tllr. g ]brhrrtanr PER'ANIIAN KERJASAMA KEMXTRA'Iil IGHUTANAI{ PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA AI.AM TAilJUNG DURXAT ANTARA pERUSAHAAT{ UMUM (PERUM) KEHUTANAI{ NEGARA DEI{GAN I.EMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN PAIAGAN DESA PA'AGAN KECA!{ATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG DAN CV. CAMPERNIK .2a23 t.923 Pada hari ini, Jumat tanggal dua ruluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (24 - 02-2023), beftempat di kantor Perum Perhutani KPH Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, suatu Badan Usaha Milik Negnra (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010, berkedudukan di Jakafta, dalam hal ini diwakili oleh : Hery Darmawan S,Hut. Jabatan Administratur hrum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Sumedang Divisi Regional lawa Barat dan Banten, beralamat di Jalan Serma Muchtar Nomor 95 Sumedang, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara (krum kfiutani), berdasarkan Kep.rtusan Direkhrr Perum Perhutani Nomor 863/KPTS/DIR/2020 bnggal 30 September ZA?:0 tentang pengangkatan sebagai AdminisFatur Madrc/KKPH pada KPH Sumedang, selanjuhya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; 2. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pajagan adalah sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan png berbadan hukum, berdasarkan Akta Notaris Dedi Adnan Sarjana Hukum, Nomor 29 Tanggal 30 Bulan Desember 2010 di Sumedang, dalam hal ini diwakili ol*r Entis Sutisna, iabatan lGtua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pajagan, beralamat di Dusun Pajagan. RT01, RW02, Desa hjagan, Keonntan Cisitu, Kabupaten Sumedang, selanjutnp disebut PIHAK KEDUA;-- 3. CV Campemik adatah badari usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor Akta Pendirian No. 16 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat Notaris Mohamad Juanla, SH.M.Kn. dalam hal ini diwakili oleh : Arief Respati jabatan Direktur 0/. Campemik, beralamat di di Dusun Situraja, RT.003, RW. 002,Desa Situraja, Kecamahn Situraja lGbupaen Sumedang, selanjutnp disebut PIHAK KETIGA;*- PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya seera bercama-sama disebut PAM PIHA( terlebih dahulu menerangkan : a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang mengelola hutan negara di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kecuali huhn konseruasi;- b. Bahwa salah sahr kegiatan pengelolaan hutan adalah pemanfaatan hutan yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;--:- 0 ft ji,- 17 .1 1 r *-.\
Bahwa di dalam kawasan hutan yang dikelola PIHAK KESATU terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk usaha wisata alam dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial; Bahwa PIHAK KEDUA adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pajagan, beranggotakan masyarakat Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, yang berkepentingan mempunyai kepedulian terhadap Pengelolaan Sumberdaya Hutan diwilayah Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang;----------- e. Bahwa PIHAK KETIGA adalah badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan usaha wisata alam pada kawasan hutan yang dikelola oleh PIHAK KESATU dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat desa hutan;:--- f. Bahwa PIHAK KESATU menyambut baik keinginan PIHAK KEDUA dan PIHAK KfnGA untuk melakukan kegiatan usaha jasa lingkungan wisata alam dengan pola kemitraan kehutanan;----- Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam Tanjung Duriat, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-sebagai berikut : PASAL 1 DASAR (1) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;---- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah [rlomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;--- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Perum Perhutani); (4) Peraturan Mentri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Kegiatan kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam Kawasan Hutan Mentri Kehutanan;- (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3llMenlHVSetjenl(um.Ll3l20l6 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaahn Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi;- (6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73lMenlhlV Setjen/Kum.UZlzAz| tanggal 0B Maret 202L tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;--- (7) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KffiSIDIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat;-*--*--- (8) Surat Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 0167/059.L/SEKPERIDIN2OZA tanggal 15luni 2020 perihal Kebijakan Impementasi Perhutanan Sosial; (9) SK Divre No.737lKpEs/Divre Janten 2019 tentang penetapan lokasi wisata rintisan Perum Perhutani Divisi Regionallawa Barat dan Banten lgl.Z?Agustus 20L9; (10) Surat Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor : 240L10a1.4/DIVRE JANTEN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama Wisata; (11) Surat Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Nomor : LA521A41.4/DIVRE JANTEN/2022 tanggal 17 Mei Oktober 2A22Perihal Kebijakan Kerjasama Bidang Wisata;----- r -:h\, f L/'):# g
PASAL 2 MAIGUD DAN TUJUAN (1) Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan sumberdaya hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan dengan menyediakan sarana, prasarana, dan jasa wisata alam melalui kerjasama kemitraan; {2) Tujuan Perjanjian Kemitraan Kehutanan ini adalah untuk menjamin kepastian peran, dan kepastian usaha PARA PIHAK dalam usaha kepastian hukum, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam untuk memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK; (3) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil PARA PIHAK terhitung berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama Nomor : 116 /PKS/SMD/2018 sampai dengan ditandatangani Perjanjian Kemitraan Kehutanan sebagai perjanjian transisi/antara menuju Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ketentuan Keputusan Direksi Nomor T60{KWS|DIR/2018 tentang Pedoman Kerjasama Pemanfaatan Hutan Perum Perhutani;- PASAL 3 BENTUK PER'AI{TIAN Bentuk Perjanjian adatah kerjasama kemitraan kehutanan sebagai transisi sambil berproses dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen sebelum persetujuan kerjasama sesuai SK Direksi Nomor : 760/KPTS/DIV2018 tentang Pedoman Kerjasama Pemanfaatan Hutan Perum Perhutani, untuk penyediaan sarana, prasarana, dan jasa wisata atam di dalam kawasan hutan serta pengembangandanpengusahaanwisataalam;---.- PASAL 4 OBJEK DAN LOKASI KERJASAMA (1) Objek Perjanjian adalah kerjasama kemitraan kehutanan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan brand *TANIUNG DURIAT";- (2) Lokasi Perjanjian terletak di petak 23 B, Kelompok Hutan Tomo Selatan, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ciboboko, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Cadasngampar, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sumedang, yang secara administrasitermasuk ke dalam ' pemerintahan Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, seluas + 6,30 Ha (tergambar dalam Peta skala 1 : 10.000, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini);--* PASAL 5 RUAI{G LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian yaitu : (1) Perizinan;---*----- (2) Penyediaan sarana, prasarana, dan jasa wisata alam a. Usaha penyediaan jasa wisata alam, terdiri dari : a.1. lasainformasiwisata; a.2. Jasa makanan dan minuman;-- b. Usaha penyediaan sarana wisata alam berupa kegiatan : b.1. Area Semi Glamp Camp;---- b,2. Area Forest Camp;--* b.5. Wahana permainan ; Spot selfie balon udara, skuter;---- w ,'0'i N -$- It)Z b.6. Pendopo ( MiniAula );--- r
lalan Pendestrian Pengunjung; Kios makanan dan minuman;----- Kios Cinderamata;---* Penyediaan prasarana berupa : c. 1. Pemeliharaan dan Perbaikan Mushola;*:*-- c.2, Pemeliharaan dan Perbaikan Toilet; c.3. Pemeliharaan dan Perbaikan lalan setapak; c.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Gazebo;-- c. 5. Pemeliharaan dan Perbaikan Shelter;------- c,6, Pemeliharaan dan Perbaikan Pos tiket wahana; (3) Pengkayaan dan pemeliharaan tegakan f---.-** PASAL 6 SARA]TA DAil PRASARAilA (1) Sarana dan prasarana wisata alam Pemeliharaan dan Perbaikan oleh PIHAK KETIGA;-- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dituangkan dalam rencana Pemeliharaan dan Perbaikan yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;--- (3) Luas areal Pemeliharaan dan Perbaikan sarana wisata alam paling banyak LA o/a (sepuluh per seratus) dari luas areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat27*- (4) Dalam pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimakud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : a. Luas areal Pemeliharaan dan Perbaikan srana wisata alam paling banyak 10 o/o (sepuluh per seratus) dari luas arealyang dikerjasamakan;-- b. Bentuk Pemeliharaan dan Perbaikan s.lrana wisata alam untuk sarana wisata dan akomodasi wisata dibangun dengan persetujuan PIHAK KESATU; . c. Ukuran, panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana disesuaikan dengan perbandingan /proporsi untuk setiap bentuk arsitektur dengan memperhatikan kondig fisik kawasan tersebut;- d. Tidak merubah karakteristik bentang alam atau menghilangkan fungsi ubmanya; e. Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan l.------ f. larak bangunan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai/mata air/danau;- (5) Bilamana terdapat penambahan sarana, prasarana wisata alam danlatau jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2, akan dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh'PAM PIHAK yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian; (6) Apabila terjadi kerusakan sarana prasmna atau fasilitas umum wisata yang bersangkutan (Force Maieure) seperti: Bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, wabah penyakit perang, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, penjarahan, sabotase, peledakan bom, perampokan, pemogokan buruh atau blockade dan Kebijakan / Peraturan Pemerintah diperbaiki oleh PIHAK KETIGA dengan biaya menjadi beban PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA sesuai komposisi proporsi PIHAK KESATU 4O o/o, PIHAK KEDUA 10 o/o dan PIHAK KETIGA 50 o/o;**- lf b,7. b.B. b.9. -ryl1 0 (
(1) Segala biarc rcng PASAL 7 BIAYA berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan hnggung jawab PIHAK KETIGA; (2) Pemhyaran pajak daerah, asurcnsi, biaya tiket dan biaya operasional ditanggung bersama di ambil dari penghasilan atau pendapatan penjualan tiket masuk pengunjung dan tiket masuk kendaraan; PASAL 8 BAGI HASIL (1) Bagi hasifsharing yang dinpksud dalam perjanjian ini adalah pendapatan yang akan diterima oleh rnasing-masing pihak;-:--- (2) Propotsi bagi hasifsharing untuk PARA PIHAK sesuaidengn ketentuan sebagi berikut: a. Bagi hasil variabellVariable Sharing untuk PARA PIHAK diatur sebagi berikut : 1. Bagi hasilrariabel dihitung dari pendapatan bersih pitu hasil perhitungan pendapatan kotor tiket masuk pengunjung dan tiket masuk kendaraan dikurcngi dengan pajak daerah, asuransi, biaya tiket dan biap operasional sebesar 10 o/o )rang dikelola oleh PIHAK KEEGA dan rnelapod<an kepada PIHAK KESATU secara periodik;*: Z. Besaran bagi hasil untuk masing-masing pihak sebagaimana pada tabel berikut : No. PIHAK lGrcis hnda masuk Pengunjung/ Kendaraan lGrcis wahana wisata Pendaptan Warung Wisab 1 2 3 4 5 L PIHAK KESATU 40 o/o 7.5 o/o 47 olo 2 PIHAK KEDUA L0 o/o 2,5 0/o 3 o/o 3 PIHAK KEIIGA 50 o/o *) olo 50 o/o b. Dasar perhitungan fixed sharing disepakatioleh PIHAK KETIGA sehgai berikut : 1 67.2N 2002 63.OOO 4.233.500.00O 5.350.400 c. Selain yang disebutkan pada ayat (2) diatas, PIHAK KEIGA CV. C,ampemik bersedia memberikan fixed sharing sebesar Rp. 6.350.400,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) selanlbat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelah penandatangan PIG;-----* PASAL 9 TATACARA PEMBAYARAT{ BAGI HASIL (1) Pembayaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 arct (2.a) diserahlon oleh PIHAK KEIIGA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; (2) Besaran bagi hasil rcriabel dihihrng berdasarkan pendapatan untuk satu periode setiap bulannya dan dituangkan dalam berita acara bersama dan ditandatangani bersanm oleh PARA PIHAK;-*-- (3) Pembayaran bagi hasil oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut : -({^y 9r/ \L No NJOP Bumi/M2 SPP Tahun Lokasi Keriasama NilaiObjek Paiak (Rp) Fixed Sharing 0,15%(Rp)/tahun f
Pembayaran bagi hasil variabellvariable sharing sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibayarkan setiap periode ( per 2 Minggu );----*---- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transfer melalui Bank BRI cabang Sumedang dan Nomor Rekening : 0094.01.000g20.30.2, Atas Nama PPHT KPH SUMEDANG IN;------- 3. Bukti transfer selanjutnya disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui alamat faksimili a26LQa7L75)atauemaildenganalamat:[email protected];--- (4) Pembayaran bagi hasil variabel oleh PIHAK KEIGA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara transfer melalui Bank..........,,., Kantor cabang...... No. Rekening............... a.n. LMDH Pajagan atau dilakukan secara tunai kepada pIHAK KEDUA;..-- (5) PIHAK KETIGA menginformasikan secara tertulis bukti pembayaran berikut copy slip transfer bank dan diserahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara langiung atau via media online setelah dilakukan pembayaran melalui media transfer Bank;---- (6) Bilamana sampai dengan akhir bulan belum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya, akan dikenakan denda sebesar U1000 (satu per mil) perhari dihitung dari nominal-besaran yang tertunggak dengan maksimal denda sebesar 5olo (lima persen);--- PASAT 10 HAK DAN KEWAIIBAT{ (1) PIHAK KESATU berhak : 1. Menerima pelaporan operasional wisata alam secara periodik dari pIHAK KETIGA;-- 2. Menerima bagi hasil/sharing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3);-- 3. Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK fefiCn terhadap adanya perubahan kegiatan, kejadian, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini;----:-- 4. Memberikan saran, pendapat dan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kerja sama;------ 5' Bersama-sama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan monitoring dan evatuasi;------ 6' Menempatkan satu orang karyawan sebagai pengawas lapangan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan dari PIHAK KESATU;--- 7. Memutus secara sepihak perjanjian ini dan menghentikan aktivitas kegiatan usaha wisata alam apabila terjadi pelanggaran dari hal hal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA;-- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :. 1. Menyediakan alat penjualan e-ticketing wisata berupa Mobile point Of Sale (MpOS);------ 2. Bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menetapkan dan menjaga Uatas-batis lokasi kerja sama;:---*-- 3. Menerima saran dan pendapat dari PIHAK KEDUA dan pIHAK KETIGA;-- 4. Menyelenggarakan perlindungan hutan pada kawasan hutan objek kerjasama dan sekitar objek kerjasama; 5. Memelihara tegakan dan melaksanakan pengkayaan tegakan pada lokasi yang dikerjasamakan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan pIHdK KETIGA;-------------------- 6. Memfasilitasi komunikasi dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka kelola sosial; 7. Bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan peran aktif daiam pemasaran dan promosi wisata alam Tanjung Duriat;- B. Melakukan pengamanan dan mengamankan tegakan yang rawan bencana/tumbang, bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;--------------- -+------------ 1. 2.
(3) PIHAK KEDUA berhak : 1. Bersama-sama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melakukan monitoring dan evaluasi; 2, Memberikan saran dan pendapat kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kerja sama;------ 3. Menerima besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini;- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban : t. Bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menetapkan dan menjaga batas-batas lokasi kerja sama; 2. Membantu PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam operasional wisata alam Tanjung Duriat; 3. Mentaati Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan dalam pelaksanaan 4. Mengkoordinir penyediaan Tenaga Kerja yang berasal dari anggota PIHAK KEDUA dan/atau masyarakat setempat untuk dipekerjakan sebagai tenaga operasional wisata alam Tanjung Duriat sesuai kebutuhan dan kapasitas profesionalisme organisasi PIHAK KETIGA;--- Menerima saran, pendapat dan bimbingan teknis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan kerja sama;---- Membantu PIHAK KESATU dalam kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan objek kerjasama dan sekitar objek Kerjasama; Memelihara tegakan dan melaksanakan pengkayaan tegakan pada lokasi yang dikerjasamakan bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;-- Bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melakukan pemasaran dan promosi wisata Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA dan/atau petugas yang ditugaskan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA apabila terdapat hal hal yang bersifat mendesak dan prinsip yang dapat menghambat kelancaran aktivitas wisata alam;------ (5) PIHAK KETIGA berhak : 1. Memanfaatkan dan mengusahakan lokasi obyek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Mengoperasionalkan objek wisata Tanjung Duriat yang meliputi sarana, prasarana, dan jasa yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan di Wisata Rintisan Tanjung Duriat sebagaimana dalam Pasal 5 setelah perijinan operasional wisata telah terbit sesuai peraturan atau perundang undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah;---- Mempertimbangkan dan menyeleksi calon Tenaga Kerja yang berasal dari anggota LMDH danlatau masyarakat setempat yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan kapasitas profesionalisme organisasi PIHAK KETIGA;:- ------------------ Mengajukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU perubahan pemeliharaan dan perbaikan baik sarana dan prasarana maupun penambahan keluasan apabila diperlukan; Mengelola operasional wisata alam Tanjung Duriat dengan menerapkan standar usaha taman wisata sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan standar Canopy Perum Perhutani; 6. Menetapkan besaran tarif dari tiket masuk dengan persetujuan dari pihak KESATU dan/atau pihak KEDUA;--- (6) PIHAK KETIGA berkewajiban : 1. Menggunakan alat e-ticketing wisata yang dikeluarkan PIHAK KESATU Mobile Point Of Sale 2. Bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menetapkan dan menjaga batas-batas lokasi 3. Melaksanakan operasional pengelolaan wisata alam Tanjung Duriat;- 5. 6. 7. 8. 9. 2. 3. 4. 5, -L,*,J r 4'* d r,il)*;
4. Menyusun peraturan peraturan internal Tanjung Duriat, Struktur Organisasi, Job Description, Shndar Operating Procedure (SOP) dan Tata Tertib wisata alam Tanjung Duriat dalam pengelolaan operasiona! wisata alam Tanjung Duriat;* 5. Memberikan kemudahan kepada PetuSas PIHAK KESATU dalam rangka pengawasan operasional kegiatan wisata;-* 6. Menerima saran, pendapat dan bimbingan teknis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dala m pelakanaan kerja sama;-----------.--- 7. Bersama-sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan ewluasi;--- 8. Menpmpaikan pelaporcn pengelolaan wisata alam Tanjung Duriat secarc periodik kepada PIHAK KESATU;-- 9. Membantu PIHAK KESATU dalam kegiatan perlindungan hutan pada lokasi kerjasama dan sekitar lokasi Kerjasma;----- 10. Memelihara tegpkan dan melaksanakan pengkayaan tegakan pada lokasi yang dikerjasamakan bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;---- 11. Bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan pemasaran dan promosi wisata alam Tanjung Duriag12. Bertanggung jawab terhadap segala risiko png timbul akibat operasional wisata alam Tanjung Duriat antara lain kecelakaan kerja dan kecelakaan pengunjung;***-- 13. Mengurus perizinan terkait dengan wisata alam Tanjung Duriat sesuai dengan peraturan perundangnn-undangnn;-*--:---. 14. Membayar kewajiban kepada negnra sesuaidengnn peraturan perundang-undangan;----- 15. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 ayat (2);-- 16. Bersama-sarn PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menjaga dan melindungiarea kerjasama kemitraan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan termasuk Pengamanan dan menga ma nlon tegakan yang rcwan bencanaltu mba ng;---- 17. Menerapkan protokol ksehatan ovid-l9 sesuai peraturan yang dilakukan baik pemerintah . pusat ataupun daerah;--- 18. Menampilkan nama beserta logo PIHAK KESATU pada pintu masuk areal Tanjung Duriat dan membuat plang papan nama beftuliskan "Kawasan Hutan Perhutani" disertai nama dan logo PIHAK KESATU pada areal kerjasama;- PASAL 11 PEI.APORAI{ (1) PIHAK KFruGA menyampaikan laporan pendapatan bagi hasil dari Kl'lvl (lGrcis Tiket Masuk) setiap periode (dua minggu) kepada PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA;--- (2) PIHAK KEIIGA nrenpmpaikan laporan operasional pengelolaan wisata alam ( dari bia]a operasional 10olo) kepada PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA setiap hlan;---- ,onu*#ffi1?o*o (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal empat bulan fehuari tahun dua ribu dua pluh tiga (04-02-2A?3) sampai dengan tanggnl tiga bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat $3-A2-2024) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan atau peraturan yang berlaku; (2) PIHAK png akan mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian harus mengajukan permohonan perpanjangan secrra tertulis 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir kepada pihak lainnya; (3) Berdasarlon pernmhonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada a)6t (2), maka PARA PIHAK akan melakukan evaluasi terhadap pelakanaan Perjanjian (legl, administrasi dan f isik), sebagai bahan pertimbangan perpanjangnn Perjanj ian;:-:--- rW {'1.,'
PASAL 13 STATUS LOKASI KERIA SAMA (1) Lokasi kerjasama adalah kawasan hutan tetap yang pengelolaannya berada pada PIHAK KESATU;-- (2) Bahwa kerjasama ini hanya sebatas pengusahaan lokasi wisata alam oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bukan merupakan bentuk serah terima pengelolaan kawasan hutan dari pIHAK KESATU;-- PASAL 14 MONITORING DAN EVALUASI (1) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama kegiatan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan ketentuan dalam kondisi tertentu pelaksanaan evaluasi dapat mengikutseftakan pihak independen yang ditunjuk PARA PIHAK dan dibiayai oleh PIHAK KETIGA;-- (2) Kegiatan evaluasi terakhir dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir dan digunakan sebagai bahan peftimbangan untuk perpanjangan Perjanjian;---------- PASAL 15 PENGEMBALIAN OBJEK PER'ANIIAN DAN ASET (1) Setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian, maka: a. Pengelolaan lokasi kerjasama secara sefta merta beralih kepada PIHAK KESATU;-- b. Aset-aset tidak bergerak seperti saluran air, jalan pendestrian ffalan setapak) yang sifatnya permanen menjadi milik PIHAK KESATU dan aset tidak bergerak iainnya dilakukan pembongkaran dan diangkut oleh pIHAK KETIGA;--- (2) PIHAK KETIGA melakukan kegiatan rehabilitasi pada areal bekas pembangunan sarana . prasarana;--:*---- PASAT 16 KORESPOilDENSI (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan dengan-pengiriman surat teicatat afau diantar sendiri dengan bukti penerimaan yang cukup, atau dengan b-mail yang harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengiiiman e-mail;-*-- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini dialamatkan kepada PARA pll{Ak dengan alamat sebagii berikut: a. PIHAK KESATU : PERUM PERHUTANI KPH SUMEDANG;-*------ Tujuan :AdministraturPerhutani/KKpHSumedang; Alamat : Jalan Serma Muhtar No. 95 Sumedang Faksimili : 0261- Telepon : A26L2ALftl; PIHAK KEDUA : LMDH PA]AGAN;. Tujuan : Entis Sutisna;*- Alamat : Dusun Sudapati, RT. 05. RW. 02. Desa pajagan, Kecamatan cisitu;---*--- Kabupaten Sumedang. Email / qM
c. PIHAK KETIGA : CV. CAMPERNIK;---*- Nama Alamat Telepon Email Arief Respati'r------ Dusun Situraja RT 03. Rw 02. Desa Situr{a, Situr{a, Sumedang;--:*---- 081322594667;----- cv. camperni k@yahoo. co. id;-*-----:- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHA& maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terjadi perubahan alamat;---- (4) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat {2), dianggap telah diberikan *bagaimana mestinya;- PASAL 17 TARANGAN (1) PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilarang menebang pohon, memanfaatkan atau memasarkan hasilnya; (2) PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilarang membuang limbah 83 dan sampah di sembarang tempat sehingga dapat mengganggu lingkungan; (3) PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilarang menambah areal luas kerja sama tanpa seiizin PIHAK KESATU;--- (4) PIHAI( KEDUA dan/atau PIHAK KfnGA dilarang mendirikan bangunan tambahan sarana dan prasarana di luar lokasi obyek kerjasama tanpa persetujuan pIHAK KESATU; (5) PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KEIIGA dilarang melakukan kegiatan lainnya tanpa seizin PIHAK KESATU atau yang beftentangan dengan norma-norma yang berlaku;--- (6) PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilarang memindahtangankan danlatau mengagunkan obyek Perjanjian ini ke pihak yang lain;- (7) PIHAK KEDUA danlatau PIHAK KfnGA dilarang memindahtangankan pengusahaaan obyek Pefianjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan pIHAK KESATU;--- PASAL 18 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KE-IGA melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ava[ (D maka akan diproses dan diberikan sanksisesuaiperaturanperundahg-undangan;-_---___ (2) Apabila PIHAK KEDUA danlatau PIHAK KffiGA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) dan melakukan penyimpahgan dari Perjanjian ini maka PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini;---- (3) Apabila PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA melanggar ketentuan-ketentuin sebagaimana dimakud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dari Perjanjian ini maka PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak perjanjlan ini;:------ (4) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setelah PIHAK KESATU melakukan teguran lisan, dilanjutkan dengan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu befturut-turu$-----* (5) Pembatalan Perjanjian yang diakibatkan oleh pelanggaran dari pihak KEDUA dan/atau pihak KETIGA yang tidak mengindahkan teguran lisan dan tulisan sesuai pasal 18 aya! (4), maka tidak memutuskan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA keiada PIHAK KESATU yang masih menjaditanggungan PIHAK KEDUA danlatau PIHAK KETIGA;--- / d rr r,Mr
PASAL 19 FIORCE MA1EURE (1) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya, yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi pada dan di luar kekuasaan Pihak yang bersangkutan (Force Majeure) sepefti: Bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, perang, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, penjarahan, sabotase, peledakan bom, perampokan, pemogokan buruh atau blockade dan Kebijakan I Peraturan Pemerintah;-------- (2) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan Perjanjian;-:------ (3) Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure, setelah melakukan upaya yang maksimal tetap tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian, maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan untuk mengatasi masalah tersebut untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;--- PASAT 20 PEMUTUSAN PERIANJIAN (1) Dengan mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, Perjanjian ini dapat diakhiri apabila : a. Atas kesepakatan PARA PIHAK;---: b. Pelanggaran Perjanjian Kerjasama oleh salah satu pihak;----: c. Ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain;-- (2) Apabila salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan dan atau pemutusan secara sepihak, dengan memberikan secara teftulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnyaf*----: (3) Dalam hal Perjanjian ini putus berdasarkan alasan apapun, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat putusnya itu PIHAK KEDUA secara tuntas segera menyelesaikan . segala urusan keuangan kepada PIHAK KESATU;--- PASAL 21 PENYELESAIAil PERSETISIHAT{ (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju segala perbedaan pendapat atau sengketa yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;------- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum melalui Pengadilan Negeri Sumedang;*------ (3) Selama proses penyelesaian "perselisihan, PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini;*--*-- PASAL 22 KETETTTUAN LAIN-LAIN (1) Apabiala terdapat peraturan baru dari pemerintah terkait regulasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, maka PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerjasama Wisata ini menyesuaikan dengan pemerintah di makud; (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat data dan informasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing; untuk saling memberikan * ' d r'sv #?^il
r PASAL 23 ADDEIIDUM (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah, dikurangi danlatau ditambah tanpa persetujuan tertulis Hrlebih dahulu dari PARA PIHAK;-*- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum diperjanjilon dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam Perjanjian tersendiri (Addendunl'dan/atau Amandemen) yang dibuat dari waktu ke waktu dan ditandatangani bersama oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;---=- PASAL 24 TETENTUA]T PENUTUP Perjanjian ini di buat dalam rangkap 3 CIIGA) bermeterai cukup, untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;-----: PIHAK KETIGA cv. MPERN'l( . Campernik f" *"v*Lt Ad mi nistratur Perh utan i/ r + J*.