Manual Book Penggunaan dan Pemanfaatan BMN

MANUAL BOOK BAWASLU
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN BMN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
Panwaslih Provinsi Aceh
Panwaslih Provinsi Aceh DISUSUN OLEH :
HANDIKA WAHYU VIKRANTHA

DAFTAR ISI II DAFTAR ISI
07 BAB I
III 09 BAB II
10 BAB III
13 BAB IV
16 BAB V
19 BAB VI
20 BAB VII
26 BAB VIII
30 BAB IX
40 BAB X
46 DAFTAR PUSTAKA

APA ITU 3
BARANG MILIK NEGARA?

12

Perolehan Lainnya PENGERTIAN JENIS BMN JENIS BELANJA
yang Sah
Barang Milik Negara atau Aset Lancar Belanja Barang (52)
APBN biasa disingkat BMN adalah Persediaan Belanja Modal (53)
semua barang yang dibeli Belanja Hibah (56)
atau diperoleh atas beban Aset Tetap Bantuan Sosial (57)
APBN atau berasal dari Tanah Belanja Lain-lain (58)
perolehan lainnya yang sah. Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Perolehan lainnya yang sah Jalan, Irigasi dan
meliputi : Jaringan
Aset Tetap Lainnya
1. Hibah/sumbangan Konstruksi Dalam
2. Perjanjian/kontrak Pengerjaan
3.Peraturan perundang-
Aset Lainnya
undangan Aset Tidak Berwujud
4.Putusan pengadilan Kerjasama Pihak Ketiga
Aset yang tidak
digunakan

1

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGADAAN/PEROLEHAN PENGUNAAN
PENGANGGARAN Penetapan Status
Penggunaan
Penggunaan Sementara
Dioperasikan oleh Pihak
Lain
Alih Status Penggunaan

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PEMANFAATAN PENILAIAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN Sewa
PENGENDALIAN Pinjam Pakai
PENATAUSAHAAN Kerja Sama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah/Bangun
Serah Guna
Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur

PENGHAPUSAN PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN
Penjualan
2 Hibah
Tukar Menukar
Penyertaan Modal

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

PENGELOLA BARANG Pejabat yang berwenang dan bertanggung
PENGGUNA BARANG jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
KUASA PENGGUNA BARANG serta melakukan pengelolaan BMN
RKBMN
RENSTRA K/L Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN
3
Kepala satuan kerja atau pejabat yang clitunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya

Dokumen perencanaan BMN untuk periode 1
(satu) tahun

Dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

STANDAR BARANG Spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
STANDAR KEBUTUHAN acuan perhitungan pengadaan BMN dalam
PENGGUNAAN BARANG perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga
DAFTAR BARANG
TENDER Satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai
acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan
4 BMN dalam perencanaan kebutuhan
Kementerian/Lembaga.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan BMN
yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi
yang bersangkutan

Daftar yang memuat data BMN

Pemilihan mitra guna pengalokasian hak
pemanfaatan BMN melalui penawaran secara
tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

PENILAI Pihak yang melakukan Penilaian secara
PENILAIAN independen berdasarkan kompetensi yang
PENILAI PEMERINTAH dimilikinya
PENILAI PUBLIK
NILAI WAJAR Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini
nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN
5 pada saat tertentu

Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Direktorat J enderal yang diangkat oleh kuasa
Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan Penilaian,
termasuk atas hasil penilaiannya secara
independen

Penilai selain Penilai Pemerin tah yang
mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi
anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh
Pemerintah

Estimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar
yang memahami dan berkeinginan untult
melakukan transaksi wajar pada tanggal
Penilaian

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

DIREKTUR JENDERAL Direktur Jenderal di lingkungan Kernen terian
DIREKTORAT JENDERAL Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung
PIHAK LAIN jawabnya meliputi pengelolaan BMN
KPKNL
KANWIL DJKN Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian
Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung
6 jawabnya meliputi pengelolaan BMN

Pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah

Instansi vertikal DJKN yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil
DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana
penatausahaan BMN di tingkat daerah pada
Pengelola Barang

Instansi vertikal DJKN yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal m1
merupakan pelaksana penatausahaan BMN di
tingkat wilayah pada Pengelola Barang

BAB I PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM DEFENISI

PP Nomor 27 Tahun 2014 Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan Kebutuhan merupakan dan Penganggaran BMN
salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam adalah kegiatan
pengusulan penyediaan anggaran merumuskan rincian
untuk kebutuhan baru (new initiative) kebutuhan BMN untuk
dan angka dasar (baseline) serta menghubungkan pengadaan
penyusunan rencana kerja dan barang yang telah lalu
anggaran. dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai
PMK Nomor 150 Tahun 2014 dasar dalam melakukan
tentang Perencanaan Kebutuhan tindakan yang akan datang.
Barang Milik Negara
PEDOMAN
7 Renstra K/L
Standar Barang
Standar Kebutuhan

RUANG LINGKUP PERENCANAAN BMN

PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN
PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN PENGHAPUSAN

Tanah dan/atau PERENCANAAN Tanah dan/atau
PENGADAAN Bangunan
Bangunan Selain Tanah dan/
PERENCANAAN atau Bangunan
Alat angkutan PEMELIHARAAN ***yang telah terdapat
SBSK-nya.
bermotor

BMN selain

tersebut di atas

dengan nilai

perolehan per

satuan paling "Perencanaan aset tidak dapat dipisahkan antara
tahap siklus hidup aset yang satu dengan lainnya"
sedikit Rp100 juta. Dalam menyusun RKBMN pengadaan dan
pemeliharaan, K/L agar mempertimbangkan rencana
8 pemindah tanganan, pemanfaatan dan penghapusan.

BAB II PENGADAAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Presiden Republik PELAKSANAAN
Indonesia Nomor 16 Tahun Menerapkan prinsip :
2018
Efisien
tentang Pengadaan Barang dan Efektif
Jasa Pemerintah Transparan
Terbuka
Peraturan Presiden Republik Bersaing
Indonesia Nomor 12 Tahun Adil, dan
2021 Akuntabel
tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

9

BAB III

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM

PMK No. 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan Barang Milik Negara
Sebagaimana diubah dengan PMK No.
87/PMK.06/2016 dan terakhir diubah
dengan PMK No. 79/PMK.06/2019




RUANG LINGKUP

1. Penetapan Status
2. Penggunaan Sementara
3. Alih Status Penggunaan
4. Dioperasionalkan Pihak Lain

10

KAPAN DILAKUKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) ?

Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN
Diajukan secara tertulis oleh Penggunan Barang kepada
Pengelola Barang Paling Lama 6 (Enam) Bulan Sejak
BMN diperoleh.

KEMANA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DIAJUKAN ?

PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG
Selain Tanah/Bangunan : 1. Tanah dan/ bangunan
2. Selain tanah/bangunan :
Tidak memiliki bukti
kepelikan: atau Memiliki bukti
NIlai perolehannya kecil kepemilikan, atau
sama dengan Rp100 perolehan > Rp100 juta
juta. 3.BMN yang dari awal
pengadaan untuk PMPP

11

BMN APA SAJA YANG PERLU APA KONSEKUENSI JIKA BMN
DI-PSP-KAN ? BELUM DI-PSP-KAN ?

Seluruh BMN di-PSP, kecuali: Penggunaan untuk dioperasikan oleh
1. Barang persediaan;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); pihak lain, Penggunaan sementara,
3.Barang yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan; pengalihan status Penggunaan,
4.Barang yang berasal dari dana
dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pemanfaatan, atau pemindahtanganan,
pembantuan, yang direncanakan untuk
diserahkan; TIDAK dapat dilakukan jika BMN tersebut
5.Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan belum PSP
6. Aset Tetap Renovasi (ATR).
Menjadi temuan pemeriksaan BPK
12

BAB IV PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
PELAKSANA BENTUK PEMANFAATAN
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78 tahun 2014 tentang Pengelola Barang Sewa
Tata Cara Pelaksanaan Pengelola Barang Pinjam Pakai
Pemanfaatan Barang MIlik dengan Persetujuan KSP
Negara Pemerintah Daerah BGS, BSG
Peraturan Menteri Keuangan Pengguna Barang Kerjasama Penyediaan
Nomor 33 tahun 2012 tentang dengan Persetujuan Infrastruktur
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Pengelola Barang
Barang MIlik Negara
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 174 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 33
tahun 2012 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik
Negara.

13

01. 02.

Sewa Pinjam Pakai
1. Dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan
1. BMN pada Pengelola Barang, dilaksanakan Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintah
oleh Pengelola Barang Daerah
2. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
2. BMN pada Pengguna Barang, dilaksanakan dapat diperpanjang 1 kali
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan 3. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan
Pengelola Barang perjanjian

3. Waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat 03.
diperpanjang untuk:
Kerja sama infrastruktur Kerjasama Pemanfaatan
Kegiatan dengan karakteristik usaha yang 1. Dilaksanakan dalam rangka:
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
tahun BMN
Ditentukan lain oleh undang-undang Meningkatkan Penerimaan Negara
2. Obyek KSP adalah BMN yang berada pada
4. Besaran sewa BMN berupa Tanah dan/atau Pengelola Barang dan Pengguna Barang
Bangunan ditentukan oleh Pengelola Barang

5. Besaran sewa BMN berupa STB ditentukan
oleh Pengguna Barang dengan persetujuan
Pengelola Barang

6. Hasil sewa BMN merupakan penerimaan
negara dan wajib disetorkan ke rekening Kas
Umum Negara

14

04.

Bangun Guna Serah (BGS) Bangun Serah Guna (BSG)

Pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh
pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan
sarana berikut fasilitasnya. Selanjutnya
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam kepada Pengelola Barang untuk kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka tertentu yang telah disepakati dan
kemudian diserahkan kembali pada Pengelola jangka yang disepakati.


Barang setelah jangka waktu berakhir.



Untuk mendukung fungsi pelayanan yang dilakukan untuk menyediakan
bangunan dan fasilitas dalam mendukung tusi K/L, yang dana pembangunannya
tidak tersedia dalam APBN
Selama pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang harus dapat menggunakan
langsung objek BGS/BSG untuk menyelenggarakan tusi paling sedikit 10% dari
luas objek BGS/BSG
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun
Kewajiban mitra BGS/BSG : Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara,
tidak menjaminkan, memindahtangankan dan/atau menggadaikan objek
BGS/BSG, memelihara objek BGS/BSG
Pemilihan mitra dilakukan melalui tender dengan min 5 peserta
15 IMB harus atas nama Pemerintah RI

BAB V PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah Nomor 6 ASPEK PENGAMANAN
tahun 2007 sebagaimana telah Pengamanan
Administrasi
diubah dengan Peraturan Pengamanan Fisik
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pengamanan Hukum

16

PENGAMANAN ADMINISTRASI PENGAMANAN FISIK


Kegiatan menghimpun, mencatat dan
menyimpan bukti-bukti administrasi yang Tujuan Pengamanan Fisik Aset:
dapat menunjukkan hubungan hukum antara 1. Mencegah penurunan fungsi
data dan informasi yang ada dalam dokumen 2. Mencegah penurunan kuantitas
tersebut. 3. Mencegah hilangnya barang
Pengamanan administrasi meliputi :
Pengamanan fisik dilakukan dengan:
1. Pembukuan 1. Pemagaran
2. Inventarisasi 2. Papan Nama
3. Penyusunan Laporan 3. Tanda Batas
4. Penyimpanan Dokumen 4. Pencantuman Koordinat

17

PEMELIHARAAN

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan BMN di bawah penguasaannya

2. Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan
3. Biaya dibebankan pada APBN
4. Dalam hal dimanfaatkan oleh pihak lain, biaya

pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
pihak penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG,
mitra penyediaan infrastruktur.

18

BAB VI PENILAIAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan Bertujuan untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan
Nomor 111 tahun 2017 tentang ketentuan perundang-undangan
Penilaian Barang Milik Negara Dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
Pusat/Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, kecuali:
1. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai
2. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah
Penetapan Penilaian berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintah
Yang menilai: Penilai Pemerintah, Penilai Publik yang ditetapkan
oleh Pengelola

19

BAB VII PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik

Negara

BENTUK
PEMINDAHTANGANAN
1. Penjualan
2. Tukar Menukar
3. Hibah
4. Penyertaan Modal

Pemerintah

20

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR:
1. Tanah dan/atau Bangunan
2. STB dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000.000

TB tidak perlu persetujuan DPR jika:
1. Tidak sesuai Tata Ruang Wilayah/Penataan Kota
2. Harus dihapus karena anggaran pengganti sudah
tersedia
3. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum
5. Dikuasai negara berdasar keputusan hokum tetap
dan/atau peraturan perundang-undangan (tidak
memiliki nilai ekonomis)

21

PENJUALAN

PRINSIP UMUM PENGGUNA PENGELOLA
Tanah/ bangunan
Optimalisasi Bangunan harus
Optimalisasi BMN yang dihapuskan karena
berlebih/tidak digunakan anggaran bangunan
pengganti telah tersedia;
Ekonomis Penjualan tanah/
Secara ekonomis lebih bangunan rumah negara
menguntungkan bagi negara gol. III
Selain tanah/bangunan
Legalitas
Pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Dengan Persetujuan Pengelola

22

PENJUALAN

KETENTUAN-KETENTUAN SYARAT
Apabila tidak laku dilelang, maka dilakukan
pemindahtanganan bentuk lain. Tidak mengganggu tupoksi K/L.
Apabila tidak dapat dipindahtangankan Dilaksanakan dengan lelang, kecuali BMN yang bersifat
dlm bentuk lain, maka dimusnahkan setelah khusus, yaitu:
mendapatkan persetujuan Pengelola. 1. Rumah negara gol. III;
Penjualan kendaraan dinas operasional 2. Kendaraan dinas pejabat negara.
1. Telah berusia 7 tahun; atau 3. BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola
2. Hilang atau rusak berat akibat kecelakaan berdasarkan pertimbangan Pengguna & instansi teknis
atau force majeure dgn kondisi maks. 30%. terkait, yaitu:

23 Tanah/bangunan yg akan digunakan utk
kepentingan umum;
Jika dilelang akan merusak tata niaga;
Tanah kavling yg dari awal pengadaan utk
pembangunan perumahan pegawai negeri.

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

24

KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN PENJUALAN

KETENTUAN-KETENTUAN

Kewenangan Penerbitan Persetujuan oleh
Pengguna Barang:

STB, tidak punya dokumen kepemilikan,
nilai perolehan perunit s.d. Rp100 Juta
Bongkaran BMN karena perbaikan
(renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)

25

BAB VIII PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Keuangan KETENTUAN
Nomor 83 tahun 2016 tentang
BMN tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau
Tata Cara Pelaksanaan dipindahtangankan
Pemusnahan dan Penghapusan Terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundangan
Dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
Barang Milik Negara persetujuan Pengelola Barang
Dituangkan dalam Berita Acara
26 Dilakukan dengan cara :

Dibakar,
Dihancurkan,
Ditimbun,
Ditenggelamkan
atau cara lain sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan

APA SAJA YANG MENYEBABKAN ADANYA
PENGHAPUSAN BMN PADA PENGGUNA BARANG ?

1.Pengalihan status penggunaan BMN kepada
Pengguna Barang lain

2. Pemindahtanganan
3. Pemusnahan
4. Penyerahan kepada Pengelola Barang
5.Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya
6.Menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan
7. Sebab-sebab lain

27

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PENGHAPUSAN KARENA SEBAB-SEBAB LAIN ?

ASET BERWUJUD ASET TAK BERWUJUD

Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair Tidak sesuai dengan perkembangan
Mati untuk hewan, ikan dan tanaman teknologi
Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak Rusak berat
dapat dilakukan Pemindahtanganan Masa manfaat/kegunaan telah berakhir
Harus dihapuskan untuk ATR atas aset milik Pihak Lain
karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan
Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak
berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar
Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas
tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk KSP,
BGS/BSG atau KSPI, setelah bangunan tersebut
diperhitungkan sebagai investasi pemerintah
Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan
pengganti sudah disediakan dalam dokumen
penganggaran
Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure)

28

KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN

Kewenangan Penerbitan Persetujuan oleh Pengguna
Barang:

Persediaan
Aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman
STB, tidak punya dokumen kepemilikan, nilai perolehan
perunit s.d. Rp100 Juta

29

BAB IX PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah Nomor 27 PEMBUKUAN
tahun 2014 tentang Pengelolaan
PELAPORAN INVENTARISASI
Barang Milik Negara/Daerah



Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 181 tahun 2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik
Negara.

30

INVENTARISASI

PENGERTIAN JANGKA WAKTU

Inventarisasi adalah kegiatan untuk Inventarisasi BMN dilakukan paling
melakukan pendataan, pencatatan, sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
dan pelaporan hasil pendataan BMN. tahun.

PENGECUALIAN

Pengecualian Inventarisasi dilakukan
terhadap barang persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan

31

TATA CARA 03.
INVENTARISASI
PELAPORAN HASIL
01. INVENTARISASI

PEMBENTUKAN TIM

02.

PELAKSANAAN
INVENTARISASI

32

PERSIAPAN
TIM INVENTARISASI

BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN KEPALA SATKER

ANGGOTA TIM :
Pejabat Pengelolaan BMN
Petugas SIMAK-BMN
Unit pemakai BMN

33

PELAKSANAAN PERSIAPAN 3 :
INVENTARISASI
Menyiapkan Data Awal
PERSIAPAN 1 : Menyiapkan Dokumen sumber
Menyusun Rencana Kerja dari SIMAK-BMN
Pelaksanaan Inventarisasi Menyiapkan kertas kerja
Mengumpulkan Dokumen inventarisasi
Sumber

PERSIAPAN 2 :

Melakukan Pemetaan
Menyiapkan blanko label
sementara

34

PELAKSANAAN PELAKSANAAN 3 :
INVENTARISASI
Menempelkan label registrasi
PELAKSANAAN 1 :
Menghitung jumlah barang sementara
Meneliti kondisi dan
kelengkapan barang Mencatat hasil inventarisasi

pada KKI

Memisahkan barang

berdasarkan kondisi barang

PELAKSANAAN 2 :

Membandingkan data hasil
inventarisir di lapangan
denga dokumen sumber

35

PELAPORAN KEPALA SATKER
HASIL INVENTARISASI
Meneliti kebenaran dan
TIM INVENTARISASI mengesahkan terhadap
Menyusun Berita Acara Hasil Laporan Hasil Inventarisasi
yang diserahkan oleh Tim
Inventarisasi dan
menyampaikan ke Kepala Inventarisasi.

Satker

Berdasarkan PMK 181 tahun
2018 bahwa Hasil Inventarisasi
akan dilaporkan kepada :

1. Eselon 1 Atasan Satker
terkait

2. Selanjutnya melakukan
rekonsialisasi dengan
KPKNL

36

TINDAK LANJUT Apabila kondisi BMN rusak
HASIL INVENTARISASI ringan, maka diperbaiki dan
diperbarui data di SIMAK-BMN
Apabila kondisi BMN baik,
maka diperbarui data di Apabila barang berlebih, maka
menginput transaksi saldo
SIMAK-BMN
awal sesuai dengan dokumen
Apabila kondisi BMN rusak sumber perolehan pada
berat, maka segera dipisahkan aplikasi SIMAK-BMN

dan dilakukan proses
penghapusan

37

TINDAK LANJUT Apabila barang tidak
HASIL INVENTARISASI ditemukan akibat kesalahan

Apabila barang tidak pencatatan atau double
ditemukan akibat pencatatan, maka bisa input
transaksi koreksi pencatatan
pemindahtanganan atau berdasarkan BA penelusuran
penghapusan, maka dapat
diselesaikan proses tersebut, Mencetak label permanen dari
SIMAK-BMN dan
dan diinput transaksi
penatausahaan pada saat menempelkannya pada
telah diterima dokumen masing-masing barang yang

sumber transaksinya. telah diinventarisasi.

Selanjutnya, perlu diperbarui
data SIMAK-BMN termasuk
KIB, DBR, dan DBL sesuai hasil

inventarisasi.

38

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
PELAPORAN
Kuasa Pengguna Barang
PEMBUKUAN harus menyusun Laporan
Pengelola dan Pengguna Barang Kuasa Pengguna
Barang harus melakukan Semesteran dan Tahunan
pendaftaran dan sebagai bahan untuk
pencatatan BMN dalam menyusun Neraca satuan
penguasaannya kerja untuk disampaikan
berdasarkan kodefikasi pada Pengguna Barang
BMN Laporan Barang Pengguna
Penggolongan dan digunakan sebagai bahan
Kodefikasi ditetapkan oleh untuk menyusun Neraca
Menteri Keuangan Pemerintah Pusat

39

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 244 tahun 2012 tentang

Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian

Barang Milik Negara



Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 52 tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244 tahun 2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian

Barang Milik Negara

40

PEMBINAAN, WASDAL
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Dilakukan oleh Pengguna
PEMBINAAN Barang melalui
Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
pembinaan Pengelolaan BMN penertiban
Dilakukan oleh Pengelola
dan menetapkan kebijakan Barang melalui
Pengelolaan BMN pemantauan dan
investigasi
41 Pengguna Barang dapat
meminta APIP untuk
melakukan audit tindak
lanjut hasil pemantauan
dan penertiban

DAFTAR
PUSTAKA

PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara



Perpres Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara jo. PMK Nomor
87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 jo.

PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014



PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara



PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara



PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara



PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara



PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara jo. PMK
Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2444/PMK.06/2012

46