0 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Selain itu pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan aset Desa. Permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan aset sepanjang tahun 2023 baik dari kanal pengaduan maupun surat yang diterima dari Kementerian/Lembaga, dari masyarakat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun dari pemerintah Desa : A. Masalah atas aduan dari aplikasi Lapor dan PPID : 1) Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa 2) Pengaduan atas keterlambatan penetapan Ranperbup Standar Biaya Nagari 3) Audit Ulang Dana Desa 4) Release aplikasi SISKEUDES 5) Mekanisme penyaluran ADD
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 B. Berdasarkan surat masuk yang diterima selama tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut (lampiran 1) : 1) Permintaan keterangan ahli terkait pengelolaan keuangan Desa; 2) Penggunaan Dana Desa (DD); 3) Permohonan penjelasan kebijakan terkait Alokasi Dana Desa (ADD); 4) Tukar menukar Tanah Kas Desa; 5) Permintaan keterangan ahli terkait pengelolaan aset Desa; 6) Interkoneksi aplikasi SISKEUDES dan SIPADES; 7) Laporan Hasil Invetarisasi Aset Desa. C. Fasilitasi Keterangan Saksi Ahli : Berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan sebagai Saksi Ahli pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Desa dengan kasus-kasus yang sangat beragam dan sudah terfasilitasi oleh Subdit yang menangani. Kasus atau permasalahan tersebut terdapat motif yang berbeda dalam pelaksanaanya, dan pelaku daripada kasus-kasus tersebut bukan hanya dari Pemerintah Desa saja, baik dari pihak Kecamatan dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu, rekapitulasi kasus atau permasalahan yang telah terfasilitasi tahun 2023, yaitu pada: 1) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Negeri Tapin dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Gadung Tahun Anggaran 2017, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 2) Polda Riau Resor Indragiri Hilir dalam perkara dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Klimpang, Kecamatan Gaung Anak Serka Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 3) Polda Riau Resor Kampar dalam perkara dugaan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau TA. 2019, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 4) Polda Kalimantan Selatan Resor Balangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa Mantuyan TA. 2018, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 5) Polda Bengkulu Resor Seluma dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Batu Tugu Kecamatan Talo Kabupaten Seluma TA. 2019 s.d 2021, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 6) Polda Riau Resor Kuantan Singingi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 7) Polda Jambi Resor Tebo dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa pada Desa Pagar Puding Lamo kec. Serai Serumpun kab. Tebo Tahun Anggaran 2020 dan 2021, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 8) Polda Sulawesi Tengah Resor Donggala dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Alat Pemancar Jaringan di masing-masing Desa Kec. Rio Pakava Kab. Donggala Ta. 2019, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 9) Polda Kalimantan Selatan Resor Hulu Sungai Tengah dalam dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi dalam Penggunaan dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah T.A 2019 S/D 2020, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 10) Polda Jawa Timur Resor Tulungagung dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2020 s/d 2021 dan Bantuan Keuangan Kabupaten tahun anggaran 2020 di Desa Kradinan, Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 11) Polda Riau Resor Siak dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Penggelapan dalam Jabatan terhadap pengelolaan dana APBKam Buana Bakti Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak TA. 2017 s.d 2019, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 12) Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari hasil kerjasama pemanfaatan aset hutan ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim TA 2019, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. 13) Polda Kalimantan Selatan dalam kasus penjualan tanah kas Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kepala Desa Banjarsari periode 2016/2022, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 14) Kejaksaan Tinggi Riau dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Kekayaan Asli Desa pada Desa Kepenuhan Raya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu TA 2019-2021, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 15) Polda Jawa Timur dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi jual beli tanah Kas Desa milik Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dan Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 16) Polda Sumatera Selatan Resor Lahat terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelepasan Aset Desa atau Penjualan Tanah Himbe Kemulau Desa Ulak Panda, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat Tahun 2022, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 17) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dalam perkara dugaan penyalahgunaan pengelolaan pendapatan asli desa pada hasil kerjasama sawit plasma di atas Tanah Kas Desa di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2021, fasilitasi keterangan ahli dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. B. Tugas dan Fungsi Direktorat Tugas Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri No 137 tahun 2022 adalah melaksanakan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa, keuangan dan aset Desa. Sedangkan fungsinya adalah: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; 3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; penyiapan penyusunan norma, standar,
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; 4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; 5. Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. C. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 456, Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa terdiri: a. Sub Direktorat Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa; b. Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; c. Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; d. Sub Bagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. 1. Sub Direktorat Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, asistensi dan supervisi serta fasilitasi di bidang perencanaan pembangunan desa. Sub Direktorat Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa; 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa; 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan desa; 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa; dan 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa. 2. Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi dibidang pengelolaan keuangan Desa. Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer Dana ke Desa; 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa; 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer Dana Desa. 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer Dana Desa.
8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi engelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer Dana Desa. 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi engelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer Dana Desa. 3. Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang pengelolaan aset Desa Sub Direktorat Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi tata perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa; 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi tata perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa; 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi tata perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang fasilitasi tata perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa; 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi tata perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa; 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi tata perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa; 4. Subbagian Tata Usaha Tugas melakukan koordinasi penyusun program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. D. Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia di Direktorat Fasilitasi Perencanaa, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa adalah sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang meliputi: Berdasarkan Jabatan: a. 1 (satu) orang Pejabat Eselon II; b. 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III; c. 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Eselon III;
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 d. 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Tertentu yang disetarakan Pejabat Eselon IV; e. 1 (satu) orang Pejabat Eselon IV; f. 6 (enam) orang Jabatan Fungsional tertentu, dan g. 17 (tujuh belas) Jabatan Fungsional Umum. Berdasarkan jenis kelamin: a. 21 (dua puluh satu) laki-laki b. 16 (enam belas) perempuan. Berdasarkan Golongan: a. 8 (delapan) orang Golongan IV b. 28 (dua puluh delapan) orang Golongan III c. 1 (Satu) orang Golongan II E. Dukungan Anggaran Pada Tahun Anggaran 2023 Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp. 3.019.506.000,- dengan alokasi anggaran untuk masing-masing subdit adalah: a) Subdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 614.506.000,- b) Subdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Rp. 850.000.000,- c) Subdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp. 1.000.000.000,- d) Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Rp.555.000.000,- Pada tahun berjalan terdapat penyesuaian nomenklatur sehingga ada perubahan nomenklatur direktorat, sub direktorat dengan rincian masing-masing subdit adalah: a) Subdit Fasilitasi Perencanaaan Pembangunan Desa Rp. 0,- b) Subdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 2.019.506.000,-
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 c) Subdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp. 1.000.000.000,- Pada bulan Mei tahun berjalan sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 900.1.3/0443/SET tanggal 31 Mei 2023 hal penyampaian Dokumen Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan pagu yang bersumber dari PHLN sehingga pagu Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa menjadi Rp.10.581.724.000,-. Pada bulan September tahun berjalan sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 900.1.3/0786/SET tanggal 7 September 2023 hal penyampaian Dokumen Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan pagu yang bersumber dari PHLN sehingga pagu Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa dari Rp.10.581.724.000,- menjadi RP.136.193.392.000,- dengan rincian total masing-masing subdit adalah: a. Subdit Fasilitasi Perencanaaan Pembangunan Desa Rp. 0,- b. Subdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp. 134.474.817.000,- c. Subdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp.1.718.575.000,- F. Permalasahan Utama (Strategic Issued ) 1. Permasalahan Sumber Daya Manusia Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa masih kekurangan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan keahlian dalam membangun sistem maupun analis data. Saat ini dalam kelompok jabatan fungsional ini hanya memiliki 2 orang personil berlatar IT, sementara ada 3 aplikasi yang dikelola yaitu siskeudes, sipades dan konsolidasi keuangan Desa.
12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 2. Permasalahan pengelolaan aset Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2016 yang sampai dengan saat ini masih berlaku, masih belum dapat menjawab permasalahan pengelolaan Aset Desa. Permasalahan tersebut antara lain: a. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dinyatakan bahwa Pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Diantara rangkaian tersebut dibutuhkan adanya petunjuk teknis (Juknis) sebagai pedoman. Hingga saat ini, telah disusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Aset Desa yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 143/1348/BPD Tanggal 22 Maret 2021 dan Nomor 143/5546/BPD Tanggal 22 November 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa dan Nomor 100.3.2.3/2149/BPD Tanggal 29 Mei 2023 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Aset Desa. Dimana masih diperlukan perumusan juknis lainnya yang sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan atas Pengelolaan Aset Desa. b. Dalam rangka tertib pengelolaan aset Desa khususnya penatausahaan dan pengamanan aset Desa, Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa terus mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk segera melaporkan hasil inventarisasi aset Desa dan laporan hasil sertifikasi aset Desa sebagaimana Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 143/5618/BPD Tanggal 19 Oktober 2022 Hal Percepatan
13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Sertifikasi dan Pengamanan Aset Desa kepada seluruh Gubernur di Indonesia. c. Masih banyaknya permasalahan atas pemindahtanganan aset Desa berupa tanah yang terjadi di masa lampau baik antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah maupun dengan masyarakat, dimana belum diatur pasal di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atas penyelesaiannya. d. Diperlukan optimalisasi dan percepatan dalam mendukung Penyempurnaan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa untuk dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi pada saat ini. Terutama dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia dan diarahkan agar seluruhnya terselesaikan sebelum Tahun 2024, dimana terdapat kebijakan dalam hal Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum yang menggunakan Tanah Kas Desa (TKD) yang hingga saat ini masih terdapat beberapa hambatan/kesulitan, antara lain: a) Permasalahan dalam pencarian lokasi tanah pengganti; b) Belum terdapat kesepakatan/kesepahaman atas Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa khususnya dalam biaya pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa ketika ganti rugi disepakati berupa uang; dan c) Diperlukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru khususnya UndangUndang Cipta Kerja dan turunannya. e. Mengoptimalkan aplikasi SIPADES dalam rangka penatausahaan Aset Desa, agar mudah diaplikasikan oleh Pemerintah Desa. 3. Ketaatan daerah khususnya dalam proses pelaporan konsolidasi keuangan Desa baik untuk semester pertama maupun semester kedua (akhir tahun). Sebagaimana diatur dalam pasal 69 dan pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri
14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa dan minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan dan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemdes kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemdes pada Minggu kedua Bulan April tahun berikutnya. Untuk mempermudah proses pelaporan ini, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah membangun aplikasi yang diberi nama Konsolidasi Keuangan Desa. Dengan aplikasi ini Pemerintah Daerah tidak perlu menyampaikan laporan secara manual yang cukup menyita waktu, tenaga dan biaya, karena laporan bias disampaikan secara digital. Namun demikian, dengan melihat data dalam 2 tahun terakhir, tingkat kedisplinan pemda dalam menyampaikan laporan dimaksud hanya 63,67% atau 276 kabupaten dari 434 kabupaten/kota yang memiliki Desa. Artinya masih ada 158 Kabupaten/kota yang belum melaksanakan kewajibannya. Akibatnya Kemendagri tidak memiliki basis data yang lengkap/menyeluruh terkaitdengan keuangan Desa. Ketidaklengkapan data berpotensi terhadap lemahnya analisis data yang dapat dihasilkan. 4. Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata Kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi Siskeudes dikembangkan BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasian. Masalah teknis mengonlinekan Siskeudes adalah sebagai berikut: a. Server Server/cloud, Blank Spot Internet, langganan Internet,dll (Pembangunan sarana & prasarana informasi & komunikasi) b. Ketersediaan Listrik (Pembangunan sarana&prasarana listrik di Desa) 5. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah desa, hal ini didukung dengan Surat Edaran a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD Hal Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa. Transaksi Non Tunai Desa dibutuhkan untuk mengurangi inflasi, agar penatausahaan dapat dilakukan riil time, agar lebih aman, agar pengelolaan keuangan desa baik
15 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan benar serta pembayaran pajak yang tertib. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah Desa agar dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2024 yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan, dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di Desa, pemerintah Desa dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh Kaur Keuangan.
16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2024. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dimaksud mengangkat tema : Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen
17 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri serta Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 berpedoman pada ketentuan tersebut dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2023. Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam menwujudkan pencapaian IKP Ditjen Bina Pemdes yaitu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa. Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2020-2024. Kegiatan Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa yaitu fasilitasi keuangan dan aset pemerintahan Desa, dengan output: 1. Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli Desa 2. Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa 3. Desa yang menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset Desa 4. Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih 5. Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun 6. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset Desa 7. Sistem Pelayanan Pemerintahan Desa yang Tertata B. Rencana Kerja Tahun 2023 Pagu anggaran Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-010.05.- 0/2023 tanggal 30 November 2022 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023, adalah sebesar Rp. 3.019.506.000,-.
18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Pada bulan Mei tahun berjalan terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp.7.562.218.000,- sehingga pagu menjadi Rp. 10.581.724.000,-. Pada bulan September tahun berjalan terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PHLN sebesar Rp.133.173.886.000,- sehingga pagu RM dan PHLN keseluruhan menjadi Rp. 136.193.392.000,-. C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 sebagaimana yang telah ditandatangan (lampiran 2). Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Awal (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa yang efektif dan efisien Jumlah Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa 100 Desa Jumlah Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa 60 Desa Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 120 Desa Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan asset Desa 105 Desa 2. Meningkatnya Fungsi dan Kualitas Pengelolaan Kelembagaan Desa Jumlah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun 3 NSPK Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih 26.831 Orang Jumlah Sistem Pelayanan Pemerintahan Desa yang Tertata 154 Desa
20 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Akuntabilitas kinerja menggambarkan kinerja yang dicapai selama tahun 2023 melalui pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran,target dan realisasi yang hendak dicapai melalui penilaian sendiri (self assessment). B. Pencapaian Sasaran Strategis Untuk mengetahui kinerja Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa, diukur dari tingkat capaian sasaran strategis atau kinerja output yang telah ditetapkan. Sasaran program/sasaran strategis Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 adalah mewujudkan program dan Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa. Sedangkan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan adalah: 1). Jumlah Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa; 2). Jumlah Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa; 3). Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 4). Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan asset Desa; 5). Jumlah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun; 6). Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih; 7). Jumlah Sistem Pelayanan Pemerintahan Desa yang Tertata.
21 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Mewujudkan program dan Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa. 1 Jumlah Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa 100 Desa 122 Desa 100 % 2 Jumlah Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa 60 Desa 60 Desa 100 % 3 Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 120 Desa 240 Desa 100 % 4 Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset Desa 105 Desa 145 Desa 138 % 5 Jumlah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun 3 NSPK 3 NSPK 100 % 6 Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih 26.831 Orang 24.813 Orang 92 % 7 Jumlah Sistem Pelayanan Pemerintahan Desa yang Tertata 154 Desa 178 Desa 115 % 93.3 %
22 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Capaian kinerja Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 dengan kegiatan yang sumber pendanaan berasal dari DIPA baik Rupiah Murni maupun PHLN adalah sebesar 87.67%. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2022 (%) Capaian 2023 (%) Mewujudkan program dan Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa. 1 Jumlah Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa 65 % 100 % 2 Jumlah Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa 40 % 100 % 3 Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 16 % 100 % 4 Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset Desa 100 % 138 % 5 Jumlah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun - 100 % 6 Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih - 92 % 7 Jumlah Sistem Pelayanan Pemerintahan Desa yang Tertata - 115 % 55.25 % 93.3 %
23 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 C. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1: Jumlah Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 1. Daerah yang desanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa 100 Desa 122 Desa 100 % Dalam mewujudkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Dana Transfer ke Desa. Hal tersebut mengingat adanya 7 (tujuh) sumber pendapatan yang ada di Desa dan PADes merupakan salah satu didalamnya. Varian sumber pendapatan, letak geografis, dan kultur masyarakat Desa beimplikasi pada banyaknya cara dan pendekatan bagi Desa dalam meningkatkan PADes. Oleh karena itu, dalam hal capaian Indikator Kinerja belum menyajikan model peningkatan PADes namun masih dalam bentuk fasilitasi dan asistensi sesuai kebutuhan Daerah/Desa masing-masing. Berdasarkan data yang dikelola oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Dana Transfer utamanya yang bersumber dari APBN atau disebut Dana Desa (DD) memiliki komposisi tertinggi dalam Pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ada pendampingan dan asistensi kaitannya dengan pengelolaan Dana Desa. Asistensi Pengelolaan Dana Desa utamanya merupakan langkah strategis untuk menjadi sumber pendapatan pengungkit bagi peningkatan PADes.
24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan capian IKK diatas maka diperlukan kegiatan sebagai berikut: 1. Workshop Penggalian Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan pada 5 sd. 7 Juli 2023 bertempat di Hotel Aria Gajayana Malang dengan peserta 29 Desa. 2. Workshop Pengelolaan Dana Transfer ke Desa yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 secara online melalui zoom meeting dengan peserta 93 Desa. Capaian dimaksud sebagai upaya percepatan capaian kinerja dikarenakan adanya kemudahan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Tabel 3.2.1 Tabel Kegiatan Workshop Penggalian Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa No. Jabatan Jumlah Nama Desa/Kab/Kota/Provinsi 1 Kepala Desa 4 Desa 1. Desa Sumbereto, Malang, Jawa Timur 2. Desa Oro-Oro Ombo, Batu, Jawa Timur 3. Desa Pujonkidul, Malang, Jawa Timur 4. Desa Taji Jabung, Malang, Jawa Timur 2 Sekretaris Desa 7 Desa 1. Desa Jedong, Malang, Jawa Timur 2. Desa Sanankerto, Turen, Jawa Timur 3. Desa Karangkates, Malang, Jawa Timur 4. Desa Kedungpedaringan Malang, Jawa Timur 5. Desa Sukodadi, Malang, Jawa Timur 6. Desa Kemantren, Malang, Jawa Timur 7. Desa Tunjungtirto, Malang, Jawa Timur
25 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 No. Jabatan Jumlah Nama Desa/Kab/Kota/Provinsi 3 Bendahara Desa 1 Desa 1. Desa Gondanglegi Wetan, Malang, Jawa Timur 4 Kasi Desa 3 Desa 1. Desa Dalisodo, Malang, Jawa Timur 2. Desa Pesanggrahan, Malang, Jawa Timur 3. Desa Sidomulyo, Malang, Jawa Timur 5 Kaur Desa 7 Desa 1. Desa Jaligami, Malang, Jawa Timur 2. Desa Gubugklakal, Malang, Jawa Timur 3. Desa Ngadilangkung, Malang, Jawa Timur 4. Desa Ngebruk, Malang, Jawa Timur 5. Desa Ponten, Malang, Jawa Timur 6. Desa Tulungrejo, Malang, Jawa Timur 7. Desa Kasembon, Malang, Jawa Timur 6 Kepala Dusun 1 Desa 1. Desa Donomulyo, Malang, Jawa Timur 7 Perangkat Desa 6 Desa 1. Desa Sananrejo, Turen, Jawa Timur 2. Desa Tambaksari, Malang, Jawa Timur 3. Desa Gedogwetan, Malang, Jawa Timur 4. Desa Putukrejo, Malang, Jawa Timur 5. Desa Purworejo, Malang, Jawa Timur 6. Desa Madiredo, Malang, Jawa Timur JUMLAH 29 Desa
26 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Tabel 3.2.2 Tabel Kegiatan Workshop Pengelolaan Dana Transfer ke Desa No. JABATAN DESA Nama Desa/Kab/Kota/Prov 1 Kepala Desa 7 Desa 1. Desa Karangpapak, Sukabumi, Jawa Barat 2. Desa Mirring, Bonuang, Sulawesi Barat 3.Desa Batu Nindan, Kapuas, Kalimantan Tengah 4. Desa Batuah, Kutai Kartanegara, Kalimantan Tengah 5. Desa Ulee Madon, Aceh Utara, Aceh 6. Desa Pandanrejo, Purworejo, Jawa Tengah 7. Desa Sukoharjo, Wonosobo, Jawa Tengah 2 Sekretaris Desa 32 Desa 1. Desa Tembuku, Bangli, Bali 2. Desa Bojongasih, Tasikmalaya, Jawa Barat 3. Desa Ploso, Kudus, Jawa Tengah 4. Desa Soropaten, Klaten, Jawa Tengah 5. Desa Lombok, Paser, Kalimantan Timur 6. Desa Teluk Bogam, Bogor, Jawa Barat 7. Desa Olong Pinang, Paser, Kalimantan Timur 8. Desa Tamanbali, Bangli, Bali 9. Desa Cisarua, Sukabumi, Jawa Barat 10. Desa Blendung, Purworejo, Jawa Tengah 11. Desa Tegalrejo, Purworejo, Jawa Tengah 12.Desa Mergosari,
27 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 No. JABATAN DESA Nama Desa/Kab/Kota/Prov Wonosobo, Jawa Tengah 13. Desa Tiga, Bangli, Bali 14. Desa Sitiharjo, Wonosobo, Jawa Tengah 15. Desa Pematang Pulai, Muaro Jambi, Jambi 16. Desa Trimulyo, Wonosobo, Jawa Tengah 17. Desa Mekartanjung, Tanjung Jabung Barat, Jambi 18. Desa Panerusan, Wonosobo, Jawa Tengah 19. Desa Banjarsari, Purworejo, Jawa Tengah 20. Desa Cipurut, Sukabumi, Jawa Barat 21. Desa Candimulyo, Wonosobo, Jawa Tengah 22. Desa Baru, Kampar, Riau 23. Desa Wirasaba, Purbalingga, Jawa Tengah 24. Desa Menia, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur 25. Desa Kaliguwo, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur 26. Desa Krendetan, Purworejo, Jawa Tengah 27. Desa Tirem, Gresik, Jawa Timur 28. Desa Bumitirto, Wonosobo, Jawa Tengah 29. Desa Bojongsawah, Sukabumi, Jawa Barat 30. Desa Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat 31. Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi 32. Desa Petaling Jaya, Muaro Jambi, Jambi
28 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 No. JABATAN DESA Nama Desa/Kab/Kota/Prov 3 Bendahara Desa 3 Desa 1. Desa Ulee Nyeue, Aceh Utara, Aceh 2. Desa Panyampa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 3. Desa Kurrak, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 4 Kasi Desa 6 Desa 1. Desa Talaga, Sukabumi, Jawa Barat 2. Desa Jelok, Purworejo, Jawa Tengah 3. Desa Getaspejaten, Kudus, Jawa Tengah 4. Desa Pandu Sanjaya, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 5. Desa Cihaur, Sukabumi, Jawa Barat 6. Desa Lolowua Hiliwarasi, Nias, Sumatera Utara 5 Kaur Desa 38 Desa 1. Desa Jurung, Bangka, Bangka Belitung 2. Desa Peninjoan, Bangli, Bali 1. Desa Penglumbaran, Bangli, Bali 2. Desa Runtu, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 3. Desa Jati Kulon, Kudus, Jawa Tengah 4. Desa Riam Durian, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 5. Desa Sungai Pulau, Paser, Kalimantan Timur 6. Desa Natai Raya, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 7. Desa Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 8. Desa Igirmranak, Wonosobo, Jawa Tengah 9. Desa Sungai Melawen,
29 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 No. JABATAN DESA Nama Desa/Kab/Kota/Prov Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 10. Desa Ipuh Bangun Jaya, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 11. Desa Sumberjati, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 12. Desa Pasir Panjang, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 13. Desa Krayan Bahagia, Paser, Kalimantan Timur 14. Desa Suka Makmur, Bogor, Jawa Barat 15. Desa Kumpai Batu Atas, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 16. Desa Ciherang, Ciamis, Jawa Barat 17. Desa Kubu, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 18. Desa Sintuwulemba, Poso, Sulawesi Tengah 19. Desa Campursari, Temanggung, Jawa Tengah 20. Desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur 21. Desa Padang Jaya, Paser, Kalimantan Timur 22. Desa Todang Todang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 23. Desa Tegalpanjang, Sukabumi, Jawa Barat 24. Desa Tangkit, Muaro Jambi, Jambi 25. Desa Lambur, Purbalingga, Jawa Tengah 26. Desa Babat, Demak, Jawa Tengah 27. Desa Cipamingkis,
30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 No. JABATAN DESA Nama Desa/Kab/Kota/Prov Sukabumi, Jawa Barat 28. Desa Bojonggaling, Sukabumi, Jawa Barat 29. Desa Sungai Kuning, Kuatan Singingi, Riau 30. Desa Cikembang, Sukabumi, Jawa Barat 31. Desa Pagatan Besar, Tanah Laut, Kalimantan Selatan 32. Desa Janji Maria, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 33. Desa Keraya, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 34. Desa Banyudono, Magelang, Jawa Tengah 35. Desa Sipayung, Lebak, Banten 36. Desa Cibodas, Sukabumi, Jawa Barat 6 Kepala Dusun 1 Desa 1. Desa Timbang, Kuningan, Jawa Barat 7 Perangkat Desa 5 Desa 1. Desa Batupanga Daala, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 2. Desa Sidomulyo, Jember, Jawa Timur 3. Desa Gambasan, Temanggung, Jawa Tengah 4. Desa Tambi, Wonosobo, Jawa Tengah 5. Desa Sungai Tabuk, Sukamara, Kalimantan Tengah 8 Admin 1 Desa 1. Desa Peganjaran Bae, Kudus, Jawa Tengah JUMLAH 93 Desa
31 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2: Jumlah Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa 60 Desa 60 Desa 100 % Dalam mewujudkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dilaksanakan melalui Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui kegiatan Workshop pada tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Luminor Hotel Jambi, kegiatan FGD pada tanggal 15 s.d 17 Maret 2023 bertempat di Mercure Hotel Gatot Subroto Jakarta dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejumlah 40 Desa. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan pada 20 Desa. Tabel 3.3.1 Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Jambi Batang Hari Pematang Gadung 2 Terusan 3 Tebing Tinggi 4 Muaro Singoan 5 Serasah 6 Ture 7 Lopak Alur
32 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 8 Senaning 9 Ladang Peris 10 Mekar Jaya 11 Sungkai 12 Rantau Puri 13 Kaos 14 Sungai Baung 15 Tebo Suka Damai 16 Pulung Rejo 17 Perintis 18 Sungai Jernih 19 Wanareja 20 Sumbersari 21 Sidorejo 22 Sarimulya 23 Sumber Agung 24 Rimbo Mulyo 25 Purwo Harjo 26 Tegal Arum 27 Sapta Mulia 28 Muaro jambi Maro Sebo 29 Mendalo Indah 30 Mendalo Darat 31 Muaro Sebapo 32 Suka Maju 33 Mendalo Laut 34 Sungai Duren 35 Rengas Bandung 36 Sembubuk 37 Senaung 38 Penyengat Olak 39 Simpang Limo 40 Muaro Pijoan TOTAL 40 Desa Tabel 3.3.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Banten Kabupaten Tangerang Desa Babakan Asem Desa Cikuya 2 Jambi Kabupaten Muaro Jambi Desa Mendalo Darat
33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Desa Mendalo Indah 3 Lampung Kabupaten Pringsewu Desa Tambahrejo Barat Desa Gadingrejo Timur Kabupaten Pesawaran Desa Bogorejo Desa Harapan Jaya 4 Sumatera Selatan Kota Prabumulih Desa Pangkul Kabupaten Banyuasin Desa Lalang Sembawa 5 Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Desa Cibiru Wetan Desa Mekarsari Desa Pasirhalang 6 Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Desa Papahan Desa Mojoroto Kabupaten Sukoharjo Desa Toriyo Kabupaten Klaten Desa Kemudo 7 D.I. Yogyakarta Kabupaten Bantul Desa Sumberagung 8 Jawa Timur Kabupaten Madiun Desa Pulerejo Desa Tegalmade TOTAL 20 Desa 3) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3: Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3 Indikator Kinerja Target Semula Realisasi Capaian (%) Desa yang menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset Desa 120 Desa 240 Desa 100 %
34 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Dalam mewujudkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: 1. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 22 Februari 2023 dengan peserta 77 Desa di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. 2. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 21 Februari 2023 dengan peserta 55 Desa di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. 3. Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa yang dilaksanakan melalui : a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan peserta dari 20 Desa/ 11 Kabupaten/ 8 Provinsi; b. Rapat Pembahasan Pengembangan Konsolidasi yang dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 27 November 2023 dengan peserta 58 Desa. c. In House Training Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa dilaksanakan 2 (dua) kali dengan peserta dari 27 Desa/ 2 Kabupaten/ 2 Provinsi bertempat di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Capaian dimaksud sebagai upaya percepatan capaian kinerja dikarenakan adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 3.4.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Jawa Tengah Wonosobo Banyukembar 2 Banyumudal 3 Batursari 4 Beran 5 Bumirejo 6 Bumiroso
35 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 7 Buntu 8 Burat 9 Damarkasiyan 10 Deroduwur 11 Dieng 12 Durensawit 13 Gadingrejo 14 Gambaran 15 Gemblengan 16 Gondang 17 Gondowulan 18 Gumiwang 19 Gunungtawang 20 Igirmranak 21 Jlamprang 22 Jogoyitnan 23 Jonggolsari 24 Kalibening 25 Kalimendong 26 Karangluhur 27 Kauman 28 Kebrengan 29 Krasak 30 Kupangan 31 Kuripan 32 Larangankulon 33 Laranganlor 34 Lebak 35 Leksono 36 Lipursari 37 Maduretno 38 Manggis 39 Mangunrejo 40 Mergosari 41 Mojosari 42 Mojotengah 43 Ngalian 44 Ngasinan 45 Pacarmulyo 46 Pancurwening 47 Pucungwetan 48 Pulosaren 49 Purwojiwo
36 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 50 Sapuran 51 Sariyoso 52 Sawangan 53 Sedayu 54 Selomerto 55 Semayu 56 Sendangsari 57 Serang 58 Sikunang 59 Sitiharjo 60 Slukatan 61 Sojokerto 62 Sojopuro 63 Sukoharjo 64 Sukorejo 65 Sumberdalem 66 Sumberwulan 67 Talunombo 68 Tambi 69 Tegalombo 70 Timbang 71 Tlogojati 72 Trimulyo 73 Watumalang 74 Wonokampir 75 Wonokerto 76 Wonosari 77 Wonosobo Tabel 3.4.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Pengelolaan Aset Desa No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Sumatera Utara Karo Gajah 2 Barusjahe 3 Bulanjahe 4 Sarimanis 5 Daulu 6 Gurusinga 7 Lau Gumba 8 Raya 9 Rumah Berastagi
37 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 10 Sempajaya 11 Bekerah 12 Ujung Sampun 13 Desa Samura 14 kabanjahe 15 Ketaren 16 Lau Simomo 17 Sumber Mufakat 18 Cinta Rakyat 19 Deram 20 Gongsol 21 Semangat Gunung 22 Ujung Teran 23 Sukanalu 24 Ajinembah 25 Nagara 26 Pancur Bartu 27 Pancur Batu 28 Situnggaling 29 Naman 30 Ndeskati 31 Gung Pinto 32 Bulanbaru 33 Lingga 34 Lingga Julu 35 Ndokum Siroga 36 Perteguhen 37 Batumamak 38 Gunung 39 Kuta Galoh 40 Limang 41 Perdendangen 42 Tigabinanga 43 Perbesi 44 Kutagaluh 45 Mardingding 46 Simolap 47 Tanjung Pulo 48 Ajijahe 49 Bunuraya 50 Kacinambun 51 Manuk Mulia 52 Mulawari
38 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 53 Sukadame 54 Tigapanah 55 Seberaya Tabel 3.4.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa (Monev) No Pelaksanaan Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 8 – 10 Maret 2023 Papua Kabupaten Jayapura Kampung Sosiri 2 Nendali 3 Nolokla 4 15 – 17 Maret 2023 Sulawesi Selatan Pangkajene Kepulauan Bulu Cindea 5 Bowong Cindea 6 8 – 10 Maret 2023 Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Sungai Sipai 7 Antasan Senor Ilir 8 Tambak Anyar 9 16 – 18 Maret 2023 Kalimatan Timur Kabupaten Penajam Passer Utara Giripura 10 Sidorejo 11 Sesulu 12 Api-Api 13 13 – 15 Maret 2023 Jawa Barat Kabupaten Purwakarta Cijunti 14 Citalang 15 4 – 6 April 2023 Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo Siwuran 16 Sitiharjo 17 Talunombo 18 Mangunrejo 19 23-25 November 2023 D.I. Yogyakarta Kabupaten Sleman Desa Kaluharan Pakembinangun 20 23-25 November 2023 Jawa Barat Kabupaten Bandung Desa Cileunyi Wetan 21 23-25 November 2023 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat 22 27-29 Jawa Tengah Semarang
39 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 November 2023 23 14-16 Desember 20223 Jawa Tengah Klaten Tabel 3.4.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Asistensi dan Pembinaan Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Rapat Pembahasan Pengembangan Konsolidasi No Provinsi Kabupaten Desa 1 Jawa Tengah Wonosobo Adiwarno 2 Jawa Tengah Grobogan Bago 3 Jawa Tengah Grobogan Cekel 4 Jawa Tengah Grobogan Cingkrong 5 Jawa Tengah Grobogan Dempel 6 Jawa Tengah Banyumas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja 7 Jawa Tengah Grobogan Desa Banjarsari 8 Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Desa Jambon 9 Jawa Tengah Grobogan Desa Kalangbancar Kec Geyer 10 Jawa Tengah Grobogan Desa Karangharjo 11 Jawa Tengah Grobogan Desa Mlowokarangtalun 12 Jawa Tengah Grobogan Desa Ngrandu 13 Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Desa Parungkamal 14 Jawa Tengah Grobogan Desa Sidorejo 15 Jawa Tengah Grobogan Desa Sumberjatipohon
40 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 16 Jawa Tengah Grobogan Desa Tanggungharjo 17 Jawa Tengah Kabupaten Grobogan Desa Truwolu 18 Jawa Tengah Grobogan Desa Tunggulrejo 19 Jawa Tengah Grobogan Dimoro 20 Jawa Tengah Grobogan Dokoro 21 Jawa Tengah Grobogan Genengadal 22 Jawa Tengah Grobogan Geyer 23 Jawa Tengah Grobogan Ginggangtani 24 Jawa Tengah Grobogan Kalisari 25 Jawa Tengah Kudus Karangampel 26 Jawa Tengah Grobogan Karanganyar 27 Jawa Tengah Grobogan Karangrejo 28 Jawa Tengah Wonosobo Kecis 29 Jawa Tengah Grobogan Klitikan 30 Jateng Grobogan Krangganharjo 31 Jawa Tengah Grobogan Kronggen 32 Jawa Tengah Grobogan Lebengjumuk 33 Jawa Tengah Grobogan Mlowokarangtalun 34 Jawa Tengah Grobogan Ngabenrejo 35 Jawa Tengah Grobogan Ngambakrejo 36 Jateng Grobogan Ngarap-Arap 37 Jawa Tengah Grobogan Ngaringan 38 Jawa Tengah Grobogan Ngroto 39 Jawa Tengah Grobogan Panunggalan 40 Jawa Tengah Rembang Pemdes Blimbing
41 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 41 Jawa Tengah Grobogan Plosoharjo 42 Jawa Tengah Grobogan Pojok 43 Jawa Tengah Grobogan Putatsari 44 Jawa Tengah Grobogan Rambat 45 Jawa Tengah Grobogan Randurejo 46 Jawa Tengah Grobogan Rejosari 47 Jawa Tengah Grobogan Sedayu 48 Jawa Tengah Grobogan Selo 49 Jawa Tengah Grobogan Sendangrejo 50 Jawa Tengah Batang Surodadi 51 Jawa Tengah Grobogan Tambirejo 52 Jawa Tengah Grobogan Tanjungsari 53 Jawa Tengah Grobogan Tegalrejo 54 Jawa Tengah Grobogan Teguhan 55 Jawa Tengah Grobogan Temon 56 Jawa Tengah Grobogan Tunggu 57 Jawa Tengah Grobogan Warukaranganyar 58 Jawa Tengah Grobogan Wates Tabel 3.4.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) In House Training (IHT) Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa No Pelaksanaan Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 20 Desember 2023 Jawa Tengah Wonosobo Desa Adiwarno 2 Desa Gunung Tawang 3 Desa Semayu 4 Desa Pakuncen 5 21 Desember 2023 Riau Rokan Hulu Desa Rambah Tengah Utara
42 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 6 Desa Rambah Tengah Hilir 7 Desa Rambah Tengah Hulu 8 Desa Rambah Tengah Barat 9 Desa Menaming 10 Desa Pasir Baru 11 Desa Sialang Jaya 12 Desa Tanjung Belit 13 Desa Koto Tinggi 14 Desa Suka Maju 15 Desa Pematang Berangan 16 Desa Babussalam 17 Desa Pasir Maju 18 Desa Kepenuhan Hulu 19 Pekan Tebih 20 Desa Kepayang 21 Desa Muara Jaya 22 Desa Kepenuhan Jaya 23 Desa Batang Kumu 24 Desa Tingkok 25 Desa Lubuk Soting 26 Desa Rantau Binaung Sakti 27 Desa Teluk Aur 4) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4: Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset Desa Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Desa yang tertib administrasi 105 Desa 145 Desa 138 %
43 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 pengelolaan aset Desa Dalam mewujudkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: 1. Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 17 Maret 2023 bertempat di éL Hotel Royale Jakarta dengan peserta sejumlah 38 desa; 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 3 April s.d. 15 Desember 2023 pada 10 Provinsi dan 39 desa; 3. Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa dengan rincian: a. Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2023 bertempat di Hotel Ciputra Grogol Jakarta dengan peserta sejumlah 25 desa; dan b. Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Juli 2023 bertempat di Hotel Ciputra Grogol Jakarta dengan peserta sejumlah 27 desa; dan 4. Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Mei s.d. 22 Desember 2023 pada 9 Provinsi dan 16 desa. Tabel 3.5.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Provinsi Aceh Kab Aceh Besar - 2 Provinsi Sumatera Barat - - 3 Provinsi Sumatera Utara 1. Kab Asahan - 2. Kab Toba - 3. Kab Serdang Bedagai 1. Desa Liberia 2. Desa Sagala 4. Kab Batubara 1. Desa Pare Pare
44 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 2. Desa Tanjung Keladi 5. Kab Asahan - 4 Provinsi Sumatera Selatan 1. Kab Lahat - 2. Kota Prabumulih 1. Desa Jungai 3. Kab OKU Timur 1. Desa Mulia Jaya 4. Kab Penukal Abab Lematang Ilir 1. Desa Sukaraja 5. Kab Musi Rawas - 6. Kab Musi Rawas Utara 1. Desa Sumbersari 5 Provinsi Bengkulu 1. Kab Seluma 1. Desa Air Periukan 2. Desa Talang Kebun 3. Desa Rawa Indan 2. Kab Bengkulu Tengah 1. Desa Taba 2. Desa Kancing 6 Provinsi Bangka Belitung 1. Kab Belitung Timur - 7 Provinsi Lampung 1. Kab Pesawaran 1. Desa Tanjung Kerta 2. Kab Mesuji - 3. Kab Lampung Timur 1. Desa Mataram Baru 8 Provinsi Jawa Barat 1. Kab Bekasi 1. Desa Karangraharja 2. Desa Burangkeng 3. Desa Cijengkol 4. Desa Pasirgombong 5. Desa Sukabungah 6. Desa Medalkrisna 7. Desa Jayamukti 8. Desa Sukakarsa 9. Desa Sukalaksana 10. Desa Cibatu 11. Desa Sukamahi 12. Desa Hegarmanah 13. Desa Cipayung 2. Kab Sumedang - 3. Kab Purwakarta 1. Desa Cilegong 4. Kab Kuningan 1. Desa Kawungsari 5. Kab Bandung 1. Desa Pamekaran 2. Desa Soreang 6. Kab Majalengka - 9 Provinsi Jawa Tengah 1. Kab Tulungagung - 2. Kab Temanggung - 3. Kab Karanganyar - 4. Kab Magelang - 5. Kab Kebumen 1. Desa Karangjambu 10 Provinsi Jawa Timur 1. Kab Madiun 1. Desa Puworejo 2. Kab Gresik 1. Desa Sidorukun 2. Desa Giri 3. Kab Bangkalan 1. Desa Sabiyan 2. Desa Kramat 11 Provinsi Kalimantan Selatan 1. Kab Tanah Bumbu - 2. Kab Barito Kuala - 12 Provinsi Kalimantan Barat 1. Kab Mempawah -
45 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 2. Kab Landak - 3. Kab Bengkayang - Tabel 3.5.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa No Pelaksanaan Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 3 s.d. 5 April 2023 Prov Bengkulu 1. Kab Seluma 1. Desa Air Periukan 2. Desa Talang Kebun 3. Desa Rawa Indah 2. Kab Bengkulu Tengah 1. Desa Kancing 2. Desa Taba Terunjam 2 4 s.d. 6 April 2023 Prov Jawa Timur 1. Kab Gresik 1. Desa Sidorukun 2. Desa Giri 2. Kab Bangkalan 1. Desa Sabiyan 2. Desa Kramat 3 4 s.d. 6 April 2023 Prov Sumatera Utara 1. Kab Serdang Bedagai 1. Desa Liberia 2. Desa Dolok Sagala 2. Kab Batubara 1. Desa Sipare-pare 2. Desa Tanjung Gading 4 10 s.d. 12 April 2023 Prov Jawa Barat 1. Kab Bandung 1. Desa Pamekaran 2. Desa Soreang 5 13 s.d. 14 Juli 2023 Prov Jawa Barat 1. Kab Bandung Barat - 6 9 s.d. 11 Nov 2023 Prov Maluku Utara 1. Kab Halmahera Barat 1. Desa Hatebicara 2. Desa Soakonora 3. Desa Gufasa 7 13 s.d. 15 Nov 2023 Prov Sumatera Barat 1. Kota Pariaman 1. Desa Ampalu 2. Desa Manggung 2. Kab Tanah Datar 1. Nagari Tj. Alam 3. Kab Agam 1. Nagari Magek 2. Nagari Salo 8 15 s.d. 17 Nov 2023 Prov NTB 1. Kab Lombok Tengah 1. Desa Darmaji 2. Desa Puyung 2. Kab Lombok Barat 1. Desa Beleke 2. Desa Dasan Baru 9 22 s.d. 24 Nov 2023 Prov Sulawesi Selatan 1. Kab Pangkep 1. Desa Batara 2. Desa Taraweang 3. Desa Barabatu 10 22 s.d. 24 Nov 2023 Prov Jawa Tengah 1. Kab Banyumas 1. Desa Sokaraja Tengah 11 13 s.d. 15 Des 2023 Prov Bangka Belitung 1. Kab Belitung Timur 1. Desa Mekarjaya 2. Desa Kurniajaya 12 20 s.d. 22 Des 2023 Prov Jawa Timur 1. Kab Pasuruan 1. Desa Masangan 2. Desa Baujeng 3. Desa Sumber Suko 2. Kab Sidoarjo 1. Desa Sumput 2. Desa Cemengbakalan 3. Desa Sarirogo
46 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Tabel 3.5.3.a Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Prov Jawa Barat 1. Kab Bandung 1. Desa Citaman 2. Desa Ciwidey 3. Desa Sukapua 4. Desa Bojongsoang 2. Kab Bandung Barat 1. Desa Sukamana 2. Desa Cihanjuang 3. Desa Cicadas 4. Desa Cipendeuy 3. Kab Purwakarta 1. Desa Bojong Barat 2. Desa Cipicung 3. Desa Cicadas 4. Desa Cipendeuy 4. Kab Bogor 1. Desa Bojong Koneng 2. Desa Karihkil 3. Desa Parakan Jaya 4. Desa Bojong Indah 2 Prov Jawa Tengah 1. Kab Tegal 1. Desa Dukuhdamu 2. Desa Padaharja 3. Desa Kupu 2. Kab Rembang 1. Desa Tuyuhan 2. Desa Sidomulyo 3. Desa Mojowarno 3. Kab Klaten 1. Desa Kuncen 2. Desa Jimbung 3. Desa Balerante 3 Prov Jawa Timur 1. Kab Jember 1. Desa Kemuningsari 2. Desa Wonosari 2. Kab Jombang 1. Desa Pandanwangi 2. Desa Nusa Indah
47 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Tabel 3.5.3.b Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Provinsi Sumatera Utara dan Bangka Belitung No Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 Provinsi Sumatera Utara 1. Kab Deli Serdang 1. Desa Kelambir 2. Desa Percut 3. Desa Tanjung Morawa 4. Desa Sera 2. Kab Asahan 1. Desa Hersa Perlompungan 2. Desa Aek Korsik 3. Desa Buntu Pane 4. Desa Mekar Sari 5. Desa Perkebunan Sei Sialau 3. Kab Langkat - 2 Provinsi Bangka Belitung 1. Kab Bangka Selatan 1. Desa Permis 2. Desa Keposang 3. Desa Ranggas 4. Desa Tanjung Labu 5. Desa Pungok 6. Desa Sumber Jaya 2. Kab Belitung 1. Desa Padang Kandis 2. Desa Pulau Gersik 3. Desa Aik Rayak 4. Desa Tanjung Binga 5. Desa Badau 3. Kab Bangka 1. Desa Riding Panjang Belinyu 2. Desa Bukit Layang 3. Desa Air Duren 4. Desa Pemali 5. Desa Berbura 6. Desa Deniang 7. Desa Sampali
48 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 Tabel 3.5.4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Kegiatan Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa No Pelaksanaan Provinsi Kabupaten/Kota Desa 1 3 s.d 5 Mei 2023 Sumatera Selatan 1. Kab OKI 1. Desa Pantai 2. Desa Sugihwaras 3. Desa Celikah 2 15 Juni 2023 Banten 1. Kab Lebak - 3 16 s.d 17 Juni 2023 Kalimantan Timur 1. Kab Kutai Kertanegara 1. Desa Tani Harapan 4 06 s.d 08 Juli 2023 Jawa Tengah 1. Kab Magelang 1. Desa Keji 2. Desa Sriwedari 2. Kab Klaten 1. Desa Bugisan 6 27 s.d. 28 Juli 2023 Papua Barat 1. Kab Manokwari - 7 14 s.d 15 Sept 2023 Sulawesi Selatan 1. Kota Makasar 8 22 s.d 24 Nov 2023 Jawa Timur 1. Kab Tulungagung 1. Desa Panggungrajo 2. Kab Trenggalek 1. Desa Sumurup 9 30 Nov s.d. 2 Des 2023 Banten 1. Kab Lebak 1. Desa Pajagan 10 7 s.d. 9 Des 2023 Aceh 1. Kab Pidie 1. Gampong Suyo Paloh 2. Gampong Teungoh Peudaya 11 20 s.d. 22 Des 2023 Jawa Timur 1. Kab Malang 1. Desa Ampeldento 12 20 s.d. 22 Des 2023 Jawa Barat 1. Kab Sumedang 1. Desa Cibeureum 2. Desa Legok Kaler 13 21 s.d 23 Des 2023 Jawa Tengah 1. Kab Klaten 1. Desa Ngawen
49 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Fasilitasi Perencanan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Tahun 2023 5) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 5: Jumlah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kebijakan Penguatan Kelembagaan Desa yang Tersusun 3 NSPK 3 NSPK 100 % Dalam mewujudkan capaikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan modul, dengan keluaran/output sebagai berikut: 1. Modul Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Modul Training Of Master Trainer (ToMT) Pelatihan Penerapan Aplikasi Keuangan Desa; 3. Modul Training Of Trainer (TOT) Pelatihan Penerapan Aplikasi Keuangan Desa. Modul terlampir dalam link bit.ly/ikk5 6) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 6: Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih Tabel 3.6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih 26.831 Orang 24.813 Orang 92 % Dalam mewujudkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: