TUGAS PBAK DEFINA ADELIA TRIPUTRI-dikonversi

TUGAS PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

“NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG DILANGGAR DALAM KASUS KORUPSI
SITI FADILAH SUPARI”

DOSEN PENGAMPU: SITI CHOIRUL DWI ASTUTI, M. Tr. Keb

DISUSUN OLEH:
DEFINA ADELIA TRIPUTRI

1A KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES GORONTALO

TAHUN AJARAN 2021

KASUS KORUPSI SITI FADILAH SUPARI

Didakwa Korupsi Pengadaan Alkes Rp 6,1 Miliar

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,1 miliar. Hal
itu terkait kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005 dan 2007. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi di mana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,1 miliar," ucap jaksa KPK
Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, pada Senin (6/2/2017). Jaksa KPK
menyebut Siti menerima sejumlah uang dari dua perusahaan berbeda. Menerima sejumlah uang dari PT Indofarma Tbk
sebesar Rp 1,5 miliar dan PT Mitra Medidua sejumlah Rp 4,5 miliar di mana mengakibatkan kerugian negara atau
perekonomian negara," ujar jaksa. Menurut jaksa, Siti dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya selaku Menkes
dengan memberikan arahan kepada Mulya Hasjmy untuk pengadaan alkes dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan
akibat bencana. Pengadaan alkes untuk buffer stock dan menunjuk PT Indofarma dan PT Mitra Medidua sebagai supplier,"
sambung jaksa.

Jaksa juga menyebut Siti menerima hadiah atau gratifikasi dari Direktur Keuangan PT Graha Ismaya, Sri
Wahyuningsih, berupa traveler's cheque sebanyak 20 lembar senilai Rp 500 juta. Selain itu, ia juga menerima traveler's
cheque melalui Rustam Syarifudin dari Dirut PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarif, senilai Rp 1,3 miliar.
"Keseluruhan traveler's cheque yang diterima senilai Rp 1,8 miliar. Karena terdakwa telah menyetujui revisi anggaran untuk
kegiatan pengadaan alkes," sebut jaksa. Akibat perbuatannya itu, Siti dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat
2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Dituntut Penjara 6 Tahun

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan
kurungan. Siti diyakini jaksa terbukti terlibat dalam kasus pengadan alat kesehatan (alkes) pada tahun 2005 dan 2007.
"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Siti Fadilah Supari
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa pada KPK Ali Fikri membacakan surat
tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu Siti dituntut membayar uang pengganti Rp
1,9 miliar. Apabila Siti tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita. Menurut jaksa, Siti menyalahgunakan kewenangannya dengan
memberikan arahan pada pejabat pembuat komitmen Mulya Hasjmy untuk pengadaan alkes dalam rangka penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana.

Selain itu Siti juga meminta Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan
penyedia barang dan jasa. Siti, sambung jaksa, mengabaikan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Siti menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala PPMK
tanggal 22 November 2005, perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung Alkes Guna Antisipasi KLB Masalah Kesehatan
Akibat Bencana. Sedangkan soal penerimaan duit, Siti menurut jaksa menerima Rp 1,9 miliar, yang diperoleh terpisah yakni
Rp 1,4 miliar berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) dari Rustam Pakaya dan Masrizal Achmad Syarif dan dari Sri
Wahyuningsih Rp 500 juta.

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI YANG DILANGGAR DALAM KASUS KORUPSI
SITI FADILAH SUPARI

Nilai jujur
Alasannya: ibu siti fadilah tidak jujur dalam melaksanakan tugas, hal itu terkait kasus
pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2005 dan 2007. ia Melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di mana mengakibatkan kerugian keuangan
negara. Ia juga tidak jujur bahwa telah menerima menerima sejumlah uang dari dua
perusahaan berbeda. Menerima sejumlah uang dari PT Indofarma Tbk sebesar Rp 1,5 miliar
dan PT Mitra Medidua sejumlah Rp 4,5 miliar di mana mengakibatkan kerugian negara atau
perekonomian negara.

Nilai Tanggung Jawab
Ibu siti fadilah tidak bertanggung jawab atas posisi yang sudah dipercayakan sebagai mentri
kesehatan. Ia malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Siti
menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan pada pejabat pembuat komitmen
Mulya Hasjmy untuk pengadaan alkes dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan akibat
bencana. Selain itu Siti juga meminta Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk
sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa. Siti mengabaikan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Siti menandatangani surat
yang ditujukan kepada Kepala PPMK tanggal 22 November 2005, perihal Rekomendasi
Penunjukan Langsung Alkes Guna Antisipasi KLB Masalah Kesehatan Akibat Bencana.

Sekian &
Terim Kasih