengan memperhatikan suara tadi. Seketika,

32 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

RAGAM PUSAT

SAHABAT BAWASLU IN ACTION

(ASZI)
33 EDISI 1/2020 Buletin Bawaslu Kota Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU
Alamat Redaksi : Graha Mental Spiritual, Jalan Awaludin II, Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Telp : (021) 29924972 | Website : Jakartapusat.bawaslu.go.id
jakartapusat.bawaslu.go.id @Bawaslukota.Jakpus @BawasluJp Bawaslu kota Jakpus