1 PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-BUPOT INSTANSI PEMERINTAH Disusun Oleh : Tim Development e-Bupot Instansi Pemerintah Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi KPDJP Instansi Bijak Paham Pajak
1 e-Bupot Instansi Pemerintah, aplikasi apaan? Halo Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Sehubungan dengan terbitnya PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah maka dikembangkan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah sebagai sarana implementasi dari regulasi tersebut. Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dapat diakses mulai 1 September 2021 melalui url https://ebupotip.pajak.go.id/ dan https://subunitip.pajak.go.id/. Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah, di dalam aplikasi tersebut terdapat 2 Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan SPT Masa PPh Pasal 21 Instansi Pemerintah. Cara Menggunakan e-Bupot Instansi Pemerintah? Karena Aplikasi ini Khusus untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah, maka syarat utama untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah adalah status Wajib Pajak sebagai Instansi Pemerintah. Secara Sederhana, alur penggunaan e-Bupot Instansi Pemerintah berikut ini : Gambar 1. Tahapan Umum e-Bupot Instansi Pemerintah
2 1. Login Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, diharuskan melakukan login menggunakan username dan password djponline masing-masing Wajib Pajak Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/). Sedangkan bagi Subunit yang telah didaftarkan melakukan login menggunakan username ID_Subunit serta password yang telah ditentukan sebelumnya (https://subunitip.pajak.go.id/). Apabila login berhasil, maka system akan mengarahkan tampilan pada dashboard e-Bupot Instansi Pemerintah. Pada bagian Dashboard tersebut berisi daftar SPT Masa Unifikasi IP dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan. Gambar 2. Login e-Bupot Instansi Pemerintah (User IP Pusat) Gambar 3. Login user Subunit Gambar 4. Menu Dashboard e-Bupot Instansi Pemerintah
3 2. Perekaman Bukti Potong/Pungut Untuk merekam bukti potong/pungut dapat melalui 2 cara yaitu dengan key in atau impor data. Key In artinya melakukan perekaman satu per satu bukti potong/pungut, sedangkan metode impor data melakukan perekaman data dalam jumlah yang banyak. Perekaman bukti potong/pungut dapat memilih menu SPT Unifikasi atau SPT 21, tergantung jenis kode objek pajak yang ingin direkam. Jika yang direkam adalah bukti potong/pungut dengan kode objek pajak pada SPT Unifikasi, maka Wajib Pajak IP memilih menu SPT Unifikasi-Sub Menu PPh-Daftar BP-Rekam/Impor data (untuk Bukti Potong PPh Unifikasi), atau memilih menu SPT Unifikasi-Sub Menu PPN-Daftar Bukti Pemungutan-Rekam/Impor data (untuk Bukti Pungut PPN). Khusus perekaman bukti pungut PPN-faktur pajak hanya diperlukan data parameter NPWP Penjual dan nomor Faktur, selanjutnya system akan melakukan validasi data pada e-faktur. Jika yang direkam adalah bukti potong dengan kode objek pajak pada SPT PPh Pasal 21, maka Wajib Pajak IP memilih menu SPT 21-Sub Menu Bukti Potong 21/26-Daftar BP-Rekam/Impor data Khusus perekaman data bukti potong/pungut menggunakan metode impor data, Wajib Pajak IP diharuskan mempersiapkan data bukti potong/pungut pada format file excel yang telah ditentukan sebelumnya. Format file excel sebagai fasilitas impor data dapat diunduh pada bagian petunjuk pengisian halaman impor data bukti potong/pungut. Format file impor data antara lain terdiri dari : 1. Bukti Potong PPh Unifikasi 2. Bukti Pungut PPN/PPnBM 3. Bukti Potong PPh 21 Bulanan/Final/Tidak Final 4. Bukti Potong PPh 21 Tahunan Eits, tapi jangan lupa ya sebelum melakukan perekaman bukti potong/pungut harus terlebih dahulu melakukan perekaman penandatangan pada menu pengaturan. Perekaman penandatangan dapat menggunakan data identitas NPWP atau NIK. Gambar 5. Unduhan Format File Impor Data
4 Penandatangan yang direkam tersebut nantinya dapat digunakan sebagai penandatangan bukti potong/pungut atau SPT. Gambar 6. Perekaman Bupot PPh SPT Unifikasi Gambar 7. Perekaman Bukti Pungut PPN-Faktur Pajak
5 Gambar 8. Perekaman Bupot PPh Pasal 21 Gambar 9. Tabel Impor Data-Perekaman Bukti Potong/Pungut
6 3. Pembuatan Billing Setelah perekaman bukti potong/pungut selesai dilaksanakan, idealnya melakukan pembayaran atas pajak yang terutang. Tetapi sebelum dilakukan pembayaran, diperlukan fasilitas untuk membantu pembayaran pajak, salah satu fasilitas yang dimaksud yaitu dengan pembuatan id billing. Pada aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, id billing dibuat untuk setiap bukti potong/pungut. Posisi pembuatan id billing dapat dilihat pada daftar bukti potong/pungut, kolom aksi-buat kode billing. Gambar 10. Pembuatan Billing untuk setiap Bupot/Buput Setelah pembuatan id billing selesai, maka id billing tersebut dapat dicetak dengan memanfaatkan fitur cetak billing pada button paling ujung kanan bersebelahan dengan button buat kode billing. Selanjutnya jika id billing sudah dicetak, dapat dilakukan pembayaran pajak terutang melalui Bank Persepsi. Gambar 11. Cetakan kode billing
7 4. Posting Posting adalah aktivitas memindahkan data bukti potong/pungut dan pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT), sekaligus melakukan update data pada SPT. Jika pembuatan bukti potong/pungut telah selesai direkam, dapat dilanjutkan dengan proses posting. Sub menu posting dapat ditemui pada menu SPT Unifikasi maupun SPT 21. Gambar 12. Posting 5. Perekaman Bukti Setor Perekaman bukti setor merupakan pelunasan atas pajak yang terutang dari perekaman bukti potong/pungut. Perekaman bukti setor dapat dibuka pada menu SPT Unifikasi/SPT 21 – SPT Masa – Perekaman Bukti Penyetoran. Sebelum melakukan perekaman bukti setor, WP harus terlebih dahulu menentukan tahun pajak dan masa pajak yang akan direkam bukti setor pajaknya. Dari tampilan halaman perekaman bukti penyetoran, dapat diperoleh informasi jumlah tagihan untuk setiap Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setor (KJS), Untuk detail perekaman bukti penyetoran, umumnya transaksi yang dilakukan Instansi Pemerintah untuk setiap bukti potong/pungut memiliki setoran masing-masing. Sehingga jika ingin melakukan perekaman bukti setor, maka kita harus memilih dulu mana bukti potong/pungut yang ingin dilunasi pajaknya. Jenis bukti setor terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP), Pemindahbukuan serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), namun
8 perlu diketahui bahwa untuk jenis setoran SP2D hanya diperuntukkan Wajib Pajak Instansi Pemerintah tingkat Pusat. Gambar 13. Perekaman Bukti Setoran Gambar 14. Jenis Bukti Penyetoran
9 6. Submit SPT Langkah terakhir dalam menggunakan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah adalah Kirim SPT. Tetapi perlu diketahui sebelum kirim SPT, detail data pada SPT induk maupun lampiran perlu diteliti dulu datanya, serta penentuan penandatangan SPT. Tahap penelitian data dan penentuan penandatangan SPT dapat disebut sebagai proses melengkapi SPT. Proses melengkapi SPT dan kirim SPT dapat kita buka dengan memilih menu SPT Unifikasi-SPT Masa-Penyiapan SPT (untuk SPT Masa Unifikasi) atau menu SPT 21- SPT Masa-Penyiapan SPT (untuk SPT Masa Unifikasi). Penyiapan SPT dapat dilihat dengan tampilan daftar SPT untuk setiap masa dan tahun pajak. Pada kolom aksi terdapat button untuk melengkapi SPT dan Kirim SPT khusus bagi SPT yang statusnya masih draft(belum lapor). Sedangkan jika status SPT sudah lapor, maka pada kolom aksi hanya muncul button lihat SPT. Gambar 15.Penyiapan SPT Masa Tampilan lengkapi SPT antara SPT Unifikasi dan SPT 21 agak sedikit berbeda, hal ini dikarenakan format pelaporan antara SPT Masa Unifikasi dan SPT PPh 21 berbeda. PPh Unifikasi lengkapi SPT hanya set penandatangan SPT PPh 21 lengkapi SPT, input data STP, kelebihan penyetoran bulan sebelumnya dan kompensasi (jika LB), serta set penandatangan SPT
10 Gambar 16. Lengkapi SPT 21 Setelah Proses lengkapi SPT selesai maka dapat dilanjutkan dengan kirim SPT. Pada tahap Kirim SPT, diwajibkan input data passphrase dan mengunggah sertifikat elektronik yang nantinya akan dilakukan validasi oleh system. Jika kirim SPT suksesmaka diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas pengiriman SPT, BPE dapat dilihat dan diunduh pada menu dashboard. Gambar 17. Kirim SPT 21
11 User Instansi Pemerintah X Subunit Apa sih bedanya antara user Instansi Pemerintah dibandingkan dengan user Subunit? Secara sederhana keduanya merupakan user pengguna aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, tetapi user subunit sebenarnya merupakan user pembantu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, khususnya dalam penggunaan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/Pj/2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah. Pendaftaran user subunit hanya dapat dilakukan user Instansi Pemerintah melalui menu Pengaturan-Subunit Instansi-Tambah. Pada Kolom Aksi terdapat button untuk aktivasi subunit, mengubah data subunit, serta melakukan pencetakan Surat Keterangan pendaftaran subunit. Gambar 18. Daftar Subunit IP Konsep user subunit sebagai user pembantu memungkinkan perbedaan kewenangan akses atas fitur dan fungsi yang disediakan dalam aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan antara lain :
12 User Instansi Pemerintah Vs User Subunit Keterangan : *Submenu SPT pada Subunit hanya terbatas pada perekaman pembayaran atas bukti potong/pungut yang direkam Subunit itu sendiri **Sub menu Subunit instansi pada user subunit berisi profil subunit itu sendiri.
13 Dokumen Cetakan e-Bupot Instansi Pemerintah Aspal? Untuk menentukan dokumen hasil cetakan/output dari aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah apakah asli atau palsu, dapat dilakukan verifikasi validitas datanya. Caranya?bisa dilakukan dengan scan QR Code pada cetakan e-Bupot Instansi Pemerintah, antara lain : 1. Bukti Potong/Pungut 2. Bukti Penerimaan Elektronik lapor SPT 3. Surat Keterangan Pendaftaran Subunit Saat melakukan scan QR Code, scanner akan mengarahkan pada halaman verifikasi data terkait, dengan melakukan input data mixcode (kode yang ada pada bagian bawah QR Code) serta kode keamanan. Gambar 19. Verifikasi Data Cetakan e-Bupot Instansi Pemerintah Surat Keterangan Terdaftar Subunit Apabila input data mixcode serta kode keamanan cocok, system akan mencari data berdasarkan database e-Bupot Instansi Pemerintah dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, Wajib Pajak dapat membandingkan hasil data yang ditampilkan dengan form cetakan e-Bupot Instansi Pemerintah