ii BUKU UKT UNIVERSITAS DIPONEGORO Edisi I 2023 Tim Penyusun: Tim Satuan Tugas Buku UKT Universitas Diponegoro Pengawas: Advokesma dan/atau Kesma BEM se-Universitas Diponegoro
iii KATA SAMBUTAN Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu, di dalam pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.Sehingga di dalam klausul tersebut secara jelas bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan akses dan kesempatan Pendidikan yang sama kepada masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa pemerintah saat ini menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai patokan pembayaran bagi mahasiswa untuk dapat melakukan pembelajaran di Pendidikan Tinggi. Namun, penetapan UKT bagi masing-masing mahasiswa belum sepenuhnya berkeadilan dan seringkali ditemukan tak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga/wali. Bahkan di Universitas Diponegoro pelaksanaan penyesuaian UKT di setiap semesternya di dapati ribuan mahasiswa yang ikut serta untuk melakukan penyesuaian UKT ke golongan yang lebih rendah. Sehingga menandakan penetapan UKT bagi mahasiswa masih terdapat tak sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Melihat kondisi tersebut, BEM Undip pada tahun 2023 yang dibawahi langsung oleh Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM Undip tahun 2023 menghadirkan Buku UKT yang proses pembuatannya juga tak lupa melibatkan Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas atau Sekolah. Buku ini berlandaskan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermaksud memberikan panduan kepada mahasiswa baru dan/atau mahasiswa lama dalam usaha mendapatkan golongan UKT yang berkeadilan. Selain itu, hadirnya buku ini merupakan bukti nyata bahwa BEM Undip, Fakultas dan Sekolah masih memiliki empati dan simpati agar para mahasiswa Universitas Diponegoro dapat memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tinggi yang sebaik-baiknya. Semoga dengan hadirnya Buku UKT ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran bagi para pembaca serta menjadi suatu refleksi bahwa biaya Pendidikan memang harus terus konsisten di perjuangkan demi mewujudkan Pendidikan yang sebaik-baiknya. Hanif Alfattah Ketua BEM Undip 2023
iv KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya. Semangat dan tekad yang kuat mengantarkan Kesma BEM Undip bersama dengan Kesma/Advokesma BEM Fakultas dan Sekolah untuk dapat menyusun “BUKU UKT” sebagai bentuk nyata pengupayaan kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan mahaiswa yang ideal. Berbagai perbedaan pendapat dan pandangan dalam proses penyusunan Buku UKT mampu diselaraskan dengan baik sampai terciptanya suatu kesepakatan yang konkret mengenai substansi isi demi isi yang tercantum dalam buku. Pengupayaan terus dijalankan dan perjuangan terus dijunjung agar tetap terus menyala bak api yang membara. Semangat perjuangan ini dalam upaya membenahi fungsi pelayanan Kesma akan terus menjadi fokus yang utama. Buku UKT sebagai aktualisasi dari segala pengupayaan yang berangkat dari permasalahan yang sama dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama, maka harapannya Buku UKT dapat menjadi pedoman bagi Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan Kesma/Advokesma, khususnya pada pelayanan UKT. Buku UKT menjawab keterbutuhan Kesma/Advokesma BEM Se-Undip bahkan mahasiswa Undip sekalipun untuk proses menjalankan dan mendapatkan pelayanan UKT di Universitas Diponegoro. Terakhir dari saya selaku Ketua Bidang Kesma BEM Undip 2023, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penyusunan Buku UKT yakni Divisi Academic & Advocacy Kesma BEM Undip 2023 beserta kawan-kawan seperjuangan Kesma/Advokesma seluruh BEM Fakultas dan Sekolah, semoga segala pengupayaan kita mendapatkan nilai yang baik dan ridho di sisi Allah SWT. Ismail Basayep Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM Universitas Diponegoro 2023
v DAFTAR ISI Kata Sambutan........................................................................................................................................ iii Kata Pengantar........................................................................................................................................ iv Daftar Isi ...................................................................................................................................................v Daftar Singkatan ..................................................................................................................................... vi PENDAHULUAN ....................................................................................................................................1 BAHASAN UKT......................................................................................................................................3 Penyesuaian UKT.................................................................................................................................3 Teknis Penyesuaian UKT .....................................................................................................................4 PENETAPAN UKT MAHASISWA BARU............................................................................................5 Analisis dan Rekomendasi Permasalahan Penetapan UKT Mahasiswa Baru......................................8 PENYESUAIAN UKT MAHASISWA LAMA.....................................................................................10 A. Penyesuaian UKT ke Tingkat Lebih Rendah...............................................................................11 B. Penundaan Pembayaran UKT ......................................................................................................12 C. Pengangsuran UKT......................................................................................................................13 PENYESUAIAN UKT MAHASISWA AKHIR....................................................................................15 A. Pengangsuran UKT......................................................................................................................15 B. Pembebasan UKT.........................................................................................................................15 C. Mahasiswa Akhir KIP-K..............................................................................................................16 ANALISIS PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PENYESUAIAN UKT ..............................17 REKOMENDASI SOSIALISASI PENYESUAIAN UKT....................................................................19 URGENSI PENDATAAN GOLONGAN UKT DAN KONDISI EKONOMI MAHASISWA............20 LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................................................21
vi Daftar Singkatan UKT : Uang Kuliah Tunggal SPI : Sumbangan Pengembangan Institusi POKJA : Kelompok Kerja SNBP : Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi SNBT : Seleksi Nasional Berdasarkan Tes SBUB : Seleksi Bibit Unggul Berprestasi UM : Ujian Mandiri KIP-K : Kartu Indonesia Pintar Kuliah SK : Surat Keputusan HMJ/PS : Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi Kesma : Kesejahteraan Mahasiswa Advokesma : Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Forkesma : Forum Kesejahteraan Mahasiswa SKTM : Surat Keterangan Tidak Mampu PBB : Pajak Bumi Bangunan NJOP : Nilai Jual Objek Pajak SPT : Surat Pemberitahuan Tahunan STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan BPKB : Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
1 PENDAHULUAN A. Latar belakang Penyesuaian UKT merupakan rangkaian pengajuan keringanan UKT yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Diponegoro setiap semester. Program penyesuaian UKT berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diadaptasi oleh Universitas Diponegoro pada Peraturan Rektor No. 9 tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Diponegoro. Berdasarkan data jumlah mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penghimpunan data pengajuan penyesuaian UKT yang diberikan oleh Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah tercatat pada rangkaian penyesuaian UKT semester genap tahun 2022 diikuti lebih dari 5.000 mahasiswa yang tersebar di 11 fakultas dan 1 sekolah. Jumlah tersebut menjadi alasan konkret bahwasannya golongan UKT yang telah ditetapkan bagi mahasiswa di awal perkuliahan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi ataupun rasionalisasi lainnya seperti pencapaian prestasi akademik maupun non akademik sebagaimana yang diatur pada Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2021. Rektor memberikan ketentuan penetapan penyesuaian UKT dilakukan di tingkat fakultas/sekolah. Proses penetapan dilaksanakan oleh pejabat dekanat beserta dengan unsur mahasiswa yang disebut sebagai POKJA penetapan UKT. Salah satu unsur pada POKJA UKT yakni unsur mahasiswa yang biasanya dilegitimasi oleh Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM Fakultas/Sekolah ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi. Namun berdasarkan hasil evaluasi dari tahun ke tahun melalui Forum Kesejahteraan Mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kesma BEM Undip selalu didapati keluhan yang serupa dari setiap Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah perihal unsur mahasiswa yang kurang mendapatkan respon positif dari unsur POKJA UKT lain yakni
2 dari pejabat dekanat mengenai pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh unsur mahasiswa dalam melakukan penetapan UKT bagi mahasiswa. Bidang Kesma/Advokesma memiliki dua fungsi utama yakni pergerakan dan pelayanan. Terkait dengan Bidang Kesma/Advokesma sebagai unsur mahasiswa pada POKJA UKT maka Bidang Kesma/Advokesma menjalankan fungsi yang erat kaitannya dengan fungsi pelayanan. Hal-hal yang menyangkut pada pelayanan adalah segala substansi yang sifatnya teknis, mengingat Bidang Kesma/Advokesma dalam menjadi bagian unsur mahasiswa pada POKJA UKT kerap melakukan berbagai macam persiapan sebelum sidang UKT dilaksanakan, mulai dari penginformasian kepada mahasiswa, tahapan validasi teknis rigid kepada birokrasi dekanat dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal yang sebelumnya telah dijelaskan maka sudah sepatutnya Kesma/Advokesma BEM se-Undip saling bersinergi dan menyelaraskan arah gerak untuk dapat menciptakan teknis pelayanan yang ideal dalam menjalankan fungsi pelayanan Kesma/Advokesma khususnya pada rangkaian Penyesuaian UKT. B. Tujuan 1. Menyelaraskan hal-hal teknis dalam bentuk rekomendasi sebagai acuan pelaksanaan penyesuaian UKT di tingkat fakultas/sekolah. 2. Membantu mahasiswa Universitas Diponegoro yang sulit secara ekonomi dan layak mendapatkan penyesuaian UKT melalui prestasi. 3. Pendataan golongan UKT sebagai inventaris data penting Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dalam melakukan pengawalan UKT subsidi silang. 4. Pendataan kondisi ekonomi kasar dalam upaya aktualisasi pemberian rekomendasi keringanan UKT dan beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan.
3 Bahasan UKT Penyesuaian UKT Pendanaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia salah satunya adalah melalui UKT. UKT secara umum merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya dengan jumlah yang berbeda-beda per mahasiswa mengingat UKT terdiri dari beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa. Secara substansial UKT diproyeksikan pada suatu pendanaan subsidi silang dimana mahasiswa yang mendapatkan golongan UKT tinggi mensubsidi golongan UKT di bawahnya ataupun tidak mensubsidi dan disubsidi pada golongan UKT rata-rata. Selaras dengan prinsip dari kebijakan UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa maka dapat dilakukan penyesuaian golongan UKT. Kebijakan penyesuaian golongan UKT diatur oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) yang memberikan kesempatan penyesuaian UKT bagi mahasiswa berupa pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur. Terkait pengurangan UKT dapat diberikan pada mahasiswa akhir dengan paling tinggi membayar 50% sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (2). Kebijakan penyesuaian UKT yang telah diatur oleh pemerintah diadaptasi pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Diponegoro yakni Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Diponegoro. Melalui kebijakan ini seluruh bentuk penetapan dan penyesuaian UKT diatur dalam regulasi dan kebijakan yang serupa di seluruh fakultas/sekolah baik yang mencakup hal-hal teknis dalam pelaksanaan penyesuaian dan penetapan UKT.
4 Teknis Penyesuaian UKT Penyesuaian UKT di lingkungan Universitas Diponegoro telah terkomputerisasi sejak akhir tahun 2021, hal ini menandakan bahwasanya sistem yang dirancang pada dasarnya untuk melakukan simplifikasi pada tahapan teknis pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT oleh mahasiswa Undip. Namun perlu menjadi catatan bahwa tujuan simplifikasi menggugurkan dari substansi penyesuaian UKT itu sendiri, dengan sistem yang telah terkomputerisasi penilaian secara objektif kerap dilakukan untuk menjadi tinjauan utama dalam menetapkan golongan UKT mahasiswa tanpa menimbang dari sisi penilaian subjektifnya yang selama ini dilegitimasi oleh POKJA UKT unsur mahasiswa dalam artian Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah ataupun Bidang Kesma/Advokesma HMJ/PS. Maka dari itu, perlu dilakukan pemahaman terlebih dahulu dari tiga jenis bentuk penetapan penyesuaian UKT yang terdapat di lingkungan Universitas Diponegoro yang nantinya akan diturunkan menjadi rekomendasi teknis pelaksanaan dengan pola pengupayaan yang berbasis keadilan. Teknis penyesuaian UKT erat kaitannya dengan tahapan sidang UKT. Sidang UKT merupakan proses penentuan keputusan berupa penetapan UKT bagi mahasiswa Universitas Diponegoro dengan pertimbangan-pertimbangan secara subjektif dan objektif berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa yang bersangkutan, dengan alat pembuktian berupa berkas-berkas administratif sebagaimana yang telah ditetapkan oleh universitas. Komponen yang menjalankan sidang UKT yakni Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian/Manager Tata Usaha, Kasubbag/Supervisor dan unsur mahasiswa.
5 Penetapan UKT Mahasiswa Baru Penetapan UKT mahasiswa baru diberlakukan untuk mahasiswa baru jalur SNBP, SNBT, PSSB, dan SBUB dengan nomenklatur menyesuaikan perubahan sebelumnya yakni SNMPTN dan SBMPTN. Selain itu, mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri Reguler dapat memilih dua golongan UKT saat akan melakukan pendaftaran, yaitu hanya golongan 7 dan golongan 8 beserta dengan nominal SPI yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri Kemitraan, golongan UKT yang didapatkan adalah golongan 8 saja beserta nominal SPI yang diajukan oleh mahasiswa. Penetapan golongan UKT mahasiswa baru jalur SNBP, SNBT, PSSB, dan SBUB dilakukan dengan memenuhi berkas administratif sebagai bahan penilaian penetapan UKT yang dirasa sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa dan dapat melakukan banding setelahnya jika mahasiswa yang bersangkutan merasa keberatan dari hasil penetapan UKT sebelumnya. Adapun alur penetapan UKT mahasiswa baru adalah sebagai berikut : Gambar 1. Tahapan Penetapan UKT Mahasiswa Baru
6 Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam hal administratif untuk melakukan penetapan UKT adalah sebagai berikut: ● Slip gaji Orang Tua (Ayah dan Ibu atau Wali) yang bekerja di sektor formal, atau surat keterangan penghasilan total bagi yang bekerja di sektor informal yang ditandatangani oleh RT/Lurah/Camat. * ● Fotocopy rekening listrik rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir.* ● Fotocopy rekening telepon rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir (apabila memiliki/membuat surat keterangan tidak berlangganan). ● Fotocopy rekening air rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir (apabila memiliki/membuat surat keterangan tidak berlangganan). ● Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali yang masih berlaku. ● Foto rumah dari luar dan dari dalam, harus terlihat dengan jelas dari setiap sisi. ● Fotocopy semua PBB kepemilikan rumah/tanah, jika bukan milik sendiri maka dapat melampirkan surat pernyataan bukan kepemilikan atau pernyataan lainnya, misal menumpang dengan saudara ataupun rumah warisan dari pemilik sebelumnya. * ● Fotocopy semua STNK kepemilikan kendaraan bermotor.* ● Fotocopy SPT orang pribadi tahun 2022 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila memiliki/membuat surat keterangan tidak memiliki SPT dan NPWP). ● Fotocopy SPT badan tahun 2022(apabila memiliki/membuat surat keterangan tidak memiliki SPT). ● Fotocopy kartu pembayaran SPP ketika SMA/SMK Kelas XII. ● Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menjelaskan besaran biaya Uang Pangkal/Uang Gedung yang seharusnya dibayar dan besaran biaya Uang Pangkal/Uang Gedung yang dibayarkan semasa SMA/SMK; ● Fotocopy Surat Perjanjian hutang-piutang (apabila memiliki/membuat surat keterangan tidak memiliki hutang-piutang); ● Fotocopy Surat Izin Usaha (apabila memiliki/membuat surat keterangan tidak memiliki usaha).
7 Ket : * = Berkas yang menjadi indikator penting dalam proses penetapan UKT Berdasarkan kebijakan yang berlaku seluruh syarat administratif harus dapat dilampirkan oleh calon mahasiswa baru melalui website yang telah disediakan universitas termasuk didalamnya website UKT. Selain itu berkas tambahan lain seperti lampiran formulir pengajuan penetapan UKT berupa formulir 1-7 juga dapat dilampirkan menyesuaikan kebijakan fakultas/sekolah, melalui berkas-berkas tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dalam hal penetapan golongan UKT. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa mahasiswa baru dapat melakukan banding UKT pasca penetapan UKT pertama dengan syarat administratif yang kurang lebih sama dengan penetapan UKT di awal, hanya saja dapat melampirkan berkas tambahan berupa revisi dari berkas pertama yang dinilai kurang lengkap ataupun kurang menggambarkan kondisi ekonomi dari mahasiswa yang bersangkutan. Untuk mahasiswa jalur mandiri reguler dapat mengajukan keringanan pembayaran biaya pendidikan, tetapi hanya pada biaya SPI saja, dimana dapat dilakukan pengangsuran sebanyak dua kali dengan minimal membayar 50% pada angsuran pertama kemudian maksimal dilunasi sebelum semester dua berakhir. Adapun syarat yang ditetapkan terkait pengajuan pengangsuran SPI yaitu hanya berupa surat pernyataan pengangsuran dengan format yang disediakan oleh universitas. Mahasiswa baru calon penerima KIP-K akan mengikuti proses seleksi terlebih dahulu di tingkat universitas untuk menentukan layak atau tidaknya menerima bantuan KIP-K. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lolos akan dilakukan penetapan UKT di tingkat fakultas/sekolah yang hanya ditetapkan pada golongan UKT 1 sampai dengan 3 saja. Dengan proses penetapan melalui website UKT dan disidangkan oleh POKJA fakultas/sekolah.
8 Analisis dan Rekomendasi Permasalahan Penetapan UKT Mahasiswa Baru Berdasarkan penjelasan mengenai penyesuaian UKT mahasiswa baru dapat dianalisis beberapa permasalahan, salah satunya adalah bentuk penetapan UKT mahasiswa baru yang telah terkomputerisasi, dimana kondisi ini memberikan peluang penilaian secara objektif lebih besar daripada penilaian secara subjektif yang dimana hal ini menyebabkan POKJA UKT unsur pejabat dekanat dalam hal ini yang melegitimasi keputusan akhir penetapan UKT memanfaatkan celah-celah tertentu untuk menentukan golongan UKT yang bisa saja tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang bersangkutan misalnya pada kelengkapan dan legalitas berkas yang dilampirkan oleh mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif padahal berkas yang dilampirkan telah memenuhi kebutuhan substansi dari berkas yang dimaksud. Maka dari itu, dapat diberikan rekomendasi kepada Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah sebagai POKJA unsur mahasiswa untuk dapat melakukan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan validasi pada pejabat dekanat secara komprehensif dan terukur mengenai berkas administratif yang disyaratkan dalam rangkaian penetapan UKT. 2. Melakukan penginformasian kepada mahasiswa baru dengan memanfaatkan platform media penginformasian dari lembaga masing-masing. 3. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru mengenai berkas-berkas administratif yang disyaratkan untuk melakukan penetapan UKT. 4. Bekerja sama secara struktural dengan HMJ/PS (jika ada) untuk dapat memasifkan penginformasian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penetapan UKT. 5. Melakukan pengupayaan advokasi dan lobbying dengan basis keadilan bukan kepentingan dalam artian memberikan pertimbangan dan pengupayaan pada mahasiswa yang benar-benar perlu ditetapkan golongan UKT nya sesuai dengan kondisi ekonomi dari mahasiswa yang bersangkutan. Kunci dari pengadvokasian dan lobbying pada tahapan ini adalah proporsional dan terukur. 6. Adaptif dan proaktif saat pelaksanaan sidang UKT dengan mencatat beberapa pertimbangan berkas yang perlu direvisi dari mahasiswa yang bersangkutan agar
9 nantinya pada saat sidang pengajuan keberatan UKT lanjutan sudah lengkap dan sesuai, sehingga proses pertimbangan penetapan UKT bisa sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang bersangkutan. Secara teknis POKJA unsur mahasiswa dapat mencatat terlebih dahulu berkas yang dirasa kurang lengkap kemudian menghubungi mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat melampirkan berkas yang sesuai pada saat banding UKT.
10 Penyesuaian UKT Mahasiswa Lama Penyesuaian UKT adalah perubahan atas penetapan UKT yang dilakukan melalui mekanisme pengajuan penyesuaian UKT yang dapat diikuti oleh mahasiswa aktif Universitas Diponegoro. Rangkaian penyesuaian UKT secara teknis kurang lebih sama dengan rangkaian penetapan UKT mahasiswa lama. Namun yang membedakan rangkaian penyesuaian UKT adalah proses pelaksanaan penetapan penyesuaian UKT hanya dilaksanakan dalam satu kali sidang UKT untuk seluruh bentuk penyesuaian. Secara struktural pelaksanaan penyesuaian UKT dilegitimasi oleh POKJA UKT dan tetap melibatkan POKJA UKT unsur mahasiswa. Dalam hal pengajuan penyesuaian UKT mahasiswa lama diwajibkan untuk melampirkan seluruh berkas yang disyaratkan sebagai penimbang penyesuaian UKT sesuai dengan bentuk keringanan UKT yang diajukan yang nantinya di upload melalui website UKT, mengingat sistem penyesuaian UKT juga telah terkomputerisasi. Gambar 2. Tahapan Penyesuaian UKT
11 Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai bentuk keringanan pada penyesuaian UKT dengan syarat administratif sebagai berikut: A. Penyesuaian golongan UKT ke tingkat lebih rendah; Penyesuaian golongan UKT ke tingkat yang lebih rendah dilakukan oleh mahasiswa yang keadaan ekonominya mengalami penurunan pada saat periode pembayaran UKT. Bentuk keringanan UKT yang diberikan dapat berupa perubahan golongan UKT yang lebih rendah baik yang sifatnya sementara maupun permanen. Untuk pemberian penyesuaian UKT sementara diberikan kepada mahasiswa dengan pertimbangan mengalami penurunan kondisi ekonomi yang sifatnya sementara seperti penurunan penghasilan akibat pemotongan gaji, dan kondisi orang tua atau penanggung biaya yang sedang mengalami sakit ringan tetapi berpengaruh pada stabilitas ekonomi, serta kondisi-kondisi ekonomi lainnya yang rasional dengan kondisi perubahan ekonomi sementara. Sedangkan kriteria kondisi ekonomi yang dapat diberikan penurunan UKT yang sifatnya permanen ketika stabilitas ekonomi mengalami penurunan yang tidak memungkinkan untuk dapat dipulihkan kembali dalam jangka waktu periode perkuliahan, seperti orang tua atau penanggung biaya meninggal dunia, pensiun, mengalami sakit berat, orang tua bercerai, dan kondisi-kondisi ekonomi lainnya yang rasional dengan perubahan kondisi ekonomi permanen. Adapun syarat administratif sebagai gambaran kondisi ekonomi yang harus dilengkapi untuk melakukan penyesuaian golongan UKT ke tingkat yang lebih rendah yaitu: a. Pengisian data melalui website UKT ● Total penghasilan kotor rata-rata setiap bulan penanggung biaya mahasiswa* ● Pekerjaan penanggung biaya ● Jumlah tanggungan penanggung biaya mahasiswa (tidak termasuk mahasiswa) ● Status kepemilikan rumah penanggung biaya mahasiswa ● Total pajak kendaraan yang dibayar setiap tahun b. Lampiran berkas administratif
12 ● Slip Gaji/Surat Pernyataan Penghasilan* ● Surat Keterangan Pekerjaan/Surat Pernyataan Pekerjaan ● Kartu Keluarga ● Sertifikat Tanah/Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah* ● STNK/BPKB/Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kendaraan ● berkas lain 1 (jika ada) ● berkas lain 2 (jika ada) Keterangan : * = indikator penting berkas lain 1 : esai kondisi ekonomi berkas lain 2 : pembuktian kondisi yang tertera di esai Dapat disesuaikan dengan teknis fakultas/sekolah masing-masing, misalnya SKTM, formulir 1-7 mengenai penetapan UKT. B. Penundaan pembayaran UKT Penundaan pembayaran UKT merupakan proses pengajuan yang dapat dilakukan mahasiswa yang mengalami penurunan ekonomi untuk membayar UKT pada saat periode pembayaran UKT. Dalam ketentuannya, penundaan pembayaran UKT dapat dilakukan paling banyak selama dua semester. Kemudian, pembayaran UKT yang ditunda akan diakumulasikan pada periode pembayaran UKT di semester selanjutnya. Mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berupa penundaan UKT dapat melanjutkan studi pada semester tersebut dan dapat melakukan rangkaian registrasi mahasiswa lama (Her-Registrasi). Adapun Berkas yang harus dilengkapi mahasiswa untuk melakukan penundaan pembayaran UKT adalah: a. Pengisian data melalui website UKT
13 ● Usulan Tanggal Batas Pembayaran UKT b. Lampiran berkas administratif ● berkas lain 1 (jika ada)* ● berkas lain 2 (jika ada)* Keterangan : *= Berkas lain 1 dan 2 dapat disesuaikan dengan ketentuan berkas tambahan sesuai dengan ketentuan fakultas/sekolah masing-masing, seperti surat permohonan pengajuan penundaan UKT dan sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa penundaan UKT dapat secara langsung disetujui ataupun perlu disidangkan terlebih dahulu. Kondisi ini disesuaikan dengan kebijakan dekanat atau fakultas/sekolah masing-masing. C. Pengangsuran UKT Pengangsuran UKT merupakan mekanisme yang dapat diajukan oleh mahasiswa, ketika ingin membayar UKT secara mengangsur. Sama halnya dengan penundaan UKT, pengangsuran UKT dapat dilakukan paling banyak selama dua semester. Pada ketentuannya, angsuran dapat dibayarkan sebanyak dua kali pada setiap pengajuan, yakni angsuran pertama dibayarkan saat periode pembayaran UKT dan angsuran kedua dapat dilakukan sepanjang semester pengangsuran UKT diajukan. Berkas yang harus dilengkapi mahasiswa adalah: a. Pengisian data melalui website UKT ● Usulan Besaran Pengangsuran UKT 1 ● Usulan Besaran Pengangsuran UKT 2 ● Usulan Tanggal Pengangsuran UKT 1 ● Usulan Tanggall Pengangsuran UKT 2 b. Lampiran berkas administratif ● berkas lain 1 (jika ada) ● berkas lain 2 (jika ada)
14 Keterangan : *= Berkas lain 1 dan 2 dapat disesuaikan dengan ketentuan berkas tambahan sesuai dengan ketentuan fakultas/sekolah masing-masing, seperti surat permohonan pengajuan pengangsuran UKT dan sebagainya.
15 Penyesuaian UKT Mahasiswa Akhir A. Pengurangan UKT; Pengurangan UKT diberlakukan untuk mahasiswa akhir dengan pengembalian paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif yang seharusnya dibayar dengan persyaratan mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada : ● Semester 7 dan seterusnya untuk program Diploma tiga; dan ● Semester 9 dan seterusnya untuk program sarjana atau program sarjana terapan; ● Pengurangan UKT tidak berlaku untuk mahasiswa D4 (Sarjana Terapan) yang ekstensi. Pengurangan UKT 50% kepada mahasiswa akhir dengan melengkapi syarat administratif sesuai dengan yang tertera pada website UKT. Adapun berkas-berkas yang wajib dipenuhi adalah : ● Surat pernyataan dosen pembimbing mengenai progres skripsi/tugas akhir ● Berkas lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan fakultas/sekolah B. Pembebasan UKT; Penyesuaian UKT berupa pembebasan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa akhir yang diperkirakan akan lulus sebelum awal kuliah semester tersebut. Berkas yang harus dilengkapi mahasiswa akhir untuk melakukan pembebasan UKT ialah: ● Surat pernyataan dosen pembimbing mengenai progres skripsi/tugas akhir ● Kartu Keluarga/foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir Perlu dipahami bahwasannya bagi mahasiswa yang telah mendapatkan SKL atau telah melaksanakan yudisium tidak perlu mengajukan pengurangan 50%. Selain itu, mahasiswa dengan ketentuan tersebut juga dapat mengajukan pengembalian 100% atau
16 pembebasan UKT lainnya yang tidak dilaksanakan pada rangkaian UKT serentak, mengingat pada periode-periode kelulusan terdapat SK tindak lanjut oleh Rektorat. C. Mahasiswa Akhir KIP-K Bentuk penetapan UKT bagi mahasiswa akhir sebagai penerima KIP-K sejauh ini perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan kebijakan fakultas/sekolah masing-masing. Mengingat belum adanya regulasi jelas terkait dengan teknis penetapan UKT bagi kondisi yang sebelumnya dimaksud. Akan tetapi, Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat merekomendasikan dekanat untuk melampirkan SK penerima KIP-K yang didapatkan dari bidang akademik fakultas/sekolah yang nantinya ditindaklanjuti melalui bidang keuangan fakultas/sekolah, jika terdapat kesulitan mengakses SK penerima KIP-K ditingkat dekanat dapat dikoordinasikan dengan Bidang Kesma BEM Undip untuk meminta lampiran SK dibidang akademik rektorat. Penetapan UKT mahasiswa akhir KIP-K akan ditetapkan diantara golongan 1 sampai dengan golongan 3 saja.
17 Analisis Permasalahan dan Rekomendasi Penyesuaian UKT Seperti hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Penyesuaian UKT di lingkungan Universitas Diponegoro diatur dalam wewenang kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2021. Namun, kondisi faktual di lapangan setiap fakultas/sekolah memiliki kebijakan dan pola penyesuaian UKT yang berbeda-beda. Selain itu, berkas-berkas administratif yang disyaratkan pada rangkaian penyesuaian UKT harus dilengkapi dengan sebaik mungkin untuk memperbesar peluang UKT untuk dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang bersangkutan, sehingga perlu penyelarasan arahan teknis bagi Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dalam bentuk rekomendasi yang dapat disesuaikan dan diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut : Gambar 3. Rekomendasi Alur pelayanan Penyesuaian UKT
18 Keterangan: 1. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat saling bekerja sama dengan Kesma HMJ/PS jika ada secara struktural dalam hal melakukan pelayanan penyesuaian UKT termasuk didalamnya proses lanjutan setelah tahapan ini. Pada tahapan ini bersifat opsional mengingat ada fakultas/sekolah yang tidak mempunyai himpunan. 2. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat menghimpun berkas yang dilampirkan dalam website UKT oleh mahasiswa yang mengajukan penyesuaian melalui google formulir. 3. Melalui berkas yang juga diinventaris melalui google formulir pada tahapan sebelumnya, Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat melakukan filtrasi tingkat satu, yaitu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas. 4. Jika ditemukan berkas yang masih kurang lengkap terutama pada bagian pembuktian kondisi ekonomi yang dijelaskan di esai, maka Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat menghubungi mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan revisi pemberkasan yang nantinya akan dilampirkan secara manual pada saat sidang UKT dilaksanakan. 5. Selanjutnya Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat melakukan filtrasi tingkat dua, yaitu dengan memberikan penilaian secara objektif dan subjektif terhadap kelayakan pengajuan penyesuaian UKT berdasarkan berkas yang dilampirkan untuk nantinya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yakni tidak terlalu mendesak, mendesak dan sangat mendesak. 6. Selesai. Catatan : ● Tidak terlalu mendesak : Tidak perlu pengupayaan advokasi dan lobbying dalam sidang UKT ● Mendesak = Perlu pengupayaan advokasi dan lobbying dalam sidang UKT, namun disesuaikan dengan kondisi rasionalisasi pada sidang UKT
19 ● Sangat mendesak = Perlu diupayakan semaksimal mungkin dan dibahas secara komprehensif terkait pemberian keringanan UKT Rekomendasi Sosialisasi Penyesuaian UKT Adapun rekomendasi dari sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah : 1. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat mensosialisasikan secara komprehensif perihal penyesuaian UKT tingkat fakultas/sekolah melalui media BEM Fakultas/Sekolah masing-masing. 2. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat melakukan sosialisasi secara online melalui platform tertentu secara langsung kepada mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT. 3. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat membuat grup penyesuaian UKT berdasarkan jenis keringanan penyesuaian UKT di platform komunikasi tertentu untuk dapat memonitoring dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa yang mengajukan penyesuaian UKT.
20 Urgensi Pendataan Golongan UKT dan Kondisi Ekonomi Mahasiswa Sebagai upaya menciptakan bantahan-bantahan akademis dari alasan-alasan yang kerap dilontarkan birokrasi dalam hal penolakan penyesuaian UKT bahkan kenaikan UKT sekalipun, diperlukan data sebaran golongan UKT dan kondisi ekonomi mahasiswa. Dengan inventaris data tersebut maka Bidang Kesma/Advokesma BEM se-Undip dan atau lembaga-lembaga mahasiswa lainnya yang mempunyai keperluan atas data tersebut dapat menjadi bantahan konkret dari alasan penolakan keringanan UKT dan kenaikan UKT seperti inflasi, defisit, dsb. Adapun rekomendasi yang bersifat sangat penting untuk dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat menginventaris golongan UKT mahasiswa yang ditetapkan pada penetapan UKT baik pada mahasiswa baru maupun rangkaian penyesuaian UKT pada mahasiswa lama. 2. Bidang Kesma/Advokesma BEM Fakultas/Sekolah dapat melakukan survei pada pendataan kondisi ekonomi Mahasiswa per triwulan dengan menginput data perubahan penghasilan atau kondisi ekonomi lainnya melalui google formulir.
21 LEMBAR PENGESAHAN BUKU UKT (PIHAK PERTAMA) (PIHAK KEDUA) KETUA BIDANG KESMA BEM UNDIP KETUA BIDANG KESMA BEM FT ISMAIL BASAYEP HADIL HUDA BESFI NIM 26050120140146 NIM 21110120130097 KETUA BIDANG ADVOKESMA BEM FH RATNASARI NUR ANGGRAINI NIM 11000121130444 KETUA BIDANG KESMA BEM FK SYIFA NUR AZIZAH NIM 22020121130100 KETUA BIDANG ADVOKESMA BEM FPIK AKTRIASARI FITRIA MAHARANI NIM 26040120130112
22 KETUA BIDANG ADVOKESMA BEM FPP SAFIRA AMALIA ZAHRA NIM 23020320140069 KETUA BIDANG KESMA BEM SV AYU PITA KURNIASARI NIM 40040121650104 KETUA BIDANG KESMA BEM FEB FIDIYA FITRI ADRIYANI NIM 1202012040128 KETUA BIDANG KESMA BEM FIB RISA FIRLI ADILLAH NIM 13020121130073
23 KETUA BIDANG KESMA BEM FSM LUCIANO RIZKY PRATAMA NIM 24060121140156 KETUA BIDANG KESMA BEM FKM LAILIA LUTHFIYANA SARI NIM 25000121120046 KETUA BIDANG ADVOKESMA BEM FISIP THANIA ANINDYA PUTRI NIM 14010121130084 KETUA BIDANG KESMA BEM FPsi LUTHFILLAH AL AZIZ NIM 15000120110083
24 (SAKSI PERTAMA) (SAKSI KEDUA) KETUA DIVISI ACADEMIC & ADVOCACY KETUA KOMISI I SM UNDIP BIDANG KESMA BEM UNDIP NITA RAHMA AZIZAH AKBAR WAHYU WIBOWO NIM 11000121140516 NIM 12020121130088
25