The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kusmanaade17, 2021-04-03 22:23:56

Organisasi Digital 1

Organisasi Digital 1

ORG ANISASI DIGITAL

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
TAHUN 2020

Ade Kusmana

Deskripsi Singkat

Modul Digital Organization ini akan menguraikan

pengertian tentang transformasi digital,
pembahasan kebijakan terkait digitalisasi
pemerintah, komponen kunci dan tantangan yang
dihadapi saat membangun digital organization, serta
hal-hal perlu dilakukan dan pembelajaran yang

didapat saat penerapan digital organization.







TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital didefinisikan sebagai
penyesuaian ataupun bentuk investasi
baru dalam hal teknologi, model bisnis,
dan proses bisnis yang mendorong
terciptanya nilai baru bagi konsumen dan
karyawan agar semakin efektif dalam
bersaing di era perubahan ekonomi digital
yang serba cepat (Brian Solis).

DIGITAL RASA MANUAL

Persyaratan Pengisian JPT Madya

▪ PNS / NON PNS eData DAGRI
▪ Pendidikan eData DIKBUD
▪ Kepangkatan eData BKN
▪ Diklatpim eData LAN
▪ LHKPN eData KPK

PESERTA MENYERAHKAN
DOKUMEN FISIK

CONTOH PROSES BISNIS

12 34

5

10 9 87 6

11 KETERANGAN

BANK Berkas Tidak Lengkap
Penyerahan Tanda Terima Pendaftaran
Berkas Tidak Memenuhi Persyaratan

DIGITAL RASA MANUAL

B. KEBIJAKAN DIGITALISASI PEMERINTAH

1. INPRES 3 TAHUN 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional e-Government

▪ Perumusan rencana dan implementasi dikoordinir oleh
Menteri Kominfo; Integrasi, pelayanan publik yang
berkualitas, eProc, e-Learning, dll.

2. Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE

▪ Kementerian PANRB sebagai inisiator; Integrasi, pelayanan
publik yang berkualitas, arsitektur, proses bisnis, dll.

▪ Pembagian kerja antar K/L

3. Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
▪ Kebijakan tata kelola data instansi pemerintah
▪ Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi

Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. UU No 11 tahun 2018 tentang ITE – PP No 71 Tahun 2019

❑ Mengatur perencanaan, implementasi, serta monitoring dan

evaluasi sistem elektronik dan transaksi elektronik di Digital

Organization bisa dipertanggungjawabkan. Keduanya

menegaskan bahwa jejak elekronik merupakan bukti yang sah

dihadapan hukum. Back





KUNCI KEBERHASILAN DIGITAL ORGANIZATION

LEADERSHIP - KOMITMEN - KERJASAMA

Tantangan Pembangunan Digital Organization

1. Kultur, Budaya, dan Kebiasaan; ( Enggan meninggalkan zona
nyaman, sulit hilangkan kebiasaan,dll)

2. Pimpinan; (Kebijakan masih membahas hal-hal makro)
3. Sulitnya kolaborasi antar lembaga; (Minimnya sharing dan

kolaborasi)
4. Kesenjangan kompetensi; (Talent Gap, termasuk jumlah dan

kualitas SDM)
5. Rendahnya pemahaman terhadap harapan publik (Resisten

untuk berubah)

Back





Pembelajaran dalam Penerapan Digital Organization

PENCURIAN KOPER DI T3

Digitalisasi organisasi bukan masalah teknologi semata

PEMBUATAN PASPOR

PEMBELAJARAN 2

birokrasi tradisional birokrasi modern P
KL KL

P SISTEM SISTEM SISTEM
INFORMAS INFORMAS INFORMAS

I I I

SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
INFORMASI INFORMASI INFORMASI

~ cerdas milik semua ~

Back



Finish


Click to View FlipBook Version