SE No 19 Tahun 2022 tentang PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yth. 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
19 Tahun 2022
TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Latar Belakang
Partai Politik dan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dua unsur penting

dalam membangun sebuah negara atau pemerintahan yang demokratis. Partai politik
merupakan bagian dari infrastruktur politik. Dalam negara demokrasi, tidak ada
sistem Pemilu yang dapat terselenggara dengan baik tanpa peran serta partai politik,
dan tidak mungkin partai politik dapat membangun sistem pemerintahan yang
demokratis tanpa melalui penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah
memberikan tugas dan kewenangan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan
Bawaslu adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan self regulatory body untuk
mengatur dirinya sendiri dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bawaslu
membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan
teknis pengawasan tahapan tertentu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan pendaftaran,
verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan dalam Peraturan
KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bawaslu berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPU
Nomor 4 Tahun 2022 serta berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan
Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat beberapa penyesuaian
pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum Pengawas Pemilu. Selain
itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi
dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 melalui satuan kerja yang
terorganisir secara kolektif kolegial.

Sehubungan Peraturan Bawaslu tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih dalam proses perubahan, dipandang perlu
untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai Pengawasan pendaftaran, verifikasi dan
penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Tujuan
Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran Pengawas Pemilu dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan
penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup Surat Edaran ini adalah standar tata laksana

pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
tahun 2024 untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
176);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 870);
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 574);
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 680);

E. Isi Edaran
1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan
pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta
penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, berpedoman pada:
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyeleggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan
e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk
Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan
Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik.
2. Dalam melakukan pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu serta
penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, mengacu pada dan mengisi alat kerja
sesuai Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan verifikasi Partai Politik calon Peserta
Pemilu yang struktur keanggotaannya sesuai Lampiran II yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

4. Melakukan pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta
Pemilu serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap seluruh dokumen
persyaratan yang berada di dalam data SIPOL dan berkas yang diserahkan partai
politik kepada KPU di setiap tingkatan;

5. Dalam pengisian Formulir alat kerja, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupate/Kota, melakukan uji sampling keanggotaan partai politik,
serta audit dokumen persyaratan yang di serahkan baik secara fisik maupun
melalui SIPOL.

6. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A sesuai Lampiran III yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini;

7. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan
oleh KPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik
peserta Pemilu;

8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan verifikasi Partai
Politik secara berjenjang melalui email Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota melalui alamat email [email protected] dengan format
subjek Laporan_Nama Provinsi.

F. Penutup
Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dijadikan salah satu pedoman
dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Agustus 2022

Ketua

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR

TENTANG TAHAPAN PENDAFTARAN,
PENGAWASAN

VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLTIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ALAT KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLTIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Tata Cara Pengawasan :
1. Melakukan pembentukan tim pengawasan;
2. Melakukan Pengawasan Secara Langsung;
3. Membawa Surat Tugas dan/atau ID Pengawas pada saat melaksanakan

Pengawasan;
4. Membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengawasan berupa

alat kerja dan dokumen penyanding lainya yang dibutuhkan pada saat
pengawasan dilakukan;
5. Menerima Akses SIPOL dari Bawaslu;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU;
7. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani peraturan yang
berlaku;
8. Melakukan uji sampling terhadap data keanggotaan;
9. Melakukan audit terhadap dokumen persyaratan;
10. Memberikan saran perbaikan apabila petugas tidak professional dan melanggar
peraturan dan ketentuan yang berlaku;
11. Mengisi alat kerja berdasarkan hasil pengamatan, pencermatan data maupun
dokumen, wawancara pada KPU maupun perwakilan Partai Politik Peserta
Pemilu; dan
12. Melaporkan hasil pengawasan (Form A) beserta alat kerja yang telah di isi pada
hari yang sama pada pelaksanaan pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

A. ALAT KERJA PENGAWASAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM

ALAT KERJA PENGAWASAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM

1. Tahapan yang diawasi :
2. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
3. Jabatan :
4. Nomor Surat Perintah Tugas :
5. Tanggal Pengawasan :
6. Partai Politik yang Mendaftar :

I. Pengawasan Kepatuhan Prosedur

Tata Cara Pengawasan kepatuhan prosedur:

1. Melakukan koordinasi dengan KPU

2. Melakukan pembentukan tim pengawasan

3. Melakukan pengawasan langsung

4. Pengawasan ini dilakukan dengan metode wawancara kepada KPU dan Partai Politik

5. Memberikan saran apabila petugas tidak professional dalam menerima dokumen pendaftaran partai

politik

6. Mengisi alat kerja

7. Melaporkan hasil pengawasan

No Pertanyaan Jawaban Keterangan
Ya Tidak

1. Apakah pendaftaran dibuka pada tanggal 1 Agustus 2022 ?

2. Apakah pendaftaran dibuka tepat waktu pada jam 08.00?

3. Apakah KPU menyediakan tempat pendaftaran partai politik dan

penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan

dokumen persyaratan ?

4. Apakah pendaftaran ditutup pada jam 16.00 ? (kecuali pada

tanggal 14 Agustus 2022, pada pukul 24.00)

5. Apakah terdapat petugas KPU yang menolak penyerahan syarat

pendaftaran partai politik sebelum pukul 16.00 ?

6. Apakah pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 24.00, terdapat

partai politik yang mendaftar?

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Apakah KPU menetapkan status pendaftaran dan memberikan
tanda pengembalian atau tanda terima setelah memeriksa
kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik
?

II. Pengawasan Kesamaan Perlakuan Terhadap Partai Politik
Nama Partai
Nama Pengurus/LO Partai
No Kontak Pengurus/LO
Partai

No Pertanyaan

1. Bagaimana pelayanan KPU kepada partai politik pada saat menyerahkan dokumen syarat pendaftaran
?
Jelaskan!

2. Apakah KPU melakukan tindakan yang merugikan partai politik dalam penyerahan dokumen syarat
pendaftaran?
Jelaskan!

3. Informasi lain yang disampaikan Partai Politik.

III. Alat Kerja Pengawasan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pendaftaran

Nama Partai

No Dokumen Pendaftaran Ada Hasil Pengawasan Keterangan
Tidak Ada

Surat Pendaftaran Partai Politik
1.

Surat Pernyataan dari Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat yang dibuat
menggunakan formulir MODEL F-
SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang
2.
ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai
Politik dan meterai yang cukup

Rekapitulasi jumlah pengurus dan
3.

anggota Partai Politik calon peserta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemilu menggunakan formulir MODEL
F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

IV. Pencermatan Kesesuaian Surat Pernyataan dengan Dokumen yang Diunggah Melalui SIPOL

Nama Partai

No Dokumen Persyaratan Partai Politik Hasil Pencermatan Dalam SIPOL Keterangan

Berita Negara Republik Indonesia yang

menyatakan bahwa Partai Politik

terdaftar sebagai badan hukum yang Sesuai/Tidak Sesuai

dikeluarkan oleh Percetakan Negara

Republik Indonesia

Salinan AD dan ART yang disahkan oleh

menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia

Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat pusat yang

disahkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia

Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang kepengurusan

Partai Politik tingkat provinsi

Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat atau sesuai dengan AD

dan ART Partai Politik tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat

kabupaten/kota

Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat atau sesuai dengan AD

dan ART Partai Politik tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat

kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Surat keterangan tentang Kantor Tetap

pengurus Partai Politik pada tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

menggunakan formulir MODEL

FKANTOR.TETAP-PARPOL yang

ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat, dibubuhi cap

Partai Politik dan meterai yang cukup

dengan dilampiri rekapitulasi daftar

Kantor Tetap pengurus Partai Politik

pada tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota

Bukti keanggotaan Partai Politik berupa
KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK,
paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau
sesuai dengan Lampiran III Keputusan
KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota
dan Kecamatan Serta Jumlah
Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap
Provinsi

Surat keterangan tentang Partai Politik

sebagai badan hukum yang memuat

pendaftaran nama, lambang, dan tanda

gambar Partai Politik dari menteri yang

menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan

hak asasi manusia

Nama, lambang, dan tanda gambar
Partai Politik
Berwarna

Bukti kepemilikan nomor rekening atas
nama Partai Politik pada tingkat pusat,
tingkat provinsi, dan tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kabupaten/kota yang paling sedikit
memuat nomor rekening, nama bank,
dan tempat dibukanya rekening

V. Pencermatan Keterpenuhan Kepengurusan di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Keterwakilan Perempuan, dan Keterpenuhan Syarat Minimal Keanggotaan Dalam
SIPOL

Nama Partai

No Tingkatan Ketepenuhan Jumlah Keterpenuhan Jumlah Keterpenuhan Jumlah
Kepengurusan Pengurus Perwakilan Keterwakilan Keanggotaan Keterangan
Perempuan Perempuan
Anggota

1 Pusat
2 Prov
3 Kab/Kota
4 Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM

PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILIHAN UMUM

Cara melakukan pengawasan

1. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam memverifikasi dokumen persyaratan dan salinan bukti

keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

2. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mencatat apakah KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima daftar

nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak

memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.

3. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mencatat apabila ada ketidaksesuaian antara data yang

diserahkan oleh KPU dengan data hasil verifikasi administrasi yang di lakukan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota

4. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota

dalam melakukan verifikasi dengan cara mencocokan hardcopy salinan KTA dan salinan KTP

elektronik/Kartu Keluarga dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol.

5. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota

dalam menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan

kriteria:

a. Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Kartu Keluarga tidak ada; dan

b. Data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Kartu Keluarga.

6. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mencatat bila ada ketidaksesuaian data hasil pencocokan

dalam verifikasi administrasi.

Data Identitas Pengawas

Nama

Pengawas

Jabatan

No Tlp

Sinkronisasi

Data yang diserahkan KPU kepada Hasil Pencocokan verifikasi
KPU/KIP Kab/Kota
admnistrasi yang dilakukan KPU/KIP

Kab/ No Kab/Kota
Kota
Partai Potensi Potensi Anggota Potensi Potensi Anggota Selisih
kegandaan kegandaan yang tidak kegandaan kegandaan yang tidak
memenuhi memenuhi
didalam antar didalam antar
satu partai partai syarat satu partai partai syarat
politik politik
politik politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

C. ALAT KERJA PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLIT
PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PA

1. Rekapitulasi oleh Bawaslu Provinsi Data anggota Tidak Memenuhi Syara

Formulir Re

• Data keanggotaan partai politik yang masih muncul berdas

dijadikan acuan dalam proses verifikasi faktual

• Bila ditemukan adanya data anggota TMS, maka Bawaslu Kab

Kab/Kota No Partai Jumlah Jumlah Jumlah

Anggota Anggota Anggota

Identik Potensi ganda

Hasil Ganda eksterna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

TIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

at yang Masih Terdapat Pada Saat Verifikasi Faktual Untuk Kabupaten/Kota

ekap-VF.KK.01
sarkan data Lampiran VIII MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL yang

b/kota mencatat secara lengkap (nama, NIK, alamat, dll)

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah anggota Jumlah anggota
yang dibawah 17th
a anggota anggota anggota yang berprofesi

yang yang yang sebagai kepala

al berasal berasal berasal desa dan atau

dari ASN dari TNI dari POLRI jabatan lain yang

dilarang

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Rekapitulasi Oleh Bawaslu Provinsi Terhadap Ketidakpatuhan Prosedur

Formulir Re

N Kab Ketidakpatuhan prose
o/
Tidak Pelaksanan Verifikator Kesalahan
Kot memberitahua Verifikasi lapangan dalam
a n jadwal dan
Keanggotaa tidak melakukan
tempat n tidak (door dibekali tindakan
verifikasi
faktual kepada to door) surat menjadikan
Parpol atau tugas TMS dan
adanya MS dalam
ketertutupan proses
informasi verifikasi
kepada faktual
Bawaslu
Kab/Kota keanggotaa
n

Penjelasan Penjelasan Penjelasa Penjelasan P
temuan
temuan n temuan temuan t

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

r Dalam Proses Verifikasi Faktual

ekap-VF.KK.02

edur dalam proses verifikasi faktual

Tidak Verifikasi Verifikasi Verifikasi Temuan
menggunaka faktual faktual Kantor lainnya
n prosedur tidak
kepengusura kepengusuran
metode n tidak Tidak dilakukan
sebagaimana bertemu secara
diatur dalam menerapkan
langsung kewajiban langsung
PKPU 4 dengan
Tahun 2022 ketua, melampirkan
sekretaris bukti dari
Lembaga/
dan
bendahara atau instansi
lain bilamana:
Berhalangan

Hadir,
Mengundurka

n Diri,
Pergantian

Jabatan,
Meninggal

Dunia

Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasa Penjelasa
temuan temuan temuan n temuan n temuan

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat Provinsi

Kab/ No Partai 30% Formulir
Kota perempuan Pengurus di tingkat Kab/Kota
No Nama No NIK No KTA

A1
2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

VF.Prov.01

Pembuktian Faktual yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota Hasil

Katagori TMS Pengaw

A Jabatan Berhala Mengund Pergantian Meningga Menjadi asan

ngan urkan Diri Jabatan l Dunia Anggota

Hadir Parpol

lainnya

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Ketua

Sekretaris

Bendahara

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Rekapitulasi Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat Ka

Formulir Re

Kab/ No Partai 30% Pengurus di tingkat Kab/Kota
Kota perempu
No Nama No No Jabatan
an NIK KTA

A 1 Mangga Ketua
2 Pisang Sekretaris
Bendahar
Ketua
Sekretaris
Bendahar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

abupaten/Kota

ekap VF.KK.03

Pembuktian Faktual yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota Hasil
Pengawasan
Katagori TMS

Berhalan Mengundurk Pergantian Meninggal Menjadi

gan Hadir an Diri Jabatan Dunia Anggota

Parpol

lainnya

s
ra

s
ra

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Verifikasi Faktual Keterpenuhan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai

Formulir

Provinsi Jumlah Keterpenuhan Kab/ Jumlah No Partai

Kab/ Kepengurusan Kota Penduduk

Kota 75% Kab/Kota Kab/Kota

R

P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

i Politik ditingkat Provinsi

VF.Prov.02

Jumlah Anggota Partai Jumlah Status Penjelasan
Politik Lampiran VIII Anggota Temuan
MODEL F- Jumlah Jumlah Hasil
yang MS TMS
REKAP.PENDAFTARAN- diverifikasi Pengawasan
PARPOL (yang diajukan/
faktual
didaftarkan)

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Rekapitulasi oleh Bawaslu Provinsi Hasil Verifikasi Faktual Keterpenuha

Formulir Rek

Kab/Kota Jumlah Keterpenuhan No Partai Jumlah Anggo
Politik Lampir
Penduduk 50% MODEL

Kab/Kota Kecamatan REKAP.PENDA
PARPOL (yang

didaftarka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

an Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Ditingkat Kabupaten/Kota

kap VF.KK.04

ota Partai Jumlah Status Penjelasan Temuan
ran VIII Anggota Hasil Pengawasan
F- Jumlah Jumlah
AFTARAN- yang MS TMS
g diajukan/ diverifikasi
an)
faktual

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Pengawasan Verifikasi Faktual Kantor Tetap Di Tingkat Provinsi

Kab/Kota No Partai Formulir
Fokus Pengaw
Kantor Tidak ada
Isi Kantor Ko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

VF.Prov.03

wasan Kebenaran Keberadaan Kantor Tetap

osong Kantor tidak sesuai dengan Temuan Lainnya
alamat pada Formulir
MODEL F-KANTOR.TETAP-
PARPOL

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kantor Tetap di Tingkat Kabupaten/Kota

Formulir Re

Kab/Kota No Partai Fokus Pengaw

Kantor Tidak ada Isi Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

ekap VF.KK.05

wasan Kebenaran Keberadaan Kantor Tetap

r Kosong Kantor tidak sesuai dengan Temuan Lainnya
alamat pada Formulir

MODEL F-KANTOR.TETAP-
PARPOL

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. Rekapitulasi oleh Bawaslu Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggo
Kabupaten/Kota

Formulir Rekap Pro

Alat kerja ini dapat digunakan untuk merakap hasil pengawasan verifikasi fak

prosedur pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Kab/ No Partai Verifikasi Faktual Anggota Anggota

Kota Keanggotaan Parpol parpol tidak me

(List Anggota yang dilakukan yang keanggo

verifikasi Faktual) dapat tidak be

No Nama NIK Alamat menunjuk pada lam

kan KTA Formulir

dan KTP- SURAT

el atau KK VERFAK

PARPO

1

dst

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

otaan Yang Dilakukan Panwascam dan di Rekapitulasi oleh Bawaslu

ovinsi VF-KK.CAM.01
ktual keanggotaan partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam

a Parpol yang Anggota Parpol yang Tidak Pembuktian Penjelasan
enyatakan tidak menyatakan dapat Faktual Temuan
otaannya dan keanggotaannya dan di Hasil
ersedia TTD bersedia TTD pada temui MS TMS Pengawas
mpiran XXX lampiran lampiran XXX an
r MODEL Formulir MODEL
T.PERNYATAAN. SURAT.PERNYATAAN.
K.ANGGOTA- VERFAK.ANGGOTA-
OL PARPOL

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Keterangan:

1. Formulir Rekap-VF.KK.01 : Rekapitulasi oleh B
faktual untuk Kab/K
2. Formulir Rekap-VF.KK.02
: Rekapitulasi Oleh
3. Formulir VF.Prov.01 Verifikasi Faktual
4. Formulir VF.KK.03
5. Formulir VF.Prov.02 : Pengawasan verifik

6. Formulir Rekap VF.KK.04 : Rekapitulasi Penga

7. Formulir VF.Prov.03 : Verifikasi Faktual
8. Formulir Rekap VF.KK.05 Provinsi
9. Formulir Rekap Provinsi VF-KK.CAM.01
: Rekapitulasi oleh B
Kab/Kota

: Pengawasan verifik

: Rekapitulasi Verifik

: Rekapitulasi oleh
Panwascam dan d

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang

Bawaslu Provinsi Data anggota TMS masih terdapat pada saat verifikasi
Kota
h Bawaslu Provinsi Terhadap Ketidakpatuhan Prosedur Dalam Proses
kasi faktual kepengurusan di tingkat Provinsi
awasan Verifikasi Faktual Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota
Keterpenuhan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik ditingkat
Bawaslu Provinsi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik ditingkat
kasi faktual kantor tetap di tingkat Provinsi
kasi Faktual Kantor Tetap di tingkat Kabupaten/Kota

Bawaslu pengawasan verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan
di rekapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

g diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR

TENTANG

PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLTIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOGO BAWASLU PROVINSI/KAB/KOTA

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
NOMOR ${nomor_naskah}

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…

Menimbang KETUA BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...,

: a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam
melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran,
verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan
pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang
terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada
tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa
pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran,
verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut
dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu
Provinsi/Kabupaten/Kota… tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota….

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-
2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan
Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Menetapkan MEMUTUSKAN:
KESATU
:
KEDUA
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf
Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota…
sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota… dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu
dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas
sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai
berikut:
a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan
Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan
yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang
dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota…

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan
hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun
2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi
pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan,
pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan
yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan
yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada
penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta
memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap
aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani
Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi
pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan
prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta
memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai
Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani
Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi
potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari
pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti
pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani
Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A
yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan
Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan
analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data
dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan
menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan
kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan
SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
KEEMPAT
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu

Provinsi/Kabupaten/Kota….

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ${tanggal_naskah}

${jabatan_pengirim},
${ttd_pengirim}

${nama_pengirim}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat

Nomor : ${nomor_naskah}

Tanggal : ${tanggal_naskah}

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…

No Nama Jabatan Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah* Koordinator
1. Ketua

2. Anggota Pengarah

3. Anggota Pengarah

4. Anggota Pengarah

5. Anggota Pengarah
6. Dst… Pengarah

II Penanggung Jawab**) Penanggung Jawab (ex-
7. Anggota officio)

III Sekretaris Penanggung Jawab

8. Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretaris Penanggung

Sekretariat Jawab

IV Ketua Ketua
9. Sekretaris
V Sekretaris
10.
VI Anggota
11.
12.
13.
14. Dst…

Ditetapkan di...
pada tanggal...

Ketua,
ttd
Nama

*) Seluruh Ketua dan Anggota menjadi Pengarah
**) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator Divisi yang mengampu pengawasan tahapan
***) Ketua dan Sekretaris Tim di tingkat Kabupaten/Kota dapat diisi oleh pegawai di lingkungan

Bawaslu Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR
TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLTIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

FORM. A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

NOMOR : …/LHP/PM.01.00/…/202…

I. Data Pengawasan

a. Tahapan yang diawasi :……..…………………………………….
b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :…..……………………………………….
c. Jabatan :……………………………………………
d. Nomor Surat Perintah Tugas :…….……………………………………..
e. Alamat :….………………………………………..

II. Kegiatan Pengawasan: : …………………………………………………………….
1. Kegiatan : …………………………………………………………….
a. Bentuk : …………………………………………………………….
b. Tujuan : …………………………………………………………….
c. Sasaran
d. Waktu dan Tempat

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...........................................
.........................................................................................................................

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran:

1. Peristiwa

a. Peristiwa :.........................................................................

b. Tempat Kejadian :.........................................................................

c. Waktu Kejadian :.........................................................................

d. Pelaku :.........................................................................

e. Alamat :.........................................................................

2. Saksi – saksi

a. Nama : .......................................................................

Alamat : .......................................................................

b. Nama : .......................................................................

Alamat : .......................................................................

3. Alat Bukti :

a. ………………………………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………

4. Barang Bukti:

a. ………………………………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………

5. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran:

………………………………………………………………………………………………….

6. Fakta dan Keterangan:
………………………………………………………………………………………………….

7. Analisa
………………………………………………………………………………………………….

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa : : ……………………………………………………………
a. Peserta Pemilu :.........................................................................
b. Tempat Kejadian :.........................................................................
c. Waktu Kejadian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. O b j e k Sengketa : : ……………………………………………………
a. Bentuk objek sengketa : …………………………………………………….
b. Identitas objek Sengketa : …………………………………………………….
c. Hari/Tanggal dikeluarkan : …………………………………………………….
d. Kerugian langsung

3. Uraian Singkat Potensi Sengketa:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………, ............................, 20...…..

Pengawas Pemilu
…………………………..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN