The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KASUS PERAN MAHASISWA MELAWAN KORUPSI_EKA PRATIWI TEHA-dikonversi (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ekapratiwiteha29, 2021-04-19 03:16:47

KASUS PERAN MAHASISWA MELAWAN KORUPSI_EKA PRATIWI TEHA-dikonversi (1)

KASUS PERAN MAHASISWA MELAWAN KORUPSI_EKA PRATIWI TEHA-dikonversi (1)

GERAKAN ANTI KORUPSI OLEH MAHASISWA
DI TINGKAT NASIONAL

EKA PRATIWI TEHA
751540120011
1A KEBIDANAN

MAHASISWA BERPERAN PENTING

Peran Mahasiswa Dalam Sejarah
Perjalanan Gerakan Anti Korupsi

Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting, peranan tersebut tercatat tercatat dalam
peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908 sumpah pemuda
tahun 1928 proklamasi kemerdekaan NKRI tahun 1945 lahirnya nya orde baru tahun 1996 dan
reformasi tahun 1998 titik tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut
mahasiswa tampil didepan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan semangat dan

idealisme yang mereka miliki.

Gerakan Antikorupsi Di Tingkat Lokal
Content B - 70%Dan Nasional

Content C - 30D%alam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang

Content D - 90m%asif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya
dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang
bersifat lokal maupun nasional

1. GERAKAN ANTIKORUPSI
OLEH MAHASISWA

“DPRD DIY Terima Aspirasi SUMBER :
Tolak Revisi UU KPK” JOGJA, DPRD-DIY.GO.ID

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Beberapa kajian yang dikemukakan oleh Gerakan Anti
Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi Korupsi Yogyakarta ini melahirkan pernyataan sikap
massa di halaman gedung DPRD DIY pada Kamis aliansi untuk menolak RUU KPK, mendesak Presiden
(12/9/2019). Para mahasiswa yang berasal dari menolah RUU KPK yang diajukan DPR RI, mendesak DPR
beberapa perguruan tinggi di DIY ini menyatakan RI membatalkan rencananya, serta menuntut janji
secara tegas untuk menolak revisi Undang-Undang Presiden dalam penguatan KPK.
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
Aliansi Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta ini juga
Setidaknya ada empat poin yang dinilai tidak sejalan dengan menghimbau masyarakat agar mengawal pelaksanaan
penguatan KPK serta penegakan hukum tindak pidana korupsi, namun tugas pemerintah dan DPR agar RUU KPK dibatalkan
justru melemahkan KPK. Pertama, RUU KPK ini tidak masuk ke dalam serta mengawal penegakan hukum sebagai ikhtiar
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 sehingga melanggar UU mewujudkan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme
tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Kedua, ketidaktepatan (KKN).
menggolongkan KPK sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi Lembaga Eksekutif. Aspirasi yang disampaikan sejumlah mahasiswa tersebut
disambut baik oleh Anggota DPRD DIY. Sejalan dengan
Ketiga, pelemahan terhadap ketentuan penyadapan oleh KPK yang harus mendapatkan maksud dan tujuan Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta
izin dari Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden sehingga mengganggu efektifitas Huda menyatakan sepakat dengan apa yang telah
pemberantasan korupsi oleh KPK. Keempat, adanya pembatasan waktu penyidikan dikemukakan. Di hadapan seluruh peserta aksi massa
selama satu tahun menghambat penyelesaian ketugasan KPK dalam memberantan Huda menandatangani surat pernyataan sikap DPRD DIY
korupsi. Hal tersebut juga tidak dimuat dalam sistem hukum mengenai jangka waktu terhadap penolakan revisi UU KPK.
penyelidikan.

2. GERAKAN ANTIKORUPSI
OLEH MAHASISWA

“Mahasiswa LIRA Minta Gubsu Telusuri SUMBER :
Dugaan Proses Lelang Peningkatan MUDAEWS.COM, Medan
Kapasitas Struktur Jalan”

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Selain itu, para aktivis mahasiswa berseragam merah itu juga
Pimpinan Wilayah Jaring Mahasiswa LIRA Indonesia mengatakan ada dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Sumut
(DPW Jaring Mahali) Provinsi Sumatera Utara melakukan dalam proses penetepan pemenang lelang yang mereka sebutkan.
aksi unjukrasa di depan kantor Gubernur Sumut di Jalan
Pangeran Diponegoro, Jumat (09/04/2021). Massa meminta Gubernur Sumut (Gubsu) untuk segera
memerintahkan Inspektorat menelusuri dugaan “kong-kalikong”
Para aktivis mahasiswa ini berunjukrasa terkait proses dalam proses tender yang mereka sebutkan,” berdasarkan data
Lelang Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Provinsi yang kami terima jawaban sanggah salah satu peserta lelang
Ruas Parsoburan – Bts. Labuhanbatu Batu Utara di pihak POKJA tidak mencantumkan Undang-undang dan aturan
Kabupaten Toba Samosir, Nilai HPS Rp 26.809.945.162,00 yang tertera dalam syarat kualifikasi LPSE, kenapa bisa seperti ini
Tahun Anggaran 2021, yang dimenangkan PT Eratama cara kerja mereka,” ujar Rustam lagi.
Putra Prakarsa.
Selain itu, massa juga meminta kepada lembaga penegak hukum
Massa mengatakan dalam proses penetapan pemenang baik Kejaksaan, Kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
tender dalam pekerjaan tersebut diduga terjadi “kong- (KPK) untuk menelusuri proses tender yang dilakukan yang
kalikong” dan sarat KKN. “Kami menduga dalam proses mereka duga terjadi “kong-kalikong” dalam proses pelaksanaan
tender yang dilakukan diduga terjadi “kong-kalikong” tender/lelang tersebut demi mendukung pemerintahaan yang
atau dugaan “teori konspirasi”. Dimana kami menduga good governance.
POKJA mengarahkan kepada satu perusahaan untuk Setelah melakukan orasi, tidak satupun dari perwakilan kantor
dimenangkan,” teriak koordinator aksi Rustam Gubernur Sumut datang untuk menanggapi. Massa kemudian
Hasibuan. membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi
unjukrasa.

SEKIAN
&

TERIMAKASIH
EKA PRATIWI TEHA


Click to View FlipBook Version