Lesson Learned Solo

PROSES PEMBELAJARAN DARI PROGRAM
KOTAKU KOTA SURAKARTA

lwnovo c340KOTAKU – KOTA TANPA KUMUH
KOTA SURAKARTA PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021

HAL 1 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

KOTAKU Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan
masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota
KOTA TANPA KUMUH untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi
permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman
Kotaku adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis untuk kumuh baru. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara
mendukung Gerakan Nasional 100-0-100 dengan berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran
mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar
Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah permukiman.
membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan
memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses
terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman
Program Kotaku akan menangani kumuh dengan kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman
membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud.
Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap
infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh
keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
lokasi permukiman kumuh. di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi
Tahapan pelaksanaan Program Kotaku diawali dengan pemerintah daerah.
pendataan kondisi awal desa/kelurahan masing-masing
melalui 7+1 indikator kumuh oleh lembaga masyarakat yang
bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(BKM/LKM).

HAL 2 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Kolaborasi Multi Sektor bagi Kawasan Semanggi
yang Layak Huni dan Berkelanjutan

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memastikan langkah kolaborasi penataan kawasan
(BPIW), Rachman Arief Dienaputra didampingi kumuh tersebut. Dalam kunjungan tersebut,
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Rachman Arief mengapresiasi baik apa yang sudah
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
(PUPR) kunjungi dalam mengawali penataan kumuh Semanggi.
Konsep peremajaan yang dilakukan di Surakarta ini
Kawasan Semanggi Surakarta pada Jum’at, 01 dapat menjadi acuan dan diterapkan di kota
Oktober 2021. Kunjungan dilakukan guna kabupaten lain di Indonesia. Hal baik lain yang

HAL 3 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

mendapatkan apresiasi adalah komitmen Pemerintah LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
Kota Surakarta serta adanya keterlibatan Corporate
Social Responcibility (CSR) dalam penataan
permukiman yang diwujudkan dalam bantuan rumah
layak huni sebanyak 9 unit di RW 1 Mojo (eks RW 23).

Namun demikian, apa yang sudah diawali oleh
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tersebut,
tentunya tidak bisa menyelesaikan seluruh
permasalahan kumuh serta penataan permukiman di
Semanggi. Diperlukan support untuk menuntaskan
kawasan kumuh ini dan menjadikan perubahan wajah
yang berarti dengan kolaborasi yang lebih luas.
Kolaborasi ini perlu dilakukan, utamanya ditubuh
Kementrian PUPR sendiri dengan berbagai program
yang ada. Bahkan kedepan, harapannya bisa
dilakukan lintas kementrian, seperti Kementrian
Sosial, Kementrian Desa dan Kemenko PMK. Direktur
PKP, Wahyu Kusumosusanto juga menegaskan
bahwa kumuh tidak bisa diatasi hanya dengan
penyediaan infrastruktur saja (Bina Lingkungan). Satu
pendekatan tidak akan cukup, perlu pendekatan Bina
Sosial untuk menyiapkan kehidupan dan
penghidupan baik social maupun ekonomi
masyarakat yang di tata permukimannya serta Bina
Manusia untuk menguatkan kapasitas, mengubah
mindset serta behaviour masyarakat di kawasan
kumuh. Jangan sampai masyarakat terdampak,
tercerabut dari kehidupan dan penghidupannya
semula.

Dari kunjungan ke Kawasan Semanggi, telah
disepakati pula bahwa Program BSPS akan masuk ke
kawasan semanggi dan mensupport penyediaan
rumah layak huni yang utamanya fokus di RW 1 Mojo

HAL 4
.

(eks RW 23) sebanyak 56 unit, yang baru tergarap 9 dalam meneguhkan kembali komitmennya serta
unit dari CSR. BSPS akan menggunakan system penggoptimalan peran CSR dalam penanganan
kombinasi sehingga memungkinkan untuk kumuh di Kawasan Semanggi Surakarta.
mengcover permasalahan perumahan di Semanggi,
baik melalui pembangunan struktur baru, perbaikan Terkait dengan kolaborasi penanganan kumuh di
ringan atau perubahan fasad rumah. Konsep Semanggi kedepan. Mulai dari kegiatan sosialisasi,
kolaborasi ini masih terus disempurnakan. Setelah peningkatan kapasitas, identifikasi kebutuhan rumah
menemukan model yang paling sesuai dan seatle layak huni, perubahan behaviour masyarakat, serta
maka kedepan masih diperlukan komunikasi dan peningkatan partisipasi, akan melibatkan Lembaga
koordinasi dengan Pihak Pemerintah Kota Surakarta. Keswadayaan Masyarakat (LKM). Mengingat selama
Perlu encouragement kepada Pemerintah Kota ini LKM telah menjadi Lembaga di garda dipan

HAL 5 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

penataan permukiman dan penanganan kumuh. Lesson Learned :
Selain itu, kelembagaan LKM ini juga telah mengakar
baik di masyarakat. ▪ Komitmen Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan Skala Kawasan menjadi
Kunjungan Kolaborasi Penataan Kumuh Kawasan kunci keberhasilan karena mampu
Semanggi turut dihadiri segenap pihak diantaranya menggerakkan berbagai sector termasuk
Wakil Project Manajement Unit (PMU) NSUP-NUSP, swasta untuk berpartisipasi dalam
Kepala Balai Prasarana Permukiman Jawa Tengah, penanganan Kawasan
Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman
Wilayah II Jawa Tengah, Team Leader OSP-2 Jawa ▪ Strategi komunikasi dan pendekatan
Tengah dan Koordinator Kota Program Kotaku Pimpinan Daerah kepada warga
Surakarta. Dengan kunjungan ini harapannya, terdampak penataan di Kota Surakarta
kedepan Semanggi tidak hanya bebas dari sangat baik, dengan konsep ‘nguwongke
permasalahan kumuh, namun juga menjadi kawasan uwong” terbukti masyarakat dapat
yang berkembang baik, layak huni dan berkelanjutan. menerima dengan baik.

▪ Integrasi program di tubuh kementrian
PUPR bahkan antar kementrian menjadi

▪

HAL 6 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Belajar dari Inovasi Pokja PKP Surakarta

Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman (PKP) Kota Surakarta, Jawa Tengah Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta,
melakukan sejumlah inovasi bagi Kota Surakarta. sekaligus Sekretaris Pokja PKP Surakarta, Gunawan
Inovasi tersebut, antara lain, menata kampung kumuh Adi Pratio, pada Rabu (14/7). Kegiatan ini
di bantaran Kali Pepe menjadi kampung yang layak dilaksanakan pada 13-15 Juli 2021 melalui
huni dengan metode kampung deret. Kemudian, media videoconference.
menata permukiman ilegal menjadi permukiman
yang legal dan layak huni: di HP 001 Kelurahan Mojo, Gunawan menjelaskan, Pokja PKP Kota Surakarta
realisasi dengan dana DAK Integrasi dan APBD, dan berdiri sejak 2017 dengan anggota dari bidang
dI HP 10 kelurahan Tipes dalam proses perencanaan penataan ruang, bidang pengembangan perumahan
dan direncanakan DAK 2022. dan permukiman, bidang regulasi dan perizinan,
bidang pembiayaan dan kemitraan, bidang
Hal tersebut terungkap dalam acara Training Of pemberdayaan masyarakat, hukum dan pengaduan
Trainer (TOT) Pelatihan Tim Korkot dan Fasilitator masyarakat, serta bidang pendataan dan informasi.
Lokasi Non-Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Sektor dalam bidang di atas adalah Kabid IPW
(BPM) NSUP Kotaku hari kedua, sesi “Kisah Sukses Bapppeda, Kabid Perumahan Dinas Perumahan
Pokja PKP Kota Surakarta” dengan narasumber Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabid
Perizinan DPMPTSP, Kabid Ekonomi Bappeda,
HAL 7 Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPPAPM, dan
. Kabid Aset BPPKAD.

Lebih lanjut, inovasi Pokja PKP adalah bekerja sama
dengan perguruan tinggi negeri UNS dalam
keterlibatan mahasiswa dan pengabdian kepada
masyarakat di kawasan kumuh. Lainnya, Pokja PKP
adalah membentuk Forum PKP pada 22 Juni 2021,
yang diketuai oleh Koordinator Solo Kota Kita—
lembaga donor, dan Koordinator Kotaku sebagai
Sekretaris Forum PKP. Anggota Forum adalah Pokja
PKP, dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi,
BUMN/BUMD, kementerian/Lembaga, asosiasi
profesi, pelaku Program Perumahan, Sanitasi dan
Kumuh, serta lembaga berbasis masyarakat. Forum

LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA

PKP akan berkontribusi dalam pencegahan dan Lesson Learned :
peningkatan kualitas permukiman kumuh. Salah satu
target yang ditetapkan Pokja PKP adalah • Pokja PKP berisikan berbagai OPD supaya
penyelesaian Kawasan Semanggi. lebih mudah dalam penanganan
permasalahan permukiman terutama
Dalam sesi diskusi, diketahui penanganan yang masalah status bermukim.
dilakukan Pokja PKP dalam menata kawasan illegal di
Kawasan Semanggi dan bantaran sungai, yakni • Perguruan tinggi juga mengambil peran
memperjuangkan kepastian status lahan. “Warga yang cukup positif dalam penaganan
yang ber-KTP Solo diberikan ongkos bongkar- masalah kumuh di Kota Surakarta
angkut, sedangkan warga ber-KTP non-Solo
ditempatkan di hunian sementara,” jelas Gunawan. • Bappeda selaku OPD yang berfungsi
Untuk HP 16, tanahnya sudah dilepas, izinnya dari untuk tugas koordinasikan sudah
DPRD, seluas 2,2 Ha untuk permukimannya dan menjalankan fungsinya, terutama untuk
proses pembangunannya sedang berjalan. Adapun
pola peremajaan, warga dipindahkan terlebih dulu,
kemudian dikembalikan lagi. Saat ini perizinan tanah
sedang diurus, harapannya dapat dihibahkan.

Mengenai penggerak di Pokja PKP, menurut
Gunawan, leader-nya ada di Bappeda. Fungsi
koordinasi di Bappeda. Setiap bidang melakukan
koordinasi rutin dan menyusun rencana bidangnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan ada yang
kontraktual dan swakelola. Untuk swakelola,
dimobilisasi TFL Tim Fasilitator Lapangan (TFL), dan
Pokja terlibat dalam pengendaliannya. Dalam skala
Kawasan, peran Pokja adalah terlibat dalam
penyusunan siteplan dan DED. Saat pelaksanaan,
Pokja mengusulkan sumber pendanaan, Pokja PKP
selalu mengawal pendanaan yang akan dimintakan
dari provinsi, APBD maupun pusat.

HAL 8 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Dirjen CK: “Penataan Kawasan Semanggi Harus Sukses”

Direktur Cipta Karya (CK), Kementerian Pekerjaan Rakabuming, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Prakosa, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Kepala
Kusumastuti berharap penataan Kawasan Semanggi Dinas Perkim, camat, lurah, Tim Korkot Program
sukses dilaksanakan melalui Program Kota Tanpa Kotaku, Tim OSP Kotaku Jawa Tengah, dan
Kumuh (Kotaku). Hal ini diungkapkannya saat masyarakat terdampak penataan kawasan.
meninjau Kawasan Semanggi, Kota Surakarta, Jawa "Pokoknya ini harus sukses lho, Pak. Pak wali kota
Tengah, pada Kamis (11/3). Kawasan Semanggi harus support betul," ujar Diana.
merupakan lokasi skala kota yang sedang
dintervensi Program Kotaku di wilayah RW I Menanggapi itu, Wali Kota Surakarta Gibran
Kelurahan Mojo, yang dulunya adalah RW 23 Rakabuming Raka mengatakan, ia akan terus
Semanggi. mengawal pelaksanaan serta memfasilitasi kegiatan
penataan agar semua permasalahan, seperti legalitas
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Direktur lahan, segera terselesaikan. Wali kota juga
Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Wahyu menegaskan, jika ada masalah yang sulit diselesaikan
Kusumosusanto, jajaran Direktorat CK, Kepala Balai maka ia akan datang langsung ke Jakarta guna
Prasaran Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah berkonsultasi.
dan jajarannya, Wali Kota Surakarta Gibran

HAL 9 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur CK Diana Dalam kegiatan disampaikan informasi, untuk lokasi
Kusumastuti tampak sangat merespon positif dan RW I Mojo (dahulu RW 23 Semanggi) ada kebutuhan
puas dengan pendekatan "menata tanpa rumah sebanyak 56 unit rumah, tapi baru 9 unit yang
menggusur" dalam kegiatan National Slum didanai CSR. Pendanaan harus dari CSR karena proses
Upgrading Program (NSUP) Kotaku Skala Kawasan legalitas lahan masih berproses hingga saat ini.
dan Program DAK Integrasi. Terlebih untuk DAK Diketahui, beberapa minggu setelah kunjungan dari
Integrasi yang dapat menyasar sampai anggaran Menteri PUPR beberapa waktu lalu, surat ijin berupa
perumahan. Diana tampak sangat puas dengan keputusan Menteri tentang pemberian izin sudah
konsep peremajaan kawasan, sehingga ia meminta turun (Kepmen No 192/KPTS/M/2021).
Tim Kotaku untuk selalu support.
Lesson Learned :
Direktur CK juga melihat pembangunan drainase dan
rumah dari bantuan CSR yang sudah berdiri sebanyak • Konsep menata tanpa menggusur benar-
9 unit, sambil menyusuri jalan pesdestrian di atas benar bisa diwujudkan di Kota Surakarta
drainase sabuk menuju lokasi Kawasan Semanggi dengan komitmen kepala daerah yang kuat
Segmen 3 di Semanggi Utara. Kemudian rombongan
menuju lokasi kawasan HP 16, masih di Kelurahan • Ibu Dirjen CK PUPR mengapresiasi kegiatan
Mojo yang saat ini sudah rata dengan tanah dan akan menata tanpa menggusur dan mendorong
dibangun dengan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar segera terselesaikan pembangunan
Integrasi 2021 untuk Segmen I sebanyak 253 rumah, huntap yang masih belum tuntas
beserta sarana prasarana (Sarpras) umum, yang akan
dilanjutkan untuk Segmen II sebanyak 316 rumah
beserta Sarpras umum di tahun 2022.

HAL 10 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Kunjungan DPRD Ke Lokasi DAK Integrasi,
Memastikan Kesiapan Warga Penataan HP 10 Tipes

Jumat 22 Oktober 2021 bertempat di Lokasi Dalam kesempatan ini tim juga mengecek gambar
penataan HP 10 Tipes dari dana DAK integrasi tahun rumah dan desain penataan. Penataan HP 10 yang
2022 di kunjungai oleh 4 anggota dewan Komisi III semula adalah tanah makam kemudian ditempati
DPRD Kota Surakarta. Kunjungan didampingi dari warga ini telah di gagas sejak jaman walikota nya
Perkim bidang Pertanahan Lurah beserta Pokja HP 10 adalah Bapak Jokowi, berganti pak Rudi
Tipes dan pendamping Kotaku. Dalam kunjungan menghendaki adanya penataan maka kami dari
tersebut komisi III memastikan kesiapan warga dewan komisi III yang memberi ijin untuk pelepasan
terdampak penataan terkait dengan uang sewa yang lahan. Mas walikota yang sekarang bersama Kotaku
diberikan karena mereka harus segera pindah yang mendampingi penataanya. Dan kami tetap
sebelum di mulai kegiatan penataan. mengawal sampai pada penerbitan legalitas

HAL 11 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

kepemilikan lahanya, demikian penjelasan Pak Kasno Lesson Learned :
selaku ketua komisi III yang memimpin rombongan.
• Penataan kawasan kumuh
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan melibatkan semua stakeholder tingkat
ucapan terima kasih kepada warga yang sudah kota termasuk DPRD
bersabar menunggu proses dan berkorban untuk
ditata dengan mendapatkan lahan yang sama • Untuk melakukan penataan kumuh
luasnya walaupun sebelumnya mereka menguasai diperlukan kerja sama dari semua
lahan dengan luasan yang berbeda-beda. Ini pihak termasuk warga terdampak
merupakan pilot project penataan kedua setelah penataan sehingga kegiatan dapat
yang dilakukan di lokasi HP 16. Kerjasama semua berjalan lancar
pihak ini dalam rangka untuk mewujudkan visi 100-
0-100 kota Surakarta.

HAL 12 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Kunjungan Menteri PUPR Mempercepat Proses
Legalitas Lahan Penataan Kumuh Surakarta

Kunjungan Bapak Menteri PUPR Ir. Mochamad Integrasi KOTAKU yang semula terdapat 636
Basoeki Hadimoeljono, M. Sc. Ph.D. ke lokasi bangunan liar yang menempati lahan HP Pemerintah
Penataan kumuh KOTAKU skala Kawasan Semanggi, Kota (tanah Negara) melalui pendekatan dengan
tepatnya di segmen 2 RW I Kelurahan Mojo prinsip “MENATA TANPA MENGGUSUR” dari
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dengan pemerintah Kota dan kolaborasi dengan Kementerian
prioritas pembebasan lahan HP Departemen PUPR, Bappenas, ATR/BPN, POKJA dan pihak peduli
Pekerjaan Umum yang di kelola oleh BBWS lainnya, saat ini semua bangunan tersebut sudah rata
Bengawan Solo sebagai perwujudan target 100 0 dengan tanah, hal inilah yang dijelaskan oleh
100. Walikota Surakarta kepada Menteri PUPR dalam
perjalanan menuju ke lokasi kegiatan KOTAKU skala
Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Feb kawasan, selanjutnya rombongan Menteri PUPR yang
2021 ke lokasi penataan permukiman kumuh skala didampingi Walikota, Wawali, Sekda dan jajaran
kawasan Program KOTAKU di kawasan Semanggi eselon 1 Kementerian PUPR menuju lokasi segmen 2
dimulai dengan melewati lokasi Program DAK kawasan Semanggi di RW I Kelurahan Mojo. Kegiatan
hari ini adalah untuk melihat kegiatan penataan
HAL 13 kawasan permukiman kumuh dengan konsep
. PEREMAJAAN KAWASAN (urban renewall) karena
lokasi tersebut beriirisan dengan lahan milik
Kementerian PUPR yang dikelola oleh Balai Besar
Wilayah Sungan Bengawan Solo (BBWSBS) dan saat
ini masih proses ijin SDA dari Dirjen SDA serta
pemindah tanganan BMN ke BMD yang selanjutnya
lahan tersebut akan di berikan secara legal kepada
masyarakat melalui pelepasan asset, itu disampaikan
oleh Pak Rudy sapaan akrab Walikota Surakarta (FX
Hadi Rudyatmo) di saat turun dari mobil menuju

LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA

lokasi penataan. Dilokasi titik kumpul telah disiapkan Pak Wali; “ berapa luasan lahan yang menjadi lokasi
oleh jajaran Balai PPW dan Tim KOTAKU sebuah panel penataan ini ……, Walikota dan Korkot menjelaskan
yang tertempel profil penataan kumuh skala kawasan lahan yang diminta Kota sebesar 19.300 M2 yang
dengan konsep Peremajaan, namun sebelum mulai lokusnya di RW. 1 Mojo dihuni oleh 56 KK yang saat
menjelaskan konsep tersebut kepada Pak Menteri, ini menjadi lokus penataan di segmen 2, dan sisanya
Pak Menteri PUPR sempat bertanya kepada Walikota, di segmen 3 sebelah utara jembatan masuk
Kadis Perkimtan, Ka. Balai PPW Jateng dan Korkot Kelurahan Semanggi di RW. 2, 3, 4 & 5 dihuni oleh
KOTAKU perihal lahan yang diminta oleh pemerintah 151 KK, untuk segmen 3 belum dimulai karena masih
Kota sebagai lokus penataan tersebut; hal yang menunggu kejelasan status lahan terlebih dahulu dan
disampaikan: “ Sejauh mana proses permohonan apa kendala selama ini….., Walikota dan Kadis Perkim
hibah lahan tersebut telah diproses….., Walikota menjelaskan kendala selama ini bahwa ijin dari Dirjen
menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah dimohon SDA terkait penggunaan SDA belum turun, karena ijin
sejak tahun 2018 silam dan surat permohonan sudah itu sebagai landasan untuk mengajukan permohonan
dikirimkan beberapa kali ke Kementerian PUPR cq hibah BMN ke BMD jadi belum bisa proses sampai
Dirjen SDA dan BMN, namun sampai sekarang belum sekarang, untuk itu mohon ijin Pak Menteri untuk bisa
ada ijin yang keluar dari Dirjen SDA, saat ini tinggal segera mengeluarkan ijin tersebut cq Dirjen SDA. Lalu
menunggu ijin penggunaan SDA dari Bapak….terang Pak Menteri PUPR meminta kepada Dirjen SDA :

HAL 14 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

“Sdr. Dirjen SDA untuk segera dan secepatnya legalitas lahan belum selesai, untuk itu permohonan
mengeluarkan permohonan dari Pak Walikota Walikota terkait hibah lahan ditekankan kembali ke
terkait permintaan lahan” Pak Menteri untuk segera dikeluarkan agar proses
pembangunan rumah bias dianggarkan dari APBN
Selanjutnya Pak Menteri beserta jajarannya yang maupun APBD Kota. oleh beliau bahwa untuk
didampingi oleh Walikota menuju panel yang telah pembangun hunian menetap untuk 56 KK masih
disiapkan dan disitu Korkot KOTAKU Surakarta harus di carikan dana CSR, karena legalitas tanah
menjelaskan dan menjabarkan secara detail konsep belum selesai prosesnya.
penataan kumuh skala kawasan dengan Peremajaan, Selanjutnya Pak Menteri PUPR, Walikota, Kadis
mulai dari lokasi eksisting sampai dengan ilustrasi Perkimtan dan Korkot KOTAKU turun menuju lokasi
rencana penataannya, Pak Menteri sempat bertanya penataan PSU dilokasi yang sama, dalam perjalanan
pada Korkot; “Siapa yang menyusun perencanaan dan tersebut Korkot KOTAKU sambil menjelaskan bahwa
konsep ini……”, Korkot menjelaskan bahwa konsep Kegiatan KOTAKU di Kota Surakarta dalam master
dan perencanaan ini dibuat secara teknis dari plan penanganan kumuh skala kawasan yang menjadi
pendamping KOTAKU Surakarta dalam hal ini prioritas saat ini ada di Kawasan Semanggi, yang
Direktorat Cipta Karya untuk menjabarkan kebijakan meliputi segmen 1 itu di RW. 7 yang pekerjaannya
penataan kawasan kumuh dari Walikota selaku sudah selesai di akhir tahun 2019 dengan
nahkoda Program, dari penjelasan dan penjabaran memindahkan masyarakat MBR/Warga Terdampak
yang disampaikan oleh Korkot Pak Menteri merasa Penataan (WTP) sejumlah 18 KK dengan skema
puas dan senang dengan pendekatan program pendanaan dari APBN murni Dit PKP Jateng,
KOTAKU yang telah dijalankan di Kota Surakarta. sedangkan segmen 2 ada di RW. 1 Mojo ini dengan
skema pendanaan dari APBN (NSUP Loand) dengan
Selanjutnya Pak Menteri PUPR beserta Walikota,
Kadis Perkim dan Korkot naik ke atas tanggul LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
BBWSBS dan Beliau menayakan: “Berapa ukuran
lahan dan rumah yang sudah dibangun ini…..” Korkot
KOTAKU menjelaskan bahwa lahan yang
diperuntukkan ke masyarakat seluas 39M2 dan untuk
bangunan seluas 36 M2 jadi masih menyisakan untuk
RTH privat seluas 3 M2, mendengar penjelasan
tersebut Pak Menteri merasa puas bahwa luas rumah
yang dibangun cukup untuk masyarakat MBR,
penjelasan dari Korkot selesai Pak Walikota
menegaskan bahwa pembangunan rumah itu
dilakukan dengan penggalangan dana CSR karena

HAL 15
.

memindahkan sementara masyarakat/Warga MBR tanah, pembangunan IPAL komunal untuk
Terdampak Penataan (WTP) sejumlah 56 KK di rumah memfasilitasi 56 WTP yang akan menempati rumah
Risha, sedangkan penataan kumuh di segmen Mojo nya nanti setelah kembali, penyediaan jaringan air
RW. 3 ada di lokasi HP. 00001 mojo dengan skema minum melalui master meter, pembangunan rumah
pendanaan dari APBN Murni melalui program DAK dari CSR, penyediaan jaringan hidran kosong sebagai
Integrasi KOTAKU dengan memindahkan sementara proteksi bahaya kebakaran dari Damkar Kota (APBD)
warga MBR yang merupakan WTP sejumlah 463 KK dan Persampahan dari APBD Kota serta
dengan skema sewa rumah yang dibiayai dari APBD RTH/penghijauan lokasi penataan dari APBD Kota,
Kota dan saat ini proses pemadatan lahan eksisting setelah penjelasan tersebut Walikota menegaskan
yang bangunannya sudah dibongkar oleh lagi sebelum menuju lokasi kunjungan selanjutnya
penghuninya sendiri serta rencana kedepan di bahwa Pak Menteri diharapkan mensuport penataan
segmen 3 ada di Semanggi Utara di RW. 2, 3, 4 & 5 kumuh ini untuk mewujudkan target 100 0 100 yang
dengan skema dari APBN (NSUP Loand) dengan belum tercapai di tahun 2019, dan meminta Beliau
memindahkan masyarakat/Warga Terdampak pak Menteri PUPR nanti dapat meresmikan kegiatan
Penataan (WTP) sejumlah 151 KK dengan skema pembangunan ini jika sudah selesai sebagai
sewa, namun untuk yang segmen 3 masih terkendala pilot/percontohan program 100 0 100 secara
status lahan tadi, disamping itu juga disampaikan nasional, Pak Menteri menyampaikan; “Siap
oleh Korkot lokus pekerjaan di lokasi ini yang meliputi Melaksanakan dan untuk melanjutkan pekerjaan ini
Pembangunan Drainase utama menggunakan box sampai selesai sesuai target wakyu yang telah
culvert ukuran 1M3 karena lokasi ini merupakan ditetapkan….”
daerah genangan banjir, spot-spot jalan
menggunakan paving blok agar ramah lingkungan Lesson Learned :
dan difungsikan juga untuk resapan air langsung ke
• Walikota Surakarta Pak Rudi sangat konsen
HAL 16 terhadap warga miskin dalam penataan
. kawasan kumuh, sekalipun tidak mudah untuk
mendapatkan legalitas kepastian bermukim
tetap di upayakan terus sehingga terdapat titik
terang penyelesaianya.

• Bapak Menteri PUPR Ir. Mochamad Basoeki
Hadimoeljono, M. Sc. Ph.D merespon baik
upaya pak walikota dalam melakukan
penyelesaian kumuh di Kota Surakarta dan
siap membantu sepenuhnya utuk pelepasan
asset milik BBWS guna untuk kepentingan
masyarakat miskin.

LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA

Pemkot Surakarta Bersama DAK Integrasi
Launching “Kampung Semanggi Harmoni “di Eks Lahan HP 001

HAL 17 Lahan HP 001 di kawasan Kelurahan Mojo (Semanggi)
. yang telah rata dengan tanah yang sebelumnya
kawasan kumuh, kini mulai ditata dengan mulai
membangun perumahan untuk warga masyarakat.
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang
didampingi Wawali Teguh Prakosa, Sekda Ahyani,
Direktur perumahan dan Pemukiman Kementrian
PPN / Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti dan kepala OPD
terkait, Jumat (11/6/2021) me-launching
(meluncurkan) Perumahan Kampung Semanggi
Harmoni di atas lahan kawasan tersebut.

Walikota Gibran pada kesempatan tersebut
mengatakan, penataan kawasan kumuh ini
merupakan tahap I dan diselesaikan dulu pada tahun
2021 untuk 253 unit rumah. Tahap kedua tahun 2022
akan dibangun sisanya. Dilahan tersebut juga akan
dibangunan Mako Brimob dan SMA 2 Surakarta.

“Pembangunan ini merupakan komitmen Pemkot
Solo untuk menata kawasan – kawasan kumuh di
seluruh wilayah Kota Surakarta,” jelas Gibran.

Kegiatan penataan kumuh di di HP 001 Mojo
merupakan gabngan dari komitmen pemkot Kota
Surakarta dan program Kotaku yang mengakses dana
dari kegiatan DAK Integrasi. Dimana DAK Integrasi
merupakan program dari kementrian PUPR bidang
Pusat Fasilitasi Infrastrukltur Daerah PFID. Kegiatan
pembangunan permukiman terdiri dari
pembangunan Perumahan diperuntukan bagi 569
Kepala Keluarga ( K K ) di atas lahan masing – masing

LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA

6 X6,5 meter dengan luas bangunan 32 m2. Rumah LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
dibangun dengan konsep Rumah RUSPIN (Rumah
Unggul Sistem Panel Instan) yang terdiri dari kamar
tidur, kamar mandi, dapur dan ruang tamu.

Fasilitas dasar permukiman yang akan dibangun
untuk warga di Lahan HP 001, air bersih dipenuhi dari
Master Meter sebanyak 11 unit beserta jaringan
perpipaan yang terhubung dengan masing – masing
rumah warga. Kebutuhan sanitasi dibangun lima unit
IPAL Komunal untuk melayani 50 KK per unit yang
dilengkapi jaringan perpipaan ke masing – masing
rumah warga. Terdapat juga pembangunan jalan dan
drainase di seluruh kawasan permukiman. Adapun
anggaran dari keselurahan kegiatan adalah senilai Rp.
22.038.315.000. Sementara itu untuk APBD II Kota
Surakarta memfasilitasi penyusunan dokumen
tehnis,biaya bongkar dan pematangan lahan,biaya
sewa rumah warga terdampak serta ruang terbuka
public/hijau Senilai 3.553.000.000.

Penataan kawasan kumuh Semanggi khususnya
pemukiman warga menggunakan konsep LC
(Land Consolidation) yakni warga dipindahkan
sementara untuk nantinya dipindahkan kembali usai
lahan selesai ditata. Mereka juga akan mendapatkan
sertifikat atas hunian yang akan ditempati.

Sementara, kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, Taufan Basuki Supardi
mengatakan, pembangunan hunian segment 1
Kampung semanggi Harmoni diharapkan tahun 2021
selesai untuk tahap 1 dan tahap berikutnya tahun
2022. Sedangkan segment 2 yang di RW 1 Kelurahan
Mojo letaknya di sebelah bantaran Sungai Bengawan
Solo akan ditata sedang dalam proses pelepasan dari
Kementrian PU.

HAL 18
.

Lesson Learned :

• Penataan kumuh lokasi squarter yang
menempati lahan milik Pemkot berhasil di tata
berkat kolaborasi dari semua pihak yaitu
pemkot,Bapenas melalui dana program DAK
Integrasi

• Masyarakat yang puluhan tahun menduduki
tanah milik pemkot dan tinggal di hunian liar
yang kumuh kini mulai tertata dan
mendapatkan kepastian bermukim.

• Jumlah warga yang ditata di lokasi lebih
banyak lagi yaitu sejumlah 253 KK untuk
penataan tahap I di tahun 2021

“Kami harapkan semua yang sudah kita jadualkan
berjalan dengan baik tepat waktu sehingga bisa
segera dinikmati hasilnya. Apa yang kita lakukan dan
akan kita lakukan diharapkan bisa memberikan
perubahan yang dulunya kawasan kumuh nantinya
menjadi kawasan yang tertata. Ini tidak terpelas dari
keterlibatan semuan pihak lintas OPD dalam
pemberdayaan perekonomian warga UMKM, yang
mendorong masyarakat dengan memberikan
pelatihan dan membentuk kelompok – kelompok
usaha,” urainya.

“Selain pembangunan fisik, kami harapkan
perekonomian warga juga meningkat dalam
penataan kawasan Kumuh Mojo ( Semanggi ) ini,”
tutupnya.

HAL 19 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Penyusunan Dokumen LARAP Kunci Keberhasilan
Penataan Kawasan Kumuh Kota Solo

Dokumen LARAP (Land Acquisition and ini dinyatakan layak. Proses Rembug dan Konsultasi
Resettlement Action Plan) atau Rencana Pengadaan Akhir Hasil Pendataan WTP RW. 23 Semanggi
Tanah dan Pemukiman Kembali merupakan
dokument Safeguard sosial yang wajib disusun oleh Pemkot Surakarta sendiri selalu mengalokasilkan
Pemkot Surakarta dalam penataan sub kawasan dana untuk penyusunan dokumen pengelolaan Sosial
Semanggi RW.23, karena dalam penataan ini ada dan lingkungan ini.
kegiatan pemindahan warga sementara ke Huntara
dan akan dipindah kembali ke Hunian menetap Selain dokumen LARAP ada dokumen UKL UPL yang
(Huntap) di lokasi on site RT.02,04,05 RW.23 wajib disusun untuk pengelolaan lingkungannya.
kelurahan Semanggi. Pokja PKP didampingi Tim Dokumen ini disusun oleh Pemkot dengan dipihak
Korkot dalam menyusun dokumen ini terus menerus ke-3 kan. CV Damar Kumala dari Semarang diberi
mendapat support dari TA Safeguard KMP, Tim Word alokasi 98 Juta untuk penyusunan dokumen UKL UPL
Bank, Tim Satker Pusat dan Tim OSP V Jateng. Secara ini. Semua ini menjadi bukti keseriusan Pemkot
bertahap draft dokumen LARAP selalu Surakarta dalam penataan sub kawasan Semanggi
dikonsultasikan kepada Tim Pusat sampai dokumen RW.23 menjadi kawasan bebas kumuh.

HAL 20 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

WTP di panggil 1 per 1 oleh Lurah dan POKJA dengan POKJA PKP, Kotaku, Camat, Lurah & Arkom
membawa bukti KK dan KTP melakukan finalisasi pendataan WTP Akhir di Kawasan
Semanggi
Warga WTP sangat antusia untuk mengantri Lesson Learned :
panggilan pendataan dari POKJA PKP
• Dialog dengan warga sebelum penataan
dituangkan dalam dokumen Larap,
termasuk renaca ganti rugi dan langkah
yang akan dilakukan saat penataan di
mulai

• Dengan mengetahui rencana penataan
warga terdampak akan mensuport
rencana penataan yang akan dilakukan
sehingga tidak terjadi gejolak di
masyarakat.

HAL 21 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

Penyusunan Dokumen LARAP Kunci Keberhasilan
Penataan Kawasan Kumuh Kota Solo

Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi bidang kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan
perumahan, air minum dan sanitasi tahun 2021 program prioritas. Intergasi artinya keterpaduan
memiliki arah kebijakan meningkatkan kualitas hidup seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras
masyarakat melalui penyediaan perumahan dan dalam mencapai sasaran prioritas nasional. Spasial
permukiman layak di kawasan permukiman kumuh. yang artinya kegiatan dilaksanakan memperhatikan
Adapun tujuan dari kegiatan adalah peningkatan lokasi dan konteksnya dengan fasilitas serta jaringan
kualitas masyarakat melalui penyediaan perumahan infrastruktur pendukungnya. Konsep DAK Integrasi
dan permukiman layak bagi rumah tangga yang menjadi jawaban dari kegiatan penyelesaian kumuh
menghuni permukiman kumuh. Konsep kegiatan yang di suarakan terus oleh program KOTAKU.
DAK Integrasi adalah Tematik yang artinya Meskipun di kegiatan KOTAKU untuk pembangunan
penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada rumah tidak diperbolehkan. Keputusan

HAL 22 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

pengalokasian DAK Penugasan Perumahan dan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup banyak.
Permukiman tahun 2021 akan ditetapkan oleh tiga (3) Informasi tentang adanya program DAK Integrasi
Kementerian/Lembaga yaitu : Bappenas; Kementerian menjadi harapan yang menyejukan bagi perjuangan
PUPR, dan Kementerian Keuangan Kota Surakarta dalam mengatasi masalah kumuh
Penganan kumuh di kota selalu pelik dengan adanya squarter. Sekalipun syaratnya tidak mudah. Dan yang
keterbatasan lahan. Lokasi kumuh yang ada di Kota menjadi berita baik adalah Kota Surakarta
Surakarta terdiri dari beberapa masalah, khususnya mendapatkan point tertinggpemenuhan syarat
masalah lahan. Lahan milik Negara yang diduduki administrasi dari 85 Kota/Kabupaten dari seluruh
warga terdiri dari berbagai status. Ada yang berstatus Indonesia.
tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), milik
PT KAI, bahkan milik pemerintah kota. Lokasi tanah
milik kota yang biasa disebut HP 16 sudah sejak lama
menjadi polemik kota karena banyak pendatang yang
menduduki tanah tersebut sejak adanya reformasi
tahun 1998. Ada 579 unit bangunan yang tersebar di
lahan seluas 5,08 ha. Pengusiran terhadap warga
yang tinggal dilokasi tersebut tidak akan membuat
lebih baik wajah kota, karena tentu aka nada banyak
korban yang merasa teraniaya dan tentu saja
melanggar hak asasi manusia. Konsep penataan
sudah mulai digagas oleh Pak Rudi selaku walikota
sejak tahun 2018. Namun tentu tidak mudah karena
selain dukungan politik tentu untuk menata lokasi

HAL 23 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.

di realisasi tahun 2021. Tentu saja Pak Rudi sangat
girang dengan adanya tawaran konsep DAK
Terintegrasi tersebut. Dan bergegas untuk segera
memenuhkan apa yang menjadi syarat agar dapat
mengakses kegiatan tersebut.

Lokasi HP 16 terletak di kawasan Semanggi yang Lesson Learned :
▪ Dalam penanganan permukiman kumuh,
merupakan prioritas penangan kumuh dalam konsep ketersediaan lahan menjadi permasalahan
tersendiri yang harus menjadi perhatian di
RP2KPKP, namun karena lokasi tersebut adalah lokasi awal untuk dicarikan solusi.
▪ Dokumen perencanaan yang ‘menjual’
squarter maka akan di selesaikan dengan cara yang menjadi daya Tarik tersendiri bagi pihak lain
untuk berkontribusi dalam penyediaan lahan
berbeda. Dengan menyiapkan dokumen maupun penataan permukiman.
▪ Komitmen dan Responsivitas Pemerintah
perencenaan berupa site plan dan dokomen LARAP Daerah merupakan kunci kegiatan DAK
Integrasi berhasil dilaksanakan.
itu menjadi modal awal yang luar biasa untuk
•
menawarkan ide penataan tersebut kepada berbagai
LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
pihak. Salah satu yang cukup menarik ada kunjungan

dari Kapus FID Bapak Riono Suprapto pada tanggal

29 Desember 2019, untuk melihat konsep Penataan

dan peremajaan permukiman di HP 16. Yang menarik

adalah bahwa program KOTAKU dianggap memiliki

kelembagaan yang lengkap untuk dijadikan pilot

kegiatan DAK Integrasi yang akan mengintervensi

kegiatan penanganan kumuh mulai dari sarana

prasarana dasar permuliman mulai dari air

bersih,sanitasi dan juga pembangunan rumah layak

huni. Hal ini terungkap saat ekspos DAK, dimana Ibu

Airin yang menyampaikan penilaian tersebut.

Bapak Riono selaku Kapus FID juga menjumpai bapak

walikota Surakarta untuk melihat kesiapan kota

dalam merespon konsep DAK Terintegrasi yang akan

HAL 24
.

HAL 25 LESSON LEARNED - KOTAKU SURAKARTA
.