Buku Panduan Perjalanan Dinas Berdasarkan PMA No.6 Tahun 2018

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat
menyelesaikan buku panduan tentang “Perjalanan Dinas berdasarkan
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2018” dengan baik
meskipun masih ada kekurangan didalamnya. Dan saya juga berterima
kasih pada Ibu Nining Nurbaity, S.Kom., M.M sebagai Mentor dan Bapak
Pahmil Ali Nst, S.E., M.Ak sebagai Coach (pembimbing) yang telah
memberikan bimbingan dan arahannya sehingga terwujudnya buku
panduan ini.

Saya sangat berharap buku panduan ini dapat berguna dalam
menambah wawasan serta pengetahuan bagi siapapun yang
membacanya terutama bagi pelaksana perjalanan dinas. Saya juga
menyadari sepenuhnya bahwa di dalam buku ini terdapat kekurangan dan
jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya saran dan
masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata
yang kurang berkenan dan semoga buku panduan ini memberi manfaat
bagi kita semua, Amin.
Wassalamualaikum wr. Wb.

Penyusun,

Wiwit Santoso
NPP.19850504 202012 1 006

i

Daftar Isi

Kata Pengantar................................................................................................ i
Daftar isi.......................................................................................................... ii
BAB 1
1.1. Apa itu Perjalanan Dinas ?..................................................................... 1
1.2. Siapa Saja yang bisa melakukan Perjalanan Dinas ?.............................. 1
1.3. Jenis-Jenis Perjalanan Dinas................................................................... 3

BAB 2 4
2.1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri............................................................. 5
2.2. Perjalanan Dinas Jabatan ...................................................................... 6
2.3. Perjalanan Dinas Pindah........................................................................ 7
2.4. Penerbit Surat Tugas..............................................................................
2.5. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan 9

Dinas Dalam Negeri............................................................................... 10
2.6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Dalam Negeri.........................................................................................

BAB 3 12
3.1. Perjalanan Dinas Luar Negeri............................................................... 14
3.2. Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri......................... 15
3.3. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri....................................
3.4. Laporan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban 17

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri........................................................

LAMPIRAN

ii

BAB I
Apa itu Perjalanan Dinas ?

Berdasarkan PMA No.6 Tahun
2018 Perjalanan Dinas adalah
perjalanan yang dilakukan
keluar dari kedudukan tempat
tugas ke tempat tugas yang
lain untuk kepentingan negara.

Siapa Saja Yang Bisa Melakukan
Perjalanan Dinas ?

Yang dapat melakukan
perjalanan dinas
adalah :
1.Pegawai Negeri Sipil.
2.Pihak Lain.

1

Disini yang dimaksud dengan
1.Pegawai Negeri Sipil.
2.Pihak Lain.
adalah :

PNS Pihak Lain

Pegawai Negeri Sipil yang Pihak Lain adalah orang
selanjutnya disingkat PNS selain pejabat negara, PNS,
adalah warga negara Pegawai Pemerintah dengan
Indonesia yang memenuhi Perjanjian Kerja, anggota
syarat tertentu, diangkat Tentara Nasional Indonesia
sebagai pegawai aparatur (TNI), anggota Kepolisian
sipil negara secara tetap Negara Republik Indonesia
oleh pejabat pembina (POLRI), dan Pejabat
kepegawaian untuk Lainnya yang melakukan
menduduki jabatan Perjalanan Dinas termasuk
pemerintahan. keluarga yang sah dan
pengikut.

2

Jenis-Jenis Perjalanan Dinas
1. Perjalanan Dinas

Dalam Negeri.
2. Perjalanan Dinas

luar Negeri.

3

BAB II
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas dalam negeri
terbagi atas 2 (dua) yakni :

1.Perjalanan dinas jabatan.

Dimana terbagi atas :

A. Perjalanan B. Perjalanan

Dinas Jabatan Dinas Jabatan
yang yang
dilaksanakan dilaksanakan
didalam kota melewati batas
kota

2.Perjalanan Dinas Pindah.

Perjalanan Dinas Pindah oleh
Pelaksana SPD dilakukan
berdasarkan keputusan pindah

4

Perjalanan Dinas Jabatan

1. Perjalanan Dinas 2. Perjalanan Dinas
Jabatan yang Jabatan yang
dilaksanakan didalam dilaksanakan melewati
kota batas kota

A.Perjalanan Dinas Jabatan khusus untuk Provinsi
yang dilaksanakan lebih dari Daerah Khusus Ibukota
8 (delapan) jam. Jakarta meliputi wilayah
Jakarta Pusat, Jakarta Timur,
B. Perjalanan Dinas Jabatan Jakarta Utara, Jakarta Barat,
yang dilaksanakan sampai dan Jakarta Selatan.
dengan 8 (delapan) jam.

5

Perjalanan Dinas Pindah

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas
dari tempat kedudukan yang lama ke tempat
kedudukan yang baru berdasarkan keputusan
pindah.

Keputusan pindah Keputusan pindah
diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud
yang berwenang sesuai menjadi dasar penerbitan
dengan ketentuan SPD.
peraturan perundang-
undangan.

6

Penerbit Surat Tugas

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan
sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam
Surat Tugas.
Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD bagi Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota lebih dari 8
(delapan) jam atau Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilaksanakan melewati batas kota

Surat Tugas sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh :

1. Menteri Agama untuk pimpinan tinggi madya
tingkat pusat

2. Pimpinan tinggi madya tingkat pusat untuk
pimpinan tinggi pratama

3. Pimpinan tinggi pratama untuk pejabat
administrasi dan pejabat fungsional

4. Rektor perguruan tinggi keagamaan negeri untuk
wakil rektor, dekan, direktur, dan kepala biro

5. Dekan pada perguruan tinggi keagamaan negeri
untuk wakil dekan, dosen, pejabat administrasi,
dan pejabat fungsional

7

6. Direktur atau kepala biro pada pada perguruan
tinggi keagamaan negeri untuk wakil direktur,
pejabat administrasi, dan/atau pejabat fungsional

7. Ketua sekolah tinggi keagamaan negeri untuk
wakil ketua, ketua jurusan, pejabat administrasi,
dan pejabat fungsional

8. Kepala kantor wilayah kementerian agama
provinsi untuk pejabat administrasi

9. kepala bagian tata usaha pada kantor wilayah
kementerian agama provinsi untuk pejabat
fungsional

10. kepala kantor kementerian agama
kabupaten/kota untuk pejabat administrator dan
pejabat fungsional

11. kepala unit pelaksana teknis untuk pejabat
administrasi dan pejabat fungsional

12. kepala madrasah untuk pejabat administrator,
pejabat fungsional, dan pelaksana.

8

Pelaksanaan dan Prosedur
Pembayaran Biaya Perjalanan

Dinas Dalam Negeri

1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam daftar isian
pelaksanaan anggaran satuan kerja.

2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada
Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja
sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

3. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan
melalui mekanisme uang persediaan atau
mekanisme pembayaran langsung.

4. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan
mekanisme uang persedian dilakukan dengan
memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh
bendahara pengeluaran.

5. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan
mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui
transfer dari kas negara ke rekening bendahara
pengeluaran, pihak ketiga, atau Pelaksana SPD

9

Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pelaksana SPD harus menyusun laporan :
1. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas
2. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Pelaksana SPD harus menyampaikan laporan Perjalanan
Dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggung
jawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada pejabat pembuat
komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Perjalanan Dinas dilaksanakan.

10

Laporan dan pertanggungjawaban Perjalanan
dinas harus melampirkan :

1. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana
SPD

2. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat
pembuat komitmen dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak
terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan
Dinas

3. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax,
retribusi, dan bukti pembayaran Moda
Transportasi lainnya

4. Daftar pengeluaran riil
5. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa

kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau
bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh
badan usaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan
6. Bukti pembayaran hotel atau tempat
menginap lainnya
7. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan yang dilakukan sampai dengan 8
(delapan) jam melampirkan Surat Tugas

11

BAB III
Perjalanan Dinas Luar Negeri

PNS atau pihak lain yang melakukan Perjalanan
Dinas Luar Negeri wajib mendapatkan
persetujuan dari :
1. Menteri Agama bagi pejabat pimpinan tinggi

madya, Rektor, dan Ketua .
2. Sekretaris Jenderal bagi pejabat pimpinan

tinggi pratama, pejabat di bawah
rektor/ketua, pejabat administrasi, pejabat
fungsional, dan non-PNS.

Catatan :
 Permohonan persetujuan dimaksud diajukan oleh

pimpinan satuan kerja dengan memuat penjelasan
mengenai waktu pelaksanaan, urgensi/alasan
Perjalanan Dinas luar negeri, dan rincian program.
 Permohonan persetujuan diajukan paling lambat 3
(tiga) minggu sebelum Perjalanan Dinas luar negeri
dilaksanakan.

12

Lanjutan catatan :
Selain itu permohonan persetujuan harus melampirkan :
 surat undangan atau pemberitahuan dari penyelenggara

dan dokumen terkait
 nama dan jabatan
 nomor induk kepegawaian dan/atau nomor induk

kependudukan
 nomor telepon pribadi dan email
 sumber anggaran biaya perjalanan dan besaran biaya yang

di gunakan
Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan berdasarkan
inisiatif/ program kerja unit kerja, usulan Perjalanan Dinas harus
dilengkapi dengan kerangka acuan kegiatan dan agenda kegiatan
Dalam hal permohonan persetujuan tersebut disetujui maka
Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan izin Perjalanan
Dinas ke Luar Negeri yang ditujukan kepada kementerian
Sekretariat Negara.

13

Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Luar Negeri

Perlu diperhatikan dalam Perjalanan Dinas Luar Negeri
harus mendapat persetujuan dari kementerian Sekretariat
Negara yang sebelumnya diajukan Sekretaris Jenderal dan
menjadi dasar untuk :

1. Bagi pejabat berwenang untuk menerbitkan Surat
Tugas, SPD dan memerintahkan bendahara
pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perjalanan
dinas.

2. Berdasarkan salinan SPD, bendahara pengeluaran
membayar biaya perjalanan Dinas Pelaksana SPD
sebesar perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang akan
dilaksanakan.

14

Komponen Biaya Perjalanan
Dinas Luar Negeri

Biaya Perjalanan Dinas Terdiri Atas Komponen :
1. Biaya Transportasi
2. Uang Harian

1.Biaya Transportasi terdiri atas :
 biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas luar

negeri termasuk biaya transportasi ke terminal
bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya
transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar
udara/pelabuhan.
 airport tax dan restribusi yang dipungut diterminal
bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan
dan kepulangan.
 biaya aplikasi visa.
 biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan
Dinas luar negeri sepanjang dipersyaratkan di negara
penerima.

15

2. Uang harian terdiri atas :
 Biaya Penginapan
 Uang Makan
 Uang Saku
 Uang Transportasi lokal

Pastikan Biaya Perjalanan Dinas
Diberikan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

16

Laporan Pelaksanaan
Dan Pertanggungjawaban
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pelaksana SPD harus menyampaikan laporan Perjalanan
Dinas Luar Negerinya kepada pemberi tugas dengan
tembusan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan
mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada
pejabat pembuat komitmen paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Dalam hal Laporan dan pertanggungjawaban perjalanan
dinas luar negeri ini harus melampirkan:
1. SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di

tempat tujuan di luar negeri.
2. Bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti

pembayaran Moda Transportasi lainnya.
3. Boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan

restribusi.
4. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya

asurasi perjalanan

17

Catatan :

1. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas tidak dapat
dibuktikan dengan tanda terima, kuitansi,
atau bukti lain, pertanggungjawaban
dilakukan dengan surat pernyataan Pelaksana
SPD yang disetujui oleh pejabat yang
berwenang.

2. Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan
Dinas terdapat kelebihan atau kekurangan,
Pelaksana SPD wajib mengembalikan
kelebihan atau menerima kekurangan biaya
Perjalanan Dinas kepada/dari bendahara
pengeluaran

18

Lampiran Ketentuan Umum

Dalam PMA No.6 Tahun 2018 yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan
keluar dari kedudukan tempat tugas ke tempat tugas
yang lain untuk kepentingan negara.

2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas,
dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam
negeri.

3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari
tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan
yang baru berdasarkan keputusan pindah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pihak Lain adalah orang selain pejabat negara, PNS,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota
Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat
Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk
keluarga yang sah dan pengikut.

Lampiran Ketentuan Umum

6. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan Dinas bagi pegawai Kementerian Agama.

7. Pelaksana SPD adalah PNS dan Pihak Lain yang
melaksanakan Perjalanan Dinas.

8. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi
tujuan Perjalanan Dinas.

9. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan
pindah.

10. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang
digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

11. Surat Tugas adalah surat penugasan perjalanan dinas
yang diterbitkan oleh Menteri Agama atau pejabat
yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD.

Lampiran Ketentuan Penerbitan

Surat Perjalanan Dinas

PMA NO.6 Tahun
2018 Tentang

Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Luar Negeri

1.Perjalanan Dinas 2.Perjalanan Dinas Harus Disetujui oleh :
Jabatan Pindah 1.Menteri Agama untuk :
Pimpinan Tinggi Madya, Rektor,
Harus sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Harus berdasarkan Ketua
surat tugas. keputusan Pindah 2.Sekjen untuk :
Surat tugas yang menjadi dasar penerbitan SPD diterbitkan oleh: Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Putusan Pindah dibawah rektor/ ketua, Pejabat
1. Menteri Agama untuk pimpinan tinggi madya tingkat pusat. diterbitkan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional
2. Pimpinan tinggi madya tingkat pusat untuk pimpinan tinggi Berwenang dan Non PNS
pratama.
3. Pimpinan tinggi pratama untuk pejabat administrasi dan pejabat Surat putusan Sekjen mengajukan
fungsional. Pindah Menjadi permohonan ijin
4. Rektor perguruan tinggi keagamaan negeri untuk wakil rektor, Dasar Penerbitan Perjalanan Dinas ke
dekan, direktur, dan kepala biro. SPD Kementerian
5. Dekan pada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk wakil Sekretariat Negara
dekan, dosen, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional.
6. Direktur atau kepala biro pada pada perguruan tinggi keagamaan Surat ijin dari kementerian
negeri untuk wakil direktur, pejabat administrasi, dan/atau pejabat Sekretariat Negara Menjadi
fungsional. Dasar Penerbitan SPD
7. Ketua sekolah tinggi keagamaan negeri untuk wakil ketua, ketua
jurusan, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional.
8. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pejabat
administrasi.
9. kepala bagian tata usaha pada kantor wilayah kementerian agama
provinsi untuk pejabat fungsional.
10. kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk
pejabat administrator dan pejabat fungsional.
11. kepala unit pelaksana teknis untuk pejabat administrasi dan
pejabat fungsional.
12. kepala madrasah untuk pejabat administrator, pejabat
fungsional, dan pelaksana

Surat Tugas
Menjadi Dasar
Penerbitan SPD

Lampiran Flowchart Pengurusan SPD

N Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kete
O rangan

KA KABag KA Peng Rek Keleng wak out
Biro OK subag admi tor kapan tu Put
Ortala nistra
si

1 Memerintahkan kabag OK untuk Surat 15 menit Disposisi
menindaklanjuti permohonan Permoho 15 menit Disposisi
penerbitan Surat Perjalanan nan dan
Dinas (SPD) kelengkap
an berkas
2 Memerintahkan kasubag Ortala
untuk menindaklanjuti Disposisi
permohonan penerbitan SPD
Disposisi
3 Memerintahkan
pengadministrasi untuk 15 menit Disposisi
menindaklanjuti permohonan
penerbitan SPD Disposisi 15 menit konsep
SPD
4 Membuat konsep SPD Konsep
SPD
5 Memeriksa konsep SPD. Jika Konsep
setuju akan membubuhkan paraf

koordinasi dan diteruskan ke Tidak Tidak 10 menit SPD yang
Kabag OK, Jika tidak setuju Ya sudah

dikembalikan ke diparaf

pengadministrasi untuk

diperbaiki

6 Memeriksa konsep SPD. Jika Konsep Konsep
setuju akan membubuhkan SPD yang
paraf koordinasi diteruskan ke sudah 10 menit SPD yang
KABIRO, Jika tidak setuju diparaf sudah
dikembalikan ke Kasubag
ORTALA untuk diperbaiki Tidak diparaf
Ya
7 Memeriksa konsep SPD. Jika Konsep Catatan :
setuju akan membubuhkan Ya SPD yang
paraf koordinasi dan diteruskan Tidak sudah 10 menit Konsep KA Biro berhak
ke Rektor , Jika tidak setuju diparaf SPD yang untuk
dikembalikan ke Kabag untuk sudah menandatangani
diperbaiki diparaf SPD yang menjadi
batas

kewenangannya.

8 Memeriksa konsep SPD. Jika Konsep Catatan :
setuju akan membubuhkan SPD yang
tanda tangan , Jika tidak setuju sudah 15 menit SPD yang SPD yang sudah di
dikembalikan ke KABIRO untuk diparaf sudah paraf KA Biro,
diperbaiki ditanda Kabag dan Kasubag
tangani berhak mendapat
tanda tangan

rektor

9 Menerima SPD yang sudah SPD yang
ditandatangani rektor dan
diberikan ke pemohon dan Ya sudah Bukti
diarsipkan ditanda 15 menit penyera
tangani
Rektor han SPD

Lampiran Contoh Surat Tugas

Lampiran Contoh SPD Halaman Depan

Lampiran Contoh SPD Halaman Belakang