KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 118/KU.00/K1/03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum; b. bahwa untuk melaksanakan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-57/PB.2/2023 Hal Petunjuk Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilu, perlu ditetapkan perubahan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8
Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 2 / 8
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM. KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum. 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3 / 8
KEDUA : Mengubah ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan ini. KETIGA : Keputusan Badan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan menjadi acuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pelaksanaan penyusunan, penyaluran, dan pertanggungjawaban anggaran pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum. KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a. pedoman mengenai tata cara pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; b. pedoman mengenai tata cara perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; c. peraturan perundang-undangan atau keputusan mengenai perpajakan; dan d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Maret 2023 Ketua, Rahmat Bagja 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4 / 8
LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 118/KU.00/K1/03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 464/KU.00/K1/12/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5 / 8
KETENTUAN PERUBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM Beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum, diubah sebagai berikut: I. Ketentuan pada Bab IV Rekening Dana Pemilu, Huruf A Rekening Dana Pemilu, Angka 5 Rekening Dana Pemilu sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dikelola oleh BP Satker Bawaslu Provinsi dan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5. Rekening Dana Pemilu sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dikelola oleh BPP Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker; II. Ketentuan pada Bab V Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu, Huruf F Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan, Angka 2 Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Penyaluran Dana 1) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan pada masing-masing Panwaslu Kecamatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan; 2) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan tahapan Pemilu; 3) Besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan, meliputi: a) belanja honorarium; dan b) belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan; 4) KPA Satker Bawaslu Provinsi menetapkan besaran rencana penyaluran dana untuk kebutuhan setiap bulan yang telah disusun oleh PPK. b. Pengajuan Dana Pemilu 1) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota membuat SPP-LS untuk keperluan penyaluran dana bagi Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang mencakup kebutuhan 1 (satu) bulan sesuai rencana kegiatan; 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 6 / 8
2) SPP-LS ditujukan kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rekening tujuan RDP; 3) PPK Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM Satker Bawaslu Provinsi disertai dengan: a) rencana kegiatan; dan b) rencana penyaluran dana untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi; 4) PPSPM Satker Bawaslu Provinsi melakukan pengujian atas SPP-LS beserta lampiran dokumen dan menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN. c. Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu 1) PPK atas nama KPA Satker Bawaslu Provinsi menerbitkan SPBy dan/atau SPPR kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membayar/mentransfer sejumlah dana kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan: a) rencana kegiatan; dan b) rencana penyaluran dana untuk kebutuhan 1 (satu) bulan yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi; 2) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan SPBy dan/atau SPPR menyalurkan dana Pemilu dari RDP kepada rekening Panwaslu Kecamatan; 3) Penyaluran dana untuk Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilakukan oleh BPP Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rekening Panwaslu Kecamatan; 4) Dalam hal keterbatasan pelayanan perbankan non tunai karena kondisi geografis tertentu dan/atau keadaan kahar penyaluran dana dapat dilakukan secara tunai; 5) BPP Bawaslu Kabupaten/Kota menyimpan bukti transfer atau tanda terima atas penyaluran dana pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; 6) Atas dana yang disalurkan oleh BPP Bawaslu Kabupaten/Kota, SPK Panwaslu Kecamatan melakukan pembayaran kepada penerima hak; 7) Apabila terdapat kekurangan dana terhadap LS yang telah dicairkan maka Kasek Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan usulan kekurangan dana kepada PPK Bawaslu Kabupaten/Kota. 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 7 / 8
Selanjutnya PPK Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan SPPLS kepada PPSPM untuk diajukan kepada KPPN. III. Ketentuan pada Bab VI Pertanggungjawaban Dana Pemilu, Huruf C Pengembalian Sisa Dana Pemilu pada Panwaslu Kecamatan Angka 1 dan Angka 2 digabung, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Sisa dana Pemilu dikembalikan kepada BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada Bulan Desember; 2. Dalam hal masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir sebelum Bulan Desember, sisa dana Pemilu dikembalikan kepada BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas; 3. BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota menyetorkan sisa dana Pemilu ke Kas Negara paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan Desember; 4. BP/BPP Bawaslu Kabupaten/Kota menyetorkan sisa dana Pemilu dari Panwaslu Kecamatan yang masa tugas berakhir sebelum Bulan Desember, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Panwaslu Kecamatan mengembalikan sisa dana Pemilu; 5. Penyetoran sisa dana Pemilu menggunakan aplikasi MPN G3 yang dapat diakses melalui alamat mpn.kemenkeu.go.id dengan akun pengembalian sesuai dengan akun belanja yang digunakan. Ketua, Rahmat Bagja 4 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 8 / 8