MAKALAH KELOMPOK 4 (XII IPS 3)

MAKALAH
PENGARUH IPTEK TERHADAP NKRI PADA ASPEK HANKAM

Disusun oleh:

1. M HASAN ABDILAH (22)
2. M RIDHO MAULANA (23)
3. NAVA SALSABILA RAMDHAN (25)
4. NOVA WAHYU ROMADOTIN (28)
5. RONI AGUS SAPUTRA (31)
6. YESSIKA PUTRI WULANDARI (36)

SMA NEGERI 1 TEMPEH

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-
Nya sehingga makalah yang berjudul “Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik
Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam semoga
terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita
selaku umatnya.
Makalah ini kami buat untuk melengkapi tugas kelompok mata pelajaran PKn. Kami ucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Dan kami
juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam
memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta
bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat dengan sebaik-baiknya.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini sehingga kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini.
Kami mohon maaf jika di dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena
kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT, dan kekurangan pasti milik kita
sebagai manusia. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Indonesia, Desember 2021
Penyusun

ii

DAFTAR ISI
COVER……………………………………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………... iii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………… 1
A. Latar Belakang…………………………………………………………………………… 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………………………... 1
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………. 2
A. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia……………………….2
B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara………………….3
1. Tujuan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara………………………………. 3
2. Sasaran Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara………………………………4
C. Kebijakan dalam Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara…………………… 4
1. Prinsip Ekonomi dan Efisiensi……………………………………………………………4
2. Mencukupi Kebutuhan Sendiri…………………………………………………………..4
3. Dislokasi Kekuatan………………………………………………………………………5
4. Perundang-undangan…………………………………………………………………….5
5. Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Teknologi…………………………………………..5
6. Kekaryaan……………………………………………………………………………….5
7. Manajemen Hankam…………………………………………………………………….5
8. Pemanfaatan Peluang…………………………………………………………………….8
D. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara……8
BAB III PENUTUP………………………………………………………………………...9
A. Kesimpulan……………………………………………………………………………...9
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………… 10

iv

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertahanan dan keamanan negara merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dan
selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional.

Pembangunan pertahanan dan keamanan negara didasarkan pada pandangan hidup bangsa
Indonesia yang mencintai perdamaian, tetapi terlebih lagi mencintai kemerdekaan dan
kedaulatannya. Hanya dalam suasana kehidupan dunia yang damai dan dalam suasana negara yang
merdeka dan berdaulat itu, memungkinkan bangsa Indonesia untuk meningkatkan
kesejahteraannya melalui usaha pembangunan.

Upaya pertahanan dan keamanan negara haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal
yang langsung atau tidak langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional. Hal-hal
yang langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional, adalah gangguan keamanan
dalam negeri dan ancaman terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan integritas RI, sedangkan hal-
hal yang bersifat tidak langsung adalah keamanan dunia umumnya dan keamanan di kawasan Asia
Tenggara khususnya.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara ditentukan oleh
keberhasilan pembangunan nasionalnya. Ancaman dan gangguan oleh lawan dari dalam dan luar
negeri, merupakan hal yang tidak dapat begitu saja diserahkan kepada nasib, ataupun dipercayakan
kepada kekuatan-kekuatan lain di dunia. Oleh karena itu upaya dan cara penyelenggaraan
pertahanan dan keamanan negara ditentukan dalam kebijaksanaan pertahanan dan keamanan
negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah
ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi pertahanan dan keamanan negara republik Indonesia?
2. Apa tujuan dan sasaran pembangunan pertahanan dan keamanan negara?
3. Bagaimana kebijakan dalam pembangunan pertahanan dan keamanan negara?
4. Bagaimana kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara?

1

BAB 2
PEMBAHASAN

A. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bangsa Indonesia tidak
diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap
perjuangan merebut kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini, telah dipikirkan oleh
para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Para tokoh pendiri negara
berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau
sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, hal itu harus diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 semakin
memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat
(1) sampai dengan ayat (5) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum.

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia
merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan
keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja, tetapi masyarakat
sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha

pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). 2

Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga
pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya
nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang
utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada
kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri
untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi
pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta
berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun
negara Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, kelak model tersebut tetap
menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek
pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk
kepentingan seluruh rakyat.

2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai
negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan
bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa
Indonesia. Posisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di posisi

silang (diapit oleh dua benua dan dua samudera) di satu sisi memberikan keuntungan, tapi

di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer
dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah
Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan
keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti
itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara

1. Tujuan Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara

Tujuan pembangunan pertahanan dan keamanan negara adalah pertama-tama mewujudkan daya

tangkal; yaitu kekuatan yang memberikan keyakinan kepada setiap pihak, baik yang mempunyai

maksud memusuhi negara dan bangsa Indonesia maupun yang merencanakan agresi dengan cara

apapun juga, bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan atau maksudnya. Daya tangkal

demikian terutama akan harus bersandar pada kekuatan rakyat Indonesia seluruhnya, yang harus

memiliki ketahanan ideologis dan mental yang tangguh untuk menolak serta melawan setiap usaha

yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia, ideologi Pancasila, nilai-nilai

nasional lainnya dan integritas wilayah Negara Republik Indonesia. 3

Daya tangkal ini kemudian harus dibulatkan dengan membangun kekuatan-kekuatan yang nyata
maupun potensial, yang secara integral mewujudkan kemampuan-kemampuan yang sanggup
melaksanakan berbagai tugas umum yang terkandung dalam kebijaksanaan pertahanan dan
keamanan negara, sekaligus menegakkan hak serta kedaulatan negara atas wilayahnya berdasarkan
wawasan nusantara.

2. Sasaran Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara

Adapun sasaran pembangunan pertahanan dan keamanan negara adalah:

 Kekuatan rakyat terlatih yang merata di seluruh wilayah negara dan nyata dapat dirasakan,
berwujud masa rakyat yang militan, spontan, didasari ketahanan ideologi Pancasila dan
rasa cinta terhadap tanah air, untuk menentang setiap usaha atau gejala yang
membahayakan, melawan musuh yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa
Indonesia, tanpa mengenal menyerah.

 Angkatan perang dengan kekuatan siap kecil dan cadangan yang cukup, yang sanggup
menghadapi situasi yang dapat timbul di masa depan, dan menjalankan berbagai tugas
lainnya yang dapat dibebankan kepadanya, termasuk pelaksanaan hak serta kedaulatan
negara atas seluruh wilayahnya.

 Polri yang sanggup menjalankan tugas pengamanan dan penertiban masyarakat;
penyelamatan jiwa-raga dan harta-benda; mencegah dan menindak penyimpangan hukum;
serta menjalankan berbagai tugas lainnya yang dapat dibebankan kepadanya.

C. Kebijakan dalam Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara

Kebijakan-kebijakan dalam pembangunan pertahanan dan keamanan negara berpedoman pula
pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi dan Efisiensi

Pembangunan pertahanan dan keamanan negara secara keseluruhan harus dikaitkan dengan
pembangunan dalam bidang kesejahteraan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian integral
dari pembangunan nasional. Setiap investasi harus menunjukkan kemanfaatan yang nyata dalam
hubungannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran, serta harus memiliki waktu kegunaan yang
cukup panjang. Suatu kegunaan tambahan hendaknya diusahakan apabila mungkin.

2. Mencukupi Kebutuhan Sendiri

Dalam rangka modernisasi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara hendaklah
digunakan perlengkapan yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi bangsa Indonesia.
Hasil produksi dalam negeri harus diutamakan. Keharusan untuk mengurangi ketergantungan pada
luar negeri menuntut dibangunnya industri pertahanan dan keamanan negara ataupun industri
umum yang dapat digunakan untuk itu, setidak-tidaknya untuk memproduksi perlengkapan dan
bekal yang paling vital.

4

3. Dislokasi Kekuatan

Kekuatan-kekuatan lapangan menurut sifat dan tugas khasnya masing-masing, harus direncanakan
menempati posisi strategis yang memungkinkan dilakukannya reaksi yang cepat terhadap ancaman
yang datang. Daerah-daerah perbatasan, alur-alur pelayaran dan selat-selat yang penting, perlu
dinilai tingkat kemungkinan menjadi arah pendekat potensial bagi berbagai bentuk ancaman, untuk
kemudian digunakan sebagai dasar penentu dislokasi kekuatan atau pangkalan yang sesuai.

4. Perundang-undangan

Hak, kewajiban dan kehormatan turut serta dalam pembelaan negara dari setiap warga negara
Indonesia, harus dilaksanakan dalam bentuk keadilan dan pemerataan menjalankan tugas
pertahanan dan keamanan. Peranan rakyat sebagai sasaran maupun pelaku dalam perang total,
menghendaki pembinaan mental dengan mendapatkan prioritas yang tinggi. Ideologi Pancasila
dan nilai-nilai bangsa harus tertanam dengan teguh dalam alam pikiran, sehingga mewujudkan
suatu ketahanan mental yang tangguh. Keahlian dan ketrampilan melakukan pekerjaan harus
dibina agar setiap orang dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna.

5. Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Teknologi

Penelitian dan pengembangan yang tertuju pada perwujudan perlengkapan, umumnya memerlukan
dana, daya, dan waktu yang sangat banyak. Penghematan dalam bidang ini dapat dicapai melalui
kerja sama yang erat dengan lembaga lain di luar TNI. Hendaknya selalu dicegah kegiatan-
kegiatan yang bersifat duplikasi, pengalihan pengetahuan dan teknologi dari luar negeri melalui
berbagai cara dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penguasaan dan usaha pengembangan.
Keberhasilan tugas pertahanan dan keamanan negara banyak tergantung pada dukungan yang
diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, upaya pertahanan dan keamanan
negara harus dapat memanfaatkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Kekaryaan

Hubungan timbal balik yang sangat erat antara bidang keamanan dan kesejahteraan nasional,
menghendaki agar pembangunan TNI tidak semata-mata diarahkan kepada pembentukan kekuatan
pertahanan dan keamanan. Pembangunan TNI hendaknya juga diarahkan agar memiliki
kemampuan untuk berfungsi sebagai kekuatan sosial, yang bersama dengan kekuatan-kekuatan
sosial lainnya dapat menanggapi dan mengatasi permasalahan-permasalahan nasional sebagai
suatu kebulatan, sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional yang utuh.

7. Manajemen Hankam

Manajemen pertahanan dan keamanan, yang mencakup sumber daya, tentara nasional, dan
Kementerian Pertahanan dan Keamanan, haruslah bisa dilaksanakan secara efektif dan dengan
efisiensi yang tinggi. Untuk itu agar selalu diusahakan pengembangan dan penerapan manajemen
yang mutakhir.

5

8. Pemanfaatan Peluang

Pemanfaatan peluang pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk memperkecil atau meniadakan
pertentangan yang sering terjadi antara tuntutan kesejahteraan nasional dan keamanan negara.
Perencana-perencana pada semua tingkat harus selalu waspada untuk mengidentifikasikan setiap
peluang yang muncul, serta siap memanfaatkan semua kesempatan yang bisa menghemat
penggunaan sumber daya, memperkecil kerugian, atau menghasilkan kegunaan tambahan.

D. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah
Indonesia. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan
penjajah demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mereka mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah
diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita, kita juga harus memiliki rasa rela
berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara dan memiliki rasa
nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara
diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara,
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara.” Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus
memiliki kesadaran bela negara.

Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban
demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan
kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung
jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara
sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan
bangsa.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan
segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam
upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh
karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali
ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya
pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta
keyakinan pada kekuatan sendiri.

6

Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3
Tahun 2002, pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara,
keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta
kedaulatan. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai.
Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan
jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala
bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi
alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang
Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus
dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini.

1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling).
2. Ikut serta membantu korban bencana alam di dalam negeri.
3. Belajar dengan tekun pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKn.
4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka.
5. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
6. Pengabdian sebagai anggota TNI.
7. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.

7

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat, merupakan kepentingan nasional yang utama. Oleh karena itu segenap upaya
nasional, baik ke dalam maupun ke luar harus menunjang. suksesnya pembangunan nasional.
Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional berkewajiban mendukung
usaha pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat yang
damai, aman, tenteram, tertib dan dinamis.
Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan masyarakat dari suatu keadaan
tertentu menuju suatu keadaan baru yang lebih baik dan lebih maju. Dan setiap perubahan akan
selalu menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan, sehingga akibat-akibat yang ditimbulkan
oleh gangguan keseimbangan yang lahir dari proses perubahan ini akan merupakan suatu
perubahan keadaan yang harus dihadapi dan diatasi secara terus menerus.
Kondisi fisik bumi Indonesia serta letak geografisnya di dunia mengandung faktor-faktor penentu
strategis yang relatif permanen. Garis-garis pantainya yang panjang, laut teritorial beserta selat-
selatnya, dan wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Wilayah
perbatasan yang belum berkembang, mewujudkan suatu pola permasalahan tersendiri.
Perkembangan sosial-ekonomi dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi di daerah-daerah
tertentu, mengandung pula permasalahan yang relatif permanen. Semua itu memerlukan perhatian
dari segi pertahanan dan keamanan negara.

8

DAFTAR PUSTAKA
Erwin, Muhammad. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Refika
Aditama.
Kansil, C.S.T & Christine S.T Kansil. 2001. Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Lemhanas. 1997. Wawasan Nusantara. Jakarta:
Pasha, Musthafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta:
Citra Karsa Mandiri.
PT Balai Pustaka.
________. 1997. Ketahanan Nasional. Jakarta: PT Balai Pustaka.
Nuryadi, Heri M.S. Faridy. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan: Wawasan Kebangsaan.
Jakarta, BSNP-BSE.

9