Modul Ajar PPKn

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA PKBM UMMI AMINAH Disusun Oleh: Slamet Edi FASE E KELAS X

MODUL AJAR PPKn Paket C INFORMASI UMUM PERANGKAT AJAR Nama/Unit Instansi Tahun Jenjang Kelas Alokasi Waktu …………………… PKBM xxxx 2023/2024 /Paket C Kelas X 2 SKK TUJUAN PEMBELAJARAN Fase E Elemen UUD NRI Tahun 1945 Tujuan Pembelajaran Mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila 3. Peserta didik mampu mengklasifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Dasar, Instrumental, dan nilai Praksis sila-sila Pancasila. Konsep Utama Hak dan Kewajiban warga negera KOMPETENSI AWAL Siswa masih belum memahami secara mendalam makna hak dankewajiban. Siswa sebelum mengikuti pembelajaran masih belum memahami penerapan hak dan kewajiban dalamkeseharian PROFIL PELAJAR PANCASILA YANG BERKAITAN Bergotong royong Bernalar Kritis SARANA PRASARANA Gawai/laptop Akses internet Buku teks PPKn Papan tulis danspidol Proyektor TARGET PESERTA DIDIK Siswa regular/tipikal MODA PEMBELAJARAN Tatap muka (luring) MODEL PEMBELAJARAN PBL METODE PEMBELAJARAN Diskusi KOMPONEN INTI PEMAHAMAN BERMAKNA Hakdankewajibanwarganegarasalingberkaitansatusama lain. Ini artinya,warganegara akan mendapatkan haknya jika sudah melaksanakan kewajiban.

PERTANYAAN PEMANTIK Pernahkah kalian melihat orang yang tidak suka menunggu antrian? Taukah kalian apa itu hak dan kewajiban? URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN Pendahuluan 1) Tutormempersiapkan kelas agarlebih kondusif untuk proses belajar mengajar: kerapian dan kebersihan ruang kelas secara bersama sebagai wujud sikap tanggung jawabdan gotongroyong. 2) Peserta didik bersama Tutormengawali pembelajaran dengan berdoa. 3) Tutormemberikan apersepsi mengenai Konsep hak dan kewajiban (Kegiatan Literasi & berfikir kritis (Critical thinking) 4) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Inti Fase 1 : Mengorientasikan peserta didik pada masalah 1. Tutormenyampaikan materi pembelajaran melalui PPT 2. Tutormenayangkan video/gambar tentang hak dan kewajibanwarganegarayangdiaturdalamUndang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945yangdiunduh pada link youtube https://www.youtube.com/watch?v=dvowIGr09qw Fase 2 : Mengorganisasikan Kerja peserta didik 1. Peserta didik dibagi dalam 6 kelompok yang anggotanya dipilih secara heterogen sebagai bagian dari kebhinekaan global. 2. Tutormembagiakan LKPD kepada masing-masing kelompok, kemudian guuru memberikan penjelasan singkat cara pengisian LKPD. Fase 3 : Melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan 1. Tutormemastikan setiap kelompok memahami tugas masingmasing. 2. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas (kolaborasi) untuk mencari literatur yang diperlukan untuk menyelesaikankasus yangadadiLKPD(berpikirkritis). 3. Tutormembimbing danmemantau peserta didik dalam berdiskusi dan mengerjakanLKPD Fase 4 : Menyusun dan mempresentasikan hasil karya 1. Salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 2. Kelompok lain diminta untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan terkait paparan hasil diskusi kelompok penyaji 3. Kelompok penyajimenjawab pertanyaan dari kelompok lain Fase 5 : Melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah 1. Peserta didik bersama-sama Tutormenarik kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Tutormemberikan penghargaan kepada seluruh peserta didik yang telah berhasil menyelesaikanmaslah yang didiskusikan di kelompok.

3. Tutormemberikan penekanan atas hasil kerja yang sudah dilakukan di setiap kelompok. Penutup 1. Tutorbersama peserta didik membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran melalui tanya jawab. 2. Tutormelakukan refleksi (berpikir kritis dan santun) dengan peserta didik melalui pemberian pertanyaan seperti: a. Dari proses belajar hari ini, hal yang dipahami adalah… b. Dari proses belajar hari ini, hal yang dipahami adalah… c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah… 3. Tutormemberikan tes formatif untuk mengukur keberhasilan pembelajaran hari ini. 4. Tutormenjelaskan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnyadan menugaskan peserta didik membaca materi selanjutnya. 5. Berdoa dan mengucapkan salam. REFLEKSI TUTOR - Apakah kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik? - Apa yang sebaiknya saya tambahkan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya? - Bagaimana melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik? LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Bahan ajar 2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 3. Alat evaluasi 4. Media pembelajaran Tes Kemampuan Awal 1. Coba jelaskan makna hak dan kewajiban warga negara sesuai pengetahuanmu ! 2. Menurut pendapatmu apa substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila ? 3. Coba klasifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Dasar, Instrumental, dan nilai Praksis sila-silaPancasila ! Keterangan 1. Peserta didik yang menjawab semua pertanyaan dengan benar akan menjadi tutor sebaya dari teman-temannya 2. Peserta didik yang menjawab semua pertanyaan namun jawaban kurang benar akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya 3. Peserta didik yang menjawab semua pertanyaan namun jawaban tidak benar akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya 4. Peserta didik yang menjawab hanya 1-2 pertanyaan namun jawaban kurang benar akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya

I. Penilaian Hasil Pembelajaran Teknik dan Bentuk Penilaian yang akan Digunakan No Aspek Teknik Bentuk Instrumen Waktu Penilaian 1. Sikap 1. Observasi Kegiatan Diskusi 2. Jurnal Lembar Observasi Catatan Selama Proses KBM Berlangsung 2. Ketrampilan Penilaian Kinerja Penilaian Produk Lembar Pengamatan Selama Proses KBM 3. Pengetahuan Tes tulis Soal Uraian Setelah KBM II. Kegiatan Remidial Siswa yang belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 70 diberikan soal ulangan harian yang sama dengan materi yang sama dengan menggunakan aplikasi google from. III. Kegiatan Pengayaan Siswa diberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang terdapat pada LKPD. IV. Interaksi Tutordan Orang Tua Interakasi Tutordengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut. Tutormeminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari Tutorkepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf Tutordan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio peserta didik

LAMPIRAN 1 LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SatuanPendidikan : PKBM…. Mata Pelajaran : PPKn Kelas/Semester : X / 1 Tahun Pelajaran : 2022/2023 Waktu Pengamatan : Pada saat Pelaksanaan pembelajaran Indikator : Gotong Royong Bernalar Kritis Rubrik: No Kriteria Penilaian Mahir Cakap Layak Berkembang Nilai 1. Gotong Royong Peserta didik dapat melakukan sikap gotong royong dengan sangat baik Peserta didik dapat melakukan sikap gotong royong dengan baik Peserta didik dapat melakukan sikap gotong royong dengan arahan Peserta didik belum melakukan sikap gotong royong dengan baik 2. Bernalar Kritis Peserta didik dapat mengembang kan pemikiran bernalar kritis dengan sangat baik Peserta didik dapat mengembangka n pemikiran bernalar kritis dengan baik Peserta didik dapat mengembangkan pemikiran bernalar kritis dengan arahan Peserta didik belum mengemban gkan pemikiran bernalar kritis dengan baik

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP PENILAIAN OBSERVASI KELAS : X 2 NO NAMA SISWA SIKAP SOSIAL Skor Ratarata Tanggung Jawab Jujur Peduli Kerja Sama Santun Percaya Diri Disiplin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LAMPIRAN 2 LEMBAR PENILAIAN SIKAP PENILAIAN JURNAL SatuanPendidikan : PKBM xxxx Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila Kelas : X 2 Indikator: 1. Siswa dapat bekerjasama dengan orang lain 2. Siswa menunjukkan sikap disiplin 3. Siswa menunjukkan sikap toleransi dalam perbedaan Jangka Waktu Pengamatan : …………….. Format Jurnal NamaSiswa : ……………….. Kelas : ……………… No. Hari/Tanggal Sikap / Perilaku Keterangan Kejadian Positif Kejadian Negatif Kesimpulan : ……………………………………………………………………………………………………………

LAMPIRAN 3 PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN 1. Penilaian Kinerja dilakukan Tutordengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hakikat dan teori kedaulatan. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru. No Nama Peserta Dididk Kemampuan Bertanya Kemampuan Menjawab/ Berargumentasi Memberi Masukan/ Saran Mengapresiasi 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√) Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang Nilai = Skor Perolehan ×100 16 Pedoman Penskoran (Rubrik) No. Aspek Penskoran 1 Kemampuan Bertanya Skor 4 apabila selalu bertanya. Skor 3 apabila sering bertanya. Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya. Skor 1 apabila tidak pernah bertanya 2 Kemampuan Menjawab/ Argumentasi Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas. 3 Kemampuan Memberi Masukan Skor 4 apabila selalu memberi masukan. Skor 3 apabila sering memberi masukan.

Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan. Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukan. 4 Mengapresiasi Skor 4 apabila selalu memberikan pujian. Skor 3 apabila sering memberikan pujian. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi pujian. Skor 1 apabila tidak pernah memberi pujian. a. Penilaian Video No Kelompok Kesesuaian dengan materi Karakteristik Pemain Pengembangan Ide Cerita 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√) Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang Nilai = Skor Perolehan ×100 12 b.Penilaian Puisi Musikal No Kelompok Makna Puisi Pilihan Kata Kesesuaian Musik 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√) Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang Nilai = Skor Perolehan ×100 12

1. Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945? 2. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kalian sehari-hari. 3. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal kalian? 4. Bisakah kalian tuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat kalian untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945? Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identiikasi pasal atau ayat dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut uraian secara singkat tentang kedua materi tersebut. a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Konstitusi sebuah negaramerupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi, akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya.Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentukbentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakanketertiban dunia. Merujuk kepada Ivo D. Duchacek, constitutions adalah “identify the sources, purposes, uses and restraints of public power” (mengidentiikasikan sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasanpembatasan kekuasaan umum). Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasankekuasaan. Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya). Konvensi merupakan aturanaturan dasar yang timbul danterpelihara (dilakukan terus menerus dan berulangulang) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara.Contohnya adalah Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Kita akan membicarakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Mengapa? LAMPIRAN 4 : PENILAIAN PENGETAHUAN SOAL URAIAN LAMPIRAN 5 BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 juga menduduki posisi nomor satu. Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politikyang berkembang dan terjadi di negara Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 untuk pertamakalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka, sejak 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah berubahnya NegaraKesatuan Indonesia menjadi Negara Serikat. Namun, pemberlakukan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI). Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 1998 seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali. Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, 16 bab, 49 ayat), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 menjadi: Pembukaan (tetap 4 alinea), Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal dan 170 ayat), 3pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR diubah menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal itu menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar (concentration of power and responsibiliyu upon the president) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances). Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis. Secara garis besar, perubahan pasca-amandemen adalah sebagai berikut: a. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. b. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim. c. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances), yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masingmasing. d. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945.

e. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. f. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan Konstitusi Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. Hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia (HAM). Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak manapun. Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat dalam hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak mungkin terlaksana dan ditegakkan. Secara umum, hak warga negara Indonesia dalam konstitusi adalah sebagai berikut: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik. 3. Hak menghargai kepribadiannya. 4. Hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum. 5. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. 6. Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan. 7. Hak memiliki benda dengan cara yang sah. 8. Hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan. 9. Hak untuk memilih dan memeluk agama. 10. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. 11. Hak untuk mengadakan rapat dan rapat. 12. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial. 13. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 14. Hak untuk berdagang. 15. Hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masingmasing. 16. Hak untuk menikmati kesenian.

17. Hak untuk turut serta memajukan keilmuan. Adapun kewajiban warga negara Indonesia secara umum adalah sebagai berikut: 1. Menaati hukum dan pemerintahan. 2. Menghormati HAM orang lain. 3. Tunduk kepada undang-undang. c. Hak Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam konstitusi. Dalam UUD1945, hak warga negara terkandung dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. 1. Pasal 27 Hak warga negara Indonesia dalam pasal 27 ayat (2) berbunyi “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 2. Pasal 28 A Hak warga negara Indonesia dalam pasal 28 A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 3. Pasal 28 B Hak warga negara dalam pasal 28 B termuat dalam dua ayat. Ayat (1) berbunyi “warga negara berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah”. Adapun dalam ayat (2) berisi hak kelangsungan hidup, yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. 4. Pasal 28 C Hak warga negara dalam pasal 28 C termuat dalam dua ayat. Ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia”. Adapun ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 5. Pasal 28 D Hak warga negara dalam pasal 28 D termuat dalam empat ayat. Ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.Adapun ayat (3) menjamin hak yang sama dalam ikut serta dalam pemerintahan, sedangkan ayat (4) menjamin hak atas status kewarganegaraan. 6. Pasal 28 E Hak warga negara dalam pasal 28 E termuat dalam tiga ayat. Ayat (1) membahas tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak untuk kembali. Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan jika setiap orang bebas untuk meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya. Adapun dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang untuk bebas berbicara, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 7. Pasal 28 F Pasal ini berisi tentang hak teknologi dan informasi. Pasal ini berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi

dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 8. Pasal 28 G Pasal 28 F memuat perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang untuk mendapatkan izinnya dan keluarga atas harta yang ada di bawahnya, berhak atas keamanan dan kebebasan dari ancaman. Selain itu, warga negara juga berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain. 9. Pasal 28 H Pasal 28 H terdiri atas empat ayat, yang masing-masing berisi tentang hak setiap orang untuk menerima kelahiran dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk perawatan kesehatan yang layak; hak untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan khusus untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persetujuan dan keadilan; hak setiap orang untuk jaminan sosial; serta hak kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. 10. Pasal 28 I Hak warga negara dalam pasal 28 I termuat dalam dua ayat. Ayat (1) berisi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Adapun ayat (2) memberikan hak untuk bebas dari diskriminasi serta mendapatperlindungan dari tindakan diskriminatif. 11. Pasal 29 Pasal 29 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 12. Pasal 31 Hak warga dalam pasal ini adalah mendapatkan pendidikan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan dasar dijamin dan dibiayai oleh negara. 13. Pasal 33 Pasal 33 terdiri atas tiga ayat yang berisi ketentuan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting dan disetujui hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; serta penyelenggaraan ekonomi nasional yang demokratis, berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan. 14. Pasal 34 Dalam pasal ini, negara menjamin semua fakir miskin dan anak-anak terlantar. Warga negara juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan tidak mampu. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah. LAMPIRAN 6 GLOSARIUM Berbangsa Toleransi dan intoleransi Bullying Diskriminasi

Ujaran kebencian Nasionalisme Separatisme Mufakat Ketidakadilan gender Sumber Utama Bacaan Unit 2 Buku Guru Bacaan Unit 2 Buku Siswa Pengayaan Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, https://core.ac.uk/ download/pdf/234118568.pdf Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/ article/view/22960 LAMPIRAN 7 DAFTAR PUSTAKA