c. Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 5 ayat (3)
Undang-Undang Lingkungan Hidup)

2) Kewajiban dalam Pengelolaan Hidup
a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi LH serta mencegah dan
menanggulangi pencemaran dan perusakan LH (Pasal 6 ayat (1)
b. Penanggung jawab usaha/kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang
benar dan akurat mengenai pengelolaan LH
c. Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil
usaha dan/atau kegiatan
d. Penanggung jawab usaha/kegiatan wajib melakukan pengelolaan B3
e. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi permintaan petugas
pengawas sewaktu petugas pengawas tersebut melaksanakan tugas pengawasan
pada tempat usaha dan/atau kegiatan yang dipimpinnya (Pasal 24 ayat (2) UU
No. 23/1997)

3. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Artikel 164 Deklarasi Johannesburg 2002 menegaskan kembali komitmen perlunya
peran serta masyarakat
UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70, Ayat (1) sampai (3), mengatakan:
1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. Pengawasan sosial
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
d. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan

pengawasan sosial; dan
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup

99

Dasar pemikiran perlunya peran serta masyarakat menurut Prof. Dr. Koesnadi
Hardjasoemantri, S.H. adalah :
1) Memberi informasi kepada pemerintah
2) Meningkatka kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3) Membantu perlindungan hukum
4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

4. Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan
1) Kewenangan melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup bersumber dari Pasal 33

ayat (1) UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.”
2) Konsekuensinya memuat prinsip “hak menguasai negara”
3) Melaksanaannya dilakukan oleh “pemerintah”

Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Pusat
1) Pada awalnya dilaksanakan Menteri PPLH pada tahun 1978
2) Perkembangan berikutnya oleh Menteri KLH, kemudian Menteri LH
3) Tahun 1990 dibentuk BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup)

yang membantu secara teknis tugas-tugas Menteri LH berdasarkan Keppres No.
23/1990
4) Tahun 2002 BAPEDAL dilebur ke dalam Kementerian LH berdasarkan Keppres No.
2 dan 4 Tahun 2002.

Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
1) Pasal 12 UU No. 23 Tahun 1997 --- penerapan asas dekonsentrasi dan mede bewind
2) Pasal 13 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 ayat (1) huruf J UU No. 32 Tahun 2004,

urusan lingkungan hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah ---
penerepan asas Desentralisasi

Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
1) Pengelolaan LH di Daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab KDH

100

2) Pelaksananya dilaksanakan instansi Badan atau Dinas, bahkan ada yang berbentuk
Kantor Contoh BAPEDALDA Propinsi Sumbar, Bapedalda Kota Padang, Bapedalda
Kab. Dharmasraya, Kantor LH Kota Padang Panjang

3) Di beberapa daerah lain ditemui kelembagaan LH digabungkan dengan urusan
sektoral, misal Dinas LH dan Pertambangan di Kabupaten Solok, Solok Selatan,
Pasaman

4) Bahkan ada di daerah lain pengelolaan LH berada dalam struktur Sekretariat Daerah,
misal pada Pemkot Bukittinggi, Kab. 50 Kota, Tanah Datar, Payakumbuh, Kab.
Kerinci Jambi

Standar Pelayanan Minimal urusan Lingkungan Hidup di Daerah
1) Pelayanan perlindungan sumber air
2) Pelayanan pencegahan pencemaran air
3) Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air
4) Pelayanan pencegahan pencemaran udara
5) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah
6) Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan

101

Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dasar dan prinsip
pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mencapai kelestarian hubungan manusia dengan
lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya dan mewujudkan manusia
sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan. Untuk memberikan dasar
hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam
melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundang-undangan tentang
lingkungan.

102

Daftar Pustaka

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dr. Muhammad Daud Silalahi, S.H., Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 2001
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Jurnal Ilmu Lingkungan volume 12 issue 1: 53-65 (2014) issn 1829-8907 tentang
Kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan kendeng utara provinsi jawa tengah

103

MATERI 8

TATA PENGELOLAAN SAMPAH
MELALUI BANK SAMPAH

104

1. Pengelolaan Sampah

Seperti yang kita ketahui, bahwa isu mengenai persampahan saat ini merupakan suatu

permasalahan besar. Indonesia sendiri belum menunjukkan sikap peduli terhadap

masalah persampahan saat ini, dan seringkali mengabaikan budaya bersih, padahal

Indonesia termasuk bangsa yang religius, dimana setiap agamanya mengajarkan tentang

kebersihan yang merupakan bagian dari iman. Volume sampah dalam jumlah yang besar

merupakan konsekuensi dari pola konsumerisme masyarakat. Pola konsumerisme ini

menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan sesuatu selalu berubah, bertambah, dan

beragam, sehingga seiring dengan bertambahnya tingkat konsumerisme manusia, maka

jumlah volume sampah disekitar juga ikut bertambah. Dalam menghadapi masalah

persampahan saat ini, maka salah satu tindakan solutif yang dapat dilakukan adalah

melalui kegiatan pengelolaan sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pada Bab I

Pasal 1 Ayat 3 berbunyi: dan
“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh,

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

Pada dasarnya, kegiatan pengelolaan sampah ini merupakan suatu bagian dari

pemeliharaan lingkungan, dimana dengan mengelola sampah yang ada disekitar kita,

maka lingkungan kita menjadi sehat dan bersih. Terdapat tiga hal yang menjadi indikator

penting yang harus dipertimbangan secara bijak terkait dengan pengelolaan sampah,

yaitu pertama adalah dengan mengidentifikasi dan menelusuri secara mendalam

bagaimana kondisi dari sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya telah terbentuk,

kedua adalah memiliki pemahaman juga pola pikir yang baik dan benar tentang

pengelolaan sampah, dan terakhir adalah pola pembinaan dan pengembangan sistem

pengelolaan sampah itu sendiri. Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan

sampah yang meliputi lima aspek. Kelima aspek tersebut berkaitan erat satu dengan

lainnya membentuk satu kesatuan, sehingga upaya untuk meningkatkan pengelolaan

persampahan harus meliputi berbagai sistem. Adapun aspek-aspek tersebut, yaitu: aspek

kelembagaan, pembiayaan, pengaturan, peran serta masyarakat, dan teknik operasional.

Kelima aspek ini memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya, dimana

masing-masing aspek tersebut harus berjalan beriringan sehingga dapat mendorong

terbentuk dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah.

105

2. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang bersifat disiplin yang menekankan
pada prinsip teknik dan manajemen dalam pengelolaan sampah. Adapun peranan pokok
suatu lembaga atau organisasi ini yaitu mengerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan
sistem manajemen yang mana di dalamnya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian untuk jenjang strategis, dan teknik maupun operasionalnya.
Permasalahan yang kemudian timbul dalam suatu kelembagaan atau organisasi ini, yang
pertama yaitu lemahnya koordinasi atau masih kurangnya komunikasi antar
kementrian/lembaga terkait masalah persampahan, kedua adalah belum jelasnya
pembagian peran atau dengan kata lain, peran yang sudah ada belum di spesifikkan
secara lebih khusus sehingga individu-individu yang ada dalam lembaga atau organisasi
tersebut merasa belum cukup paham akan kedudukan dan peranan mereka. Pemerintah
sebagai lembaga negara mempunyai peranan yang dipercaya dapat mengintervensi dan
memberikan pelindungan terhadap masyarakat terutama dalam hal pengelolaan
lingkungan.

3. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan suatu roda utama yang mengerakkan terlaksananya suatu
sistem pengelolaan sampah di kota, sebab pembiayaan ini sangat dibutuhkan sebagai
dasar untuk membiayai segala keperluan yang dibutuhkan dalam mengerakkan sistem
pengelolaan sampah. Biaya yang diperlukan antara lain adalah biaya invesitasi, biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk mengembangkan sistem,
dan biaya penyeluruhan serta biaya yang dijadikan modal untuk pembinaan masyarakat.
Dalam aspek pembiayaan ini, adapun masalah-masalah yang timbul di dalamnya seperti,
alokasi anggaran pengelolaan sampah belum menjadi prioritas dalam anggaran baik
APBN maupun APBD (atau masih dibawah standar), dan masih minimnya retribusi atau
iuran.

4. Aspek Pengaturan

Aspek pengaturan yang dimaksudkan disini adalah dasar hukum yang mendasari
terbentuk dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan sampah. Aspek ini juga penting
diperlukan agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan secara efektif. Fungsi dari
adanya peraturan ini adalah:
a. Sebagai landasan didirikannya suatu instansi, lembaga atau organisasi pengelola.

106

b. Sebagai landasan dalam penentuan dan pemberlakuan tarif dalam jasa pelayanan dan
retribusi pengelolaan sampah
c. Sebagai landasan dalam menjaga ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat
terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah
Saat ini permasalahan terkait adanya pengaturan tersebut sering dijumpai, antara lain:
kurangnya sosialisasi mengenai peraturan secara professional, lemahnya penegakkan
hukum bagi pelanggar Undang-Undang yang mengaturnya dan atau PERDA tentang
persampahan, dan pada saat menyusun peraturan, belum melibatkan secara seluruh
komponen aktif termasuk di dalamnya masyarakat.

5. Aspek Peran Serta atau Partisipasi Masyarakat

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangatlah
penting. Keikutsertaan masyarakat didalamnya sangat akan membantu dalam
melaksanaan sistem pengelolaan sampah secara lebih efektif dan efisen, oleh karena itu
masyarakat dituntut untuk dapat aktif berperan serta dalam menangani masalah
persampahan ini. Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksudkan terdiri dari teknik
operasional pengumpulan sampah dari mulai sumber sampai pembuangan akhir, dan
pendanaan. Oleh karena itu, sangat baik apabila keikutsertaan masyarakat dalam
pengelolaan sampah ini didasari oleh kesadaran diri, keyakinan, dan adanya kemauan
atau niat, karena dengan apa yang mereka lakukan maka akan membawa pengaruh yang
baik pula bagi kehidupan mereka. Peran serta atau partisipasi masyarakat juga dapat
ditunjukkan dengan adanya proses pengambilan keputusan, penyelenggarana, dan
pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah.

6. Aspek Teknik Operasional

Aspek teknik operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek
pengelolaan sampah. “Berdasarkan SNI 19-2454-2002, tata cara teknik operasional
pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk daerah
pelayanan, tingkat pelayanan, teknik operasional mulai dari pewadahan sampah,
pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan
pemilahan sampah, pembuangan akhir sampah.” Teknik operasional ini dimaksudkan
sebagai pegangan bagi perencana dan pelaksana di setiap bidang kegiataan terkait

107

dengan pengelolaan sampah. Melihat dari aspek pengaturan, pemerintah manapun,
daerah maupun pusat sudah cukup banyak mengeluarkan dan mengatur tentang
pengelolaan sampah.

7. Mekanisme Bank Sampah

Mekanisme Bank Sampah :
1) Pemilahan sampah
2) Penyerahan sampah ke bank sampah
3) Penimbangan sampah
4) Pencatatan
5) Hasil penjualan sampah yang diserahkan dan dimasukkan ke dalam buku tabungan
6) Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.
Bank Sampah merupakan solusi alternatif dalam pengelolaan sampah :
 Rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah
 Solusi inovatif untuk ?memaksa? masyarakat memilah sampah
 Mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah
 Menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan
 Memberi kesempatan kerja
 Investasi

108

Kesimpulan

 Kehadiran bank sampah telah mendorong adanya capacity buildingbagi warga

dengan mengupayakanterbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui

terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi

mengelola lingkungan di komunitasnya.
 Pengembangan bank sampah akan lebih terintegrasi dengan adanya dukungan dari

pemda setempat dan pihak pengusaha lokal menjadi sangat penting. Pada dasarnya

intervensi pihak pemerintah daerah setempat diperlukan dalam mendukung kelancaran

kegiatan serta peran pihak perusahaan/pengusahalokal diperlukan untuk meningkatkan

nilai ekonomis dari pengolahan sampah di komunitas

109

Daftar Pustaka

Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 23, No. 1, Maret 2016 136-141 tentang Bank Sampah
Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di
Tasikmalaya

https://dlh.karanganyarkab.go.id/2014/09/02/pengelolaan-sampah-melalui-bank-sampah/,
diakses tanggal 19 April 2021, Pukul : 21.10 wita.

Dr. Ir. Anita firmanti. Modul Pengolahan Bank Sampah. Kementerian Pekerjaan Umum
Badan Penelitian dan Pengembangan. Bandung: 2010.

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. Pengelolaan Sampah di Indonesia. Environment
Statistics of Indonesia: 2018.

Anih Sri Suryani. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus
Bank Sampah Malang)”. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi
(P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Volume 5 No. 1. Jakarta. 2014.

110

BIODATA PENYUSUN

Nama Lengkap : Ramdhani Agustini
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Jahri Saleh
Komp. Pandan Arum Blok A
Email Jalur 8 No. 69 Rt. 24.
Program Studi : [email protected]
NPM : Teknik Sipil
No. HP/WA : 19640241
: 082357848900

111