Pajak Penghasilan Orang Pribadi

HAND OUT 2020

Administrasi Pajak Kelas XII
Pajak Penghasilan Orang Pribadi

SMK NEGERI KLAKAH

Bidang keahlian: Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Bisnis dan Manajemen

(BOARDING SCHOOL BASIC PESANTREN)
Jl. Raya Randuagung 17 Telp/Fax. (0334) 441503 Klakah E-mail: mail@smkn-

klakah.sch.id
Lumajang 67356

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kompetensi Dasar:
3.12 Menerapkan pajak penghasilan orang pirbadi
4.12 Membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan (PPh)
Orang pribadi

Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi ini Perserta didik dapat:

1. Menjelaskan Pengertian PPh Orang Pribadi
2. Menjelaskan Pengertian dan pemotong pajak penghasilan orang pribadi
3. Menjelaskan wajib pajak PPh Pasal 21 serta Hak dan Kewajiban pajak penghasilan orang pribadi
4. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
5. Menyusun laporan hasil perhitungan pajak penghasilan(PPh) orang pribadi

A. Pengertian Pajak Penghasilan(PPh) Orang Pribadi

Definisi PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar negeri.
Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. UU ini mengalami empat
kali perubahan, yakni:
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan

Subyek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subyek pajak penghasilah artinya orang yang harus membayar pajak
penghasilan dan disebut dengan Wp (Wajib Pajak).

Seseorang baru akan disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ketika menerima dan atau memperoleh
penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dan penghasilan itu akan
dikenakan pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Status sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran diri sebagai WP dilakukan di
KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan
Menurut kreteria WPOP terbadi menjadi 2:
1. Wajib Pajak subyek Dalam Negri
2. Wajib Pajak subyek Luar Negeri
Ad. 1
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai subyek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
(UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kreteria WPDN:

 Orang pribagi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
 Orang probadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
 Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia
Ad. 2
WPOP sebagai pajak luar negeri menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 tahun 2008,

 Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

 Orang pribagi yang tidak tinggal di Indonesia atau OP yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

Berdasarkan status kerjanya Pajak Penghasilan Orang pribadi dibedakan menjadi 2 kategori yaitu:
 WPOP sebagai pegawai
 WPOP sebagai bukan pegawai

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

B. Pengenaan PPH pasal 21
1. Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterma oleh WPOP dalam negeri
atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang diterima atau diperoleh wajib orang pribadi dalam negeri. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui
pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh wajib pajak
untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun

2. PEMOTONG PPH PASAL 21
Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk BUT yang mempunyai kewajiban
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal
21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut:
1. Pemberi kerja
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun

dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran

sehubungan dengan penyerahan jasa
5. Penyelenggara kegiatan
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:
1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi internasional
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata

mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

3. PENERIMA PENGHASILAN (WAJIB PAJAK PPH PASAL 21)
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri

yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima
pensiun. Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah:
1. Pegawai

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik
secara tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan
memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yan
ditetapkan pemberi kerja.
Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak
untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang
bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian
suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli
warisnya

3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas yang memperoleh
penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau
permintaan dari pemberi penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah:
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan,
notaris, penilai, dan aktuaris.
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film,
foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
c. Olahragawan
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
e. Pengarang, peneliti, penerjemah
f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika,
fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
g. Agen iklan

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

h. Pengawas atau pengelola proyek
i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
j. Petugas penjaja barang dagangan
k. Petugas dinas luar asuransi
l. Distributor perusahaan multilevel marketin atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang
sama

5. Mantan pegawai

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu
kegiatan, antar alin meliputi:
a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan,
teknologi, dan perlombaan lainnya
b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
d. Peserta pendidikan dan pelatihan
e. Peserta kegatan lainnya

4. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 (OBJEK PAJAK PPH PASAL 21)
Objek pajak berarti sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Objek PPh Pasal

21 meliputi:
1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan

sejenisnya
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah

borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah

atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan

sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tertaur yang diterima atau diperoleh anggota dewan

komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang

diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai,

dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
10. Semua jenis penghasilan no 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan

dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final
b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

5. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL
PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap

final (telah selsai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah
dipotong atau dibayar dianggap telah selesai penghitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam
pengertian yang lebih spesifok, pemungutan PPh bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun
berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang
terutang pada akhir suatu tahun saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Psal
21 yang bersifat final adalah:
1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan.
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh

Badan Penyelenggar Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

3. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan
imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya
berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan
anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

6. PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 21 (BUKAN OBJEK PAJAK PPH PASAL 21)
Pembayaran kepada orang pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak dipotong PPh PPh Pasal 21 adalah:
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan,

asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau

pemerintah (termasuk PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali
penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan
sejenisnya
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran
tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja
4. Zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh
pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.

7. MENGHITUNG PPH PASAL 21
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

8. TARIF PPH PASAL 21
Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.
1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s.d Rp50.000.000 5%
Diatas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000 15%
Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000 25%
Diatas Rp500.000.000 30%

2. Tarif khusus
a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS,
anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya.
1) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI/POLRI Golongan
Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
2) Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan II, Anggota TNI/POLRI Golongan
Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
3) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan
Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.

b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
1) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.
2) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000.
3) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 sampai dengan Rp500.000.000.
4) Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp500.000.000.

c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari
tua.
1) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.
2) Tarif 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000.

d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas
yang mempunya total upah sebulan kurang dari Rp10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut.
1. Penghasilan Kena Pajak
2. Penghasilan bruto
3. Sebesar 50% dari penghasilan bruto
4. Sebesar 50% dari umlah kumulatif penghasilan bruto

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya
penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda
dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai
tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda.

Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21
1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan
secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh
dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:
a. Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000
setahun atau Rp 500.000 sebulan); dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).
b. Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum
Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan) dikurangi PTKP.
c. Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50 % dari
Penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan
dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;

3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan
dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang
menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi
Rp450.000 sehari tetapi jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi Rp4.500.000, maka PPh Pasal 21 yang terutang
dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari upah sehari setelah dikurangi Rp450.000. Bila upah kumulatif
sebulan jumlahnya melebihi Rp4.500.000 tetapi tidak melebihi Rp10.200.000, maka besarnya PTKP yang dapat
dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang
bersangkutan dibagi 360 dan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari
upah sehari dikurangi PTKP yang sebenarnya sehari.

5. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegaai tetap pada perusahaan
yang sama yang menerima penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang tidak teratur dikenakan tarif Pasal 17
ayat (1) huruf a UU PPh dari jumlah penghasilan bruto kumulatif.

6. Mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan
lain dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari jumlah penghasilan bruto kumulatif.

7. Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menerima penghasilan dari penarikan dana
pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari jumlah
penghasilan bruto kumulatif.

8. Bukan pegawai dengan ketentuan:
a. Mempunyai NPWP
b. Memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPH Pasal 21
c. Tidak memperoleh penghasilan lainnya
Yang mempunyai penghasilan berupa imbalan jasa dalam bentuk honorarium, fee, dan lainnya akan dikenakan tarif
Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

9. Bukan pegawai, tetapi tidak memenuhi ketentuan a, b, c pada nomor 8 yang menerima penghasilan berupa
imbalan jasa dalam bentuk honorarium, fee, atau lainnya dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar
50% dari penghasilan bruto setiap kali pembayaran yang dikenakan tarif berdasarkan jumlah kumulatif.

10. Bukan pegawai yang menerima penghasilan dari imbalan yang berupa honorarium, fee, atau imbalan lainnya
yang tidak bersifat berkesinambungan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebesar 50% dari
penghasilan bruto per pembayaran (tidak kumulatif).

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

11. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan berupa imbalan dalam bentuk uang saku, uang rapat,
honorarium, hadiah/penghargaan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari jumlah penghasilan bruto
per pembayaran dan tidak dipecah-pecah.

12. Besar PTKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 adalah:

Setahun Sebulan

Untuk diri Wajib Pajak Rp54.000.000 Rp4.500.000

Tambahan untuk Wajib Pajak Menikah Rp4.500.000 Rp375.000

Tambahan setiap anggota *) keluarga

paling banyak 3 orang Rp4.500.000 Rp375.000

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

13. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi karyawati menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Jika karyawati yang berstatus menikah dapat
menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya kecamatan, yang
menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk
dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status menikah dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan
sepenuhnya
b. Bagi karyawati tidak menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi
tanggungan sepenuhnya

14. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU
PPh.

9. TATA CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap yang bersifat teratur

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan
sebagai berikut:

Penghasilan bruto:

1. Gaji sebulan Rp xxx
Rp xxx
2. Tunjangan PPh Rp xxx
Rp xxx
3. Tunjangan dan honorarium lainnya Rp xxx
Rp xxx
4. Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja
Rp xxx
5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
6. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan Rp xxx

PPh Pasal 21*) Rp xxx

7. Jumlah penghasilan broto (jumlah 1 s.d. 6) (Rp xxx)
Pengurangan:
Rp xxx
8. Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 Rp xxx
Rp xxx
sebulan) Rp xxx
9. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayar oleh Rp xxx
Rp xxx
penerima penghasilan)

10. Jumlah pengurangan (jumlah 8 dan 9)
Penghitungan PPh Pasal 21:

11. Penghasilan neto sebulan (7 – 10)

12. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (11 x 12 bulan)

13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

14. Penghasilan Kena Pajak setahun (12 – 13)
15. PPh Pasal 21 yang terutang (14 x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (15 ÷ 12 bulan)

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

*) Natura dan/atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;
Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma
penghitungan khusus (deemed profit).

a. Pegawai tetap dengan gaji bulanan
Contoh:
Irwinsyah bekerja pada PT. Anugrah dengan gaji sebulan Rp5.000.000 dan membayar iuran pensiun sebesar
Rp100.000. Irwinsyah berstatus menikah dengan 1 orang anak.

Gaji sebulan Rp6.000.000

Pengurang: Rp300.000
1. Biaya jabatan Rp100.000 +
2. Iuran pensiun

Rp400.000 –

Penghasilan neto sebulan Rp5.600.000
Penghasilan neto setahun: 12 x Rp5.600.000 Rp67.200.000
PTKP (K/1):
Rp54.000.000
Untuk diri Wajib Pajak Rp4.500.000
Rp4.500.000 +
Tambahan WP menikah
Tambahan tanggungan 1

Penghasilan Kena Pajak Rp63.000.000 –
Rp4.200.000

 PPh Pasal 21 satu tahun : 5% x Rp4.200.000 Rp210.000
 PPh Pasal 21 satu bulan : Rp210.000 ÷ 12 Rp14.000

b. Pegawai tetap dengan gaji bulanan (wanita, suami berpenghasilan)
Contoh:
Ayu karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak bekerja pada PT Jaya. Suami Ayu bekerja
sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Ayu menerima gaji Rp3.000.000 sebulan. PT. Jaya mengikuti
program pensiun. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan sebesar Rp40.000 sebulan. Ayu juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000 sebulan. Di
samping itu, perusahaan membayar iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji,
sedangkan Ayu membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji. PT. Jaya mengikuti program
BPJS Ketenagakerjaan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan
jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2017, disamping menerima pembayaran
gaji, Ayu juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2017 adalah:

Gaji sebulan Rp3.000.000
Lembur (overtime)
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja: 1% x Rp 3.000.000 Rp2.000.000
Premi Jaminan Kematian: 0,3% x Rp 3.000.000 Rp30.000
Penghasilan bruto sebulan Rp9.000 +
Pengurang:
1. Biaya jabatan: 5% x Rp 5.039.000 Rp5.039.000
2. Iuran pensiun
3. Iuran Jaminan Hari Tua: 2% x Rp3.000.000 Rp 251.950
Rp 30.000
Penghasilan neto sebulan Rp 60.000 +

Rp341.950 –
Rp4.697.050

Penghasilan neto setahun: 12 x Rp 4.697.050 Rp56.364.600
PTKP (TK/0) Rp54.000.000 -

Untuk diri Wajib Pajak Rp2.364.600
Penghasilan Kena Pajak setahun

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

 PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp2.364.600 Rp118.230
 PPh Pasal 21 sebulan: Rp118.230 ÷ 12 Rp9.852

 Penghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur
Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya, bonus, premi, dan penghasilan
sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun.
a) Hitungan 1. Menghitung PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan teratur (sebelum ditambah bonus/jasa
produksi/tunjangan hari raya).
b) Hitungan 2. Menghitung PPh pasal 21 setahun atas penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur.
c) Menghitung PPh atas penghasilan tidak teratur (bonus/jasa produksi/tunjangan hari raya, dan lain sebagainya), sama
dengan hitungan 2 dikurangi hitungan 1.

Contoh:
Faisal (status lajang) bekerja pada PT. Sejahtera dengan gaji Rp5.000.000 sebulan. Pada bulan Juli 2017 menerima
bonus sebesar Rp8.000.000. Setiap bulannya, Faisal membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus: Rp3.000.000 Rp60.000.000
a). PPh Pasal 21 atas Gaji setahun Rp600.000 +
Rp3.600.000 –
Gaji setahun (12 x Rp5.000.000) Rp56.400.000
Pengurang: Rp54.000.000 –
1. Biaya jabatan: 5% x Rp60.000.000 Rp2.400.000
2. Iuran pensiun: 12 x Rp50.000

Penghasilan neto setahun
PTKP (TK/0)

Untuk diri Wajib Pajak
Penghasilan Kena Pajak

 PPh Pasal 21 atas gaji: 5% x Rp2.400.000 Rp120.000

b) PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp5.000.000) Rp60.000.000
Rp8.000.000 +
Bonus
Penghasilan bruto setahun Rp68.000.000
Pengurang:
1. Biaya jabatan: 5% x Rp68.000.000 Rp3.400.000

2. Iuran pensiun: 12 x Rp50.000 Rp 600.000 +

Penghasilan neto setahun Rp 4.000.000 –
PTKP (TK/0) Rp 64.000.000

Untuk diri Wajib Pajak Rp 54.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak Rp10.000.000

 PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus: 5% x Rp10.000.000 Rp500.000

c) PPh Pasal 21 atas Bonus Rp380.000
PPh Pasal 21 atas bonus adalah: Rp500.000 – Rp120.000

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

 Pegawai pensiun atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan)
a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima pada tahun pertama pensiun, yaitu:
1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurani penghasilan bruto
dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan
menerima pensiun sampai dengan bulan Desember (biaya pensiun sama dengan 5% dari uang pensiun dengan
jumlah maksimal Rp200.000 sebulan.
2) Penghasilan neto pensiun pada poin 1 ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang
diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang
tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.
3) Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada poin 2 tersebut dikurangi dengan PTKP,
dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut.
4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal
21 poin 3 dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun
sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.
5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanannya sebesar PPh Pasal 21 seperti dalam poin 4 dibagi dengan
banyaknya bulan sebagaimana dimaksud pada poin 1.

Contoh:
Suryaman berstatus menikah dengan 2 anak yang masih menjadi tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap
pada PT. Mulya Jaya dengan gaji sebulan Rp12.000.000. Suryaman setiap bulan membaya iuran pensiun sebesar
Rp150.000 ke Dana Pensiun Askrindo yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan
ketentuan yang berlaku di PT. Mulya Jaya terhitung sejak 1 Juli 2016, Suryaman akan memasuki masa pensiun.
Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan:

Gaji sebulan Rp 12.000.000
Pengurang:
1. Biaya jabatan: 5% x Rp12.000.000 Rp 500.000
Rp 150.000 +
Maksimum dapat dikurangkan
2. Iuran pensiun

Penghasilan neto sebulan Rp 650.000 –
Penghasilan neto 6 bulan (masa kerja Jan-Juni 2016) Rp 11.350.000

 Rp 11.350.000 x 6 Rp 68.100.000
PTKP (K/2)

Untuk diri Wajib Pajak Rp54.000.000
Tambahan WP menikah Rp4.500.000
Tambahan tanggungan 2 Rp9.000.000+

Rp 67.500.000 –

Penghasilan Kena Pajak Rp 600.000
 PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp600.000 = Rp30.000
 PPh Pasal 21 terutang sebulan: Rp30.000 ÷ 6
=Rp5.000

Saat Suryaman berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun maka pemberi kerja memberikan bukti
pemotongan PPh pasal 21 (Form 1721-A1) dengan data sebagai berikut:

Gaji selama 6 bulan: 6 x Rp12.000.000 Rp3.600.000 Rp 72.000.000
Pengurang: Rp900.000 +
1. Biaya jabatan: 5% x Rp72.000.000 Rp 4.500.000 –
2. Iuran pensiun: 6 x Rp150.000 Rp 54.000.000 Rp 67.500.000
Rp 4.500.000
Penghasilan neto selama 6 bulan Rp 9.000.000 + Rp67.500.000 –
PTKP (K/2): NIHIL

Untuk diri Wajib Pajak
Tambahan WP menikah
Tambahan tanggungan 2

Penghasilan Kena Pajak

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

PPh pasal 21 terutang: NIHIL
PPh Pasal 21 telah dipotong (6 x Rp5.000) Rp30.000

PPh Pasal 21 (lebih) dipotong Rp30.000

Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang membayarkan uang pensiun bulanan

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai pensiun jika yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan
selain dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang
pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan
nero dari pemberi kerjasampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun
kalender yang bersangkutan. Agar dana pensiundapat melakukan pemotongan seperti itu maka penerima pensiun
harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja
sebelumnya.

Contoh:
Melanjutkan soal contoh 3.a. Pada bulan Juli 2016, Suryaman memperoleh uang pensiun dari Askrindo sebesar
Rp4.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun adalah: Rp 4.000.000
Pensiun sebulan
Pengurang: Rp200.000 –
Biaya pensiun: 5% x Rp4.000.000 Rp 3.800.000
Penghasilan neto sebulan Rp 22.800.000

Penghasilan neto Juli-Desember 2016: 6 x Rp3.800.000 Rp 67.500.000 +
Rp 90.300.000
Penghasilan neto dari PT. Mulya Jaya sesuai dengan
Bukti pemotongan PPh Pasal 21

Jumlah penghasilan neto tahunm 2016

pindahan Rp54.000.000 Rp 90.300.000
Jumlah penghasilan neto tahunm 2016 Rp4.500.000
PTKP (K/2) Rp9.000.000 + Rp 67.500.000 –
Rp 22.800.000
Untuk diri Wajib Pajak Rp1.140.000
Tambahan WP menikah Rp 30.000 –
Tambahan tanggungan 2 anak Rp1.110.000
Rp 185.000
Penghasilan Kena Pajak

 PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp22.800.000
PPh Pasal 21 terutang di PT. Mulya Jaya sesuai
Dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A-1)
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Askrindo
selama 6 bulan

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong setiap bulan:
Rp1.110.000 ÷ 6

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

Perhitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Askrindo untuk dicantumkan dalam Form 1721 A-1:

Pensiun selama 6 bulan: 6 x Rp4.000.000 Rp 24.000.000

Pengurang:

Biaya pensiun: 5% x Rp24.000.000 Rp 1.200.000 –

Penghasilan neto 6 bulan Rp 22.800.000
Penghasilan neto dari PT. Mulya Jaya sesuai dengan
Bukti pemotongan PPh Pasal 21 Rp67.500.000 +
Jumlah penghasilan neto tahun 2016 Rp90.300.000

PTKP (K/2) Rp 54.000.000
Untuk diri Wajib Pajak Rp 4.500.000
Tambahan WP menikah Rp 9.000.000 +

Tambahan tanggungan 2 anak

Penghasilan Kena Pajak Rp 67.500.000 –
PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp22.800.000 Rp 22.800.000
PPh Pasal 21 terutang di PT Mulya Jaya sesuai dengan Rp1.140.000
Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A-1)
Rp 30.000 –
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Askrindo
Selama 6 bulan Rp1.110.000
PPh Pasal 21 telah dipotong: 6 x Rp185.000 Rp1.110.000 –

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya,
sebagai berikut:
1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto
dengan biaya pensiun.
2) Selanjutnya, PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur
yang dipotong bulanan.

Contoh: sama dengan contoh sebelumnya Rp 4.000.000
Pensiun sebulan Rp 200.000 –
Pengurang: Rp 3.800.000
Biaya pensiun: 5% x Rp4.000.000 Rp45.000.000
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto disetahunkan: 12 x Rp3.800.000 Rp67.500.000 –
NIHIL
PTKP (K/2) Rp54.000.000
Untuk diri Wajib Pajak Rp 4.500.000
Tambahan WP menikah Rp 9.000.000 +

Tambahan tanggungan 2 anak

Penghasilan Kena Pajak
Keterangan: Tidak dikenakan PPh Pasal 21

 Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian

a. Jika upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian tidak melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif
yang diterima/diperoleh dalam satu bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000 maka tidak ada
PPh Pasal 21 yang terutang.

Contoh:
Mulyawan berstatus lajang, pada bulan Agustus 2017 bekerja sebagai buruh pada PT. Sentosa. Dia bekerja selama
10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp340.000.

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

Mulyawan menerima upah sehari tidak lebih dari Rp450.000, dan upah dalam Agustus 2017 sebesar 10 x
Rp340.000 = Rp3.400.000 (tidak melebihi Rp4.500.000). Jadi, Mulyawan tidak dikenakan PPh Pasal 21.

b. Jika upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp450.000 damn jumlah kumulatif
yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi Rp4.500.000, PPh Pasal
21 yang harus dipotong adalah:

PPh Pasal 21 sehari = Tarif 5% x Upah kena pajak sehari
Upah kena pajak sehari = Upah sehari – Rp450.000

Contoh:
Fahmi berstatus menikah tetapi belum memiliki anak, tercatat sebagaikaryawan yang bekerja sebagai perakit
televisi di sebuah perusahaan elektronik, PT. Elektro Jaya. Upah yang dibayar untuknya dihitung berdasarkan
jumlah unit/satuan yang diselesaikannya sebesar Rp180.000 per unit. Upah tersebut dibayarkan setiap minggu.
Dalam waktu satu minggu (6 hari kerja), Fahmi mampu merakit 20 unit komputer sehingga total upah yang
diterimanya sebesar Rp3.600.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 Rp600.000
Upah sehari (Rp3.600.000 ÷ 6) Rp150.000
Upah kena pajak sehari: Rp600.000 – Rp450.000

PPh Pasal 21 sehari: 5% x Rp150.000 Rp 7.500
PPh Pasal 21 atas seluruh upah (seminggu atau 6 hari) 7.500 x 6 Rp 45.000

Jika Fahmi tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 yang dipotong baginya menjadi 120% x Rp45.000 = Rp54.000

c. Jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000 tetapi
tidak melebihi Rp10.200.000 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong dihitung sebagai berikut:

PPh Pasal 21 sehari = Tarif 5 % x Upah kena pajak sehari
Upah Kena Pajak sehari = Upah sehari – PTKP yang sebenarnya sehari

PTKP yang sebenarnya sehari = PTKP setahun : 360

Contoh:
Priyono berstatus menikah dengan 1 anak, pada bulan Spetember 2016 mengerjakan pembuatan taman sebuah
rumah dengan upah borongan sebesar Rp8.400.000. Upah borongan tersebut tidak termasuk material dan
tanaman. Pekerjaan borongan tersebut diselesaikan dalam waktu 20 hari.

Perhitungan PPh Pasal 21: Rp420.000
Upah borongan sehari: Rp8.400.000 ÷ 20 Rp 175.000 –
PTKP sehari: Rp63.000.000 ÷ 360 Rp245.000
Upah kena pajak sehari
 Rp 12.250
 PPh Pasal 21 sehari: 5% x Rp245.000  Rp245.000
 PPh Pasal 21 atas upah borongan: 20 x Rp12.250

d. Jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi Rp10.200.000, PPh
Pasal 21 yang harus dipotong sebagai berikut.

PPh Pasal 21 sebulan = (Tarif Pasal 17* x PKP setahun) ÷ 12
PKP setahun = (Upah kumulatif sebulan x 12) – PTKP setahun

*) Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

Contoh:
Rohmad berstatus menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di perusahaan elektronik dengan upah satuan. Pada
September 2016, Rohmad bekerja selama 25 hari dan mengerjakan 70 unit dengan upah per unit Rp180.000.

Penghitungan PPh Pasal 21: Rp 12.600.000
Upah bulan September 2016: 70 x Rp1805.000 Rp151.200.000
Upah/penghasilan neto disetahunkan:12 x Rp12.600.000

PTKP (K/0) Rp54.000.000
Untuk diri Wajib Pajak Rp 4.500.000 +
Tambahan WP menikah

Penghasilan Kena Pajak Rp 58.500.000 –
Rp 92.700.000
 PPh Pasal 21 terutang setahun:
5% x Rp50.000.000  
15% x Rp42.700.000
Rp 2.500.000
Rp 6.405.000 +

Rp8.905.000

PPh Pasal 21 dipotong bulan September 2016:

Rp8.905.000 ÷ 12 Rp742.083

 Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang tidak teratur.

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x Penghasilan bruto kumulatif

Contoh:
Endah bekerja pada PT. Mekar Sejahtera. Pada 1 Januari 2016 ia berhenti bekerja pada perusahaan tersebut karena
pensiun. Pada Maret 2016, Endah menerima bonus tahun 2015 dari PT. Mekar Sejahtera sebesar Rp25.000.000.

Penghitungan PPh Paal 21 yang dipotong: Rp1.250.000
5% x Rp25.000.000

 Bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan

PPh Pasal 21 sebulan = Tarif Pasal 17 x PKP
PKP = 50% x Penghasilan bruto

Contoh:
Dendy (status menikah tanpa tanggungan) melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT. Cahaya Abadi dengan
fee Rp6.000.000.

Besarnya PPh Pasal 21 adalah: Rp150.000
5% x 50% x Rp6.000.000

Jika Dendy tidak mempunyai NPWP, besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

120% x 5% x 50% x Rp6.000.000 Rp180.000

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

 Peserta kegiatan yang menerima imbalan
PPh pasal 21 = Tarif Pasal 17 x Penghasilan bruto

Contoh:
Kevin adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen
Indonesi Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000. PPh Pasal 21 atas hadiah tersebut adalah:

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000
15%x Rp150.000.000 Rp22.500.000 +
Rp25.0000.000

 Pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya yang memperoleh honorarium atau imbalan yang
bersumber dari APBN/APBD yang bersifat final.

Penerima PPh Pasal 21
PNS Golongan I dan II, anggota TNI/Polri golongan pangkat 0% x penghasilan bruto

Perwira Tamtama dan Bintara dan pensiunannya 5% x penghasilan bruto
PNS Golongan III, anggota TNI/Polri Pangkat Perwira Pertama

dan pensiunannnya 15% x penghasilan bruto
PNS Golongan IV, anggota TNI/Polri Pangkat Perwira

Menengah dan Tinggi dan Pensiunannya

Contoh:
Bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman membayarkan honorarium kepada Bayu (Ber-NPWP, Gol II)
sebagai peserta Workshop sebesar Rp500.000.

PPh Pasal 21 adalah: Rp 0 (tidak dikenakan pajak)
5% x Rp300.000

10. TEKNIK PENGHITUNGAN DAN PENGISIAN SPT MASA PPh PASAL 21/26

Beberapa formulir yang digunakan dalam administrasi PPh Pasal 21 terdiri atas Bukti Pmeotongan PPh Pasal 21/26, Daftar
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 21/26, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain.

Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21
Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 dapat dilihat pada halaman
selanjutnya. Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
dalam bentuk e-SPT dalam hal:

1. Melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan
hari tua berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih
dari 20 orang dalam satu masa pajak; dan/atau

2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 24 selain pemotongan PPh Pasal 21 pada angka 1
dengan jumlah bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak; dan/atau

3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam
satu masa pajak;

4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa
pajak.

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam
bentuk formulir kertas atau e-SPT dalam hal:

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun arau tunjangan hari tua/jaminan
hari tua berkala dan/atau terhadap PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak
lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak; dan/atau

2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 24 selain pemotongan PPh Pasal 21 pada angka 1
dengan jumlah bukti pemotongan tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak; dan/atau

3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dokumen
dalam satu masa pajak;

4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu
masa pajak.

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21/26
Sebagaiman telah diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui
pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak. Kewajiban Pemotong
Pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemotong Pajak, setelah memotong pajak, wajib menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kas Negara atau
Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin
berikutnya.

Contoh: untuk masa Januari 2016, PPh Pasal 21 yang dipotong harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal
10 Februari 2016.

2. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya.

Contoh: untuk masa Maret 2016, SPT Masa harus disampaikan paling lambat pada 20 April 2016. SPT Masa dibuat
rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk KPP dan lembar kedua untuk arsip Wajib Pajak.

3. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya
pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan
hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya. Bukti
pemotongan PPh Pasal 21 ada dua, yaitu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) atau PPh Pasal 26 dan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21 (final). Formulir Bukti Pemotongan tersbeut dibuat rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk
penerima penghasilan dan lembar kedua pemotong.

4. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap atau penerima
pensiun atau penerima tunjangan hari tua/jaminan hari tua secara berkala dan PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat
negara, dan pensiunannya dalam waktu dua bulan setelah tahun takwin berakhir. Formulir Bukti Pemotongan tersebut
dibuat rangkap dua, yaitu lembar pertama untuk penerima penghasilan dan lembar kedua pemotong. Formulir bukti
pemotongan ini berupa Formulir 1721-A1 untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan
hari tua berkala dan Formulir 1721-A2 untuk PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.

5. Pada masa pajak terakhir dalam suatu tahun pajak, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari
tua/jaminan hari tua secara berkala, dan PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya. Di samping
melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk satu masa pajak, pada masa pajak terakhir
(Desember), pemotong pajak juga menyampaikan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21
(formulir 1721-I) bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan hari
tua/jaminan hari tua secara berkala dan PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, dan
pensiunanya dalam satu tahun pajak.

AKLSMKNKLAKAH_ADMINISTRASI PAJAK_Kelas
XII

B. RANGKUMAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa
atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau
diperoleh wajib orang pribadi dalam negeri.

PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan negara asing beserta pejabat perwakilan diplomatik
dikecualikan dari subjek PPh Pasal 21. Demikian juga, organisasi - organisasi internasional beserta pejabat - pejabatnya
yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan
dalam arti luas.

Sehubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan menjadi objek pajak dan bukan objek
pajak. Selanjutnya, penghasilan yang merupakan objek pajak, dikelompokkan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak
bersifat final (rampung) dan penghasilan yang merupakan dikenakan pajak bersifat tidak final (dikenakan tarif umum).