Strategi Digitalisasi Desa melalui SILADESDA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................... Halaman
DAFTAR TABEL ..................................................................................
i
DAFTAR GAMBAR.............................................................................. ii
PERSETUJUAN MENTOR ...................................................................
ii
PERNYATAAN KOMITMEN .............................................................. iii
PERSETUJUAN COACH......................................................................
iv
v

KATA PENGANTAR ............................................................................ vi

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN ................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Tujuan .............................................................................................. 3
C. Output dan Outcome........................................................................ 5
5
a. Output ....................................................................................... 5
b. Outcome ....................................................................................

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN ............................... 6
A. Permasalahan, Kondisi Ideal dan Inovasi ......................................... 6
6
1. Identifikasi Masalah .................................................................. 7
2. Kondisi Ideal yang Diharapkan ................................................. 7
9
3. Terobosan/Inovasi......................................................................
B. Tahapan Perubahan atau Milestone Rencana Strategis..................... 11
11
C. Analisis Stakeholder, Organisasi Pembelajar dan 15
Rencana Strategi Marketing.............................................................. 16
18
1. Analisis Stakeholder ................................................................. 18
2. Strategi Organisasi Pembelajar.................................................. 19
20
3. Strategi Marketing .....................................................................
D. Identifikasi Potensi Risiko dan Solusinya ........................................

E. Faktor Kunci Keberhasilan ...............................................................
F. Tata Kelola Proyek Perubahan .........................................................

G. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri..................................

PENUTUP ............................................................................................. 23

REFERENSI ........................................................................................... 24

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 i

DAFTAR TABEL
No Halaman
2.1. Rencana Tahapan Jangka Pendek ......................................................... 9
2.2. Rencana Tahapan Jangka Menengah.................................................... 10
2.3. Rencana Tahapan Jangka Panjang........................................................ 11
2.4. Identifikasi Stakeholders dan Strategi Komunikasi.............................. 12
2.5. Strategi Komunikasi Stakeholders........................................................ 14
2.6. Identifikasi Potensi Risiko dan Solusi .................................................. 18
2.7. Gabungan Penilaian Potensi Diri Peserta ............................................ 21
2.8. Pengolahan Akhir Penilaian Potensi Diri Peserta ................................ 22
2.9. Pengembangan Potensi Diri ................................................................. 24

DAFTAR GAMBAR
No Halaman
2.1. Alur Pikir Strategi Digitalisasi Desa Melalui SILADESDA ................ 8
2.2. Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan ........................................... 13
2.3. Strategi Marketing Sektor Publik dengan Pendekatan 4P+1C ............. 17
2.4. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan ............................................... 19

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 ii

CamScanner

CamScanner

CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Proyek Perubahan (RPP) ini dapat
diselesaikan dengan baik. Adapun RPP ini disusun dalam rangka menyelesaikan
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2022 di Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan
oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Judul Rancangan Proyek Perubahan ini adalah Strategi Digitalisasi Desa
melalui Sistem Informasi Layanan Desa Dairi (SILADESDA) dengan tujuan untuk
mempersiapkan kebijakan tentang Pedoman Desa/Kelurahan Digital dan membuat
aplikasi SILADESDA dengan brand MyKuta. Melalui aksi perubahan ini diharapkan
pelayanan kepada warga desa dapat lebih baik dan juga meningkatkan ekonomi desa
dengan sarana jual beli berbasis digital. Disamping itu dalam layanan ini juga tersedia
web desa sebagai bagian dari sarana keterbukaan informasi publik.

Saya menyadari bahwa RPP ini masih banyak kesalahan dan oleh sebab itu
kritik dan saran yang membangunan sangat diharapkan penulis. Demikian
disampaikan dan diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung
tersusunnya RPP ini.

Sidikalang, September 2022

Aryanto Tinambunan, SP., MSi

[AUTHOR NAME]RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH vi
2022

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Kebijakan pemanfaatan teknologi digital di perdesaan merupakan upaya
pembangunan desa semakin cepat dan dapat meningkatkan ekonomi desa. Teknologi
tersebut harus bisa dipahami pemerintah desa dengan segara keterbatasannya. Baik
sarana prasarana maupun kompetensi sumber daya manusianya. Strategi yang
diyakini dapat mengimplementasikan transformasi digital di desa yaitu perlunya
peraturan tentang pedoman desa/kelurahan digital yang berisi peran serta perangkat
daerah secara terpadu dalam berbagai program dan peningkatan peran perangkat
daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi informatika.

SILADESDA atau Sistem Layanan Desa Dairi merupakan salah satu solusi
dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perdesaan. Dengan
pendekatan digitasi, diharapkan pelayanan publik yang ada di desa semakin baik dan
prima. Perkembangan desa/kelurahan digital selanjutnya perlu dipayungi dengan
regulasi yang ada sehingga pembangunan desa/kelurahan dapat terpadu dengan
program pembangunan lainnya. Proyek perubahan bertujuan untuk menyusun strategi
dan kebijakan terkait pedoman desa/kelurahan digital dengan berbagai layanan desa
seperti layanan administrasi yang dibutuhkan warga, web site desa dan pasar desa
online. Dengan adanya layanan ini dapat menjadi alternatif bagi warga dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik. Warga akan merasa puas ketika berurusan dengan
kantor desa atau lurah, informasi publik yang dapat diakses dan tersedianya saluran
digital tempat berjualan (pasar desa online). Layanan ini selanjutnya dibranding
dengan nama MyKuta.

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 vii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan yang

banyak mengubah sistem pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarkat desa.
Masyarakat desa yang selama ini sebagai obyek pembangunan bagi pemerintahan
daerah berubah dengan diberikannya hak untuk menentukan sendiri arah
pembangunan desanya. Melalui undang-undang ini juga diharapkan dapat
menciptakan semangat kemandirian desa (Budhirianto, 2010). Perubahan pandangan
tentang desa ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut pemerintah desa dituntut untuk inovatif dalam
pengelolaan pemerintahan desanya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh
pemerintahan desa adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam
melakukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan
teknologi informasi saat ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat
desa dan memiliki pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarkat saat ini (Ekasari &
Dharmawan, 2012).

Pemanfaatan teknologi informasi (E-Gov) dalam tata kelola pemerintahan
merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat
mempercepat interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pelayanan
publik dapat dilakukan dengan cepat (Budhirianto, 2010). Upaya pemanfaatan
teknologi informasi dalam pemerintahan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa
yakni menjadikan desa menjadi desa digital. Hal ini sejalan dengan konsep desa pintar
yang muncul didasari dari adopsi teknologi informasi untuk mengintegrasikan potensi
dan sistem kelembagaan desa, agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat pedesaan
(Somwanshi, 2016). Melalui konsep desa digital diharapkan dapat mencipatkan desa
pintar yang memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pembangunan, pendidikan,
peluang bisnis lokal, peningkatan dan kesejahteraan seluruh penduduk pedesaan
(Ranade et al., 2015).

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 1

Desa digital merupakah salah satau skenario untuk menghadapi revolusi
industri, dengan menggunakan media internet untuk menyebarluaskan informasi
terkait dengan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kemajuan
teknologi dan informasi dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi kemudahan dalam
mengakses informasi. Terdapat dalam undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari 64 pasal yang intinya memberikan
kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap permohohon
untuk mendapatkan Informasi Publik. Seperti informasi layanan pembuatan surat,
layanan pengaduan, usaha mikro kecil menengah (UMKM) Desa, informasi publik
serta pengawasan dalam bentuk dashboard informasi. Salah satu komponen desa yang
dapat di buat dalam media digital adalah keterbukaan informasi publik.

Konsep desa digital menjadi penting sebagai salah satu solusi meningkatkan
partisipasi masyarakat agar lebih berdaya dalam implementasi teknologi pada
kehidupan desa. Konsep desa digital ini mengacu pada dasar kebijakan Undang -
Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan, 161 desa dan 8 kelurahan. Dengan
jumlah penduduk sebesar 311.665 jiwa (BPS, 2021) pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi di desa masih terbatas pada pemanfaatan sistem keuangan desa dan
sedikit yang mengisi profil desa dan kelurahan. Sejauh ini belum ada web site desa
dan bahkan layanan publik berbasis digital. Pengembangan digitalisasi desa di
Kabupaten Dairi sendiri dihadapkan pada terbatasnya akses ke jaringan internet,
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan dan anggaran (Mayowan,
2016). Sebagian besar kantor kepala desa belum memiliki jaringan internet.
Sementara 40 desa dari 161 desa belum tercover jaringan seluler. Terlepas dari sarana
dan prasarana regulasi terkait pengembangan desa/kelurahan digital belum ada.

Kondisi pelayanan publik di desa dan kelurahan masih dilakukan secara
konvensional/tradisional. Ketika warga ingin mengurus administrasi maka warga
harus datang ke kantor desa/kelurahan. Mengisi form atau ditanya langsung oleh
perangkat desa/kelurahan. Apabila kepala desa atau lurah di tempat, maka urusan

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 2

administrasi dapat dilakukan sampai selesai dengan relatif cepat. Tapi apabila kepala
desa atau lurah tidak di tempat maka bisa memakan waktu lama dan tidak pasti. Dalam
kondisi tersebut pelayanan yang diharapkan warga mengecewakan dan berdampak
buruk pada citra pemerintah desa.

Disamping itu informasi publik yang dapat diakses warga desa terkait
penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terbatas. Program dan kegiatan yang
dilakukan desa juga tidak banyak diketahui sehingga berdampak buruk pada
partisipasi warga terhadap pembangunan desa.

Peningkatan transaksi ekonomi warga di desa juga sangat terbatas. Warga desa
hanya mengandalkan pasar di kecamatan yang biasanya buka sekali seminggu. Warga
membawa hasil bumi dan lainnya ke pasar kecamatan untuk menjual/membeli.
Penetrasi pasar pun terbatas hanya pada penduduk yang relatif dekat dengan
perdesaan.

Kondisi tersebut diatas sejatinya dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi
informasi atau digitalisasi. Dilakukan secara digital maka semua urusan administrasi
dapat dilayani dengan baik, informasi publik bisa diakses oleh siapa aja dan dari mana
saja dengan adanya web desa (Mayoman, 2016). Bahkan pasar fisik yang tadinya
hanya buka sekali seminggu dapat dilakukan 24 jam buka secara online. Warga bebas
memperjualbelikan barang dan jasanya dalam platform pasar desa secara online.
Dampaknya adalah pelaku UMKM akan tumbuh seiring banyaknya warga yang
melihat produk barang dan jasa dan melakukan transaksi.

Upaya yang dilakukan merupakan perwujudan dari Smart City yang sudah
dicanangkan Pemkab Dairi sejak tahun 2021 lalu. Dimana dalam tujuan Smart City
tertuang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itulah hakekat dari pembangunan
Smart City. Pelayanan publik harus prima dan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

B. Tujuan
Tujuan utama dari gagasan proyek perubahan ini adalah meningkatkan

pelayanan publik pada pemerintahan desa yang berbasis digital. Pencapaian tujuan
utama tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan, yaitu :

a. Tujuan Jangka Pendek

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 3

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan (masa PKN Tk.
II), yaitu September – November 2022, yaitu :
1) Menyusun regulasi tentang pedoman desa/kelurahan digital di Kabupaten

Dairi;
2) Membangun sistem informasi pelayanan desa berbasis digital dengan

brand MyKita;
3) Melakukan sosialisasi regulasi dan sistem informasi kepada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan desa terpilih (15 desa dari 169
desa/kelurahan);

b. Tujuan Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah yang akan dicapai dalam waktu 6 bulan sampai 12
bulan adalah terimplementasinya kebijakan pedoman desa/kelurahan digital
dan SILADESDA. Layanan yang diimplementasikan pada tahap ini yaitu :
1) Melakukan sosialisasi regulasi pedoman desa/kelurahan digital kepada
seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Dairi (tertuang dalam
rancangan peraturan bupati tentang pedoman desa/kelurahan digital);
2) Mengimplementasikan SILADESDA kepada seluruh desa/kelurahan yang
secara sarana dan prasarana digital telah tersedia di kantor desa/kelurahan;
3) Melakukan sosialisasi literasi digital secara bertahap;

c. Tujuan Jangka Panjang
Tujuan jangka panjang yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai 2 tahun adalah
terimplementasinya kebijakan pedoman desa/kelurahan digital dan
SILADESDA. Kegiatan yang diimplementasikan pada tahap ini yaitu :
1) Melakukan monitoring dan evaluasi regulasi pedoman desa/kelurahan
digital kepada seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Dairi;
2) Melakukan monitoring dan evaluasi SILADESDA kepada seluruh
desa/kelurahan yang secara sarana dan prasarana digital telah tersedia di
kantor desa/kelurahan;
3) Melakukan sosialisasi literasi digital secara bertahap;
4) Pada tahapan ini akan dikembangkan lagi beberapa fitur pada
SILADESDA seperti layanan pemerintah desa, yaitu daftar kehadiran

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 4

pegawai pemerintah desa, daftar hadir rapat digital dan buku tamu
kunjungan desa secara digital dan integrasi aplikasi yang ada diberbagai
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
C. Output dan Outcome
a. Output
Output yang dihasilkan pada tahap jangka pendek dari proyek perubahan ini
adalah terbitnya peraturan bupati tentang pedoman desa/kelurahan digital dan
Terbangunnya SILADESDA (Sistem Informasi Layanan Desa Dairi) dengan
brand MyKuta.
b. Outcome
Outcome dari proyek perubahan ini adalah optimalnya pelayanan publik yang
mudah, nyaman, cepat dan transparan pada pemerintahan desa. Masyarakat
terliterasi informasi dengan adanya web desa serta adanya peningkatan
ekonomi digital di perdesaan. Pelayanan yang dimaksud diantaranya
pengurusan administarasi pemerintah desa yang dibutuhkan warga, informasi
publik yang ditayangkan pada web desa dan penyediaan pasar digital desa.

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 5

BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Dairi
dalam penyelenggaraan pemerintahan mengemban 3 (tiga) urusan, yaitu urusan (1)
komunikasi dan informatika, (2) persandian dan (3) statistik sektoral. Urusan
komunikasi dan informatika bertanggung jawab pada informasi komunikasi publik
dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di
Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Seiring dengan perkembangan zaman bahwa semua aspek kehidupan sudah
berbasis digital sehingga mau tidak mau pemerintah pun harus dapat menyesuaikan
diri (adaptif). Termasuk pemerintah desa pun harus menyesuaikan dengan
perkembangan teknologi yang ada saat ini dan masa yang akan datang. Untuk
memudahkan dalam implementasi digitalisasi maka diperlukan regulasi yang
mengatur tentang pedoman/panduan desa/kelurahan digital. Sehingga desa
diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Dalam proyek perubahan ini inovasi diambil dari aspek informatika, yaitu
memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan publik pada pemerintahan desa di
Kabupaten Dairi (SILADESDA) dengan brand MyKuta dan penyusunan peraturan
bupati tentang pedoman desa/kelurahan digital.

A. Permasalahan, Kondisi Ideal dan Inovasi
Permasalahan umum yang ditemui di perdesaan adalah terbatasnya

infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital, pengembangan ekosistem ekonomi
digital yang analog dan layanan publik yang belum berbasis digital. Dalam proyek
perubahan ini dibatasi hanya pada permasalahan layanan publik yang belum berbasis
digital.

1. Identifikasi Masalah
Permasalahan layanan publik yang dialami saat ini adalah sebagai berikut :
• Belum ada panduan atau pedoman dalam implementasi desa/kelurahan
digital;
• Urusan administrasi masih berbasis kertas;

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 6

• Waktu pengurusan administrasi membutuhkan waktu lama (lambat);
• Keberadaan kepala desa atau lurah yang tidak setiap saat di kantor;
• Informasi desa masih terbatas diakses;
• Publikasi program/kegiatan desa sangat minim;
• Belum ada pasar desa secara online.

2. Kondisi Ideal yang Diharapkan
• Ada regulasi yang mengatur tentang pedoman desa/kelurahan digital;
• Urusan administrasi berbasis digital;
• Tata kelola pelayanan semakin baik dengan memanfaatkan teknologi
informasi;
• Setiap saat kepala desa dapat menandatangani Surat Keterangan
(administrasi) yang dibutuhkan warga;
• Berita/informasi terkait program/kegiatan desa tayang di web desa secara
berkala;
• Produk desa dapat diperjualbelikan di pasar desa secara online;
• Warga desa secara berkala melek akan digital (literasi digital meningkat).

3. Terobosan/Inovasi
• Terbitnya peraturan tentang pedoman desa/kelurahan digital;
• Semua layanan publik dibuat berbasis digital yaitu SILADESDA (Sistem
Informasi Layanan Desa Dairi) dengan brand MyKuta yang sangat
memudahkan warga dan perangkat desa (kades) dalam mengurus
administrasi desa, informasi publik dan jual beli produk desa. Layanan
ini dapat diakses melalui web maupun apps (android)

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 7

Gambar 2.1. Alur Pikir Strategi Digitalisasi Desa Melalu

Penyebab Kondisi Saat Ini

• Belum ada kebijakan yang § Urusan administrasi masih
mengatur secara eksplisit berbasis kertas;

• Kompetensi Kades dan § Waktu pengurusan administrasi
perangkatnya masih membutuhkan waktu lama
rendah (lambat);

• Minimnya literasi digital § Belum ada panduan atau
pada pemerintah desa dan pedoman dalam implementasi
masyarakat desa/kelurahan digital;

• Sarana dan prasarana § Keberadaan kepala desa atau
yang terbatas lurah yang tidak setiap saat di
kantor;
02
§ Informasi desa masih terbatas
diakses;

§ Publikasi program/kegiatan desa
sangat minim;

§ Belum ada pasar desa secara
online
01

ui SILADESDA (Sistem Informasi Layanan Desa Dairi)

Solusi Inovatif Kondisi Yang Diharapkan

Jangka Pendek (2 bulan) • Ada regulasi yang mengatur
• Menyusun regulasi; tentang pedoman desa/kelurahan
• Membangun SILADESDA; digital;
• Melakukan sosialisasi regulasi dan
• Urusan administrasi berbasis
sistem informasi kepada Dinas digital;
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dan desa terpilih (15 desa • Tata kelola pelayanan semakin
dari 169 desa/kelurahan); baik dengan memanfaatkan
teknologi informasi;
Jangka Menengah (12 bulan)
• Monitoring dan evaluasi terhadap • Setiap saat kepala desa dapat
menandatangani Surat
regulasi dan implementasi aplikasi Keterangan (administrasi) yang
desa terpilih; dibutuhkan warga;
• Melakukan sosialisasi literasi
digital secara bertahap; • Berita/informasi dan
• Pengembangan fitur layanan Program/Kegiatan Desa tayang di
pemerintah desa web desa secara berkala

Jangka Panjang (24 bulan) • Produk desa dapat
• Monev regulasi dan aplikasi diperjualbelikan di pasar desa
secara online;
kepada seluruh desa/kelurahan;
• Melanjutkan sosialisasi literasi • Warga desa secara berkala melek
akan digital (literasi digital
digital; meningkat).
• Pengembangan fitur SILADESDA
03
04

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 8

B. Tahapan Perubahan atau Milestone Rencana Strategis
Tahapan perubahan atau milestone proyek perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga)

tahapan besar, yaitu tahapan jangka pendek (2 bulan), tahapan jangka menengah (6-12
bulan) dan tahapan jangka panjang (12-24 bulan).

Tabel 2.1. Rencana Tahapan Jangka Pendek
(September s/d November 2022 )

No Tahapan Dan Waktu Hasil Kegiatan/ Stakeholder Peran
Kegiatan Kegiatan Output Team Leader
Yang
Terlibat - Mengidentifikasi
& mengusulkan
1 Membentuk Tim Efektif calon tim efektif
kepada
a. Koordinasi Minggu • Foto § Internal mentor/pimpinan
dengan mentor kedua- dokumentasi (Diskominfo)
keempat - Mendiskusikan
b. Pembentukan September • Notulen rapat topik proyek
tim 2022 perubahan
• Komitmen tim
c. Membangun yang disepakati - Mendiskusikan
komitmen dan diterapkan rencana kerja
bersama tim efektif
• Deskripsi tugas
d. Identifikasi
kebutuhan anggota tim
• SK tim kerja
e. Penerbitan SK • Referensi
Tim Efektif
pendukung

2 Berkoordinasi dengan Eksternal

a. Berkoordinasi Minggu • Foto § Dinas PMD Mendiskusikan
dengan Dinas kedua- dokumentasi § Camat terkait
PMD keempat § Kepala Desa permasalahan pada
September • Catatan § Kabag Hukum pelayanan
b. Berkoordinasi 2022 berkoordinasi pemerintahan desa
dengan Kepala khususnya yang
Desa ada kaitannya
dengan digitalisasi
c. Berkoordinasi
dengan Bagian
hukum

d. Rapat tim
internal

4 Membangun Komitmen Bersama

a. Membuat surat Minggu • Notulen rapat § Bupati • Membangun
undangan kedua- § Sekda
keempat • Dokumentasi § Dinas PMD komitmen
b. Rapat September • Daftar hadir § Camat bersama
koordinasi 2022 § Kepala Desa stakeholder
dengan § Kabag Hukum • Menjelaskan
stakeholder rancangan
peraturan bupati
• Menjelaskan
bisnis proses
SILADESDA
lengkap dengan
• Melaporkan
kepada Mentor

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 9

No Tahapan Dan Waktu Hasil Kegiatan/ Stakeholder Peran
Kegiatan Kegiatan Output Yang Team Leader
Terlibat
5 Membangun Aplikasi MyKuta • Notulen rapat • Menjelaskan
• Dokumentasi § Internal bisnis proses
a. Membuat surat Minggu • Daftar hadir Diskominfo SILADESDA
undangan kempat khususnya
September Bidang ISKI • Melaporkan
b. Rapat Tim 2022 kepada Mentor
Kerja
Diskominfo

6 Menyusun Draft Final Peraturan Bupati tentang Pedoman Desa/Kelurahan Digital

a. Menyusun draf Minggu Draf Final Perbup § Diskominfo Penetapan Draf
Peraturan tentang § Dinas PMD Final Perbup
Pedoman kedua-ketiga § Kabag Hukum
Desa/Kelurahan
Digital Oktober
2022
b. Expose Draf

Peraturan
c. Harmonisasi

Draf Peraturan

7 Implementasi dan Sosialisasi MyKuta

a. Membuat surat Minggu Layanan MyKuta § Diskominfo Menyampaikan
undangan ketiga- § Dinas PMD sosialisasi
sosialisasi keempat § Kades terpilih MyKuta
Oktober
b. Sosialisasi 2022

MyKuta

Tabel 2.2. Rencana Tahapan Jangka Menengah
(Desember 2022 s/d Oktober 2023 )

No Tahapan Dan Waktu Hasil Stakeholder Peran
Kegiatan Kegiatan Kegiatan/ Yang Team Leader
Terlibat
Output • Memastikan
seluruh
1 Sosialisasi Peraturan Pedoman Desa/Kelurahan Digital administrasi dan
kegiatan sesuai
a) Undangan rapat Semester • Publikasi § Sekda dengan ketentuan

sosialisasi pertama • Dokumentasi § Asisten • Melaporkan kepada
• Daftar hadir § Kabag Sekda
b) Sosialisasi ke seluruh Tahun 2023
Hukum • Memastikan
desa acara sosialisai
berjalan dengan
§ Diskominfo baik

§ Dinas PMD • Memastikan
implementasi
§ Camat aplikasi MyKuta
berjalan dengan
§ Kepala Desa lancar

2 Sosialisasi dan Implementasi MyKuta

a) Undangan rapat Semester • Publikasi § Sekda
sosialisasi pertama tahun • Dokumentas § Asisten
2023 § Diskominfo
b)Implementasi i § Dinas PMD
aplikasi MyKuta • Daftar hadir § Kepala Desa

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 10

Tabel 2.3. Rencana Tahapan Jangka Panjang
(November 2023 s/d Oktober 2025)

Tahapan Dan Waktu Kegiatan Hasil Kegiatan/ Stakeholder Yang Peran
No Output Terlibat Team Leader

Kegiatan

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Regulasi

a. Monitoring dan Semester pertama • Spanduk § Kabag Hukum o Memastikan
evaluasi tahun 2024 • Banner § Diskominfo monev regulasi
pelaksanaan • Publikasi § Dinas PMD berjalan dengan
peraturan bupati lancar
tentang pedoman
desa/kelurahan o Menginventarisir
digital pelaksanaan
regulasi di
lapangan

2. Monitoring dan Evaluasi Aplikasi MyKuta

a. Undangan Rapat Tahun 2025 • Spanduk § Diskominfo Memimpin
terhadap para • Banner § Dinas PMD pelaksanaan monev
Kades • Publikasi § Para Kades
• Daftar hadir Memimpin
b. Evaluasi aplikasi § Diskominfo pelaksanaan rapat
MyKuta pengembangan
aplikasi MyKuta
3. Pengembangan Fitur Aplikasi MyKuta

a) Undangan rapat Semester kedua • Notulensi rapat
bersama tim tahun 2025 • Dokumentasi
internal • Fitur pada
Diskominfo
aplikasi
b)Pengembangan
bisnis proses
aplikasi

C. Analisis Stakeholders, Organisasi Pembelajar dan Rencana Strategi Marketing
1. Analisis Stakeholders
Analisis stakeholders dilakukan dengan pendekatan metode analisis
stakeholders (Reed et al., 2009) yang meliputi identifikasi stakeholders, pemetaan
stakeholders dan hubungan strategi stakeholders.

Identifikasi Stakeholders
Identifikasi Stakeholders adalah identifikasi instansi/individu yang

berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan. Pengaruh
tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung, pengaruh negatif berarti tidak
mendukung atau penghambat atau netral yaitu pengaruhnya tidak mendukung dan
menghambat proyek perubahan.

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 11

Tabel 2.4. Identifikasi Stakeholders dan Strategi Komunikasi

No Stakeholders Strategi Dukungan/ Analisa Jenis

A. Stakeholder Internal Komunikasi Pengaruh Stakeholders Stakholders
1. Personil Diskominfo
Tim kerja Positif Promotor Utama
B. Stakeholder Eksternal
1. Bupati Laporan Positif Promotor Utama
2. Sekda Promotor Utama
3. Seluruh OPD Laporan Positif Promotor Primer
4. Dinas PMD Promotor Utama
5. Seluruh Camat Koordinasi Positif Latent Primer
6. Kabag Hukum Promotor Primer
Koordinasi Positif
7. Seluruh Kades/Lurah Promotor Primer
8. LSM Koordinasi Positif Apathetics Sekunder
9. Media Massa Apathetics Sekunder
10. Masyarakat umum Koordinasi dan Positif Defender Primer
Konsultasi

Koordinasi Positif

Informasi Positif

Informasi dan Positif

SInofsoiramlisaassiidan Positif
Sosialisasi

Pemetaan Stakeholders
Pemetaan stakeholders diperoleh melalui proses identifikasi para

stakeholders yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik seara
langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan dari
masing-masing stakeholders apakah positif (+), negatif (-) atau netral (+/-).

Stakeholders yang memiliki dukungan positif berarti mendukung dan
diprediksi akan mendukung karena menerima dampak positif dari proyek perubahan.
Selanjutnya stakeholders juga akan diidentifikasi terkait tinggi rendahnya
kepentingan dan tinggi rendahnya pengaruh terhadap proyek perubahan.
Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi maka dapat dikelompokkan menjadi
empat kuadran seperti gambar di bawah ini :

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 12

Gambar 2.2. Pemetaan Stakeholders Proyek Perubahan
Pengaruh

LATENT PROMOTOR Kepentingan
• Kepala OPD • Bupati/Wabup
• Camat • Sekda
• Dinas Kominfo
APATHETIC • Dinas PMD
• LSM • Kepala Desa
• Media Massa • Kabag Hukum

DEFENDER
• Masyarakat Umum

a) Promotor
Promotor adalah stakeholders yang memiliki kepentingan tinggi dan
pengaruh tinggi/besar terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk
dalam kuadran ini adalah bupati/wakil bupati, sekretaris daerah, seluruh
jajaran internal Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Para Kepala Desa. Semua
stakeholders ini dinilai memiliki kepentingan yang besar dan juga pengaruh
yang besar dalam menentukan jalannya kebijakan yang akan diambil serta
memiliki pemahaman yang luas mengenai proyek perubahan yang akan
dilaksanakan.

b) Defender
Stakeholders pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi
pengaruh rendah. Stakeholders di kuadran ini adalah masyarakat umum
sebagai pengguna layanan. Tentu masyarakat sangat berkepentingan

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 13

terhadap layanan administrasi yang dibutuhkan.

c) Aphetetis
Pada kuadran ini adalah stakeholders yang kurang memiliki pengaruh dan
kurang juga memiliki kepentingan. Stakeholders pada kuadran ini adalah
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Massa. Stakeholders tersebut
dinilai tidak memiliki kepentingan dan pengaruh apa-apa dalam penentuan
keberhasilan proyek perubahan dimaksud, namun memiliki peran sesuai
dengan fungsinya.

d) Latent
Pada kuadran ini diidentifikasi stakeholders yang kurang memiliki
kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang
besar terhadap proyek perubahan maupun stakeholders sendiri. Stakeholders
yang masuk dalam kuadran ini adalah kepala OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) diluar Dinas PMD dan Diskominf serta para camat.

Masing-masing stakeholders memiliki strategi komuniksi yang berbeda
terhadap project leader atau peserta PKN seperti yang ditunjukkan tabel berikut ini
:

Tabel 2.5. Strategi Komunikasi Stakeholders

No. Stakeholders Ekspektasi Strategi Komunikasi
1. Bupati/Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah Menyetujui Memberikan

3. Para Kepala OPD Menyetujui dan LMaepmorbaenrikan Laporan
Menberikan dukungan dan Konsultasi
Memberikan dukungan Dialog/Koordinasi dan
Sosialisasi
4. Para Camat Memberikan dukungan Dialog dan

5. Kabag Hukum Menyetujui dan SDoiaslioalgi/sKasoiordinasi dan
Menberikan dukungan konsultasi
Dialog dan
6. Para Kepala Desa/Lurah Memberikan dukungan
Sosialisasi
7. Masyarakat umum Memberikan dukungan

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 14

2. Strategi Organisasi Pembelajar
Organisasi pembelajar dapat diartikan sebagai sebuah organisasi dimana

pada umumnya orang-orang dalam organisasi tersebut secara terus menerus
meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar ingin dicapai,
menggunakan pola pemikiran yang baru dan luas, terdapat kebebasan dalam
menentukan cita-cita dan dimana banyak orang-orang didalamnya yang terus belajar.

Organisasi pembelajar menggunakan prinsip pembagian kepemimpinan
untuk memaksimalkan sumberdaya yang mereka miliki dan mengembangkan
kapasitas kepemimpinan antar individu. Ilustrasi mengenai kepemimpinan telah
bergeser dari pemimpin sebagai seorang yang ahli, pengarah, dan pengendali telah
berubah menjadi katalisator, pemberi informasi dan koordinator. Kepemimpinan
dalam organisasi pembelajaran berlandaskan pada kerjasama dan pendekatan
kerjasama antar sesama rekan kerja (team work). Inti organisasi pembelajar adalah
kemampuan organisasi untuk memanfaatkan kapasitas mental dari semua
anggotanya guna menciptakan sejenis proses yang akan menyempurnakan
organisasi.

David Garvin mendefinisikan organisasi pembelajar sebagai organisasi yang
mahir menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer dan
mempertahankan pengetahuan. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Dairi
berusaha menerapkan Strategi Organisasi Pembelajar dalam pencapaian tujuan
organisasinya. Diantaranya dengan pembangunan rancangan proyek perubahan. Hal
ini diawali dengan membangun komunikasi dengan seluruh unsur yang ada di
internal Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa untuk merumuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengerjakan
apa yang dipahami.

Rancangan Proyek Perubahan (RPP) dikomunikasikan secara internal,
pembentukan tim efektif hingga penyusunan rancangan peraturan tentang
desa/kelurahan digital. Organisasi pembelajar ditandai dengan adanya
pengembangan yang terus-menerus melalui ide-ide baru, pengetahuan dan
pemahaman yang baru, yang dipergunakan secara terus-menerus untuk
mengantisipasi, berinovasi dan menemukan cara-cara baru yang lebih baik dalam
mencapai tujuan Proyek Perubahan ini. Dalam hal ini pencapaian tujuan Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemkab Dairi menjadi organisasi yang adaptif dan

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 15

pembelajar untuk mencapai penyelanggaraan pemerintahan yang berbasis digital
khususnya pada pemerintahan desa.

3. Strategi Marketing
Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan
memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4P 1C (Product, Price,
Promotion, Place and Costumer) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Product
• Peraturan kepala daerah tentang pedoman desa/kelurahan digital
• Sistem Informasi Layanan Desa Dairi dengan brand MyKuta

Price
• Layanan ini disampaikan secara cuma-cuma atau tidak berbayar sehingga
bebas digunakan oleh masyarakat perdesaan
• Sebagian layanan dapat digunakan apabila sudah memenuhi kewajiban
sebagai masyarakat seperti pembayaran PBB

Place
• Tersedianya peraturan kepala daerah tentang pedoman desa/kelurahan digital
yang dapat diakses melalui portal JDIH milik Pemkab Dairi
• Adanya layanan MyKuta pada portal desa yang dapat diakses dari berbagai
tempat dan perangkat digital

Promotion
• Peraturan kepala daerah tentang pedoman desa/kelurahan digital
disosialisasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat
dan perangkat desa.
• Layanan MyKuta disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh perangkat
desa dan perangkat daerah di berbagai kesempatan
• Membuat Surat Edaran, flyer, spanduk, baliho dan lainnya tentang
pemanfaatan layanan MyKuta dan disebarkan pada media sosial dan web
site

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 16

• Mempromosikan melalui kanal-kanal resmi yang dimiliki Dinas Komunikasi
dan Informatika seperti Radio Publik Dairi (RPD) FM.

Costumer
• Perangkat daerah dan perangkat desa sebagai implementasi dari peraturan
tentang pedoman desa/kelurahan digital;
• Masyarakat umum sebagai pengguna layanan desa dengan brand MyKuta.

Gambar 2.3.. Strategi Marketing Sektor Publik dengan Pendekatan 4P+1C

PRODUCT PRICE

• Peraturan kepala daerah tentang • Tersedianya peraturan kepala
pedoman desa/kelurahan digital daerah tentang pedoman
desa/kelurahan digital yang
• Sistem Informasi Layanan Desa dapat diakses melalui portal
Dairi dengan brand MyKuta JDIH milik Pemkab Dairi

• layanan MyKuta yang dapat
diakses dari berbagai tempat
dan perangkat digital

CUSTOMER

• Perangkat daerah dan perangkat
desa sebagai implementasi dari
peraturan tentang pedoman
desa/kelurahan digital;

• Masyarakat umum sebagai
pengguna layanan desa dengan
brand MyKuta.

PLACE PROMOTION

• Tersedianya peraturan kepala • Disosialisasikan melalui Dinas
daerah tentang pedoman PMD dan perangkat desa
desa/kelurahan digital yang
dapat diakses melalui portal • Membuat Surat Edaran, flyer,
JDIH milik Pemkab Dairi spanduk, baliho dan lainnya
tentang pemanfaatan layanan
• Adanya layanan MyKuta pada MyKuta dan sebarkan pada
portal desa yang dapat diakses media sosial web site
dari berbagai tempat dan
perangkat digital • Mempromosikan melalui kanal-
kanal resmi yang dimiliki Dinas
Komunikasi dan Informatika

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 17

D. Identifikasi Potensi Risiko dan Solusinya
Potensi risiko adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang

berakibat pada kerugian. Risiko adalah kombinasi dan konsekuensi suatu kejadian yang
berbahaya dan peluang terjadinya kejadian tersebut. Potensi risiko terhadap pelaksanaan
proyek perubahan ini dapat diidentifikasi dari berbagai kemungkinan masalah yang akan
timbul. Secara umum permasalahan yang timbul dalam proses penyusunan proyek
perubahan ini adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.6.. Identifikasi Potensi Risiko dan Solusi

No. Potensi Masalah Risiko Solusi
Penyelesaian target
1. Keterbatasan waktu tim sesuai timeline tidak Dapat dilakukan
efektif tercapai dengan cara waktu
fleksibel dan
2. Pemahaman tim yang Penulisan proyek memanfaatkan
belum jelas terkait topik perubahan tidak sesuai teknologi rapat virtual
dan proses penyusunan dengan ketentuan Brainstorming secara
proyek perubahan berkala dan evaluasi
setiap tahapan
3. Birokrasi proses
penetapan peraturan Penetapan tidak sesuai Melaksanakan
bupati yang relatif komunikasi dan
panjang dengan waktu yang telah pemantauan yang
ditentukan intens

E. Faktor Kunci Keberhasilan
Keberhasilan dari proyek perubahan ini dapat diukur dengan tercapainya target pada

output seperti disebutkan di atas, yaitu :
1. Dukungan kepala daerah ditetapkannya peraturan bupati tentang pedoman
desa/kelurahan digital;
2. Tim programmer yang membuat aplikasi dapat dikendalikan;
3. Diluncurkannya sistem informasi layanan desa dairi dengan brand MyKuta;
4. Sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman desa/kelurahan digital dan
implementasi MyKuta.

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 18

F. Tata Kelola Proyek Perubahan
Untuk mencapai target penyusunan proyek perubahan diperlukan tim kerja. Tim

yang selanjutnya disebut Tim Efektif terdiri dari berbagai stakeholders sehinga diharapkan
penyusunan proyek perubahan sesuai dengan substansi dan tepat waktu.

Gambar 2.4. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

Mentor

Project Coach
Leader

Tim Tim
Substansi Dokumentasi

Adapun tugas dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut :
1. Mentor (Budianta Pinem, SE., Ak., MAP)

a. Membimbing dan mengawasi project leader berdasar sikap profesionalisme;
b. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam mendayagunakan

sumber daya tim dalam implementasi proyek perubahan;
c. Memberikan dukungan penuh kepada project leader dalam implementasi proyek

perubahan;
d. Membangu project leader dalam mengatasi kendala yang muncul selama

implementasi proyek perubahan.
2. Coach (Dr. Agus Sakti Rambe, MPd)

a. Membekali project leader dengan kompetensi yang diperlukan dalam proyek
perubahan;

b. Memberikan masukan dan motivasi kepada project leader untuk penyelesaian
proyek perubahan;

c. Memantau kemajuan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh project leader.

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 19

3. Project Leader (Aryanto Tinambunan, SP., MSi)
a. Mengkoordinasikan kegiatan proyek perubahan;
b. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholders terkait;
c. Memimpin pelaksanaan proyek perubahan;
d. Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan;
e. Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi/proyek perubahan;
f. Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh
project leader;
g. Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh kegiatan
proyek perubahan;
h. Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan
proyek perubahan;
i. Melaporkan progress proyek perubahan.

4. Tim Substansi (Diketuai oleh Hotma Nainggolan, Kabid Infrastruktur Sistem
Komunikasi Informatika)
a. Melakukan analisis kebutuhan;
b. Mempersiapkan infrastruktur digital yang dibutuhkan;
c. Menyusun rancangan peraturan kepala daerah;
d. Mendesain dan membuat aplikasi.

5. Tim Dokumentasi (Diketuai oleh Iswan Togatorop, Kabid Informasi dan
Komunikasi Publik)
a. Mengumpulkan dan menganalisis data lapangan;
b. Mengimplementasikan aplikasi yang telah dibuat;
c. Melakukan sosialisasi.

G. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri
Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan sangat mungkin

untuk di dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan
yang masih bisa di kembangkan menjadi lebih baik lagi. Potensi diri merupakan
kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah
terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau di pergunakan secara maksimal oleh

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 20

seseorang. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan ada juga yang memiliki
kesamaan dan tidak.

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat Dua diminta untuk
mengenal diri dan potensinya agar dapat dengan mudah dikembangkan baik selama PKN
maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebelum dilakukan pengembangan peserta
terlebih dulu dilakukan penilaian diri dengan melihat berbagai komponen yaitu integritas,
kerjasama dan mengelola perubahan. Penilain dilakukan oleh diri sendiri maupun mentor.
Penilaian diri sendiri dan mentor dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Gabungan Penilaian Potensi Diri Peserta

Komponen Sub Komponen Nilai Nilai Nilai Kualifikasi
Peserta Mentor Rata-
Integritas Tanggung jawab Rata Istimewa
Komitmen 9 9 Istimewa
Kerjasama Kedisplinan 9 9 9 Istimewa
Kejujuran 9 9 9 Istimewa
Mengelola Perubahan Konsistensi 9 9 9 Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Pengambilan Keputusan 9 9 9 Istimewa
Rata-Rata 9 9 9 Istimewa
Perilaku : Kerjasama Internal 9 9 9 Istimewa
Kerjasama Eksternal 9 9 9 Baik
Komunikasi 9 8 9 Istimewa
Fleksibilitas 9 9 8,3 Istimewa
Komitmen dalam Tim 9 9 9 Istimewa
Rata-Rata 9 9 9 Baik
Pelayanan Publik 9 8,8 9 Istimewa
Adaptabilitas 9 9 8,86 Istimewa
Pengembangan orang lain 9 9 9 Istimewa
Orientasi pada hasil 9 9 9 Istimewa
Inisiatif 9 9 9 Istimewa
Rata-Rata 10 9 9 Istimewa
9,2 9,2 9,3
9,2 Baik
9,07 8,93
8,97

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 : Istimewa
7-8.99 : Baik

5-6.99 : Cukup
3-4.99 : Kurang

1-2.99 : Sangat Kurang

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 21

Berdasarkan tabel di atas terlihat komponen integritas memiliki nilai 9 dari dari 10,
komponen kerjasama memiliki nilai 8,86 dari 10 dan komponen mengelola perubahan
memiliki nilai 9 dari 10. Berdasarkan tiga komponen tersebut yang perlu mendapat
perhatian untuk dikembangkan adalah potensi diri komponen kerjasama dengan sub
komponen. Penekanan dalam sub komonen ini adalah kemampuan membangun hubungan
komunikasi, koordinasi, serta interaksi lainnya dengan pihak-pihak eksternal organisasi
dalam rangka membangun citra positif layanan yang diselenggarakan organisasi, kepuasan
penerima layanan, serta nilai keunggulan positif eksistensi organisasi. Walaupun penilaian
sub komponen lain bernilai 9 tetapi tetap dilakukan pengembangan potensi diri.

Berikut ini ditampilkan pengolahan akhir penilaian potensi diri peserta yang
merupakan gabungan dari penilaian integritas, kerjasama dan mengelola perubahan.

Tabel 2.8. Pengolahan Akhir Penilaian Potensi Diri Peserta

Nilai Komponen

Peserta Sub Sub Sub Rata-Rata Kualifikasi
Komponen Komponen Komponen Total Total Sub
Mentor Integritas Kerjasama Mengelola Sub Komponen
Nilai Rata- Perubahan
Rata Per 9,00 9,00 Komponen Istimewa
Sub 9,00 8,80 9,20 9,07 Baik
Komponen 9,00 8,93
9,00 8,86 Baik
9,06 8,97

Kualifikasi Istimewa Baik Istimewa Istimewa
Per Sub
Komponen Akhir
Sikap
Keterangan Kualifikasi Perilaku
8,97
9.00-10 Istimewa Kualifikasi:
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup Baik

3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang

Dari tabel 2.8. di atas dapat dilihat bahwa akhir sikap perilaku adalah sebesar 8,97
dengan kualifikasi baik. Dengan kualifikasi ini pengembangan potensi diri yang
direkomendasikan adalah peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri
dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 22

dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap
perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas.

Untuk melakukan rekomendasi tersebut peserta perlu melakukan beberapa upaya
berikut ini :

1) Wajib disiplin dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab;
2) Menentukan jadwal pelaksanaan proyek perubahan secara detail (tanggal mulai

dan tanggal berakhirnya suatu kegiatan);
3) Menentukan output yang terukur dari setiap kegiatan yang dilakukan;
4) Selalu melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada mentor;
5) Mengikuti kegiatan pembimbingan mentor sesuai dengan kartu bimbingan;
6) Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja

lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;
7) Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para

pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi;
8) Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive

menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat
pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
9) Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan
berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian
target kerja organisasi;
10) Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling
menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja
organisasi.
Lebih lanjut dengan rencana pengembangan potensi diri dapat dilihat seperti tabel di
bawah ini :

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 23

Tabel 2.9. Pengemb

No Komponen/Sub Panduan Intervensi P
Komponen U

P

INTEGRITAS Pemahaman mengenai aspek Men
1. Pengambilan manajemen resiko berbasis data dan untu
fakta sebagai men
Keputusan landasan pengambilan keputusan yang
serta langkah-langkah mitigasi eval
2. Kedisiplinan daer
Penguatan kemampuan interpersonal, Men
melalui pendalaman teknik persuasi, untu
teknik sosia
penanganan konflik, mediasi serta
kemampuan mengambil langkah Men
politis dalam koridor tim k
birokrasi yang sah SK t

Memacu diri dalam menjalankan
peran dan tugasnya sesuai amanah
yang diberikan sebagai aparatur

bangan Potensi Diri

Kegiatan Kegiatan/Tahapan Waktu Pelaksanaan
Aksi Perubahan Kegiatan Pengembangan
Pengembangan Diri
Untuk Mendukung Diri

Pelaksanaan Aksi RENCANA REALISASI
Perubahan

ngkoordinir tim kerja Penyusunan intisari Minggu ke-2-
4 September
uk mengumpulkan dan regulasi tentang 2022

ndiskusikan regulasi pedoman Minggu ke-3-
4 November
g berkaitan dengan desa/kelurahan 2022

luasi indikator kinerja digital

rah

ngkoordinir tim kerja Terlaksananya

uk menyiapkan bahan sosialisasi pedoman

alisasi desa/kelurahan

digital dan sistem

informasi layanan

desa dairi (MyKuta)

nyusun tugas anggota Terbentuknya tim Minggu ke- 2-
kerja dan menetapkan efektif 3 September

tim kerja Diskominfo 2022

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 24

Men
untu

sosia
pera

Men

untu
pela

KERJA SAMA Mempelajari pola komunikasi atau Berd
pola persuasi efektif dalam rangka inter
3. Kerjasama
Eksternal menarik pihak luar organisasi untuk ekst
menggunakan atau mengakui kualitas Kad

layanan yang diberikan sehingga Huk
terbangun minat Kerjasama

MENGELOLA PERUBAHAN

4. Pengembangan Memperbanyak referensi pendukung Mel
Orang Lain dalam pengembangan potensi diri berd

yang selaras peny
dengan minat dan kebutuhan Bup

organisasi, sehingga mengasah
kemampuan mengelola

kompetensi orang lain di lingkup unit
yang dipimpin.

ngkoordinir tim kerja Terlaksananya Minggu ke-3-
uk menyiapkan bahan sosialisasi peraturan 4 Oktober

alisasi kepada pedoman 2022
angkat daerah desa/kelurahan

digital

ngkoordinir tim kerja Terlaksananya Minggu ke-4
sosialisasi dan
uk menyiapkan bahan pelatihan aplikasi November
atihan MyKuta 2022

diskusi dengan tim Tersusunnya Minggu ke-4
rnal Diskominfo dan
Peraturan Bupati Otober –
ternal Dinas PMD,
des dan Bagian tentang Pedoman Minggu ke-2

kum Desa/Kelurahan November

Digital sistem 2022

informasi layanan

desa Dairi (MyKuta)

lakukan rapat dan Menyusun draft Minggu 4
diskusi bersama tim Peraturan Bupati Oktober –

yusun Peraturan Dairi tentang Minggu 2
pati Pedoman November

Desa/Kelurahan 2022
Digital

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 25

PENUTUP
Rancangan Proyek Perubahan merupakan rancangan proyek yang diharapkan
bersifat implementatif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan/digunakan bagi Organisasi
yang menjadi objek proyek perubahan (dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pemerintahan Desa) maupun bagi Pemerintah Kabupaten Dairi. Rancangan ini
melahirkan inovasi berupa srtategi digitalisasi desa (kebijakan pedoman desa/kelurahan
digital) dan layanan MyKuta. Semoga rancangan proyek perubahan ini dapat dilaksanakan
dengan baik.

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 26

REFERENSI

Budhirianto, S. (2010). Efektivitas E-Government Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan
Publik di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Jurnal Penelitian Komunikasi, 13(2),
55–70.

BPS (2021). Dairi Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.

Ekasari, P., & Dharmawan, A. H. (2012). Dampak Sosial-Ekonomi Masuknya Pengaruh
Internet Dalam Kehidupan Remaja Di Pedesaan. Sodality: Jurnal Sosiologi
Pedesaan, 06(01), 57–71.

Mayowan, Y. (2016). Penerapan TIK di Desa (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). Jurnal
Administrasi Bisnis. Vol 10 No 1. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2016.010.01.2

Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Praditya, D. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di Tingkat
Pemerintahan Desa. Jurnal Penelitian Komunikasi, 17(2), 129–140.

Raharjo, M.M, (2020). Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia – Teori, Regulasi dan
Implementasi yang Menyertai. Penerbit Gaya Media, Jakarta

Rendy, A., & Emillia, O. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. Buletin APBN,
IV(8), 8–11.

Reed, S.M., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hu-back, J. Morris, C. Prell, C.H. Quin,
L.C. Stringer, 2009. Who’s in and why? w typology of stakeholder analysis
methods for natural resource management. Journal of Envi-ronmental
Management. 90, pp. 1933-1949

Somwanshi, R. (2016). Study and development of village as a smart village. Int. J. Sci. Eng.
Res, 7(6), 395–408.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

RPP ARYANTO TINAMBUNAN | PKN TK. II ANGKATAN XIX BKPSDM SU TH 2022 27