GLOSARIUM PANCASILA BAB I-IV
IDENTITAS PENULIS Nama penulis: Juergen Law Laturisa Sekolah: SMA Athalia Kelas: X-1 Nomor absen: 18 1
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hikmat-Nya pulalah glosarium Pendidikan Pancasila BAB I-IV ini dapat diselesaikan dengan baik. Glosarium ini adalah media pembelajaran untuk membantu siswa dan siswi memahami kata-kata atau istilah-istilah yang tersebar dalam buku Pendidikan Pancasila Untuk SMA/MA Kelas X. Glosarium ini disusun sedekat mungkin dengan rubrik dan kriteria yang telah disediakan oleh Bpk. Markus Marwanto. Terima kasih saya sampaikan kepada Bpk. Markus Marwanto, selaku guru Pancasila Kelas X SMA Athalia dan pendamping saya selama keberlangsungan penulisan glosarium ini, yang telah memberikan saya oportunitas ini untuk mengembangkan kemampuan saya serta kepada pembaca atas perhatiannya dan waktu yang sudah diluangkan untuk membaca hasil karya saya. Glosarium ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga istilah-istilah yang tadinya tidak diketahui dapat dikenali lebih lanjut Saya, selaku penyusun glosarium ini, sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata, semoga glosarium ini dapat memberikan manfaat untuk siswa dan siswi yang berminat mempelajari lebih banyak tentang pendidikan Pancasila. Tangerang, Mei 2024 ___________________ Juergen Law Laturisa Kata Pengantar 2
BAB I PANCASILA 1.Anarki : Kekacauan atau keadaan ketiadaan pemerintahan atau otoritas yang kuat. 2.Arkaisme : Penggunaan kata atau bentuk kata maupun gaya tulisan dan lisan yang berhubungan pada masa dahulu, berciri kuno atau sudah tidak lazim dipakai lagi. 3.Dolmen : Struktur batu kuno yang terdiri dari batu-batu besar yang didirikan secara vertikal untuk membentuk ruang atau bangunan. 4.Doktriner : Seseorang yang sangat melekat pada atau memegang teguh doktrin atau prinsip tertentu, terutama dalam konteks politik atau agama. 5.Grundnorm : Konsep dalam hukum yang mengacu pada norma dasar atau prinsip yang mendasari sebuah sistem hukum. 6.Hankam : Kementerian Pertahanan dan Keamanan (dalam konteks Indonesia). 7.Justifikasi : Alasan atau argumen yang digunakan untuk membela atau menjelaskan suatu tindakan atau keputusan. 8.Kausalitas : Hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa atau fenomena di mana satu peristiwa menjadi penyebab langsung dari peristiwa lainnya. 9.Kedatuan : Kedaulatan atau wilayah yang dikuasai oleh seorang kepala suku atau pemimpin tertentu. 10.Keprabuan : Kualitas atau sifat yang terkait dengan keberanian atau keperwiraan. 3 A-K
BAB I PANCASILA 11.Kepurbakalaan : Ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. 12.Konstitusionalisme : Prinsip-prinsip atau praktik yang menekankan pada pentingnya konstitusi dalam mengatur kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu. 13.Logos : Konsep Yunani Kuno yang mengacu pada akal budi, kata, atau prinsip rasional yang mendasari alam semesta. 14.Menhir : Batu tegak yang berdiri sendiri, khususnya yang digunakan sebagai monumen atau tanda batas dalam kebudayaan prasejarah. 15.Meramu : Proses membuat atau menyusun kembali sesuatu dengan hati-hati dan perlahan, terutama dalam konteks pembuatan atau penciptaan. 16.Mondial : Yang berkaitan dengan atau melibatkan seluruh dunia. 17.Nomaden : Gaya hidup atau pola perpindahan di mana kelompok atau individu tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan atau sumber daya lainnya. 18.Oligarkis : Sistem pemerintahan dimana kekuasaan terpusat dalam sekelompok kecil orang kaya atau elit. 19.Otoritarianisme : Bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. Dalam politik, suatu pemerintahan otoriter adalah satu dimana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. 20. Paganisme : Praktik dan tradisi para penyembah berhala. 4 K-P
BAB I PANCASILA 21.Peradaban : Tingkat kemajuan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. 22.Perundingan : Proses bernegosiasi atau berbicara antara pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah. 23.Perundagian : Ilmu atau studi tentang perdagangan atau kegiatan ekonomi. 24.Pengejawantahan : Proses mewujudkan atau merealisasikan sesuatu dalam bentuk konkret atau nyata. 25.Pragmatis : Pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan praktis atau keefektifan dalam menangani situasi tertentu, sering kali di atas dasar prinsip atau ideologi. 26.Propaganda : Penyebaran informasi atau pesan yang bias atau menyesatkan untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain. 27.Rasionalisme : Pendekatan filosofis atau kepercayaan bahwa pengetahuan dan kebenaran dapat diperoleh melalui akal budi dan pemikiran rasional. 28.Sarkofagus : Kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang umumnya terdapat tonjolan pada ujungnya. 29.Sekretariat : Kantor administratif atau badan yang bertanggung jawab untuk menangani urusan administratif atau administrasi. 30.Solidaritas : Hubungan atau perasaan persatuan, dukungan, atau identitas yang kuat di antara anggota kelompok atau masyarakat. 5 P-S
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1.Adagium : Peribahasa dalam hukum yang sering digunakan sebagai dasar dalam membuat peraturan di suatu negara. 2.Administratif : Yang berkaitan dengan administrasi atau tata kelola suatu organisasi atau sistem. 3.Advokasi : Proses atau kegiatan membela atau memperjuangkan suatu tujuan atau isu tertentu. 4.Advokat : Profesional hukum yang memberikan nasihat hukum dan mewakili klien di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya. 5.Ajudikasi : Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbiter. 6.Orasi : Pidato atau ucapan panjang yang biasanya diberikan dengan gaya yang merangsang atau persuasif. 7.Delik : Tindakan melanggar hukum perdata atau pidana yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat. 8.Demokratisasi : Proses memperluas atau meningkatkan partisipasi politik dan hak-hak sipil dalam suatu masyarakat atau sistem politik. 9.Fakir : Orang yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan ekonomi yang parah. 10.Kadaluarsa : Tanggal atau waktu berakhirnya suatu periode atau masa berlaku. 6 A-K
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 11.Kewenangan : Hak atau wewenang untuk melakukan sesuatu, sering kali dalam konteks kekuasaan atau pemerintahan. 12.Kolektif : Yang berkaitan dengan atau melibatkan sekelompok orang atau entitas yang bekerja atau bertindak bersama-sama. 13.Komisi : Badan resmi yang dibentuk untuk tujuan khusus, seperti penyelidikan atau pengaturan. 14.Kompensasi : Pembayaran atau ganti rugi untuk mengimbangi kerugian atau kerugian yang dialami seseorang atau entitas. 15.Konvensi : Pertemuan atau konferensi antara para perwakilan untuk membahas atau menegakkan aturan atau prinsip tertentu. 16.Legalitas : Kesesuaian atau kepatuhan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. 17.Martabat : Kualitas atau kondisi seseorang yang dianggap tinggi atau mulia oleh masyarakat. 18.Mimbar bebas : Tempat di mana orang bebas mengemukakan pendapat atau ide-ide mereka secara terbuka dan tanpa hambatan. 19.Parlementer : Paham bahwa semua proses kenegaraan dan hukum harus dikendalikan oleh parlemen. 20.Proporsionalitas : Keseimbangan atau kesesuaian antara tindakan atau tindakan yang diambil dan tujuan yang ingin dicapai. 7 K-P
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 21.Ratifikasi : Proses resmi mengesahkan atau menyetujui suatu perjanjian, konvensi, atau peraturan, sering kali oleh otoritas pemerintah. 22.Represif : Kebijakan atau tindakan yang keras atau menindas, terutama oleh pemerintah atau otoritas. 23.Restitusi : Pengembalian atau penggantian sesuatu yang telah hilang atau dirampas, terutama dalam konteks hukum. 24.Retribusi : Pembayaran atau hukuman sebagai bentuk pembalasan atau penghukuman atas pelanggaran atau tindakan tertentu. 25.Suaka : Perlindungan atau tempat perlindungan yang diberikan kepada orang yang mengalami penganiayaan atau kejahatan di negara asalnya. 26.Swadaya : Upaya atau kegiatan yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak lain. 27.Unifikasi : Penyatuan berbagai hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. 28.Unjuk rasa : Demonstrasi atau protes massa yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau menuntut perubahan. 29.Vonis : Keputusan atau putusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan atau arbiter. 30.Yurisprudensi : Kumpulan keputusan pengadilan atau interpretasi hukum yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum di masa depan. 8 K-Y
BAB III BHINNEKA TUNGGAL IKA 1.Abolisi : Tindakan menghapus atau mengakhiri sesuatu, terutama terkait dengan penghapusan hukum, sistem, atau lembaga. 2.Absolutisme : Bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar, bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa. 3.Amalgamasi : Penggabungan atau penyatuan dua atau lebih entitas menjadi satu kesatuan. 4.Anarkistis : Berhubungan dengan atau mempromosikan anarki, yaitu keadaan di mana tidak ada pemerintahan atau otoritas yang sah. 5.Chauvinisme : Paham yang mengagung agungkan bangsa/negara sendiri dan memandang rendah bangsa lain 6.Despotisme : Sistem pemerintahan dimana kekuasaan mutlak terpusat pada satu individu atau kelompok kecil tanpa memperhatikan kebebasan atau hak individu. 7.Eksekutif : Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara. 8.Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. 9.Etnosentrisme : Kebiasaan atau kecenderungan untuk menilai budaya atau kelompok lain berdasarkan standar dan nilai budaya dari kelompok sendiri. 10.Fanatisme : Dorongan atau keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan terhadap suatu gagasan, keyakinan, atau ideologi tertentu, sering kali tanpa pertimbangan rasional atau kritis yang memadai. 9 A-F
BAB III BHINNEKA TUNGGAL IKA 11.Fasisme : Ideologi otoriter yang menekankan supremasi negara, kepatuhan pada otoritas, dan penindasan terhadap oposisi politik. 12.Federalisme : Sistem berdasarkan aturan demokratis dan lembaga-lembaga di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/negara bagian. 13.Feodalisme : Sistem sosial, politik, dan ekonomi di mana tanah dimiliki oleh raja atau penguasa tertinggi, dan diberikan kepada orang lain sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian. 14.Humanisme : Sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri. 15.Ideologi : Sistem gagasan atau keyakinan yang membentuk dasar pemikiran atau tindakan politik, sosial, atau ekonomi. 16.Individualisme : Pemikiran atau prinsip yang menekankan kepentingan, kebebasan, dan hak individu di atas kepentingan kelompok atau negara. 17.Kapitalisme : Sistem ekonomi di mana modal, produksi, dan distribusi diatur oleh pemilik modal untuk mencapai keuntungan. 18.Kedatuan : Wilayah yang diperintah oleh seorang kepala atau raja. 19.Kesenjangan sosial : Ketidaksetaraan atau perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, akses terhadap layanan, atau kesempatan antara kelompok-kelompok sosial. 20.Kesusilaan : Standar moral atau etika yang berkaitan dengan perilaku yang dianggap pantas atau sesuai dengan norma masyarakat. 10 F-K
BAB III BHINNEKA TUNGGAL IKA 21.Kontinuitas : Kondisi berlanjut atau keberlanjutan suatu hal dari masa lalu ke masa kini, atau keadaan tidak terputus. 22.Kondusif : Menciptakan atau memberikan kondisi yang mendukung atau menguntungkan untuk terjadinya sesuatu. 23.Legislatif : Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. 24.Liberalisme : Ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan keterbatasan intervensi pemerintah dalam urusan pribadi dan ekonomi. 25.Primordialisme : sebuah pandangan atau paham yang memegang erat hal-hal yang dibawa sejak kecil. Baik itu mengenai adat-istiadat, tradisi, kepercayaan, dan hal lain yang sudah ada di dalam lingkungan pertamanya. 26.Sentimental : Dipengaruhi atau ditentukan oleh perasaan, emosi, atau rasa kasih sayang daripada pertimbangan rasional. 27.Sishankamrata : Sistem tri pusat kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 28.Tasamuh : Sikap atau kebijakan toleransi, penerimaan, atau penghargaan terhadap perbedaan, terutama dalam konteks agama atau budaya. 29.Unitaris : Terkait dengan atau mendukung kesatuan atau sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. 30.Yudikatif : Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan interpretasi hukum. 11 K-Y
BAB IV NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1.Antropologis : Berhubungan dengan atau berkaitan dengan studi ilmiah tentang manusia, termasuk aspekaspek budaya, sosial, dan biologisnya. 2.Apatride : Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau kebangsaan yang diakui oleh negara mana pun. 3.Bipatride : Seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda. 4.Egalitarianisme : Keyakinan atau prinsip bahwa semua individu memiliki nilai yang sama dan harus diperlakukan secara setara dalam hal hak dan kesempatan. 5.Ekstrimisme : Keyakinan atau tindakan yang ekstrim atau radikal, sering kali melampaui batas-batas yang diterima oleh mayoritas masyarakat. 6.Gratifikasi : Pemberian dalam yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. 7.Hedonisme : Filosofi atau pandangan hidup yang menekankan kepuasan atau kenikmatan pribadi sebagai tujuan tertinggi dalam hidup. 8.Ius Sanguinis : Prinsip atau kebijakan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan orang tuanya. 9.Ius Soli : Prinsip atau kebijakan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. 10.Kedaulatan : Otoritas atau kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. 12 A-K
BAB IV NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 11.Komunisme : Sistem politik dan ekonomi di mana kepemilikan dan kontrol atas sumber daya secara kolektif dipegang oleh masyarakat atau negara. 12.Liberalis : Seseorang yang mendukung prinsip-prinsip liberalisme, termasuk kebebasan individu dan pembatasan campur tangan pemerintah. 13.Monopoli : Kontrol tunggal atau dominasi atas pasar atau industri tertentu oleh satu entitas atau kelompok. 14.Multipatride : Seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari beberapa negara. 15.Multirasialisme : Ajaran atau paham yang menghormati berbagai ras. 16.Naturalisasi : Proses mendapatkan kewarganegaraan baru melalui pengakuan resmi dari negara yang bersangkutan. 17.Nihilisme : Filosofi atau pandangan hidup yang menolak semua nilai-nilai moral, agama, atau politik, dan meyakini bahwa kehidupan tidak memiliki arti atau tujuan yang inheren. 18.Normatif : Berkaitan dengan atau menetapkan standar atau norma tertentu, terutama dalam konteks etika atau hukum. 19.Persamaan Politik : Konsep atau prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak politik yang sama dan setara di dalam suatu sistem politik. 20.Publisitas : Perhatian atau perbincangan publik yang luas terhadap suatu peristiwa, orang, atau topik tertentu. 13 K-P
BAB IV NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 21.Rasisme : Keyakinan atau perilaku yang didasarkan pada keyakinan bahwa satu ras atau kelompok etnis lebih unggul daripada yang lain, dan cenderung untuk memperlakukan kelompok lain dengan tidak adil atau diskriminatif. 22.Resimen : Organisasi militer atau struktur komando yang teratur. 23.Sosialis : Seseorang yang mendukung atau menganut ideologi sosialisme, yang menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya dan distribusi yang adil. 24.Stelsel Aktif : Pendekatan atau sistem yang melibatkan tindakan aktif atau intervensi untuk mencapai tujuan tertentu. 25.Stelsel Pasif : Pendekatan atau sistem yang melibatkan ketidakcampuran atau intervensi minimal untuk mencapai tujuan tertentu. 26.Substantif : Berhubungan dengan substansi atau esensi sesuatu, bukan hanya sekedar formal atau teknis. 27.Teoretis : Berkaitan dengan atau didasarkan pada teori atau konsep, bukan praktik atau pengalaman langsung. 28.Terminologis : Berkaitan dengan penggunaan atau studi istilah atau terminologi khusus dalam bidang tertentu. 29.Wibawa : Otoritas atau kekuasaan moral, politik, atau sosial yang diakui dan dihormati oleh orang lain. 30.Yuridis : Berkaitan dengan hukum atau sistem hukum, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan peraturan dan penegakan hukum. 14 R-Y
Daftar Pustaka Alex Sobur. 2016. Kamus Besar Sosiologi. Bandung: Pustaka Setia Yuyus Kardiman, dkk. 2022. Buku Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit Erlangga Yuyus Kardiman, dkk. 2022. Buku Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Penerbit Erlangga Sumber lain: http://118.98.166.64/bukuteks https://www.pt-sultra.go.id https://www.tribratanewsbantul.id https://peraturan.bpk.go.id https://kbbi.kemdikbud.go.id https://www.kompas.com https://www.detik.com https://pusdik.mkri.id https://www.britannica.com https://kumparan.com https://www.gramedia.com https://nasional.kompas.com https://s2.stiami.ac.id 15