PPKN KORUPSI DAN POLITISASI BANSOS

MASALAH KORUPSI DAN POLITISASI
BANSOS

Disusun Oleh: (01)
Abel Septiarini (12)
Febri Nurwulansari (15)
Intan Nuraini Dewayani (16)
Ivandika Ramadhani (19)
Muchamad Bintang Firmansyah (26)
Quratul Uyun (32)
Siti Khoirotul Umiyah

X-MIPA 5

Guru Pembimbing:
Yth. Bapak Putra Aji Laras S.Pd

SMA NEGERI 1 TEMPEH

Jl.Soekarno-hatta no.130 Tempeh, Lumajang. Telp (0334)520670/fax (0334)520670
Kode pos 67371 Email: [email protected]

LATAR BELAKANG

Bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat
atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat guna melindungi masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang terjadi
di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia.
Ada dugaan bahwa bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat
akibat pandemi justru dikorupsi. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga
telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks bansos
COVID-19, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penetapan berdasarkan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia.

Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerima bansos. Kemensos
sendiri mengakui bahwa DTKS terakhir diperbarui secara masif pada 2015, sementara Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data
tumpang tindih tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Masalah kedua adalah bansos rentan
dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala
daerah yang besar dalam penentuan penerima bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian
bansos: bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan
nyata masyarakat. Masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi
bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan “upah" kepada pejabat di
Kemensos atas penunjukkan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi.

Walaupun pemerintah telah memberikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemberian
bantuan sosial Covid-19, tetapi masih banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang
memanfaatkan momentum tersebut untuk mereka jadikan sebagai kesempatan dalam mengeruk
hak- hak warganya. Hal tersebut juga diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah
dalam proses keberlangsungan aktivitas dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia serta belum
diaturnya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana
bantuan sosial Covid-19 ke masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut
membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan
tindak pidana korupsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan korupsi dalam penyaluran dana bansos?
2. Siapa yang terkena dampak dari korupsi bansos tersebut?
3. Mengapa dapat terjadi korupsi bansos?
4. Bagaimana upaya memperbaiki pengelolaan bansos?
5. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi bansos?

PEMBAHASAN

Secara umum korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana bansos yaitu kuota penerima
dikurangi bahkan bansos tidak diterima sama sekali. Masuknya dana atau bantuan sosial ke pihak
pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku membuat daftar penerima bantuan virtual namun
tidak ada penerima tetapi dana tetap digunakan.

Terkait kasus korupsi dana bansos, masyarakat miskin adalah salah satu korban dari
buruknya regulasi dana bantuan sosial Covid-19, mereka menyatakan bahwa paket sembako yang
mereka terima dari pemerintah sangatlah jauh dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah
sebesar Rp 300.000 untuk satu paket sembako dengan biaya potongan Rp 15.000 biaya goodie
bag, dan potongan biaya Rp 15.000 biaya jasa transportasi. Artinya secara keseluruhan isi paket
sembako tersebut seharusnya bernilai sekitar Rp 270.000. Akan tetapi, warga mengaku bahwa
paket sembako yang mereka terima jauh dari nominal yang telah ditetapkan pemerintah dalam satu
paket sembako tersebut.

Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos dan
proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan
oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana covid-19 di Indonesia. Sehingga sangat
dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan pemerintah dalam menciptakan skema sistem yang
terintegrasi dan koordinatif guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana
bansos Covid-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan bansos adalah membangun
pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik (budget literacy) guna meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Pencerdasan ini penting tidak hanya untuk
menyadarkan mayarakat akan hak-hak terkait anggaran, namun juga menumbuhkan sikap kritis
mereka selaku pemilih sehingga menghindari pembelian dukungan suara lewat penyalahgunaan
anggaran publik. Masyarakat perlu diajak turut serta mengawal anggaran publik lewat inisiatif
seperti citizen audit yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pemeriksaan keuangan
negara yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa negara. Kedua, perlu ada upaya serius untuk
menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga
penyalahgunaan anggaran untuk membiayai kegiatan politik dapat diminimalisir.
Study menunjukkan bahwa pengaturan pembiayaan politik di Indonesia saat ini tidak berfungsi
karena partai politik mengabaikan peraturan-peraturan tersebut, dan maraknya donasi gelap dan
perilaku korupsi untuk mendanai kegiatan politik. Ke depan, kerangka pembiayaan politik melalui
donasi masyarakat atau pembiayaan negara perlu diterapkan secara lebih efektif.

Pertama adalah dengan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan
ketepatan sasaran penyaluran bansos. Langkah kedua adalah dengan memperbaiki mekanismenya.
Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan
melalui mekanisme non tunai. Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui
Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang
berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah
berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia,
untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus
menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

KESIMPULAN

Kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak
bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian
di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos
dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang
dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana covid-19 di Indonesia. Dengan
demikian, adanya kebijakan- kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintahan negara seperti
KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi
dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 di Indonesia ini. Agar masyarakat dapat menikmati
dan menerima hak- haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga,
tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alimah Maheswari, A. 2021. Menilik Korupsi Dana Bansos Covid-19 di Indonesia.
http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-dana-
bansos-covid-19-di-indonesia/3618/. Diakses pada 19 Maret 2021, 10.42

Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 2021. 3 Langkah Strategis Pemerintah Hindari
Korupsi Bansos. https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/3-langkah-strategis-pemerintah-
hindari-korupsi-bansos. Diakses pada 19 Maret 2021, 13.49

Susilo, F. 2021. Masalah Korupsi dan Penerimaan Dana Bansos Berakar Pada Budaya
dan Sistem Politik di Indonesia. Masalah korupsi dan politisasi bansos berakar pada budaya dan
sistem politik Indonesia (theconversation.com). Diakses pada 19 Maret 2021, 10.39