Laporan TPB 2021 reduce 2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

2021Provinsi DKI Jakarta



Laporan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/

Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021

Tim Koordinasi
Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Provinsi DKI Jakarta

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 i

Sekretariat TPB/SDGs
Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Blok H lantai 21
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat
Telp. +62 21 382 2760 Fax. +62 21 386 0521

sdgs.jakarta.go.id [email protected] @SDGsJakarta

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 iii

Kata Sambutan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tujuan dalam SDGs. lnisiatif-inisiatif yang sudah
dilakukan dirangkum dalam narasi laporan ini begitu
Pandemi merupakan momentum bagi kita semua pula tantangan saat ini yang sedang kita hadapi di
untuk menata ulang kembali pilarp­ ilar pembangunan tengah pandemi Covid-19. Krisis kesehatan ini hanya
dengan melekatkan ke aspek keberlanjutan. salah satu dari sekian isu yang dirujuk dalam TPB,
Turunan konkret dari pembangunan berkelanjutan harapannya Jakarta dapat menjadi kota berketahanan
termanifestasikan dalam 253 indikator Tujuan (resilient city) yang tangguh dalam menghadapi
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang berbagai tantangan multidimensi yang tergambarkan
tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah dalam tujuan-tujuan TPB.
(RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi
OKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada
Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2018. Dalam semua pihak yang sudah berkontribusi dalam
upaya untuk memantau dan terus mengevaluasi membantu pencapaian TPB juga secara khusus pihak
progres tersebut telah dibuat Laporan Pemantauan yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
TPB/SDGs Provinsi OKI Jakarta Tahun 2021. Laporan Dengan kolaborasi yang kokoh dan upaya kontinu saya
ini telah kami sampaikan kepada Menteri Perencanaan harap Kata Jakarta dapat segera mencapai Zero Goals
Pembangunan Nasional/Kepala Sadan Perencanaan sebelum 2030.
Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri
sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta, 22 September 2022
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta sebagai Kata Kolaborasi mendorong tiap selaku
pemangku kepentingan untuk memiliki andil dalam Penanggungjawab Tim Koordinasi Pelaksanaan
mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian SDGs Provinsi Daerah Khusus
Laporan ini berusaha memotret kolaborasi yang Ibukota Jakarta
sudah dilakukan baik pemerintah, masyarakat,
maupun swasta yang berkontribusi bagi pencapaian Anies Rasyid Baswedan , Ph.D.



Ringkasan Eksekutif

Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan 84%
pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021. Dengan dari 208 indikator TPB/SDGs yang tersedia datanya telah
merebaknya varian baru, angka kasus sempat melonjak berstatus tercapai dan membaik. Adapun rinciannya,
sebanyak dua kali, yakni pada bulan Februari dan Juni. sebanyak 109 indikator (52%) telah mencapai target
Pembatasan pergerakan secara lebih ketat kembali (berlabel hijau). Sebanyak 66 indikator (32%) tercatat
diberlakukan secara nasional, termasuk di Provinsi DKI akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian
Jakarta. Dampaknya, upaya pemulihan berbagai sektor pada periode sebelumnya (berlabel biru). Sementara,
yang sedang dilakukan kembali menemui beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus (berlabel
tantangan. merah) karena pencapaiannya masih di bawah target
tercatat sebanyak 33 indikator (16%). Dari total sejumlah
Pada sektor kesehatan, lonjakan kasus COVID-19 diiringi 253 indikator masih terdapat 45 indikator dengan data
dengan penanggulangan melalui pemberian vaksinasi. tidak tersedia.
Masih terdapat tantangan terutama pada perluasan
cakupan vaksinasi dosis kedua COVID-19. Provinsi Pada Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4, dan
DKI Jakarta hingga akhir tahun 2021 telah menjangkau 5) terdapat  98 indikator. Terdapat 27 indikator (27,55%)
9.267.497 orang atau 91,9% dari target. Diperlukan diantaranya yang telah mencapai target. Sejumlah
akselerasi agar dapat mencapai penuh target.  34 indikator (34,69%) tercatat akan mencapai target/
membaik dibandingkan pencapaian pada periode
Walau demikian, sektor perekonomian menunjukkan sebelumnya. Sementara itu, Indikator yang masih
tren membaik sepanjang tahun 2021. Mulai triwulan II memerlukan perhatian khusus tercatat sebanyak 15
- 2021 pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat tumbuh indikator (15,30%). Sedangkan sisanya terdapat 22
positif menyentuh angka 10,91% dan berlanjut tumbuh indikator (22,44%) yang datanya tidak tersedia. 
positif tumbuh 2,43% pada triwulan III - 2021 dan 3,64%  
pada triwulan IV - 2021. Terjadinya pemulihan ekonomi
di Jakarta berdampak positif terhadap penyerapan Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10,
lapangan kerja yang tercermin dari pengurangan Tingkat dan 17) mencakup sebanyak 57 indikator. Tercatat
Pengangguran Terbuka dari 10,95% pada Agustus 2020 sebanyak 34 indikator (59,65%) telah mencapai target.
menjadi 8,50% pada Agustus 2021. Sejumlah 9 indikator (15,79%) tercatat akan mencapai
target/membaik dibandingkan pencapaian pada
Di tengah tantangan yang ditemui, Provinsi DKI Jakarta periode sebelumnya. Sementara indikator yang masih
masih berkomitmen untuk mendorong pencapaian TPB/ memerlukan perhatian khusus sebanyak 10 indikator
SDGs. Pada tahun 2021, sebagian besar target telah (17,54%). Sedangkan sisanya terdapat 4 indikator (7%)
yang datanya tidak tersedia.

vi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

 Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14, Periode Tahun 2021 vii
dan 15) mencakup 67 indikator. Sebanyak 37 indikator
(55,22%) tercatat telah mencapai target. Kemudian,
16 indikator (23,88%) tercatat akan mencapai target/
membaik dibandingkan pencapaian pada periode
sebelumnya dan tidak ada indikator yang tergolong
memburuk di tahun 2021. Sementara itu sebanyak 14
indikator (20,89%) dengan data tidak tersedia.
 
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan
16) mencakup sebanyak 31 indikator. Terdapat 11
indikator yang telah mencapai target (35,4%). Kemudian,
sebanyak 7 indikator (22,5%) tercatat akan mencapai
target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode
sebelumnya dan 8 indikator (25,8%) memerlukan
perhatian khusus dan sebanyak 5 indikator (16,13%)
dengan data tidak tersedia.

Hampir seluruh pilar pembangunan, terutama lingkungan
memiliki kecenderungan pencapaian yang baik. Hal ini
merupakan hasil dari upaya kolaboratif seluruh unsur
di Provinsi DKI Jakarta. Lebih jauh, dalam rangka
mengoptimalkan kolaborasi, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta berinovasi dengan membentuk forum bernama
Jakarta Development Collaboration Network (JDCN).
Forum tersebut menjadi ruang seluruh aktor untuk
berbagi peran dan sumber daya dalam menjawab
tantangan yang ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
secara daring memfasilitasi terbangunnya kolaborasi
dengan berbagai pihak non pemerintah sepanjang tahun
2021.

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Daftar Isi TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

ii Tim Penyusun
iv Kata Sambutan
vi Ringkasan Eksekutif
xiv Daftar Isi
xvi Daftar Gambar
xviii Daftar Tabel
xix Daftar Singkatan

1 BAB I Pendahuluan
2 Latar Belakang
4 Metodologi Penyusunan Laporan
5 Sistematika Pelaporan

7 BAB II Ringkasan Status Pencapaian TPB/SDGs
10 Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
11 Tujuan 2. Tanpa Kelaparan
12 Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera
12 Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas
13 Tujuan 5. Kesetaraan Gender
14 Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
15 Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau
15 Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
16 Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
17 Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan
17 Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
18 Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
19 Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
19 Tujuan 14. Ekosistem Lautan
21 Tujuan 15. Ekosistem Daratan
21 Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
22 Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

26 BAB III Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs
27 Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
31 Tujuan 2. Tanpa Kelaparan
33 Tujuan 3. Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera
35 Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

viii Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

38 Tujuan 5. Kesetaraan Gender
39 Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
42 Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau
45 Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
49 Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
51 Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan
53 Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
55 Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
58 Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
61 Tujuan 14. Ekosistem Lautan
63 Tujuan 15. Ekosistem Daratan
65 Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
69 Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan


74 BAB IV Praktik-Praktik Baik
75 Praktik Baik Pilar Pembangunan Sosial
75 Praktik Baik Pilar Pembangunan Ekonomi
76 Praktik Baik Pilar Pembangunan Lingkungan
78 Praktik Baik Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

80 BAB V Penutup
81 Kesimpulan
84 Saran
Lampiran I. Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran
Lampiran II. Self Assessment Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program
Nonpemerintah

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 ix

Daftar Gambar

3 - Gambar 1.1
Perkembangan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta (1 Juni 2021 - 31 Desember 2021)
10 - Gambar 2.1
Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
10 - Gambar 2.2
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (253 Indikator)
10 - Gambar 2.3
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
27 - Gambar 3.1
Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2015-2021
28 - Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2015 – 2021
28 - Gambar 3.3
Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2021
29 - Gambar 3.4
Kenaikan Tingkat Kemiskinan
31 - Gambar 3.5
Prevalensi Stunting Balita Nasional dan Provinsi DKI Jakarta 2007-2021
33 - Gambar 3.6
Angka Kematian Ibu 2018-2021 Provinsi DKI Jakarta
38 - Gambar 3.7
APK SMA/SMK/MA/Sederajat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021
42 - Gambar 3.8
Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita Provinsi DKI Jakarta
43 - Gambar 3.9
Dukungan Genset Listrik dalam Kegiatan Opening Ceremony Presidensi G20 2022
43 - Gambar 3.10
Jakarta Investment Forum 2021
45 - Gambar 3.11
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Kantor Pusat Bank Mandiri
45 - Gambar 3.12
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, Triwulan I 2019 - Triwulan IV - 2021
46 - Gambar 3.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta
46 - Gambar 3.14
Proporsi Pekerja Formal dan Informal di Jakarta, Agustus 2021
48 - Gambar 3.15
Peluncuran Portal Jaknaker.id
49 - Gambar 3.16
Peluncuran Portal Jaknaker.id
49 - Gambar 3.17
Pertumbuhan Industri Manufaktur di DKI Jakarta, Triwulan I 2019 - Triwulan IV - 2021 (%, yoy)
50 - Gambar 3.18
Jakarta Investment Forum 2021
51 - Gambar 3.19
Program Kolaborasi Pelatihan AC
52 - Gambar 3.20
Realisasi Belanja Bansos dan Persentase Kemiskinan Se-Jawa Bali Tahun 2021

x Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

57 - Gambar 3.21
Regulasi Terkait Gerakan Jakarta Sadar Sampah dari Hulu hingga Hilir
58 - Gambar 3.22
ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) Januari-Desember 2021
59 - Gambar 3.23
Data rekap kejadian bencana dari bulan Juli hingga November 2021
59 - Gambar 3.24
Data korban 2020-2021berdasarkan bencana
60 - Gambar 3.25
linimasa perjalanan regulasi peraturan pendukung dan rencana pembangunan untuk aksi iklim di Jakarta
69 - Gambar 3.26
Bagan Alur SIERA BPAD Provinsi DKI Jakarta
76 - Gambar 4.1
TIJE Apps Meraih Penghargaan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2021
76 - Gambar 4.2
Website Jakarta Rendah Emisi
77 - Gambar 4.3
Lokasi Uji Emisi
77 - Gambar 4.4
Sistem Pengolahan Sampah B3 Rumah Tangga
78 - Gambar 4.5
Mitra Kolaborasi dalam menuju Jakarta Rendah Emisi
79 - Gambar 4.6
Peluncuran Layanan Kependudukan di Jakarta 15 Menit Selesai

Daftar Tabel

23 - Tabel 2.1
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
31 - Tabel 3.1
Prevalensi Stunting Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kesehatan)
35 - Tabel 3.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Seluruh Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 - 2021
36 - Tabel 3.3
Persentase guru yang bersertifikat pendidik
57 - Tabel 3.4
Proses Pengolahan Sampah B3 yang Bersumber dari Rumah Tangga
70 - Tabel 3.5
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 xi

Daftar Singkatan

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD-P : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APD : Alat Pelindung Diri

APK : Angka Partisipasi Kasar

APM : Angka Partisipasi Murni

Bakesbangpol : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Baduta : Bayi Usia Bawah Dua Tahun

Balita : Bayi Usia Bawah Lima Tahun

Bapenda : Badan Pendapatan Daerah

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPS : Badan Pusat Statistik

Covid-19 : Corona Virus Disease 2019

Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diskominfotik : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

DKPKP : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

DLH : Dinas Lingkungan Hidup

DPPAPP : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Germas : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

GRK : Gas Rumah Kaca

HAM : Hak Asasi Manusia

HIV-AIDS : Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome

JDCN : Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network)

Kemdikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KJP : Kartu Jakarta Pintar

KJMU : Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

KPDBU : Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan usaha

KSBB : Kolaborasi Sosial Berskala Besar

KSD : Kegiatan Strategis Daerah

MA : Madrasah Aliyah

MDGs : Millenium Development Goals

MI : Madrasah Ibtidaiyah

MRT : Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit

MTs : Madrasah Tsanawiyah

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

xii Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
PDB : Produk Domestik Bruto
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
PJJ : Pembelajaran Jarak Jauh
PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar
PTM : Penyakit Tidak Menular
RAD : Rencana Aksi Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTH : Ruang Terbuka Hijau
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
SD : Sekolah Dasar
SLB : Sekolah Luar Biasa
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
SMP : Sekolah Menengah Pertama
Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
SWRO : Sea Water Reverse Osmosis
TGUPP : Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TMP : Taman Maju Bersama
TPB/SDGs : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
UHC : Universal Health Coverage
UKPD : Unit Kerja Perangkat Daerah
UMP : Upah Minimum Provinsi
UPT : Unit Pelaksana Teknis
WASH : Water, Sanitation and Hygiene
WHO : World Health Organization
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
3R : Reuse, Reduce, dan Recycle

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 xiii

xiv Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Bab I

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Periode Tahun 2021 1

I

Pendahuluan

2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

(Orang masih dirawat/isolasi)

Latar Belakang triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi berhasil

mencatatkan angka positif, yang pada tahun 2020

Di tengah berbagai upaya pemulihan dampak pandemi tumbuh negatif. Pertumbuhan tertinggi pada triwulan

sepanjang tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta masih kedua menyentuh angka 10,9%. Angka kemiskinan
*Data kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah data yang telah diumumkan secara resmi oleh Kementrian Kesehatan RI.

menghadapi tantangan peningkatan kasus COVID-19. juga cenderung bergerak membaik. Pada bulan Maret

Pada bulan Januari-Februari dan JPuenlia-kJuuPliemrjaelalonnanjaLkunayr aNegeri (PkPeLmNi)sdkainnaNnond-Pi PPLrNov(Kinosmi uDnKitaIsJ)akarta berada di angka 4,72

kasus secara nasioKnasauls PmoseitnifdHoarriaonng diberlakukannya Kasukse(mgrouudp)ian menurun pada bulan September menjadi 4,67.

berbagai kebijakan pembatasan pergerakan, seperti Kasus PosiStief Hcaariraan umum, kondisi ekonomi membaik dan kembali

kerja dari rumah, belajar dari rumah, hingga pengetatan bergeliat.

Kasus Positif Aktif Kasus Positif Aktif

operasional tempat-tempat publik. Di Provinsi DKI

Jakarta, pada pertengahan Juli penambahan kasus Kebijakan perlindungan sosial, baik berupa bantuan
Kasus Omicron Total

harian melampaui 14.000 kasus, sementara pada bulan sosial maupun jaminan sosial (KJP, Kartu Lansia, Kartu

Kasus Omicron Total

Februari angkanya berada di atas 4000 kasus. Kondisi Disabilitas, dan sejenisnya) yang bergulir sepanjang

tersebut mendorong diberlakukan kembali berbagai tahun 2021 menjadi strategi peningkatan daya beli,

pembatasan pergerakan masyarakat. terutama bagi masyarakat miskin-rentan. Selain itu, dapat

Pilihan Tampilan Grafik meminimalkan potensi berbagai kelomFilpteor GkramfikaKsasyuas PraoskitaiftNasional

WaGGrrlaaafifiukkpKKuaassnuusstePPoorssjaiittiidff NJi aalkosainortnjaaalkan kasus COVID-19, semakin jatuh dalam kemiskinan. KebMijualtkipalenvtaeluressebut
perGerakfioknPoemmaikaanmaPn rJoenvaiznash iUDmuKmIdJaan kdeanrgtaan PmroetanpuPnenjuankgkaanann tCrOeVnID-19 merupakan upaya untuk memulihkan FMdiltauelmrtiGpprleaafivkkaKlupaesasusnPdoseitmif Jiakarta

Grafik Perbandingan Kasus Jakarta dan Nasional (Kecuali Jakarta)

perGbraafiikk aKansussePojasiktifaHwaraialn2Pe0l2ak1u.PPerajadlaanatnrLiwuaur lNaengekrie(PdPuLNa) dhainnNgogna-PPLN (tertmearshuakdPMaIp) masyarakat miskin-rentan. Filter Grafik Pemakaman

Grafik Positivity Rate PCR PPLN dan Non-PPLN berdasarkan Tanggal Input Harian Multiple values

Gambar 1.1 Tanggal Filter Grafik Perbandingan Kasus
Positif Harian
Perk2e0mK bangan Kasus Covid-19 di DKI Jakarta (1 Juni 2021 - 31 Desember 2021)
Grafik Kasus Positif Harian PPLN & Non..
Value 10K None

Filter Grafik Positivity Rate PPLN & No..
None

Meninggal Harian (Jakarta)

Positif Harian (Jakarta)
0K Sembuh Harian (Jakarta)

4 Mei 2021
11 Mei 2021
18 Mei 2021
25 Mei 2021
1 Juni 2021
8 Juni 2021
15 Juni 2021
22 Juni 2021
29 Juni 2021

6 Juli 2021
13 Juli 2021
20 Juli 2021
27 Juli 2021
3 Agustus 2021
10 Agustus 2021
17 Agustus 2021
24 Agustus 2021
31 Agustus 2021
7 September 2021
14 September 2021
21 September 2021
28 September 2021
5 Oktober 2021
12 Oktober 2021
19 Oktober 2021
26 Oktober 2021
2 November 2021
9 November 2021
16 November 2021
23 November 2021
30 November 2021
7 Desember 2021
14 Desember 2021
21 Desember 2021
28 Desember 2021

Sumber: Data diolah dari corona.jakarta.go.id Dat
Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta
Periode Tahun 2021 3

Upaya lain mempercepat pemulihan juga didukung Lebih lanjut, berbagai upaya tersebut sekaligus
tingginya angka vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta. Per mendorong percepatan pencapaian pilar-pilar
29 Desember 2021, sebanyak 11.640.260 orang atau pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Sebagai
115,4% telah mendapat dosis pertama. Proporsinya, 69% contoh, pada pilar pembangunan sosial, terjadi
merupakan warga ber-KTP DKI dan 31% warga KTP non- penurunan prevalensi stunting, mulai normalnya layanan
DKI. Kemudian, vaksin dosis kedua telah menjangkau kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan
9.267.497 orang atau 91,9%, dengan rincian sebanyak aktivitas pendidikan dapat diselenggarakan secara
71% merupakan warga ber-KTP DKI dan 29% warga KTP tatap muka. Begitupun dengan pilar pembangunan
Non DKI. Melalui perluasan vaksinasi dapat menekan ekonomi, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan
angka kasus baru COVID-19, sekaligus meminimalkan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perbaikan
peluang diperketatnya pergerakan masyarakat. dari tahun sebelumnya. Untuk pilar pembangunan
lingkungan terdapat kenaikan persentase perjalanan
Sejalan dengan itu, inisiatif Kolaborasi Sosial Berskala penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor
Besar (KSBB) juga turut mempercepat pemulihan umum (public transportation modal share) kendati
dampak-dampak pandemi. Berbagai aktor nonpemerintah persentasenya belum setinggi pada masa pra pandemi,
difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdapat
berkolaborasi melalui platform Jakarta Development peningkatan capaian pada indikator terkait opini
Collaboration Network (JDCN). Secara daring berbagai keuangan daerah, indeks reformasi birokrasi, SAKIP
aktor dapat mengakses portal resmi JDCN untuk hingga cakupan dokumen kependudukan dan catatan
mendapatkan informasi mengenai platform hingga sipil.
mengetahui mekanisme kolaborasi. Terdapat beberapa
tema kolaborasi yang dapat dipilih, mulai dari KSBB Metodologi Penyusunan Laporan
Pangan, KSBB UMKM, KSBB Penataan Permukiman,
KSBB Pendidikan, KSBB Drainase Vertikal hingga KSBB Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Tim
Ketenagakerjaan. Setiap aktor dapat memilih tematik Pelaksana dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian
mana yang dinilai paling menarik atau memungkinkan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari unsur
bagi mereka. Selain itu, dapat juga dipilih lokasi di mana Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat TPB/SDGs. Pokja
hendak berkolaborasi. diisi oleh unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah
yang terbagi ke dalam 4 Pokja: sosial, ekonomi,
Inisiatif-inisiatif lain dari organisasi nonpemerintah juga lingkungan, dan hukum & tata kelola. Kedua unsur
banyak berkontribusi dalam percepatan pemulihan tersebut berperan dalam penyusunan laporan ini.
dampak pandemi. Tercatat beberapa inisiatif di sektor
UMKM/IKM, pemberdayaan masyarakat, kesehatan Pada prosesnya, rancangan narasi laporan ini disusun
masyarakat, hingga penanganan perubahan iklim oleh Tim Pelaksana berdasarkan pada data dan
telah dilakukan oleh organisasi nonpemerintah. informasi terkini yang berasal dari OPD terkait maupun
Secara langsung dan tidak langsung, inisiatif tersebut organisasi nonpemerintah. Kemudian, rancangan narasi
mendukung percepatan pemulihan dampak. disosialisasikan serta dibahas bersama pada tanggal 19 Mei
2022. Saat itu berbagai pihak memberikan masukan dan

4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

saran pada rancangan narasi yang telah disusun. Setelah maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian
itu, Tim Pelaksana melakukan revisi terhadap rancangan TPB/SDGs.
narasi berdasarkan pada masukan dan saran yang ada. v. Bab kelima tentang penutup, berisikan kesimpulan
hasil evaluasi yang telah dilakukan serta rencana
Selanjutnya, narasi yang telah diperbarui kemudian tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna pencapaian
disampaikan pada Pokja untuk diperiksa kembali. TPB/SDGs.
Setelah itu, rancangan akan disampaikan dan disahkan
oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Gubernur juga mengirimkan kepada Menteri PPN/
Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, serta kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah.

Sistematika Pelaporan

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut:
i. Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan

mengenai latar belakang penyusunan laporan
serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan
pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta;
metodologi penyusunan laporan; serta sistematika
laporan.
ii. Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/
SDGs, memberikan gambaran ringkas mengenai
status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada
masing-masing tujuan di dalam TPB/SDGs.
iii. Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya
percepatan pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan
tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian
target pada setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga
menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan
dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan
dilakukan untuk mempercepat pencapaian target TPB/
SDGs.
iv. Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan
ulasan singkat tentang pengalaman implementasi
kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 5

6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Bab II

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Periode Tahun 2021 7

II

Ringkasan
Status
Pencapaian
TPB/SDGs

8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

TPB/SDGs secara global mencakup 17 tujuan. Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup
Pemerintah Republik Indonesia mengklasifikasikan sebanyak 57 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat
ketujuhbelas tujuan tersebut ke dalam 4 pilar sebanyak 34 indikator (59,6%) telah mencapai target
pembangunan, meliputi: Pilar Pembangunan Sosial (berlabel HIJAU). Sebanyak 9 indikator (15,8%) tercatat
(mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5), Pilar Pembangunan akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian
Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), Pilar pada periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang
Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, masih memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH)
13, 14 dan 15), serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata adalah sebanyak 10 indikator (17,5%). Sedangkan sisanya
Kelola (mencakup Tujuan 16). terdapat 4 indikator (7%) yang datanya tidak tersedia.

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan
pencapaian atas target pada masing-masing indikator di mencakup sebanyak 67 indikator. Pada pilar tersebut,
dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi kedalam tercatat sebanyak 37 indikator (55,22%) telah mencapai
3 (tiga) kategori, yakni: mencapai target (berlabel HIJAU), target (berlabel HIJAU). Sebanyak 16 indikator (23,88%)
akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan
dengan periode sebelumnya (berlabel BIRU), serta pencapaian pada periode sebelumnya (berlabel BIRU)
memerlukan perhatian khusus karena disamping belum dan tidak ada indikator yang perlu perhatian khusus
mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding (berlabel MERAH), sisanya 14 indikator (20,89%) data
periode sebelumnya (berlabel MERAH). Pengkategorian tidak tersedia.
ini sesuai dengan panduan teknis pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs edisi I dari Kementerian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan
PPN/Bappenas. 1 tujuan mencakup sebanyak 31 indikator. Pada pilar
tersebut, tercatat sebanyak 11 indikator telah mencapai
Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup target (35,4%) berlabel HIJAU), sebanyak 7 indikator
sebanyak 98 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak (22,5%) tercatat akan mencapai target/membaik
27 indikator (27,55%) telah mencapai target (berlabel dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya
HIJAU). Sebanyak 34 indikator (34,69%) tercatat akan (berlabel BIRU). Sementara, indikator yang masih
mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH)
periode sebelumnya (berlabel BIRU). Indikator yang masih sebanyak 8 indikator (25,8%). Untuk data yang tidak
memerlukan perhatian khusus (berlabel MERAH) karena tersedia sebanyak 5 (16,13%).
pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya
masih di bawah target dan tercatat sebanyak 15 indikator Dari 253 indikator TPB/SDGs yang tercantum di dalam
(15,30%). Terdapat 22 data (22,44%) tidak tersedia. RAD TPB/SDGs tercatat sebanyak 208 indikator (82,21%)

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 9

Gambar 2.1
Pencapaian Target per Pilar TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

PILAR Tercapai Akan Tercapai/ Perlu Perhatian Data Tidak Tersedia Total Indikator
Membaik Khusus 98
Sosial 27 Jumlah %
Ekonomi 34
34 15 22 22,45
9 10
4 7,02 57

Lingkungan 37 16 0 14 20,89 67

Hukum dan Tata Kelola 11 7 8 5 16,13 31

TOTAL 109 66 33 45 17,78 253

Sumber: diolah dari berbagai sumber

yang telah diidentifikasi data pencapaiannya. Sebanyak Gambar 2.3
45 indikator (17,78%) tidak terdapat data pencapaiannya Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
tahun 2021.

Secara total, dari 208 indikator TPB/SDGs yang telah Sumber: diolah dari berbagai sumber
diidentifikasi tersebut, tercatat sebanyak 109 indikator
(52%) telah mencapai target (berlabel HIJAU). Sebanyak
66 indikator (32%) tercatat akan mencapai target/membaik
dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya
(berlabel BIRU). Indikator yang masih memerlukan
perhatian khusus (berlabel MERAH) karena pencapaiannya
baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah
target tercatat sebanyak 33 indikator (16%).

Gambar 2.2 Berikut ini diuraikan sejumlah data-data pencapaian
Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 indikator pada masing-masing tujuan yang ada di dalam
(253 Indikator) TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2021.

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Capaian Tujuan 1 pada tahun 2021 dari 21 indikator yang
tersedia datanya menunjukkan 17 indikator (80,95%)
berada pada status tercapai dan akan tercapai, dan 4
indikator (19,04%) pada status perlu perhatian khusus.

Sumber: diolah dari berbagai sumber Pada isu pengentasan kemiskinan dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Jakarta, terdapat

10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

25 indikator yang dijadikan proksi. dari 25 indikator Berkaitan dengan meningkatkan ketahanan masyarakat
tersebut, terdapat 21 indikator dengan data tersedia. miskin dari bencana, terdapat 7 indikator proksi dengan 3
Dalam upaya menurunkan kemiskinan, angka kemiskinan akan tercapai/membaik, 2 masih membutuhkan perhatian
di DKI Jakarta berhasil turun dari 4,69% dari September khusus, dan 2 tidak terdapat data. Pada tahun 2021,
2020 menjadi 4,67% di September 2021 (indikator 1.2.1*). jumlah kerugian akibat bencana (indikator 1.5.2.(a))
menunjukkan tren positif dengan angka yang terus
Terkait upaya untuk memberikan perlindungan sosial, menurun dari 2020, dari sebesar Rp252.057.901.000
proksi dari 4 indikator yang ada, seluruhnya telah menjadi Rp 147.354.395.000. Sementara, jumlah
tercapai. 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan okumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
melalui SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Bidang tingkat nasional dan daerah (indikator 1.5.3*) masih
Kesehatan telah mencapai 98,39% melebihi target membutuhkan perhatian karena baru terdapat 2 dokumen
sebesar 95%, 1.3.1.(b) proporsi peserta program jaminan dibandingkan dengan target RAD sebanyak 3 dokumen.
sosial bidang ketenagakerjaan mencapai 112,04%
dari target 100%, 1.3.1.(c)# Persentase (%) PMKS Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang
terpenuhi hak dasarnya 69,82% meningkat dari 63,21% Capaian pada Tujuan 2 untuk status tercapai dan akan
pada tahun 2020, dan 1.3.1.(d) Jumlah Rumah Tangga tercapai/membaik dari data yang tersedia adalah sebesar
yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program 83,33% atau sebanyak 5 dari 6 indikator, yaitu indikator
Keluarga Harapan 90.345, di atas target tercantum dalam sebagai berikut:
RAD 2018-2022 sebesar 65.918 rumah tangga.
Indikator 2.2.1* prevalensi stunting (pendek dan sangat
Mengenai pemenuhan akses masyarakat prasejahtera pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi
dan rentan pada sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, DKI Jakarta menunjukkan angka 16,8%, membaik
dan kepemilikan, terdapat 10 proksi dengan 4 indikator dari angka di tahun 2019 yaitu 19,9%. Pengukuran
tercapai, 5 indikator akan tercapai/membaik, dan 1 data ini menggunakan SSGBI (Survei Status Gizi Balita
tidak tersedia. Di tengah pandemi, Pemprov DKI tetap Indonesia) untuk tahun 2019 dan SSGI (Studi Status Gizi
berkomitmen memberikan pelayanan dasar pada warga Indonesia) untuk tahun 2021. Kemudian pengukuran
Jakarta di berbagai sektor. Hal tersebut tercermin pada untuk stunting baduta (bawah dua tahun) merujuk pada
pencapaian indikator 1.4.1.(b)# Persentase Cakupan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis
Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan mencapai masyarakat (EPPGBM) menunjukkan pada indikator
91,9% tahun 2021 di atas target 57% di RAD, 1.4.1.(c)# 2.2.1.(a) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)
Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur semester I 2021 terus menunjukkan perbaikan dan telah
menjadi peserta KB (CPR) mencapai 60,32%, di atas berada di angka 4,49%, menurun tajam dari tahun 2020
target 58,66%, 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang sebesar 6,5%. Sedangkan indikator 2.2.2* prevalensi
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia di
berkelanjutan 95,17 menujukkan kinerja meningkat dari bawah 5 tahun (balita) berdasarkan tipe, pada semester I
93,04 dari tahun 2021, dan 1.4.1.(k) Persentase rumah 2021, berada di angka 4%, berhasil turun 0,1% dari 4,1%.
tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan
utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN konsisten Selain prevalensi stunting dan malnutrisi, indikator
tetap 100% selama 4 tahun terakhir. yang menunjukkan status tercapai/membaik di Tujuan

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 11

2 adalah indikator 2.2.2(a) prevalensi anemia pada ibu Dengan 0 (Nol) selama lima tahun kebelakang, indikator
hamil sebesar 6,27% yang menunjukkan tren penurunan 3.3.4.(a)# Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil
dari tahun-tahun sebelumnya, dan indikator 2.2.2.(b)# adalah 62,25% meningkat dari 60% di tahun 2020, dan
persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan air indikator 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki
susu ibu (ASI) eksklusif telah meningkat sampai 80,45% puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
walau belum mencapai target RAD sebesar 85%. sebanyak 6 kotamadya/kabupaten, atau telah seluruhnya
di Provinsi DKI Jakarta.
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Sementara beberapa indikator yang memerlukan
Di antara tujuan lain pada pilar sosial, Tujuan 3 termasuk perhatian khusus adalah indikator 3.1.1* angka kematian
yang memiliki capaian status tercapai dan akan tercapai ibu (AKI) yang berada pada angka 76,49 per 100.000
di atas 85%, mengalami perbaikan dari dampak yang kelahiran hidup, meningkat 6,4 dari 70,09 per 100.000
dialami tahun 2020. Dari 27 indikator yang tersedia kelahiran hidup pada tahun 2022, indikator 3.1.2*#
datanya, terdapat 23 indikator (85,18%) yang berada persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
pada status tercapai dan akan tercapai di tahun 2021, persalinan sesuai standar sebesar 99,5%, menurun dari
sementara 4 indikator (14,81%) berada pada status perlu tahun sebelumnya yang telah mencapai 100%, serta
perhatian khusus. Beberapa indikator dari kategori status indikator 3.b.1.(a). persentase ketersediaan obat dan
tercapai dan akan tercapai yaitu sebagai berikut: vaksin di Puskesmas yang menurun menjadi 98,36%
ketika tahun 2020 telah berhasil mencapai 99,89%.
Terkait indikator angka kematian, beberapa indikator
telah mencapai target ataupun membaik, seperti indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran
hidup adalah 1,9, menurun dari 2,94 kematian per 1.000 Pada Tujuan 4 terdapat 60% atau 6 indikator yang berada
kelahiran hidup pada 2021, indikator 3.2.2* Angka pada kategori status tercapai dan akan tercapai dan 4
Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup (40%) indikator berada pada kategori perlu perhatian
sebanyak 1,33, menurun dari 1,79 pada tahun 2020, dan khusus. Untuk indikator-indikator yang terkait dengan
indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Partisipasi Kasar (APK) yang berada pada
kelahiran hidup adalah 1,64, menurun cukup signifikan kategori status tercapai dan akan tercapai, 4.1.1.(e) Angka
dari 2,54 pada 2020. Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat, 102,22 telah
melebihi target 95,18 yang tercantum pada RAD, 4.1.1.(f)
Berkenaan dengan indikator vaksinasi anak, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, sebesar 101,89 dari target 84,16 di RAD, 4.1.1.(f)#
tergambarkan dalam progres membaik maupun tercapai Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/
pada indikator 3.2.2.(b)# Persentase Kelurahan Universal MA 101,89 telah melampaui target RAD sebesar 96,24.
Child Immunization (UCI) adalah 100% yang telah
mencapai target RAD, indikator 3.3.1.(a)# Penatalaksanaan Indikator lainnya yang berada pada status tercapai dan
Penyakit HIV-AIDS adalah 105,16% telah mencapai target akan tercapai adalah 4.1.1.(g) rata-rata lama sekolah
tercantum dalam RAD walau terjadi sedikit penurunan penduduk umur ≥15 tahun selama 11,20 tahun yang
dari 118,74% pada tahun 2020, indikator 3.3.3*# Annual meningkat dari pencapaian tahun 2020 sebesar 11,17
Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama tahun, kemudian indikator 4.4.1* proporsi remaja dan

12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dilaporkan
komunikasi (TIK) mencapai 98,37% untuk usia 15-24 menurun, dari 1,4 dari 10.000 perempuan dan anak pada
tahun, telah meningkat dari 88,08% pada pencapaian tahun 2020 atau menjadi 0,75 dari 10.000 perempuan
tahun 2020. Begitu juga pada indikator 4.5.1* Rasio Angka dan anak pada tahun 2021. Indikator persentase korban
Partisipasi Murni telah melampaui target RAD untuk kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan
jenjang pendidikan SD/MI/sederajat sebesar 100,77%, komprehensif pada tahun 2021 tetap konsisten mencapai
melebihi target 55,56%, SMP/MTs/sederajat 94,14%, dari 100% seperti tahun-tahun sebelumnya.
target 52,5%, dan SMA/SMK/MA/sederajat yang telah
mencapai 97,66% dari target 31,38%. Namun demikian, terkait isu perkawinan anak, masih
terdapat kompleksitas dalam penyelesaian isu selama
Terdapat tiga indikator yang membutuhkan perhatian pandemi COVID-19, tercermin dalam indikator 5.3.1*
khusus untuk Tujuan 4, seperti 4.1.1.(c)# persentase proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus
sekolah terakreditasi A menurun sedikit menjadi 72,18% kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18
dari 72,19% pada tahun 2020 dan masih cukup jauh dari tahun adalah sebesar 4,68% masih jauh dari target RAD
target 92,51%, 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 0 (zero goal) dan meningkat tajam dari 1,45% pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 36,68% tahun 2020, indikator 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada
menurun dari 39,44% pada tahun 2020, dan 4.c.1* perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/
persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB ASFR) dilaporkan sebesar 23,2 per 1.000 perempuan,
bersertifikat pendidik yang menjadi 40,24% ketika tren masih perlu upaya untuk menekan angka menjadi 21
sebelumnya telah mencapai 47,14%. seperti dalam target RAD.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender Sementara itu, selama 2021 ditemukan tren positif untuk
indikator terkait penjaminan partisipasi penuh dan efektif
Ketersediaan data capaian indikator tahun 2021 pada untuk perempuan di DKI Jakarta. Indikator 5.5.1* proporsi
Tujuan 5 adalah sebanyak 12 indikator dengan 83,33% kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,
atau 10 indikator berada pada kategori status tercapai dan parlemen daerah, dan pemerintah daerah adalah 21,7%
akan tercapai sementara 2 indikator berada pada kategori sama dengan tahun sebelumnya mengikuti masa jabatan
perlu perhatian khusus. parlemen daerah, dan indikator 5.5.2*proporsi perempuan
yang berada di posisi managerial 46,10% meningkat dari
Terkait upaya mengakhiri bentuk diskriminasi perempuan tahun sebelumnya sebesar 34,19%.
dimanapun, indikator 5.1.1*Jumlah kebijakan yang
responsif gender terdapat jumlah kebijakan yang sama Upaya Pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta terkait
dengan tahun sebelumnya di Provinsi DKI Jakarta, yaitu upaya penjaminan kesehatan seksual dan reproduksi
7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan menunjukan perbaikan, terefleksikan dalam indikator
Gubernur; dan 2 Instruksi Gubernur. 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/
KB yang tidak terpenuhi) telah mengalami penurunan
Dalam pencapaian penghapusan segala bentuk kekerasan menjadi 9,85%, menurun dari 2019 yang masih sebesar
terhadap perempuan, 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa 14,11%. Kemudian indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan
dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode
kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan kontrasepsi modern telah mencapai 59,4%, meningkat

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 13

tajam dari hanya 19,8% pada tahun 2019. Kendati 3 indikator ini membaik namun capaian ini masih
Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi membutuhkan perhatian khusus karena masih jauh dari
target yang ingin dicapai.

Pada isu akses air bersih dan sanitasi dalam Tujuan Lalu terkait upaya peningkatan kualitas air dengan
Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan
Jakarta, terdapat 19 indikator yang dijadikan proksi. meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia
Dari 19 indikator tersebut, data yang tersedia hanya berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah
ada 17 indikator. Dalam upaya untuk mencapai akses yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan
universal dan merata terhadap air minum yang aman daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur
dan terjangkau bagi semua, proksi dari 3 indikator yang ulang yang aman secara global, 2 indikator tercapai, 1
ada 1 indikator menunjukkan perbaikan dan 2 indikator indikator membaik dan 1 indikator tidak dimiliki datanya.
diantaranya sudah tercapai. Pada indikator 6.1.1.(b)# Pada indikator 6.3.1.(a) Jumlah kota/kabupaten yang
Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan
Air Baku sudah tercapai yakni sebesar 7,41% begitu juga dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan
indikator 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses Lumpur Tinja (IPLT) sudah mencapai 6 kota dan indikator
layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan sudah 6.3.2.(a)# Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku
mencapai 99,86%. Kemudian pada indikator 6.1.1.(a)# Mutu Untuk Air Baku sebesar 7,41 persen. Kemudian
cakupan pelayanan air bersih mengalami perbaikan dari pada indikator 6.3.1.(b)# Cakupan Pelayanan Sistem
64,24 persen menjadi 65,3 pada tahun 2021. Pengelolaan Air Limbah sudah menunjukkan perbaikan
dari 17,25 persen menjadi 18,19 persen dan pada
Kemudian terkait akses terhadap sanitasi dan kebersihan indikator 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air
dan menghentikan praktik buang air besar di tempat baku belum ada data yang tersedia.
terbuka Terdapat 6 proksi indikator yang mewakilinya,
3 indikator tercapai yakni 6.2.1.(a)# Jumlah kelurahan Kemudian terkait upaya untuk meningkatkan efisiensi
yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat penggunaan air di semua sektor, dan menjamin
(STBM) dan indikator 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan untuk
yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang
(STBM) sudah mencapai 267 kelurahan begitu juga yang menderita akibat kelangkaan air terefleksi dalam
pada indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang 2 indikator, yakni indikator 6.4.1.(a)# Jumlah bangunan
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan
berkelanjutan sudah mencapai 95,17 persen. Kemudian pengambilan air tanah sebesar 99,31 persen dan indikator
3 indikator lagi menunjukkan perbaikan yakni indikator 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan
6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation dan industri sudah terpenuhi dalam peraturan Pasal
Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang
sebanyak 34 kelurahan dari sebelumnya 27 kelurahan Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan
di tahun 2020. Sedangkan pada indikator 6.2.1.(e)# volume pemakaian per bulan dari luas/debit.
Cakupan pelayanan air limbah dan 6.2.1.(f)# Persentase
Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Lalu untuk menerapkan pengelolaan sumber daya
terjadi kenaikan dari 17,75 persen menjadi 18,19 persen. air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui

14 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

kerjasama lintas batas yang tepat terepresentasikan pertumbuhan PDRB (indikator 8.1.1*#) sebesar 3,56%
dari terpenuhinya indikator 6.5.1.(a) Jumlah Rencana setelah tahun sebelumnya sempat terkontraksi hingga
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) 2,39%. Bangkitnya perekonomian Jakarta juga menjadi
yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang parameter pulihnya ekonomi Indonesia mengingat
Wilayah (RTRW) dan indikator 6.5.1.(c) Jumlah jaringan kontribusi ekonomi Jakarta terhadap PDB nasional
informasi sumber daya air yang dibentuk. Sedangkan merupakan yang terbesar mencapai 17,6% dalam lima
dalam upaya melindungi dan merestorasi ekosistem terkait tahun terakhir. Di samping itu, kinerja perekonomian
sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan Jakarta juga tercermin dari rata-rata pertumbuhan
basah, sungai, air tanah, dan danau, hal ini diproksikan PDRB sebesar 5,98% dalam lima tahun terakhir, di atas
dalam indikator 6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,03%. Potret
kualitas airnya dalam peningkatan kualitas waduk di tersebut memperlihatkan bahwa Jakarta masih menjadi
beberapa wilayah yang sudah dilakukan dan 1 indikator tumpuan perekonomian nasional.
lagi belum tersedia datanya, yakni indikator 6.6.1.(b)
Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita
(indikator 8.1.1*) pada tahun 2021 tercatat masih negatif
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau yaitu -2,38%. Sedangkan, PDRB per kapita (indikator
8.1.1(a)) di Jakarta mulai meningkat dari Rp262,7 juta
Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2020 menjadi Rp274,7 juta pada tahun 2021.
Provinsi Jakarta masih mempertahankan komitmennya Selain itu, tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang
dalam menjamin akses energi yang terjangkau, andal, bekerja per tahun (indikator 8.2.1*) juga mengalami
berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan peningkatan dari 1,7% pada tahun 2020 menjadi 1,86%
masyarakat pada tahun 2030. Pencapaian indikator pada tahun 2021.
keterjangkauan energi di Jakarta tercermin dari rasio
elektrifikasi (indikator 7.1.1*) yang telah mencapai Seiring pemulihan ekonomi Jakarta sepanjang tahun
100% sejak tahun 2018 dan terus terjaga pada tahun 2021 maka beberapa indikator pada tujuan 7 juga turut
2021. Sementara itu sejalan dengan tren pemulihan mengalami perbaikan. Perbaikan aktivitas ekonomi
ekonomi Jakarta, terjadi peningkatan konsumsi listrik berdampak positif terhadap penyerapan lapangan kerja
per kapita di Jakarta (indikator 7.1.1.(a)) dari 3.021 kWh di Jakarta dimana terdapat pengurangan 133 ribu orang
pada tahun 2020 menjadi 3.307 kWh pada tahun 2021. pengangguran dalam setahun terakhir sehingga Tingkat
Namun demikian, pencapaian tersebut masih di bawah Pengangguran Terbuka/TPT (indikator 8.5.2*) mengalami
target RAD tahun 2021 sebesar 3.767 kWh. Sedangkan, penurunan dari 10,95% per Agustus 2020 menjadi 8,50%
proporsi bauran energi baru terbarukan (indikator 7.2.1*) per Agustus 2021. Meskipun TPT di Jakarta sudah mulai
di Jakarta mengalami penurunan dari 0,12% pada tahun menurun, tetapi realisasi tahun 2021 masih lebih tinggi
2020 menjadi 0,04% pada akhir 2021. dibandingkan target RAD tahun 2021 yaitu 4,90%.

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Sementara itu, persentase setengah pengangguran
Ekonomi (indikator 8.5.2(a)) di Jakarta masih mengalami kenaikan
dari 21,82% pada tahun 2020 menjadi 23,11% pada tahun
Pada tahun 2021, perekonomian Jakarta mulai 2021. jauh lebih tinggi dibandingkan target RAD tahun
menunjukkan tren pemulihan ditandai dengan 2021 sebesar 16,14%. Begitupun dengan persentase

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 15

tenaga kerja formal (indikator 8.3.1.(a)) sedikit mengalami pariwisata (indikator 8.9.1.(c)) mencatatkan kenaikan
penurunan dari 61,78% pada tahun 2020 menjadi 61,74% dari Rp 2,6 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,11 triliun
pada tahun 2021, di bawah target RAD tahun 2021 pada tahun 2021. Membaiknya sektor pariwisata tersebut
sebesar 70%. Indikator berikutnya yaitu upah rata-rata berdampak positif terhadap kenaikan jumlah pekerja pada
per jam pekerja (indikator 8.5.1*) mengalami peningkatan industri pariwisata di Jakarta (indikator 8.9.2*) dari 188.938
dari Rp23.620 pada tahun 2020 menjadi Rp30.662 pada orang pada tahun 2020 menjadi 406.174 orang pada
tahun 2021. Selanjutnya indikator yang perlu perhatian tahun 2021. Begitupun dengan persentase SDM Industri
khusus yaitu persentase usia muda (15-24) yang sedang Pariwisata bersertifikat (indikator 8.9.2*#) mengalami
tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) kenaikan dari 78,10% pada tahun 2020 menjadi 88% pada
(indikator 8.6.1*) meningkat dari 19,97% pada tahun 2020 tahun 2021.
menjadi 20,47% pada tahun 2021.
Berikutnya indikator 8.10.1*, yaitu jumlah kantor bank dan
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam ATM per 100.000 jumlah orang dewasa di Jakarta tercatat
mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin menurun dari 6,29% pada tahun 2020 menjadi 5,56% pada
bagi pekerja dapat dikatakan berhasil tercermin dari tahun 2021. Sementara rata-rata jarak lembaga keuangan
pencapaian indikator 8.8.1(a)#, yakni jumlah perusahaan (indikator 8.10.1(a)) di Jakarta tercatat naik dari 0,77 Km
yang menjalankan norma K-3 pada tahun 2021 sebanyak pada tahun 2020 menjadi 1,45 Km pada tahun 2021.
2.233 perusahaan, di atas target RAD tahun 2021 Sementara itu proporsi kredit UMKM terhadap total kredit
sebanyak 1.380 perusahaan. Meskipun pencapaian (indikator 8.10.1.(b)) di Jakarta mengalami penurunan dari
tersebut berada di atas target RAD, namun terjadi tren 5,13% pada tahun 2020 menjadi 4,74% pada tahun 2021.
penurunan jumlah perusahaan yang menjalankan norma
K-3 dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 3.155 perusahaan Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
(2019), 2.843 perusahaan (2020) dan 2.233 perusahaan
(2021). Momentum pemulihan ekonomi Jakarta turut membawa
dampak positif terhadap kinerja industri manufaktur
Perbaikan ekonomi Jakarta juga terefleksi dari pemulihan sepanjang tahun 2021. Pertumbuhan PDRB industri
di sektor pariwisata dimana proporsi kontribusi pariwisata manufaktur (indikator 9.2.1(a)) di Jakarta mengalami
terhadap PDRB (indikator 8.9.1*) DKI Jakarta mengalami perbaikan dari -10,34% pada tahun 2020 menjadi
peningkatan dari 4,13% pada tahun 2020 menjadi 11,01% pada tahun 2021. Membaiknya kinerja
4,37% pada tahun 2021. Kemudian jumlah wisatawan industri manufaktur di Jakarta sangat penting karena
mancanegara (indikator 8.9.1(a)) yang mengunjungi DKI kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB Jakarta
Jakarta juga sudah berangsur naik dari 39.324 orang (indikator 9.2.1*) mencapai 12,28% pada tahun 2021,
pada tahun 2020 menjadi 122.299 orang sepanjang meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,39%.
tahun 2021. Dampak pandemi Covid-19 memang masih Pemulihan pada industri manufaktur berdampak terhadap
menjadi hambatan utama rendahnya kunjungan wisatawan kenaikan proporsi tenaga kerja di industri manufaktur
mancanegara dibandingkan target dalam RAD tahun 2021 (indikator 9.2.2*) dari 11,01% pada tahun 2020 menjadi
sebesar 3,24 juta orang. Sementara itu jumlah kunjungan 11,47% pada tahun 2021. Kemudian proporsi industri
wisatawan nusantara (indikator 8.9.1(b)) mengalami kecil dengan pinjaman atau kredit (indikator 9.3.2*) juga
penurunan dari 6,14 juta orang pada tahun 2020 menjadi mengalami peningkatan dari 1,56% pada tahun 2020
5,49 juta orang pada tahun 2021. Jumlah devisa sektor menjadi 3,15% pada tahun 2021.

16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan
dalam menciptakan iklim investasi terus dilakukan dengan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh hal ini
berbagai kebijakan yang inovatif dan dukungan infrastruktur terepresentasikan dalam indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah
yang berkualitas. Tersedianya infrastruktur yang memadai tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari persentase dan terjangkau yakni sebesar 40 persen yang mengalami
kondisi jalan mantap (indikator 9.1.1.(a)#) sebesar 96,77% perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian
pada tahun 2021. Lalu jumlah dermaga penyeberangan hal ini masih jauh dari target.
(indikator 9.1.2.(b)) sebanyak 11 unit sampai akhir tahun
2021. Begitupun dengan jumlah terminal angkutan perairan Kemudian terkait penyediaan akses terhadap sistem
(pelabuhan) yang memenuhi standar pelayanan prima transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan
(indikator 9.1.2.(b)#) sebanyak 1 unit. Selain itu, proporsi berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu
individu yang menggunakan Internet di Jakarta (indikator lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi
9.c.1.(b)) meningkat dari 77,61% pada tahun 2020 menjadi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan
85,55% pada tahun 2021. mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan,
anak, penyandang disabilitas dan orang tua. Pada indikator
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum
di perkotaan terindikasikan mengalami perbaikan dari 8,2
Upaya menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi persen pada tahun 2020 menjadi 14,76 persen di tahun
DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dampak 2021. Adapun dari sisi indikator 11.2.1.(b) Jumlah sistem
pandemi Covid-19. Tingkat ketimpangan yang diukur angkutan rel yang dikembangkan di kota besar sudah
dengan koefisien gini (indikator 10.1.1) tercatat naik tercapai di Jakarta dengan adanya moda transportasi KRL,
dari 0,399 pada tahun 2020 menjadi 0,411 pada tahun MRT dan LRT.
2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan (indikator
10.1.1.(a)#) mulai turun dari 4,69% per September 2020 Kemudian terkait dengan urbanisasi yang inklusif dan
menjadi 4,67% pada September 2021. Sementara itu, berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan
indikator 10.3.1 (a)# indeks demokrasi mencapai nilai penanganan permukiman yang berkelanjutan dan
89,21 pada tahun 2020 dan indikator 10.3.1 (a) indeks terintegrasi terefleksikan dalam indikator 11.3.2.(a) Rata-rata
kebebasan sipil sebesar 93,27. Untuk indikator 10.4.1 institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog
(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan namun
Ketenagakerjaan cakupannya mencapai 112,04% untuk data khusus terkait hal ini belum ada. Sedangkan dalam
pekerja formal. upaya mempromosikan dan menjaga warisan budaya
dunia dan warisan alam dunia terefleksikan pada indikator
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan
Berkelanjutan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil sudah
tercapai, Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan
Pada isu kota dan pemukiman yang berkelanjutan dalam Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust).
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah
khususnya Jakarta, terdapat 16 indikator yang dijadikan Turunan dalam Tujuan 11 juga termasuk upaya mengurangi
proksi. Dari 16 indikator tersebut, data yang tersedia jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara
hanya ada 14 indikator. Dalam upaya menjamin akses substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 17

PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi
melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang
rentan. Hal ini terepresentasi dari indikator 11.5.1*# penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana
yang membaik dari 5,9 menjadi 6,72 begitu juga indikator termasuk juga pengembangan dan pengimplementasian
11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) membaik penanganan holistik risiko bencana di semua lini,
dari 67,04 menjadi 60,43 pada tahun 2021. Pada indikator sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster
11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk Risk Reduction 2015- 2030, sudah memenuhi target
sudah terpenuhi yakni sebanyak 6 kota begitu juga dengan berdasarkan dari indikator 11.b.1* Proporsi pemerintah
indikator 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko
dan iklim serta kebencanaan yang sudah mencapai target bencana yang sudah mencapai 100 persen dan indikator
yakni sebanyak 24 sistem. Sedangkan indikator 11.5.2.(a) 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, (PRB) tingkat daerah yang terdiri dari Peraturan Gubernur
hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlahnya berkurang No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan
dibandingkan tahun 2020. Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Peraturan
Gubernur No. 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi
Kemudian dalam upaya mengurangi dampak lingkungan Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
perkotaan per kapita yang merugikan, yang mencakup
kualitas udara, dan penanganan sampah kota, terdapat Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang
proksi indikator yang menunjukkan pencapaian, yakni Bertanggung Jawab
indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang
tertangani yang sudah mencapai 75,15%, kemudian Pada isu konsumsi dan produksi yang bertanggung
indikator 11.6.1.(a)# Persentase penurunan volume sampah jawab dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
di kota yang sudah mencapai 24 persen dan indikator tingkat daerah khususnya Jakarta, terdapat 7 indikator
11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan yang dijadikan proksi. Dari 7 indikator tersebut, data
dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan yang tersedia hanya ada 4 indikator. Dalam upaya
metropolitan yang sudah mencapai 6 kota. melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on
Sustainable Consumption and Production Patterns, upaya
Pada Tujuan 11 juga mencakup penyediakan ruang publik ini terefleksikan dalam indikator 12.1.1* Jumlah kolaborasi
dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah tematik quick wins program yang terdapat 3 kolaborasi
dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula yakni Bangunan Ramah Lingkungan (Green Building) dan
dan penyandang disabilitas. Hal ini terepresentasikan Pengelolaan Limbah dan Sampah (Waste Management)
dalam indikator 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang di Jakarta. Selain itu dari sisi upaya pengelolaan semua
menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang
metropolitan dan kota sedang yakni sebesar 5,1 persen. siklus hidupnya dan pengurangan pencemaran bahan
Namun proksi indikator 11.7.2.(a) Proporsi korban kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah
kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan
kepada polisi belum ada data yang tersedia. manusia dan lingkungan terdapat beberapa indikator
yang digunakan yakni dari sisi indikator 12.4.1.(a) Jumlah
Lalu terkait dengan peningkatan jumlah kota dan peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU

18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

sudah mencapai 60 perusahaan hal ini lebih banyak Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
dibandingkan tahun lalu. Begitu juga indikator 12.4.2.(a) mengalami perbaikan dari 5,9 menjadi 6,72 pada 2021.
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah Pada salah satu target dalam tujuan 13 berupaya
B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim
industri) terpantai membaik yakni sebnayak 2,6 juta ton. ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional,
di Jakarta sendiri dokumen ini sudah dimiliki, sehingga
Kemudian dari segi pengurangan produksi limbah melalui indikator 13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR)
pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan Indonesia dan indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan
kembali juga sudah mencapai target yang terefleksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sudah terpenuhi.
dari indikator 12.5.1.(a)# Persentase penurunan volume Hal ini sudah termanifestasikan dalam Peraturan
sampah di kota yakni sebesar 24 persen. Sedangkan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90
beberapa data untuk proksi dari keterlibatan perusahaan Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah
besar untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.
yang ada dalam indikator 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan
yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 dan indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
saat ini data resminya belum tersedia. Begitu juga untuk Pada isu ekosistem laut dalam Tujuan Pembangunan
akses informasi yang relevan dan kesadaran terhadap Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta,
pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras terdapat 9 indikator yang dijadikan proksi. Namun
dengan alam untuk masyarakat yang terepresentasi terdapat 1 indikator yang tidak memiliki data. Dalam
dalam indikator 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang isu upaya mengelola dan melindungi ekosistem laut
menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari
teregister juga belum tersedia datanya. dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan
memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif
terepresentasikan dalam indikator 14.2.1.(a) Tersedianya
Pada isu penanganan perubahan iklim dalam Tujuan kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan
Pembangunan Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya ruang laut nasional, regulasi di Jakarta terkait hal ini
Jakarta, terdapat 4 indikator yang dijadikan proksi. terdiri dari: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
Terkait upaya memperkuat kapasitas ketahanan dan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Keputusan
adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana Gubernur Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah
alam terepresentasikan dalam indikator 13.1.1* Dokumen Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di
strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi
nasional dan daerah yang sudah dipenuhi di Jakarta Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan
dalam Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi dan Pemanfaatan
Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Ruang di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta), Undang-
yang Berketahanan Iklim juga Peraturan Gubernur undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan
Tahun 2021. Begitu juga dalam indikator 13.1.2*# Perikanan No. 28 Tahun 2021, RZWP3K menjadi Materi

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 19

Teknis Perairan Pesisir dimana muatan teknisnya sudah ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan
mendapat Persetujuan Teknis dari Menteri Kelautan dan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan
Perikanan pada tanggal 25 Februari 2022 dan sekarang khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara
dalam Proses Integrasi dengan Rencana Tata ruang berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi
Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga pada bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada
indikator 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan the World Trade Organization, hal ini terepresentasikan
perikanan (WPP) secara berkelanjutan, Provinsi DKI dalam indikator 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku
Jakarta termasuk di dalam WPP 712 sesuai dengan usaha sebesar 70,93%.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Kemudian terkait penyediaan akses untuk nelayan skala
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber
Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan daya laut dan pasar terepresentasikan dalam beberapa
Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola indikator diantaranya indikator 14.b.1* Ketersediaan
Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang
Republik Indonesia. mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan
skala kecil yang sudah tertuang dalam Peraturan
Kemudian untuk terkait isu untuk secara efektif mengatur Daerah No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan
pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan dan Peraturan Gubernur No. 159 Tahun 2012 tentang
yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu
penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan dan Keamanan Hasil Perikanan. Begitu juga indikator
rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses
memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu pendanaan usaha nelayan sudah tercapai yakni meliputi
yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara.
ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum Sedangkan untuk indikator 14.b.1.(b) Jumlah nelayan
yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya yang yang terlindung terdapat beberapa data terkait. Untuk
sebetulnya dapat terepresentasikan dari indikator 14.4.1* nelayan Kepulauan Seribu ada sebanyak 2.024, nelayan
proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan Jakarta Utara sebanyak 25.903 dan nelayan dengan
biologis yang aman, saat ini data tersebut belum tersedia kartu penduduk DKI Jakarta sebanyak 3.271 dan nelayan
di Jakarta. Terkait upaya melestarikan setidaknya 10 pendatang sebanyak 22.632 orang.
persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan
hukum nasional dan internasional dan berdasarkan Dalam upaya meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan
informasi ilmiah terbaik yang tersedia saat ini sudah berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan
tercapai. Hal ini terefleksikan dalam indikator 14.5.1* menerapkan hukum internasional, yang menyediakan
Jumlah luas kawasan konservasi perairan 656,02 Ha dan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan
indikator 14.5.1*# Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, yang
yang dikonservasi dan direhabilitasi sebesar 196,02 Ha. terefleksikan dalam indikator 14.c.1* Tersedianya
Dalam upaya melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan
tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of
dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan the Sea). Kerangka kebijakan tersebut termanifestasikan
subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

20 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Keputusan Gubernur Kemudian dalam upaya melakukan tindakan cepat dan
Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami,
Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi melindungi juga mencegah lenyapnya spesies yang
Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan terancam punah terefleksikan dalam indikator 15.5.1*#
dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi dan Pemanfaatan Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi terdapat
Ruang di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta). 2.298 fauna. Kemudian juga dalam melakukan tindakan
cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan
Tujuan 15 Ekosistem Daratan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi
permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara
Pada isu ekosistem daratan dalam Tujuan Pembangunan ilegal terefleksikan dalam indikator 15.7.1.(a) Persentase
Berkelanjutan di tingkat daerah khususnya Jakarta, penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai
terdapat 12 indikator yang dijadikan proksi. Dari 12 dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi, di tahun 2021
indikator tersebut, data yang tersedia hanya ada 6 indikator tidak ada kasus terkait yang dilaporkan dan juga indikator
pada tahun 2021. Dalam upaya menjamin pelestarian, terkait lainnya yakni indikator 15.7.1.(b)#1 Penambahan
restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem jumlah flora yang dikonservasi sebanyak 64.893 yang
daratan dan perairan darat hal ini terefleksikan dari sudah mencapai target. Indikator 15.7.1.(a) ini juga
indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas merefleksikan capaian dalam upaya meningkatkan
lahan keseluruhan sebesar 4,19 persen. dukungan dalam upaya memerangi perburuan dan
perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan
Kemudian untuk terkait peningkatkan pelaksanaan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar
pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.
menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang
terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi Kemudian dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai
dan reforestasi secara global terdapat beberapa proksi ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam
yang dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah. Namun perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan,
untuk proksi-proksi tersebut belum ada data tersedia strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
untuk indikator 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi Pada tingkat daerah, hal bentuk upaya ini sudah
terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya, terakomodir dari indikator 15.9.1.(a) terkait dokumen
indikator 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang
kayu restorasi ekosistem, indikator 15.2.1.(c) Jumlah termanifestasikan dalam Dokumen Rencana Induk
kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI
minimal 70% dan indikator 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Jakarta telah dibuat pada tahun 2018.
Pengelolaan Hutan. Begitu juga terkait upaya untuk
menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
kritis agar bebas dari lahan terdegradasi sebetulnnya yang Tangguh
dapat terefleksikan dalam indikator 15.3.1.(a) Proporsi
luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan Di tahun 2021, pencapaian indikator-indikator terkait
keseluruhan datanya belum kita miliki namun data tata kelola pemerintah terus membaik. Untuk indikator
tersebut belum tersedia. 16.6.1 (a) Persentase peningkatan Opini Wajar

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 21

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ yang mencatat kenaikan signifikan melampaui target,
Kabupaten/Kota), Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih yakni sebesar 73,26% dari target 55,65%.
predikat WTP pada tahun 2021, sesuai dengan target
RAD. Kemudian, indikator 16.6.1 (b) Persentase Pencapaian lain dicatatkan indikator 16.7.2 Indeks
peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Demokrasi. Pada tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta
(SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kembali menyandang predikat provinsi paling demokratis
(Provinsi/Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi DKI di Indonesia dengan nilai 89,21. Dari ketiga aspek yang
Jakarta berhasil mendapat predikat A. Sementara itu, diukur, lembaga demokrasi mendapat nilai 90,86, hak-hak
indikator 16.6.2 (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan politik sebesar 84,95 dan kebebasan sipil 93,27. Aspek
UU Pelayanan Publik, Provinsi DKI Jakarta masih kebebasan sipil mendapat angka tertinggi.
tergolong dalam zona hijau dengan nilai 88.73%
(Ombudsman RI, 2021). Lebih lanjut, indikator 16.6.1 (d) Di balik berbagai pencapaian tersebut, beberapa
Indeks Reformasi Birokrasi tercatat mendapat nilai 78,8. aspek seperti keamanan dan kesetaraan gender masih
Meski demikian, pencapaian ketiga indikator tersebut memerlukan perhatian khusus. Indikator 16.1.2 (a)
tercatat masih berada di bawah target RAD. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
mendapatkan nilai 0,08 pada tahun 2021. Selanjutnya,
Indikator-indikator mengenai layanan kependudukan indikator 16.7.1 (b) Persentase keterwakilan perempuan
juga mengalami perbaikan di tahun 2021. Pada indikator sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif
16.9.1 Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen (Eselon I dan II) berada di angka 20%. Untuk kekerasan
Kependudukan dan Catatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta terhadap perempuan dan anak, indikator 16.2.1 (b)
berhasil meluaskan hingga mencapai angka 98,87%. prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak
Pencapaian tersebut telah melampaui angka target RAD berada di angka 1297 kasus sepanjang tahun 2020.
sebesar 82,9%. Kemudian, indikator 16.9.1 (b) persentase Kemudian indikator 16.1.4 Proporsi penduduk yang
anak yang memiliki akte kelahiran, tercatat mencapai merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
98,72%. Bahkan pada indikator 16.9.1* Proporsi anak pada tahun 2020 sebesar 41,17%, meleset dari target
umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh RAD di angka 51,50%.
lembaga pencatatan sipil, menurut umur, Provinsi DKI
Jakarta telah mencapai 99,59%. Artinya hampir seluruh Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
anak di bawah 5 tahun telah tercatat.
Pemulihan ekonomi sepanjang Semester II - 2021
Sementara itu, beberapa Indikator menunjukan berdampak positif terhadap kinerja fiskal Provinsi DKI
pencapaian pada tahun 2020, di antaranya indikator Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan
16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta tercatat
tahun terakhir yang tercatat mencapai target dengan 32 bahwa realisasi penerimaan pajak daerah (indikator
kasus di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian, 17.1.1*#(1)) per 31 Desember 2021 mencapai Rp 34,51
indikator 16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi triliun, tumbuh 175,69% dibandingkan realisasi per
korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir juga 30 Juni 2021 yang sebesar Rp12,52 triliun. Selain itu,
mencapai target dengan angka 0,07. Hal sama terjadi realisasi penerimaan retribusi daerah (indikator 17.1.1*(2))
pada Indikator 16.3.1 (a) Proporsi korban kekerasan per 31 Desember 2021 menyentuh angka Rp383,43

22 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

miliar, bertambah 92,2% dibandingkan realisasi per 30
Juni 2021 yang mencapai Rp199,49 miliar.

Sementara itu dari sisi belanja, realisasi belanja daerah
(indikator 17.1.1.*(2.2)) hingga 31 Desember 2021
telah mencapai Rp61,35 triliun atau tumbuh 169,6%
dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021 sebesar Rp25,08
triliun. Dengan capaian penerimaan pajak dan belanja
daerah tersebut maka total pendapatan daerah sebagai
proporsi terhadap belanja daerah (indikator 17.1.1*#(3))
per 31 Desember 2021 mencapai 106,93% . Adapun rasio
penerimaan pajak daerah terhadap PDRB DKI Jakarta
(indikator 17.1.1.(a)#) per 31 Desember 2021 mencapai
1,19%. Sedangkan proporsi APBD yang didanai oleh
pajak daerah (indikator 17.1.2*#) per 31 Desember 2021
mencapai 56,25%.

Tabel 2.1
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021

Keterangan Realisasi Realisasi Pertumbuhan

30 Juni 2021 31 Desember 2021 (%)

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah (Rp triliun) 12,52 34,51 175,69
199,49 383,43 92,20
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Rp miliar) 161,58
25,08 65,60 169,60
Jumlah Pendapatan Daerah (Rp triliun) 22,76 61,35
Jumlah Belanja Daerah (Rp triliun) 110,21 106,93
Total Pendapatan Daerah sebagai Proporsi terhadap
Belanja Daerah (%) 0,43 1,19
Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%) 40,31 44,52
Proporsi APBD yang didanai oleh Pajak Daerah (%)

Sumber: BPKD DKI Jakarta, 2021

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 23

24 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Bab
III

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Maju Kotanya, Bahagia Warganya

Periode Tahun 2021 25

III
TINJAUAN
STATUS
PENCAPAIAN
TPB/SDGs

26 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tampak dalam gambar 3.2 bahwa profil tingkat
kemiskinan DKI Jakarta dan Indonesia pada September
Keadaan dan Kecenderungan 2021 sama-sama mengalami penurunan walaupun grafik
kemiskinan secara DKI Jakarta lebih landai dibandingkan
Pengukuran BPS pada bulan Maret 2021 menunjukkan dengan grafik kenaikan secara nasional.
kenaikan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta dengan
kenaikan yang mulai melandai dibandingkan pada Adapun jika melihat sebaran profil tingkat kemiskinan
kenaikan tahun sebelumnya. Pada September 2021 pada level kota/ kabupaten yang ada di DKI Jakarta,
pengukuran tingkat kemiskinan mengalami penurunan. tampak bahwa tingkat kemiskinan belum tersebar
Indikator 1.2.1* persentase penduduk yang hidup di secara merata. Tabel 3.3 menunjukkan kondisi tingkat
bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin kemiskinan kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI
dan kelompok umur, menunjukkan kecenderungan Jakarta sejak tahun 2011 hingga 2021.
sebagai berikut: Sebagaimana tampak pada grafik tersebut, relatif
kenaikan kemiskinan pada Maret 2021 memiliki potret
Profil penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya dialami yang sama untuk kota dan kabupaten yang ada di
oleh Provinsi DKI Jakarta melainkan juga di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta, di mana tahun 2021 ini kenaikannya
Tren Jika dibandingkan posisi DKI Jakarta dengan lebih melandai daripada kenaikan di tahun 2020.
kondisi tingkat kemiskinan Indonesia secara nasional,
dapat dilihat dari gambar 3.2 dihalaman sebaliknya.

Gambar 3.1
Perkembangan Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2015-2021 (sumber: BPS)

6

5,5

Tingkat Kemiskinan 5 4,69 4,72 4,67
4,53

4,5

3,93 3,61 3,75 3,75 3,77 3,78
4

3,57 3,55 3,47 3,42

3,5

3

2,5

2

Mar-1 5
Sep-15
Mar-1 6
Sep-16
Mar-1 7
Sep-17
Mar-1 8
Sep-18
Mar-1 9
Sep-19
Mar-2 0
Sep-20
Mar-2 1
Sep-21

Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21
DKI Jakarta 3,93 3,61 3,75 3,75 3,77 3,78 3,57 3,55 3,47 3,42 4,53 4,69 4,72 4,67

Sumber: Diolah dari BPS, 2021

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 27

Gambar 3.2

Chart TitlePerkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2016 – 2021

1211,22 11,13 10,86 10,70 10,64
11
10 10,12 9,82 9,66 9,78 10,19 10,14 9,71

9,41 9,22

9

8

7

6

5 3,93 4,5 3 4,69 4,72 4,67
4
3,61 3,75 3,75 3,77 3,78 3,5 7 3,5 5 3,47 3,42

3

2 Mar-15
May-15

Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Nov-16
Jan-17
Mar-17
May-17
Jul-17
Sep-17
Nov-17
Jan-18
Mar-18
May-18
Jul-18
Sep-18
Nov-18
Jan-19
Mar-19
May-19
Jul-19
Sep-19
Nov-19
Jan-20
Mar-20
May-20
Jul-20
Sep-20
Nov-20
Jan-21
Mar-21
May-21
Jul-21
Sep-21

Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21
DKI Jakarta 3,93 3,61 3,75 3,75 3,77 3,78 3,57 3,55 3,47 3,42 4,53 4,69 4,72 4,67
Nasional 11,22
11,13 10,86 10,70 10,64 10,12 9,82 9,66 9,41 9,22 9,78 10,19 10,14 9,71

Sumber: BPS, 2021

Jika dibandingkan antara kota dan kabupaten dengan Kota Jakarta Selatan dengan kenaikan 0,7 persen poin
periode yang sama (Maret 2020 dan Maret 2021), pada dan kenaikan paling tinggi ada pada Kepulauan Seribu
tahun 2021 Kota Jakarta Barat memiliki kenaikan paling dengan 2,78 persen poin. Artinya, pemulihan atas tingkat
kecil yaitu 0,06 persen poin, sementara Kota Jakarta Utara kemiskinan secara signifikan terjadi di Kota Jakarta Timur
memiliki kenaikan kemiskinan paling besar yaitu 0,46 yang pada saat Maret 2020 mengalami peningkatan tingkat
persen poin. Sementara pada tahun sebelumnya (Maret kemiskinan 33% kemudian di Maret memiliki kenaikan
2020) kenaikan tingkat kemiskinan paling kecil ada pada sebesar 3% dari periode sebelumnya.

Gambar 3.3
Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2021

16

14

12

10

8

6

4

2 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 02 0
4,04 3,64 3,70 3,72 4,09 3,93 3,75 3,77 3,57 3,47 4,53
DKI JAKARTA 13,01 11,53 11,62 11,01 11,56 11,40 12,58 12,98 11,98 12,09 14,87
Kepulauan Seribu 3,81 3,43 3,49 3,47 3,72 3,41 3,27 3,14 2 ,83 2 ,73 3,43
Kota Jakarta Sel atan 3,41 3,06 3,12 3,10 3,43 3,24 3,19 3,31 3,14 3,12 4,16
Kota Jakarta Timur 3,97 3,56 3,72 3,70 4,12 4,16 3,91 3,78 3,59 3,68 4,51
Kota Jakarta Pusat 3,81 3,44 3,47 3,46 3,72 3,64 3,38 3,45 3,39 3,25 4,25
Kota Jakarta Barat 5,62 5,07 5,14 5,30 6,00 5,91 5,57 5,59 5,35 5,04 6,78
Kota Jakarta Utara

Sumber: BPS, 2021

28 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Gambar 3.4
Kenaikan Tingkat Kemiskinan

40,000%

35,000% 33,33% 34,52%
30,000%
30,55% 30,77%

25,64%

25,000% 22,99% 22,55%

20,000%

15,000%

10,000% 9,534%

5,000% 4,194% 3,790% 6,785%
Kota Jakarta Utara
2,885%

0,000% 1,278% 1,412%
Kepulauan Seribu Kota Jakarta Barat
DKI JAKARTA Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat

Kenaikan 2021 dari 2020 Kenaikan 2020 dari 2019

Sumber: BPS, 2021

Tantangan dan Pembelajaran Dari sisi anggaran, penyelenggaraan program atau
kegiatan TPB/SDGs baik oleh pemerintah dan
Pada tahun 2021 tantangan yang dihadapi oleh tujuan nonpemerintah masih mengalami mengalami refocusing.
1, Tanpa Kemiskinan, adalah mengenai kemajuan Perkiraan di tahun 2020 bahwa pandemi akan mereda
(progress) yang dihadapi dalam penanggulangan dan pada semester I-2021 akan dimulai perbaikan pada
pandemi Covid-19 yang telah berlangsung tahun ke- berbagai sektor yang dapat menggerakkan kembali
dua. Kemajuan ini diperlukan dalam rangka pemulihan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal karena
berbagai aspek kehidupan masyarakat di Provinsi DKI mengganasnya penyebaran varian Delta di DKI Jakarta.
Jakarta termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan yang meningkat pada tahun 2020
Pada tahun 2021 upaya pemulihan ini sempat terganggu dan paruh pertama tahun 2021 menjadi salah satu
dengan terjadinya gelombang kedua yang dipicu tantangan bagi berbagai pihak. Upaya kolaborasi
munculnya varian baru: varian Delta. Pembatasan menjadi semakin intens dan baik dilakukan oleh
kegiatan masyarakat diberlakukan untuk mencegah pemerintah dan nonpemerintah. Ketika pada paruh kedua
semakin tidak terbendungnya penyebaran Covid-19. Hal tahun 2021 terjadi perbaikan angka kemiskinan yang
ini membuat masyarakat kembali tidak leluasa dalam mulai meningkat, maka upaya yang dilakukan secara
mencari nafkah, khususnya bagi pekerja informal. Selain kolaboratif telah membuahkan hasil dan memberikan
itu semakin banyaknya masyarakat lapisan bawah yang sebuah pembelajaran bagi upaya pencapaian indikator
mendapatkan penyakit Covid-19 juga menambah beban TPB/SDGs.
bagi diri dan keluarganya. Terjadi potensi penambahan
kelompok miskin dan rentan baru yaitu kelompok anak- Kebijakan dan Strategi
anak yang kedua orang tuanya meninggal atau keluarga
yang pencari nafkah utamanya meninggal karena Program dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta untuk
Covid-19. menanggulangi kemiskinan di tengah tantangan anggaran
yang berkurang tetap diselenggarakan sepanjang tahun

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 29

2021. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan sosial serta data-data Carik Jakarta sebagai dasar
pemerintah pusat menyalurkan berbagai bantuan sosial pengambilan keputusan dalam kegiatan serta
guna mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan memberikan profil kelompok miskin-rentan secara lebih
tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), lengkap.
Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemprov DKI Jakarta Penyempurnaan data penerima bantuan sosial juga
juga memiliki bantuan lain yang bersumber dari APBD secara terus-menerus dilakukan bekerja sama dengan
dalam bentuk bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus beberapa unsur seperti Kementerian Sosial, Bareskrim
dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi anak Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kemenko PMK,
sekolah dan mahasiswa, Kartu Penyandang Disabilitas Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta
Jakarta (KPDJ) bagi disabilitas, Kartu Lansia Jakarta perwakilan dari Bantuan Sembako Pangan (BSP) dan
(KLJ) bagi lansia, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Program Keluarga Harapan. Walaupun demikian, akan
Kesehatan APBD. Khusus bagi warga Jabodetabek yang tetap terjadi perubahan dalam data karena sifat data
semula menerima bantuan sembako, mulai tahun 2021 kependudukan yang sangat dinamis. Unsur subjektivitas
tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti berpotensi muncul dalam keterlibatan masyarakat saat
dengan Bantuan Sosial Tunai (BST). melakukan pemutakhiran data sehingga peningkatan
partisipasi dan pemahaman masyarakat atas akurasi data
Dalam melakukan penyaluran BST, Pemprov DKI harus dioptimalkan ke depannya.
mengatur mekanisme sebagai berikut:
● Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs

hasil pembaruan dan pemadanan data Disdukcapil Dari poin yang telah dijelaskan, memperkuat data
Prov. DKI Jakarta penerima bantuan sosial, meningkatkan kualitas yang
● Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program diberikan dalam bantuan sosial, dan menggalakan
Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Bantuan Pangan beberapa inisiatif dari pihak pemerintah dan
Non Tunai (BPNT) nonpemerintah merupakan upaya prioritas. Terkait data,
● Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening dengan upaya Carik Jakarta, pendataan yang reliabel
penerima BST akan berguna dalam menyasar pihak serta kelompok yang
● BST dengan nilai Rp300.000,00/bulan atau selama ini masih left behind atau tertinggal, terutama
Rp600.000,00/keluarga secara total keluarga yang kehilangan pekerjaan karena terdampak
● Dana BST dapat ditarik secara tunai melalui ATM dan COVID-19. Kemudian kualitas bantuan sosial yang
dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar diberikan perlu dipastikan benar sudah berdasarkan
kebutuhan dari penerima manfaat sehingga efektif
Kolaborasi antar sektoral pada pemerintahan memenuhi kebutuhan dasar, misal kebutuhan perempuan
juga dilakukan pada bagaimana saling melakukan dan anak, serta mekanisme penyaluran yang perlu
kampanye atas program dan kegiatan OPD lainnya ditingkatkan. Selain itu, inisiatif dari berbagai pihak seperti
melalui media sosial. Tentunya hal ini akan mendorong crowdfunding dan kolaborasi dengan nonpemerintah
bagaimana program dan kegiatan pemerintah dapat turut membantu mengembalikan situasi seperti sebelum
lebih tersosialisasi untuk mendapatkan dampak yang terjadinya pandemi dan kembali mendorong percepatan
lebih optimal. Selain itu kolaborasi juga dilakukan pada pencapaian TPB/SDGs Tujuan 1.
perolehan dan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan

30 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.1
Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 – 2021

Pencapaian pada Realisasi
tahun dasar
Kode Indikator Satuan 2018 2019 2020 2021
% 27,5 (tahun 2013) 17,7 (semester 1)
%
2.2.1* Prevalensi stunting NA 18 11 5,9 9,2
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di
bawah lima tahun/balita

2.2.1.(a) Prevalensi stunting 6,9 6,5 4,49
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di
bawah dua tahun/baduta

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Sementara dengan menggunakan data dari Kemenkes
Keadaan dan Kecenderungan melalui SSGI, juga tampak kecenderungan yang menurun
sejak tahun 2007.

Kecenderungan pada tujuan 2 pada tahun 2021 Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang
menunjukkan perbaikan pada berbagai capaian indikator dirilis pada Desember 2021, prevalensi stunting di
TPB/SDGs, termasuk pada indikator 2.1.1* prevalensi Provinsi DKI Jakarta pada anak balita menunjukkan
stunting. Terdapat 2 pengukuran yang dilakukan dan angka 16,8%, membaik dari angka di tahun 2019
disajikan dalam laporan ini. Pertama adalah hasil dari yaitu 19,9%. Dalam kajian tersebut, selain stunting,
pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan tantangan pada status gizi balita di Provinsi DKI Jakarta
kedua adalah laporan dari Studi Status Gizi Indonesia. adalah balita kurus (wasted) dan overweight. Di mana

Gambar 3.5
Pravelensi Stunting Nasional dan Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 - 2021

40,00% 36,80% 35,60% 37,20%
35,00%
30,80%
30,00% 26,70% 26,60% 27,50% 17,70% 27,70%
19,9%
25,00% 24,40%
16,8%
20,00%

15,00%

10,00%

5,00% 2007 2010 2013 2018 2019 (SSGBI) 2021 (SSGI)
36,8 0% 35,60% 37,20% 30,8 0% 27,70% 24,40%
0,00% 26,70% 26,60% 27,50% 17,70% 19,9% 16,8 %

Nasional
DKI Jakarta

Nasional DKI Jakarta

Sumber data: Dinas Kesehatan

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 31

pada prevalensi balita wasted adalah 6,9% sementara sebagian warga DKI Jakarta termasuk para pekerja
overweight berada di angka 5,5%. Kondisi ini membuat harian. Pergerakan manusia juga sangat dibatasi sebagai
Provinsi DKI Jakarta dikategorikan dalam kategori akut, upaya memutus penyebaran penyakit ini. Situasi tersebut
karena memiliki angka stunting < 20% dan wasted lebih berpotensi mempengaruhi bagaimana pemenuhan kualitas
sama dengan 5%. pangan dan asupan gizi serta layanan kesehatan bagi
bagi remaja putri, ibu hamil, serta anak-anak bawah
Secara nasional, prestasi DKI Jakarta dalam dua tahun capaian. Kondisi ini merupakan tantangan
menanggulangi stunting bagi anak bawah lima tahun juga bagi pencapaian indikator di tujuan 2. Walaupun pada
tampak dalam gambar 3.5 berikut. Terlihat kurva provinsi beberapa indikator untuk melihat bagaimana pengaruh
DKI Jakarta turun secara signifikan selama 13 tahun pandemi terhadap tingkat stunting di Jakarta baru akan
terakhir. Diharapkan dengan kondisi angka stunting yang diketahui pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh
terus menurun, DKI Jakarta akan dapat memiliki generasi indikator stunting, untuk mengetahui bagaimana pengaruh
yang unggul di masa depan, terutama saat menjelang 100 pandemic Covid-19, baru akan tampak di tahun-tahun
tahun Indonesia merdeka. berikutnya mengingat stunting sangat dipengaruhi oleh
Jika dibandingkan dengan nasional, grafik capaian DKI kondisi 1000 Hari Pertama Kehidupan.
Jakarta lebih baik dalam menunjukkan penurunan.
Di sisi yang lain pandemi Covid-19 membawa
Pada laporan ini juga dilakukan koreksi capaian indikator pembelajaran agar warga DKI Jakarta mulai melakukan
2.2.2.(c) pada bagian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) penguatan atas ketahanan pangan bagi masing-masing
berdasarkan dokumen yang lebih mutakhir. PPH adalah keluarganya. Meningkatnya pengangguran dan menurun
salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas drastisnya pendapatan sebagian warga DKI Jakarta
konsumsi pangan, bagaimana proporsi keseimbangan termasuk para pekerja harian mendorong banyak warga
energi dari berbagai kelompok untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta melakukan aquaponic dan urban farming
gizi dengan mempertimbangkan aspek daya terima. Untuk baik dilakukan untuk menyediakan pangan maupun
tahun 2019, di mana sebelumnya PPH dilaporkan berada sebagai kegemaran.
pada angka 88,3 diubah menjadi 88,2. Sementara untuk
tahun 2020 yang sebelumnya dilaporkan 88,6 menjadi Kebijakan dan Strategi
86,3. Turunnya angka PPH yang didapat menyatakan
bahwa keragaman pangan yang dikonsumsi serta tingkat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai strategi
gizi semakin rendah dibanding tahun sebelumnya. baik terkait dengan pengelolaan data, melakukan inovasi
dan menginisiasi kolaborasi, baik yang dilakukan oleh
Untuk indikator 2.2.2.(c) pada bagian Skor Pola Pangan pemerintah maupun nonpemerintah, dalam menjaga
Harapan (PPH) terdapat perubahan angka dari apa yang capaian indikator-indikator tujuan 2 termasuk yang
telah dilaporkan pada laporan sebelumnya. Untuk tahun terdampak atas pandemi Covid-19 yang telah memasuki
2019, di mana sebelumnya dilaporkan telah mencapai tahun kedua. Inisiasi KSBB adalah salah satu contoh
angka 88,3 menjadi adalah 88,2. Sementara untuk tahun yang mengintegrasikan strategi baik terkait dengan
2020 yang sebelumnya dilaporkan 88,6 menjadi 86,3. pengelolaan data, melakukan inovasi dan menginisiasi
kolaborasi.
Tantangan dan Pembelajaran
Kolaborasi yang diinisiasi Pemprov DKI Jakarta telah
Adanya pandemi Covid-19 membuat meningkatnya mendorong berbagai pihak untuk menjaga warga DKI
pengangguran dan menurun drastisnya pendapatan Jakarta tetap memiliki ketahanan pangan dalam kondisi

32 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

pandemi Covid-19 ini. Seluruh kontribusi warga ataupun diinisiasi oleh berbagai nonpemerintah terutama ketika
kolaborator yang diberikan sebagai bantuan pangan akan second wave melalui bantuan sosial, yang diharapkan
diterima. Bahkan donatur atau kolaborator dapat memilih dapat tetap memenuhi kebutuhan pangan anak, seperti
sasaran untuk memastikan tersalurkannya bantuan dalam program Kartu Anak Jakarta.
tersebut.
Selain itu, isu stunting bersamaan dengan prioritas
Selain itu, untuk menjaga kemampuan dalam memenuhi nasional semakin digaungkan oleh berbagai OPD dan
pangan warga DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI bekerjasama dengan berbagai nonpemerintah untuk
Jakarta memberikan Bantuan Sosial Percepatan mengurangi prevalensi, seperti pemberian penambah
Penanganan Covid-19. Pada masyarakat sendiri darah untuk ibu hamil dan langkah preventif melalui
intensitas melakukan aktivitas urban farming sebagai inisiasi informasi mengenai gizi kedalam kurikulum
upaya untuk menjaga kemampuan pangan juga semakin sekolah.
baik pada tahun 2021 ini. Permintaan benih untuk
melakukan urban farming melonjak selama tiga bulan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
penerapan PSBB. Titik-titik lokasi urban farming juga
bertambah. Keadaan dan Kecenderungan

Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs Salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian
khusus pada tahun 2021 ini adalah Angka Kematian Ibu
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk (AKI) atau indikator 3.1.1*. Pada tahun 2021 terdapat
menanggulangi dampak akibat pandemi Covid-19 pada kecenderungan kenaikan AKI setelah pada tahun
Tujuan 2 adalah memperluas inisiatif kolaborasi yang sebelumnya menunjukkan kecenderungan penurunan.

Gambar 3.6
Angka Kematian Ibu 2018-2021 Provinsi DKI Jakarta

Angka Kematian Ibu (AKI)

90 57,48 55,71 76,49
80
70 2019 2020 2021
60 55,1
50 Periode Tahun 2021 33
40
30
20
10

0
2018

Sumber: Dinas Kesehatan

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta

Tampak dalam grafik tersebut bahwa dalam 100.000 Kebijakan dan Strategi
kelahiran hidup terdapat 76,49 kematian ibu yang
melahirkan, meningkat sekitar 21 kematian dari tahun Munculnya Covid-19 mempercepat upaya-upaya dari
sebelumnya. berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas sistem
kesehatan, ketersediaan sumber daya bidang kesehatan
Tantangan dan Pembelajaran yang memadai dan semakin kuatnya partisipasi warga.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Saat terjadi pandemi Covid-19, tujuan 3 termasuk tujuan DKI Jakarta untuk memutus mata rantai Covid-19.
dalam TPB/SDGs yang terdampak paling berat karena Pihak nonpemerintah pun turut serta memfokuskan
DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran Covid-19. upayanya untuk memutus penyebaran Covid-19, seperti
Selain berkurangnya anggaran pemerintah, alokasi yang ditunjukkan oleh para kolaborator pada platform
anggaran pun diprioritaskan bagi penanganan pandemic Kolaborasi Sosial Berskala Besar yang dikelola oleh
Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun aspek lainnya. Jakarta Development Collaboration Network.
Maka dari itu, bagaimana memberikan layanan kesehatan
optimal kepada masyarakat dan menyelenggarakan Inovasi diperlukan pertama dari pembiayaan kesehatan.
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya Bagaimana sumber-sumber pembiayaan alternatif
mencapai target indikator tujuan 3 di masa pandemi ini termasuk dari dunia usaha dan filantropi dapat berperan
adalah tantangan bagi para pemangku kepentingan di serta dalam menjaga capaian tujuan 3 yang pada
DKI Jakarta. Kondisi-kondisi seperti efisiensi anggaran, sebagiannya telah tercapai di tahun-tahun sebelumnya,
pembatasan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, namun akibat adanya pandemi Covid-19 ini berpotensi
pengurangan kegiatan pengumpulan orang, mendorong dapat terganggu pencapaiannya. Salah satu strategi
pada pelaksanaan strategi inovasi dan kolaborasi yang terhadap hal ini telah diinisiasi oleh program KSBB
berbasiskan data terintegrasi dan real-time. Pemprov DKI Jakarta.

Pembelajaran yang dapat diambil dari terjadinya pandemi Kedua, adalah bagaimana upaya inovatif untuk
Covid-19 ini adalah menggunakan pendekatan dalam membentuk perilaku masyarakat agar dapat selaras
pendekatan perilaku dalam penanganan pandemi, dengan upaya mencapai target indikator tujuan 3.
bagaimana menciptakan manusia-manusia DKI Jakarta Contohnya seperti dalam meningkatkan kesadaran agar
yang lebih berdaya dan optimal dalam memfungsikan masyarakat meningkatkan kualitas perilakunya agar
dirinya baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari lebih waspada atas penularan Covid-19. Kolaborasi
masyarakat. Dengan demikian, perilaku untuk menjaga dari berbagai pihak sebagai strategi menjaga capaian
dirinya dan orang lain menjadi sebuah insight yang muncul indikator pada tujuan 3 juga telah berlangsung di mana-
dari diri sendiri. mana, mulai dari skala kecil hingga skala besar.

Pembelajaran lainnya adalah dengan memasukkan sebuah Upaya Percepatan Pencapaian TPB/SDGs
indikator yang mengakomodir penyakit baru atau penyakit Selama 2021, Indonesia dan tentunya DKI Jakarta
yang penularannya berpotensi menimbulkan pandemi dan kembali mengalami pukulan akibat gelombang Delta
mendisrupsi tatanan masyarakat yang telah terbangun. yang menyebabkan kembali melambatnya aktivitas dan
Penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus penerapan kembali kebijakan PPKM. Walau demikian,
Corona seperti MERS, SARS, dan saat ini Covid-19 tidak penanggulangan pandemi terus dilakukan melalui upaya
secara spesifik menjadi indikator di dalam TPB/SDGs. vaksinasi dosis 1 dan 2 Covid-19 untuk menjangkau lebih

34 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta