Memahami BLU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BLUM E M AH A MI

BLU PROMiSe

Profesional, Melayani, Bersinergi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

2

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah untuk dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pola
keuangan yang fleksibel dengan berorientasi pada produktivitas,
efisiensi, dan efektivitas sebagai bagian dari penerapan new public
management di Indonesia. Pola pengelolaan keuangan tersebut dikenal
dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Dengan fleksibilitas yang diberikan melalui PPK-BLU, satuan kerja
(satker) pemerintah dapat melakukan kegiatan layanan dengan ala bisnis
(business like) guna terciptanya percepatan dan peningkatan atas layanan
yang diberikan kepada masyarakat. Satker pemerintah yang menerapkan
PPK-BLU tersebut, selanjutnya dikenal dengan sebutan Satker BLU.

Sebagai pembina keuangan Satker BLU, Menteri Keuangan dalam hal ini
Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas untuk merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pembinaan pengelolaan keuangan Satker BLU. Dalam kerangka
pembinaan tersebut, disusunlah manual yang mengacu pada paparan
kebijakan teknis sebagai sarana informasi dan pembelajaran bagi para
pemangku kepentingan yang secara ringkas disajikan dalam bentuk
buku saku dengan judul “Memahami BLU”.

Dengan terbitnya buku saku ini, semoga dapat bermanfaat bagi para
pemangku kepentingan BLU sehingga dapat dijadikan acuan dalam
bersama-sama membangun, menjaga, mengarahkan dan
mengembangkan PPK-BLU dan Satker BLU secara lebih baik dalam
memberikan layanan kepada masyarakat.

Jakarta, September 2019

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Andin Hadiyanto

3

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

4

BLUM E M A H A M I

Kata Pengantar 23

Daftar Isi 5

Bagian 1: Gambaran Umum BLU 6

1.1 Perkembangan BLU ............................................................................................... 7
1.2 Sekilas BLU .............................................................................................................. 8
1.3 Data dan Fakta BLU ............................................................................................... 9
1.4 Kontribusi BLU ....................................................................................................... 10

Bagian 2: Membentuk BLU 11

2.1 Syarat Pembentukan BLU .................................................................................... 12
2.2 Mekanisme Penetapan dan Pencabutan BLU .................................................. 13

Bagian 3: Kelembagaan BLU 15

3.1 Menata Kelembagaan BLU .................................................................................... 16
3.2 Satuan Pengawas Intern BLU ............................................................................... 17
3.3 Pejabat Perbendaharan BLU ................................................................................ 19
3.4 Dewan Pengawas BLU ........................................................................................... 20
3.5 Sekretaris Dewan Pengawas BLU ........................................................................ 24

Bagian 4: Mengelola Keuangan BLU 26

4.1 Perencanaan dan Penganggaran BLU ................................................................. 27
4.2 Pelaksanaan Anggaran BLU ................................................................................. 28
4.3 Pengelolaan Rekening BLU .................................................................................. 29
4.4 Pengelolaan Kas dan Investasi BU ..................................................................... 30
4.5 Pengelolaan Piutang dan Utang BLU ................................................................. 31
4.6 Manajemen Risiko BLU ......................................................................................... 32
4.7 Tarif BLU ................................................................................................................. 33
4.8 Remunerasi BLU .................................................................................................... 37

Bagian 5: Akuntabilitas BLU 39

5.1 Bentuk Pertangungjawaban BLU ....................................................................... 40

5

BAGIAN

GAMBARAN UMUM BLU

Tuntutan atas layanan instansi pemerintah yang profesional,
efektif, dan efisien mendorong paradigma baru dalam

pengelolaan keuangan negara. Terbitnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

sebagai bagian dari paket undang-undang keuangan negara
salah satunya mengatur mengenai kelembagaan Badan
Layanan Umum (BLU).

Bagian ini menjelaskan mengenai pengertian dan
karakteristik BLU serta bagaimana BLU berkembang di
Indonesia.Selain itu, dibahas juga mengenai konteks
autonomous agency serta praktiknya di negara lain sebagai
bagian dari new public management. Sebagai suplemen,
disajikan data dan informasi mengenai perkembangan BLU
dari tahun ke tahun serta bagaimana arah kontribusi

kemandirian keuangan BLU ke depan.

6

InggrisPerkembangan BLU

PerancisBagaimana BLU Dikembangkan di Indonesia

Belanda Instansi Pemerintah dapat ditinjau dari sudut mechanic view: sebagai
bagian dari birokrasi atau organic view: sebagai organisasi yang
berkembang dinamis.
Dalam sudut pandang organic view, instansi pemerintah dipersepsikan
sebagai agen pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Fungsi ini dapat ditransformasikan ke dalam bentuk
autonomous agency, yaitu badan otonom bagian dari pemerintah yang
diberikan keleluasaan untuk melaksanakan fungsi layanannya sesuai
praktik bisnis yang sehat, namun tidak mengutamakan keuntungan.

Penerapan Autonomous Agency di Berbagai Negara Dunia

Praktik autonomous agency telah berkembang luas di mancanegara.
Aktifitas pelayanan tidak harus dilakukan oleh birokrasi murni, tetapi
dapat dikelola oleh instansi ala bisnis untuk pemberian pelayanan yang
lebih efektif dan efisien.
Praktik autonomous agency ini dilaksanakan sebagai bagian dari
penerapan new public management dalam rangka upaya
mewirausahakan Pemerintah (enterprising the government).

• Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Pendapatan dari jasa layanan dan tidak

memerlukan pendanaan APBN.
• Diupayakan menyetorkan sebagian pendapatan

kepada negara.
• Tarif dalam full cost, tidak mengejar keuntungan.
• Profit bukan objek pajak.

• Kekayaan negara tidak dipisahkan
• Otonomi pengelolaan namun dibatasi pada

pengeluaraan investasi dan SDM
• Pendapatan berasal dari anggaran sendiri
• Pengawasan hanya merupakan evaluasi anggaran

• Bagian dari kementerian induknya.
• Otonomi pengelolaan berdasarkan kontrak

kinerja dengan principal.
• Pendapatan sebagian berasal dari kementerian

induknya, barang/jasa yang dihasilkan harus
disetujui kementerian keuangan dan dewan K/L.
• Anggaran diterbitkan terpisah dari anggaran
kementerian.

7

Sekilas BLU

Apa Itu BLU? Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan
didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
Dalam pelaksanaan kegiatannya, BLU diberikan
berbagai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam
hal pengelolaan kas, investasi, aset, serta SDM
dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

Kesehatan Rumpun Layanan BLU

• Rumah Sakit Umum Pendidikan Secara umum, pengelompokan
• Rum• BaahlaSiaKkeitsKehhuatsauns BLU dapat dibagi dalam tiga
• kategori rumpun layanan:
Lainnya • Perg. Tinggi Negeri • Rumpun Kesehatan
• Perg. Tinggi Agama • Rumpun Pendidikan
• Perg. Tinggi Kedinasan • Rumpun Lainnya.
Sekolah Tinggi Vokasi

• • ••PPeennggeelololalaDAasneat
Pengelola Kawasan
Penyedia B/J Lainnya

Dasar Filosofis dan Karakteristik BLU

Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan keleluasaan untuk
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat guna mendukung
peningkatan layanan kepada masyarakat.

Instansi Pemerintah Menghasilkan Barang/Jasa Layanan Masyarakat

Instansi pemerintah (asetnya Menghasilkan barang/jasa Memberikan pelayanan
merupakan kekayaan negara yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat

yang tidak dipisahkan) kepada masyarakat

Pengelolaan Otonom Not for Profit

Dikelola secara otonom Tidak mengutamakan
dengan prinsip efisiensi dan mencari keuntungan dalam
melakukan kegiatannya
produktivitas ala korporasi
8

Data dan Fakta BLU

Data dan Fakta Pertumbuhan BLU

Semenjak munculnya PP 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum, Jumlah BLU terus tumbuh dari 13 BLU di tahun

2005, menjadi 233 BLU di tahun 2019. Jumlah BLU 233
akan terus meningkat seiring dengan 217
perkembangan dan kebutuhan 203

layanan kepada 182

masyarakat. 158

126 141 141 141

105

81

53
37
13 17

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*) s.d Juli 2019

Persebaran BLU di Indonesia

BLU tersebar di 32 Propinsi dari 34 Propinsi yang ada di Indonesia mulai
dari Sabang di Propinsi Aceh sampai dengan Jayapura di Propinsi Papua.

Kalimantan Sulawesi Maluku - Papua
• KalTara: 1 • SulUt: 5 • Maluku: 3
• KalBar: 4 • Gorontalo: 2 • Papua: 3
• KalTeng: 1 • SulTeng: 3 • PapBar: 1
• KalTim: 4 • SulTra: 2
• KalSel: 1 • SulSel: 13

Sumatera Jawa Bali - Nusra
• Aceh: 4 • Banten: 7 • Bali: 7
• SumUt: 9 • DKI: 44 • NTT: 3
• SumBar: 7 • JaBar: 23 • NTB: 3
• Kep.Riau: 1 • JaTeng: 20
• Riau: 3 • DIY: 6
• Jambi: 4 • JaTim: 29
• Bengkulu: 5
• Kep. Babel: 1
• SumSel: 8
• Lampung: 6

9

Kontribusi BLU

Kontribusi BLU – Fiscal Sustainability

Peran PNBP BLU semakin signifikan dibandingkan alokasi Rupiah Murni
(RM). Kondisi ini dapat dilihat dari Trend Belanja menggunakan PNBP yang
memiliki porsi semakin tinggi dibanding Belanja menggunakan RM.
Pada tahun 2025, diperkirakan 30 BLU akan mencapai kemandirian dengan
pendanaan kegiatan operasionalnya dari 100% PNBP (kecuali gaji pokok
PNS). Kemandirian tersebut akan berdampak pada bertambahnya fiscal
space APBN guna pendanaan prioritas pembangunan nasional lainnya.

Tren Belanja PNBP vs RM 72% Porsi PNBP

62% 65% 66% 70%
56% 54% 58%

44% 46% 43%

2011 38% 35% 34% 30%

2012 2013 2014 2015 2016 28% Porsi RM

2017 2018

Kontribusi BLU – Pembangunan Nasional

• 1.644.121 UMKM dan MBR BLU BLU • 100% subsidi biodiesel
• 10.121 ongoing scholarships Pengelola Komoditas melalui BLU

• 5.869 alumni LPDP Dana Strategis • 15.972 hektar replanting
(Sawit)

97 PT BLU (2% jumlah BLU Produktivitas BLU 1.072 RS BLU (38%
PT nasional) menaungi Pendidikan Layanan Kesehatan jumlah RS nasional)
1,02jt mahasiswa (16% melayani 34jt pasien
(58% jumlah pasien
jumlah mahasiswa nasional)
nasional)

• 95% kab/kota terhubung BLU BLU Ketahanan • 2,7 juta dosis inseminasi
dengan Palapa Ring Infrastruktur Pangan & (60% kebutuhan nasional)
Hewani
• akses sinyal seluler (908 desa) IT • produksi vaksin (anthrax,
• akses internet (187 lokasi brucellosis, rabies, flu
burung) 44-52% dari
perbatasan kecamatan, 3.388 produksi nasional.
desa perbatasan)

10

BAGIAN

MEMBENTUK BLU

Tidak semua institusi pelayanan pemerintah dapat menjadi
Satker BLU. Terdapat tiga syarat agar suatu Satker dapat
menjadi Satker BLU yakni syarat substantif, teknis, dan
administratif. Di sisi lain, Satker yang telah memperoleh
status BLU dapat dicabut status BLU-nya dalam kondisi
tertentu.

11

Syarat Pembentukan BLU

Dalam Membentuk Satuan Kerja BLU, diperlukan pemenuhan beberapa syarat
yaitu Syarat Substantif, Teknis dan Administratif.

S • Menyelenggarakan pelayanan umum bersifat
operasional yang sebagian besar atau seluruhnya dijual
Substantif kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan.

• Syarat Substantif TIDAK terpenuhi jika merupakan
penyedia jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan
merupakan tanggung jawab Pemerintah, antara lain:
- Layanan peradilan dan kejaksaan, pertahanan,
keamanan/kepolisian.
- Pelayanan administratif: penerbitan SIM, STNKB,
paspor, KTP, surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu
identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak
atas tanah, IMB, izin pendirian perusahaan, ijin usaha
dan semua dokumen yang diperlukan oleh
penduduk dalam menjalani kehidupannya

TTeknis • Kinerja keuangan sehat, paling kurang:
- Peningkatan realisasi PNBP 2 tahun terakhir
dan/atau proyeksi 5 tahun ke depan.
- Rasio realisasi/proyeksi belanja pegawai dengan
PNBP paling kurang tidak meningkat.

• Adanya rekomendasi dari Menteri/Pimp.lembaga.
• Kinerja pelayanan umum layak dikelola dan

ditingkatkan melalui BLU memperhatikan:
- Indeks kepuasan masyarakat.
- Peluang peningkatan kinerja pelayanan.
- Kebijakan K/L yang kondusif atau mendukung

peluang peningkatan layanan.
- Profesionalisme SDM.

A • Menyajikan dokumen paling kurang:
- Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
Administratif layanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
- Pola tata kelola (organisasi tata laksana, akuntabilitas,
transparansi).
- Rencana strategis bisnis (visi, misi, program strategis 5
tahun ke depan, capaian kinerja 2 tahun sebelumnya).
- Laporan keuangan (LRA, Neraca, CaLK) sebelum BLU.
- Standar pelayanan minimum.
- Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
diaudit secara independen.

12

Mekanisme Penetapan dan Pencabutan BLU

Mekanisme Penetapan Satker BLU

Ketentuan terkait penetapan dan pencabutan pengelolaan keuangan BLU diatur
dalam PMK nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan PPK-BLU
pada Satker Instansi Pemerintah.

Menteri/Pimp. 9 Menteri * Untuk BLU Bertahap, diberikan fleksibilitas pada
Lembaga 1 Keuangan batas tertentu:
5c - Pembatasan penggunaan PNBP.
2 - Tidak ada ambang batas belanja PNBP.
5b 8 - Tidak diberi flrksibilitas dalam hal
pengelolaan investasi, utang, dan
DJPb pengadaan barang/jasa.

* Status BLU Bertahap berlaku maks. 3 tahun.
* Menteri/Pimp.Lembaga dapat mengajukan

perubahan status BLU Bertahap ke BLU Penuh
min. 1 tahun setelah ditetapkan sebagai BLU
Bertahap dengan alur seperti semula.

3b 3b 3 Uji Substantif 7 Setjen

3a DJA

4b 4b 4 Uji Teknis 6 Tim Penilai BKF

4a DJKN

5b 5 Uji Administratif DJPb

5a 5a

1. Menteri/Pimp.Lembaga mengusulkan satker yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan
administratif kepada Menteri Keuangan.

2. Menteri Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan melakukan penilaian awal atas usulan.

3. DJPb melakukan pengujian persyaratan substantif.

3a. Jika terpenuhi, lanjut pengujian persyaratan teknis.
3b. Jika tidak terpenuhi, menyampaikan surat penolakan.

4. DJPb melakukan pengujian persyaratan teknis.

4a. Jika terpenuhi, lanjut pengujian persyaratan administratif.
4b. Jika tidak terpenuhi, menyampaikan surat penolakan.

5. DJPb melakukan pengujian administratif

5a. Jika terpenuhi, lanjut penilaian oleh Tim Penilai.
5b. Jika tidak terpenuhi, menyampaikan surat permintaan perbaikan dokumen.
5c. Atas surat permintaan perbaikan dokumen, Menteri/Pimp.Lembaga menyampaikan perbaikan

dokumen ke Menkeu.

6. Tim Penilai melakukan penilaian atas persyaratan administratif.

7. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perbendaharaan:

- Persyaratan administratif terpenuhi memuaskan, rekomendasi: status BLU penuh.
- Persyaratan administratif tidak terpenuhi memuaskan, rekomendasi: status BLU bertahap.

8. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi tim penilai kepada Menkeu.

9. Menkeu menerbitkan KMK penetapan status BLU (penuh/bertahap). 13

Mekanisme Penetapan dan Pencabutan BLU

Pencabutan Satker BLU

Status menjadi BLU dapat dicabut oleh Menteri Keuangan dengan berbagai
pertimbangan yaitu: (1) berdasarkan hasil Monev serta penilaian kinerja yang
dilakukan DJPb; (2) usulan dari Menteri/Pimp.Lembaga; dan/atau usulan dari DJPb
akibat berakhirnya status BLU bertahap.

1 Pencabutan Berdasarkan Hasil Monev dan Penilaian Kinerja

• Hasil monev menunjukkan bahwa BLU tidak lagi memenuhi syarat
substantif, teknis, dan/atau administratif sesuai ketentuan PMK
180/PMK.05/2016.

• Hasil monev menunjukkan BLU tidak mengikuti ketentuan
perundangan di bidang pengelolaan keuangan BLU.

• Hasil penilaian kinerja oleh DJPb mengelompokkan BLU dalam kategori
buruk.

Kepada BLU di atas diberikan surat peringatan dan waktu maksimal 6
bulan untuk memenuhi persyaratan substantif, teknis, administratif serta
memperbaiki kinerja.

Tim penilai melakukan penilaian atas usulan pencabutan dari DJPb dan
memberikan rekomendasi kepada Menkeu untuk mendapat keputusan.

2 Pencabutan Berdasarkan Usulan Menteri/Pimpinan Lembaga

• Menteri/Pimp.Lembaga menyampaikan usulan pencabutan penerapan
PPK-BLU kepada Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan.

• Dirjen Perbendaharaan menyampaikan pertimbangan atas usulan
pencabutan kepada Menkeu untuk mendapat keputusan.

• Menkeu menetapkan putusan pencabutan paling lama 3 bulan sejak
usulan diterima. Apabila lebih dari 3 bulan, usulan pencabutan
dianggap ditolak.

3 Pencabutan Akibat Berakhirnya Status BLU Bertahap

• Menteri Keuangan mencabut status BLU Bertahap kepada BLU yang
telah berakhir masa berlaku BLU Bertahap-nya namun tidak diajukan
usulan peningkatan status menjadi BLU Penuh..

• Dirjen Perbendaharaan menyampaikan usulan pencabutan kepada
Menkeu untuk mendapat keputusan.

Masa Transisi Pencabutan Penerapan PPK-BLU

Terhadap Satker yang telah dicabut penerapan PPK-BLU nya diberikan masa
transisi paling lama 1 tahun sejak tanggal KMK pencabutan untuk menyelesaikan:

• Hak dan kewajiban Satker terkait kerja sama dengan pihak ketiga 14
• Penyetoran PNBP ke Kas Negara
• Status kepegawaian
• Dokumen pelaksanaan anggaran
• Bentuk Satker setelah pencabutan penerapan PPK-BLU.

BAGIAN

KELEMBAGAAN BLU

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi layanan, Satker BLU memiliki struktur organisasi yang

terdiri dari berbagai unsur pengelola BLU. Struktur serta
unsur tersebut merupakan aspek kelembagaan BLU yang
harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata

kelola yang baik.

Unsur BLU mulai dari Pemimpin BLU, Pejabat Keuangan,
hingga Pejabat Teknis sebagai garda terdepan yang

melaksanakan fungsi administrasi dan layanan BLU, perlu
bersinergi dengan unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan
Dewan Pengawas sebagai bagian dari unit pengawasan dan

pengendalian.

15

Menata Kelembagaan BLU

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi layanan,
Satker BLU memiliki struktur organisasi sebagai bagian dari aspek kelembagaan
yang harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang
baik.

Kriteria Struktur Organisasi BLU Kedudukan BLU

Menggambarkan pengendalian Di Bawah Menteri/Pimpinan Lembaga;
internal yang memadai. Di bawah unsur pelaksana (Ditjen,
Menunjukkan kejelasan garis Deputi);
komando atau koordinasinya. Di bawah unsur penunjang (Badan,
Menggambarkan Pusat);
pengelompokan fungsi yang Rumah Sakit Daerah yang menerapkan
logis. PPK-BLU berkedudukan langsung di
bawah Kepala Daerah.

Unsur Pengelola BLU Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Unit pelaksana pengawasan dan
Pemimpin pemeriksaan internal, berkedudukan
Kepala satker sebagai penanggung jawab langsung di bawah pemimpin BLU.
umum operasional dan keuangan BLU.
Dewan Pengawas (Dewas)
Pejabat Keuangan Ditetapkan Menkeu dengan
Penanggung jawab keuangan BLU. memperhatikan Omzet dan Aset.

Pejabat Teknis
Penanggung jawab teknis bidang masing-
masing (core business).

Dewas Pemimpin BLU

SPI

Pejabat Bid. Pejabat Bid. Pejabat Bid. Pejabat Bid.
Teknis 1 Teknis 2 Teknis 3 Adm. & Keu

Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat
Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid Subbid
Teknis 1A Teknis 1B Teknis 1C Teknis 2A Teknis 2B Teknis 2C Teknis 3A Teknis 3B Teknis 3C Adm. Keu.

Penyesuaian Struktur Organisasi BLU

1. Struktur organisasi eksisting disesuaikan berpedoman pada PP 25 Tahun 2005
serta mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kejelasan tata laksana/prosedur kerja yang menggambarkan wewenang/
tanggung jawab masing-masing jabatan dan prosedur dalam pelaksanaan tugas.

3. Prosedur kerja wajib dibuat oleh Satker BLU untuk semua kegiatannya, terutama
untuk core business. Dapat berupa flowchart diikuti dengan empat aspek, yaitu
pelayanan, keuangan, administrasi, dan SDM.

16

Pengaturan Kelembagaan BLU

Satuan “diperlukan unsur Pengelola BLU
Pengawas Intern yang bertugas dalam pengendalian

BLU BLU dan mewujudkan tata kelola
organisasi yang baik sesuai best

practice (good governance)”

Tugas Wewenang

• Menyusun dan melaksanakan • Mendapatkan akses penuh atas
rencana pengawasan ntern. seluruh dokumen, pencatatan, SDM,
dan fisik aset BLU.
• Menguji dan mengevaluasi
pelaksanaan pengendalian intern • Melakukan komunikasi lagsung
dan sistem manajemen risiko. dengan pimpinan BLU dan/atau
Dewas.
• Melakukan pemeriksaan dan
penilaian atas efisiensi dan • Mengadakan rapat berkala dan/atau
efektivitas di bidang keuangan, insidentil dengan pimpinan BLU
akuntansi, operasional, SDM, dan/atau Dewas.
pemasaran, teknologi informasi, dll.
• Melakukan koordinasi dengan aparat
• Memberikan saran perbaikan dan pengawasan intern pemerintah
informasi yang objektif tentang dan/atau aparat pemeriksaan
kegiatan yang diawasi pada semua ekstern pemerintah.
tingkat manajemen.
• Mendampingi aparat pengawasan
• Membuat laporan hasil pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat
intern dan menyampaikan laporan pemeriksaan ekstern pemerintah
tersebut kepada pemimpin BLU dan dalam melakukan pengawasan.
Dewas.
Komposisi
• Memberikan rekomendasi terhadap
perbaikan/peningkatan proses tata • SPI terdiri atas 1 orang auditor
kelola dan upaya pencapaian intern atau lebih, dan dipimpin
strategi bisnis BLU. oleh Kepala SPI.

• Memantau, menganalisis, dan • Jumlah auditor intern disesuaikan
melaporkan pelaksanaan tindak dengan besaran dan tingkat
lanjut rekomendasi pengawasan kompleksitas kegiatan BLU.
oleh SPI, aparat pengawasan intern
pemerintah, aparat pemeriksaan • Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu)
ekstern pemerintah, dan pembina orang auditor intern.
BLU.
• auditor intern dimaksud juga
• Melakukan reviu laporan keuangan. bertindak sebagai kepala SPI.
• Melakukan pemeriksaan khusus
• Auditor intern SPI dapat terdiri
apabila diperlukan. atas PNS dan/atau tenaga
• Melaksanakan tugas lainnya profesional non-PNS.

berdasarkan penugasan sesuai 17
ketentuan perundangan.

Pengaturan Kelembagaan BLU

Satuan “Ketentuan terkait pengendalian internal
Pengawas Intern pada BLU diatur dalam PMK

BLU 200/PMK.05/2017 tentang Sistem
Pengendalian Intern pada BLU”

Alur Kerja SPI

Perencanaan

1 • SPI menyusun program kerja tahunan pengawasan intern
pada pemimpin BLU untuk ditetapkan

• Untuk pengawasan tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan
dapat dikecualikan dari program kerja tahunan

Pelaksanaan

2 SPI menjalankan pangawasan berdasarkan rencana program
tahunan yang telah disetujui pemimpin BLU

Output

• Laporan pengawasan disampaikan ke pemimpin BLU dan Dewas

• Atas permintaan tertulis Menkeu cq. Dirjen Perben, pemimpin
BLU menyampaikan laporan pengawasan ke Menkeu cq. Dirjen
3 Perbendaharaan.

• Pemimpin BLU menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan
mengambil langkah diperlukan.

Pemantauan

• SPI memantau dan mendorong tindak lanjut rekomendasi.

4 • SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut ke pemimpin
BLU dan Dewas

• Atas permintaan tertulis Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan,
pemimpin BLU menyampaikan laporan hasil pemantauan
tindak lanjut ke Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan

Hasil yang Diharapkan

5 Peningkatan flexibility and accountability pada BLU

18

Pengaturan Kelembagaan BLU

Pejabat “Ketentuan terkait Bendahara diatur pada
Perbendaharaan PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab
BLU
Bendahara pada Satker Pengelola APBN”

Unsur Pengelola Keuangan BLU

Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penerbit SP3B BLU *

Pejabat yang diberi kuasa Pejabat yang menandatangani
oleh Menteri/Pimp.Lembaga dokumen SP3B sebagai bagian
selaku Pengguna Anggaran dari pertanggungjawaban atas
(PA) untuk melaksanakan pendapatan dan belanja BLU
sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan
anggaran pada K/L
bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Penerimaan

Pejabat yang diberi Orang yang ditunjuk untuk
kewenangan untuk menerima, menyimpan,
mengambil keputusan/ menyetorkan,
tindakan yang menatausahakan dan
mengakibatkan mempertanggungjawabkan
pengeluaran atas beban uang pendapatan negara
APBN.
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
Orang yang ditunjuk untuk
Melakukan pengujian atas menerima, menyimpan,
tagihan/permintaan membayarkan, menatausahakan
pembayaran dan dan mempertanggungjawabkan
menerbitkan perintah uang untuk keperluan belanja
pembayaran. dalam pelaksanaan APBN

• Tata cara pencairan dana yang bersumber dari RM mengikuti ketentuan PMK

nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN (pengganti PMK 190/PMK.05/2012).

• Sedangkan untuk yang bersumber dari PNBP BLU, berpedoman pada PMK nomor

92/PMK.05/2011 tentang RBA Serta Pelaksanaan Anggaran BLU, serta Perdirjen
Perbendaharaan nomor PER-002/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU.

19

Pengaturan Kelembagaan BLU

BLUDewan Pengawas “Dewan pengawas BLU adalah organ
BLU yang bertugas melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat
kepada Pejabat Pengelola BLU dalam

menjalankan pengelolaan BLU”

Urgensi Kehadiran Dewan Pengawas
• Fleksibilitas dan kepercayaan yang tinggi membawa konsekuensi tanggung

jawab yang lebih besar bagi BLU.

• Dewas memberikan masukan untuk penerapan tata kelola organisasi yang
baik sesuai best practice (good corporate governance).

• Menjaga potensi penyimpangan/kecurangan termasuk korupsi, suap dan
gratifikasi. Serta upaya pencegahan sedari awal/preventif.

Syarat Pembentukan

••• Omzet tahunan terakhir minimum Rp15 M.
Aset sesuai neraca tahun terakhir minimum Rp75 M.
Keanggotaan berjumlah ganjil (3 atau 5) sesuai omzet
dan aset, mewakili K/L Teknis, Kementerian Keuangan,
Tenaga Ahli unsur profesional.

Syarat Umum

•••••• Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. jawab.
Memiliki Integritas, dedikasi, itikad baik, tanggung
Menyediakan waktu yang cukup.
Bukan anggota atau pengurus parpol.
Bukan anggota caleg dan/atau anggota legislatif.
Bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau
kepala/wakil kepala daerah.
• Bukan pegawai BLU yang bersangkutan atau tidak sedang
menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU.
••• Tidak menjadi tersangka atau terdakwa. pernah
Tidak sedang menjadi terpidana.
Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan pailit.
• Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan
pejabat BLU maupun dengan anggota Dewas lainya.

Syarat Khusus

•• Sehat jasmani dan rohani.
Kompeten di bidang BLU terkait.

20

Pengaturan Kelembagaan BLU

BLUDewan Pengawas Ketentuan terkait Dewan Pengawas diatur
dalam PMK nomor 95/PMK.05/2016

tentang Dewas Pengawas Badan Layanan
Umum

Wewenang Tugas

• Mendapatkan laporan berkala atas • Melakukan pengawasan dan
pengelolaan BLU (lap. Keu dan lap. memberikan nasihat pada pejabat
Kinerja) pengelola BLU baik aspek layanan
maupun keuangan.
• Mendapatkan laporan hasil
pengawasan/pemeriksaan SPI • Menghadiri rapat Dewas.
• Memberikan pertimbangan
• Mengetahui kebijakan dan tindakan • Memberikan pendapat dan saran
Pejabat Pengelola BLU
terkait tata kelola, RSB dan RBA,
• Mendapatkan penjelasan atas laporan keuangan dan laporan
kebijakan BLU kinerja.
• Menyusun program kerja tahunan.
• Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian Sekretaris Dewas Larangan

• Meminta Pejabat Pengelola BLU • Memanfaatkan posisi sebagai
untuk menghadirkan tenaga anggota Dewas utk kepentingan
profesional dalam rapat Dewas. pribadi, keluarga atau golongan
tertentu.
• Memberikan pandangan thd hal
yang dibicarakan dalam rapat; • Menduduki jabatan lain yang
berakibat pada terjadinya
• Meminta audit secara khusus oleh benturan kepentingan dalam
APIP. pengawasan BLU.

Kewajiban • Mengintervensi pelaksanaan
kegiatan operasional BLU yang
• Memberikan pendapat dan saran dilaksanakan oleh Pejabat
secara tertulis mengenai RSB dan Pengelola BLU.
RBA.

• Melaporkan gejala menurunnya
kinerja BLU.

• Menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas Dewas.

• Menetapkan keputusan Dewas

21

Pengaturan Kelembagaan BLU

BLUDewan Pengawas “Omzet Rp15M s.d Rp50M atau aset
Rp75M s.d Rp200M, Dewas 3 orang”
(1 dari K/L, 1 dari Kemenkeu, 1 dari

Tenaga Ahli)

Pengusulan Keanggotaan Dewas

Pemberhentian Dewas Pengunduran Diri Dewas Penggantian Dewas

• Menteri/Pim.Lembaga/Ka. • Anggota Dewas unsur • Menteri/Pimp.Lembaga
Dewan Kawasan dan Menteri K/L/Dewan Kawasan dan /Ka.Dewan Kawasan
Keuangan berwenang tenaga ahli dapat berwenang mengganti
memberhentikan anggota mengajukan permohonan anggota Dewas dari
Dewas dari jabatannya. pengunduran diri secara unsur pejabat
tertulis kepada Menteri/ K/L/Dewan Kawasan
• Pemberhentian Dewas akibat Pimp.Lembaga/Ka.Dewan dan unsur tenaga ahli.
dari masa jabatan berakhir; Kawasan.
meninggal dunia; • Menteri Keuangan
mengundurkan diri dan • Anggota Dewas unsur berwenang mengganti
pengunduran dirinya Kementerian Keuangan anggota Dewan
disetujui; atau diganti dapat mengajukan Pengawas yang berasal
sebelum masa jabatan permohonan dari unsur pejabat
berakhir. pengunduran diri secara Kementerian
tertulis kepada Menteri Keuangan.
• Jika pemberhentian anggota Keuangan.
Dewas diikuti dengan 22
penggantian anggota Dewas,
masa jabatan anggota Dewas
pengganti ditetapkan selama
sisa masa jabatan anggota
Dewas yang digantikan.

Pengaturan Kelembagaan BLU

BLUDewan Pengawas “Omzet >Rp50M atau aset >Rp200M,
Dewas 5 orang”

(2 dari K/L, 2 dari Kemenkeu, 1 dari
Tenaga Ahli)

Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas

• Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
Dewas membuat laporan.

• Laporan Dewas berupa:

 Laporan Periodik  dibuat secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali

 Laporan Khusus  dibuat sewaktu-waktu dalam
hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau
penyimpangan ketentuan peraturan perundangan

 Laporan Akhir  dibuat pada akhir periode
jabatan Dewas

• Laporan Dewas tersebut disampaikan kepada:

 Menteri/Pimp.Lembaga/Ketua Dewan Kawasan.
 Menteri Keuangan.
 Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Evaluasi Dewan Pengawas
• Dalam rangka menilai kinerja Dewas,

Menteri/Pimp.Lembaga/Ka.Dewan Kawasan dan
Menkeu melakukan evaluasi terhadap Dewas.

• Evaluasi dilakukan paling sedikit 2 kali dalam
setahun.

• Evaluasi dilakukan paling sedikit dengan
mengkaji/meneliti laporan Dewas dan kepatuhan
Dewas terhadap pertauran perundangan.

• Hasil evaluasi dapat dijadikan pertimbangan bagi
Menteri/Pimp.Lembaga/Ka.Dewan Kawasan dan
Menkeu untuk melakukan pergantian atau
pemberhentian keanggotaan Dewas.

23

Pengaturan Kelembagaan BLU

BLUSekretaris Dewas “Dalam rangka mendukung
penyelenggaraan tugas Dewas, dapat
diangkat seorang Sekretaris Dewas”

Persyaratan

• Tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewas BLU.
• Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, & rasa

tanggung jawab.
• Berpendidikan minimal setingkat S1 atau yang

sederajat.
• Dapat menyediakan waktu yg cukup untuk

melaksanakan tugasnya.
• Memiliki tempat kerja dekat dengan BLU berkenaan.
• Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan Keuangan Negara.

Pengangkatan

Tugas • Diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLU
dengan persetujuan Dewas.

• Pengangkatan mempertimbangkan kemampuan
keuangan BLU dan beban tugas Dewas.

• Dapat berasal dari:
 Pejabat/Pegawai BLU;
 Pejabat/Pegawai pada Kementerian/Lembaga/
Dewan Kawasan;
 Pejabat/Pegawai Kemenkeu; atau
 Profesional.

• Masa jabatan Sekretaris Dewas ditetapkan oleh
Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewas.

• Menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewas.
• Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat, mencatat setiap

keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan.
• Menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewas.
• Menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewas termasuk mengoordinasi

kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat.
• Mengumpulkan data/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan

tugas Dewas.
• Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan

tugas Dewas.

24

Pengaturan Kelembagaan BLU

BLUDewan Pengawas “Keanggotaan Dewas dari unsur
Kementerian Keuangan bersifat ex

officio pada jabatan di daerah
propinsi lokasi BLU berada atau

propinsi terdekat”

Ketentuan Lain-lain Dewan Pengawas

Pengecualian • Ketentuan terkait pembentukan dan keanggotaan Dewas

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dikecualikan dari ketentuan
pembentukan dan keanggotaan Dewas.

• Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

kesekretariatan pada Dewas di atas, Sekretaris Dewas
dapat dibantu oleh sekretariat Dewas.

Biaya dan • Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Remunerasi
Dewas dan Sekretaris Dewas dibebankan kepada anggaran
BLU, dan dimuat dalam RBA BLU yang bersangkutan.

• Dewas dan Sekretaris dewas dapat diberikan remunerasi

dalam bentuk honorarium dan insentif.

• Besaran Honorarium dan insentif merupakan prosentase

tertentu dari gaji dan insentif kinerja yang diterima
pemimpin BLU. (Ketua Dewas maksimal 40%, Anggota
Dewas maksimal 36%, dan Sekretaris Dewas maksimal
15%).

• Honorarium dan insentif bersumber dari PNBP.

Monitoring • Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan melakukan

monitoring terhadap proses penetapan Dewas oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan.

• Dalam hal berdasarkan monitoring, realisasi Nilai Omzet

tahunan BLU menurut LRA dan Nilai Aset BLU menurut
neraca selama 2 tahun berturut-turut lebih rendah dari
ketentuan pembentukan Dewas BLU:

 pembentukan Dewas dikaji kembali; atau
 pembentukan Dewas disesuaikan dengan ketentuan.

• Dalam hal berdasarkan monitoring diperoleh hasil bahwa

Nilai Omzet tahunan menurut LRA dan Nilai Aset
menurut neraca selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih
tinggi dari persyaratan, pembentukan Dewan Pengawas
BLU dapat diusulkan untuk disesuaikan dengan
ketentuan.

25

BAGIAN

MENGELOLA KEUANGAN BLU

Pada bagian ini dibahas mengenai proses perencanaan dan
pelaksanaan anggaran BLU. Proses perencanaan BLU dimulai

dari identifikasi tarif layanan, pengajuan target PNBP,
penyusunan dan pengajuan standar biaya, hingga

penyusunan dan penetapan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Proses pengelolaan keuangan BLU kemudian berlanjut ke
penyusunan dan pengesahan DIPA BLU. Setelah DIPA

disahkan, BLU bertanggung jawab untuk menyusun prosedur
pengelolaan kas. BLU dalam mendukung layanan

operasionalnya juga dimungkinkan untuk mengelola utang
dan piutang jangka pendek

26

Perencanaan dan Penganggaran BLU

Proses perencanaan dan penganggaran BLU dimulai dari penghitungan tarif
layanan dan penetapan target PNBP BLU. Sebagai unit yang berada di bawah
naungan pemerintah, BLU juga berkewajiban untuk menyusun rencana anggaran
berupa Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Pimp.BLU Proses Pengusulan Tarif
menyampaikan

kepada

Keppres RBA dan Menteri Pimpinan Menteri/ Menkeu
Rincian APBN Ikhtisar RBA Keuangan c.q. BLU Pimp.Lembaga
DJA & DJPB
Definitif

Pimp.BLU Tarif Layanan
menyesuaikan RBA
Tarif merupakan imbalan atas
dan Ikhtisar RBA barang/jasa layanan yang
diberikan BLU kepada
Penyusunan RBA Definitif 6 Masyarakat

Setelah alokasi anggaran 1
ditetapkan, Satker BLU sekali
lagi menyesuaikan RBA yang

telah dibuat menjadi RBA
definitif.

Penetapan RBA 5 2 Target PNBP BLU
4 3
DJA mengkaji pengajuan Merupakan hasil
RBA berdasarkan: penghitungan atau
penetapan PNBP BLU
- Standar biaya dan yang diperkirakan akan
anggaran BLU. diterima dalam 1 tahun
yang akan datang
- Kinerja keuangan BLU.
- Persentase ambang

batas.

Penyusunan dan Pengajuan RBA Pengusulan dan Penyusunan
Standar Biaya
Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
memuat program, kegiatan, anggaran Standar Biaya Masukan (SBM)
merupakan acuan dalam menyusun
pendapatan dan belanja termasuk biaya komponen nasukan kegiatan
estimasi saldo kas. dalam RKA-K/L.

Pimpinan Usulan Menteri/ Standar Biaya Keluaran (SBK)
BLU RBA Pimpinan merupakan acuan dalam menyusun
biaya keluaran kegiatan dalam RKA-
K/L K/L.

RBA yang
disetujui

DJA

27

Pelaksanaan Anggaran BLU

Pengajuan dan Persetujuan Revisi DIPA Penyusunan DIPA BLU
BLU dapat mengajukan revisi RBA
Definitif sepanjang tidak mengubah DIPA BLU merupakan dokumen
program pada DIPA BLU yang pelaksanaan anggaran yang menjadi
diajukan dalam rangka: dasar pencairan dana APBN yang
- Percepatan pencapaian sasaran disusun dengan mengacu pada RBA
Definitif. DIPA BLU harus memuat:
kinerja • Saldo awal kas
• Pendapatan, • Persentase
6- Penggunaan saldo kas awal ambang batas
belanja,
- Terlampauinya target PNBP BLU • Proyeksi arus kas
1pembiayaan • Kuantitas dan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja • Saldo akhir kas
kualitas barang

dan/atau jasa

yang dihasilkan

BLU dapat menggunakan langsung 561 2Pengesahan DIPA BLU
pendapatan yang diterimanya.
Pertanggungjawaban pendapatan PELAKSANAAN DIPA BLU disampaikan oleh
dan belanja dilakukan melalui ANGGARAN BLU menteri /pimp.lembaga kepada
Surat Perintah Pengesahan Menteri Keuangan c.q. Dirjen
Pendapatan dan Belanja (SP3B BLU). 4 32 Anggaran, untuk disahkan
paling lambat tanggal 31
Penyampaian SP3B BLU Desember dengan menerbitkan
dapat dilakukan satu kali Surat Pengesahan DIPA BLU (SP-
atau lebih dalam 1 DIPA BLU).

5triwulan. Pengelolaan Kas

SP3B BLU disampaikan ke KPPN 3Merupakan aktivitas yang bertujuan untuk
dengan melampirkan:
1. Surat Pernyataan Tanggung menjamin ketersediaan kas dalam jumlah
dan waktu tertentu dalam rangka
Jawab (SPTJ) yang pemberian layanan). Aktivitasnya meliputi:
ditandatangani oleh
KPA/Pemimpin BLU. Merencanakan penerimaan dan
2. ADK SP3B BLU yang pengeluaran kas
dihasilkan dari aplikasi yang
telah disediakan oleh DJPBN. Menerima pendapatan yang
bersumber dari PNBP BLU
Pengelolaan Keuangan Intern
Menyimpan kas, melakukan
BLU wajib menyusun SOP pengelolaan pembayaran, dan mengelola
kas yang setidaknya terdiri dari rekening bank.

prosedur penerimaan dan pengeluaran Dalam implementasi pengelolaan kas dan
kas. juga investasi, BLU agar berpedoman pada
PMK 82/PMK.05/2018 tentang
Pengelolaan internal terkait rekening Pengelolaan Kas dan Investasi BLU.
BLU, agar berpedoman pada PMK

4182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satker Lingkup K/L.

28

Pengelolaan Rekening BLU

“Ketentuan terkait pengelolaan rekening pada Satker
termasuk BLU diatur dalam PMK nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup

Kementerian Negara/Lembaga”

Rek. Pem.
Pusat

Rekening Pemerintah Rek. Milik Rek. Milik BLU Rekening
BUN Rek. Milik Operasional

Rek. Milik Perwakilan RI Rekening
K/L Rek. Penyaluran Pengelolaan
Dana Bantuan
Rekening Kas
Penerimaan Rek. ..... Rekening Dana
Rek. .....
Rekening Rek. ..... Kelolaan
Pengeluaran

Rekening
Lainnya

Rek. Pem.
Daerah

1 Rekening Operasional

- Berbentuk giro pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan dan
membayar seluruh pengeluaran BLU yang bersumber dari PNBP.

- Dalam implementasi, dapat dipisahkan antara rek.operasional penerimaan dan
rek.operasional pengeluaran untuk memudahkan pengelolaan, pengendalian,
dan pelaporan.

2 Rekening Pengelolaan Kas

- Berbentuk giro dan/atau deposito untuk penempatan idle cash pada bank
umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.

- Rekening berbentuk giro digunakan untuk rekening efek/kustodian untuk
menampung efek berupa surat berharga (surat pengakuan hutang, saham,
surat berharga komersil, obligasi, unit penyertaan KIK, dll).

- Penempatan idle cash pada rekening giro untuk investasi jangka panjang dapat
dilakukan setelah mendapat izin Menteri Keuangan terkait investasi jangka
panjang pada BLU.

3 Rekening Dana Kelolaan
- Berbentuk giro untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan dalam
rekening oeperasional dan rekening pengelolaan kas.
- Rekening tersebut untuk menampung dana antara lain dana bergulir (dari
Pemerintah melalui BA BUN), dan dana yang belum menjadi hak BLU (dana
titipan pasien, uang muka layanan yang dibayar masyarakat, dll).
29

Pengelolaan Kas dan Investasi BLU

“Ketentuan terkait pengelolaan kas dan investasi pada BLU
diatur dalam PMK 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas

dan Investasi BLU”

Dengan fleksibilitas yang diberikan, BLU dapat langsung mengelola pendapatan negara
yang diterima termasuk melakukan pengelolaan idle cash dalam bentuk investasi.
Terkait hal tersebut, diperlukan tata kelola pengelolaan kas yang baik pada BLU.

1 Penerimaan Kas

- Seluruh penerimaan BLU yang bersumber dari PNBP disetorkan ke Rekening
Operasional Penerimaan.

- Dalam hal terdapat penerimaan PNBP yang belum menjadi hak BLU (dana
titipan/uang muka layanan) serta penerimaan sumber RM, disetorkan ke
Rekening Dana Kelolaan.

2 Pengeluaran Kas

- Terdiri dari belanja operasional (belanja pegawai, barang, modal dalam
rangka kegiatan operasional) dan belanja layanan.

- Dalam proses pengeluaran kas, harus ada pemisahan secara jelas antara
penanggung jawak kegiatan/pembuat komitmen, pihak yang menguji dan
menyetujui pembayaran, dan pihak yang melakukan pembayaran.

- BLU melakukan pelimpahan kas secara berkala dari rek.operasional
penerimaan ke rek.operasional pengeluaran berdasarkan perencanaan
kebutuhan dana.

3 Optimalisasi Kas

- BLU mengupayakan saldo minimal pada rekening operasional pengeluaran.
- BLU mengoptimalkan kas yang menganggur pada rek.operasional

penerimaan dan/atau rek.dana kelolaan dengan melakukan investasi.
- Investasi dilakukan pada investasi jangka pendek berisiko rendah (seperti

deposito on call atau deposito berjangka) dan/atau investasi jangka
panjang. Untuk jangka panjang, dengan seizin Menteri Keuangan.

4 Investasi Jangka Pendek

- BLU menyusun kebijakan investasi jangka pendek serta rencana investasi
jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU.

- Pengelolaan investasi jangka pendek diselenggarakan oleh Pemimpin BLU
atau pejabat pengelola setingkat di bawah pemimpin BLU yang memiliki
fungsi pengelolaan investasi.

- Dalam mengelola investasi jangka pendek, pengelola investasi melakukan
analisis risiko dan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
menempatkan, mempertahankan, dan/atau melepas investasi.

- Penempatan kas dalam instrumen investasi jangka pendek berupa deposito
dilakukan dengan menggunakan mekanisme beauty contest yang
ketentuannya diatur dan ditetapkan oleh Pemimpin BLU.
30

Pengelolaan Piutang dan Utang BLU

BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa,
dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung
dengan kegiatan BLU. Piutang BLU merupakan piutang negara dan terjadi
sehubungan dengan penyerahan barang dan/atau jasa (tidak dalam bentuk
uang).

Penyusunan dan Penentuan Kualitas Piutang

Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah.
Untuk itu, Pemimpin BLU wajib membuat SOP mencakup:

• Prosedur dan persyaratan pemberian piutang
• Penatausahaan dan akuntansi piutang
• Tata cara penagihan piutang
• Pelaporan piutang

Jatuh Tempo

ST ke-1 ST ke-2 ST ke-3

Lancar 1 bulan 1 bulan 1 bulan
*ST = Surat Tagihan Kurang Lancar Diragukan Macet

Persetujuan dan Penghapusan Piutang Bersyarat

Dalam hal piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan
secara maksimal maka tahap-tahap yang dilakukan adalah:

• BLU menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN)/DJKN.

• PUPN mengurus sampai lunas, selesai, optimal (dinyatakan
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih/PSBDT)

• Pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap
piutang BLU yang dinyatakan PSBDT.

Kriteria dan Batasan Utang BLU

Persyaratan utang jangka pendek:

• Kegiatan tersebut telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan.
• Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat

ditunda.
• Saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi.
• Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah

pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima
belas persen) dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya
yang tidak bersumber langsung dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah
terikat

31

Manajemen Risiko pada BLU

Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian
tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Adapun
manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan
terbaik dalam kondisi ketidakpastian.

Tujuan Manajemen Risiko Manfaat Manajemen Risiko

a. Mengantisipasi dan menangani a. Menghindari terjadinya hal-hal
segala bentuk risiko secara efektif yang tidak diharapkan dalam
dan efisien; bentuk keluhan maupun
keberatan dari stakehokders;
b. Mengidentifikasi, mengukur, dan
mengendalikan risiko serta b. Memberikan perlindungan bagi
memantau kinerja manajemen satker BLU sebagai akibat
risiko, dan kegagalan manusia, proses, dan
sistem, dan
c. Mengintegrasikan proses manajemen
risiko ke dalam perencanaan, c. Meningkatkan efektifitas,
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. efisiensi, dan produktivitas.

Struktur Manajemen Risiko Skala dan Mitigasi Risiko

Pengendalian Tingkat Kebijakan Kemungkinan Risiko

Komite Manajemen Risiko Rendah Tidak pernah/jarang
- Pemimpin BLU Terjadi
- Pejabat Keuangan/Teknis (1 orang)
- Ketua Manajemen Risiko Sedang Kemungkinan terjadi
Pengawasan risiko, kebijakan, strategi, sedang

dan metodologi Tinggi Kemungkinan terjadi
tinggi

Pengendalian Tingkat Dampak Risiko
KetuaOMpaenraajesmioennaRlisiko

Unit Pemilik Unit Pemilik Pengaruhnya terhadap
strategi, aktivitas operasi dan
Risiko Risiko kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders)
- Pemilik Risiko Rendah rendah.
- Koordinator Manajemen Risiko
- Administrator Manajemen Risiko

Pengawasan risiko sehari-hari dan Pengaruhnya terhadap
pengendalian operasi strategi, aktivitas operasi dan
kepentingan para pemangku
Pengawasan Pengendalian Sedang kepentingan (stakeholders)
sedang.

Pengendalian SPI Tinggi Pengaruhnya terhadap
Tingkat strategi, aktivitas operasi dan
Auditor kepentingan para pemangku
Operasional Eksternal kepentingan (stakeholders)
tinggi.

32

Tarif BLU

“Ketentuan terkait tarif pada BLU diatur dalam PMK nomor
100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Tarif Layanan BLU”

Prinsip-Prinsip Penyusunan Tarif

Umum Aspek-Aspek

• BLU dapat memungut biaya kepada • Kontinuitas dan pengembangan layanan
masyarakat sebagai imbalan atas
barang/jasa yg diberikan dalam dapat meningkatkan kemampuan BLU
dalam memperoleh pendapatan untuk
• bentuk tarif. memenuhi kebutuhan biaya dalam
memperhitungkan seluruh biaya yang penyediaan barang/jasa, mendorong
dikeluarkan oleh BLU untuk kesinambungan serta pengembangan
bisnis BLU.
• menghasilkan barang/jasa layanan.
disusun atas dasar perhitungan biaya • Daya beli masyarakat
per unit layanan atau hasil per
investasi dana. memperhitungkan kemampuan dan
kemauan masyarakat untuk membeli
• Kebijakan barang/jasa layanan yang dihasilkan
tarif layanan lebih besar dari seluruh oleh BLU berdasarkan pendapatan
biaya yang telah dikeluarkan untuk masyarakat, perubahan harga
menghasilkan barang/jasa layanan barang/jasa layanan, dan nilai mata
uang.
• (cost plus);
tarif layanan sama dengan seluruh • Keadilan dan kepatutan
biaya yang telah dikeluarkan untuk
menghasilkan barang/jasa layanan menjamin bahwa setiap
orang/pelanggan memperoleh
• (cost recovery); pelayanan yang sama sesuai dengan hak
tarif layanan lebih kecil dari seluruh dan manfaat yang diterima, dan tarif
biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan memperhitungkan situasi dan
menghasilkan barang/jasa layanan kondisi sosial masyarakat.
(cost minus).
• Kompetisi yang sehat

mampu menjamin dan menjaga praktik
bisnis yang sehat tanpa menimbulkan
gangguan pada industri dan bisnis
sejenis yang lain.

•Besaran tarif: Bentuk

 nilai nominal uang; dan/atau
 persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs,

• pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
Pola tarif (formula).

33

Tarif BLU

Urgensi Perhitungan Biaya

• Perhitungan biaya merupakan aktivitas kunci bagi sebuah entitas
1 • bisnis sebelum mengambil langkah-langkah strategis bisnisnya.

Perhitungan biaya suatu layanan dilakukan dengan

• memperhitungkan seluruh biaya yang dipakai (full costing).
Perhitungan biaya bagi BLU dibuat diantaranya sebagai kewajiban
pemenuhan SPM, penganggaran, Rencana Bisnis dan Anggaran,
Evaluasi Kinerja, Penetapan tarif dan keputusan investasi.

Revenue Cost/ Profit/
Biaya BEP

Tarif x Volume

Subsidi / RM
APBN

• Perhitungan biaya layanan BLU disesuaikan dengan karakterisitik
2 • layanan yang diberikan.

Perhitungan biaya untuk layanan yang berupa produk/ jasa
menggunakan perhitungan unit cost, layanan berupa pengelolaan
aset dapat menggunakan perhitungan nilai wajar dan layanan
berupa pengelolaan dana menggunakan perhitungan hasil per
investasi dana.

Unit Cost • Metode tradisional
• Metode ABC

Perhitungan Fair Value • Cost Approach
Biaya • Income Approach
• Market Price Approach

Hasil Per • Cost of Fund
Investasi • Overhead Cost
• Reserve Req
Dana • Deposit Insurance
• Risk Premium
• Spread

34

Tarif BLU

Pendelegasian Kewenangan Penetapan Tarif

Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan
kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.

Dapat dilakukan antara lain dalam hal:

• Diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
• Besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan kontrak.

• Jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU.
• Melaksanakan kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.

 Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan dapat diusulkan oleh

menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU.

 Usulan pendelegasian tercantum dalam dokumen usulan tarif layanan yang baru

dan/atau usulan perubahan atas tarif layanan.

 Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan.

Dalam hal BLU belum mempunyai tarif layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan,
BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Ketentuan Lain-Lain Tarif

Pengakuan pendapatan Pelaporan Pelaksanaan Tarif

Pendapatan yang diterima oleh BLU menyampaikan laporan
BLU sebagai pelaksanaan pelaksanaan tarif BLU termasuk
penetapan tarif layanan yang didelegasikan kepada
berdasarkan Peraturan Menteri ini, menteri/pimp.lembaga dan/atau
merupakan pendapatan BLU yang pemimpin BLU kepada Menkeu c.q.
dapat digunakan langsung untuk Dirjen Perbendaharaan. Laporan
membiayai belanja BLU. berupa laporan tahunan yang
disampaikan paling lambat 1 bulan
Pengakuan pendapatan setelah tahun anggaran berakhir.

Pengusulan dan pelaporan tarif Monitoring dan Evaluasi
dilakukan melalui sistem informasi
yang dibangun oleh Kemenkeu c.q. Dalam rangka penerapan
DJPb. Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengusulan dan ketentuan mengenai tarif layanan
pelaporan diatur oleh Dirjen
Perbendaharaan. berdasarkan Peraturan Menteri ini,

Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perbendaharaan

melakukan monitoring dan

evaluasi kepada BLU. 35

Tarif BLU

Mekanisme Penetapan Tarif BLU

9

BLU 1 Menteri/ 2 Menteri
Pimp.Lembaga Keuangan
3b 3
3c Reviu atas usulan 6b
dan dokumen 8
pendukung
DJPb
6a 3b Analisis awal atas Setjen
7 3c DJA
usulan dan BKF
6a dokumen/proposal DJKN
DJPb
7 tarif.

Kementerian 3a 5a 5b
Hukum dan HAM
4 Tim Penilai

1. BLU mengajukan usulan tarif kepada Menteri/PimpPimp.Lembaga. Atas usulan yang diajukan,
Menteri/Pimp.Lembaga melakukan reviu.

2. Menteri/Pimp.Lembaga menyampaikan usulan tarif dan dokumen yang telah direviu ke Menkeu.
3. Menkeu menerima usulan dan sesuai kewenangan disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan untuk

diproses sesuai ketentuan. Dirjen Perbendaharaan melakukan proses penilaian awal atas usulan.
3a. Jika dokumen/proposal lengkap dan sesuai ketentuan, lanjut penilaian oleh Tim Penilai.
3b. Jika dokumen/proposal tidak lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan
dokumen.
3c. Atas surat permintaan dokumen, BLU menyampaikan kelengkapan dokumen yang
diperlukan.

4. Tim Penilai melakukan penilaian atas usulan tarif dan dokumen/proposal pendukung.
5. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perbendaharaan:

5a. Rekomendasi usulan disetujui untuk ditetapkan.
5b. Rekomendasi usulan ditolak.
6a. Dalam hal hasil rekomendasi adalah persetujuan penetapan tarif, DJPb menyampaikan rancangan
PMK tarif kepada MenKumHAM untuk harmonisasi.
6b. Dalam hal hasil rekomendasi adalah penolakan usulan tarif, DJPb menyampaikan surat penolakan
usulan tarif kepada Menteri/Pimp.Lembaga.
7. Setelah harmonisasi, dokumen rancangan PMK tarif disampaikan kembali ke DJPb.
8. DJPb menyampaikan rekomendasi Tim Pemilai dan berkas rancangan PMK tarif ke Menkeu.
9. Menteri Keuangan menetapkan PMK tarif dan menyampaikannya ke Menteri/Pimp.Lembaga.

36

Remunerasi BLU

Urgensi Remunerasi

Pemberian Penghasilan sesuai Kewenangan

Pemberian penghasilan merupakan
wewenang Menteri Keuangan

Bagian Strategi Pengelolaan SDM Struktur Penghasilan Ideal

Remunerasi sebagai kontrol atas jumlah Remunerasi disusun berdasarkan
pegawai dan kesetaraan PNS mupun non- analisa jabatan dengan

PNS memperhatikan resiko dan tanggung
jawab

Memotivasi Kinerja Unit dan Individu Kebijakan Tunjangan Kinerja

setiap individu diikat dengan kontrak kinerja Tukin tidak diberikan bagi pegawai K/L
(bagi pemimpin BLU, KPI antara pemimpin pada satker BLU yang telah menerima

BLU dengan Menkeu c.q Dirjen remun
Perbendaharaan)

Penghargaan atas Kinerja yang Berkeadilan

Reward and punishment berdasarkan riil
capaian kinerja masing-masing individu

Aspek Pemberian Remunerasi

1 Proporsionalitas

Mempertimbangkan nilai aset dikelola, PNBP yang dihasilkan, jumlah SDM
yang dimiliki, jumlah mahasiswa/pasien/klien, dll.

2 Kepatutan

Berdasarkan nilai dari masing-masing jabatan yang ada, menggunakan
metodologi perhitungan evaluasi jabatan yang terukur seperti misalnya
metode 10 faktor penimbang; Haypoint; FES; atau CCC.

3 Kesetaraan

Mempertimbangkan kesetaraan besaran remunerasi dengan BLU/ penyedia
jasa sejenis dalam rumpun layanan yang sama. Dapat pula
mempertimbangkan remunerasi layanan yang sama pada sektor swasta.

4 Kinerja Operasional

Mempertimbangkan kinerja keuangan dan kinerja layanan minimal 3 tahun
terakhir, serta proyeksi 3 tahun ke depan.

37

Remunerasi BLU

Komponen Remunerasi

“We pay right people1) for a right reason2) with a right amount3)”

1) Sesuai ketentuan  Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewas, Sekretaris Dewas.
2) Adanya capaian kinerja  diikat dalam kontrak kinerja, terdapat output yang

menantang, diukur dengan mekanisme yang konsisten dan baku.
3) Sesuai lampiran KMK  sesuai capaian kinerja pada batas grading yang telah

ditetapkan serta tidak melebihi ketentuan maksimal nominal dalam KMK
remunerasi.

- Memperhitungkan nilai jabatan Gaji - Diberikan berdasarkan capaian
dalam grading/level jabatan. kinerja pejabat/pegawai/Dewas
Honorarium (floating payment).
- Besarannya dibayarkan fix per bulan. Insentif
- Terdiri dari gaji sumber RM dan - Untuk Dewas, berdasarkan kinerja
Tunj.Tetap dgn besaran mengacu besaran
PNBP (utk PNS), PNBP saja utk non- Pesangon insentif pemimpin BLU dengan
PNS (dengan mmpertimbangkan acuan:
kesetaraan nilainya dengan gaji total Bonus  Ka.Dewas max. 40%;
pegawai PNS). Pensiun  Angg.Dewas max. 36% ; dan
 Sek.Dewas max. 15%.
- Diberikan kepada Dewas dan
Sek.Dewas. - Capaian kinerja >100% dapat
dibayarkan dengan ketentuan:
- Besaran berdasarkan persentasi gaji  Untuk pemimpin BLU dengan izin
PNBP pemimpin BLU dengan acuan: Menkeu c.q Dirjen
 Ka.Dewas max. 40%; Perbendaharan.
 Angg.Dewas max. 36% ; dan  Untuk pejabat/pegawai selain
 Sek.Dewas max. 15%. pemimpin BLU diatur oleh
pemimpin BLU.
- Pembayaran fix payment per bulan.
- Terdapat KPI di seluruh level jabatan
- Berupa tunjangan perumahan dan s.d pelaksana terendah yang
tunjangan transportasi, sumber PNBP dikaitkan dengan perhitungan
capaian kinerja.
- Bersifat sebagai tambahan
pengahasilan, bukan pengganti biaya - Berupa tunjangan purna jabatan
sewa  nilai tidak full cover. dengan mengikutsertakan
pimpinan dan Dewas dalam
- Diberikan dalam hal tidak terdapat program asuransi atau tabungan
rumah dinas dan/atau kendaraan pensiun  beban premi
dinas bagi pemimpin BLU dan/atau ditanggung BLU sumber PNBP.
pimpinan satu level di bawah
pemimpin BLU. - Premi tahunan ditetapkan max.
25% dari gaji PNBP dalam setahun.
- Bersifat tambahan penghasilan
di luar gaji, tunj.tetap, insentif, - Pesangon dibayar setelah ybs tidak
honorarium. lagi menjabat (mutasi, berhenti,
pensiun, dll).
- Dapat diberikan 1 kali dalam
setahun, sumber PNBP. Diberikan kepada pegawai PNS sesuai
ketentuan perundangan tentang
- Ketentuan lebih lanjut terkait pensiun bagi PNS.
bonus diatur dalam PMK
tersendiri.

38

Remunerasi BLU

Metode Pembayaran Remunerasi

Pembayaran
Remunerasi

Pay For Position (P1) Pay For Performance Pay For People (P3)
(P2)

a. Berupa gaji/honorarium a. Berupa insentif kinerja Berupa tunjangan
b. Berdasarkan proses analisa b. Disertai kontrak kinerja transportasi, tunjangan
c. Dibayarkan berdasarkan perumahan, uang makan,
dan evaluasi jabatan BPJS Kesehatan dan BPJS
c. Mempertimbangkan aspek capaian kinerja Ketenagakerjaan
d. Range insentif:
proporsionalitas (aset dan
PNBP), benchmark, - min. 25%,
kepatutan dan kinerja BLU - max. dokter dan pilot
d. Dibayarkan Berdasarkan
Grading 300%
- max. dosen 200%
- Max. administratif 150%

Perhitungan besaran • Remunerasi hendaknya lebih
Remunerasi (R) tinggi dibandingkan dengan
tunjangan kinerja K/L. Hal ini
Alokasi R = % x PNBP mengingat BLU memiliki
tugas yang lebih kompleks
Dibagi beban pegawai dan tanggung jawab serta
(total Job Value) risiko yang lebih tinggi
dibandingkan satker biasa
Poin Indeks Rupiah (PIR) (pengelolaan aset, kas,
investasi, SDM, dll).
Besaran Remunerasi
= PIR x Job Value • Namun demikian, besaran
remunerasi dapat berbeda-
P1 = P2 = beda antara BLU satu dengan
30% 70% yang lain karena sangat
dipengaruhi oleh:

a. Kemampuan keuangan/
PNBP BLU

b. Efisiensi biaya operasional
c. Efisiensi pegawai/SDM
d. Struktur pegawai

39

Remunerasi BLU

Mekanisme Penetapan Remunerasi BLU

Ketentuan terkait remunerasi pada BLU diatur dalam PMK nomor
176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi BLU.

7

BLU 1 Menteri/ 2 Menteri
Pimp.Lembaga Keuangan
3b
3c Reviu atas usulan 6b 3
dan dokumen 6a
pendukung
DJPb
3b Analisis awal atas Setjen
3c DJA
usulan dan BKF
dokumen/proposal DJKN
DJPb
remunerasi.

3a 5a 5b
4 Tim Penilai

1. BLU mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri/PimpPimp.Lembaga. Atas usulan yang
diajukan, Menteri/Pimp.Lembaga melakukan reviu.

2. Menteri/Pimp.Lembaga menyampaikan usulan remunerasi dan dokumen yang telah direviu ke
Menkeu.

3. Menkeu menerima usulan dan sesuai kewenangan disampaikan ke Dirjen Perbendaharaan untuk
diproses sesuai ketentuan. Dirjen Perbendaharaan melakukan proses penilaian awal atas usulan.

3a. Jika dokumen/proposal lengkap dan sesuai ketentuan, lanjut penilaian oleh Tim Penilai.
3b. Jika dokumen/proposal tidak lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan

dokumen.
3c. Atas surat permintaan dokumen, BLU menyampaikan kelengkapan dokumen yang

diperlukan.

4. Tim Penilai melakukan penilaian atas usulan remunerasi dan dokumen/proposal pendukung.

5. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perbendaharaan:

5a. Rekomendasi usulan penetapan: sesuai usulan, di atas usulan atau di bawah usulan.
5b. Rekomendasi usulan ditolak.

6a. Dalam hal hasil rekomendasi adalah persetujuan penetapan remunerasi, Dirjen Perbendaharaan
menyampaikan rekomendasi tim penilai beserta rancangan KMK remunerasi kepada Menkeu.

6b. Dalam hal hasil rekomendasi adalah penolakan usulan remunerasi, Dirjen Perbendaharaan a.n
Menkeu menyampaikan surat penolakan usulan remunerasi kepada Menteri/Pimp.Lembaga.

7. Menteri Keuangan menetapkan KMK remunerasi dan menyampaikannya ke Menteri/
Pimp.Lembaga serta pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

40

BAGIAN

AKUNTABILITAS BLU

Sebagai instansi pemerintah, BLU juga wajib menyampaikan
laporan pertanggungajawaban. BLU menyusun dan

menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya

41

Bentuk Pertanggungjawaban BLU

Laporan Keuangan • Sistem Akuntansi
• Sistem Akuntansi Keuangan
• Standar Akuntansi • Sistem Akuntansi Aset Tetap
• Standar Akuntansi Keuangan • Sistem Akuntansi Biaya
• Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas • Konsolidasi
Laporan Keuangan Pengkonsolidasian LK BLU ke
dalam LK K/L
• Standar Akuntansi Pemerintah
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, • Rekonsiliasi LK
dan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Kinerja • Penilaian Kinerja Keuangan
 Aspek Keuangan
• Balance Scorecard  Aspek Kepatuhan
 Perspektif Peta Strategis
Stakeholders, Customers, • Penilaian Kinerja Layanan
Business Process, Research & produktivitas, efisiensi, mutu
Development layanan, pengembangan
 Sasaran Strategis organisasi dan pengelolaan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, SDM, dan aspek lain
Strategi Pencapaian
 Indikator Kinerja Utama
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi Pencapaian

Pengawasan dan Pemeriksaan Pengawasan oleh Dewas
Pengelolaan keuangan,
Reviu LK BLU oleh SPI Layanan, Organisasi dan
memberikan keyakinan, SDM, Sarana prasarana,
dan keabsahan informasi kepatuhan terhadap
perundangan
yang disajikan dalam
laporan keuangan

Audit Keuangan
dan Kinerja

• Audit Keuangan
• Audit Kinerja
• Audit dengan Tujuan Tertentu
• Audit Keuangan dan Kinerja oleh

Eksternal (BPK/KAP)

42

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

43

HAND BOOK: MEMAHAMI BLU

Pengawas
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah
Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

Penanggung Jawab
Kepala Subdirektorat Peraturan dan Startandisasi Teknis BLU

Desain dan Layout
Anggaraharja

Aninda Wahyu Prabandini
Febrian Yalisman Aritonang

Rizky Amalia Decintasari
Sintong Arfiansyah
Zulkifli

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat