Contoh Hierarki Dan Hubungan Antarregulasi A.Hierarki Dan Hubungan Antarregulasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan). Sedangkan, regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Maka arti dari Hierarki dan Hubungan Antarregulasi adalah tingkatan regulasi perundang-undangan mulai dari peraturan yang menempati posisi paling atas hingga peraturan yang paling bawah yang saling memiliki relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.
B.Contoh hierarki Dan Hubungan Antarregulasi 1. Hierarki dalam Sistem Hukum Hierarki dalam sistem hukum mengacu pada tingkatan-tingkatan kekuasaan di dalam suatu sistem hukum. Misalnya, di banyak negara, Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur semua aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Di bawah Konstitusi, terdapat undang-undang yang dibuat oleh parlemen, dan kemudian terdapat peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah. Hierarki ini memastikan bahwa hukum yang diberlakukan tidak saling bertentangan dan terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas. Contoh hubungan antar regulasi dalam hierarki sistem hukum dapat ditemukan pada hubungan antara undang-undang dan peraturan. Peraturan dibuat oleh badan-badan pemerintah dan harus selalu sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan tersebut tidak sah. 2. Hierarki di Tempat Kerja Hierarki juga dapat ditemukan di tempat kerja. Di banyak perusahaan, ada tingkatan-tingkatan jabatan yang mengatur hubungan antara karyawan dan atasan.
Karyawan harus mematuhi perintah atasan mereka, dan atasan bertanggung jawab atas pekerjaan bawahan mereka. Hierarki ini memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dipecahkan secara jelas dan terdapat struktur yang jelas dalam organisasi 3. Hirearki di Sekolah pendidikan memiliki �ngkatan seper� guru, kepala sekolah, departemen, dan siswa. Sistem pendidikan mengatur kurikulum, penilaian, dan pedoman untuk memas�kan siswa mendapatkan pendidikan yang sesua 4. Pasal 7 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
5. Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 (1) alam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Kons�tusi. (2)Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di- duga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mah- kamah Agung. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa aturan perundang-undangan memiliki hierarki, dari UUD 1945 hingga peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan- peraturan itu dalam is�lah formal disebut regulasi, yaitu seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan dari undang-undang.